laporan praktik pengalaman lapangan jurusan...

LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

PENGELOLAAN DANA BUMDES BANYURIPAN UNTUK

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KATES

KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Oleh

AHMAD SHOLIKIN

NIM. 12402173374

Dosen Pembimbing Lapangan

DR. HJ. CHUSNUL CHOTIMAH M.AG

NIP/NIDN. 197512112002122001

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

IAIN TULUNGAGUNG

2020

ii

PERSETUJUAN/PENGESAHAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung ini telah di setujui dan

disahkan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 31 Agustus 2020

Di : Tulungagung

Judul Laporan :Pengelolaan Dana Bumdes Banyuripan Untuk Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten

Tulungagung.

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Lapangan

( Dr. Hj. Chusnul Chotimah, M.Ag)

NIP/NIDN. 197512112002122001

Mengesahkan

a.n Dekan

Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

( Siswahyudianto, M.M)

NIP/NIDN.2015068402

iii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) selama kurang lebih 1 bulan yakni mulai

tanggal 01 sampai 31 Agustus 2020 dengan lancar.

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini telah disusun dengan

maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat

memperlancar pembuatan laporan ini. Melalui laporan ini penulis mengucapkan

terima kasih kepada :

1. Dr. Maftukhin, M.Ag selaku rektor IAIN Tulungagung

2. Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Tulungagung

3. Dr. Hj. Chusnul Chotimah M.Ag selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah

membimbing mahasiswa selama PPL.

4. Reni Prastiwi selaku pimpinan BUMDes Banyuripan.

5. Seluruh staf yang berada di BUMDes Banyuripan.

6. Kedua orang tua, adik dan sahabat atas do’a dan dukungannya serta motivasi yang

diberikan kepada saya.

Terlepas dari itu semua, kami menyadari sepeuhnya bahwa masih ada

kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu

dengan tangan terbuka menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami

dapat memperbaiki laporan ini.

Akhir kata, penulis berharap laporan pertanggung jawaban ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak.

Tulungagung, 31 Agustus 2020

iv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN................................................................................. ii

KATA PENGANTAR.............................................................................................. iii

DAFTAR ISI............................................................................................................. iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Dasar

Pemikiran...............................................................................................1

B. Tujuan dan

Kegunaan......................................................................................2

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik.........................................................3

BAB II : PELAKSANAAN PRAKTIK

A. Profil Lembaga................................................................................................4

B. Pelaksanaan Praktik........................................................................................6

C. Permasalahan di Lapangan.............................................................................7

D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik...........................................7

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kajian Teori....................................................................................................8

B. Analisis Terhadap Temuan Studi..................................................................16

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan....................................................................................................18

B. Saran..............................................................................................................19

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

• Berita Acara Harian Individual

v

• Form Bukti Konsultasi dengan DPL

• Dokumentasi

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Desa sebagai pemerintah yang secara langsung dan riil menyentuh

kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Jika desa mampu secara mandiri

menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu mensejahterakan

warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya. Desa merupakan basis

sistem kemasyarakatan bangsa yang kokoh untuk mengembangkan sistem politik,

sosial, budaya, ekonomi, dan hankam. Dalam rangka mengakomodasi potensi

desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, melalui UU No. 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa

memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan

perekonomian lokal.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh

pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil

yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling

dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat

daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan

mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di

pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap

bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa

mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya

kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan

dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh

karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu

menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui

2

pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa

yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan

dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan

ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes

sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan

untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-

kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha

yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa.

Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang

sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang

berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa. Melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMDes pula,

diharapkan mampu menjadi sentra pemberdayaan masyarakat yang ada dipedesaan

dengan jenis pelayanan yang ada.

B. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan dari laporan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana Bumdes di desa kates ke

kauman dilihat dari aspek administrasi, personal (petugas),evaluasi dan

pengawasan, serta pemanfaatan hasil dan pelayanan yang diberikan.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengeloaan dana bumdes di desa kates

untuk kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa manfaat atau kegunaan pelaksanaan praktik pengalaman lapangan

(PPL) adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

a. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang

diperoleh di bangku perkuliahan.

