pengadilan negeri sungailiat kelas ib

PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

KELAS IB

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2018

JL. PEMUDA NO 12 - SUNGAILIAT

T E L P / F A X ( 0 7 1 7 ) 9 2 5 5 1W e b s i t e : w w w . p n - s u n g a i l i a t . g o . i d E m a i l : p n _ s u n g a i l i a t @ y a h o o . c o . i d

http://www.pn-sungailiat.go.id

mailto:[email protected]

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang

telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan

Tahunan Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2018.

Laporan Tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja

dan transparansi Pengadilan Negeri Sungailiat selama tahun 2018 kepada publik.

Di dalam Laporan Tahunan yang kami susun ini memuat laporan hasil

manajemen perkara, manajemen aset, keuangan dan sumber daya manusia yang kami

lakukan selama tahun 2018 dalam rangka upaya memberikan pelayanan keadilan kepada

masyarakat, selain laporan mengenai pengelolaan, kami sampaikan pula dalam laporan

tahunan ini capaian-capaian, pengembangan dan perubahan yang telah kami lakukan

dalam rangka upaya mewujudkan suatu Badan Peradilan yang Agung sebagaimana visi

Mahkamah Agung RI.

Penyusunan Laporan Tahunan tahun 2018 ini telah kami upayakan sebaik

mungkin, walaupun demikian saran dan masukan baik dari instansi-insatansi yang

memayungi kami ataupun dari masyarakat sangat kami harapkan untuk lebih

meningkatkan kinerja dan pelayanan dari kami kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri

Sungailiat atas kerjasama, bantuan pemikiran dan dukungan dalam menjalankan tugas

pada Pengadilan Negeri Sungailiat. Semoga Laporan Tahunan ini dapat menjadi pedoman

untuk perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri Sungailiat.

Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat

SARAH LOUIS S, S.H., M.Hum. NIP.19650327 199212 2001

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sungailiat 2018

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang

telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan

Tahunan Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2018.

Laporan Tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja

dan transparansi Pengadilan Negeri Sungailiat selama tahun 2018 kepada publik.

Di dalam Laporan Tahunan yang kami susun ini memuat laporan hasil

manajemen perkara, manajemen aset, keuangan dan sumber daya manusia yang kami

lakukan selama tahun 2018 dalam rangka upaya memberikan pelayanan keadilan kepada

masyarakat, selain laporan mengenai pengelolaan, kami sampaikan pula dalam laporan

tahunan ini capaian-capaian, pengembangan dan perubahan yang telah kami lakukan

dalam rangka upaya mewujudkan suatu Badan Peradilan yang Agung sebagaimana visi

Mahkamah Agung RI.

Penyusunan Laporan Tahunan tahun 2018 ini telah kami upayakan sebaik

mungkin, walaupun demikian saran dan masukan baik dari instansi-insatansi yang

memayungi kami ataupun dari masyarakat sangat kami harapkan untuk lebih

meningkatkan kinerja dan pelayanan dari kami kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri

Sungailiat atas kerjasama, bantuan pemikiran dan dukungan dalam menjalankan tugas

pada Pengadilan Negeri Sungailiat. Semoga Laporan Tahunan ini dapat menjadi pedoman

untuk perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri Sungailiat.

Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat

SARAH LOU1S S, S.H., M.Hum. NIP.19650327 199212 2001

Laporan Tahunan P engadilan N ege ri S unga ilia t 2018

DAFTAR ISI

PENGANTAR_____________________________________________________ i

DAFTAR ISI ______________________________________________________ ii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

BAB II A. Struktur Organisasi (TUPOKSI) ____________________________ 5

1. Standar Operasional Prosedur (SOP] ______________________ 5

2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)___________________________ 46

B. Pelayanan Publik yang Prima _____________________________ 52

1. Akreditasi Penjaminan Mutu____________________________ 52

2. Posbakum---------------------------------------------------------------- 52

3. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu ..... ...................................... 53

4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara]----------------------- 54

BAB III Pembinaan dan Pengelolaan _________ 55

A. Sumber Daya Manusia___________________________________ 55

1. Mutasi.......... ................................................................................ 55

2. Promosi------------------------------------------------------------------- 56

3. Pensiun------------------------------------------------------------------- 55

4. Diklat--------------------------------------------------------------------- ^

B. Penyelesaian Perkara ........................................................................ 57

1. Jumlah sisa perkara yang belum diputus ..................................... 57

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu _________________ 57

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum Banding, Kasasi dan PK ......................................... 57

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi______________ 57

5. Jumlah perkara anak yang berhasil diversi__________________ 58

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana _________________________ 58

D. Pengelolaan Keuangan ___________ 63

E. Dukungan Teknologi Informasi ......................................................... 64

F. Regulasi Tahun 2018------------------------------------------------------- 65

BAB IV Pengawasan----------------------------------------------------------------------- 74


A. Internal 74

B. Evaluasi— ------- 74

BAB V Penutup__________________________________________________ 76

A. Kesimpulan------------------------------------------------------------------ 76

B. Saran-------------------------------------------------------------------------- 77

LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Sungailiat merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di

lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah kabupaten

Bangka.

Pengadilan Negeri Sungailiat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka

Belitung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara yang masuk di tingkat pertama dengan daerah hukumnya meliputi wilayah 2 (dua)

kabupaten yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Kabupaten Bangka;

2. Kabupaten Bangka Selatan;

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional di

bidang hukum, begitu pula dengan Mahkamah Agung RI menargetkan untuk mendapatkan

opini dari BPK yaitu “WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)” Dengan perbaikan-

perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga

peradilan di mata mayarakat umum tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, akan

tetapi menjadi pengayom masyarat dalam mencari keadilan.

Dasar dari pembuatan Laporan Tahunan pada Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII//2007 tentang

pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan

Kegiatan), Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1435/SEK/OT.Ol.2/11/2018

tanggal 26 November 2018 perihal Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Sungailiat selama tahun 2018 ini telah membuat

program prioritas antara lain :

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Dengan adanya SK KM A Nomor l-144/kma/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan maka dibuatlah website resmi Pengadilan Negeri Sungailiat

dengan alamat : www.pn-sungailiat.go.id. Website ini mengacu pada Pedoman

Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah

Agung RI dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi di Pengadilan. Selain

website Pengadilan Negeri Sungailiat, dikembangkan pula aplikasi e-skum untuk

memudahkan para pencari keadilan dalam mengetahui panjar biaya perkara perdata.

Selain itu pula Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjalankan aplikasi e-court

Laporan Tahunan P engadilan N ege ri S unga ilia t 2018

http://www.pn-sungailiat.go.id

Mahkamah Agung untuk pendaftaran perkara perdata secara online, pembayaran

Online dan pemanggilan online (e-filling, e-payment dan e-summons).

2. Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada program ini Pengadilan Negeri Sungailiat telah menyediakan meja pelayanan

terpadu satu pintu yang meliputi meja sub bagian umum dan keuangan, meja bagian

kepaniteraan pidana, meja bagian kepaniteraan perdata dan meja bagian kepaniteraan

hukum dimana pelayanan terpusat pada “satu pintu” dengan menggunakan satu

aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

3. Program Rencana Strategis, Whistle Blowing System dan Cetak Biru

Dengan diterbitkannya Cetak Biru Makamah Agung 2010-2035 maka Pengadilan

Negeri Sungailiat berusaha mengadakan perbaikan-perbaikan seperti apa yang

tertuang dalam Cetak Biru tersebut baik dalam administrasi maupun proses berperkara.

B. Visi dan Misi

Visi

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungailiat yang Agung"

(Visi Pengadilan Negeri Sungailiat]

Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sungailiat;

2. Memberi pelayanan yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan mutu kepemimpinan Pengadilan Negeri Sungailiat;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sungailiat;

C. Renstra

Dalam rangka perumusan rencana strategis, maka Pengadilan Negeri Sungailiat

perlu mengadakan analisa mengenai kondisi saat ini. Kerangka (framework]

pemikiran dalam menilai, mengevaluasi serta mengukur kondisi tersebut

mengadopsi kerangka pemikiran yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung yaitu

tentang "Pengadilan yang Ideal". Mengacu dari hal tersebut, Pengadilan Negeri

Sungailiat merumuskan delapan aspek/bidang yang merupakan hasil breakdown

dari konsep "Pengadilan yang Ideal" tersebut, yaitu (1) aspek proses peradilan/alur

berperkara, (2] aspek sumber daya aparatur peradilan, [3] aspek pembinaan dan

pengawasan, [4] aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan, (5] aspek

sarana dan prasarana, [6] aspek pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari


keadilan, (7] aspek keterjangkauan pelayanan peradilan, dan (8) kepercayaan

masyarakat.

Aspek butir (1] sampai butir (5) merupakan tinjauan penilaian tentang

"Pengadilan yang Ideal" secara internal, sedangkan pada aspek butir (6) sampai butir

(8] merupakan penilaian secara eksternal.

Masing-masing aspek yang dijadikan sebagai kriteria pengukuran, dibagi lagi

menjadi sub-sub aspek yang diekspresikan dalam sejumlah pernyataan. Berikut

adalah tinjauan lebih detil mengenai sub aspek yang dinilai sudah baik dan yang

dinilai masih sangat perlu perbaikan.

ASPEK 1 PROSES PERADILAN/ALUR BERPERKARA

Baik • Hakim memenuhi nilai-nilai pengadilan yang ideal

• Pemisahan peran dan tanggung jawab, hakim dan non hakim

• Sarana teknologi mendukung proses peradilan

Perlu Perbaikan • Pengukuran kualitas pelayanan dan putusan pengadilan

ASPEK 2 SUMBER DAYA APARATUR PERADILAN

Baik • Pengelolaan SDM baik teknis yudisial maupun non teknis yudisial

• Sarana teknologi mendukung proses pengelolaan SDM

• Pelaksanaan sistem SKP

Perlu Perbaikan • Penataan mekanisme kerja di setiap unit kerja

• Kejelasan peran dan tanggung jawab dalam setiap fungsi baik hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan

• Penataan SDM di masing-masing unit kerja sehingga pemanfaatan SDM yang ada dapat memenuhi kebutuhan kinerja yang akan dicapai

ASPEK 3 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Baik • Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan secara berkala

• Sistem manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi (SIWAS)

Perlu Perbaikan • Reviu pedoman dan petunjuk teknis pengawasan

• Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien

• Evaluasi penilaian kinerja

ASPEK 4 TERTIB ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PERADILAN

Baik • Penjabaran tujuan, sasaran dalam program dan kegiatan yang tepat

• Sarana teknologi mendukung proses komunikasi dan pemantauan kebijakan

• Kedisiplinan dalam pemanfaatan sarana teknologi informasi yang ada

Perlu Perbaikan • Keterbukaan pada visi, sasaran, program peradilan

• Terciptanya manajemen peradilan yang sistematis yang berorientasi kepada hasil [Outcome)

• Penetapan strategi sesuai dengan tujuan

ASPEK 5 SARANA DAN PRASARANA

Baik • Penyediaan sarana gedung dan fasilitas perkantoran


• Penyediaan sarana teknologi mendukung proses peradilan

Perlu Perbaikan • Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi bagi masyarakat pencari keadilan

ASPEK 6 PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PARA PENCARI

KEADILAN

Baik • Petugas mampu menindaklanjuti pengaduan dan permintaan dengan tanggung jawab

Perlu Perbaikan • Pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan pengguna

ASPEK 7 KETERJANGKAUAN PELAYANAN PERADILAN

Baik • Biaya perkara yg terjangkau masyarakat

• Akses yg mudah bagi masyarakat ke gedung pengadilan

Perlu Perbaikan • Memfasilitasi bantuan hukum bagi pencari keadilan

ASPEK 8 KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Baik • Menyediakan informasi proses perkara pengadilan

• Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan, rencana, one day public

Perlu Perbaikan • Menyediakan informasi statistik pengawasan

Bagan di atas memberikan arahan atau kunci-kunci lebih detil mengenai hal-hal

yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan penilaian sebagai pengadilan yang ideal.

Bila membicarakan mengenai pengembangan atau perbaikan maka sub-sub aspek

yang sudah baik, diperlukan program-program yang tujuannya adalah

mempertahankan atau memperkuat (polish thestrength approach). Sementara untuk

sub-sub aspek yang masih perlu perbaikan (dinilai sebagai yang paling tidak

memuaskan), maka diperlukan program-program perbaikan untuk bisa memenuhi

harapan (fiil in the gaps approach).


BAB II STRUKTUR U R G A N IS A S IB

PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Bahwa dalam workshop yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI di Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI Mega Mendung Bogor tanggal 16 s/d

19 Mei 2010 yang diikuti oleh seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding keempat

lingkungan peradilan dengan tujuan untuk melakukan perubahan dalam jangka

pendek (3 bulan) menetapkan 3 sasaran perubahan pada Pengadilan yaitu:

1. Percepatan Penyelesaian administrasi perkara.

2. Efektivitas pengawasan melekat secara terstruktur.

3. Tersedianya ruang tamu yang nyaman.

Selanjutnya Mahkamah Agung pada Rakernas tanggal 11 s/d 14 Oktober 2010 di

Balikpapan telah menetapkan agar jajaran yang ada dibawahnya membuat standar

operasional prosedur (SOP) untuk mencapai target tersebut diatas.

Pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri

Sungailiat yang diharapkan dapat berdampak kepada:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;

2. Peningkatan disiplin kerja dan menghasilkan kinerja yang baik;

3. Memberi kesan bahwa Pengadilan adalah milik masyarakat.

Bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai salah satu Pengadilan Negeri di

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung juga mempunyai kewajiban untuk

melaksanakan Standar Operasional Prosedur yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Tinggi Bangka Belitung untuk mencapai sasaran-sasaran sebagaimana digariskan

dari Keputusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut di atas.

Bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat dalam upaya sosialisasi Standar Operasional

Prosedur tersebut kepada seluruh pejabat struktural dan fungsional Pengadilan

Negeri Sungailiat menyampaikan seluruh materi dari Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, disamping itu juga

memerinci tugas dan kewajiban (Standar Operasional Prosedur) masing-masing

pejabat dan atau bagian/sub berikut dengan tenggang waktu penyelesaiannya.

Adapun Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Sungailiat adalah

sebagai berikut:

5

1. TENAG A TEK NIS

L PANITERA MUDA PIDANA 1.Z.

3 .4 .5 . B.7.

8 .

9 .10.

11.

12.13.14.15. IB.

5 .0 . P PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA.S .D .P PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT.5 .0 . P PENYELESAIAN PERKARA PIDANA CEPAT (RINGAN DAN LALU LINTAS)5 .0 . P PENYELESAIAN PERKARA PRAPERADILAN5 .0 . P PERMDHDNAN BANDING PERKARA PIDANA5 .0 . P PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA5 .0 . P PERMOHONAN PK PERKARA PIDANA5 .0 . P PENANGANAN PERMDHDNAN IJIN / PERSETUJUAN PENYITAAN5 .0 . P PENANGANAN PERMOHONAN IJIN / PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN5 .0 . P PENERIMAAN PERMDHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 2 5 KUHAP5 .0 . P PENERIMAAN PERMDHDNAN PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 2 9 KUHAP5 .0 . P PERMOHONAN DIVERSI PERKARA PIDANA5 .0 . P PERMDHONAN GRASI PERKARA PIDANA5 .0 . P PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK5 .0 . P DIVERSI PADA SP PA5 .0 . P PENYERAHAN BERKAS MINUTASI PERKARA PIDANA KE BAGIAN HUKUM

2 . PANITERA MUDA PERDATA 1. S .O .P . PERKARA PERMOHONAN2 . S .O .P . PERKARA GUGATAN SEDERHANA3. S .O .P . PERKARA GUGATAN4. S .D .P . PERMDHONAN KONSINYASI5 . S .O .P . PENYELESAIAN KEBERATAN GUGATAN SEDERHANAG. S .O .P . PERKARA PRODED7. S .O .P . BANDING PERKARA PERDATA GUGATAN8. S .D .P . KASASI PERKARA PERMDHDNAN9. S .O .P . KASASI PERKARA PERDATA GUGATANID. S .O .P . PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA GUGATANII. S .D .P . DELEGASI PANGGILAN-PEMBERITAHUAN DARI PENGADILAN NEGERI

LAIN12. S .O .P . SITA EKSEKUSI PERKARA PERDATA13. S .O .P . EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA14. S .O .P . EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN15. S .D .P PENYERAHAN BERKAS MINUTASI PERKARA PERDATA KE BAGIAN HUKUM

3 . PANITERA MUDA HUKUM 1. S.D P . PEMBUATAN LAPORAN BULANAN2 . S .0 P . PEMBUATAN LAPORAN CATUR WULAN3 . S.O P . PEMBUATAN LAPORAN SEMESTER4. S .0 P . PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN PERKARA5 . S .0 P . PENANGANAN PAPAN INFORMASI PERKARAG. S .0 P . PENATAAN A R SIP BERKAS PERKARA7. S.O P . PENGADUAN8 . S .0 P . PENANGANAN INFORMASI9. S.D P . PENANGANAN SURAT KETERANGAN PENELITIANID. S.O P . PENGESAHAN SURAT KUASAII. S .0 P . PENGESAHAN BADAN HUKUM12. S .0 P . PENANGANAN SURAT KETERANGAN TIDAK DICABUT HAK PILIH DAN

TIDAK SEDANG MENJALANI TINDAK PIDANA13. S .0 P . PELAYANAN WAARMERKING ATAS AKTA DIBAWAH14. S .O P . PENGESAHAN SURAT KUASA INSIDENTIL

4 . PANITERA PENGGANTI 1. S .O .P PIDANA BIASA2. S .O .P PIDANA ANAK3. S .O .P TIPIRING4. S .O .P TILANG5. S .O .P PRAPIDG. S .O .P GUGATAN7. S .O .P PERMDHDNAN8 . S .O .P PIDANA SINGKAT

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sungailiat 2018 6

5 . JU R U SITA / JU R U SITA PENGGANTI

1. S .O .P . PEMANGGILAN BIASA.2 . S .D .P . PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN/PENETAPAN.3 . S .D .P . PEMBERITAHUAN PERNYATAN BA N DIN G / K A SA SI/PK .4 . S .D .P . PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMDRI/KONTRA BANDING/

K A SA SI/PK .5 . S .O .P . PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA.G. S.D .P.TEGORAAN/ AANMANING.7 . S .D .P . PEMANGGILAN DELEGASI.8 . S .D .P . PEMBERITAHUAN SOMASI.

II. TEN AG A N D N TEK NIS

1. KEPALA SU B BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

1. S .D .P PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN2 . S .O .P PEMBUATAN LAPORAN BULANAN (SAIBA)3 . S .O .P PEMBUATAN LAPORAN BULANAN (LAPORAN REALISASI ANGGARAN)4 . S .O .P PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DIMUKA TUNJANGAN

KHUSUS KINERJA5 . S .O .P PENERBITAN S P P -L S UNTUK BELANJA PEGAWAI (G A JI INDUK)G. S .O .P PENERBITAN S P P -L S UNTUK BELANJA PEGAWAI (G A JI SUSULAN)7 . S .O .P PENERBITAN S P P -L S UNTUK BELANJA PEGAWAI (KEKURANGAN G A JI)8 . S .O .P PENERBITAN S P P -L S UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN UANG

MAKAN)9 . S .O .P TATA PERSURATAN ( SURAT M A SU K )10. S .O .P PENGELOLAAN SURAT KELUAR11. S .O .P PENGELOLAAN ADMINISTRASI SURAT KELUAR BAGIAN UMUM DAN

KEUANGAN12. S .O .P PENGELOLAAN ADMINISTRASI SURAT MASUK BAGIAN UMUM DAN

KEUANGAN13. S .D .P PERMINTAAN BARANG-BARANG ALAT TULIS KANTOR (ATK)14. S .O .P PENGOLAHAN APLIKASI PERSEDIAAN15. S .D .P PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEM ESTER/PERTAHUN IB. S .O .P PELAPORAN APLIKASI SIMAK - BMN PERSEM ESTER/PERTAHUN17. S .O .P PERAWATAN DAN PERBAIKAN BARANG ELEKTRONIK18. S .O .P PENGADAAN BARANG ALAT TULIS KANTOR (ATK)19. S .O .P MENYUSUN URAIAN TUGAS TENAGA SATPAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN

KANTOR2 0 . S .O .P PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

2 . KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA.

1. S .D .P KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)2 . S .D .P USULAN KENAIKAN PANGKAT DAN USULAN PENSIUN3 . S .D .P PENYELESAIAN DOKUMEN PELANTIKAN/ PENYUMPAHAN DAN

MENDUDUKI JABATAN4 . S .O .P SASARAN KINERJA PEGAWAI (SK P)5 . S .O .P USULAN JABATANG. S .O .P P R E S E N S I HAKIM DAN PEGAWAI7 . S .O .P PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAM KETUA PENGADILAN NEGERI8 . S .O .P PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI

HAKIM DAN PN S

3 . KEPALA SU B BAGIAN PERENCANAAN. Tl DAN PELAPDRAN.

