laporan tahunan tahun 2017 pengadilan negeri batang · laporan ini kami susun untuk memenuhi...

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI BATANG

PENGADILAN NEGERI BATANG Jln.Slamet Riyadi no.5 Batang

Website : www.pn-batang.go.id email : [email protected]

BATANG 51215

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Batang Tahun 2017 1

PENGANTAR

Dalam rangka memberikan informasi yang menyangkut kinerja dan

pencapaian program kerja tahunan yang harus disampaikan kepada pimpinan secara

berjenjang di atasnya dalam bentuk laporan, maka disusunlah Laporan Tahunan

Pengadilan Negeri Batangkelas II untuk Tahun Anggaran 2017.

Untuk mengenal lebih dekat tumbuh kembangnya peradilan umum khususnya

Pengadilan Negeri Batang Kelas II dengan visi dan misinya serta saran dan kritik

orang lain tentang kinerja dan pelayanan yang telah diberikan kepada masyar akat

pencari keadilan maka dengan rahmat Allah SWT Pengadilan Negeri Batang kelas II

telah dapat menyusun Laporan Tahunan Tahun 2017.

Laporan ini kami susun untuk memenuhi pertanggung jawaban mengenai

program kegiatan dan pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Batang kelas II Tahun

Anggaran 2017

Demikianlah laporan ini disusun semoga dapat menjadi bahan informasi dan

evaluasi selanjutnya.

Batang 30 Desember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BATANG KELAS II

INDIRAWATI, SH., MH.

NIP. 19701126 199603 1 002.


DAFTAR ISI

Pengantar ...............................................................................................................1

Daftar Isi ...............................................................................................................2

Bab I Pendahuluan ..........................................................................................4

Bab II A. Struktur Organisasi (Tupoksi) Pengadilan Negeri Batang Kelas II ............10

- Standar Operasional Prosedur (SOP) .......................................26

- Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ...................................85

B. Pelayanan Publik Yang Prima ......................................................104

- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) .......104

- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan Realisasi

Anggaran) ...............................................................................104

- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu ........................................105

- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) .......................105

Bab III Pembinaan dan Pengelolaan .............................................................106

A. Sumber Daya Manusia...................................................................106

- Mutasi ......................................................................................107

- Promosi....................................................................................107

- Pensiun....................................................................................107

- Diklat........................................................................................107

B. Penyelesaian Perkara...................................................................108

- Jumlah sisa perkara yang diputus ...........................................111

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu ...............................111

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,

Kasasi dan PK .........................................................................111

- Jumlah pekara perdata yang berhasil di mediasi .....................111

- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi .................111

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.............................................112

D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non

Teknis)..........................................................................................116

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP ................................117

- Publikasi Perkara ( One day one Publish) ...............................121


F. Regulasi Tahun 2017....................................................................123

Bab IV Pengawasan.......................................................................................124

A. Internal..........................................................................................124

B. Evaluasi ........................................................................................127

Bab V Penutup ..............................................................................................128

A. Kesimpulan ...................................................................................130

B. Saran ............................................................................................131


BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Salah satu fungsi peradilan dalam melaksanakan system peradilan yang baik

sesuai dengan visi dan misi organisasi secara umum yaitu “Terwujudnya Badan

Peradilan Indonesia Yang Agung “, adanya kebijakan umum peradilan yang harus

dijalankan oleh seluruh lembaga peradilan Indonesia dibawah Mahkamah Agung.

Bahwa yang dimaksud dengan kebijakan umum peradilan adalah Peraturan-

Peraturan yang dapat memberikan pengaruh dalam melaksanakan system peradilan

secara umum. Peraturan-Peraturan dimaksud dapat berbentuk suatu Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peaturan Presiden, Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) atau bentuk-bentuk peraturan lain yang terkait dengan organisasi peradilan.

Dalam prakteknya kebijakan umum peradilan pasti akan selalu berubah, yang

perubahannya akan mempengaruhi operasionalnya suatu organisasi peradilan,

misalnya kebijakan tentang petunjuk teknis menyangkut prosedur pembayaran biaya

perkara di Pengadilan Negeri.

Menyangkut kebijakan umum peradilan ini ada 2 (dua) kategori yang harus

dibedakan, yaitu:

1. Kebijakan yang bersifat Teknis Yuridis.

2. Kebijakan yang bersifat Teknis Administrasi.

Kebijakan yang bersifat Teknis Yuridis, diantaranya yaitu:

- Mempercepat proses penyelesaian perkara.

- Menekan biaya perkara tidak terlalu tinggi.

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

- Menjaga kemandirian Badan Peradilan

- Kebijakan yang bersifat Teknis Administrasi, diantaranya yaitu:

1. Pengelolaan Administrasi/Manajemen peradilan yang baik.

2. Pengelolaan manajemen sarana dan prasarana peradilan.

3. Peningkatan sumber daya manusia (SDM).

4. Pengelolaan Teknologi Informasi yang diperlukan organisasi peradilan.

Atas dasar kebijakan tersebut suatu kebijakan umum peradilan haruslah


dilaksanakan secara efektif di lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk

mencapai Visi dan Misi Mahkamah Agung untuk ”Terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia Yang Agung”.

B. Visi dan Misi

1. Visi (Terwujudnya Pengadilan Negeri Batang Kelas II Yang Agung).

Terwujudnya citra dan wibawa serta kemandirian Peradilan Umum dalam

pelaksanaan tugas pokok dan kewenangannya yang bermartabat dan dihormati demi

tegaknya hukum, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum di tengah masyarakat

Batang

2. Misi 1. Mewujudkan rasa Keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta keadilan masyarakat Kemandirian Pengadilan Negeri Batang.

2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen dari campur tangan pihak yang lain..

3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat. 4.Memperbaiki kwalitasd input internal input pada proses Peradilan. 5.Mewujudkan intitusi Peradilan yang Efektif ,efisien,bermartabat dan dihormati . 6.Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri tidak memihak dan trasparan . 7.Melaksanakan tugas Peradilan dengan berbasis kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan .

.


3. MOTTO:

Pengadilan Negeri Batang ” SEJATI ”.

Selaras, Jujur, Akuntabel, danBerintergasi .

4. KEBIJAKAN MUTU:

1. Memberikan Pelayanan Yang Berkualitas Bagi Pencari Keadilan Dan

Masyarakat Dengan Tulus Dan Ikhlas.

2. Memberikan Kepuasan Bagi Masyarakat Pencari keadilan Dengan

melakukan Peningkatan Pelayanan Tepat Waktu.

3. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengadilan.

4. Melakukan Evaluasi Secara Berkala Dan Berkesinambungan Terhadap

Sistem Manajemen Mutu Dan Pelaksanaanya.

C. Rencana Strategis (Renstra)

Dengan kondisi lingkungan peradilan saat ini sebagai penegak supremasi

hukum yang mendapat sorotan dari berbagai pihak dan dengan beralihnya pandangan

terhadap para pelaku birokrasi mayarakat, maka tujuan yang hendak dicapai

dilingkungan Pengadilan Negeri Batang, yaitu meningkatkan mutu pelayanan terhadap

masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

Di dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Batang

masih ada permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- Permasalahan yang menyangkut perkara yaitu:

1 Kurangnya tenaga staf yang berstatus PNS dimasing-masing

kepaniteraan yang mana dirasakan juga menghambat untuk proses

penanganan perkara.

- Permasalahan yang menyangkut sarana dan prasarana kantor yaitu:

1. Prasarana Kantor untuk Ruangan Sidang III, Ruang Diversi, Ruang

Mediasi, Ruang Kaukus belum ada meubeleirnya akan tetapi untuk

sarana gedung sudah ada.


Untuk upaya memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas pokok

dari lembaga peradilan umum untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan

kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan, maka diperlukan kebijakan

sebagai berikut:

1. Peningkatan efisiensi dan pengawasan.

2. Peningkatan kesadaran hukum dan pelayanan hukum 3.Peningkatan sumber daya manusia 4.Peningkatan sarana dan prasarana. Adapun bentuk kongkret dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri

Batang adalah sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Menyelenggarakan Urusan Kepegawaian secara tepat dan akurat dengan

Peningkatan SDM, Pelaksanaan tugas pelayanan urusan kepegawaian dan

kesejahteraan pegawai dengan kegiatan:

- Mengusulkan penambahan pegawai untuk Gol.II.

- Mengirimkan PNS untuk mengikuti Diklat struktural dan/atau fungsional.

- Mengadakan rapat dinas untuk melakukan pembinaan terhadap pejabat

struktural/fungsional dan pegawai secara berkala.

- Membuat DUK pegawai.

- Membuat DP3 pegawai.

- Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai.

- Menerbitkan SK kenaikan gaji berkala pegawai

- Menerbitkan surat pernyataan (SPMT & SPMJ) pejabat

struktural/fungsional.

- Menerbitkan dan mengusulkan izin cuti pegawai.

- Melakukan penertiban dan pemeliharaan file pegawai..

- Mengolah, membuat dan mengirimkan laporan tahunan kepegawaian.

- Membuat Surat-surat Keputusan Ketua.

- Membuat Daftar KP.4.

- Membuat daftar hadir dan absensi Pegawai

- Membuat usulan nominatif

- Membuat SKP (Sasaran Kerja Pegawai)


2. Menyelenggarakan urusan umum dengan meningkatkan penyelenggaraan

tata persuratan, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan secara baik

dan benar dengan kegiatan:

- Penyelenggaraan Arsip dinamis. sudah dilaksanakan dan berjalan

dengan baik.

- Mengelola tata persuratan, baik surat masuk atau keluar, hal ini sudah

dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya.

- Mengadakan perlengkapan kantor, dilaksanakan dan berjalan sesuai

dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

- Mengadakan dan menata usahakan keperluan rumah tangga kantor,

dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya.

- Pengusulan Penghapusan barang inventaris kantor untuk tahun

anggaran 2016 telah diusulkan masih dalam proses.

- Mencatat inventaris barang milik kekayaan Negara dalam buku induk

DIR, KIB dan DIL, dilaksanakan sesuai dengan aplikasi data SIMAK-

BMN yang ada.

- Melakukan Rekon internal BMN setiap bulannya.

- Mengusulkan Surat Izin Keputusan Penghunian Rumah Dinas.untuk

Hakim.

- Memelihara gedung kantor dan infra struktur, yang dilaksanakan secara

rutinitas sesuai dengan anggaran biaya yang tersedia.

- Memelihara kendaraan bermotor, yang diserahkan perawatannya

kepada masing-masing pemegang kendaraan bermotor dengan

anggaran yang tersedia.

- Melaksanakan laporan perlengkapan secara berkala.tiap satu semester.

- Memelihara perlengkapan kantor lainnya, secara rutin dilaksanakan oleh

petugas bagian umum terhadap beberapa perlengkapan kantor lainnya.

3. Menyelenggarakan Anggaran yang efektif dengan pelaksanaan

pengelolaan administrasi keuangan secara tertib dengan kegiatan

- Penata usahaan pembukuan.

- Penyusunan laporan yang akurat.

- Pertanggung jawaban keuangan.


4. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan dengan pembinaan dan

pengawasan terhadap Pejabat struktural dan fungsional maupun pegawai

dengan kegiatan:

- Pengawasan secara berjenjang/pengawasan melekat dilaksanakan oleh Atasan langsung masing-masing.

- Pelaksanaan Rapat rutin setiap bulan maupun Rapat sewaktu-waktu

yang sifatnya penting.

5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam

penyelesaian perkara.


BAB II STRUKTUR

ORGANISASI

A. Struktur Organisasi (Tupoksi) Pengadilan Negeri Batang Kelas II

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 dan 49 Tahun 2009 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maka

untuk menggerakkan roda organisasi dan kelancaran pelaksanaan program serta

kegiatan yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Batang Kelas II telah dibuat

struktur organisasi yang sampai dengan 31 Desember 2017 terdiri dari:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BATANG KELAS II


1. Ketua : Indirawati, SH.MH.

2. Wakil Ketua : Agus Rahardjo, SH

3. Hakim : - M. Isa Nazarudin., SH.MH.

- Budi Setiawan, SH.

- Dwi Florence, SH.MH.

- Yustisianita Hartati, SH.MH.