3

b. Memperluas wawasan ilmu dalam rangka pembentukan keahlian di

lembaga-lembaga bagi peserta praktik kerja lapangan.

c. Memberikan gambaran umum tentang kinerja di lembaga-lembaga

baik fungsi, tugas, dan tanggungjawab untuk masing-masing sistem

didalamnya.

2. Bagi Universitas

a. Terjalin kerjasama “bilateral” antara universitas Tulungagung dengan

instansi pemerintah

b. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui

pengalaman magang kerja.

3. Bagi Perusahaan atau Instansi Pemerintah

a. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan lembaga atau

instansi pemerintah sehingga instansi tersebut lebih dikenal oleh

kalangan akademis.

b. Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa-

mahasiswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan.

c. Instansi akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa

yang melaksanakan praktek kerja lapangan.

C. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan salah satu bentuk

kegiatan yang dilaksanakan pada semester Ganjil (awal semester VII) pada masa

pandemi covid-19, maka dari itu PPL dilaksanaka dengan sistem daring melalui

kegiatan dalam bentuk observasi.

Waktu : Tanggal 01 sampai 31 Agustus 2020

Tempat : BUMDes Banyuripan

Alamat : Rt/Rw 03/01, Dsn Sendung, Ds. Kates, Kauman, Tulungagung.

4

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK

A. Profil Lembaga

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa

yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai

lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain

itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada

kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan

sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan

melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Bumdes banyuripan resmi berdiri pada tanggal 10 februari 2017 sebagai

lembaga milik desa yang bertujuan untuk menawarkan kemudahan berbelanja

kebutuhan pokok serta produk lainnya. Selain lengkap bumdes juga

mengutamakan pelayanan konsumen, kenyamanan, dan harga yang relatif murah

dengan kualitas terjamin.

Bumdes banyuripan menyediakan berbagai macam produk pilihan dengan

kualitas terbaik. Produk dari bumdes sendiri tidak hanya menyediakan bahan

pokok, namun juga menyediakan seperti: alat kantor, alat tulis, layanan fotokopi

makanan ringan dan juga menyediakan tempat nongkrong bagi pemuda desa kates

serta layanan free wifi.

Bumdes banyuripan terus berupaya untuk meningkatkan segala

kebutuhan masyarakat agar pendistribusian dan pendapatan dari bumdes sendiri

segera berputar cepat dalam masalah keuangan sehingga laba yang dihasilkan

dapat dijadikan pendapat asli desa dan digunakan untuk pembangunan lainnya.

5

1. Letak Geografis

Letak Bumdes Banyuripan berada di timur balai desa kates. Letaknya berada di

RT/RW 03/01, Dusun Sendung, Desa Kates, Kecamatan Kauman, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur.

2. Struktur Bumdes Banyuripan

BUMDES BANYURIPAN

KOMISARIS : KEPALA DESA

PENGAWAS 1 : IMAM KAMBALI

PENGAWAS 11 : ENIK ISNAWATI

PENGAWAS 111 : NURUL MASLIKAH S.Pd.1

KETUA : RENI PRASTIWI

SEKRETARIS : IRFAN MUARIF

BENDAHARA : TIYAS ADE LINA S.E

Komisaris

kepala desa

Ketua

Unit usaha

Unit usaha

Pengawas

Bendahara

Unit usaha

Sekretaris

6

B. Pelaksanaan Praktik

Pada kesempatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada tahun ini

khususnya di masa pandemi covid-19 seperti ini, PPL hanya dilaksanakan di

lembaga yang ada di desa masing-masing. Maka dari itu saya melaksanakan PPL

di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Banyuripan Desa Kates.

Adapun pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilaksanakan

di BUMDes Banyuripan yang beralamat di Dusun Sendung, Desa Kates,

Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Pelaksanaan PPL berlangsung

mulai tanggal 01 sampai 31 Agustus 2020.