1. S .O .P RKAKL2 . S .D .P REVISI DIPA3 . S .O .P PENYUSUNAN RENSTRA DAN SAKIP4 . S .D .P U P D R A N TAHUNAN5 . S .D .P LAPORAN BULANAN DAN EMDNEV G. S .O .P PERAWATAN S IP P7 . S .D .P PERAWATAN PERANGKAT IT DAN JARINGAN8 . S .D .P PENGELOLAAN DAN PERAWATAN WEBSITE


Berikut uraian tugas pada Pengadilan Negeri Sungailiat ;

1. Eselon II (Ketua dan Wakil Ketua)

a. Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat

• Bertanggung jawab secara manajerial terhadap pelaksanaan administrasi

baik administrasi perkara (kepaniteraan) maupun administrasi umum

(kesekretariatan).

• Penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara (3 hari).

• Membuat penetapan tidak diterimanya permohonan kasasi karena tidak

memenuhi syarat formal pengajuan kasasi 2 hari.

• Menetapkan Majelis Hakim Peninjauan Kembali, pada hari itu juga atau hari

kerja berikutnya.

• Dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, KPN membentuk tim telah

berkas yang membuat resume untuk ditelaah paling lama 7 hari.

• Meneliti Penetapan sita eksekusi sebelum ditandatangani 2 hari.

• Meneliti Penetapan Eksekusi pembayaran sejumlah uang, pengosongan (riil)

dan eksekusi lelang sebelum ditandatangani penetapannya, paling lambat 2

hari.

• Mendisposisikan semua surat masuk selambat-lambatnya 3 hari kerja.

Dalam Bidang Pengawasan:

a) Melakukan pengawasan yang didelegasikan kepada WakilKetua Pengadilan

terhadap:

- Pelaksanaan tugas selaku koordinator pengawasan di Pengadilan Negeri;

- Memantau pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan;

- Penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku dan

pelaksanaan tugas-tugashakim, Kepaniteraan dan Pegawai Pengadilan.

b) Pengawasan terhadap hakim-hakim, yaitu : hakim pengawas dan pengamat,

dan hakim pengawas bidang dalam hal:

- Tenggang waktu penyelesaian perkara;

- Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan;

- Penyelesaian/minutasi perkara;

- Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat;

- Tenggang waktu penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6 tahun

1992 dan SOP;


- Memantau dan mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap keadaan

perkara dari PaniteraMuda Pidana dan Panitera Muda Perdata;

- Menerima laporan hakim pengawas dan pengamat narapidana, serta

hakim pengawas bidang.

c) Pengawasan terhadap Panitera dan Sekretaris:

- Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

- Mengevaluasi proses penyelesaian administrasi perkara dan administrasi

umum;

- Memantau pelaksanaan program kerja, pelaksanaan dan laporan

pertanggungjawaban DIPA;

- Memantau pelaksanaan eksekusi putusan perkara dan grosse acte,

termasuk eksekusi berdasarkan delegasi Pengadilan Negeri lain.

- Memantau pelaporan pelaksanaan putusan perkara pidana yang telah

berkekuatan hukum tetap dari Kejaksaan.

- Memantau pengelolaan keuangan dan admistrasi keuangan perkara

perdata dan pidana serta konsignasi.

b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat

• Melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Negeri jika berhalangan;

• Melaksanakan pendelegasian tugas Ketua Pengadilan Negeri;

• Menetapkan izin penggeledahan, penyitaan dan perpanjangan penahanan,

menetapkan hakim permohonan dan hakim pelanggaran lalulintas jalan;

• Kordinator pengawasan.


• Memantau pelaksanaan tugas-tugas hakim, Panitera dan Sekretaris beserta

jajarannya;

• Memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi perkara

pidana dan perdata;

• Memantau tingkah laku aparat Pengadilan Negeri;

• Melaksanakan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri berdasarkan SK

KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009.

2. Eselon III (Panitera dan Sekretaris)

a. Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat


• Bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan administrasi perkara

(kepaniteraan) yang dilaksanakan oleh Panitera Muda Pidana, Panitera Muda

Perdata dan Panitera Hukum;

• Penunjukan Panitera Pengganti, 2 hari;

• Membuat surat keterangan bahwa Pemohon kasasi tidak mengajukan memori

kasasi, 3 hari;

• Membuat akta Peninjauan kembali dan menyerahkannya kepada KPN, pada

hari itu juga atau hari kerja berikutnya;

• Menetapkan Panitera Pengganti Peninjauan kembali, hari itu juga;

• Membuat surat keterangan bahwa permohonan kasasi tidak memenuhi syarat,

yang selanjutnya KPN membuat Penetapan, dalam waktu 2 hari;

• Menunjuk Jurusita untuk melaksanakan tugas kejurusitaan paling lama 2 hari;

• Membuat berita acara peneguran pada hari itu juga, paling lambat 2 hari kerja;

• Menunjuk jurusita melakukan sita eksekusi hari itu juga atau paling lama 2 hari;

• Meneliti Penetapan eksekusi untuk ditandatangani KPN 2 hari;

• Panitera melaksanakan rapat koordinasi untuk pelaksanaan eksekusi

pengosongan paling lama 7 hari;

• Memberitahu rencana eksekusi kepada para pihak sebelum hari dan tanggal

pelaksanaan 3 hari kerja;


- Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP;

- Memantau pelaksanaan tugas-tugas dalam penyelesaian perkara;

- Memantau penyelesaian admistrasi perkara dan laporan bulanan;

- Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para Panitera Muda, Panitera

Pengganti dan Jurusita/jurusita Pengganti;

- Memantau pengelolaan admistrasi biaya perkara dan pelaporan keuangan

perkara setiap bulannya;

- Melakukan koreksi terhadap putusan perdata atau pidana yang akan dikirim

upaya banding/kasasi sesuai atau belum dengan putusan berita acara

persidangan dan putusan aslinya;

b. Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailiat

• Bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan administrasi bagian

kesekretariatanyang dilaksanakan oleh para Kepala Sub Bagian;


• Bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan DIPA selaku Kuasa Pengguna

Anggaran yang telah didelegasikan oleh KPN;

• Mendisposisikan surat masuk;

• Memeriksa dan menandatangani laporan penyetoran PNBP;

• Selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap buku kas

umum, buku kas tunai, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak, selama

3 bulan sekali.


- Memantau pelaksanaan tugas sesuai SOP;

- Memantau pelaksanaan DIPA;

- Mengawasi pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

- Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Sub Bagian;

- Memantau pelaksanaan tugas di bidang kebersihan, keamanan dan ketertiban

kantor.

3. Eselon IV (Panitera Muda dan Kasubbag)

a. Panitera Muda Pengadilan Negeri Sungailiat

1) Panitera Muda Pidana

Penyelesaian Perkara:

• Pengadilan Negeri Melalui Meja I menerima pelimpahan berkas perkara

dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau petugas Kejaksaan yang

berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti

oleh Panitera Muda Pidana apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga

dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan tersebut;

• Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta

pemeriksaan kelengkapan berkas dan registrasi paling lama : 3 hari kerja;

• Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan penunjukan

Panitera Pengganti oleh Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada

Majelis Hakim dan paling lama : 3 hari kerja;

• Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika terdakwa ditahan)

sejak diterima Panitera Pengganti paling lama : 2 hari kerja;

• Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada

Penuntut Umum : 3 hari kerja;

• Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara diterima oleh


Majelis Hakim, paling lama : 7 hari kerja;

• Penyelesaian Berita acara sidang harus selesai pada hari sidang

berikutnya atau setelah sidang terakhir: 7 hari kerja;

• Pemeriksaan persidangan yang menyangkut Eksepsi, pemeriksaan saksi

dan barang bukti, Terdakwa, Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus

selesai, kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang,

paling lama : 80 hari kerja;

• Kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana

diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, termasuk praperadilan;

• Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang

beserta alasannya apabila persidangan ditunda : pada hari itu juga;

• Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan

dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang

telah ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : pada

hari itu juga;

• Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan

persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk

itu,juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti: pada hari itu

atau paling lambat hari berikutnya, panitera muda wajib meneliti;

• Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan Petikan

Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga

atau paling lama hari kerja berikutnya dan wajib meneliti intisari putusan

tersebut agar sesuai dengan asli putusan tersebut;

• Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada

Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasehat

Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera

pengganti, dan harus diteliti intisari tersebut/salinan putusan harus

sesuai dengan asli, paling lama : 3 hari kerjaDengan surat pengantar dan

tanda terima;

• Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan Minutasi dan

pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan

putusan akhir] diucapkan, paling lama : 14 hari kerja;

• Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada Kejaksaan

beserta barang buktinya, Panitera Muda Pidana yang menyerahkan ke


Kejaksaan pada hari itu juga atau paling lama : 4 hari kerja berikutnya;

• Untuk perkara yang terdakwanya anak-anak dan ditahan, perkara harus

sudah diputus dalam tenggang waktu 45 hari.

Proses Banding:

• Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan

atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir

paling lama : 7 hari kalender;

• Dengan pengertian apabila hari ke 7 jatuh pada hari libur, maka di hitung

pada hari kerja berikutnya;

• Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari

itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada hari kerja

berikutnya;

• Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama : 4

hari kerja setelah pernyataan banding diterima;

• Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda

Pidana dalam waktu 7 hari setelah permohonan banding diajukan;

• Tenggang waktu inzage : 7 hari kerja;

• Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak pernyataan

banding diterima (tanpa harus menunggu memori banding), paling lama :

14 hari kerja;

• Apabila terdakwa berada dalam tahanan, maka perkara harus sudah

diterima minimal 20 (duapuluh) hari sebelum masa penahanan habis;

• Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon sebelum

diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan

Tinggi dan Terbanding dilengkapi dengan Akta Pencabutan banding dari

Panitera dan Relaas pemberitahuan pencabutan banding, pada hari itu

juga atau paling lama : 3 hari kerja apabila terdakwa dalam tahanan;

• Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing

putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap;

• Perkara banding yang tidak lengkap harus sudah dilengkapi paling lama :

7 hari kerja;

• Perkara banding selain diisi pada register juga harus dimasukkan dalam

register buku induk perkara;


Proses Kasasi:

• Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu : 14 hari

kalender;

• Setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan

Terdakwa atau 14 hari kalender setelah putusan diucapkan jika Terdakwa

diputus bebas;

• Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat

permintaan kasasi diajukan, paling lama 2 hari kerja berikutnya, melalui

faximile, dan laporan asli dikirim melalui post;

• Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi setelah

pernyataan kasasi diterima, paling lama : 4 hari kerja;

• Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas atau lepas dari tuntutan,

penyerahan salinan putusannya harus selesai dalam waktu 7 hari / paling

lambat: 14 hari kerja;

• Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah

permohonan kasasi diajukan, paling lama : 14 hari kalender;

• Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah

memori diterima, dalam waktu : 4 hari kerja;

• Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi setelah

Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi, paling lama : 14 hari

kalender;

• Keterlambatan dalam menyerahkan Memori Kasasi Panitera/ Sekretaris

membuat keterangan tidak adanya memori kasasi paling lambat: 3 hari

kerja;

• Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang tidak diterimanya

permohonan kasasi paling lama : 3 hari kerja;

• Permohonan Kasasi tersebut tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung

Republik Indonesia oleh karena tidak ada Memori Kasasi karena tidak

memenuhi syarat formal (Pasal 45A UU No. 5 tahun 2004];

• Apabila permohonan kasasi dicabut harus diberitahukan kepada pihak

termohon kasasi dan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan

dilengkapi Akta Pencabutan Kasasi dari Panitera dan Relaas

Pemberitahuan Pencabutan Kasasi paling lama : 7 hari kerja Apabila

terdakwa dalam tahanan;


• Sejak pernyataan Kasasi dicabut;

• Pengiriman Berkas perkara ke mahkamah Agung, sejak pernyataan Kasasi

diterima, paling lama : 30 hari kerja;

• Kecuali terdakwa / pihak berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri

yang bersangkutan;

• Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai

maka berkas dinyatakan tidak lengkap;

• Perkara kasasi selain dicatat/ diregister dalam register kasasi, juga harus

diregister dalam buku induk perkara.

Proses Peninjauan Kembali:

• Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali;

• Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan Peninjauan Kembali

kepada Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga atau pada hari kerja

berikutnya;

• Melalui Panitera/Sekretaris dan sudah diteliti apakah dapat diterima atau

tidak diterima, apabila dapat diterima, maka Panitera membuat Akta

Peninjauan Kembali, kemudian berkas diserahkan kepada Ketua

Pengadilan Negeri;

• Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan pada hari

itu juga atau pada hari kerja berikutnya;

• Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan Peninjauan Kembali

kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, Majelis Hakim menetapkan hari

sidang dan memerintahkan kepada Panitera agar menunjuk Jurusita

untuk memberitahukan hari sidang kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Pemohon Peninjauan Kembalipada hari itu juga atau paling lama pada hari

kerja berikutnya;

• Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan Peninjauan Kembali

memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama : 30 hari kerja;

• Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita

acara pendapat kepada Kepaniteraan Pidana : 4 hari setelah sidang

terakhir;

• Kepaniteraan Pidana harus sudah mengirimkan berkas tersebut ke

Mahkamah Agung, dalam waktu : 7 hari sejak berkas diserahkan oleh

Panitera Pengganti;


• Apabila Peninjauan Kembali dicabut, paling lama 7 hari kerja harus telah

diberitahukan kepada pihak Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon

Peninjauan Kembali serta Mahkamah Agung Republik Indonesia;

• Perkara selain dicatat dalam buku register Peninjauan Kembali juga harus

dicatat pada buku induk perkara.

Proses Grasi:

• Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga terdakwa,

dicatat dalam register, paling lama : 1 hari kerja;

• Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli paling lama : 4

hari kerja;

• dan dikirimkan ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau pada hari

kerja berikutnya;

• Perkara selain dicatat/ diregister dalam buku register grasi juga harus

dicatat / diregister pada buku induk perkara.

2) Panitera Muda Perdata

Penyelesaian Perkara:

• Pendaftaran Gugatan dan Permohonan, diselesaikan : 1 hari kerja;

• setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama berdasarkan Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, yang dibayar langsung ke Bank yang

ditunjuk (setelah meja pertama memberikan nomor rekening Pengadilan

Negeri tersebut];

• Registrasi perkara perdata gugatan/permohonan diselesaikan paling


• Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui

Panitera untuk ditetapkan Majelis Hakim/Hakim, diselesaikan paling


• Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/Hakim dan Panitera

menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu paling lama : 3 hari kerja;

• Setelah berkas diterima Penetapan Hari Sidang oleh Majelis

Hakim/Hakim, ditetapkan pada hari itu juga paling lambat hari

berikutnya;

• Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang dibutuhkan waktu selama : 7

hari kerja;


Kecuali untuk panggilan delegasi disesuaikan dengan wilayah hukum

Pengadilan Negeri yang akan dimintakan bantuan delegasi dan untuk

panggilan luar negeri paling lama 3 bulan/disesuaikan dengan ketentuan

Departemen Luar Negeri;

Panggilan ke luar Negeri dialamatkan ke Ditjen Protokoler Departemen

Luar Negeri;

Dalam hal Tergugat tidak diketahui alamatnya, panggilan secara umum

melalui Kantor Kabupaten kecuali perkara perceraian yang disesuaikan

Panitera Pengganti No. 9 tahun 1975 dalam tenggang waktu : 1 bulan;

Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama Majelis Hakim menunjuk

mediator dan memberikan tenggang waktu untuk mediasi sesuai PERMA

No. 01 Tahun 2008 kecuali terhadap perkara-perkara perdata khusus;

Panitera Pengganti wajib melaporkan kepada Kepaniteraan Perdata dan

Majelis Hakim hasil mediasi: 1 hari kerja setelah mediasi berhasil/gagal;

Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang

beserta alasannya pada hari itu juga kepada Kepaniteraan Perdata;

Pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian,

kesimpulan, putusan} diselesaikan, diluar proses mediasi, kecuali

terhadap perkara perdata khusus paling lama : 5 bulan;

Dengan catatan:

- Para Pihak ada di luar wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

- Alamat yang bersangkutan tidak diketahui;

- Pihak/Para pihak berada di luar negeri;

Jurusita/Jurusita Pengganti yang melaksanakan panggilan wajib

menyerahkan kepada Panitera Pengganti sebelum sidang dilaksanakan

paling lama : 1 hari sebelum hari siding;

Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan melaporkan Berita Acara

Sidang: 1 hari sebelum sidang berikutnya;

Bila ada perkara yang tidak selesai 5 (lima) bulan Majelis Hakim yang

bersangkutan wajib membuat laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan

Tinggi melalui Ketua Pengadilan Negeri;

Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir

sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib

melaporkan kepada kasir perdata pada hari itu juga;


• Pada saat putusan diucapkan majelis hakim membacakan putusan yang

telah siap dibacakan dan ditanda tangani;

• Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada

Kepaniteraan Perdata pada hari itu juga setelah putusan diucapkan secara

tertulis dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada

para pihak yang tidak hadir, dan petugas pengisian buku jurnal perkara

perdata wajib menutup jurnal perkara tersebut pada hari itu juga setelah

mendapat laporan putus dari Panitera Pengganti yang bersangkutan;

• Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut ke

dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu pada hari itu juga

setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti;

• Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan

pemberkasan perkara : 14 hari kerja;

• Setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir)

diucapkan;

• Apabila terlambat menyerahkan minutasi setelah 14 hari kerja Panitera

Pengganti wajib melaporkan kepada Panitera beserta alasannya.

Proses Banding:

• Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan/ setelah

putusan diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir dalam

tenggang waktu : 14 hari kalender;

• Apabila hari ke-14 jatuh pada hari sabtu, minggu, atau hari libur, maka

penetapan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya;

• Pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding setelah

pernyataan banding diterima tanpa menunggu memori banding paling

lama : 7 hari kerja;

• Minutasi perkara banding harus sudah diselesaikan oleh Panitera

Pengganti dan diserahkan kepada Kepaniteraan Perdata setelah

permohonan banding diajukan dalam waktu: 20 hari;

• Dan salinan putusan harus sudah siap, 7 hari setelah putusan diucapkan;

• Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage)

paling lama: 14 hari kerja;

• Pengiriman berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan

banding diterima (tanpa harus menunggu memori banding/terkecuali ada


pemberitahuan delegasi yang belum kembali] paling lama : 30 hari;

• Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon dan berkas

tersebut telah dikirim dan belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus

diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu

juga;

• Akta pencabutan banding yang ditanda tangani oleh Panitera dan

diketahui Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan pada hari itu juga dan

diberitahukan kepada Terbanding;

• Apabila memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri setelah

berkas dikirim maka Pengadilan Negeri mengirimkan memori banding

dan atau kontra memori banding tersebut sesegera mungkin dengan

disertai relaas pemberitauannya;

• Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing

putusan, jika tidak disertai maka berkas dianggap tidak lengkap;

• Dalam setiap putusan banding yang diterima dari Pengadilan Tinggi harus

disertai soft copy;

• Pemberitahuan putusan banding dari Pengadilan Tinggi diberitahukan

kepada para pihak setelah putusan diterima, dalam waktu paling lama : 3

hari kerja;

• Sebelum pemberitahuan putusan banding diberitahukan kepada para

pihak. Panitera Muda Perdata harus mengkoreksi terlebih dahulu Salinan

Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dalam waktu: 3 hari kerja;

• Setelah diisi dan dicatat dalam Register perkara Banding, juga harus

dicatat dan di Register Induk Perkara;

Proses Kasasi:

• Pernyataan Kasasi dapat diajukan setelah putusan banding diberitahukan

kepada para pihak dalam tenggang waktu : 14 hari kalender;

• Apabila hari ke-14 jatuh pada hari sabtu, minggu, atau hari libur maka

penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya;

• Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi setelah

pernyataan Kasasi diterima paling lama : 2 hari kerja;

• Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah

permohonan kasasi diajukan dalam waktu : 14 hari kalender;

• Apabila hari ke-14 jatuh pada hari sabtu, minggu, atau hari libur maka



• Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon kasasi setelah

memori diterima dalam waktu : 2 hari kerja;

• Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh Termohon kasasi, setelah

Termohon kasasi menerima Memori Kasasi dalam waktu : 14 hari

kalender;

• Bila hari ke-14 jatuh pada hari sabtu, minggu, atau hari libur maka


• Apabila permohonan kasasi tidak atau terlambat mengajukan memori

kasasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang (14 hari setelah permohonan

kasasi diajukan), maka Panitera membuat surat keterangan permohonan

tidak memenuhi syarat formal dan Ketua Pengadilan Negeri membuat

penetapan paling lambat : 2 hari kerja; dan berkas tidak dikirim ke

Mahkamah Agung;