4. Panitera : Agus Sukmana, SH.MH.

5. Sekretaris : M. Ervan Rulidartono, SH

6. Panitera Muda Perdata : Mujiyanta, SH.

7. Panitera Muda Pidana : Suhastuti, SH

8. Panitera Muda Hukum : Endah Winarni, SH.

9. Kepala Subbag Perencanaan IT dan Pelaporan : Endang Susilowati

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan : Taufiq

11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Ortala

: Erni Marwanti

12. Panitera Pengganti : - Suhanto, SH

- Reksonoto

- Sukasno

- Farid Majedi

- Gatot Purnomo, SH

- Nor Khaeronah, SH

- Subagyo, SH

- Nurhadi, SH

- Edy Nugroho, SH


13. Jurusita / Jurusita Pengganti : - Sarimbi

- M. Asnawi, S.Pd., SH

- Saryadi

14. Staf : - Tohani

- Sunarno, A.md - Eko Sri Marvyanto, S.Kom., SH - Attrita Puitisia, SH - Sugiharto

16. Honorer/Tenaga Kontrak (DIPA)

a. Pramubakti : - Rumana

- Ainun Fadhillah, A.md

- Levriana Saraswati, SE

- Mulyo Edi Winanto

- Zainul Ikrom

c. Supir : - Daru Kutni


Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Ketua

1. Menetapkan program kerja Pengadilan Negeri Batang

2. Menetapkan uraian tugas Pengadilan Negeri Batang

3. Menetapkan standard operating procedure (SOP) Pengadilan Negeri Batang

4. Menetapkan dan menunjuk Hakim Pengawas pada masing-masing bagian di

Pengadilan Negeri Batang

5. Menetapkan HUMAS.

6. Menandatangani SKP para Hakim, Panitera,Sekretaris, dan Para Pegawai

7. Membentuk Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

perkara tingkat pertama

8. Menunjuk Tim Pemeriksaan Laporan Pengaduan Masyarakat.

9. Menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa serta menyidangkan

perkara perdata dan pidana

10. Memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama

11. Memberikan perintah untuk melaksanakan eksekusi.

12. Mendisposisi surat-surat masuk berkaitan dengan teknis peradilan.

13. Menandatangani surat-surat keluar berkaitan teknis peradilan.

14. Mengambil sumpah dan melaksanakan pelantikan Hakim dan pejabat


15. Menindak lanjuti Laporan Pengaduan Masyarakat dan melaporkannya ke

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

16. Menetapkan Tim Teknologi Informasi Pengadilan Negeri Batang

17. Menetapkan Petugas Informasi Pada Pengadilan Negeri Batang

18. Mengesahkan Pengajuan RKA-KL Tahun 2017 Satker Pengadilan Negeri

Batang

19. Mengawasi Penggunaan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Batang Tahun Anggaran 2016

20. Memonitor dan melaporkan realisasi penggunaan anggaran Pengadilan Negeri

Batang

21. Memonitor laporan keuangan Satker Pengadilan Negeri Batang 22. Memonitor penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya

23. Memonitor dan mengawasi penyelenggaraan keuangan perkara perdata


24. Mengusulkan SK Mutasi, KenaikanPangkat, Pemberhentian dan Pensiun.

25. Menandatangani Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT)

pejabat Struktural, fungsional dan karyawan dan karyawati Pengadilan Negeri

Batang tahun 2016

26. Menandatangani Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) pejabat

Struktural, fungsional dan dan karyawan dan karyawati Pengadilan Negeri

Batang

27. Memberi ijin cuti Hakim ,Pejabat struktural, Pejabat fungsional, karyawan dan

karyawati Pengadilan Negeri Batang tahun 2016

28. Memonitor laporan-laporan BMN Satker Pengadilan Negeri Batang

29. Memonitor penyusunan LAKIP Pengadilan Negeri Batang

30. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Seluruh Kegiatan kepaniteraan dan

kesekretariatan

31. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian

sementara bagi Pegawai Negeri Sipil ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

32. Mengusulkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tanda

Kehormatan / Penghargaan untuk Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri

Batang

33. Mengadakan Konsultasi dan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

34. Mengikuti Rakerda yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

35. Menyelengarakan rapat koordinasi bulanan

36. Menyelenggarakan rapat koordinasi teknis bersama-sama Para Hakim


37. Mensosialisasikan SEMA, PERMA dan Peraturan Perundang-undangan yang

berkaitan dengan Hukum dan Perkara kepada para Hakim, Pejabat Struktural

dan Fungsional, untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakannya.

38. Memberikan penilaian dan menandatangani PenilaianPrestasi Kerja para Hakim,

Pejabat Struktural, PejabatFungsional, Karyawan Pengadilan Negeri Batang.

39. Menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada para Hakim/karyawan Pengadilan Negeri

Batang yang melanggar ketentuan yang berlaku. 40. Mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah.

41. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Mahkamah Agung Cq. Badan

Peradilan Umum di Jakarta


42. Mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI.

43. Membentuk Tim BAPERJAKAT

44. Melakukan koordinasi dengan unsur FORKOMPINDA.

Wakil Ketua

1. Pembagian Perkara Perdata Permohonan dan Perkara Pidana Singkat / Tindak

Pidana Ringan dan Tindak Pidana Lalu-Lintas

2. Mengeluarkan Penetapan perpanjangan Penahanan yang diajukan oleh Hakim,

Jaksa Penuntut Umum dan atau Penyidik, Penetapan Penggeledahan dan

Penetapan Penyitaan

3. Pengawasan disiplin Pegawai dan Pembimbingan terhadap Hakim, Pejabat

Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

4. Mendisposisi surat masuk tentang penggeledahan, penyitaan dan surat bersih

diri

5. Membantu tugas Ketua apabila berhalangan

Panitera

Tugas Pokok:

1. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Kepaniteraan berdasarkan

Perundang-undangan yang berlaku;

Penjabaran Tugas Pokok:

1. Meneliti dan memperbaharui Program Kerja

2. Merevisi, memperbaharui dan menyusun SOP

3. Menyusun / menetapkan Pembagian Tugas, Panmud Perdata, Panmud Pidana,

Panmud Hukum, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

4. Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan

tahunan

5. Melaksanakan Pembinaan Kepegawaian bersama pimpinan dan pejabat terkait

lainnya

6. Menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim

7. Menandatangani salinan putusan dan penetapan

8. Menandatangani akte banding, kasasi, PK dan grasi

9. Melaksanakan eksekusi


10. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA

11. Mengawasi dan memonitor pelaksanaan Pengelolaan keuangan perkara dan

uang pihak ketiga

12. Melaksanakan BAPERJAKAT bersama - sama dengan Pejabat terkait yang ditunjuk

13. Menerima dan mendisposisi surat masuk

14. Menjawab dan menandatangani surat keluar dari bagian Pidana, Perdata, dan

Hukum.

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan / diperintahkan Pimpinan

Sekretaris

Tugas Pokok:

1. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Kesekretariatan berdasarkan

Perundang-undangan yang berlaku;

Penjabaran Tugas Pokok:

1. Membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi

kesekretariatan

2. Melaksanakan tugas-tugas Sekretaris

3. Melaksanakan tugas yang didelegasikan

4. Dapat ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) 5. Pengelola Kuasa Pengguna Anggaran

Panitera Muda Perdata

1. Menerima Perkara Permohonan.

2. Menerima Perkara Gugatan.

3. Menerima Permohonan Banding.

4. Menerima Permohonan Kasasi.

5. Menentukan Panjar Biaya Perkara.

6. Menerima Peninjauan Kembali.

Panitera Muda Pidana

1. Menerima Perkara Permohonan.

2. Menerima Perkara Gugatan.

3. Menerima Permohonan Banding.

4. Menerima Permohonan Kasasi.


5. Menentukan Panjar Biaya Perkara.

6. Menerima Peninjauan Kembali.

Panitera Muda Hukum

1. Menerima Informasi dan Pengaduan

2. Pembuatan Laporan Kegiatan Hakim

3. Pendaftaran Badan Hukum

4. Waarmerking

5. Menerima dan membuat Surat Kuasa Insidentil

6. Pembuatan Laporan Bulanan, Caturwulan, Semesteran dan Tahunan

7. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar

8. Pelayanan Salinan Putusan

9. Mengelola Arsip Perkara Pidana dan Perdata

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Tugas Pokok

1. Mengelola, mengendalikan dan bertanggungjawab secara menyeluruh semua

aktivitas yang berlangsung di sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan.

2. Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan menterjemahkan seluruh kebijakan/

keputusan dari pimpinan mengenai pengelolaan administrasi Teknologi Informasi

dan Pelaporan.

3. Membina dan memberikan pengarahan pelaksanaan tugas kepada para staf

Teknologi Informasi dan Pelaporan.

4. Melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil pelaksanaan tugas yang menjadi

tanggujawab masing-masing staf Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Penjabaran Tugas Pokok

1. Membuat Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

2. Membuat Pengajuan Revisi POK (DIPA).

3. Membuat Pengajuan Revisi DIPA.

4. Melaksanakan Perawatan CTS/SIPP.

5. Melakukan Pengelolaan Website.

6. Melakukan Perawatan dan Mengatasi Permasalahan Jaringan.

7. Melakukan Peliputan dan Penginputan Website.


8. Melakukan Penghimpunan Laporan Tahunan.

9. Melaksanakan Pelatihan CTS/SIPP.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

1. Mengonsep surat-surat.

2. Membuat KGB.

3. Mengusulkan Kenaikan Pangkat.

4. Membuat Usul Nominatif.

5. Membut SPMT dan SPMJ.

6. Membuat Laporan, Semesteran, dan Tahunan.

7. Membuat Senioritas Daftar Urut Kepangkatan.

8. Mengusulkan Pembuatan KERIS, KARSU, TASPEN, KARPEG.

9. Membuat Bezetting. 10. Membuat Daftar Pegawai

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas Pokok

1. Mengelola, mengendalikan dan bertanggungjawab secara menyeluruh semua

aktivitas yang berlangsung di sub bagian Umum dan Keuangan.

2. Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan menterjemahkan seluruh kebijakan/

keputusan dari pimpinan mengenai pengelolaan administrasi Umum dan

Keuangan.

3. Membina dan memberikan pengarahan pelaksanaan tugas kepada para staf

Umum dan Keuangan.

4. Melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil pelaksanaan tugas yang menjadi

tanggujawab masing-masing staf Umum dan Keuangan.

Penjabaran Tugas Pokok

Bagian Umum:

1. Monitoring Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar.

2. Monitoring Kebersihan dan Keamanan Kantor.

3. Monitoring Perpustakaan.

4. Monitoring Aset Barang Milik Negara.

5. Melakukan Pengadaan/Belanja Barang Keperluan sehari-hari Perkantoran .


6. Membuat Surat-Surat.

Bagian Keuangan

1. Monitoring terhadap Penyerapan anggaran secara periodik (bulanan).

2. Membuat rencana revisi DIPA maupun POK

3. Memeriksa Laporan CALK Semester dan Tahunan.

4. Membuat surat-surat.

5. Melakukan Rekonsiliasin dan menandatangani BAR dengan KPPN (aplikasi e-

rekon).

6. Membuat Laporan emonev anggaran dan emonev bapenas.

7. Penanggungjawab dan menginput ke aplikasi SAIBA, GPP, KP2N, E_Spt,

RKAKL, SAS, SIMAK dan Persediaan, InjecPINPPSPM.

8. Monitoring terhadap penatausahaan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan.

9. Membuat Pengawasan Kredit secara Manual. 10. Membuat Rekonsiliasi Rekening Satker DIPA 01, 03 dan rekening Perkara ke

KPPN serta penandatanganan BAR Rekening.

PPSPM

1. Menerima SPP Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal dari PPK.

2. Menguji kebenaran SPP beserta bukti-bukti.

3. Membuat, menandatangani SPM dan Injek PIN PPSPM.

4. Menyampaikan SPM ke KPPN (oleh petugas).

Panitera Pengganti

1. Menerima Berkas Perkara Pidana, Perdata, Lalu Lintas

2. Membuat penetapan-penetapan perkara

3. Membuat berita acara sidang

4. Minutasi Perkara

5. Menginput data perkara ke SIPP


Jurusita/Jurusita Pengganti

1. Melaksanakan Pemanggilan Para Pihak

2. Melaksanakan Pemberitahuan kepada para pihak

3. Membuat berita acara Aanmaning

4. Melaksanakan sita jaminan, sita eksekusi dan eksekusi



Kasir

1. Menerima dan Membukukan Uang Panjar Biaya Perkara.

2. Memegang Buku Register Keuangan Perdata.

3. Membuat SKUM.

4. Mengeluarkan Uang Untuk Ongkos-Ongkos Panggilan.

5. Memegang Buku Keuangan Biaya Eksekusi.

6. Memegang Buku Keuangan Perdata.

Meja II Perdata

1. Menyerahkan Berkas Perkara ke Panitera. 2. Memegang Buku Register:

3. Permohonan

4. Gugatan

5. Operator SIPP

Meja III Perdata

1. Memegang Buku Register:

2. Banding

3. Kasasi

4. Peninjauan Kembali (PK)

5. Sita Eksekusi

6. Menerima Memori Banding / Kasasi.

7. Menerima Kontra Memori Banding / Kasasi.

8. Menerima Jawaban Atas Alasan Peninjauan Kembali.

Bendahara Pengeluaran

1. Mengajukan permintaan Uang Persediaan dan TUP.

2. Menerima, mengelola, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang

Persediaan dan TUP.


3. Meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan dan

melakukan pembayaran atas perintah yang diterbitkan oleh KPA/PPK (Spby).

4. Menyiapkan DRP, membuat SPP (peritah PPK) dan ringkasan kontrak.

5. Melakukan revolving/penggantian atas uang persediaan.

6. Memungut dan menyetor pajak dan membuat laporan Pajak bulanan.

7. Melakukan pembukuan semua transaksi belanja pegawai, belanja barang dan

belanja modal, Remunerasi serta penerimaan lain ke dalam aplikasi SILABI.

8. Input Data ke Aplikasi SILABI.

9. Membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara setiap bulan dan

laporan manual.

10. Membuat Rekon Internal.

11. Membuat usulanan pertanggungjawaban Remunerasi. 12. Membuat surat-surat.

13. Mengantar dan mengambil SPM dan SP2D.

14. Membantu Kasubbag Umum dan Keuangan

PPABP

1. Menginput Data Perubahan Pegawai dan Pegawai Mutasi ke Dalam Aplikasi

GPP.

2. Membuat Usulan Gaji Induk, KG, Susulan Gaji, Gaji 13, Uang Makan, Lembur,

Persekot Gaji, SKPP, Honor Pengelola.

3. Mengantar SPM dan Mengambil SP2D ke KPPN.

4. Mengantar Surat-Surat, Berkas Rekonsiliasi ke KPPN dan ke Pajak (Laporan

Pajak).

5. Mengarsipkan Dokumen Gaji dan Dosir Pegawai.

6. Menatausahakan Surat Masuk dan Keluar Bagian Keuangan.

7. Membantu Kasubbag Keuangan.

PNBP

1. Menerima, Membukukan PNBP Melalui Aplikasi SILABI.

2. Menyetor Melalui Aplikasi SIMPONI dan Membukukan PNBP Melalui Aplikasi

SILABI.

3. Memasukan Data Setoran ke SILABI dan SIMARI Mahkamah Agung.


4. Membuat Laporan Pertanggungjawaban PNBP Setiap Bulan.

5. Membuat Laporan KP2N ke KPPN Setiap Bulan Beserta Pajak PPH PSL 22,23

dan PPNDN.

Staf Umum

1. Koordinator Kebersihan

2. Memeriksa dan Membersihkan Ruangan Yang Masih Kotor

3. Membersihkan Taman Halaman Depan dan Belakang Kantor

4. Membantu Jaga Sidang

5. Membersihkan Ruang Sidang

- Standar Operasional Prosedur (SOP)

- Ketua Pengadilan:

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi

keuangan rutin/pembangunan.

2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan

memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim

maupun seluruh karyawan.

3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan

pengawasan atas:

Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan

pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.

Masalah-masalah yang timbul.

Tingkah laku/perbuatan Hakim, pejabat Kepaniteraan/Kesekretariatan,

dan Jurusita di daerah hukumnya.

Eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan

dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa

keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta

berkas perkara.

5. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak

mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa

membayar biaya perkara).


- Wakil Ketua Pengadilan:

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka

panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2. Mewakili ketua bila berhalangan.

3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.

4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas

telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku

serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

- Hakim:

1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan

Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

2. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan

berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar

terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

- Panitera:

1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.

2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus

menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara

perdata dan pidana maupun situasi keuangan.

3. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,

akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti

dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

4. Membuat salinan putusan.

5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.

6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh

Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

- Panitera Muda:

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan

pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.


- Panitera Pengganti:

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta

melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

- Sekretaris:

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum

Pengadilan.

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

2. Melaksanakan urusan kepegawaian;

3. Melaksanakan urusan keuangan;

4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

5. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

6. Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan

perpustakaan; dan

7. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan

Pengadilan Negeri Batang.

- Kepala sub - Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan:

1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan.

2. Pengelolaan Website, SIPP, dan Pelaporan tahunan.

3. Merencanakan Tahun Anggran (DIPA).

4. Membuat laporan Tahunan.

- Kepala sub - Bagian Kepegawaian:

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris

1.

Menangani absensi/daftar hadir pegawai.

2. Menangani pensiun pegawai.

3. Menangani kenaikan pangkat pegawai.

4. Menangani kenaikan gaji berkala pegawai.

5. Menangani mutasi pegawai.

6. Menangani tanda kehormatan.

7. Menangani usulan/promosi jabatan, dll.


- Kepala sub - Bagian Umum dan Keuanagan:

Bagian Umum

1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan.

2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.

3. Mengelola Perpustakaan

4. Mengelola Asset BMN (Barang Milik Negara) dan Persediaan.

Bagian Keuangan:

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan

pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran

pengadilan diluar perkara pengadilan.

- Jurusita:

1. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh

Hakim Ketua Majelis.

2. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-

teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan.

3. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

4. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian

diberikan kepada pihak-pihak terkait.


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

I. PENANGANAN PERKARA

Penanganan Perkara Oleh Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita

A.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Hakim Pengadilan Negeri

Batang

a. Perkara Pidana

No. Uraian Tugas Waktu Keterangan

1. Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan oleh KPN, Ketua Majelis segera menetapkan hari sidang & membuat penetapan penahanan

2 jam 45menit

2. Perkara pidana sebelum disidangkan dipelajari terlebih dahulu apakah surat dakwaan memenuhi syarat formil & materil

1-2 hari Tergantung bobot ringannya perkara

3. Berkas yang tidak sempurna dapat dikembalikan kpd.Jaksa untuk diper- baiki hanya sekali yakni sebelum penetapan hari sidang atau sebelum sidang dimulai

Maksimal 7 hari

4. Dalam hal perkara yang terdakwanya ditahan & diajukan permohonan penangguhan pengalihan penahanan maka perlu musyawarah majelis hakim.

1 hari

5. Dalam hal permohonan tersebut dikabulkan, penetapannya ditandatangani oleh ketua majelis & hakim anggota.

1 hari

6. - Menyidangkan perkara pidana, pembacaan dakwaan

- Pemeriksaan saksi-saksi - Acara tuntutasn dari JaksaPenuntut

Umum - Replik Penasehat Hukum - Duplik Jaksa Penuntut - Hakim membuat konsep putusan

5 bulan Tergantung perkara

7. Setelah Panitera pengganti membuat salinan putusan, diminutasi

7 hari


b. Perkara Perdata


1. Mempelajari berkas perkara perdata 15 menit Tergantung bobot perkara

2. Menetapkan hari sidang 5 menit

3. Memanggil para pihak 2-14 hari Tergantung jauh dekatnya domisili para pihak

4. Menyidangkan perkara perdata,tahap awal mediasi

Maksimal 40 hari

Tergantung itikad baik para pihak yang hendak berdamai

5. Jika mediasi berhasil, dibuat akta perdamaian, maka perkara perdata tersebut selesai.

1-3 Hari

6. - Jika mediasi gagal, dilanjutkan dengan Pembacaan gugatan.

- Replik dari penggugat - Duplik dari tergugat - Pemeriksaan sidang di tempat - Pemeriksaan saksi dari penggugat - Pemeriksaan saksi dari tergugat - Kesimpulan dari dua belah pihak

kalau Mengajukan - Membuat konsep putusan

5 bulan Tergantung banyak saksi yang bisa dihadirkan & Tergantung perkara

7. Minutasi perkara 14 hari

c. Hakim Pengawas Bidang

No. Uraian Tugas Waktu Keterangan 1. Sebagai hakim pengawas bidang 7 hari

2. Membuat laporan kegiatan hakim 7 hari

3. Kimwasmat 6 Bulan

A.2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Panitera Pengganti

a. Pidana : Biasa


1. Membuat penetapan hari sidang sampai dengan pengiriman surat

1 jam

2. Menyerahkan berkas kepada Majelis Hakim

15 menit

3. Membuat penetapan penunjukan Pe- nasehat Hukum

1 jam

4. Membuat berita acara hasil persidangan

1 jam

5. Pelaksanaan persidangan untuk Ek- sepsi dari PH

2-3 jam


6. Membuat Penetapan Perpanjangan Penahanan

1 jam

7. Membuat/mengetik Putusan 2-3 jam

8. Membuat akta tanda terima pikir-pikir, Banding danKasasi bagi terdakwa dari Penuntut Umum

2 jam

9. Membuat Kutipan Putusan 2 jam

10. Membuat Surat Pengantar untuk Pe- ngiriman Kutipan Putusan

1 jam

11 Menyerahkan surat ke bagian umum untuk dikirimkan

1 jam

12. Pemberkasan/penjilidan berkas perkara

1 jam

13 Penyerahan ke Bagian Pidana untuk minutasi

1 jam

b. Pidana : Cepat


1. Menyerahkan berkas kepada Hakim 15 menit

2. Pelaksanaan persidangan 1 jam

3. Penyerahan ke Bagian Perdata untuk diminutasi.

1 jam

c. Perdata: Gugatan


1. Membuat penetapan hari sidang. 15 menit


15 menit

3. Membuat berita acara hasil persidangan

1 hari

4. Pelaksanaan persidangan 2-3 jam

5. Membuat/mengetik Putusan 1 hari


1 jam


1 jam

d. Perdata: Permohonan


1. Membuat penetapan hari sidang. 15 menit


15 menit

3. Membuat berita acara hasil persidangan

1 hari

4. Pelaksanaan persidangan 2-3 jam


5. Membuat/mengetik Putusan 1 hari


1 jam


1 jam

Catatan: Untuk perkara pidana yang terdakwanya diancam pidana dengan ancaman hukuman kurang dari 9 tahun pada umumnya perkara dapat selesai diperiksa dan sudah putus sebelum waktu 3 bulan. Sedangkan untuk perkara pidana yang terdakwanya diancam pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 9 tahun pada umumnya perkara dapat selesai diperiksa dan sudah putus sebelum waktu 5 bulan.

A.3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Jurusita/Jurusita Pengganti Jurusita / Jurusita Pengganti

No. Uraian Tugas

Waktu Keterangan

1. PANGGILAN - Menerima surat perintah

panggilan sidang

- Mengetik relaas panggilan - Menanda tangani dan

memberikan cap pada relaas panggilan Bon Biaya Panggilan kepada Meja

- Mengajukan bon biaya panggilan

- Menerima biaya panggilan

- Melaksanakan pemanggilan

kepada para pihak

15 Menit

1 Jam

15 menit 15 menit

15 Menit 1 Hari

Tergantung banyaknya para pihak yang dipanggil dan jarak yang ditempuh


2. PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA - Menerima berkas dari Hakim

untuk membuat penetapan hari siding

- Menandatangani penetapan hari siding

- Menyerahkan penetapan hari siding kepada PanMud Perdata

- Melaporkan kepada pencatat register

- Mempersiapkan persidangan dan melaporkan persidangan kepada Hakim (mengikuti persidangan, malaporkan acara persidangan, membuat berita acara sidang)

PERMBERITAHUAN PERKARA PIDANA - Menerima berkas dari Hakim

untuk membuat penetapan hari siding dan penetapan penahanan

- Menandatangani penetapan hari siding dan penetapan penahanan

- Menyerahkan penetapan hari

siding dan penetapan penahanan kepada Pan Mud Pidana

- Melaporkan kepada pencatat

register

- Mempersiapkan persidangan dan melaporkan persidangan kepada Hakim majelis (mengikuti persidangan, Malaporkan acara persidangan, membuat berita acara sidang)

60 menit

30 Menit 30 Menit

30 menit

1 hari

1 jam

30 Menit

1 jam

30 menit

7 hari

Tergantung banyaknya para pihak yang dipanggil dan jarak yang ditempuh

Panitera Pengganti


- Membuat penetapan perpanjangan penahanan yang ditandatangani KPN, dan membuat pelaporan perpanjangan penahanan kpd KPT (membuat penetapan penangguhan penahanan bila perlu, membuat penetapan pinjam pakai barang bukti)

- Melaporkan surat penetapan penahanan kepada petugas register untuk dicatat dan dikirm

- Menyalin putusan dan membuat

petikan putusan dan diserahkan kepada Hakim untuk ditandatangani

- Melaporkan putusan tersebut

kpd pengisi register dan memasukkannya kedalam berkas perkara serta menyerahkan petikan putusan untuk dikirimkan kepada JPU, Lapas, Bapas dan keluarga terdakwa

- Menyusun berkas perkara dan

menyerahkan kepada PanMud Pidana untuk minutasi

1 jam 30 menit

2 jam 30 menit

2 jam


II. ADMINISTRASI

A. Administrasi Perkara

B.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Perdata

No. Uraian Tugas Waktu Keterangan CATATAN:

Gugatan :