Dalam melaksanakan PPL kami dituntut untuk selalu aktif dalam

praktiknya akan tetapi tetap berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku di

tempat lembaga. Selama PPL di BUMDes saya banyak mendapatkan banyak

pembelajaran yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya apalagi di masa

pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Baik yang saya amati atau tanya jawab

langsung dengan pimpinan maupun dengan pengelola BUMDes. Semua yang telah

saya pelajari selama berada dibangku kuliah berbeda jauh dengan praktiknya

secara langsung terjun ke dalam lingkungan masyarakat setempat. Memahami

secara umum bagian-bagian yang ada dalam lembaga usaha ini serta tugas-tugas

tiap bagian. di Bumdes Banyuripan desa Kates Kecamatan Kauman, penulis

memilih untuk fokus pada diseminasi informasi pengelolaan keuangan di

lingkungan instansi pemerintah selain itu tugas yang saya lakukan selama PPL di

BUMDes adalah :

a. Observasi di tempat PPL.

b. Melakukan wawancara kepada pimpinan Bumdes.

c. Melakukan survey di Bumdes.

d. Mencari dan mencatat data-data.

e. Sesekali dimintai untuk membuatkan absensi karyawan.

7

C. Permasalahan Di Lapangan

Suatu kegiatan baik individu, kelompok, bahkan lembaga/instansi/organisasi

tidak akan luput dari yang namanya masalah. Dikarenakan dengan adanya

masalah tersebut akan dapat memberikan pelajaran bagi yang bersangkutan untuk

mengevaluasi menjadi lebih baik kedepannya. Begitu juga di bumdes banyuripan

desa kates.

Berdasarkan hasil identifikasi selama melakukan praktik pengalaman

lapangan permasalahan yang ada di BUMDes Banyuripan adalah pentingnya

partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dan pembangunan desa dalam

pengelolaan bumdes. Sejumlah faktor turut berperan seperti faktor sosial ekonomi

untuk tingkat pemahaman masyarakat terhadap keberadaan bumdes, faktor

kepemimpinan daerah untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam

struktur kelembagaan. Dengan adanya permasalahan diatas, maka penulis tertarik

untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “pengelolaan dana

bumdes banyuripan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Tanggapan Dari Pihak Lembaga Tempat Praktik

Tanggapan dari pihak bumdes banyuripan mengenai permasalahan yang

dikeluhkan diatas, pihak bumdes harus melakukan inovasi dan menyiapkan

strategi, langkah maupun cara untuk mengembalikan perputaran keuangan dana

bumdes dengan cepat sehingga nantinya akan memberikan dampak bagi bumdes

banyuripan itu sendiri. Untuk melakukan aksi inovasi dan strategi bumdes

banyuripan harus bertindak misalkan promosi langsung kepada masyarakat dalam

satu rumah ke rumah lainnya, kemudian memberi wawasan tentang keunikan

bumdes dari pada kios milik lainnya. Serta melakukan evaluasi setiap periode

tertentu.

8

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

1. Desa

a. Definisi Desa UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan

desa adat atau yang disebut dengan nama lain1, selanjutnya disebut desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Kewenangan Desa Permendesa No. 1 Tahun 2015 menjelaskan

kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa yang meliputi

kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa2, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa berdasarkan prakara masyarakat, hak asal usul dan adat

istiadat desa.

c. Pemerintahan Desa Pemerintah desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat

desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai penjelasan

UU No. 6 Tahun 2014 kepala desa merupakan kepala pemerintahan yang

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang

disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya

sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat san

sebagai pemimpin masyarakat.

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa

9

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Badan

Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna

mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan menurut Badriyadi

mengemukakan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar

perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (sosial institution)

dan komersial (commercial institution) yang berpihak pada kepentingan

masyrakat serta mencari keuntungan3. Pendirian BUMDes dimaksudkan

sebagai wadah bagi masyarakat dalam seluruh kegiatan di bidang ekonomi

dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerja sama antar desa.