• Akta pencabutan kasasi yang ditanda tangani oleh Panitera dan diketahui

Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan pada hari itu juga dan diberitahukan

kepada Termohon kasasi. Sebelum pengiriman berkas kasasi, para pihak

diberi kesempatan untuk memeriksa berkas / inzage paling lama : 14 hari

kalender;

• Pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung sejak pernyataan

kasasi diterima, paling lama : 30 hari;



• Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak, setelah putusan

diterima dalam waktu paling lama : 3 hari kerja;

• Jurusita wajib melaksanakan/ menjalankan pemberitahuan putusan

kasasi tersebut paling lambat: 5 hari kerja;

• Setelah mendapat Surat Tugas dari Panitera Muda Perdata;

• Jurusita wajib melaporkan kembali Relas Pemberitahuan tersebut kepada

Panitera Muda Perdata setelah selesai melaksanakan pemberitahuan

tersebut pada hari itu juga/ hari berikutnya;

• Selain dicatat dalam buku register kasasi, juga harus dicatat dalam buku

register induk perkara;


Proses Peninjauan Kembali:

• Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register Peninjauan

Kembali, paling lama: 1 hari kerja;

• Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan setelah putusan

diberitahukan kepada para pihak, atau sejak ditentukan bukti baru

(novum) dalam tenggang waktu: 180 hari kalender;

• Dalam hal (pasal 67 UU No. 5 Tahun 2004):

- Bila Putusan didasarkan kepada suatu kebohongan atau tipu muslihat

pihak lawan;

- Bila ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan;

- Bila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut;

- Apabila ada sesuatu kekhilafan hakim atas kekeliruan yang nyata;

• Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali kepada Termohon

Peninjauan Kembali setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima

paling lama : 5 hari kerja;

• Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali, setelah Termohon Peninjauan

Kembali menerima alasan Peninjauan Kembali, dalam waktu : 30 hari;

• Dalam hal Peninjauan Kembali didasarkan dengan alasan Novum (adanya

bukti baru), maka Peninjauan Kembali dapat diterima sejak 180 hari

kalender sejak ditemukan bukti baru / Novum tersebut;

• Peninjauan Kembali dengan alasan Novum/ bukti baru tersebut, harus

sudah diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya diucapkan

Hakim untuk melakukan penyumpahan terhadap hari dan tanggal

ditemukannya bukti baru tersebut dalam waktu: 2 hari kerja;

• Hakim harus telah menetapkan hari penyumpahan dalam waktu paling


• Sejak diterimanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri;

• Hakim dimaksud diatas harus menyerahkan berkas dan Berita Acara

penyumpahan kepada Panitera Muda Perdata paling lambat : 2 hari

setelah dilakukan penyumpahan;

• Berkas Peninjauan Kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung setelah

jawaban diterima dari Termohon Peninjauan Kembali, alam waktu paling

lama: 30 hari;




• Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada para pihak setelah

putusan diterima dalam waktu paling lama : 3 hari kerja;

• Selain dicatat dalam buku register kasasi, juga harus dicatat dalam buku

register induk perkara;

Delegasi:

• Permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan ke Pengadilan Negeri

lain/ Delegasi, diselesaikan paling lama : 3 hari kerja;

• Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan,

setelah permintaan bantuan tersebut diterima paling lama : 3 hari kerja;

• Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri Pemohon Bantuan,

diselesaikan : 1 hari kerja setelah dilaksanakan;

• Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja jurusita apakah sudah

benar-benar melakukan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada

jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Panitera

dengan memperlihatkan relaas-relaas dan hasil pekerjaannya;

• Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan

delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon.

Sita:

• Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung

panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita jaminan

dari Majelis Hakim pada hari itu juga/ paling lambat 2 hari kerja;

• Kepaniteraan Perdata mempersiapkan penunjukan jurusita pada hari itu

juga/ paling lambat 2 hari kerja setelah Pemohon membayar SKUM dan

mencatatnya ke dalam buku register penyitaan;

• Jurusita melaksanakan sita jaminan setelah menerima berkas sita jaminan

dari Kepaniteraan Perdata paling lama : 2 hari;

• Pendaftaran Salinan Berita Acara Sita oleh Jurusita pada Kantor

Pertanahan Kabupaten/ Kota pada hari itu juga/ paling lambat 2 hari

kerja;

• Pengadilan Negeri penerima delegasi Sita dari Pengadilan Negeri lain,

dilaksanakan paling lama: 7 hari kerja;

• Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada Kepaniteraan Perdata

Perdata setelah pelaksanaan sita jaminan paling lama : 1 hari kerja


Eksekusi:

• Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan

Panitera pada hari yang sama dengan surat masuk;


panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan

Negeri / Panitera, dan mencatatnya ke dalam register eksekusi setelah

menerima disposisi, paling lama : 1 hari;

• Kepaniteraan Perdata mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan

Negeri setelah Pemohon membayar SKUM paling lama : 2 hari kerja;

• Penyerahan berkas aanmaning / peneguran oleh bagian eksekusi kepada

Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran

(pada hari itu juga/ paling lambat 2 hari kerja);

• Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan hari itu juga/

paling lambat 2 hari kerja;

• Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan : 7 hari kerja

untuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri dan apabila tempat

tinggal Termohon berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri ybs

disesuaikan dengan jarak dan wilayah;

• Jurusita melakukan pemanggilan terhadap Termohon pada hari itu juga

dan atau paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah

ditetapkan;

• Panitera membuat Berita Acara Peneguran pada hari itu juga/paling

lambat 2 hari kerja setelah peneguran.

Aanmaning:

• Surat Masuk aanmaning, disposisi KPN dan Panitera pada hari yang sama

dengan surat masuk;


panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Panitera, dan

mencatatnya kedalam register eksekusi paling lama satu hari setelah

menerima disposisi;

• Kepaniteran Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan penetapan KPN

paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM;

• Penyerahan berkas aanmaning/peneguran oleh bagian eksekusi kepada

KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran (pada hari itu juga);


Panitera menunjuk Jursita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu

juga;

Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan : 7 hari kerja

untuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri, dan 14 hari kerja

apabila tempat tinggal Termohon berada di luar wilayah hukum

Pengadilan Negeri ybs;

Jurusita melakukan pemanggilan kepada termohon pada hari itu juga dan

atau paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah

ditetapkan;

Panitera membuat Berita Acara Peneguran pada hari itu juga setelah

dilakukan peneguran;

Eksekusi membayar sejumlah uang;

Ketua Pengadilan Negeri membentuk tim telaah dan bertugas membuat

telaah resume untuk ditelaah dan membuat resume paling lama 7 hari dan

telaah paling lama : 7 hari kerja;

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung

panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan

Negeri/Panitera, dan mencatatnya ke dalam buku register eksekusi

setelah menerima disposisi paling lama : 2 hari kerja;

Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua

Pengadilan Negeri setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya

dibuatkan penetapan sita eksekusi paling lama : 2 hari kerja;

Ketua Pengadilan Negeri/Panitera meneliti Penetapan Sita Eksekusi

untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan pada hari itu juga/paling

lambat 2 hari kerja;

Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan sita eksekusi pada hari itu

juga/paling lambat 2 hari kerja;

Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi setelah menerima berkas sita

eksekusi dari Bagian Eksekusi paling lama : 3 hari;

Jurusita menyerahkan Berita Acara sita eksekusi kepada bagian eksekusi

perdata setelah pelaksanaan sita eksekusi paling lama : 1 hari;

Eksekusi Riil/Pengosongan;

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung

panjar biaya (SKUM] setelah menerima disposisi dari KPN/Panitera;


• Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN

setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan

penetapan eksekusi paling lama : 2 hari;

• KPN/Panitera meneliti Penetapan Eksekusi untuk ditanda tangani oleh

KPN pada hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja;

• Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja;

• Panitera melaksanakan rapat koordinasi setelah menerima berkas

eksekusi dari Bagian Eksekusi paling lama : 7 hari;

• Panitera memberitahukan tentang rencana eksekusi kepada para pihak

sebelum hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi paling lambat: 3 hari;

• jurusita menyerahkan Berita Acara eksekusi kepada Panitera pada hari itu

juga atau paling lambat: 1 hari setelah eksekusi.

Eksekusi Lelang:


panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Panitera;

• Kepaniteraan Perdata atau Bagian Eksekusi mempersiapkan Penetapan

KPN setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan

Penetapan Eksekusi Lelang paling lama : 2 hari;

• KPN/Panitera meneliti Penetapan Eksekusi Lelang untuk ditandatangani

oleh KPN pada hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja;

• Kepaniteraan Perdata atau Bagian Eksekusi mempersiapkan surat

permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang setelah penetapan

ditandatangani paling lama : 3 hari.

3) Panitera Muda Hukum

Membuat Laporan Bulanan yang terdiri dari:

• Laporan Keadaan Perkara Pidana/Perdata setiap bulannya paling lambat

: tanggal 5;

• Laporan Keuangan Perkara Pidana/Perdata setiap bulannya paling

lambat: tanggal 5;

• Laporan jenis Perkara Pidana/Perdata setiap bulannya paling lambat :

tanggal 5.

Membuat Laporan 4 bulanan yang terdiri dari:

• Laporan Perkara Pidana/Perdata yang dimohonkan banding setiap


bulannya paling lambat: tanggal 5;

• Laporan Perkara Pidana/Perdata yang dimohonkan Kasasi setiap

bulannya paling lambat: tanggal 5;

• Laporan Perkara Pidana/Perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali

setiap bulannya paling lambat: tanggal 5;

• Laporan Perkara Perdata yang dimohonkan Eksekusi setiap bulannya

paling lambat: tanggal 5;

• Laporan Perkara Pidana yang dimohonkan Grasi/Remisi paling lambat

tanggal 5 setiap bulannya.

Membuat Laporan 6 bulanan yang terdiri dari:

• Laporan tentang kegiatan Hakim Perkara Pidana setiap bulannya paling

lambat: tanggal 5;

• Laporan tentang kegiatan Hakim Perkara Perdata setiap bulannya paling

lambat: tanggal 5;

• Laporan Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

(KIMWASMAT) setiap bulannya paling lambat: tanggal 5;

• Membuat statistik perkara Perdata dan perkara Pidana setiap awal tahun

diselesaikan paling lambat: 7 hari kerja;

• menyusun dan menata asrip perkara yang diterima dari Kepaniteraan

Perdata dan Kepaniteraan Pidana diselesaikan berdasarkan kebutuhan;

• Menerima surat-surat pengaduan dan mengagenda dan diselesaikan satu

hari kerja;

• Membuat formulir pengaduan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan

Negeri/Wakil Pengadilan Negeri diselesaikan : 3 hari kerja;

• Membuat pengantar hasil telaah pengaduan diselesaikan : 2 hari kerja;

• Mencatat dan medaftar surat-surat masuk dari notaris dan lain-lain

diselesaikan : 1 hari kerja.

b. Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Sungailiat

1) Kasubbag Umum dan Keuangan

Administrasi Tata Persuratan:

• Surat masuk:

Semua surat dinas yang diterima oleh bagian umum baik mengenai

perkara pidana (masalah permohonan perpanjangan penahanan, ijin


penyitaan, ijin penggeledahan), serta perkara perdata serta surat-surat

lain yang menyangkut kedinasan yang diterima Sub Bagian Umum atas

delegasi Ketua Pengadilan Negeri.

• Pengelolaan Surat Masuk :

- Surat yang diterima oleh Sub Bagian Umum dari Panitera dan

Sekretaris lalu disortir/di pilah-pilah sesuai dengan klasifikasi lalu

agenda pada buku agenda surat masuk diberi Nomor, lembar disposisi

dan kartu kendali setelah itu diserahkan kepada Ketua Pengadilan

Negeri untuk di disposisi sesuai dengan perihal surat masing-masing.

Dan setelah di disposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri diteruskan ke

Panitera/Sekretaris untuk meneruskan disposisi Ketua ke bagian

masing-masing;

- Sedangkan khusus surat masuk yang mengenai ijin penyitaan,

penggeledahan di disposisi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri;

- Sedangkan surat masuk yang menyangkut masalah perkara baik

perkara pidana dan perkara perdata diberikan kepada Panitera untuk

meneruskan disposisi Ketua Pengadilan Negeri;

- Sedangkan surat masuk yang menyangkut masalah kesekretariatan

diberikan kepada Sekretaris untuk meneruskan disposisi Ketua

Pengadilan Negeri;

- Surat masuk yang telah di disposisi oleh Panitera dan Sekretaris

diberikan kepada Sub bagian umum untuk dibagikan ke masing-masing

bagian sesuai dengan disposisinya;

- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi surat masuk

selambat-lambatnya : 3 hari kerjafkecuali Ketua Dinas Luar);

- Surat kembali ke Panitera dan Sekretaris untuk didisposisi,

diselesaikan : 2 hari kerja (kecuali Panitera dan Sekretaris tidak ada

ditempat);

- Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan masing-masing harus

sudah dijawab/ditanggapi Setelah surat di terima oleh bagian masing-

masing diselesaikan paling lama : 3 hari kerja

• Pengelolaan Surat Keluar

- Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar diberi Nomor sesuai

kode surat dan diberi tanggal serta 1 (satu) lembar surat ditinggal pada


Sub Bagian Umum sebagai arsip, selesai: 1 hari kerja;

- Pengiriman surat dilampiri tanda terima atau expidisi dan dilakukan

melalui kantor pos dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-surat

yang sangat mendesak/penting dikirim hari itu juga melalui kurir;

- Pengiriman surat yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi masalah

perpanjangan penahanan kebanyakan dikirim melalui faximile, dan

surat aslinya dikirim melalui kantor pos : 2 hari kerja.

Administrasi Perlengkapan:

• Pencatatan aset/barang milik negara, dan setiap ada kegiatan pengadaan

barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah

adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/penginputan kedalam

Aplikasi SIMAK BMN diselesaikan paling lambat: 7 hari kerja;

• Pencatatan Barang-barang Persediaan (ATK) diselesaikan : 2 hari kerja;

• Pemberian Nomor Urut pendaftaran (NUP) BMN diselesaikan : 2 hari

kerja;

• Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR) yang berlaku selama 1 tahun

diselesaikan dalam waktu : 3 hari kerja;

• Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) diselesaikan selama : 1 hari

kerja;

• Pembuatan Laporan Neraca (SIMAK BMN) dan dilaporkan setiap akhir

bulan ke Sub Bagian Keuangan dilaksanakan selama : 3 hari;

• Melakukan rekonsiliasi data BMN di Neraca SIMAK BMN dengan neraca

SAKPA Keuangan setiap bulan dengan bagian keuangan : 2 hari kerja;

• Membuat Laporan Barang Milik Negara setiap Semester ke Instansi

terkait, diselesaikan : 7 hari kerja;

• Setiap semester melakukan rekonsiliasi ke KPKNL diselesaikan 3 hari

kerja;

• Melakukan opname barang setiap triwulan, diselesaikan :3 hari kerja;

• Pendaftaran Barang Inventaris yang telah rusak dan sudah tidak bisa

dipakai untuk diusulkan penghapusan diselesaikan : 14 hari kerja;

• Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4

(empat) diselesaikan : 2 hari kerja;

• Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan Roda 4

(empat) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;


• Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik sesuai

dengan kebutuhan. Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa

diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;

• Perawatan AC dan komputer setiap 3 [tiga) bulan, dilaksanakan sesuai

dengan kebutuhan;

• Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

• Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dari Ketua,

Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Kepaniteraan dan

Kesekretariatan tahun yang akan datang, diselesaikan selama : 7 hari;

Kerumah Tanggaan:

• Pengelolaan Perpustakaan

- Mencatat buku baru yang diterima kedalam Buku Agenda, Buku Induk

dan Penomoran menurut klasifikasi, oleh petugas perpustakaan

diselesaikan selama : 1 hari;

- Membuat catatan peminjaman buku dan pengembalian buku dalam

buku pinjaman, diselesaikan pada hari itu juga;

- Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku satu minggu

sekali;

- Mendata penerimaan buku baru untuk dimasukkan ke website setiap

bulannya.

• Perawatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Gedung

- Perawatan dan pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan

dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai kebutuhan;

- Perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor, setiap 3 (tiga)

bulan sekali oleh pihak ketiga;

- Pengisian ulang tabung pemadam kebakaran setiap satu tahun sekali;

- Perawatan dan kebersihan taman dilakukan oleh petugas taman serta

dilakukan secara kerja bakti sebulan 2 kali.

• Keamanan

- Menyusun uraian tugas (Job Description) satuan pengaman setiap akhir

bulan diselesaikan selama : 1 hari;

- Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dengan staf sub bagian umum

dan satuan pengamanan setiap akhir bulan;

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri SungaUiat 2018 29

- Melakukan pengontrolan lingkungan kantor setiap 2 (dua) jam sekali

setiap hari dilaksanakan oleh petugas pengamanan dan staf sub bagian

umum;

- Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (POLRES,

POLSEK, KODIM) apabila diperlukan;

- Membuat jadwal piket penerima tamu karyawan/karyawati setiap

bulan sekali, diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket;

- Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam kerja,

mematikan AC, Listrik dan Komputer yang masih menyala dan

mengunci pintu yang belum terkunci dilaksanakan selama 2 (dua) jam

oleh satuan pengamanan;

- Menyalakan lampu dimalam hari diluar ruangan seperlunya

dilaksanakan oleh petugas pengamanan;

- Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar yang melaksanakan

kegiatan di lingkungan kantor diluar jam kerja, diselesaikan sesuai

dengan keperluan.

• Kebersihan

- Menyusun Uraian Tugas (Job Description) Petugas Kebersihan dan

Penanggung jawab Petugas Kebersihan, diselesaikan selama : 1 hari

kerja;

- Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas (Job

Description).

Administrasi Keuangan

• Membuat Berita Acara Rekonsiliasi: 2 hari kerja setiap awal bulan;

• Membuat rekapitulasi gaji pegawai yang disampaikan ke Bank : 1 hari

kerja setelah SP2D diterima dari KPPN: 2 hari kerja.

Pelaksanaan Anggaran

• Gaji Induk

- Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun

kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat,

Tunjangan Istri/Anak dan SK Mutasi), diselesaikan selama : 2 hari kerja

setiap awal bulan;

- Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP), diselesaikan selama :


1 hari kerja;

- Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya, diselesaikan selama : 1 hari

kerja;

- Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Daftar

Gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna

Anggaran, diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Membuat Surat Perintah Membayar (SPM] dan Surat Setoran Pajak

(SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah

Membayar, diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Mengantar Surat Perinta Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat tanggal 10 setiap

bulannya.

Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Beras.

- Membuat daftar gaji susulan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan

menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan

Pangkat, Tunjangan Istri/Anak dan SK Mutasi), diselesaikan selama : 2

hari kerja;

- Membuat faktur pajak / surat setoran pajak (SSP), diselesaikan selama

: 1 hari kerja;

- Koreksi daftar gaji susulan dan kelengkapannya, diselesaikan selama :

1 hari kerja;

- Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Daftar

Gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna

Anggaran, diselesaikan selama :2 hari kerja;

- Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak

(SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah

Membayar, diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN), diselesaikan selama : 1 hari kerja

Uang Makan

- Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah

mendapat rekapitulasi absensi dari sub.bag. kepegawaian pada tanggal

5 setiap bulannya, diselesaikan selama : 2 hari kerja;

- Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan


ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), diselesaikan

selama : 1 hari kerja;

- Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak

(SSP), diselesaikan selama :1 hari kerja;

- Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat

Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), diselesaikan selama :

1 hari kerja;



• Uang Lembur

- Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA), diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Membuat Daftar Absen Lembur diselesaikan selama : 2 hari kerja;

- Penandatanganan oleh penerima/yang diperintah lembur dan disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Penandatanganan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran,

diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak

(SSP), diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat

Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), diselesaikan selama :

1 hari kerja;



• Gaji Ke-13 (Tiga Belas)

- Membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi

gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni,

dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), diselesaikan


- Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP), diselesaikan selama :


1 hari kerja;

- Koreksi daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya, diselesaikan selama : 1

hari kerja;

- Pengajuan Daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya dan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa

Pengguna Anggaran, diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak

(SSP), diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran

Pajak (SSP) ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah

Membayar (SPM), diselesaikan selama : 1 hari kerja;



Rapel Gaji dan Beras.

- Membuat daftar rapel gaji dan beras Hakim dan pegawai menggunakan

aplikasi gaji dan menyusun kelengkapannya mengacu pada daftar gaji,

dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), diselesaikan


- Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP), diselesaikan selama :

1 hari kerja;

- Koreksi daftar rapel gaji dan beras serta kelengkapannya, diselesaikan


- Pengajuan Daftar rapel gaji dan beras serta kelengkapannya untuk

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, diselesaikan selama : 1

hari kerja;

- Membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan

Surat Setoran Pajak (SSP) oleh Pejabat penandatanganan Surat

Perintah Membayar (SPM), diselesaikan selama : 1 hari kerja;



Remunerasi dan Pertanggungjawabannya.