Menerima/ memeriksa berkas perkara

30 menit

Diterima nya berkas perkara

Menghitung panjar biaya perkara

30 menit

Besarnya panjar biaya perkara

Menginput panjar biaya perkara ke SIPP & membukukannya

5 menit Dibukukannya panjar biaya perkara

Menginput data perkara ke SIPP & Mencatat ke Buku Register Induk dan Jurnal Perkara

30 menit

Tercatatnya Data Perkara Dalam Buku Register Induk & Jurnal Perkara

Melengkapi berkas perkara / register induk

30 menit

Dilengkapinya berkas perkara

Menetapkan hakim melalui SIPP 60 menit Penetapan hakim

Menetapkan panitera pengganti melalui SIPP

10 menit

Penunjukan PP

Membaca dan mempelajari berkas

1 hari Dikuasai nya materi


Menetapkan hari sidang

15 menit

Penetapan hari sidang

Menerima berkas perkara dari hakim yang telah ditetapkan

10 menit Jadwal sidang

Menunjuk jurusita / JSP

10 menit Penunjukan jurusita

Melaksanakan panggilan kepada

para pihak

1 hari

Informasi jadwal sidang bagi para pihak

Menyerahkan relaas panggilan

10 menit

Diserahkannya Relaas panggilan

Persidangan, menunjuk dan menetapkan mediator

14 hari

Mediasi

Mediasi

30 hari Mediasi gagal

Persidangan lanjutan

5 bulan

Putusan, pemberitahu an putusan

Minutasi berkas perkara

14 hari

Minutasi

Menyiapkan salinan putusan untuk para pihak

60 menit

Salinan putusan

Menyerahkan berkas ke panmud hukum

20 menit

Berkas perkara


PERMOHONAN:

Menerima/ memeriksa berkas perkara

30 menit

Diterima nya berkas perkara

Menghitung panjar biaya perkara

30 menit

Besarnya panjar biaya perkara

Menginput panjar biaya perkara ke SIPP & membukukannya

5 menit

Dibukukannya panjar biaya perkara

Menginput data perkara ke SIPP & Mencatat ke Buku Register Induk dan Jurnal Perkara

30 menit

Tercatatnya Data Perkara Dalam Buku Register Induk & Jurnal Perkara

Melengkapi berkas perkara / register induk

30 menit Dilengkapinya berkas

perkara

Menetapkan Hakim melalui SIPP

30 menit Penetapan Hakim

Menetapkan Panitera Pengganti melalui SIPP

20 menit Penunjukan Panitera

Pengganti

Membaca dan mempelajari berkas

60 menit Dikuasai nya materi

Menetapkan hari sidang di SIPP

15 menit Penetapan hari sidang

Menerima berkas perkara dari hakim yang telah ditetapkan


Menunjuk jurusita / JSP melalui SIPP

10 menit Penunjukan jurusita

Melaksanakan panggilan kepada para pihak

1 hari Informasi jadwal

sidang bagi para pihak


Menyerahkan relaas panggilan

10 menit Diserahkannya Relaas

panggilan

Persidangan

14 hari Putusan/ Penetapan


7 hari Minutasi

Menyiapkan salinan putusan untuk para pihak

30 menit Salinan putusan

Menyerahkan berkas ke panmud hukum

20 menit Berkas perkara

BANDING:

Menerima/memeriksa pendaftaran permohonan banding

30 menit Berkas permohonan

banding

Mengecek tenggang waktu banding

10 menit

Tenggang waktu banding

Menghitung besarnya panjar biaya perkara

30 menit Panjar biaya perkara

Membukukan panjar biaya perkara 15 menit

Pembukuan keuangan perkara

Mencatat permohonan banding dalam Register Induk / SIPP

15 menit Register permohonan

banding

Menandatangani akta permohonan banding

30 menit

Akta permohonan banding

Menunjuk jurusita/JSP untuk memberitahukan pernyataan banding kepada terbanding

30 menit

Penunjukan Jurusita/JSP

Melaksanakan pemberitahuan kepada terbanding

2 hari Diketahuinya

permohonan banding


Menerima memori banding, memberikan akta penerimaan memori banding, mencatat dalam register tanggal penerimaan memori banding

60 menit

Akta penerimaan memori banding,

tercatatnya tanggal penerimaan memori

banding dalam register

Menerima kontra banding, memberikan akta permohonan kontra memori banding dan mencatat dalam register tanggal penerimaan kontra memori banding

60 menit

Akta penerimaan memori banding,

tercatatnya tanggal penerimaan memori

banding dalam register

Menyampaikan salinan memori dan kontra memori banding kepada masing-masing lawan dengan relaas pemberitahuan/ penyerahannya

2 hari

Akta penerimaan kontra memori

banding, tercatatnya tanggal penerimaan

kontra memori banding dalam register

Memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

2 hari Tersampainya salinan

memori dan kontra memori banding

Menyiapkan berkas banding berupa bendel A dan B ke PT

1 hari Tersampainya

pemberitahuan inzage

Pengiriman berkas ke PT s/d ke POS

30 menit

Terkirimnya Berkas

KASASI:

Menerima/ memeriksa pendaftaran permohonan kasasi

30 menit Berkas diterima

Mengecek tenggang waktu kasasi

10 menit Tenggang waktu

kasasi


30 menit Panjar biaya perkara

Membukukan panjar biaya perkara kedalam buku keuangan perkara

5 menit Dibukukan pada buku

keuangan perkara


PENINJAUAN KEMBALI:

Menerima pendaftaran permohonan

30 menit Berkas perkara PK

Mengecek tenggang waktu permohonan kelengkapan PK

10 menit

Tenggang waktu permohonan PK

Menghitung besarnya panjar biaya perkara 30 menit Panjar biaya perkara

Membukukan panjar biaya perkara 5 menit

Pembukuan biaya panjar

Mencatat permohonan kasasi dalam register induk perkara perdata dan register permohonan kasasi

15 menit

Dicatatnya permohonan kasasi pada buku

register permohonan kasasi

Menandatangani akta permohonan kasasi

30 menit

Akta permohonan kasasi

Menyiapkan surat perintah pemberitahuan pernyataan kasasi

30 menit Penunjukkan Jurusita/JSP

Melaksanakan pemberitahuan kepada terlawan

1 hari Relaas ke

permohonan kasasi

Menerima memori kasasi, memeberikan akta, mencatat dalam register

60 menit akta penerimaan memori kasasi,

register

Menerima kontra memori kasasi, akta penerimaan kontra memori kasasi, register

60 menit Akta kontra memori

kasasi, register

Menyampaikan salinan memori dan kontra memori kasasi ke pihak

1 hari Tersampai kannya

salinan memori dan kontra memori kasasi

Memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

1 hari Tersampai kannya

pemberitahuan inzage

Mengirimkan berkas perkara banding berupa bendel A dan B ke MA

5 menit

Terkirimkannya permohonan kasasi ke

MA


Meregister induk perkara PK 15 menit Register PK

Menandatangani akta PK

30 menit Akta PK

Menunjuk Jurusita/JSP

30 menit penunjukan

Melaksanakan pemberitahuan kepada termohon PK

1 hari

Diketahui nya permohonan PK

Menerima jawaban dari termohon PK

60 menit Jawaban dari termohon PK

Pemberitahuan jawaban kepada pemohon PK

1 hari

Jawaban dari termohon PK

Menyerahkan berkas kepada pansek untuk diserahkan kepada KPN dalam hal novum

60 menit Siapkan berkas

permohonan PK

Menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan

30 menit

Penunjuk kan Majelis Hakim

Menunjuk panitera pengganti

30 menit Penunjuk kan PP

Mempelajari dan menetapkan hari sidang


Memanggil pemohon termohon

1 hari Diketahui nya jadwal

sidang PK

Melaksanakan sidang

1 hari Hasil pemeriksaan

Meminutasi

1 hari Diminutasi

permohonan PK

Mengirim berkas ke MA

5 menit Terkirim nya permohonan

Pemberitahuan putusan

1 hari

Tersampainya putusan PK pada pemohon dan termohon PK


PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN :

Menerima/memeriksa pendaftaran permohonan Eksekusi

30 menit Berkas Permohonan

Membuat resume berkas permohonan Eksekusi

60 menit Tersedianya resume berkas

Mempelajari permohonan eksekusi dan berkas perkara

6 hari Kelanjutan permohonan


30 menit Panjar Biaya Perkara

Membukukan panjar ke dalam Buku Keuangan Perkara

5 menit pembukuan keuangan

perkara

Mencatat permohonan Eksekusi dalam Register Permohonan

15 menit Dicatat pada buku

register

Menetapkan waktu aanmaning Termohon Eksekusi

30 menit Penetapan waktu

aanmaning

Melakukan aanmaning dan dibuat berita acara aanmaning

60 menit Terlaksananya

aanmaning


B.2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pidana


A PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA PIDANA BIASA:

Menerima dan meneliti berkas Perkara

1 jam Berkas diterima

Memberi nomor perkara, mencatat dalam register induk dan input data SIPP

1 jam Berkas tercatat

Menetapkan Penunjukan Majelis Hakim/Hakim dan input SIPP

30 menit Penetapan Penunjukan

Hakim

Menetapkan Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/JSP serta input SIPP

20 menit Penetapan Penunjukan PP

dan Jurusita/JSP

Mencatat penunjukan Hakim dan PP ke dalam Register

30 menit Tercatatnya dalam register

Mempelajari berkas perkara, menetapkan hari sidang serta input SIPP

1 jam Penetapan Hari Sidang

Mengetik penetapan penahanan

30 menit Penetapan

Menandatangani penetapan penahanan

30 menit Penetapan

Mengirim penetapan hari sidang dan penahanan

1 jam Penetapan dikirim

Proses persidangan

Berita Acara dan

Putusan


1 jam Berkas perkara

Mencatat dalam register dan input SIPP

30 menit Tercatatnya dalam register

Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum

30 menit Diserahkan nya berkas

perkara


B. PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA PIDANA SINGKAT:

1.

Menerima dan meneliti berkas perkara

15 menit

Berkas diterima

2.

Penunjukan Majelis Hakim

30 menit Penetapan Penunjukan

Majelis Hakim

3. Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/JSP

20 menit

Penetapan Penunjukan PP

Menerima berkas dan membuat penetapan penahanan (jika Terdakwa ditahan) dan Hari Sidang

2 jam

Penetapan Penahanan

Menerima berkas perkara

15 menit Penetapan

Mengirim penetapan Hari sidang dan penahanan kepada JPU

30 hari Ekpedisi / Kurir

Proses Persidangan dan input SIPP

2 jam BA dan putusan

Membuat petikan putusan dan putusan

1 jam Petikan / Putusan

Menandatangani petikan dan putusan

30 menit Putusan

Menyampaikan petikan/salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa

2 hari untuk

salinan

Petikan/ salinan putusan terkirim

Minutasi berkas Perkara

7 hari Berkas perkara lengkap

Mengisi Register dan SIPP

30 menit Register dan SIPP terisi


C. PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA LALULINTAS

1.


30 menit

Berkas diterima

2. Meneliti dan memberi nomor berkas perkara, menyiapkan Form Penetapan Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti

1 hari

Berkas diterima

3.

Penunjukan Hakim

15 menit Penetapan Penunju kan

Hakim

4.

Penunjukan panitera Pengganti (PP)

15 menit Penetapan Penunju kan PP

Pengecekan kelengkapan berkas

30 menit Berkas lengkap

Penyerahan berkas kepada hakim

20 menit

Berkas lengkap diterima

Proses persidangan dan putusan

1 jam

Berkas lengkap diterima

Minutasi, Pengisian Register dan SIPP

1 hari kerja Berkas lengkap

D.

PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA TIPIRING

1. Menerima berkas perkara dari penyidik

15 menit

Berkas diterima

2. Meneliti Berkas, Menyiapkan Form

Penetapan Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti

30 menit Berkas Yang Sudah

Lengkap

3. Menetapkan Penunjukan Hakim

10 menit

Penetapan Penunjukan Hakim


4. Menetapkan Penunjukan PP dan

Jurusita/JSP

10 menit Penetapan Penunjukan PP

5. Memeriksa kelengkapan berkas dan

mengisi SIPP

20 menit

Berkas lengkap

6.


10 menit Berkas diterima

7. Proses persidangan dan Putusan

1 jam Putusan

8. Minutasi, Pengisian Register dan SIPP

1 jam Berkas lengkap

E. PENERIMAAN PERKARA BANDING

1. Menerima permohonan Banding

15 menit Permohon an Banding

2. Membuat Akta permintaan banding dari

JPU/TDW/PHT, mengisi Buku Register Banding, input data SIPP

30 menit

Akta Perminta an Banding

3. Membuat Laporan Banding

30 menit Laporan Banding

4. Menyampaikan Akta Pemberitahuan

Banding kpd pihak

2 hari

Relaas

5. Menerima Memori Banding dan Kontra

Memori Banding

15 menit

Tanda terima

6. Pemberitahuan Akta dan Penyerahan

Memori dan Kontra Memori Banding kepada pihak

2 hari Relaas

7.