Tujuan pendirian BUMDes seperti yang dijelaskan dalam UU No.6 Tahun

2014 adalah :4

a. Meningkatkan perekonomian desa.

b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.

c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi

Desa.

d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dengan pihak

ketiga.

e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan

layanan umum warga.

f. Membuka lapangan kerja.

3 Erwin Setyadi, Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa,( Jakarta:PT Grasindo,2019),

hlm.65

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

10

g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan

umum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

3. Keuangan Desa

Salah satu hal terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan dan

pembangunan desa adalah keuangan desa. Pemerintah desa diharapkan dapat

mengelola keuangan desa dengan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan

permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa. Pengelolaan 12 keuangan desa

yang efektif dan efisien akan menunjang peningkatan pembangunan

perekonomian desa Menurut Widjaja dalam Buku Pemerintahan Desa dan

Administrasi Desa keuangan desa adalah pengurusan keuangan desa yang

dilakukan oleh pemerintah desa yang dipertanggunjawabkan pelaksana

kepada desa berkewajiban melakukan keuangan secara teratur dan sesuai

dengan perencanaan5. Menurut Nurcholis bahwa keuangan desa adalah semua

hak dan kewajiban dalam rangka penyelengaraan pemerintah desa yang dapat

dinilai dengan uang, termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Keuangan BUMDes, pada tahap awal pendirian BUMDes, akan banyak

pertanyaan mengenai dari mana modal BUMDes didapatkan. berikut adalah

pemaparan tentang modal BUMDes menurut Peraturan Pemerintah (PP) no. 43

Tahun 2014 Pasal 135.6

a. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa

b. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak

terbagi atas saham.

5 Widjaja,Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,

1996),hlm.135

6 Peraturan Perundang-Undangan(PP) Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 135 tentang Modal BUMDes

11

c. Modal BUMDes terdiri atas:

1. Penyertaan modal Desa; dan

2. Penyertaan modal masyarakat Desa

d. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal

dari APB Desa dan sumber lainnya.

e. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dapat bersumber dari:

1. Dana segar

2. Bantuan pemerintah

3. Bantuan pemerintah daerah

4. Asset dana yang diserahkan kepada APB Desa

f. Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDes sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme

APB Desa.

4. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes yakni7:

a. Bisnis Sosial/ Serving

Melakukan pelayanaan pada warga sehingga warga mendapatkan

manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDES tidak

menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum,

pengolahan sampah dan sebagainya.

b. Keuangan/ Banking

BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga

mendapakan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah

mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak

berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha

7 Benny Rojeston Marnaek N, Penerapan dan Pengembangan BUMDes,(Sumatra Barat: CV Insan

Cendekia Mandiri, 2020),hlm.19

12

milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha in juga bisa menyelamatkan

nasib warga dari cengkeraman renternir yang selama ini berkeliaran di desa-

desa.

c. Bisnis Penyewaan/ Renting

Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga

mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.8

d. Lembaga Perantara/ Brokering

BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga

pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi

komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang

besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.

e. Perdagangan/ Trading

BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang

dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara

perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di

desa nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan

bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan

tangakapan mereka ketika melaut.

f. Usaha Bersama/ Holding

BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melihatkan banyak

usaha di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses

seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang

dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

8 Ibid..,hlm.21

13

g. Kontraktor/ Contracting

Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti

pelaksana proyek desa, permasok berbagai bahan pada proyek desa.

5. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 20149 merupakan

semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam

satu tahun anggaran yang ridak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa

berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa dalam

menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa

termasuk juga hasil BUMDes, tanah kas desa. Menurut sumber pendapatan asli

desa berasal dari :

a. Hasil usaha.

b. Hasil aset.

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong.

d. Lain-lain pendapatan desa.