- Membuat Daftar Nominatif remunerasi Pengadilan Negeri berdasarkan

rekapitulasi absen dari sub. Bagian Kepegawaian, dilaksanakan setelah


ada Surat Perintah dari Pengadilan Tinggi Surabaya, diselesaikan


- Koreksi daftar nominatif oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sub

bagian Keuangan, diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Membuat rekapitulasi permintaan remunerasi dan mengkoreksi

rekapitulasi permintaan remunerasi, diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi oleh Ketua

Pengadilan Negeri dan Kuasa Pengguna Anggaran, diselesaikan selama

: 1 hari kerja;

- Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap orang

yang menerima remunerasi, diselesaikan selama : 2 hari kerja;

- Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi

Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Surabaya, diselesaikan selama

: 2 hari kerja.

• Pengajuan Uang Persediaan.

- Mengajukan permintaan Kartu Pengawas (Karwas) ke Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN] sebagai

pertanggungjawaban kas di bendahara pengeluaran tahun lalu untuk

syarat pengajuan uang persediaan (UP), diselesaikan selama : 2 hari

kerja;

- Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM] ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN], diselesaikan selama : 2 hari kerja

• Tambahan Uang Persediaan (TUP).

- Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan

[TUP] ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN] yang

bersifat mendesak untuk menunjang Uang Persediaan yang tidak

cukup, dilaksanakan sesuai kebutuhan;

- Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan

(TUP] yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN], diselesaikan selama : 2 hari kerja;

- Membuat Surat Perintah Membayar (SPM] Tambahan Uang Persediaan

(TUP] dengan kelengkapannya, diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM] Tambahan Uang

Persediaan (TUP] ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara


(KPPN), diselesaikan: 2 hari kerja

Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)

- Mengajukan ganti uang persediaan (GUP] dan kelengkapannya,



Perbendaharaan Negara (KPPN], diselesaikan selama : 2 hari kerja.

Pengajuan SPM Langsung (LS].

- Membuat SPM Langsung (LS] dan kelengkapannya, diselesaikan

selama: 2 hari kerja;


Perbendaharaan Negara (KPPN], diselesaikan selama : 2 hari kerja.

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP].

- Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP] pada Bank Persepsi, dilaksanakan setiap hari Jum'at

(kecuali Jum'at libur dilaksanakan hari kerja sebelumnya];

- Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk

ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris pada setiap hari Senin;

- Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP] ke Biro Keuangan

Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

Pertanggungjawaban Laporan Keuangan

- Pelaporan Bulanan Sistem Akuntasi Pengguna Anggaran (SAKPA];

- Pembuat Pelaporan memasukkan data ke aplikasi setelah menerima

bukti setoran dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

sesuai format dari KPPN, diselesaikan selama : 2 hari kerja;

- Surat Perintah Membayar (SPM] yang telah disetujui oleh KPPN akan

diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D] dan SP2D tersebut

di input ke aplikasi SAKPA, diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama

sebulan antara satker dan KPPN, diselesaikan selama : 2 hari kerja;

- Membuat Laporan ke KORWIL dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan

negara Dan Lelang (KPKNL] setelah menerima Laporan SIMAK Barang

Milik Negara (BMN] dari Sub. Bagian Umum paling lambat tanggal 3

setiap bulannya, diselesaikan selama : 2 hari kerja;

- Mengantar laporan keuangan ke KORWIL, Biro Keuangan Mahkamah


Agung RI, Badan Urusan Administrasi MARI, dan Badan Pengawasan

MARI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, diselesaikan selama : 1

hari kerja.

Pelaporan Keuangan Setiap Triwulan.

- Laporan Realisasi Belanja per Triwulan.

■ Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan

diantar ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Badan Urusan

Administrasi MARI, dan Badan Pengawasan MARI, diselesaikan


■ Laporan PP No.39 Tahun 2006 (Aplikasi Bapenas) per Triwulan.;

■ Melakukan input data aplikasi PP No.39 Tahun 2006 formulir A

untuk Pengadilan Negeri dan Penandatanganan oleh Pejabat

Pembuat Komitmen (P2K), diselesaikan selama : 1 hari kerja;

■ Mengantar laporan aplikasi PP No.39 Tahun 2006 ke Koordinator

Wilayah, diselesaikan selama : 1 hari kerja

Pelaporan Keuangan Setiap Semester/Tahunan.

- Menerima data dari SIMAK BMN untuk di transfer ke program SAKPA:

1 hari kerja;

- Pembuatan Laporan Realisasi Balanja maupun Realisasi Penerimaan

Nagara Bukan Pajak (PNBP) per Semerter baik melalui SAKPA dan

Manual: 2 hari kerja;

- Pembuatan Laporan Keuangan (LK) per Semerter hasil realisasi Belanja

selama 6 bulan baik SAKPA maupun Manual diantar ke Koordinator

Wilayah dan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia: 7 hari kerja;

- Pembuatan Laporan Realisasi Belanja maupun Realisasi Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahunan baik melalui SAKPA dan Manual:

2 hari kerja;

- Pembuatan Laporan Keuangan (LK) Hasil Realisasi Belanja selama 1

tahun baik SAKPA maupun Manual diantar ke Koordinator wilayah dan

ke Mahkamah Agung Republik Indonesia: 7 hari kerja

Penata Usahaan dan Pengawasan Anggaran :

- Buku Kas Umum

■ Buku Kas Umum pada awal tahun diberi penomoran disetiap

lembarnya dan diparaf oleh Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan


selama: 1 hari kerja;

■ Buku Kas Umum ditutup setiap bulannya dan ditanda tangani oleh

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diselesaikan selama: 1 hari kerja;

- Buku Pembantu

■ Buku Pembantu Kas Tunai dibukukan pada setiap transaksi dan

ditutup setiap bulan, diselesaikan selama : 1 hari kerja;

■ Buku Pembantu Bank dibukukan pada setiap ada transaksi yang ada

di rekening giro, diselesaikan: 1 hari kerja;

■ Buku Pembantu Pajak dibukukan pada setiap transaksi/

pembayaran surat setoran pajak (SSP] diselesaikan : 1 hari kerja

2) Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian :

• Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi Ketua Pengadilan

Negeri dan Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailiat:

- Surat yang diterima sub bagian Kepegawaian dari disposisi Ketua

Pengadilan dan Sekretaris diagenda pada buku surat masuk sejak surat

itu diterima hari itu juga;

- Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep,

pengetikan dan koreksi oleh Ka. Sub bagian kepegawaian diselesaikan


- Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan

Negeri/Sekretaris baik melalui fax maupun melalui bagian umum,

diselesaikan selama : 1 hari kerja.

• Pengelolaan file hakim dan Pegawai pengadilan Negeri dilaksanakan

setiap hari kerja;

• Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (Bezzeting) yang disusun

pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai [Bezzeting]

dan koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian diselesaikan selama : 4 hari

kerja;

• Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK] disusun pada akhir tahun

anggaran, pengetikan Daftar Urut kepangkatan dan koreksi oleh Kasubbag

Kepegawaian diselesaikan selama : 4 hari kerja;

• Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS] hakim Pengadilan Negeri

(Pelaksanaan sesuai kebutuhan] selama : 4 hari kerja;


• Pembuatan Buku Harian Pelaksanaan Tugas Kerja untuk Ketua Pengadilan

Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, Panitera, Sekretaris,

Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita, Pegawai

setiap hari mengetahui atasan langsung akhir bulan menyerahkan ke

atasan langsungnya;

• Pembuatan lembaran absensi daftar hadir dan daftar pulang Hakim dan

Pegawai Pengadilan Negeri Sungailiat dilaksanakan setiap hari kerja;

• Perekapan absensi Hakim dan Pegawai pengadilan Negeri:

- Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil perekapan absen


- Pengontrolan print out absen dari finger print setiap akhir bulan;

- Koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian diselesaikan selama 2 hari kerja;

- Penyerahan rekap abseni kepada bagian keuangan untuk uang makan

dan uang remunerasi setiap bulannya paling lambat: tanggal 5.

• Pembuatan SK Honorer (pramubakti, sopir, satpam, cleaning Service);

• Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri (sesuai kebutuhan);

Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat:

• Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan usulan dan koreksi oleh

Kasubbagian Kepegawaian, diselesaikan selama : 7 hari kerja;

• Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat usulannya telah

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan selama : 3 hari

kerja;

• Kenaikan Pangkat Reguler

- Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat selama 1

(satu) tahun, dibuat pada akhir tahun dan diselesaikan selama : 2 hari

kerja;

- Pengumpulan data pendukung usulan Kenaikan Pangkat diselesaikan


- Koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian terhadap usulan kenauikan

pangkat regular diselesaikan selama : 3 hari kerja;

• Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;

- Dibuat telaah diselesaikan selama : 2 hari kerja;

- Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;

- Pengetikan usulan, koreksi oleh Kasubbag kepegawaian diselesaikan



- Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh

Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama : 2

hari kerja

Kenaikan Pangkat Pilihan

- Dibuat telaahan diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Mengusulkan usul kenaikan pangkat yang diselesaikan selama : 7 hari

kerja;


- Pengetikan usulan dan koreksi oleh Kasubbag kepegawaian

diselesaikan: 2 hari kerja;



hari kerja

Kenaikan Pangkat Pengabdian

- Pengumpulan data diselesaikan selama : 5 hari kerja;

- Mengusulkan usul kenaikan pangkat diselesaikan selama : 5 hari kerja;

- Pengetikan dan koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian diselesaikan




hari kerja.

Kenaikan Gaji Berkala

- Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik gaji berkala setiap

akhir tahun, diselesaikan selama : 4 hari kerja;

- Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala, dibuat 2 bulan sebelum TMT

kenaikan gaji berkala, diselesaikan selama : 7 hari kerja;

- Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar gaji dan

dimasukkan ke file yang bersangkutan, diselesaikan selama : 2 hari

kerja.

Mutasi Hakim dan Pegawai

- Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Surat Perintah

Menduduki Jabatan, diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Disampaikan kepada yang bersangkutan. Bendahara, dan dimasukkan


ke file yang bersangkutan, diselesaikan selama : 2 hari kerja.

• Usul Jabatan

- Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan diselesaikan selama : 3

hari kerja;


- Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani oleh ketua

Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama : 2 hari

kerja.

• Usul Pensiun

- Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan

memasuki usia pensiun diselesaikan selama : 5 hari kerja;

- Mengirimkan usul pension yang telah ditandatangani oleh Ketua

Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama : 2 hari

kerja.

• Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana.

- Pengumpulan data untuk Hakim dan pegawai yang telah memasuki

masa kerja selama kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun

dilakukan setiap tahun, diselesaikan setiap awal tahun;

- Mengirimkan usulan tanda penghargaan Satya Lencana yang telah

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke pengadilan Tinggi

diselesaikan selama : 8 hari kerja.

• Cuti Hakim dan Pegawai

- Pengetikan surat cuti diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Mencatat pada buku agenda cuti diselesaikan selama : 1 hari kerja;

- Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file yang

bersangkutan diselesaikan selama : 1 hari kerja.

• Hukuman Disiplin

- Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan selama

: 1 hari kerja;

- Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim

pemeriksa diselesaikan selama :2 hari kerja;

- Membuat dan mengirim surat pemanggilan diselesaikan selama : 3 hari

kerja;

- Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan sesuai dengan kebutuhan;


3) Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

• Pembuatan Rencana Pengelolaan Anggaran D1PA 01 dan DIPA 03

- Membuat konsep penarikan dana; 10 hari kerja

- Penandatangan konsep penarikan dana per bulan dari tiap akun; 1 hari

kerja

- Pemeriksaan dan penandatanganan konsep penarikan dana per bulan

dari tiap akun oleh Sekretaris; 1 hari kerja

- Penyampaian data rencana penarikan dana oleh Kasubbag PTIP kepada

Kuasa Pengguna Anggaran; 1 hari kerja

• Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

- Merangkum usulan kegiatan anggaran yang direncanakan pada tahun

berikut; 3 hari kerja

- Menginput usulan kegiatan anggaran dalam aplikasi RKA-KL; 3 hari

kerja

- Membuat data pendukung usulan kegiatan; 4 hari kerja

- Penandatangan draf usulan kegiatan; 1 hari kerja

- Menghimpun semua data dukung usulan kegiatan; 5 hari kerja

- Penandatangan usulan kegiatan; 1 hari kerja

- Pemberian nomor dan mengirim usulan kegiatan bersama data

dukung; 1 hari kerja

• Menyusun Perencanaan Anggaran RKA-KL

- Mempersiapkan penyusunan dari setiap bidang kesekretariatan,

kepaniteraan dan hakim; 7 hari kerja

- Mempersiapkan konsep perencanaan anggaran RKA-KL; 7 hari kerja

- Memeriksa konsep perencanaan anggaran RKA-KL; 3 hari kerja

- Memeriksa usulan RKA-KL; 1 hari kerja

- Mengajukan usulan RKA-KL dan mengirimkan berkas; 1 hari kerja

- Menerima dan memeriksa POK oleh kasubbag PTIP; 1 hari kerja

- Memeriksa POK oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat; 1 hari kerja

- Memeriksa POK oleh Sekretaris; 1 hari kerja

- Mengarsipkan POK; 1 hari kerja

• Mengajukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

- Membuat konsep revisi DIPA; 5 hari kerja

- Mempersiapkan surat kelengkapan revisi ADK dan revisi RKA-KL; 1


hari kerja

- Mengajukan revisi D IPA; 1 hari kerja

- Pengesahan revisi DIPA; 1 hari kerja

- Penyampaian revisi DIPA; 1 hari kerja

• Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

- Inventarisasi dokumen pendukung LAKIP; 1 hari kerja

- Inventarisasi laporan pelaksaan kegiatan tahunan tiap sub unit

pengelola; 2 hari kerja

- Menyusun program kerja; 2 hari kerja

- Menyusun rencana kinerja tahunan; 1 hari kerja

- Penetapan kinerja tahunan; 1 hari kerja

- Menyusup LAKIP; 3 hari kerja

- Paraf draf LAKIP dan draf surat pengantar LAKIP; 1 hari kerja

- Menandatangani LAKIP; 1 hari kerja

- Memberi surat pengantar LAKIP pada bagian umum; 1 hari kerja

- Mengarsipkan LAKIP; 1 hari kerja

• Mengupload Data / Informasi pada Website Pengadilan Negeri Sungailiat

- Mengumpulkan dan meneliti bahan informasi yang akan diupload; 1

hari kerja

- Mengupload data pada website Pengadilan Negeri Sungailiat; 1 hari

kerja

• Mengelola (Backup Data dan Aplikasi, Sinkronisasi dan Maintenance

Server) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

- Monitoring secara berkala status penginputan SIPP; 10 menit

- Melakukan backup database setiap minggunya setelah semua

penginputan selesai dilakukan; 30 menit

- Melakukan sinkronisasi database aplikasi SIPP dari server lokal ke

server Mahkamah Agung RI serta ke web hosting SIPP Pengadilan

Negeri Sungailiat; 60 menit

- Melakukan pemecahan masalah (troubleshooting) pada aplikasi SIPP

secara mandiri atau melibatkan pihak ketiga; 1 hari kerja

• Membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT),

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)

- Menyiapkan data-data sebagai bahan pembuatan Rencana Strategis

42

(Renstra); 30 menit

- Menyampaikan format pengumpulan data Renstra ke bagian

kepaniteraan dan kesekretariatan; 60 menit

- Mengumpulkan data-data / bahan informasi yang dibutuhkan dalam

pembuatan Renstra; 7 hari kerja

- Menganalisa data Renstra yang dihimpun dari bagian kepaniteraan dan

kesekretariatan; 1 hari kerja

- Mengkonsep Renstra dari data yang telah dihimpun dari bagian

kepaniteraan dan kesekretariatan; 3 hari kerja

- Mengoreksi draft Renstra dari data yang dihimpun dari Kepaniteraan

dan Kesekretariatan; 60 menit

- Menyampaikan dokumen Renstra kepada Pimpinan; 60 menit

- Penandatanganan dokumen Renstra yang telah disetujui; 20 menit

- Menggandakan dan mengarsipkan dokumen Renstra; 20 menit

• Menyusun Laporan Bulanan Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

- Mengumpulkan data-data / bahan laporan mulai penginputan SIPP,

penginputan direktori putusan, perencanaan yang terjadi di bulan

berikut; 2 hari kerja

- Pemeriksaan dan penandatanganan dokumen laporan bulanan oleh

Kasubbag Perencanaan, Tl dan Pelaporan; 60 menit

- Menyampaikan dokumen laporan bulanan kepada Hakim Pengawas

Bidang, Sekretaris dan Panitera; 60 menit

4. Staff

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Panitera Muda atau Kasubbag

sesuai dengan SOP Panitera Muda atau Kasubbag.

5. Fungsional

a. Hakim

• Menetapkan hari persidangan pidana dan perdata pada hari itu juga dan

panggilan sidang perdata dan pidana paling lama (7 hari) setelah berkas

diterima oleh hakim.

• Panggilan delegasi disesuaikan dengan wilayah yang akan dipanggil

sedangkan untuk panggilan luar negeri melalui departemen Luar Negeri

paling lama 3 bulan.


• Bila Tergugat tidak diketahui alamatnya, Panggilan dilakukan secara umum

melalui walikota/bupati, kecuali perkara perceraian dalam waktu 1 bulan.

• Pada saat putusan, membacakan putusan yang telah siap dibacakan dan

ditandatangani (hari itu juga].

• Bertanggung jawab atas penyelesaikan minutasi perkara (14 hari].

• Perkara anak sudah harus diputus dalam waktu (45 hari].

• Perkara praperadilan sudah harus diputus selambat-lambatnya 7 hari.

• Menetapkan hari sidang Peninjauan Kembali pada hari berkas diterima.

• Memeriksa permohonan Peninjauan Kembali, paling lama 30 hari.

• Menyerahkan petikan putusan kepada Kepaniteraan Pidana melalui Panitera

Pengganti, pada hari itu juga, atau paling lambat hari berikutnya.

• Setelah para pihak hadir, menunjuk hakim mediator, dan memberikan

tenggang waktu sesuai PERMA No. 01 Tahun 2008.

• Pemeriksaan perkara sampai dengan putusan diluar mediasi dan perdata

khusus paling lama 5 bulan, bila tidak selesai, maka Majelis hakim wajib

membuat laporan tertulis kepada KPT melalui KPN.

• Menetapkan hari dan tanggal penyumpahan perihal ditemukannya bukti

baru paling lambat 7 hari sejak diterima penetapan KPN.

• Menyerahkan berita acara penyumpahan kepada Panitera Muda Perdata

paling lama 2 hari setelah dilakukan penyumpahan.

b. Panitera Pengganti

Tugas Panitera Pengganti:

• Membuat penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (2 hari].

• Menyerahkan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada

Panitera Muda pidana untuk diserahkan kepada JPU (3 hari].

• Mencatat seluruh kejadian dalam persidangan yang berhubungan dengan

pemeriksaan perkara, memuat hal penting tentang keterangan saksi,

terdakwa dan catatan khusus yang dianggap penting.

• Menyelesaikan berita acara sidang pada hari sidang berikutnya atau setelah

sidang terakhir (7 hari].

• Melaporkan tentang tanggal penundaan sidang baik perdata maupun pidana

dan alasannya kepada kepaniteraan pidana atau kepaniteraan perdata (hari

itu juga].


• Melaporkan tanggal dan amar putusan yang sudah ditandatangani Majelis

kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata serta wajib

meneliti intisari putusan agar sesuai dengan aslinya (Hari itu juga).

• Menyelesaikan minutasi dan pemberkasan (14 hari) sejak putusan

diucapkan, bila terlambat menyerahkan minutasi, maka Panitera Pengganti

wajib melaporkan kepada Panitera beserta alasannya.

• Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda

Pidana 7 hari kerja setelah permohonan banding diajukan, dan inzage 7 hari

kerja.

• Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas beserta putusannya diserahkan

ke Panitera Muda Pidana dalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasi

diajukan.

• Menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada

Panitera Muda Pidana, 4 hari sejak sidang terakhir.

• Menyerahkan salinan petikan putusan kepada Kepaniteraan Pidana pada

hari itu juga atau hari kerja berikutnya.

• Melaporkan kepada Majelis hakim dan Kepaniteraan Perdata tentang

mediasi gagal atau berhasil, 1 hari kerja.

• Meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum putusan diucapkan,

dan selanjutnya setelah putusan wajib melaporkan kepada kasir hari itu juga.

• Minutasi perkara banding diselesaikan dan diserahkan oleh Panitera

Pengganti kepada Kepaniteraan Pperdata paling lama 20 hari dan salinan

putusan sudah siap 7 hari sejak putusan dibacakan.

c. Juru Sita/Juru Sita Pengganti

Tugas Juru Sita/Juru Sita Pengganti

• Melaporkan kepada Panitera tentang pelaksanaan tugas dengan

memperlihatkan relaas panggilan.