Membuat Inzage dan penjilidan

30 menit Berkas terjilid


8. Membuat Pengantar pengiriman Berkas

Banding, Input SIPP dan register

1 jam Pengantar Pengiriman

Berkas Banding

9. Menandatangani pengantar

30 menit Pengantar ditandatangani

10. Menyiapkan pengiriman berkas

30 menit Berkas banding terkirim

F. PENERIMAAN PERKARA KASASI

1.

Penerimaan permohonan kasasi

1 jam

Akta permin taan kasasi

2. Pembuatan akta permintaan kasasi,

mengisi buku register kasasi, input data SIPP

1 jam

Akta permin taan kasasi

3. Membuat laporan kasasi

2 jam Laporan kasasi

4. Mengirimkan laporan kasasi

1 hari Terkirim

5. Menyerahkan akta pemberitahuan

kasasi kepada pihak

3 hari

Relaas

6. Menerima memori kasasi dan kontra

memori kasasi serta membuat tanda terima

15 menit Tanda terima memori dan

kontra memori kasasi

7. Menyerahkan akta pemberitahuan dan

penyerahan memori/kontra memori kasasi kpd pihak

2 hari

Relaas

8. Membuat pengantar pengiriman berkas

kasasi, input data SIPP dan register

1 jam Pengan tar ditandatangani

9. Menandatangani pengantar pengiriman

berkas

30 menit Berkas kasasi lengkap

10. Menyiapkan berkas kasasi untuk dikirim

30 menit

Berkas kasasi terkirim


G. PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

1.

Menerima permohonan dan alasan PK dari JPU / terpidana / ahli waris

1 jam Nomor Perkara

2. Membuat akta PK, mengisi buku register dan input data SIPP

1 jam Teregister

3. Menanda tangani Akta PK

1 jam Akta

4.

Menetapkan Penunjukan Hakim

30 menit Penetapan

5. Menetapkan Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti

20 menit Pengisian Regis

ter dan SIPP

6. Mencatat penetapan penunjukkan Hakim dan PP serta mengisi dalam register dan SIPP

30 menit

Pengisian register dan SIPP

7.

Menetapkan Hari sidang

1 jam Penetapan Hari Sidang

8.

Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak

2 hari

Relaas

9.

Proses persidangan

30 hari

Konsep

10. Menyusun kelengkapan bundel A dan bundel B

7 hari

Berkas

11. Mengetik surat pengantar pengiriman berkas

30 menit

Berkas

12. Menandatangani pengantar pengiriman berkas PK

1 jam Surat pengantar

13. Mengisi Register dan menginput dalam

SIPP

1 hari Bukti Pengiriman

14. Mengirim berkas perkara Peninjauan

Kembali ke Bagian Umum

15 menit Ekspedisi


H. PENERIMAAN PERKARA GRASI

1. Menerimaan permohonan grasi dari

terpidana

1 jam Nomor perkara

2.

Membuat akta permohonan grasi, input data register dan SIPP

1 jam Teregister

3.

Menandatangani akta permohonan grasi

1 jam Akta

4.

Menelaah berkas untuk diberi pendapat apakah memenuhi syarat atau tidak

7 hari Pendapat / Rekomendasi

5. Menyusun berkas grasi, membuat

pengantar pengiriman berkas grasi

1 hari Bundel berkas Grasi

6. Menandatangani pengantar pengiriman

berkas grasi, input data register dan SIPP

1 hari

Pengantar

7.

Mengirim berkas Grasi, input data SIPP dan Register

1 hari Bukti pengiriman

I. PENERIMAAN PERKARA PRA PERADILAN

1. Menerima permohonan praperadilan

1 jam Nomor Perkara

2.

Mencatat permohonan praperadilan dalam buku register dan input data SIPP

1 jam

Teregis

3. Menetapkan Penunjukan Hakim dan

input SIPP

1 jam Penetapan Penunjukan

Hakim

4. Menetapkan Penunjukan PP dan

JS/JSP serta input SIPP

1 jam Penetapan

an PP

5. Mencatat Penunjukan Hakim, PP dan

JS/JSP dalam register

1 jam Pengisi

an register dan SIPP

6. Menerima dan mempelajari berkas dan

menetapkan hari sidang, mengisi SIPP

2 jam Berkas diperik

sa


7. Pemanggilan para pihak

2 hari Relaas

8. Proses persidangan

7 hari Berkas

9. Minutasi, Input SIPP, Register dan

Penjilidan

3 hari Berkas Lengkap

B.3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Hukum

A. I. Prosedur Penyelesaian Laporan Data Perkara Pidana/Perdata


1. Menerima data perkara perdata dan

pidana

30 menit

Data perkara

2.

Meneliti dan mencocokan dengan buku bantu penerimaan perkara

2 jam

Data perkara

3.

Pembuatan draf laporan dan surat pengantar

1 jam

Laporan

4.

Meneliti draf laporan dan memberi paraf

30 menit

Laporan

5.

Meneliti dan menandatangani laporan

30 menit

Laporan

6.

Meneliti dan menandatangani laporan

30 menit

Laporan

7. Memberikan penomoran surat dan mengirim laporan serta mengarsipkan

15 menit

Arsip


II. Prosedur layanan hukum pendampingan


1. Menerima permohonan pendampingan

layanan hukum dari pemohon atau ditunjuk oleh Majelis hakim

10 menit Diterimanya permohonan

pendampingan

2. Meneliti permohonan

20 menit Draf Penetapan penunjukan

lembaga bantuan hukum

3. Pembuatan penetapan menunjuk


30 menit Draf Penetapan penunjukan


4. Meneliti penetapan

60 menit

Ditelitinya draf Penetapan penunjukan lembaga

bantuan hukum

5. Menandatangani penetapan

10 menit

Ditanda tanganinya Penetapan penunjukan


6.

Menulis dalam register bantuan hukum

20 menit

Ditulisnya Penetapan penunjukan lembaga

bantuan hukum yang telah ditandatangani ke dalam

7.

Menyerahkan Penetapan kepada lembaga penyedia Posbakum yang ditunjuk

10 menit

Diserahkannya Penetapan penunjukan lembaga

bantuan hukum yang telah ditandatangani

B. Prosedur penanganan pengaduan

No Uraian Tugas

Waktu

Keterangan

1

Menerima pengaduan dari pelapor

1 jam Data Pengaduan

2

Memberikan tanda terima ke pelapor

5 menit

Tanda terima di terima pelapor

3 Mencatat dalam register pengaduan

15 menit

Tercatatnya data pengaduan kedalam register

4

Pengaduan diteruskan kepada KPN melalui Panitera

15 menit

Pengaduan diterima KPN


5 Menelaah Pengaduan dan membuat

hasil telaah

1 hari Hasil telaah data

pengaduan oleh KPN tercatat dalam register

6

Meneruskan Pengaduan kepada KPT

15 menit

Pengaduan ditindaklanjuti

7 Membuat Surat Pengantar Pengaduan

ke Pengadilan Tinggi

30 menit Surat Pengantar

pengaduan

8

Mengarsipkan berkas pengaduan 10 menit

Tersimpannya arsip pegaduan

C. Posedur Pendaftaran Surat Kuasa Insidenstil


1. Menerima permohonan untuk menjadi

kuasa Insidentil

15 menit Berkas permohonan

2. Mencatat dalam register dan membuat

surat penetapan

30 menit

Draf surat kuasa insidentil

3. Meneliti dan memberi paraf pada surat

kuasa insidentil

15 menit

Surat kuasa insidentil

4

Meneliti dan menandatangani kuasa surat insidentil

1 jam

Surat kuasa insidentil

5 Memberikan nomor dan membuat

kwitansi tanda terima uang legalisasi

15 menit

Kwitansi

6 Menyerahkan kepada Pemohon

15 menit

Surat ijin kuasa insidentil


G. Prosedur penyelesaian pendaftaran badan hukum


1.

Menerima akta pendirian/ perubahan Badan Hukum

10 menit Akta notaris

2.

Meneliti akta pendirian / perubahan / pembubaran Badan Hukum


3. Mencatat dalam buku register badan

hukum


4. Memberi nomor pendaftaran


5. Meneliti dan menandatangani akta

10 menit

Akta notaris yang ditanda tangani

6. Membuat kuitansi penerimaan uang

legalisasi

10 menit

Kwitansi

7. Menstempel dan menyerahkan kepada

pemohon

5 menit Akta notaris terlegalisasi

8. Mengarsipkan Akta tersebut

10 menit Tersimpan dalam arsip


C. ADMINISTRASI UMUM

C.1. Standar Operasional Prosedur(SOP) Bagian Keuangan


I. GAJI a. Pembuatan Gaji 2 Hari

b. PPK 1 hari

c. Penguji SPP/SPM 1 hari

d. SP2D dari KPPN 1 hari

II. UP (UANG PERSEDIAAN)

a. Menyusun rekapitulasi transaksi Pe- ngeluaran dan pembuatan surat Per- mintaan pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran,surat pernyataan pertanggungjawaban belanja

1 Hari

b. PPK 2 hari

c. Penguji SPP/SPM 1 hari

d. SP2D dari KPPN 2 hari

III. LAPORAN BULANAN

a. Rekonsiliasi ke KPPN 1 hari

b. Pembuatan Laporan 1 hari

c. PPK/KPA 1 hari

IV. LAPORAN TRIWULAN

a. Pembuatan Laporan 1 hari

b. PPK/KPA 1 hari

V. LAPORAN SEMESTER


b. PPK/KPA 1 hari

VI. LAPORAN TAHUNAN


b. PPK/KPA 2 hari

VII. LAPORAN PNBP

a. Pembuatan Laporan PNBP 2 hari

b. Atasan Bendahara Penerima 1 hari


C.2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Kepegawaian

No

Uraian Tugas

Waktu

1 A

BULANAN : USUL KENAIKAN GAJI BERKALA

1 jam

Sudah termasuk tembusan

B LAPORAN ABSENSI Pengeprint-an absensi dari mesin absen Rekap dan pengetikan absen Tanda tangan Sekretaris dan Penangung jawab absen sampai ke meja keuangan. Pengiriman Laporan Absen ke Pengadilan Tinggi

50 menit

2 hari 1 jam

1 hari


C PEMBUATAN USULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI Pengetikan Usulan Kenaikan Pangkat Foto copy kelengkapan dan legalisasi Pejabat Paraf Sekretaris Tanda tangan Ketua Pengiriman berkas Kenaikan Pangkat ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

3 jam

Di bawah 10 orang


A

TRIWULAN : PEMBUATAN BEZZETING HAKIM Konsep dan Pengetikan Bezzeting Hakim Paraf Sekretaris tanda tangan Ketua sampai Pengiriman.

3 hari 1 hari


3 A

SEMESTERAN : PEMBUATAN BEZZETING PEGAWAI Konsep Pengetikan Bezzeting Pegawai Paraf Sekretaris tanda tangan Ketua sampai pengiriman .

5 hari 1 hari


4 A

TAHUNAN: PEMBUATAN KP- 4 (dari pengetikan sampai ke Bag.Kepegawaian) Konsep dan pengetikan KP- 4

1 jam

Di bawah 10 orang

Keterangan


Tanda tangan dari yang bersangkutan Paraf Sekretaris sampai meja Ketua Pengiriman berkas KP- 4

3 hari 1 hari

1 hari

Sudah termasuk tembusan B PEMBUATAN DP–3 (dari pengetikan

sampai pengiriman) Konsep DP-3 dari setiap Pejabat Penilai Pengetikan DP- 3 Penandatanganan Pejabat Penilai Penandatanganan dari pegawai yang bersangkutan Penandatanganan Atasan Pejabat Penilai Pengiriman ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk DP-3 Hakim dan Pegawai. Pengiriman DP- 3 Ketua untuk ke Dirjen

3 hari 3 hari 5 hari 4 hari

5 hari

40 menit

30 menit

C PEMBUATAN DUK (Daftar Urut Kepangkatan) Konsep dan pengetikan Paraf Sekretaris sampai ke meja Ketua Pengiriman ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

7 hari 1 hari

30 menit


D PEMBUATAN SPMJ (Surat Pernya- taan Masih Menduduki Jabatan) Konsep dan pengetikan SPMJ Paraf Sekretaris sampai ke meja Ketua Pengiriman ke Bag. Keuangan.