Pendapatan lain lain menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 terdiri atas :

1. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Sedangkan

lain-lain pendapatan desa yang sah adalah hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan

bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

6. Aset

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

14

Pengertian aset menurut Siregar adalah barang atau sesuatu barang yang

memiliki nilai ekonomi (economi value), nilai komersial (commercial value)10,

atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau

individu. Bagi pemerintah daerah aset daerah merupakan sumberdaya yang sangat

penting sebagai penopang pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu pemerintah

daerah harus dapat melakukan manajemen aset secara baik supaya pengelolaan

aset dapat dilakukan secara maksimal. Sumber aset daerah menurut (Aira 2014)

yaitu :

1. Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD adalah merupakan output

dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggran. 14

2. Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD adalah aset tidak

diperoleh dari realisasi anggaran melainkan pemda menerima aset dari pihak

lain, seperti lembaga donor dan masyarakat. Pengelolaan aset daerah di atur

dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Milik Daerah. Lingkup pengelolaan meliputi :

a. Perencanaan kebutuhan dan pengangaran.

b. Pengadaan.

c. Penggunaan.

d. pemanfaatan.

e. Pengamatan dan pemeliharaan.

f. Penilaian.

g. Penghapusan.

h. Pemindahtanganan.

i. Penatausahaan.

j. Pembinaan pengawasan dan pengendalian.

10 Bambang Pamungkas,Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Desa,(Bogor:Kesatuan

Press,2013),hlm.138

15

B. Analisis Terhadap Temuan Studi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Banyuripan sangat berperan

penting Sebagai lembaga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan

kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain sebagai salah satu sumber

kegiatan ekonomi desa11.

Dengan adanya BUMDes Banyuripan desa Kates menjadi desa yang

lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi

mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak

pelak di dalam praktek, beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses

pembentukannya. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan dari pendiriam

BUMDes, maka dijelaskan Pemerintah Kota/Kabupaten perlu menetapkan

tentang peraturan daerah (PERDA) yang berkaitan tentang tata cara

pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kedua, kendala yang dialami oleh BUMDes Banyuripan sebagaimana

telah di tuturkan kepada pimpinan pengelola BUMDes bahwa dalam sumber

keuangan yang diturunkan pemerintah desa cukup banyak untuk dijadikan

modal usaha dalam pengembangan BUMDes, akan tetapi dalam

penegmbalian modal usaha yang telah digunakan dalam pembangunan kios,

pembelian produk dan lainnya masih cukup lambat karena dalam hal ini

BUMDes Banyuripan masih dalam tahap merintis sehingga pengelolaan lebih

fokus dalam pengembalian modal usaha.

11 Ngesti D.Prasetyo, Sistem Pemerintah Desa, Makalah 2006.

16

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian dilapangan, maka peneliti menyimpulkan

Peran BUMDes terhadap perekonomian masyarakat desa di Desa Kates

Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

1. Pengelolaan BUMDes yang dapat semakin memperkokoh peran partisipasi

masyarakat bukanlah hal yang mudah dicapai. Faktor yang mencapainya

adalah sosial ekonomi, hal ini mencakup pentingnya pemahaman dan sikap

masyarakat terhadap keberadaan bumdes untuk meningkatkan kesejahteraan.

2. Peran kepemimpinan daerah untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat

dalam struktur kelembagaan BUMDes. Serta sumber daya ekonomi lokal

yang diajdikan sebagai landasan pembentukan BUMDes

3. BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga

mendapakan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah

mungkin.

B. SARAN

Berdasarkan hasil peneliti yang diperoleh maka peneliti dapat saran sebagai

berikut :

1. Kepada Kepala Desa

Kepala desa memiliki peran penting dan kuat serta memiliki cukup

kekuasaan untuk mengatur masyarakat dengan dibantu oleh segenap perangkat

desa. Untuk itu kepala desa mempunyai peran penting untuk menghimbau

masyarakat dan juga anggota BUMDes untuk menggunakan badan usaha

tersebut sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku dan kejujuran serta

menggunkannya dengan sebaik-baiknya demi kemajuan desa kates ini.