• Panggilan ke Luar Negeri dialamatkan ke Ditjen Protokoler Departemen Luar

Negeri.

• Panggilan terhadap Tergugat yang tidak diketahui alamatnya, kecuali

perceraian dilakukan melalui Walikota/Bupati, tenggang waktu panggilan

selama 1 bulan.


• Wajib menyerahkan relaas panggilan kepada Panitera Pengganti 1 hari

sebelum hari sidang.

• Pemberitahuan putusan banding setelah diterima wajib dilaksanakan paling

lama 3 hari kerja.

• Memberitahukan putusan kasasi harus dilaksanakan paling lama 5 hari kerja.

• Melaporkan kembali relaas pemberitahuan putusan kasasi tersebut kepada

Panitera Muda Perdata, hari itu juga atau hari berikutnya.

• Pemberitahuan PK kepada Termohon PK dalam waktu 5 hari.

• Putusan Peninjauan Kembali harus diberitahukan kepada pihak setelah

putusan diterima paling lama 3 hari.

• Permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan ke Pengadilan Negeri

lain/Delegasi diselesaikan paling lama 3 hari.

• Pengiriman kembali relaas kepada pemohon delegasi 1 hari kerja setelah

dilaksanakan.

• Meletakkan sita jaminan setelah menerima berkas dari Kepaniteraan Perdata

paling lama 2 hari.

• Mendaftarkan salinan berita acara sita ke kantor Pertanahan pada hari itu

juga selambat-lambatnya 2 hari kerja.

• Melaksanakan penyitaan atas delegasi Pengadilan lain paling lama 7 hari.

• Menyerahkan berkas sita jaminan kepada Kepaniteraan Perdata setelah sita

jaminan dilaksanakan paling lama 1 hari kerja.

• Melaksanakan pemanggilan kepada Termohon eksekusi pada hari itu juga,

paling lama 3 hari sebelum tanggal peneguran.

• Melaksanakan sita eksekusi pembayaran sejumlah uang paling lama 3 hari.

• Menyerahkan berita acara sita eksekusi kepada bagian eksekusi setelah

eksekusi dilaksanakan atau paling lama satu hari setelah eksekusi.

II. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

1. Eselon II (Ketua Dan Wakil Ketua)

a. Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU

WAKTU BIAYA

1 Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk

1500 surat 100 12 Bin


2 Menerima dan mendisposisi berkas perkara 850 berkas 100 12 Bin

3 Melaksanakan pembinaan kepegawaian 9 kegiatan 100 12 Bin

4 Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA

4 kegiatan 100 12 Bin

5 Menugaskan hakim pengawas bidang 3 dokumen 100 12 Bin

6 Memimpin pelaksanaan eksekusi 1 kegiatan 100 12 Bin

7 Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara


8 Menerima, memeriksa dan memutus perkara

30 berkas 100 12 Bin

9 Mengawasi S1PP/CTS 36 kegiatan 100 12 Bin

10 Mengontrol penyelesaian perkara 12 kegiatan 100 12 Bin

11 Memberi penilaian dan menandatangani SKP Wakil Ketua, Hakim dan Panitera


b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat

NO 111. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK

TARGET

KUANT/OUTPUTKUAL/MUTU

WAKTU BIAYA

1 Mendisposisi surat masuk 800 surat 100 12 bin

2 Menandatangani surat keluar (penyitaan, penggeledahan dan perpanjangan penahanan)

800 surat 100 12 bin

3 Menerima dan menetapkan berkas perkara 30


70 berkas 100 12 bin

5 Minutasi perkara 60 kegiatan 100 12 bin

6 Melaksanakan koordinator hakim pengawas bidang

12 kegiatan 100 12 bin

2. Eselon III (Panitera dan Sekretaris)

a. Panitera

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK

TARGET


WAKTU BIAYA

1Menerima dan mendisposisi surat bagian kepaniteraan

1500 Dokumen 100 12 bin

2 Menjawab dan mengirim surat 1000 Dokumen 100 12 bin

3Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan

12 Dokumen 100 12 bin

4Menunjuk panitera pengganti untuk mendampingi majelis hakim


5Menandatangani akte banding, kasasi, PK dan grasi


6 Melaksanakan eksekusi 1 kegiatan 100 12 bin

7Menetapkan pemberian tugas kepada panitera muda


8Melaksanakan Pengelolaan keuangan perkara dan uang pihak ketiga 12 kegiatan 100 12 bin

9Menandatangani salinan putusan dan penetapan


10Melaksanakan konsultasi ke pengadilan Tinggi dan MA



b. Sekretaris

IIL KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET


WAKTU BIAYA

1 Melaksanakan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 2 dokumen 100 12 bin

2 Menerima dan mendisposisi surat 125 surat 100 12 bin

3 Menjawab, mengoreksi dan menandatangani surat-surat yang dibuat oleh sub bagian umum dan keuangan, sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, sub bagian kepegawaian, organisasi dan tatalaksana


4 Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, laporan 6 bulanan dan laporan tahunan sub bagian umum dan keuangan, sub bagian pelaporan, teknologi informasi dan perencanaan, sub bagian kepegawaian, organisasi dan tatalaksana

450 dokumen 100 12 bin

5 Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Babel, Kanwil DJPBN, KPPN dan MA


6 Melaksanakan pembinaan kepegawaian 24 kegiatan 100 12 bin

7 Mengkoordinir tugas-tugas sub bagian umum dan keuangan, sub bagian kepegawaian dan ortala, sub bagian pelaporan, TI dan pencanaan


8 Memaraf surat-surat yang akan di ajukan kepada Ketua dan Wakil Ketua


9 Menetapkan pemberian tugas kepada para kasubbag


10 Melakukan penilaian SKP para kasubbag 3 Formula 100 12 Bin

3. Eselon IV (Panmud dan Kasubbag)

a. Panitera Muda Pidana


TARGET


WAKTU BIAYA

1 Meneleti dan manerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa dan singkat

850 perkara 100 12 bin

2 Meneliti dan menerima pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan ( tipiring )


3 Meneliti dan menerima pelimpahan berkas perkara tilang


4 Membuat konsep surat penunjukan majelis dan panitera pengganti


5 Mengontrol dan mengawasi SIPP/ CTS 9000 berkas 100 12 bin

6 Membuat konsep surat permohonan penggeledahan. Penyitaan dan Perpanjangan penahanan

1700 BA 100 12 bin

7 Meneliti dan menerima berkas permohonan upaya hukum (banding, kasasi, garasi, PK dan Pra peradilan)


8 Mengawasi penerimaan dan pengembalian uang jaminan penahanan



b. Panitera Muda Perdata


TARGET


WAKTU BIAYA

1 Meneliti dan menerima pelimpahan berkas gugatan


2 Meneliti dan menerima pelimpahan berkas perdata permohonan


3 Meneliti dan menerima pelimpahan berkas permohonan banding


4 Meneliti dan menerima pelimpahan berkas permohonan kasasi

6 berkas 100 12 Bin

5 Meneliti dan menerima pelimpahan berkas permohonan PK

4 berkas 100 12 Bin

6 Meneliti dan menerima pelimpahan berkas somasi

- berkas 100 12 Bin

7 Meneliti dan menerima pelimpahan berkas perlawanan pihak ke III ( deden verzet)

- berkas 100 12 Bin

8 Membuat akta-akta dibawah tangan ( warmeking )

- berkas 100 12 Bin

9 Membuat konsep surat keluar yang berhubungan dengan perdata

61 surat 100 12 Bin

c. Panitera Muda Hukum

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN VK

TARGET


WAKTU BIAYA

1 Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana dan perdata

15 konsep 100 12 Bin

2 Pengiriman laporan-laporan setiap awal bulan ke PT dan MARI

15 laporan 100 12 Bin

3 Pembuatan statistik perkara pidana dan perdata


4 Penyusunan dan pemeliharaan arsip perkara


5 Pelaksaan registersi badan hukum, surat kuasa, legalisasi dan surat-surat keterangan sesuai ketentuan undang-undang

80 laporan 100 12 Bin

d. Kasubbag Umum dan Keuangan


TARGET


WAKTU BIAYA

1 Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Umum 1 dokumen 100 12 Bin

2 Menyusun Dokumentasi SIMAK BMN 3 dokumen 100 12 Bin

3 Membuat Laporaan Tahunan 1 laporan 100 12 Bin

4 Membuat Surat Keputusan Menempati rumah dinas dan kendaraan dinas

16 sk 100 12 Bin

5 Mengelola ATK 12 laporan 100 12 Bin

6 Melakukan pengecekan keadaan kantor dan rumah dinas

24 kali 100 12 Bin

7 Memaraf surat-surat yang dikeluarkan bagian umum

100 surat 100 12 Bin

8 Operator Komdanas 2 dokumen 100 12 Bin


e. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana


TARGET


WAKTU BIAYA

1 Memeriksa laporan bulanan bagian kepegawaian

12 dokumen 100 12 Bin

2 Membuat SK Ketua Pengadilan Negeri 10 dokumen 100 12 Bin

3 Membuat Berita Acara Pelantikan (BA, Sumpah Jabatan, Surat Sumpah)


4 membuat surat tugas hakim dan pegawai 30 Surat 100 12 Bin

5 Memeriksa DUK pegawai 1 dokumen 100 12 Bin

6 Memeriksa Bezeeting pegawai 3 dokumen 100 12 Bin

7 Mebuat KGB hakim dan pegawai 12 SK 100 12 Bin

8 Membuat surat usulan promosi jabatan hakim dan pegawai

10 Surat 100 12 Bin

9 Membuat surat izin cuti hakim dan pegawai 20 Surat 100 12 Bin

10 Menyiapkan berkas usulan kenaikan pangkat.......... ..............


11 Membuat formulir SKP hakim dan pegawai 48 formulir 100 12 Bin

12 Operator Komdanas 2 dokumen 100 12 Bin

f. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN \K

TARGET


WAKTU BIAYA

1 Menyusun RKA-KL 099024 dan 099235 TA 2018

2 Bundel 100 12 Bin

2 Menyusun usulan RKA-KL 099024 dan 099235 TA 2019

2 Bundel 100 12 Bin

3 Melakukan revisi DIPA 099024 dan 099235 (KPA, DJPBN dan DJA)

8 Dokumen 100 12 Bin

4 Memonitoring aplikasi S1PP/CTS 24 Kegiatan 100 12 Bin

5 Memonitoring dan maintenance website 12 Kegiatan 100 12 Bin

6 Memonitoring dan maintenance jaringan 12 Kegiatan 100 12 Bin

7 Menyusun rencana kerja sub bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

12 Dokumen 100 12 Bin

8 Menyusun SAKIP (RENSTRA, RKT, PKT, 1KU LKjlP)

1 Bundel 100 12 Bin

9 Memeriksa dan memaraf Draft Laporan Tahunan

1 Draft 100 12 Bin

10 Menandatangani laporan bulanan 12 Laporan 100 12 Bin

4. Staf

Untuk SKP staf pada Pengadilan Negeri Sungailiat menyesuaikan tupoksi.

• Staf Panitera Muda Pidana

• Staf Kepaniteraan Muda Perdata• Staf K epaniteraan M uda Hukum

2 SKP

2 SKP 2 SKP

• Staf Umum dan Keuangan

• Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana• Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan

3 SKP

1 SKP 1 SKP


5. Fungsional

a. Hakim

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN fVK

TARGET


WAKTU BIAYA



2 Minutasi perkara 200 berkas 100 12 Bin

3 Melakukan mediasi 3 laporan 100 12 Bin

4 Melaksanakan pengawasan bidang 12 laporan 100 12 Bin

b. Panitera Pengganti

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN \K

TARGET

KUANT/ OUTPUTKUAL/MUTU

WAKTU BIAYA

1 Mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana


2 Menyelesaikan minutasi perkara pidana dan perdata


3 Membuat dan menandatangani berita acara sidang perkara pidana dan perdata


4 Menyiapkan konsep penetapan hari sidang, penahanan, penunjukan PH, Mediasi (pidana, perdata, permohonan)


5 Menginput data perkara pidana dan perdata kedalam SIPP/CTS


6 Membuat dan menandatangani berita acara sidang perkara pidana tipiring /lalu lintas

600 BA 100 12 bin

7 Mengganti Panitera Pengganti yang berhalangan untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan


c. Juru Sita

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET

KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA

1 Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan dari Panitera/Sekretaris untuk melaksanakan pemanggilan (bantuan pemanggilan) / relaas dalam perkara pidana

10 relaas 100 12 bin

2 Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan dari Panitera/Sekretaris untuk melaksanakan pemanggilan relaas dalam perkara perdata gugatan / permohonan kepada para pihak

50 Relaas 100 12 bin

3 Melaksanakan perintah Hakim untuk melaksanakan pemanggilan (bantuan pemanggilan) / relaas dalam perkara perdata yang dimohonkan upaya hukum (banding dan kasasi)

10 Relaas 100 12 bin

4 Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Negeri dan Penunjukan Panitera/Sekretaris sebagai saksi dalam pelaksanaan Aanmaning/Sita Jaminan/Sita eksekusi/Sita Provisi dan Eksekusi serta lelang

1 BA 100 12 bin


B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

I. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan

merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu.

Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada

hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik,

kerjasama dan kepemimpinan. Makamah Agung RI juga memandang penting

peningkatan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan karena hal tersebut akan

menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Badan Peradilan.

Menurut Ditjen Badilum, Dr. Heriy Swantoro, S.H., M.H. solidaritas 4 pilar

pengadilan menjadi motor dengan kekuatan yang luar biasa dalam

mempersatukan visi, membangun semangat, dan mengerakkan seluruh

komponen di pengadilan. Sebaliknya, rapuhnya 4 pilar menjadi tantangan sangat

berat dalam mencapai nilai akreditasi A Excellent.

Penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu yang diadakan di

Pendopo Kabupaten, Banyuwangi, Senin 24 Juli 2018 diberikan kepada 17

Pengadilan Tinggi dan 100 Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri Sungailiat

Kelas IB mendapatkan sertifikat akreditasi penjaminan mutu dengan predikat A

(excellent). Ini merupakan hasil dari kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh

elemen Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB, puncaknya pada hari Kamis, 16

Februari 2018 Pengadilan Negeri Sungailiat kedatangan Tim Akreditasi

Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI yang diketuai

oleh Lies Khadijah, S.H.,M.H. (Kasubdit Kasasi Pidana Ditjen Badilum / Lead

Auditor) didampingi 2 orang anggota yaitu Fardi Faisal, S.E (Kasubbag

Ketatalaksanaan Sekretariatan Ditjen Badilum) dan Irma Susanti, A.Md. (Staf

Mutasi I Hakim). Selanjutnya, merupakan tugas berat dari Pengadilan Negeri

Sungailiat Kelas IB untuk mempertahankan predikat tersebut dan terus berusaha

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

II. POSBAKUM

Posbakum atau yang lebih dikenal dengan Pos Bantuan Hukum adalah

layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat

pertama untuk memberikan layanan hukum kepada setiap orang atau

sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki


akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa

informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang

dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan

Peradilan Tata Usaha Negara.

Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah

bertindak sebagai:

1. penggugat/pemohon; atau

2. tergugat/termohon; atau

3. terdakwa; atau

4. saksi.

Berikut laporan realisasi anggaran dan jumlah perkara yang ditangani oleh

Posbakum Pengadilan Negeri Sungailiat:

No PAGU REALISASI KET

1 44.000.000,- 44.000.000,- 100%

No Bulan Pidana Perdata1 Maret 10 52 April 26 453 Mei - Juni 12 44 Juli 5 35 Agustus 5 16 September 14 127 Oktober 10 58 November 14 49 Desember 21 3JUMLAH 117 82

III. SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU

Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri yang dilakukan di luar

gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidentil.

Pelayanan terpadu sidang keliling yang selanjutnya disebut pelayanan terpadu

adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan

terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu untuk memberikan

pelayanan sesuai dengan kewenangan Pengadilan. Berikut laporan realisasi

sidang keliling Pengadilan Negeri Sungailiat.

No PAGU REALISASI SISA KET

i 179.625.000,- 179.290.000,- 335.000,- 15 Kali Sidang


IV. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Berdasarkan SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum (saat

ini telah dicabut oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1

Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi

Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan - "Perma 1/2014"), prodeo adalah

proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara

melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Para pihak yang berhak mengajukan

gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah

masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, namun Pengadilan Negeri

Sungailiat selama tahun 2018 tidak menerima perkara prodeo.


BAB III PEMBINAAN B PENGELOLAAN

Dalam rangka Pembinaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Struktur dan Tata

Organisasi Pengadilan Negeri Sungailiat maka dalam rangka pembinaan personil dan

sumber daya manusia Pengadilan Negeri Sungailiat memiliki kewenangan untuk

memberikan petunjuk dan arahan untuk meningkatkan profesionalisme kerja.

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan

kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu

yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan professional, maka akan

menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (result

oriented) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu

organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas,

dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja

hanya akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut

dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka

mensinergikan progam pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Negeri

Sungailiat dengan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang

dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang

Unggul (Court Excelence) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka

Pengadilan Negeri Sungailiat mencoba menuangkan misi dan agenda perubahan

dalam bentuk peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi, oleh

karena itu Pengadilan Negeri Sungailiat senantiasa meningkatkan kualitas dan

profesionalisme bagi Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, maupun seluruh staf.

1. Mutasi

Dalam pelaksanaan fungsi pembinaan karier mutasi bagi Hakim dan Pegawai

pada Pengadilan Negeri Sungailiat telah dilakukan. Mutasi yang berguna selain

untuk penyegaran juga diharapkan menambah produktifitas kerja pada

Pengadilan Negeri Sungailiat.

a. Hakim:• Mutasi Masuk

NO NAMA MASUK1. j Fatimah, S.H., M.H. 05 September 2018


2. Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H. 05 September 2018

• Mutasi KeluarNO NAMA KELUAR1. M. Solihin, S.H. 16 Agustus 2018

b. Panitera dan staf:• Mutasi Masuk

NO NAMA MASUK1. Iskandar Jaya, S.H., M.M. 28 September 2018

• Mutasi KeluarNO NAMA KELUAR1. M. Teguh, S.H., M.H. 20 September 20182. Jamaluddin, S.H. 26 Oktober 20183. Marsandi Eka Saputra, S.H. 26 Oktober 20184. Yusbet Hariri, S.H. 26 Oktober 20185. Padli, S.H. 26 Oktober 20186. Erwin Marantika, S.H. 26 Oktober 20187. Nurkamalia, S.H. 26 Oktober 2018

2. Promosi

Jabatan Struktural/Fungsional pada Pengadilan Negeri Sungailiat

a. Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan PaniteraJND NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU1. | M. Teguh, S.H., M.H. Panitera Kias IB Panitera Kias IA

b. Pengangkatan CPNS menjadi PNS

3. Pensiun

NO NAMA PENSIUN1. 1 Rosminah 30 April 2018

4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis)

NO DIKLAT TANGGAL

1. Sarah Louis S, S.H., M.H. Tutor dan Mentor PPC Terpadu 2 Des 2018 s/d 5 Des 20182.3.4.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.R. Narendra Mohni, S.H., M.H. joni Mauluddin S, S.H., M.H.

Tutor dan Mentor PPC Terpadu Tutor dan Mentor PPC Terpadu Tutor dan Mentor PPC Terpadu

2 Des 2018 s/d 5 Des 2018 2 Des 2018 s/d 5 Des 2018 2 Des 2018 s/d 5 Des 2018

5. Melda Loiyta S, S.H., M.Hum Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

17 April 2018

6. Dewi Sulistiarini, S.H. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 16 April 2018 s/d 01 Mei 20187. Arief Kadarmo, S.H., M.H. Training of Mentor PPC Terpadu 22 Juli 2018 s/d 27 Juli 20188. R. Narendra Mohni, S.H., M.H. Training of Mentor PPC Terpadu 22 Juli 2018 s/d 27 Juli 20189. Joni Mauluddin S, S.H., M.H. Training of Mentor PPC Terpadu 22 Juli 2018 s/d 27 Juli 2018


B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara yang Belum Diputus

a. PidanaIUMLAH

No PERKARA PIDANA BIASA PID.SUS. SINGKAT ANAK

RINGAN LANTAS PRAPERADILAN

1 SISA TAHUN 2017 111 5 . - 12 MASUK TAHUN 2018 636 29 12 9.838 23 PUTUS 707 32 12 9.838 34 SISA TAHUN 2018 40 2 - -

b. PerdataIUMLAH

No PERKARA PERDATA GUGATAN PERMOHONAN EKSEKUSIPUTUSAN

EKSEKUSI RISALAH LELANG

1 SISA TAHUN 2017 19 1 9 .2 MASUK TAHUN 2018 91 87 2 -

3 PUTUS/DILAKSANAKAN 80 86 4 _

4 DICABUT _ 25 DIGUGURKAN - - _ _

6 SISA TAHUN 2018 30 2 7 -

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Pada tahun 2018 jumlah perkara masuk sebanyak 636 perkara pidana biasa

ditambah 29 perkara pidana khusus anak ditambah 91 perkara perdata gugatan

ditambah 87 perkara perdata permohonan = 843 perkara ditambah sisa perkara

pada tahun 2017 sebanyak 136 perkara = 979 perkara, dengan jumlah perkara

yang putus pada tahun 2018 sebanyak 905 perkara.

3. Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

No PerkarasisaAwal

Masuk Putus Banding Kasasi PK

1 Gugatan 19 91 80 12 7 42 Permohonan 1 87 86 - - -

3 Pidana Biasa 111 636 707 23 9 -

4 Pidana Singkat . _ _ _ _ _

5 Pidana Cepat _ 12 12 - - -

6 Lalu-Lintas - 9.838 9.838 - - -

7 Pidana Anak 5 29 32 1 - .

8 Pidana Praperadilan 1 2 3 - - -

JUMLAH 1 3 7 1 0 .6 9 5 1 0 .7 5 8 3 6 9 -

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi

No BulanBeban

PerkaraJumlah Perkara

MediasiBerhasil Tidak Berhasil

1 Januari 28 5 _ 12 Februari 34 9 43 Maret 34 9 1 74 April 37 6 - 45 Mei 30 5 1 26 Juni 26 2 1 -

7 Juli 34 3 - 2


8 Agustus 34 4 _ 39 September 34 5 - 110 Oktober 38 7 - 711 November 34 - _ -

12 Desember 33 2 _

JUMLAH 109 36 3 31

5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Diversi

No Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Tidak_____________ Diversi_________________________ Berhasil1 1 - 1

D. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. TANAH

Berikut adalah tanah yang dikelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik

Negara (BMN) Pengadilan Negeri Sungailiat;

NO LOKASI TANAHLUAS TANAH

[M2]NO

SERTIFIKATKET

1Jl. Pemuda No. 12 - Sungailiat

7.244 304Gedung dan Bangunan Kantor

2 Jl. Samratulangi - Sungailiat 300 339Rumah Dinas Wakil Ketua

3Komplek RSS (Jl. A.Yani Jalur II) Sungailiat 1.946 535

Rumah Dinas Hakim

4 Jl. Imam Bonjol - Sungailiat 1.200 305Rumah Dinas Hakim dan Panitera

5 Jl. Pemuda - Sungailiat 1.500 436

Rumah Dinas Ketua (dalam proses pindah sertifikat dari Pemda Bangka ke c.q Mahkamah

Agung)

2. GEDUNG DAN BANGUNAN

Perlu disampaikan bahwa biaya pemeliharaan gedung kantor Pengadilan Negeri

Sungailiat sebesar Rp. 357.033.000,- (seratus enam juta rupiah) dengan rincian

sebagai berikut:

• Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 190.938.000,-

• Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Rp. 10.350.000,-

• Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 155.745.000,-


a) Lobi

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

• Lobi depan merupakan akses masuk bagi publik yang berkepentingan di

Pengadilan. Di lobi depan terdapat layanan informasi yang berfungsi sebagai

sarana informasi dan layanan terpadu bagi masyarakat yang terdiri dari meja

informasi, meja pengaduan (hukum], meja perdata dan meja pidana.

• Lobi belakang merupakan akses masuk bagi jaksa dan tahanan yang akan

bersidang dan dilengkapi juga dengan ruang duduk atau ruang tunggu.

Ruang Serba Guna

Terletak di tengah lantai II gedung Pengadilan Negeri Sungailiat.

Ruang Sidang

Terdapat 4 (empat] ruang sidang di Pengadilan Negeri Sungailiat. Ruang sidang

utama berada tepat di area lobi depan, ruang sidang II berada di samping kanan

sejajar dengan ruang kepaniteraan dan ruang mediasi, ruang sidang III berada

di samping kiri sejajar dengan ruang kesekretariatan dan ruang kerja

Sekretaris, ruang sidang IV berada di samping ruang arsip.

Ruang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Ruang Kepaniteraan terletak di samping kanan lobi depan dan ruang

kesekretariatan terletak di samping kiri lobi depan.

Ruang Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita

Ketiga ruangan ini terletak di lantai II gedung Pengadilan Negeri Sungailiat.

Ruang Tahanan dan Ruang Tunggu Jaksa

Ruangan tahanan dan ruang tunggu jaksa terletak di area lobi belakang di

samping ruang sidang III.

Ruang Akreditasi

Ruang akreditasi terletak di antara ruang kepaniteraan dan ruang mediasi.

Ruang Mediasi

Ruang mediasi tepat berada di samping ruang akreditasi Pengadilan Negeri

Sungailiat.

RuangIT

Ruang IT terletak di lantai II kanan gedung disamping ruang perpustakaan.

Ruang IT diperuntukkan untuk server Pengadilan Negeri Sungailiat.

Perpustakaan

Perpustakaan terletak di lantai II gedung disamping ruang kerja Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Sungailiat. Perpustakaan ini lebih diperuntukkan bagi


pegawai Pengadilan dapat juga dapat digunakan oleh para siswa yang sedang

melakukan penelitian atau bagi para kuasa hukum/pengacara;

k) Ruang Arsip

Merupakan ruangan khusus untuk pengarsipan perkara, terletak di belakang

gedung utama disamping ruang sidang IV.

l) Mushola, Tempat Bermain Anak, Kantin dan Lapangan Voli

Mushola, tempat bermain anak, kantin dan lapangan voli berada di belakang

gedung tepat berada di belakang ruang Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).

m) Posbakum, Poliklinik dan Ruang Tunggu PH

Terletak di belakang ruangan arsip.

n) WC

Terdapat 2 (dua) bangunan WC dimana untuk WC pegawai terletak di samping

ruang menyusui di bagian lobi belakang sedangkan untuk WC

umum/pengunjung terletak di luar gedung di belakang ruang sidang IV.

o) Parkir

Ada 3 (tiga] titik area parkir, titik pertama diperuntukan untuk pejabat dan

pegawai Pengadilan Negeri Sungailiat terletak di samping kanan gedung, titik

kedua diperuntukkan untuk pengunjung sidang terletak di samping kiri gedung,

sedangkan titik ketiga untuk kendaraan roda dua terletak di belakang gedung.

3. KELOLA SURAT

• Surat Masuk : 4.844 surat

• Surat Keluar : 6.378 surat

4. RUMAH DINAS

• Type B : 1 (satu] unit (Ketua]

• Type C : 13 (tiga belas] unit (Wakil Ketua, Hakim dan Panitera/Sekretaris]

No Uraian Jumlah Kondisi *Ket

Baik RusakRingan

RusakBerat

1 Rumah Dinas Ketua 1 v2 Rumah Dinas Wakil Ketua 1 v3 Rumah Dinas Hakim 10 V

4 Rumah Dinas Panitera 1 v5 Rumah Dinas Sekretaris -


5. KENDARAAN DINAS

• Roda Dua

- 4 Unit

• Roda Empat

- 4 Unit

- 1 Unit Pinjaman dari Pemda Bangka.

No UraianTahun

Perolehan

Kondisi*KetBaik Rusak

RinganRusakBerat

I Roda 4Kijang Innova E 2006 V 1 UnitKijang KF80 STD 2004 V lUnitAvanza 1300G 2011 V 2 Unit

II Roda 2Jupiter Z 2005 V lUnitV-ixion 2008 V 2 UnitHonda GL 2011 V 1 Unit

6. SARANA DAN PRASARANA

No Sarana/Prasarana Jumlah *Ket

Pos Jaga 2Parkir Roda 4 dan Roda 2 2Mushola 1Kantin 2Gudang 1

I Gedung Utama

1 Ruang Ketua 12 Ruang Wakil Ketua 13 Ruang Hakim 14 Ruang Panitera Pengganti 15 Ruang JuruSita 16 Ruang Panitera 17 Ruang Sekretaris 18 Ruang Akreditasi 19 Ruang Serbaguna 110 Ruang Rapat 111 Ruang IT 112 Ruang Arsip 113 Ruang Perpustakaan 114 Ruang Sidang Umum 415 Ruang Sidang Anak 116 Ruang Kepaniteraan 1


17 Ruang Kesekretariatan 118 Ruang Kasir 119 Ruang Bendahara 120 Ruang Diversi / Mediasi 121 Ruang Tahanan 322 Ruang Tunggu Jaksa 123 Ruang Jaga Polisi 124 Ruang Menyusui / Main Anak 1

II Gedung Belakang

1 Ruang Posbankum 12 Ruang Poliklinik 13 Ruang Tunggu PH 14 Ruang Arsip Lama 1

Ruang Arsip f Administrasi) 1

III Fasilitas

1 PC Unit 182 Laptop 233 Printer 154 Scanner 25 LCD Projector/Infocus 16 PABX 17 AC 528 Genset 29 CCTV 1

10 Server 111 Rak Server 112 Kursi Pengunjung (stenlis) 8713 Kamera 114 Lemari kayu 815 Rak Besi Arsip 1216 Brankas 117 Hand Metak Detector 118 Internet 2 Speedy Indi Home

(Masing-masing 20 Mbps)

a) Pengadaan

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Sungailiat telah mengajukan

pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dan telah disetujui oleh

Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailat selaku Penanggung Jawab UAKPB

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2018 Nomor W7.U2/4774/Kontrak/PFK-

SGL/PL.05/9/2018 tanggal 26 September 2018.


D. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

al Belanja PegawaiNo URAIAN PAGU REALISASI KET

1 Belanja Gaji 6.132.716.000,- 6.343.837.213,- 103,52 %

b) Belanja BarangNO URAIAN PAGU REALISASI KET

1 Belanja Barang 1.364.275.000,- 1.313.403.236,- 96,27%

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah AgimgN0 URAIAN PAGU REALISASI KET1 Belanja Modal 738.600.000,- 736.381.000,- 99,70%

3. Program Peningkatan Manajemen PeradilanNO URAIAN PAGU REALISASI KET1 Belanja Barang 724.390.000,- 685.897.000,- 94,69%

1 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga setelah PPN (Pajak Pertambahan Nilai).


9 ' SPAN«

-- P a gu d a n R ea lisa s i B elanja

■ T«irT**<*r 100 * pe» hatamar

No BA-Satker Nama Salte/ WPN UPegawai Modal

J tM t a l a *

Brta* Bunga SatMkR Hihafc

Can di seuuh t » e .

tom at l* U M Transfer

0

total

1 CWWW9024 PENGADUAN NEGERI SUNGAI LIAT OIS HAGU 6,132,716.0» 1.3M.27S.COO /30,6000» 0 0 0 0 0 0 0.235.591.003REALISASI G 343/3G109 1.363.6H4» /3$ 381.0» 0 0 0 0 0 0 0,443,801.0)7PERSENTASE [KUA** t » * * ) c » /o m ow% a a r* OO0* 0£D* a « x 000 * |102.5W|

SISA -211,120169 6K2562 2.219.000 0 0 0 0 0 0 -209.290.(07

TOTAL MGU fc.132.714.000 \yu.nzpoa 730.fc00.000 0 0 0 0 0 0 8.235.591.000REALISASI 4.343.83U69 1.363,644.410 734.361/00 0 0 0 0 0 0 0.443.081.607

EBBtNTASC P M « eest%i &9X%) P 00*1 P 00*) |0 « * ) P 00*) POOAj (102.5»)

SISA -211120.169 60.582 12VJOOO 0 0 0 0 0 0 -200.290.607

■

■ Monamp*anMrta1 -2 cttr12 IH M 1 • M m c

Pagu dan Realisasi DIPA 099024

9 : .NLINE 1.' )N!TORlf> SPAN n

v P agu dan R ea lisa s i B elanja

• A PEI.JAOH.ANI. « 4 . MC ♦

t a a ,

■ T«i«*ar 100 * per 'talaman. Cartt*se**«/!ba-ti Q

Nd BA-Satfer Nama Snlfer S s

f I [

Di

lI I1S1

1 GDS09923S PENGAOUAM NEGERI SUNGAI UAI OIS toGU 0 7H39Cy»0 0 REALISASI 0 71O69J.0QD 0 PERSENTASE OOO* (9B.M*) 0£D*

StSA 0 13.493.0» 0

TOTAL PAGU 0 7M.y?CJXC 0 REALISASI 0 7U/97.000 0

AFASFNTASF (D « * ) fJB.IA*) <300%)

SISA 0 13.433.000 0

0 0 0 0

000 * OCD*

0 0

0 0 0 0

<300%) 0 « * )

0 0

0 0 0 0 72<39QO» 0 0 0 0 7*^897/00

0 0 0 * 0£D * 0 « * 000 * |98.14*|

0 0 0 0 13.493.000

0 0 0 0 724.390/00 0 0 0 0 7».697/00

«U »*) 6 ) « * ) <P «*) © « * ) (9*14*)

0 0 0 0 13.493/00

■ MerantAuri aarit 1 -2 dan 2 . W M 1 * H W C

Pagu dan Realisasi DIPA 099235

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP

1. Publikasi Perkara (One Day One Publish)

Perlu disampaikan bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat telah mengupload

sebanyak 6.307 putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sampai dengan

tanggal 31 Desember 2018. Sejak diterapkannya fitur e-doc putusan pada Aplikasi

SIPP, operator direktori putusan tidak perlu ke bagian kepaniteraan pidana

ataupun kepaniteraan perdata untuk mencari data putusan cukup dengan

mengumpulkan data dari aplikasi SIPP.

• Perangkat Keras

Adapun Perangkat Keras yang dimiliki Pengadilan Negeri Sungailiat untuk

menunjang kegiatan yang berbasiskan teknologi adalah sebagai berikut:

- Komputer Server

- laptop


PC

- Printer

- Scanner

- Modem (Perangkat Keras Jaringan)

- Router

• Perangkat Lunak

Perangkat Lunak di Pengadilan Negeri Sungailiat saat ini terdiri dari:

1. Website (pn-sungailiatgo.id)

2. Aplikasi SIMAK BMN

3. Aplikasi Persediaan

4. Aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker)

5. Aplikasi SAIBA

6. Aplikasi GPP

7. Aplikasi KOMDANAS Mahkamah Agung RI

8. Aplikasi SIPP/CTS

9. Aplikasi Laporan Perkara

10. Aplikasi SIKEP

11. Aplikasi LLK

12. Aplikasi SIPAP (Sistem Informasi Penelusuran Arsip Perkara)

13. Aplikasi Perpustakaan (OPAC)

14. Aplikasi Check In Sidang

15. Aplikasi Meja Pengaduan (SIWAS)

16. Aplikasi SIRUP

17. Aplikasi E-SKUM

18. Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

19. Aplikasi E-Court

20. Aplikasi SIMARI

F. REGULASI TAHUN 2018

Pengertian peraturan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ketentuan

yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan

kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus

menaati aturan yang berlaku, atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur

untuk menilai atau membandingkan sesuatu.


Pengertian regulasi menurut kamus besar bahasa Indonesia

adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau

pembatasan.

1. Manajemen Perubahan

Seiring dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, maka telah

dirumuskan strategi Manejemen Perubahan. Sebagaimana dokumen cetak biru

perubahan Peradilan 2010-2035, arah kebijaksanaan Mahkamah Agung RI pada 25

tahun mendatang adalah "Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung" yang sudah

tentu hal ini akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan

kegiatan yang akan dilakukan di area-area fungsi teknis serta fungsi pendukung dan

fungsi akuntabilitas.

Pengadilan Negeri Sungailiat yang merupakan Pengadilan Umum Tingkat

Pertama dibawah Mahkamah Agung RI sangat mendukung dan berusaha untuk

melakukan perubahan-perubahan kearah yang baik agar dapat memberikan

Pelayanan Hukum yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

Adapun perubahan-perubahan yang telah/masih dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Sumber Daya Keuangan; Penggunaan Aplikasi Komputer untuk

manajemen Keuangan di Pengadilan Negeri Sungailiat dilakukan dengan

menggunakan rangkaian paket aplikasi yang disediakan oleh Kementerian

Keuangan selaku pengelola keuangan Negara, beberapa aplikasi yang digunakan

adalah:

- Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggara Kementerian dan Lembaga (RKAKL)

- Aplikasi laporan triwulanan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran

- Aplikasi Sistem Akuntasi Instansi (SAI)

S Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK]

■S Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN]

- Aplikasi Target Pagu dan Realisasi PNBP

b. Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi; merupakan inovasi yang terus

berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan

informasi.

• Mengembangkan website Pengadilan Negeri Sungailiat www.pn-

sunaailiatao.id sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas


http://www.pn-sunaailiatao.id

http://www.pn-sunaailiatao.id

Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI yang merupakan

bagian dari implementasi SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

• Memonitoring penginputan SIPP dan direktori putusan secara berkelanjutan.

• Menggunakan Aplikasi E-SKUM.

• Menggunakan Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

2. Perundang-undangan

Selain mengacu pada Undang-Undang dan peraturan lain yang berlaku,

Pengadilan Negeri Sungailiat melalui Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat telah

mengeluarkan Surat Keputusan selama tahun 2018 yaitu :

> KUMPULAN SK KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

NO NO SURAT PERIHAL TANGGAL

1 W7.U2/71/OT.01.2/SK/1/2018 Penetapan Indikator Kinerja Utama PN Sungailiat Tahun 2018

04 Jan 2018

2 W7.U2/72/OT.01.2/SK/1/2018 Penunjukan / Pengangkatan Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama PN Sungailiat Tahun 2018

04 Jan 2018

3 W7.U2/73/OT.01.2/SK/1/2018 Pembetukan Tim Penyusunan Rencana Strategis 2015-2019

04 Jan 2018

4 W7.U2/74/OT.01.2/SK/1/2018 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlPJ Tahun 2017

04 Jan 2018

5 W7.U2/997/SK/KP01.2/2/2018 Pengangkatan Petugas Kelompok Kerja Meja I, Meja II dan Meja III

22 Feb 2018

6 W7.U2/998/SK/KP01.2/2/2018 Penunjukan Koordinator Penanggung Jawab Penanganan Bantuan / Pemberitahuan Delegasi

22 Feb 2018

7 W7.U2/999/SK/KP01.2/2/2018 Penunjukan Petugas Pemegang dan Bertanggung Jawaban Buku Induk Keuangan Perkara Perdata, Buku Keuangan Biaya Eksekusi, Buku Penerima Uang Hak-Hak Kepaniteraan PN Sungailiat

22 Feb 2018

8 W7.U2/1000/SK/KP01.2/2/2018 Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya Proses ATK

22 Feb 2018

9 W7.U2/1001/SK/KP01.2/2/2018 Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses ATK

22 Feb 2018

1 0 W7.U2/1002/SK/KP01.2/2/2018 Penunjukan Petugas Kasir 22 Feb 2018

11 W7.U2/1003/SK/KP01.2/2/2018 Biaya Proses ATK dan Rencana Penggunaan serta Pengelolaan Biaya Proses ATK pada PN Sungailiat

22 Feb 2018

12 W7.U2/1004/SK/KP01.2/2/2018 Penetapan Radius dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara perdata pada PN Sungailiat

22 Feb 2018

13 W7.U2/1036/SK/KP01.2/2/2018 Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Operator Aplikasi e-skum

22 Feb 2018


1 4 W7.U2/1056/SK/KP01.2/2/2018 jadwal Petugas Meja Informasi dan Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

22 Feb 2018

1 5 W7.U2/1057/SK/KP01.2/2/2018 Penunjukan Tim Survey Kepuasan Pengguna Pengadilan

22 Feb 2018

16 W7.U2/1058/SK/KP01.2/2/2018 Penunjukan Petugas Arsip Perkara pada PN Sungailiat

22 Feb 2018

17 W7.U2/1059/SK/KP01.2/2/2018 Penunjukan Tim Pelayanan Prioritas sebagai Bentuk Pengembangan Pelajanan Publik

22 Feb 2018

18 W7.U2/1060/SK/KP01.2/2/2018 Penunjukan Admin dan Operator Direktori Putusan

22 Feb 2018

19 W7.U2/1061/SK/KP01.2/2/2018 Pelayanan Satu Hari (One Day Service) pada PN Sungailiat

22 Feb 2018

2 0 W7.U2/1063/SK/KP01.2/2/2018 Pengelola Meja Pengaduan, Penunjukan Hakim dan Pegawai yang Ditugaskan untuk Memeriksa Pengaduan

22 Feb 2018

21 W7.U2/1064/SK/KP01.2/2/2018 Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum pada PN Sungailiat

22 Feb 2018

2 2 W7.U2/1065/SK/KP01.2/2/2018 Pembentukan Pos Bantuan Hukum pada PN Sungailiat

22 Feb 2018

2 3 W7.U2/1066/SK/KP01.2/2/2018 Penunjukan Petugas Pos Bantuan Hukum pada PN Sungailiat Tahun 2018