3 hari 1 hari

30 menit

E C U T I Konsep dan pengetikan permohonan cuti Tanda tangan yang bersangkutan Pengetikan surat ijin cuti Paraf Sekretaris sampai meja ketua Pengiriman surat ijin cuti ke pengadilan Tinggi

30 menit

1 hari 30 menit 1 hari

30 menit



- Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Perencanaan IT dan

Pelaporan

Uraian Prosedur Kelengkapan Waktu Keterangan

Perencanaan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)

Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL)

1 hari Tersajinya data usulan kegiatan anggaran Pengadilan Negeri

Batang

Pengajuan revisi POK (DIPA)

Aplikasi RKAKL, Dokumen dan ADK

1 hari Membuat penyusunan Konsep Revisi POK dilengkapi dengan ADK aplikasi RKAKL yang telah di rubah sesuai kebutuhan satker

Pengajuan revisi DIPA Aplikasi RKAKL, Dokumen dan ADK

1 hari Membuat usulan Revisi DIPA dilengkapi dengan ADK aplikasi RKAKL yang telah diubah sesuai kebutuhan satker

Perawatan SIPP Invoice, Akses layaan koneksi, SIPP

1 hari Memonitoring secara berkala akses local server SIPP dan online user

Pengelolaan WEBSITE Akses server 1 hari Memonotoring secara berkala setatus pembaruan konten(updating)da n ketersediaan akses online website

Perawatan dan mengatasi permasalahan jaringan

Program kerja, perangkat TI

1 hari Melaksanakan perawatan dan Permasalahan jaringan internet lokal dan interlokal dan melaporkan kepada Kasub PTIP dan Sekretaris.

Peliputan dan penginputan Website

-Alat penunjang -ATK

1 hari Memasukkan hasil peliputan beserta


Kamera narasi terpilih kedalam Website

Penghimpunan laporan tahunan

ATK 1 hari Menghimpun Laporan Tahunan Pada setiap Bag. Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Trainer pelaksanaan SIPP Laptop/PC 1 hari Memberi Pelatihan SIPP

Penyusunan LAKIP Dokumen LAKIP 1 hari Mengumpulkan data dan informasi kinerja dari masing- masing bagian kepaniteraan dan kesekretariatan

Perawatan PC dan Printer Laptop/PC 2 jam Melakukan perawatan secara berkala setiap 3 bulan sekali

Perawatan dan perbaikan Sever

Server/PC 60 menit

Melakukan perawatan 1 bulan sekali agar server optimal atau perbaikan pada server jika ada masalah

- Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Umum

Uraian Prosedur Kelengkapan Waktu Keterangan

Pengelolaan Surat Masuk Mencatat,memberi lembar disposisi, dicatat dalam kendali masuk meregister mendistribusikan sesuai intruksi

60 menit

Untuk melaksanakan tertib administrasi perkantoran harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pengelolaan Surat Keluar Surat keluar,kartu kendali, buku ekspedisi,pembubuh an stempel

60 menit

Dari diterimanya surat keluar sampai dikirimnya surat dinas keluar dengan kurir/jasa pos

Resepsionis Menjaga kebersihan,kelengkapan dan keperluan lainya untuk persidangan

1 hari Untuk kebersihan, kelengkapan dan keperluan lainnya untuk persidangan dilakukan setiap hari


Permintaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK)

Kebersihan gedung kantor dan halaman gedung kantor

1 hari Merawat kebersihan gedung dan ha laman gedung dilakukan setiap hari

Pengolahan Aplikasi Persediaan (kegiatan harian)

Penomeran buku,meregister surat keluar dan masuk keperpustakaan,me ncatat register peminjaman buku

1 hari Penomeran buku dilakukan apabila ada buku-buku aru masuk, Register peminjaman dilakukan pada saat adanya peminjam buku-buku perpustakaan

Pengelolaan Aplikasi SIMAK BMN

Memelihara komputer,AC dan Inven- taris lainnya

2 hari Untuk terpelihara- nya barang-barang inventaris milik negara dengan baik

Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun

Memelihara dan merawat kendaraan dinas baik motor maupun mobil dinas

1 hari Untuk terawatnya kendaraan dinas operasional roda 4(empat) dan2(dua) dengan baik

Pelaporan Aplikasi SIMAK-BMN semesteran dan Tahunan

Membuat berita acara internal, Re- kon internal,Rekon semesteran dan Re- kon tahunan

5 hari Untuk rekon Inter- nal cukup 1 hari, Rekon ke KPKNL bisa men-capai 5 hari

Perawatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana

Pengadaan barang alat tulis Kantor

Pengelolaan Perpustakaan

Penyusunan uraian tugas pengamanan dan petugas kebersihan

Pengadaan Barang dan Jasa

Pembuatan alat publikasi


III. SANKSI

Bahwa atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

IV. PENUTUP

Demikian Standar Operasional (SOP) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.-


Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Ketua


Wakil Ketua


Hakim


Panitera


Sekretaris

Wakil Panitera


Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Pidana


Panitera Muda Hukum

Kasubbag Perencanaa TI & Pelaporan


Kasubbag Kepegawaian & Ortala

Kasubbag Umum & Keuangan


Panitera Pengganti


Jurusita

Jurusita Pengganti


Staff


B. Pelayanan Publik Yang Prima

Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

- Pengadilan Negeri Batang telah berhasil memperoleh Sertifikasi APM

(Akreditasi Penjaminan Mutu) Peradilan Umum pada tanggal 5 Juli 2017 dengan

Nomor TAPM 075/QMR/Sertifikat/7/2017 , yang bukan saja sangat

membanggakan, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Batang dapat

mempertahankan penghargaan dengan terus meningkatkan layanan publik dan

kinerjanya di masa yang akan datang.

Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran)

- Pengadilan Negeri Batang telah melaksnakan kegiatan Posbakum dalam

kegiatan tahun 2017 Pengadilan Negeri Batang mendapatkan Pos Bantuan Hukum

sebesar Rp 24.000.000,-,-(dua puluh empat juta rupiah)

- Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap

pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi,

konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan

Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

- Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum

Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola

ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan

dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-

anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa

yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses

layanan Posbakum Pengadilan.

- Posbakum Pengadilan Negeri Batang memberikan layanan berupa:

a. pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.

b. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.


c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau

organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan

hukum cuma-cuma

Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

- Pada saat ini Pengadilan Negeri Batang belum melaksanakan kegiatan sidang

keliling dan belum bisa melakukan Pelayanan terpadu dikarenakan Sarana dan

prasarana di Pengadilan Negeri Batang belum dapat melaksanakan Pelayanan

Terpadu.

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

- Pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Batang tidak ada Perkara

Prodeo.


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas-tugas Teknis Yudisial pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Batang sampai

dengan 31 Desember 2017 didukung oleh 22 orang yang terdiri dari:

a. 6 orang Hakim

b. 1 orang Panitera

c. 3 orang Panitera Muda

d. 9 orang Panitera Pengganti

e. 1 orang Jurusita

f. 2 orang Jurusita Pengganti

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas-tugas Non Teknis Yudisial pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Batang

sampai dengan 31 Desember 2016 didukung oleh 15 orang yang terdiri dari:

a. 1 Sekretaris

b. 3 orang Kepala Sub Bagian

c. 5 orang Pelaksana/Staf.

d. 6 orang Honorer/Tenaga Kontrak.

3. Promosi dan Mutasi

Pada Tahun 2017 ada beberapa pegawai Pengadilan Negeri Batang yang

mengikuti berbagai kegiatan baik dalam rangka promosi maupun mutasi, antara lain:


Mutasi

No. N A M A JABATAN ASAL PN. KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

Tris Haryadi,SH Utama, SH

Panitera Panitera Pengganti

Batang Batang

Panitera PN Wonosobo Panitera Pengganti PN Kendal..

Promosi

No. N A M A JABATAN LAMA JABATAN BARU KETERANGAN

1

2

M. asnawi, Spd, SH

Eko Sri Marvyanto,Skom,SH

Jurusita Pengganti Staf Perdata

Panitera Pengganti Panitera Penggati.

Sudah pengusulan tetapi SK PP belum turun

Pensiun Tahun 2017

1. Dian Sitawati Jabatan Panitera Pengganti TMT 01-07-2017 2. M.Suprawoto. Jabatan Jurusita TMT 01 -08-2017

Diklat

Diklat Teknis

No. KEGIATAN DIKLAT NAMA PESERTA DAN JABATAN

1 Pelatihan sertifikasi Hakim Niaga bidang kepailitan

1.M.Nazarudin, SH

2 Fit and profer test 1. Indirawati,SH.,MH KPN.Batang

2. Agus Rahardjo,SH WA KPN Batang

3. Tris Harjadi,SH.,MH. Panitera Batang

3 Diklat Sertifikasi Hakim Anak 1.Dwi Florence, SH.MH Hakim.


Diklat Non Teknis

No KEGIATAN DIKLAT NAMA PESERTA DAN JABATAN

1 Kepemimpinan TK.IV. 1.M.Ervan Rulidartono,SH Sekretaris

2 Kepemimpinan TK IV 1.Endang Susilowati. Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan.

3

4

B. Penyelesaian Perkara

- Perkara Perdata :

o Perdata Gugatan : - Sisa Tahun lalu 2016.......... = 11 Perkara

- Masuk Tahun 2017. ……… = 30 Perkara

- Putus …………………....... = 36 Perkara

- Sisa Tahun 2017. ……….. = 5 Perkara

o Perdata Permohonan : - Sisa Tahun lalu 2016......... = 4 Perkara

- Masuk Tahun 2017……….. = 92 Perkara

- Putus ……………………...

- Sisa Tahun 2017. …………

=

=

90

6

-

Perkara

Perkara


o Banding : - Sisa Tahun lalu 2016. ........

- Masuk Tahun 2017. ………

=

=

18-

Perkara

Perkara

- Putus ………………………. = 6 Perkara

- Sisa Tahun 2017. ………… = 3 Perkara

o Kasasi :

- Sisa Tahun lalu 2016. .......

=

9

Perkara

- Masuk Tahun 2017............ = 5 Perkara

- Putus ……………………… = 7 Perkara

- Dicabut ……………………. = - Perkara

- Sisa Tahun 2017. .............. = 7 Perkara

o PK :

- Sisa Tahun lalu 2016. ........

=

-

Perkara

- Masuk Tahun 2017. ……… = - Perkara

- Putus ………………………. = - Perkara

- Sisa Tahun 2017. ............. = - Perkara

- Perkara Pidana:

o Pidana Biasa : - Sisa Tahun lalu …2016 = 22 Perkara

- Masuk Tahun 2017 = 149 Perkara

- Putus = 145 Perkara

- Sisa Tahun 2017 = 26 Perkara

o Pidana Singkat : - Sisa Tahun lalu … ……….

- Masuk …………………..…

=

=

-

-

Perkara

Perkara

- Putus ……………………… = - Perkara

- Sisa ………………………. = - Perkara

o Pidana Anak... - Sisa Tahun Lalu Th.2016

- Masuk. Tahun 2017........

=

=

-

8

Perkara

Perkara

- Putus .............................. = 8 Perkara

- Sisa. ............................... = - Perkara


o Pidana Ringan: - Sisa Tahun lalu Tahun 2016 = - Perkara

- Masuk Tahun 2017…….. = 3 Perkara

- Putus ……………………..

- Sisa Tahun 2017…..

=

=

3

-

Perkara

Perkara

o Pidana Pelanggaran Lalu Lintas:

- Sisa Tahun lalu Th.2016 = - Perkara

- Masuk Tahun 2017.......... = 27.701 Perkara

- Putus = 27.701 Perkara

- Sisa Tahun 2017……….. = - Perkara

o Banding. - Sisa Tahun lalu 2016 = - Perkara

- Masuk Tahun 2017………. = - Perkara

- Dicabut …………………….. = - Perkara


- Sisa Tahun 2017 ………… = - Perkara

o Kasasi - Sisa Tahun lalu 2016 = - Perkara

- Masuk Tahun 2017……….. = - Perkara



- Sisa Tahun 2017………… = - Perakra

o PK - Sisa Tahun lalu 2016 = - Perkara




- Sisa Tahun 2017. ……….. = - Perkara

o Grasi - Sisa Tahun lalu 2016. = - Perkara




- Sisa Tahun 2017. ………… = - Perakra


o Praperadilan - Sisa Tahun lalu 2016 = - Perkara

- Masuk Tahun 2017. ……… = - Perkara



- Sisa Tahun 2017…………. = - Perkara

Jumlah sisa perkara yang diputus

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Batang Perkara Pidana

biasa + Pidana Singkat + Pidana Anak + Perdata Gugatan + Perdata Permohonan

dan Praperadilan adalah = 279 Perkara Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Negeri Batang

pada tahun 2017 adalah

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

pada Pengadilan Negeri Batang adalah Perkara

Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

Jumlah Perkara perdata yang berhasil dimediasi selama tahun 2017 adalah 2

perkara, 25 perkara yang tidak berhasil dan 0 perkara tidak dapat dilasanakan

Mediasi.