17

Daripada itulah selaku kepala desa harus bersikap lebih bijaksana dan bisa

menjadi panutan dari masyarakat, sehingga semua yang diharapkan bisa

terlaksana dan tercapai dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Kepada Pengurus BUMDes Banyuripan

Kepada para pengurus BUMDes dari berbagai kalangan hendaknya

selalu memberikan dan berinovasi dalam mengembangkan BUMDes

Banyuripan tersebut demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan

selalu saling memberikan dorongan, masukan, arahan satu sama lain untuk

berbuat baik, jujur, dan semangat menjalankan tugasnya, serta menghimbau

agar lebih giat, rajin, dan tertib dalam bekerja. Hal yang sangat penting adalah

kompak dalam mengembangkan usaha yang ada di BUMDes untuk mencapai

perekonomian desa yang lebih baik dan maju. dengan system keuntungan bagi

hasil dengan masyarakat sehingga semua tidak terbebani dan saling terbantu.

3. Kepada Anggota Masyarakat

Dengan adanya BUMDes Banyuripan ini, masyarakat bisa belajar

bagaimana kerjasama bersama untuk saling menguntungkan dan tetap

kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Sebagai masyarakat yang mandiri, harus bisa

membuktikan bahwa usaha dari pemerintah tidak sia-sia untuk mendirikan

BUMDES ini sebagai upaya untuk menigkatkan perekonomian masyarakat.

Sehingga kita bekerja sama untuk saling menguntungkan dalam kehidupan

sehari-hari.

4. Kepada Peneliti

Bagi peneliti yang akan datang (bila ada) disarankan untuk meneliti dalam

pelaksanaan, peraan, dan upaya BUMDes yang belum terlaksana maksimal.

Seperti pariwisata di waduk Kates, progam peminjaman modal untuk usaha

yang terstruktur. Supaya kita dapat mengetahui berbagai progam yang

dikonsep oleh BUMDes Banyuripan namun masih belum terlaksana. Buatlah

perencanaan yang lebih sistematis agar lebih bisa memudahkan dalam kegiatan

dan pelaksanaannya. Buatlah model-model penelitian yang lain yang lebih

18

baru dan sesuai dengan tema dan tujuan, sehingga dari perubahan kegiatan

penelitian jugaakan menghasilkan penelitian yang lebih baik dari yang

dilakukan sebelumnya.

19

DAFTAR PUSTAKA

A.W Widjaja, 1996, Pemerintah Desa Dan Administrasi Desa Menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 (sebuah tinjauan), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Marnaek Benny Rojeston N, 2020,Penerapan dan Pengembangan BUMDes,Sumatra

Barat, CV Insan Cendekia Mandiri

Setyadi Erwin , 2019, Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa, Jakarta,

PT Grasindo

D.Prasetyo Ngesti, 2006, Sistem Pemerintah Desa, Makalah

Peraturan perUndang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kewenangan

Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa

Peraturan Perundang-Undangan(PP) Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 135 tentang Desa

20

BERITA ACARA HARIAN

PPL JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG

GELOMBANG II TAHUN 2020

Pada tanggal 01 sampai tanggal 31 Agustus 2020, bertempat di Lembaga

“Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Banyuripan”, telah dilaksanakan PPL Jurusan

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung gelombang

II Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Ahmad Sholikin

NIM : 12402173374

Jurusan : Ekonomi Syariah

NO Hari/Tanggal Pukul Kegiatan

1 Sabtu, 01 Agustus 2020 10.00

WIB

Hari ini saya memulai untuk

melaksanakan kegiatan PPL dengan

menghubungi pimpinan BUMDes

terlebih dahulu.

2 Minggu, 02 Agustus 2020 10.00

WIB

Setelah menghubungi pimpinan

BUMDes saya melakukan pertemuan

kepada pemimpin BUMDes di kios

BUMDes.

3 Senin, 03 Agustus 2020 10.00

WIB

Hari ini saya diajak oleh pimpinan

BUMDes untuk melihat produk

BUMDes

4 Selasa, 04 Agustus 2020 09.00

WIB

Hari ini saya melakukan survey di

tempat BUMDes.