22 Feb 2018

2 4 W7.U2/1067/SK/KP01.2/2/2018 Standar Pelayanan Peradilan pada PN Sungailiat

22 Feb 2018

2 5 W7.U2/1068/SK/KP01.2/2/2018 Pembentukan TimPengendali Gratifikasi pada PN Sungailiat

23 Feb 2018

2 6 W7.U2/1070/SK/KP01.2/2/2018 Pembentukan Tim Zona Integritas pada PN Sungailiat

23 Feb 2018

2 7 W7.U2/1074/SK/KP01.2/2/2018 Pembentukan Satuan Tugas Aplikasi SIPP (Satgas S1PPJ

23 Feb 2018

2 8 W7.U2/1075/SK/KP01.2/2/2018 Pengangkatan Pegawai sebagai Role Model / Panutan

23 Feb 2018

2 9 W7.U2/1082/SK/KP01.2/2/2018 Uraian Tugas dan Jabatan pada PN Sungailiat

23 Feb 2018

3 0 W7.U2/1072/SK/KP01.2/2/2018 Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)

23 Feb2018

3 1 W7.U2/1690/SK/KP01.2/2/2018 Penetapan Hakim Anak 23 Feb 2018

32 W7.U2/1511/SK/KP01.2/3/2018 Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

15 Mar 2018

33 W7.U2/1849/SK/KP01.2/4/2018 Penunjukan Mentor / Pembimbing Calon Hakim di PN Sungailiat

5 April 2018

3 4 W7.U2/2281/SK/KP01.2/5/2018 Penunjukan Petugas Absensi 4 Mei 2018

3 5 W7.U2/2452/SK/KP01.2/5/2018 Pengangkatan Petugas Kelompok Kerja Meja I, Meja II dan Meja III Kepaniteraan Perdata

9 Mei 2018

3 6 W7.U2/2453/SK/KP01.2/5/2018 Petugas Meja PTSP pada PN Sungailiat

14 Mei 2018

3 7 W7.U2/2453.a/SK/KP01.2/5/2018 Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PTSP

14 Mei 2018

3 8 W7.U2/4598/SK/KP01.2/9/2018 Penunjukan Majelis Hakim untuk Menyidangkan Perkara-Perkara

17 Sept 2018

3 9 W7.U2/4600/SK/KP01.2/9/2018 Pengangkatan Hakim sebagai Juru Bicara / Humas pada PN Sungailiat

17 Sept 2018


4 0 W7.U2/4601/SK/KP01.2/9/2018 Pendelegasian Tugas dan Wewenang Ketua kepada Wakil Ketua

17 Sept 2018

4 1 W7.U2/4601/SK/KP01.2/9/2018 Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) pada PN Sungailiat

17 Sept 2018

4 2 W7.U2/4599/SK/KP01.2/9/2018 Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

17Sept2018

4 3 W7.U2/4720/SK/KP01.2/9/2018 Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

21Sept2018

4 4 W7.U2/5440/SK/KP01.2/10/2018 Penunjukan Petugas Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke- 90 Tahun 2018

25 Okt 2018

4 5 W7.U2/5722/SK/KP01.2/10/2018 Koordinator Meja PTSP pada PN Sungailiat

26 0kt2018

4 6 W7.U2/5508/SK/KP01.2/10/2018 Penunjukan Koordinator Penanggung jawab Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Delegasi pada PN Sungailiat

30 Okt 2018

4 7 W7.U2/5507/SK/KP01.2/10/2018 Penetapan Radius dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada PN Sungailiat

30 Okt 2018

4 8 W7.U2/5694/SK/KP01.2/11/2018 Penunjukan Petugas Upacara Hari Pahlawan Tahun 2018

9 Nov 2018

4 9 W7.U2/5903/SK/KP01.2/11/2018 Penunjukkan Petugas Upacara Peringatan Hari Korpri ke-47 Tahun 2018

27 Nov 2018

5 0 W7.U2/6027/SK/KP01.2/12/2018 Penunjukan Majelis Hakim untuk Menyidangkan Perkara-Perkara

5 Des 2018

> SK KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

NO NOSURAT PERIHAL TANGGAL

1 W7-U2/5559/PL01/11/2018 Penunjukan Penghuni Rumah Dinas An. Iskandar Jaya, S.H., M.M.

01 Nov 2018

2 W7-U2/4498/PL.01/9/2018 Penunjukan Penghuni Rumah Dinas An. Fatimah, S.H., M.H.

01Sept2018

3 W7-U2/4182/PL.01/8/2018 Penunjukan Penghuni Rumah Dinas An. Benny Yoga Dharma, SH., MH

21 Agt 2018

> SK SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

NO NO SURAT PERIHAL TANGGAL

1 W7-U2/5553/PL.04/11/2018 Penunjukan Penanggung Jawab dan Pemakai Barang Inventaris / Barang Milik Negara Berupa Laptop an. Rosmala Sari, S.E.

01 Nov 2018

2 W7-U2/5554/PL.04/11/2018 Penunjukan Penanggung Jawab dan Pemakai Barang Inventaris / Barang Milik Negara Berupa Laptop an. Iskandar Jaya, S.H., M.M.

01 Nov 2018

3 W7-U2/5556/PL.04/11/2018 Penunjukan Penanggung Jawab dan Pemakai Barang Inventaris / Barang Milik Negara Berupa Laptop an. Juwita Sari, S.H.

01 Nov 2018

4 W7-U2/5557/PL.04/11/2018 Penunjukan Penanggung Jawab dan Pemakai Barang Inventaris / Barang Milik Negara Berupa Laptop an. Imam Mualimin, S.H.

01 Nov 2018


5 W7-U2/5558/PL.04/11/2018 Penunjukan Penanggung jawab dan Pemakai Barang Inventaris / Barang Milik Negara Berupa Laptop an. Merie Lhuvantie, S.E.

01 Nov 2018

6 W7.U2/5560/PL.06/11/2018 Penunjukan penanggung jawab dan pemakai barang iventaris/ barang milik negara kendaraan bermotor roda empat an. Iskandar Jaya, S.H., M.M.

01 Nov 2018

7 W7.U2/5549/PL.04/11/2018 Penunjukan Penanggung Jawab dan Pemakai Barang Inventaris / Barang Milik Negara Berupa Laptop an. Fatimah, S.H., M.H.

01 Nov 2018

8 W7.U2/5548/PL.06/11/2018 Penunjukan penanggung jawab dan pemakai barang iventaris/ barang milik negara kendaraan bermotor roda empat an. Sarah Louis S, S.H., M.Hum.

01 Nov 2018

9 W7.U2/5547/PL.04/11/2018 Penunjukan penanggung jawab dan pemakai barang iventaris/ barang milik negara berupa laptop an. Sarah Louis S, S.H., M.Hum.

01 Nov 2018

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

a. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sungailiat:

Visi:

" TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT YANG AGUNG"

b.

Misi:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sungailiat;

2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sungailiat;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sungailiat.

Analisis beban kerja

Pengadilan Negeri Sungailiat merupakan Pengadilan Negeri Kias IB yang

mencakup 4 (empat) wilayah Hukum yaitu Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah,

Kab. Bangka Barat dan Kab. Bangka Selatan.

• Dimana jumlah perkara yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 636 perkara

pidana biasa ditambah 29 perkara pidana khusus anak ditambah 91 perkara

perdata gugatan ditambah 87 perkara perdata permohonan = 843 perkara

ditambah sisa perkara pada tahun 2017 sebanyak 136 perkara = 979 perkara.

• Dengan jumlah SDM :

- Hakim sebanyak 14 Orang

- Panitera Pengganti 8 Orang (termasuk Panitera dan Panitera muda)

- Juru Sita 4 Orang


- Staf 10 Orang (Kepaniteraan dan Kesekretariatan termasuk yang rangkap

jabatan sebagai Juru Sita Pengganti)

c. Restrukturisasi Organisasi

• Organisasi Berbasis Kinerja

- Urusan Teknis dan Non-Teknis sudah dilakukan/dijalankan dengan jelas;

- Pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan sesuai dengan garis

komando walaupun ada yang rangkap jabatan (staf);

• Organisasi Berbasis Pengetahuan

Perlu ditingkatkan/ditambahkan diklat atau pelatihan baik untuk Hakim

maupun Aparatur Peradilan lainnya guna meningkatkan ilmu pengetahuan

dan teknologi.

4. Penataan Tata Laksana

No Penataan Tata Laksana Pencapaian

1 SOP • Telah menerapkan SOP yang berlaku2 Dokumentasi/Kearsipan • Monotoring penginputan direktori

putusan dan kerasipan di S1PP/CTS secara berkelanjutan

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

No Penataan Sistem Manajemen SDM Pencapaian

1 Pengusulan dalam Jabatan telah melalui Baperjakat; • Pengusulan dalam Jabatan Struktural Kesekretariatan

• Pengusulan dalam Jabatan Fungsional2 Pengukuran kinerja melalui SKP • Dokumen SKP3 Penempatan pegawai • Telah berdasarkan pendidikan dan

keahlian4 Database Kepegawaian • Aplikasi SIKEP

6. Sertifikasi Hakim

No Sertifikasi Tanggal

1 Hakim Lingkungan Hidup• Sarah Louis S, S.H., M.Hum. • 18 Februari 2014

2 Hakim Tipikor• Dewi Sulistiarini, SH. • 01 Mei 2018

3 Hakim PHI• R. Narendra Mohni 1, SH..MH. • 20 Mei 2010

4 Hakim Perikanan• Dewi Sulistiarini, SH.,M H. • 13 Desember 2016

5 Hakim Anak• Oloan Exodus Hutabarat, SH.,MH• Jonson Parancis, SH.,MH.• Benny Yoga Dharma, SH.,MH.• Dewi Sulistiarini, SH.• Melda Lolyta Sihite, SH.,M.Hum.• Derit Werdiningsih, SH.

• 24 September 2008• 20 Juni 2007• 24 April 2012• 07 Juni 2010• 31 Agustus 2010• 16 Juli 2009


• R. Narendra Mohni I, SH.,MH. • 29 Oktober 2010• Enro Walesa, • 09 November 2011• Joni Mauluddin, SH. • 15 Agustus 2011

6 Hakim Tindak Pidana Pemilihan• Jonson Parancis, SH.,MH. • 04 Sepetember 2015• R. Narendra Mohni I, SH.,MH. • 04 Sepetember 2015• Enro Walesa, SH.,MH. • 04 Sepetember 2015• Dewi Sulistiarini, SH. • 04 Sepetember 2015• Derit Werdiningsih, SH. • 22 Desember 2015• John Paul Mangunsong, SH. • 22 Desember 2015• Melda Lolyta Sihite, SH.,M.Hum. • 22 Desember 2015• Joni Mauluddin, SH. • 01 Desember2015• Arief Kadarmo, SH.,MH. • 09 Juli 2013

7. Penguatan Akuntabilitas

• Tersusunnya Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)

dengan terlibat langsungnya Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat dan juga

memantau pencapaian kinerja secara berkala.

• Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri

Sungailiat.

8. Penguatan Pengawasan

• Rapat evaluasi dilakukan setiap bulan secara berkala;

• Secara rutin satu bulan satu kali hakim pengawas bidang melakukan pengawasan

dan memberikan laporan hasil pengawasan kepada Wakil Ketua sebagai

koordinator pengawasan.

9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

• Menggunakan aplikasi E-SKUM untuk panjar biaya perkara perdata.

• Menyediakan loket pembayaran (Payment Point) yang bekerja sama dengan PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk pembayaran biaya perkara serta

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

• Menyediakan klinik kesehatan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan

Kabupaten Bangka.

• Menggunakan media teleconference untuk persidangan perkara anak.

• Menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

• Memberikan pelayanan yang ramah dan humanis kepada setiap pengunjung

dengan slogan 3S, Senyum, Salam dan Sapa.

• Menyediakan buku tamu dan kartu tamu/pengunjung.


• Menggunakan kartu antrian tilang guna tertib persidangan, dimana kartu antrian

tilang dibedakan menjadi empat sesuai dengan wilayah hukumnya.

asam amjjc untne • asamarmemitsn

• Menyediakan kotak saran dan kotak kepuasan pengunjung.

• Menggunakan aplikasi SIWAS sebagai layanan pengaduan .

• Menampilkan media informasi berupa TV lobi belakang (menampilkan jadwal

sidang),TV lobi depan (menampilkan profil Pengadilan Negeri Sungailiat), LCD

media informasi, brosur dan pamflet.

• Menyediakan ruang Press Conference dan Layanan Prioritas.


BAB IV PENGAW ASAN

A. INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan

sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan

pengawasan fungsional:

• Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian

secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya

secara prefentif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan

secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan

Perundang-undangan. Untuk Pengawas Bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas

Bidang berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat No.

W7.U2/521/KP.01.2/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 dan diperbaharui No. W7-

U2/2749/SK/KP.01.2/8/2018 tanggal 26 Agustus 2018. Hakim pengawas

bidangtelah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan setiap

bulan yang disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat selaku

koordinator Pengawas Bidang dan kemudian menyampaikan hasil tersebut

kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.

• Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatpengawas,

dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pada tahun

anggaran 2018, di Pengadilan Negeri Sungailiat telah dilaksanakan pengawasan

Internal dalam bentuk pengawasan fungsional sekaligus melekat.

B. EVALUASI

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah

dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Sungailiat baik dengan

pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta

evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan

kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara

pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya

dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak

lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri


Sungailiat atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil

temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja

secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan

diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran

berikutnya.


BAB V PENUTUP

KESIMPULAN

Dari Laporan Tahunan 2018 yang kami susun ini kami simpulkan mengenai

beberapa hal diantaranya ialah:

• Kebijakan umum yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan

terhadap masyarakat dan pengelolaan sistem yang berjalan telah kami lakukan sesuai

dengan petunjuk dan arahan dari instansi yang ada di atas kami dengan menyesuaikan

kondisi yang ada pada Pengadilan Negeri Sungailiat walaupun dalam realisasinya

belum optimal.

• Struktur Organisasi dan pembagian kewenangan telah kami sesuaikan dengan SOP dan

telah dijalankan dengan baik oleh segenap unsur pada Pengadilan Negeri Sungailiat.

• Masih kurangnya staff dan tenaga fungsional pada Pengadilan Negeri Sungailiat

sehingga banyak yang rangkap jabatan/pekerjaan.

• Manajemen dan pengelolaan perkara pada Pengadilan Negeri Sungailiat pada tahun

2018 ini masih ada menyisakan pekerjaan rumah bagi kami di tahun 2018.

• Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Sungailiat telah dijalankan dengan baik

dan terus menerus dikembangkan agar lebih efektif dan obyektif.

• Pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM Pengadilan Negeri Sungailiat pada tahun

2018 ini telah kami lakukan dengan sebaik-baiknya dengan banyaknya Hakim, Pejabat

Struktural maupun Pegawai yang kami kirimkan untuk mengikuti berbagai macam

Diklat dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme kerja.

• Dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan, masih menggunakan meubelair dan peralatan

penunjang yang sudah tidak memungkinkan dan sebagian menggunakan meubelair

dan peralatan penunjang yang sudah dihapus pada tahun 2014 yang lalu.

• Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Sungailiat telah dijalankan dengan baik

sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, akan tetapi kami kurang maksimal

dalam hal penyerapan anggaran, penyerapan anggaran tahun 2018 sebesar 99,81%

untuk DIPA 01 dan 98,40% untuk DIPA 03.

Pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum Pengadilan Negeri

Sungailiat telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan standar operasional prosedur (SOP).


SARAN

• Diperlukan sosialisasi yang lebih aktif dari Mahkamah Agu ng maupun Pengadilan

Tinggi mengenai Cetak Biru Pembaruan Pengadilan 2010-2035.

• Dimohonkan kepada Mahkamah Agung untuk mengadakan Bimbingan Teknis, baik

bagian Kepaniteraan terutama tentang keuangan perkara perdata (kasir) maupun

Kesekretariatan terutama bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan serta

penyusunan LAKIP/SAKIP.


LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT BERDASARKAN SK SEKRETRIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 474-1/SEK/KU.01/10/2018

1 SK ANDAR |AYA, S.H..M.M.

MLM£UWyftNTlE,S.EL1SA W AH YU N I, S.E

DEV1 SAF1TRI

1 SK ANDAR |AYA, S.H..M.M.

IUW1TA SARI, S.H. FERY SETIAW AN, S.H,

TEDDY E.S, A.Md

RENDRA M. HARUN

OLOAN E.H, S.H..M.H, AR1EFK, S.H..M.H.

IONSON P, S.H..M.H. H D EW I SUUST1ARIN1, S.H.

BENNY YOGA DHARM A, S.H. M ELDA LS . S.H..M.Hum.

JOHN PAUL M, S.H. DERIT W , S.H.fM.H.

RADEN NARENDRA M 1, S.H. M.H IO NI MAULUDD1N S, S.H.

ENRO W ALESA, S.H..M.H. V1DYA ANDIN1TUPPU. S.H., M.H.

■■■■e s s b j s s b h h !

■■p B S H H i

iES^iLo ,SUPRAPTO. S.H

YUAN1TA R, S.H

M AR I NA YUN1SA,

■nI HASBU LLA H .

DEDDY SUPR1YAD1, A.Md

PRANATA PERADILAN

—

DESSYT, A.M d

SUYANMAR

------ 4-

LAPORAN KEUANGAN PERKARA PERDATA

PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TAHUN 2018

NO. URAIAN JUMLAH

PENERIMAAN PENGELUARAN

1 Saldo Awal Rp. 79 .185.000

2 Penerimaan Rp. 354.604.000

3 Biaya Panggilan Rp. 100.610.000

4 Biaya Penerjemah Rp.

5 Biaya Sita/Eksekusi Rp. 48 .052.000

6 Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 19.500.000

7 Biaya Sumpah Rp.

8 Biaya Pemberitahuan Berkas Perkara

a. TK.1 (Pbt.A) Rp. 12.475.000 Rp. 54.060.000

b. Banding (PbLB) Rp. 23.590.000

c. Kasasi (Pbt.C) Rp. 12.855.000

d. P.K (PbLD) Rp. 5.140.000

9 Biaya Pengiriman Berkas Perkara

a. Banding (KRB.l) Rp. 1.650.000 Rp. 2.650.000

b. Kasasi (KRB.2) Rp. 1.000.000

c. P.K (KRB.3) Rp.