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi ada 1 perkara


C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a). Sarana dan Prasarana:

Pengadilan Negeri Batang memiliki sarana telpon dengan Nomor ( 0285)

391106- 391103 dan Nomor Fax ( 0285 ) 391106 di meja informasi juga

terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi

mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan pada lobi

Pengadilan juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus

menampilkan tentang agenda persidangan dalam bentuk TV LED 52””

Pengadilan Negeri Batang telah mempunyai website resmi www.pn-batang

.go.id sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada

publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang

Pengadilan Negeri Batang tanpa harus mendatangi langsung dapat

mengakses website resmi tersebut, terutama menu informasi yang wajib

diberikan atau tersedia.

Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Batang adalah :

Ruang Pelayanan, terdiri dari :

� 3 ruang sidang dewasa, 1 ruang sidang anak, 1 ruang tunggu

ramah anak, 1 ruang tunggu Difabel, 1 ruang mediasi ,1 ruang

Diversi, 1 Ruang Teleconfrens,1 Ruang Pelayanan satu pintu/Ruang

tunggu, 1Ruang Arsip, 1 Ruang barang Bukti, 1 ruang tahanan Pria,

1 ruang tahanan wanita, 1 Ruang Jaksa, 1 Ruang Pengacara, 1

Ruang Posbakum, dan 1 ruang perpustakaan

Ruang kerja, terdiri dari :

� Ruang Kerja Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Sub

Bagian Umum dan Keuangan, Kepegawaian Ortala, Perencanaan IT

dan Pelaporan, serta Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum


Sarana Prasarana Fasilitas Kantor

a. AC Split : 20 Unit

b. Komputer : 23 Unit

c. Laptop : 7 Unit

d. Sound system : 1 Unit

f. Printer : 20 Unit

g. Bangku panjang kayu : 15 Unit

h. Infocus : 2 Unit

i. Scaner : 1 Unit

j. PABX : 1 Unit

k. Camera Digital : 1 Unit

l. Mesin Absen : 1 Unit

m. Tabung Pemadam 5 Unit

n. Mesin Fax : 1 Unit

o. Mesin Ketik : - Unit

p. Lemari Besi : 15

Unit

q. Filling Kabinet : 15 Unit

r. Meja Kerja : 40 Unit

s. Kursi Besi Metal : 60 Unit

t. TV monitor : Unit

u. Router : 1 Unit

v. Server : 2 Unit

w. Jaringan LAN : 1 Paket

Kendaraan Dinas Roda 4

No Jenis

Kendaraan Tahun

perolehan

Kondisi

keterangan

1 Inova 2012 baik Mobil Dinas Ketua

2 Grand Livina 2012 baik Mobil Dinas Wakil Ketua

3 Kijang Inova 2004 baik Mobil Dinas Sekretaris

4 Avanza 2015 baik Mobil Dinas Panitera


Kendaraan Dinas Roda 2

No Jenis

Kendaraan Tahun

perolehan

Kondisi

keterangan

1 Honda Supra vit 2005 baik Motor dinas pakai ketua

2

Honda Supra X

2009

baik Motor dinas Pamud Pinada

3 Honda Blade 2010 baik Motor dinas Pamud Perdata

4 Honda Blade 2010 baik Motor dinas Umum

5 Mega pro 2008 baik Motor dinas Jurusita

6 Supra X 125 2006 baik Motor dinas Sekretaris

7 Supra X 125 2006 baik Motor dinas Wakil Panitera

Rumah Dinas

No Uraian Jumlah Kondisi Keterangan

1 Rumah Dinas Ketua

1 baik Di isi oleh Ketua Pengadilan

Negeri Batang

2 Rumah Dinas Panitera

1 baik

Di isi oleh Panitera

3 Rumah Dinas Wakil Ketua

1 baik

Di isi oleh Wakil Ketua

4 Rumah Dinas Hakim

4 2 rusak ringan

Di isi oleh para Hakim 1 Orang

b). Pemeliharaan:

Dalam Tahun Anggaran 2017 terdapat pemeliharaan/perbaikan Gedung

Kantor dan Rumah Dinas yang dilaksanakan sesuai dengan tingkat

kerusakan dan disesuaikan dengan Anggaran yang tersedia, pemeliharaan

tersebut antara lain :

- Pemeliharaan Gedung Kantor.meliputi

- Perawatan Rumah Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera yang meliputi

perbaikan/pengecatan dinding,pintu-pintu ruangan, penggantian kunci,

Kusen, dengan dana senilai Rp. 84.226,000,-(delapan puluh empat

juta dua ratus dua puluh enam ribu rupuah)


2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a). Pengadaan :

Dalam Tahun Anggaran 2017 ada pengadaan sarana dan prasarana

fasilitas gedung. yaitu:

1. Pengadaan alat pengolah data dan Pendukung Komunikasi

- Pc, Laptop,Printer,UPS, Penghancur kertas,CCTV, Anti Virus.

2. Peralatan dan Fasilitas Kantor.

- AC Split, AC Split

b). Pemeliharaan :

Dalam Tahun 2017 telah dilaksanakan Pemeliharaan:

1. Fasilitas Gedung: Pemeliharaan Komputer (PC), Lap Top, Printer,

Faximile, AC, Alat Rumah Tangga, dengan dana senilai Rp.33.052.000,-

(tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);

2. Kendaraan:

- Pemeliharaan 4 (empat) unit Kendaraan Roda 4, dengan dana senilai

Rp. 80.640.000,- (Delapan puluh juta enam ratus empat puluh ribu

rupiah);

- Pemeliharaan 8 (delapan) unit Kendaraan Roda 2, dengan dana senilai Rp.14.600.000,- ( empat belas juta enam ratus ribu rupiah )

c). Penghapusan :

Dalam Tahun Anggaran 2017 sudah mengusulkan penghapusan Sarana

dan Prasarana Fasilitas Gedung Kantor, yaitu Peralatan dan mesin yang

sudah rusak berat.Tetapi Penetapan Status Pengguna (PSP) untuk

Inventaris senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum turun

Sarana dan prasarana fasilitas gedung yang mendukung

keberlangsungan operasional Pengadilan Negeri Batang sampai dengan 31

Desember

2017 adalah senilai Rp 3.377,500.000 (tiga milyar tigaratus tujuh puluh tujuh

juta lima ratus ribu rupiah)


D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)

Realisasi Anggaran Teknis :

1. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM :

- Pagu ........………………………………............ Rp. 31.300.000,-

- Realisasi. ………………………………………… Rp. 28.587.000,-

- Sisa.................................................................. Rp. 2.713.000,-

2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) :

Dari Bulan Januari 2016 s/d 31 Desember 2017

Setoran penerimaan PNBP Sebesar Rp.239.380.629,-(dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah .)

Realisasi Anggaran Non Teknis :

1. Belanja Pegawai :

- Pagu …………….………………………….. Rp 3.581.054.000,-

Realisasi…...………………………………. Rp. 2.850.923.334,-

- Sisa .………………………………………… Rp. 730.130.666,-

2. Belanja Barang Operasional :

- Pagu ……………......……………………….... Rp. 627.300.000,-

- Realisasi …………………………………….... Rp. 621.801.616,-

- Sisa .…… ……………….……………………... Rp. 5.498.384,-

3. Belanja Barang Non Operasional ”

- Pagu .............................................................. Rp 50.510.000,-

- Realiasi .......................................................... Rp. 47.012.388,-

- Sisa ................................................................ Rp. 3.497.612,-

4. Belanja Modal

- Pagu .............................................................. Rp 3.377.500.000

- Realiasi .......................................................... Rp. -3.374.116.500

- Sisa ................................................................ Rp. 3.383.500,-


E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP

Pengadilan Negeri Batang memiliki sarana telpon dengan Nomor ( 0285 ) -

391106 dan Nomor Fax ( 0285 ) - 391106 di meja informasi juga terdapat

seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Negeri Batang telah mempunyai website

resmi www.pn-batang go.id sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan

informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi

tentang Pengadilan Negeri Batang tanpa harus mendatangi langsung dapat

mengakses website resmi tersebut, terutama menu informasi yang wajib diberikan

atau tersedia.

Pengadilan Negeri Batang Saat ini sudah Menggunakan SIPP versi 3.2.0

sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1012/SEK/HM.02.3/12/2017. Tentang Implementasi SIPP versi 3.2.0 di lingkungan

Badan Peradilan Umum pada tanggal 8 Desember 2017.

Untuk memudahkan para Pengunjung dalam melihat perkara yang sedang

disidangkan telah disediakan Monitoring Jadwal Sidang yang ada di Loby dengan TV

Led 50’’inc. disediakn juga PC untuk Informasi Jadwal sidang yang disimpan di loby

Pengadilan Negeri Batang , dan sudah menyediakan perlengkapan Komputer/Laptop

untuk para Hakim dan Pegawai untuk mengakses SIPP.

PERANGKAT PENDUKUNG

Saat ini perangkat pendukung server yang terdapat di Pengadilan Negeri

Batang untuk melakukan Pelayanan Informasi Publik dan SIPP adalah sebagai

berikut :

a. Jaringan

1) GPON Fiber Optic : Gpon Onu FiberHome

2) Jumlah HUB/SWITCH : 1 Buah 24 Port

3) Jumlah Wireless : 9 Buah


b. Server Aplikasi SIPP

1) Type Model : IBM Sever rakmount

2) Processor : Intel(R) Xeon (R) 3.06GHz

3) Memory : 8 Gb

4) Harddisk : 1 Tb

5) Sistem Operasi : Linux Centos 7

1. Administrasi Perkara.

a. Kepaniteraan Muda Perdata:

Meja I:

- Penerimaan Perkara Permohonan, Gugatan, Banding, Kasasi dan

Peninjauan Kembali. - Menyusun dan mengirim berkas Perkara Banding, Kasasi dan PK. Meja II: - Pemegang Buku Register Perkara Perdata Permohonan.

- Pemegang Buku Register Perkara Perdata Gugatan.

Meja III:

- Pemegang Buku Register Perkara Banding, Kasasi, PK, Sita Eksekusi

dan Somasi..

- Menerima Memori Banding, Kasasi dan Alasan Peninjauan Kembali.

- Menerima Kontra Memori Banding, Kasasi dan Jawaban atas Alasan PK.

- Menyiapkan Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Kasir :

- Menerima dan membukukan Uang Panjar Biaya Perkara.

- Memegang Buku Register Keuangan Perdata.

- Membuat S K U M.

- Mengeluarkan Uang untuk Ongkos-ongkosPanggilan Sidang dan

Pemberitahuan Putusan PN, PT dan MA-RI.

- Memberi Nomor Perkara yang masuk.


b. Kepaniteraan Muda Pidana:

1. Meja Pertama:

- Menerima perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan

surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

- Pendaftaran perkara dalam buku register untuk dilaksanakan dengan

mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam register tersebut.

- Pendaftaran perkara pidana singkat, dilaksanakan setelah Hakim

menetapkan dalam persidangan bahwa perkara tersebut akan

diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat.

- Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas

dilaksanakan setelah perkara itu diputus.

- Pengisian kolom-kolom buku register.

- Berkas perkara yang diterima dillengkapi dengan formulir penetapan

majelis Hakim.

- Pencatatan hari siding dan penetapan penahanan.

- Pencatatan penundaan hari siding.

- Pencatatan dengan kegiatan perkara banding, kasasi, peninjauan

kembali, grasi dan pelaksanaan putusan kedalam buku register

masing-masing.

2. Meja Kedua:

- Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali,

grasi/remisi.

- Menerima/memberikan tanda terima atas memori banding, kontra

memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, alasan

peninjauan kembali, jawaban dan tanggapan peninjauan kembali,

permohonan grasi/remisi dan penangguhan pelaksanaan putusan.

- Membuat akte permohonan berpikir.

- Membuat akte tidak mengajukan permohonan banding.

- Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan.

3. Penutupan regiaster setiap akhir bulan.dan akhir tahun.

4. Administrasi keuangan:


- Penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara pidana dicatat

dalam buku induk keuangan perkara.

- Pemasukan uang dalam buku induk keuangan, uang bantuan hukum

dan uang jaminan penangguhan penahanan.

c. Kepaniteraan Muda Hukum:

- Pendaftaran Surat Kuasa Perdata sebanyak = 108 Surat Kuasa

- Pendaftaran Surat Kuasa Pidana sebanyak = 11 Surat Kuasa

- Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil = 3 Surat Kuasa.

- Pendaftaran CV dan PD sebanyak = 151 (CV danUD)

- Surat Masuk sebanyak = 38 Surat

- Surat Keluar sebanyak = 18 Surat.

- Meregister/mencatat nomor berkas Perkara Pidana, Perdata dan

Perdata Permohonan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta menyimpannya dalam ruang arsip.

- Membuat laporan bulanan dan laporan Triwulan serta Tahunan perkara

pidana maupun perdata.

- Membuat statistik perkara pidana maupun perkara perdata.

2. Administrasi Umum

a. Jumlah surat masuk pada tahun 2017 sebanyak = surat terdiri dari:

1. Kepaniteraan:

- Kepaniteraan Pidana

=

401

surat

- Kepaniteraan Perdata = 216 surat

2.

- Kepaniteraan Hukum

Kesekretariatan:

- Perencanaan TI Pelaporan

=

=

38

2

surat

surat

- Umum = 751 surat

- Kepegawaian = 12 surat

3.

- Keuangan

Panitera

=

=

20

-

surat

surat

4. Sekretaris = - surat

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri = - surat

6. Humas = - surat

7. DLL = - surat


- Kepaniteraan Pidana = 338 surat

- Kepaniteraan Perdata = 263 surat

- Kepaniteraan Hukum

Kesekretariatan:

- Perencanaan TI Pelaporan

=

=

18

-

surat

surat

- Umum = 1.374 surat

- Kepegawaian = 12 surat

- Keuangan = 12 surat

b. Jumlah surat keluar pada tahun 2017 sebanyak = 2417 surat terdiri dari:

1. Kepaniteraan:

2.

3. Panitera = - surat

4 Sekretaris = 6 surat

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri = - surat

6. Humas = 1 surat

Publikasi Perkara ( One day one Publish)

Pengadilan Negeri Batang sudah menerapkan setiap perkara yang telah diputus

di Pengadilan Negeri Batang langsung di Upload di direktori putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia sehingga publik dapat melihat putusan/ perkara yang ada

di Pengadilan Negeri Batang dan bisa dilihat melalui webshttp://www.pn-batang

.go.id.


TATA LAKSANA SIDANG TILANG

DI PENGADILAN NEGERI BATANG

Pengadilan Negeri Batang telah Menerapkan e-Tilang berdasarkan PERMA

Nomor 12 tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian perkara Pelanggaran

Lalulintas, Pelanggar tidak perlu menghadiri persidangan, Hakim memutus

beserta denda pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis

yang dikoordinir oleh Kepaniteraan Muda Pidana beserta jajarannya. Guna

memberikan pelayanan yang lebih baik dan maksimal kepada masyarakat

dalam sidang pemeriksaan pelanggaran lalulintas di Pengadilan Negeri Batang,

maka berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi antar- instansi terkait (Pengadilan

Negeri Batang Kejaksaan Negeri Batang, Polres cq. Satlantas Batang Bank

B.R.I.), telah dilakukan penataan kembali tata-tertib pelaksanaan persidangan

Tilang, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Pelaksanaan sidang Tilang dilaksanakan pada setiap hari Kamis dimulai jam

08.00 WIB, langsung di kantor Kejaksaan sampai dengan selesai Hakim

memutus beserta denda pada hari sidang yang telah ditentukan.

Pelanggar tidak perlu hadir di persidangan, pelanggar bisa melihat putusan di

Papan Pengumuman yang disediakan didepan Kantor dan bisa dilihat diwebsite Pengadilan Negeri Batang kemudian ke Kejaksaan dengan membayar denda tilang.

F. Regulasi Tahun 2017

1. Regulasi Pengadilan Negeri Batang Tahun 2017

1. SK.Tim Penyusun Program kerja PN Btg W.12.U33/1043/KP.04.10/2017

Tanggal 5-01-2017

2.

SK Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2016

W.12.U.33/1044/kp.04.01/11/2017 Tanggal 05-01-2017

3. SK Tim Penyusun Rencana Strategis 2015-2019

W.12.U.33/200/KP.07.01/2016 Tanggal 14 -01-2016

4. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) PN Batang

W.12.U.33/ 200/kp.07.01/01/2017 Tanggal 14-01-2016

5. SK Penunjukan Hakim Mediasi. W.12.U33/1049/KP.04.10/3/2017

Tanggal 2-03-2017

6.

SK Tim Pembentukan Audit Internal Dalam Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu

W.12.U33/1041/KP.07.01./3/2017 Tanggal 5=03-2017


7. SK Petugas meja infrormasi dan meja pengaduan.

W.12.U33/1050/KP.07.01.01/2017 Tanggal 5-01-2017

8.

SK Pendelegasian tugas ketua W.12.U.33/1839/KP.04.10/10/2016

9.

SK Penunjukan Hakim Humas W.12.U.33/391/KP.01.01/01/2017

Tanggal 03 Januari 2017

10. SK.Penunjukan Tenaga Honorer Yang Di Pembentukan

WI2.U.33/2139/KP 04.10/11/2017

SK.Penunjukan Operator surat keluar dan

W.12.U.33/385/KP.07.01/2/2017 Tanggal 6 -02-2017

12.

SK Petugas Informasi dan Pengaduan W12.U.33/925/kp.07.01./4/2016 Tanggal 16-04-2016

13. SK Penunjukan Hakim Pengawas W.12.u.33/392/KP.01.01./01/2017

Tanggal 03 Januari 2017

14. SK Hakim Pengawas Bidang W.12.U33/389/KP.01.01/III/2017

Tanggal 01-03-2017

15. SK SATGAS SIPP W.12.U33./2032/KP.04.10/11/2017

Tanggal 1-11-2017

16. SK Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)Rolle Model

W.12.U.33/ /KP.04.10/11/2017 Tanggal 9 Nop. 2017

17. SK Pembentukan Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

W.12.U33/1045/KP.07.01./3/2017 Tanggal 3-03-2017

18.

SK.Komitmen bersama , W.12.U33/105/KP.04.10./1/201717


BAB IV

PENGAWASAN

A. Internal

Berkenaan dengan adanya pergantian Hakim di Pengadilan Negeri Batang

tanggal 01 Maret 2017 dan dalam rangka meningkatkan optimalisasi kinerja dan

disiplin di berbagai bidang khususnya para pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri

Batang maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Batang tentang Hakim

Pengawas Bidang telah diperbaharui/dirubah berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Negeri Batang Nomor W12.U33/389/KP.01.01./3/2017 tentang

Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim-Hakim Pengawas Bidang yang

terdiri dari:

No. N a m a Jabatan Keterangan

1.

2.

3.

4

5.

.

6

AGUS RAHARDJO ,SH..

M.ISA NAZARUDI,SH.

BUDI SETIAWAN,SH

YUSTI SIANITA

HARTATI,SH.,MH

DWI FLORENCE,SH

Wakil Ketua

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Koordinator Pengawas. Bidang.

Pengawas Bidang Perdata

Pengawas Bidang Perencanaan TI

dan Pelaporan dan Pidana.

.Pengawas Kepan.Mud. Hukum dan

Umum dan Keuangan

Pengawas Bidang Kepegawaian

Organisasi dan Tata Laksana.

Selain dari pada itu guna menegakkan disiplin kerja di lingkungan Pengadilan

Negeri Batang telah pula di bentuk Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor:

W12.U33./902/KP.01.01./5/2016 tertanggal 18 April 2016. yang terdiri dari:


No. N a m a Jabatan Keterangan

1. 2 3 4

AGUS RAHARDJO, SH M.ERVAN RULIDARTONO,SH TRIS HARIYADI.SH.MH ERNI MARWANTI

Wakil Ketua Sekretaris

Panitera

Kasubbag

Kepegawaian

ORTALA

Ketua Tim Pengawas Penegakan

Disiplin merangkap Anggota

Sekretaris

Anggota

Anggota

Dalam kenyataannya telah dilakukan pengawasan internal secara berkala

baik oleh Tim Pengawas Intrernal Pengadilan Negeri Batang maupun Hakim Tinggi

Pengawas dari Pengadilan Tinggi Semarang dan bahkan Pengawasan yang

dilakukan dari Mahkamah Agung RI yang turun langsung ke satuan kerja.

1. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain:

Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing

hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.

Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting

baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi

ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada

seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Batang .

Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori putusan

2. Secara berkala dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktural,

Panitera Pengganti serta rapat khusus Jurusita/Jurusita Pengganti untuk

membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam

pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.

3. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung

tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah

dalam pelaksanaanya sudah sesuai SOP.


4. Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin

terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran

secara lisan kepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam

kerja. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan

dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang selaku Ketua tim

Pengawasan.

5. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara

pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

B. Evaluasi

Pengawasan secara berjenjang merupakan salah satu fungsi manajemen yang

harus dilakukan dalam setiap organisasi unit kerja agar berjalan secara efektif dan

efisien. Pengawasan secara internal juga dilakukan terhadap pejabat struktural dan

fungsional Pengadilan Negeri Batang.

Dalam rangka Pengawasan tersebut terkandung pula unsur Pembinaan

didalamnya oleh karena itu untuk lebih meningkatkan fungsi organisasi agar dapat

berjalan dengan efektif dan untuk dapat memberikan kesempatan pada

pejabat/pegawai memiliki karier yang lebih tinggi sesuai dengan penjenjangan yang

ada maka telah pula diterbitkan surat-surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Batang.

1) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor W12.U.33/902/,

kp.01.01./5/2016 tanggal 16 April 2016, tentang Tim Pengawasan

Penegakan Disiplin Kerja pada Pengadilan Negeri Batang , .

2) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor

WI2.U.33/900/KP.04.10/IV/2016, tanggal 14 April 2016 tentang

Pendelegasian Tugas/Kewenangan Tertentu Ketua Pengadilan Negeri

Kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang.

3) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor

W12.U33/910/KP01.01./V./Tahun 2016 tanggal 09 MEI 2016, tentang

Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang pada

Pengadilan Negeri Batang .


Adapun pembinaan dan pengawasan terhadap personil Pengadilan Negeri

Batang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sehingga


tercapai efisiensi kerja yang optimal dengan melakukan kegiatan sebagai

berikut:

1. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan tugas

Pegawai Pengadilan Negeri Batang.

2. Melaksanakan pengawasan terhadap Pejabat Struktural dan Fungsional bidang

teknis yustisial, administratip dan finansial.

3. Melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai Pengadilan Negeri Batang.

baik melalui formal maupun non formal melalui pelaksanaan

pembinaan secara berkala.


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Negeri Batang telah melaksanakan Tugas dan Fungsinya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus

meningkatkan pelayanan publik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip

transparansi dan akuntabilitas publik.

2. Dalam meningkatkan pelayanan publik, Transparansi dan Akuntabilitas

Publik Pengadilan Negeri Batang telah melakukan berbagai Inovasi yang

penting dan menjadi unggulan yaitu Program :

- Program ’’One Day Service’’ yaitu pelayanan satu hari . - Program ’’One Day Publish” yaitu Putusan yang langsung di upload di

SIPP dan direktori putusan Mahkamah Agung RI

3. Penyelesaian perkara pada tahun 2017 mencapai = 99,41 % hal ini

menunjukan bahwa semua perkara yang diterima pada tahun tersebut dapat

diputus, walaupun diketahui bahwa ada pula perkara tahun 2016 yang

diselesaikan pada tahun 2017.

4. Perbandingan antara perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2017

adalah = 39.292 perkara diterima dan = 39.176 Perkara diputus. Jadi masih

ada perkara yang belum diputus sebanyak = 116 perkara atau = 0,59%.

5. Pengawasan terhadap pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Negeri

Batang telah dilakukan dengan berbagai pengawasan diantaranya

pengawasan administrasi peradilan maupun kesekretariatan, pengawasan

tingkah laku dan perbuatan pejabat/pegawai, pengawasan insidentil pada

permasalahan yang perlu segera mendapat penyelesaian dan lain

sebagainya.

6. Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Batang yang ada dirasakan

masih kurang dan perlu ditambah yaitu prasarana ruangan barang bukti

Ruangan ibu Menyusui, Ruang tunggu anak,. Ruang


tunggu Pengunjung, tempat parkir kendaraan. Ruang Arsip dan Ruang

Perpustakaan.

7. DIPA Tahun Anggaran 2017 telah dapat direalisasikan secara baik dengan

memperhatikan skala prioritas.

8. Pengelolaan arsip perkara sudah berjalan cukup baik namun demikian

ruangan serta rak yang tersedia sudah tidak memadai lagi dan tidak dapat

menampung seluruh berkas yang ada.

9. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi

serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus di tingkatkan

melalui website Pengadilan Negeri Batang: http://www.pn- batang.go.id.

Dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan

dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Batang.

B. Saran

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu ditunjang oleh

sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu alokasi anggaran didalam DIPA

Pengadilan Negeri Batang untuk Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasarana

Mebelair dan kendaraan roda dua perlu adanya penambahan kembali.. Dan untuk

peningkatan pelayanan itu pula Pengadilan Negeri Batang perlu ditunjang dengan

penambahan tenaga kerja CPNS/PNS untuk tenaga staff yang sangat diperlukan

dikepaniteraan dan dikesekretariatan serta tenaga ahli komputer untuk penambahan

Operator komputer, petugas khusus/admin (Operator) yang menangani Website

SIPP/CTS dan staf administrasi.

laporan tahunan tahun 2017 pengadilan negeri batang · laporan ini kami susun untuk memenuhi...

Documents