10 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Rp. 2.605.000

11 Materai Rp. 1.026.000

12 Hak-hak Kepaniteraan (Redaksi) Rp. 845.000

13 Pengem balian Sisa Panjar Pihak yang Berperkara

Rp. 76.328.000

14 Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan

Rp. 7.170.000

15 Biaya ATK Rp. 12.100.000

16 Biaya Pos Delegasi (Surat + W esel) Rp. 6.425.000

17 Biaya Konsinyasi Rp.

Saldo Rp. 102.418.000

Jumlah Rp. 433.789.000 Rp. 433.789.000

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IB SUNGAILIAT

Nomor : W 7-U2/5507/SK/KP.01.2/10/2018

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat Sesuai Radius

• Kabupaten Bangka

I. RADIUS I : Rp.60.000,- (Biaya panggilan/pbt Jurusita) | | . RADIUS II :Rp.80.000,- (Biaya panggilan/pbt Jurusita)

No. KECAMATAN No. KECAMATAN

01. SUNGAILIAT:- Kel. Sungailiat - Kel. Bukit Betung- Kel.Parit Padang - Kel. Jelitik- Kel.Kenanga - Kel. Lubuk Kelik- Kel.Sri Menanti - Kel. Matras- Kel.Kuday - Kel. Surya Timur- Kel.Sinar Baru - Kel. Sinar Jaya/jelutung- Desa Rebo

01. PEMALI:- Desa Keceper- Desa Penyamun- Desa Mentabat- DesaTutut- Desa Pemali

02. PEMALI:- Desa Karya Makmur

Desa Air Ruay- Desa Air Duren

02. MERAWANG:- Desa Air Anyir- Desajurung- Desa Batu Rusa- Desa Merawang- Desa Riding Panjang- Desa Dwi Makmur

1 1 1 . R AD IU S 111 : Rp lOO.OOO,-(Biayapanggilan/pbt Jurusita)

IV. R A D IU S IV :Rp.200.000,- (Biaya panggilan/pbt

Jurusita)


01 . PEMALI:- Desa Sempan

01. BAKAM:- Desa Bakam - Desa Bukit Layang- Desa Dalil - Desa Kapuk- Desa Mabat - Desa Mangka- Desa Maras Senang- Desa Neknang - Desa Tiang Tara

02 . PUDING BESAR:- Desa Puding Besar- Desa Kayu Besi

02. RIAU SILIP:- Desa Riau - Desa Silip- Desa Cit - Desa Deniang- Desa Pugul - Desa Bedukar- Desa Air Antu - Desa KD Mentok

03 . MERAWANG:

- Desa Kimak- Desa Balun Ijuk- Desa Pagarawan- Desa Jada Bahrin

03. BELINYU:

- Desa Riding Panjang- Desa Gunung Muda- Desa Lumut

04 . MENDO BARAT:

- Kampung Zed - Desa Kace- Desa Kemuja- Desa Kace Timur- Desa Cengkong Abang- Desa Air Duren

04. MENDOBARAT:- Desa Petaling- Desa Air Buluh- Desa Labuh Air Pandan- Desa Petaling Banjar

V. RADIUS V :Rp.250.000,- (Biaya panggilan/pbt Jurusita)

No. KECAMATAN

01. MENDO BARAT: Desa Mendo Desa Paya Benua Desa Kota Kapur

Desa Rukam Desa Penagan

02. PUDING BESAR:Desa Labu Desa Tanah Bawah Desa Sungai Dua

Desa Nibung Desa Saing Desa Kota Waringin

03 . RIAU S1LIP:Desa Pangkal N iur Desa Banyu asin Desa Bemai Desa Berbura

Desa Rambang DesaTuing Desa Mapur Desa Kelapa

04. BELINYU :- Desa Remodong- Desa Tanjung Gudang- Desa Pejam- Desa Pesaren- Desa Gunung Pelawan- Desa Sungakai

Desa Bintet Desa Bubus Desa Kundi Desa Bukit Ketok Desa Kuto Panji Desa Air Jukung

• Kabupaten Bangka Selatan

I. R A D IU S V : Rp.250.000,-

urusita)

(Biaya panggilan/pbt II. R A D IU S V K H USUS :Rp. 300.000,- (Biaya

panggilan/pbtjurusita)


01. AIR GEGAS:- Desa Air Bara- Desa Bencah- Desa Nangka- Desa Pergam- Desa Sidoharjo

- Desa Air Gegas- Desa Delas- Desa Nyelanding- Desa Ranggas- Desa Tepus

01. TOBOALI *:- Desa Bikang - Desa Gadung- Desa Jeriji - Desa Kaposang- Desa Kepoh - Desa Rias- Desa Rindik - Desa Serdang- Desa Teladan -DesaToboali- Desa Tanjung Ketapang

02 . PAYUNG:- Desa Bedengung - Desa Irat- Desa Malik - Desa Nadung- Desa Paku - Desa Payung- Desa Ranggung - Desa Sengir- Desa Pangkalbuluh

02. PULAU BESAR *:- Desa Batu Betumpang- Desa Fajar Indah (Trans 1)- Desa Panca Tunggal (Trans 3)- Desa Sumber Jaya Permai (Trans 4)- Desa Suka Jaya- Desa Trans ....

03 . SIMPANG RIMBA:- Desa Gudang - Desa Bangka Kota- Desa Jelutung II - Desa Rajik- Desa Sebagin - Desa Permis- Desa Simpang Rimba

03. TUKAK SADAI ** Rp. 3 5 0 .0 0 0 ,- (B iaya l x

p an gg ilan Jurusita)

- Desa Bukit Terap - Desa Pasir Putih- Desa Sadai - Desa Tiram- Desa Tukak

04. LEPAR P0NG0K & KEPULAUAN PONGOK *** :

Rp. 1 .0 0 0 .0 0 0 ,- (B iaya l x p an gg ilan Jurusita

+ B iaya P en g in a p a n )

- Desa Kumbung - Desa Penutuk- Desa Tanjung Sangkar - Desa Tanjung Labu- Desa Pongok - Desa Celagen

PANJAR BIAYA PERKA RA PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

NO KOMPONEN BIAYA BESARNYA SATUAN JUMLAH PANJAR KETERANGAN

PERKARA BIAYA BIAYA PERKARA

I G ugatan / P erlaw an an :

1. Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,- IX Rp. 30.000,- - Disetor ke kas2. ATK Perkara Rp. 50.000,- IX Rp. 50.000,- negara3. Materai Rp. 6.000,- IX Rp. 6.000,-4. Hak Redaksi Rp. 5.000,- IX Rp. 5.000,- - Pembelian materai

untuk putusan sela dan putusan akhir

5. Biaya Panggilan Sidang per penetapan/- Pencatatan Rp. 5.000,- IX Rp. 5.000,- Putusan- Panggilan * 2X *

Penggugat * 3X * - Setor ke kas Negara- Panggilan Tergugat * 2X * - Untuk panggilan- Panggilan Mediasi Rp. 25.000,- 5X Rp. 125.000,- pertama

6. Biaya pos - Biaya panggil Penggugat

- Biaya panggil Tergugat

- Beban biaya posdipungut untuk panggilan delegasi, terdiri dari:a. Biaya suratb. Biaya wesel

* Untuk biayapanggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentukRelaas

J u m la h : Rp. 2 2 1 .0 0 0 ,- + B iaya P agg ilan S esu a i

d en g a n R adius

II G ugatan S ed erh an a:

1. Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,- IX Rp. 30.000,- - Disetor ke kas2. ATK Perkara Rp. 50.000,- IX Rp. 50.000,- negara3. Materai Rp. 6.000,- IX Rp. 6.000,-4. Hak Redaksi Rp. 5.000,- IX Rp. 5.000,- - Pembelian materai

untuk putusan sela dan putusan akhir

5. Biaya Panggilan Sidang per- Pencatatan Rp. 5.000,- IX Rp. 5.000,- penetapan/Putusan- Panggilan * IX *

Penggugat * 2X * - Setor ke kas Negara- Panggilan Tergugat - Untuk panggilan

pertama- Biaya panggil

Penggugat

* Untuk biayapanggilan/pemberitahuanputusan

diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam brntuk Relaas

J u m la h : Rp. 9 6 .0 0 0 ,- + B iaya P agg ilan S esu a i

d en g a n R adius

UI P er m o h o n a n (V olu n ta ir)

: Rp. 30.000,- IX Rp. 30.000,- - Setor Kas Negara1. Pendaftaran Rp. 50.000,- IX Rp. 50.000,- - Biaya ATK2. ATK Rp. 6.000, IX Rp. 6.000,- - Pembelian materai3. Materai4. Redaksi

Rp. 5.000, IX Rp. 5.000,- - Setor ke Kas Negara

5. Panggilan Rp. 5.000,- lx Rp. 5.000,- - Setor ke Kas Negara- Pencatatan * IX * - Biaya jalan jurusita- Panggilan Pemohon

* Untuk biayapanggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relaas

R p .9 6 .0 0 0 ,- + B iaya P aggilan S esu a i

d en g a n R adius

IV Sita

J a m in a n /C o n serv a to ir

B es la g /R e v in d ic a to r Rp. 25.000,- IX Rp. 25.000,- - Setor ke NegaraB e s la g :1. Hak Kepaniteraan Rp. 6.000,- IX Rp. 6.000,- - Pembelian Materai

lainnya (PNBP) Rp. 50.000,- IX Rp. 50.000,- - Setor kepengelolaPenetapan Sita biaya proses

2. Materai * 2X * - Biaya jurusita3. ATK Rp. 300.000,- IX Rp. 300.000,- - Biaya Jurusita

Rp. 150.000,- 2X Rp. 300.000,- - Biaya Petugas Ukur4. Pemberitahuan Sita Kelurahan5. Biaya Pelaksanaan Sita6. Biaya Petugas Ukur Rp. 200.000,- 2X Rp. 400.000,- - Saksi-Saksi

Rp. 100.000,- 3X Rp. 300.000,- - Penyampaian BASita ke

7. Biaya Saksi Lurah/BPN/Samsat8. Biaya Pendaftaran untuk barang

Sita/ Berita Acara Rp. 600.000,- IX Rp. 600.000,- bergerak/ kendraan - Rental kendaraan

angkut penumpang9. Transportasi kelokasi perhari

* Untuk biayapanggilan/ pemberitahuan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentukRelaas

Catatan:

- Angka 6, 7,8dihitung perlokasi/ objek sita. Untuk sita bantuandelegasidisesuaikan dengan biaya yang ditentu kan oleh Pengadi lan Negeri setempat

Jum lah m in im u m p an jar Rp. 1 .9 8 1 .0 0 0 ,- + B iaya P aggilan S esu a i

d en g a n R adius

V P em er ik sa a n S e te m p a t /

P en in jau a n L a p a n g a n :1. Pemberitahuan * 2X * - Untuk biaya jurusita

ke kantorlurah, BPN, Penggugat,

2. Biaya PS: TergugatRadius 1 Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-Radius 2 Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- - Sewa kendaraan/Radius 3 Rp. 1.500.000,- lXperhari Rp. 1.500.000,- rental untukRadius 4 Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- penumpang/Radius 5 Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,- petugasRadius 6 Rp. 3.000.000,- Rp. 3.000.000,-

* Untuk biayapanggilan/ pemberitahuan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relaas

Catatan:Biaya baru disatukan dengan panjar biaya proses

Jum lah B iaya B iaya PS d a n b ia y a p em b e r ita h u a n

se su a i d en g a n R adius

VI U paya H ukum B a n d in g :1. Pendaftaran Rp. 50.000,- IX Rp. 50.000,- - Setor kas Negara2. Biaya Banding Rp. 150.000,- IX Rp. 150.000,- - Setor ke Pengadilan

Tinggi3. Akta Banding Rp. 5.000,- IX Rp. 5.000,- - Setor kas Negara4. Pemberitahuan * IX * - Biaya jurusita

Banding * IX * - Biaya Jurusita5. Penyampaian Memori * IX * - Biaya Jurusita

Banding * 2X * - Biaya Jurusita6. Kontra Memori

banding7. Pemberitahuan Rp. 50.000,- IX Rp. 50.000,- - Setor ke kas Negara

Inzage/ pemerik saan Rp. 100.000,- IX Rp. 100.000,- - Biaya jilid dan fotoberkas copy

8. Lain-lain: - Pengiriman melaluia. ATK dan * IX * pos

Pemberkasanb. Ongkos kirim pos * Untuk biaya

panggilan/pemberitahuanputusan

9. Pemberitahuan Putusan diperhitungkanBanding dengan radius dan

jumlah para pihak dalam bentuk Relaas

Catatan:Untuk biaya pemberita huan melalui delegasi Pengadilan Negeri lain, disesuaikan dengan biaya yang telah ditetapkan/ ditagihkan oleh Pengadilan Negeri setempat

Biaya Rp. 3 5 5 .0 0 0 ,- B iaya p em b er ita h u a n


VI U paya H ukum K a s a s i:1. Pendaftaran Rp. 50.000,- IX Rp. 50.000,- - Setor ke kas Negara2. Biaya Kasasi Rp. 500.000,- IX Rp. 500.000,- - Setor ke Mahkamah

Agung3. Akta Kasasi Rp. 5.000,- IX Rp. 5.000,- - Setor ke kas Negara4. Pemberitahuan Kasasi * IX * - Biaya Jurusita5. Penyampaian memori * IX * - Biaya jurusita

Kasasi * IX * - Biaya jurusita6. Penyampaian Kontra

Memori Kasasi7. Lain-lain: Rp. 50.000,- IX Rp. 50.000,- - Biaya ATK dan jilid

c. ATKdan Rp. 100.000,- IX Rp. 100.000,- - Biaya kirim melaluiPemberkasan * 2X * pos

d. Ongkos kirim pos - Biaya Jurusita8. Pemberitahuan

Putusan Kasasi * Untuk biayapanggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentukRelaas

Catatan:Untuk biaya pemberita huan melalui delegasi disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan/ ditagihkan oleh Pengadilan Negeri setempat

Jum lah P anjar B iaya R p .7 0 5 .0 0 0 ,- B iaya p em b e r ita h u a n

se s u a i d en g a n R adius

VII U paya H ukum

P en in jau an K em b ali (PK)

Rp. 200.000,- IX Rp. 200.000,- - Setor ke kas Negara

1.2.

3.4.5.

6.

7.

8.

9.

Biaya pendaftaran Biaya PK Akta PKPemberitahuan PK Penyampaian Memori PKPenyampaian KontraMemori PKPemberitahuan/Panggilan PK untuksidang sumpah adanyanovumLain-lain:a. ATK dan

Pemberkasanb. Ongkos kirim

berkas ke Mahkamah Agung

Pemberitahuan Putusan PK

Rp. 2.500.000,- Rp. 5.000,-

Rp.Rp.

100 .0 0 0 ,

1 0 0.0 0 0,

IXIXIXIXIX

2X

IXIX

2X

Rp. 2.500.000,- Rp. 5.000,-

Rp.Rp.

100.000,1 0 0 .0 0 0 ,

- Setor ke MA- Setor ke kas Negara- Biaya Jurusita- Biaya Jurusita- Biaya Jurusita

- Biaya Jurusita

- Biaya ATK dan jilid- Pengiriman melalui

pos

- Biaya Jurusita

* Untuk biaya panggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relaas

Catatan:Untuk biaya pemberita huan melalui delegasi Pengadilan Negeri lain, disesuaikan dengan biaya yang telah ditetapkan/ ditagihkan oleh Pengadilan Negeri setempat

Jum lah Rp. 2 .9 0 5 .0 0 0 ,- B iaya p em b e r ita h u a n

IX EKSEKUSI (P erk ara

B H T /G rose A k ta / Hak

T a n g g u n g a n / P en go

s o n g a n :

A .T ahap 1: A n m an in g

1. Hak-Hak Rp. 25.000,- IX Rp. 25.000,- - Setor ke kas NegaraKepaniteraan Rp. 5.000,- IX Rp. 5.000,- - Setor ke kas Negara- Penetapan/Anma Rp. 6.000,- IX Rp. 6.000,- - Pembelian materai

ning Rp. 50.000,- IX Rp. 50.000,- - Pengelola biaya- Hak redaksi- Materai * IX *

proses

2. ATK * 2X * - Jurusita3. Panggilan Anmaning - Jurusita

- Pemohon- Termohon * Untuk biaya

panggilan/pemberitahuandiperhitungkan

dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relaas

Jum lah b iaya Rp. 8 6 .0 0 0 ,- B iaya p em b e r ita h u a n se su a i

d en gan R adius

B .T ahap II: S ita E k sek u si

1. Hak-HakKepaniteraan Rp. 25.000,- IX Rp. 25.000,- - Setor ke kas Negara- Penetapan/Anma Rp. 5.000,- IX Rp. 5.000,- - Setor ke kas Negara

ning Rp. 6.000,- IX Rp. 6.000,- - Pembelian materai- Hak redaksi * 3X * - Jurusita- Materai Rp. 300.000,- IX Rp. 300.000,- - Jurusita

2. Pemberitahuan Sita Rp. 200.000,- 2X Rp. 400.000,- - Petugas kelurahan/Eksekusi juru ukur

3. Biaya Pelaksanaan Rp. 200.000,- 2X Rp. 400.000,- - 2 saksi dari JurusitaSita * 3X * - Biaya jurusita ke

4. Biaya petugas kelurahan, BPN, Pemo hon, dan

5. Biaya saksi Berita Rp. 100.000,- 3X Rp. 300.000,- TermohonAcara - Penyampaian BA

6. Biaya penyampaian/ Sita kepemberi tahuan Lurah/BPN/Samsatpelaksanaan sita Rp. 600.000,- IX Rp. 600.000,- untuk barang(Berita Acara Sita) bergerak/ kendraan

7. Biaya Pendaftaran - Rental kendaraanSita/ Berita Acara angkut penumpang

kelokasi perhari

8. Transportasi * Untuk biayapanggilan/ pemberitahuan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentukRelaas

R p .2 .0 3 6 .0 0 0 ,- B iaya p em b e r ita h u a n

Jum lah b ia y a s ita se su a i d en g a n R adius

e k se k u s i

C.Tahap III: E k sek u si

1. Hak-HakKepaniteraan Rp. 25.000,- IX Rp. 25.000,- - Setor ke kas Negara- Penetapan/Anma Rp. 5.000,- IX Rp. 5.000,- - Setor ke kas Negara

ning Rp. 6.000,- IX Rp. 6.000,- - Pembelian materai- Hak redaksi * 3X * - Jurusita- Materai Rp. 200.000,- 2X Rp. 400.000,- - Petugas

2. Pemberitahuan kelurahan/juruEksekusi Rp. 200.000,- 2X Rp. 400.000,- ukur

3. Biaya petugas * 3X * - 2 saksi dari Jurusita- Biaya jurusita ke

4. Biaya saksi kelura5. Biaya penyampaian/ Rp. 1.000.000,- IX Rp. 1.000.000,- han,BPN,Pemohon,

pendaftaran Berita Rp. 3.000.000,- IX Rp. 3.000.000,- dan TermohonAcara Eksekusi - Akomodasi Rakor

6. Biaya Rapat Rp. 600.000,- IX Rp. 600.000,-Koordinasi * *

7. Biaya Pelaksanaan * * - Seluruh PetugasEksekusi

* *dalam pelaksanaan eksekusi

8. Transportasi * * - Rental kendaraan9. Sewa Alat angkut penumpang10. Sewa tempat kelokasi perhari

penitipan barang- barang tereksekusi

11. Biaya lelang * Dibayar langsung12. Biaya Apresure oleh Pemohon

kepada pihak terkait

Jum lah b ia y a e k se k u s i R p .5 .4 3 6 .0 0 0 ,- B iaya p em b e r ita h u a n


X L elang

1. Penjualan di muka Rp. 25.000,- IX Rp. 25.000,- - Setor ke kas Negaraumum/ lelang atas perintah Pengadilan. Rp. 6.000,- IX Rp. 6.000,- - Setor ke kas Negara

2. Materai Penetapan Rp. 100.000,- 3X Rp. 300.000,- - Pendaftaran lelangKPN Rp. 2.500.000,- 2X Rp. 5.000.000,- - Biaya iklan

3. Biaya Pendaftaran(SKPT) BPN * * * ♦Untuk biaya

4. Biaya iklan / panggilan/Pengumuman Lelang pemberitahuan

5. Biaya Pemberitahuan diperhitungkanlelang

Rp. 2.500.000,- IX Rp. 2.500.000,-

dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relaas

* * *

6. Biaya Pelaksanaan * Biaya-Biaya lelangLelang sesuai dengan

biaya-biaya yang7. Panggilan Para pihak ditetapkan/

sesuai Radius ditagihkan oleh kantor lelang

Jum lah b iaya Rp. 7 .8 3 1 .0 0 0 ,- B iaya p em b e r ita h u a n


XI S o m a s i:1. Hak-Hak Kepaniteraan

- Penetapan/Somasi Rp. 25.000,- IX Rp. 25.000,- - Setor ke kas Negara- Hak redaksi Rp. 5.000,- IX Rp. 5.000,- - Setor ke kas Negara- Materai Rp. 6.000,- IX Rp. 6.000,- - Pembelian materai

2. ATK Rp. 50.000,- IX Rp. 50.000,- - Pengelola biaya3. Panggilan Somasi proses

- Pemohon * IX *- Termohon * 3X * - Jurusita

- Jurusita

♦ Untuk biayapanggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentukRelaas

Jum lah b iaya Rp. 8 6 .0 0 0 ,- B iaya p em b e r ita h u a n


XII KONSINYASI:- Pendaftaran- Biaya penawaran

a. Jurusitab. Saksi-Saksi

- Pencatatan- ATK- Materai- Biaya Pelaksanaan

- Biaya Penyerahan Salinan BA

- Biaya Panggilan Konsinyasi

Rp. 30.000,-

*Rp. 75.000,- Rp. 5.000,- Rp. 50.000,- Rp. 6.000,- Rp. 500.000,-

*

*

IX

IX

2XsaksiIXIX2XIX

IX

2X

Rp. 30.000,-

*Rp. 150.000,- Rp. 5.000,- Rp. 50.000,- Rp. 12.000,- Rp. 500.000,-

*

*

- Setor ke kas Negara.

- Jurusita.- Saksi-Saksi- Setor ke kas Negara

- Materai- Jurusita

- Jurusita

- Jurusita

* Untuk biaya panggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relaas

Jum lah B iaya Rp. 7 5 7 .0 0 0 ,- B iaya p em b e r ita h u a n

se s u a i d en g a n R adius

Catatan :Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Permohonan sudah menggunakan fasilitas-fasilitas E-SKUM di Meja Informasi untuk menentukan kepastian besaran panjar / radius perkara;

GEDUNG&

BANGUNAN

*■*!

1=00/ 3=40

DOUJO Dvotif

| ntun nonoh

H S f l T f lm m

p̂ imm» 4 G

M E J A P E N D A F T A R A N S ID A N G

A N T R IA N P T S P

PENGADILAN NEGERI «UNGAILIAT KELAS I ■

imh Tk i INIK llM ll''pi nc ; ADUAN Nh(»i-.RI | j j |

SUNGAI UAT

P D S B A N K U M S PO LIK L IN IK

h’

pengadilan negeri sungailiat kelas ib

Documents