21

5 Rabu, 05 Agustus 2020 19.30

WIB

Hari ini saya melihat pendalaman

materi PPL Gelombang II 2020 di

media sosial youtube.

6 Kamis, 06 Agustus 2020 14.00

WIB

Hari ini saya memahami pendalaman

materi PPL Gelombang II 2020

sebagai bahan untuk resume dan

review.

7 Jumat, 07 Agustus 2020 20.30

WIB

Hari ini saya meresum dan mereview

mengenai pendalaman materi PPL

yang ada di youtube.

8 Sabtu, 08 Agustus 2020 09.00

WIB

Hari ini saya datang ke BUMDes

untuk mengamati perbukuan dan

kinerja pengurus BUMDes.


WIB

Hari ini saya meminta izin kepada

pimpinan BUMDes guna untuk

mengamati dan memahami unit-unit

yang ada dalam lembaga ini serta

tugas-tugas dari masing-masing

petugas.

10 Senin, 10 Agustus 2020 10.00

WIB

Hari ini saya datang ke BUMDes

untuk melihat dan mengamati

langsung proses kerja semua

pengelola.


WIB

Setelah beberapa hari melakukan

observasi serta melakukan survey

maka saya mencatat hasil temuan

sebagai bahan laporan dan

mengkomunikasikan dengan

22

pemimpin BUMDes tersebut.

12 Rabu, 12 Agustus 2020 10.00

WIB

Hari ini saya datang ke lembaga

untuk melihat tentang manajemen

suatu usaha yang dijalankan disini.

13 Kamis, 13 Agustus 2020 17.00

WIB

Hari ini saya mencatat temuan hasil

pengamatan manajemen lembaga

tersebut.

14 Jumat, 14 Agustus 2020 10.00

WIB

Hari ini saya melakukan observasi

mengenai produk-produk apa saja

yang telah dijual dan di produksi di

lembaga ini.

15 Sabtu, 15 Agustus 2020 19.00

WIB

Hari ini saya melihat contoh-contoh

laporan PPL terdahulu agar bisa

menjadi acuan dalam mengerjakan

laporan akhir PPL melalui blog

Laboratorium FEBI.


WIB

Hari ini saya kembali untuk melihat

media sosial khususya youtube yang

telah disampaikan oleh Dosen yaitu

mengenai tentang cara membuat judul

yang unik dan menantang.

17 Senin, 17 Agustus 2020 17.30

WIB

Hari ini saya membuat judul laporan

PPL sebagai dasar utama penentuan

proses pembuatan laporan.


WIB

Saya kembali ke BUMDes untuk

menanyakan atau wawancara kepada

pemilik usaha tentang masalah yang

dihadapi oleh BUMDes.

23

19 Rabu, 19 Agustus 2020 18.30

WIB

Saya mengonsultasikan judul laporan

akhir PPL kepada DPL via daring.

20 Kamis, 20 Agustus 2020 11.00

WIB

Setelah judul yang saya ajukan dan

langsung di acc oleh DPL, hari ini

mencoba untuk mulai mengerjakan

laporan bagian utama.

21 Jumat, 21 Agustus 2020 18.00

WIB

Hari ini saya mengkonsultasikan

rumusan masalah atau perumusan

masalah yang ada pada lembaga

tersebut yang berkaitan dengan judul

laporan PPL.

22 Sabtu, 22 Agustus 2020 09.00

WIB

Hari ini saya mulai mengerjakan

laporan PPL bagian dasar pemikiran,

tujuan dan kegiatan, serta waktu dan

tempat pelaksanaan PPL.


WIB

Hari ini saya datang ke tempat

lembaga BUMDes untuk menanyakan

profil dari lembaga ini kepada

pemilik usaha.

24 Senin, 24 Agustus 2020 10.30

WIB

Saya melakukan wawancara kembali

kepada pemimpin BUMDes untuk

menanyakan apakah ada

permasalahan yang timbul lagi atau

tidak.


WIB

Hari ini saya dihubungi kepada

pemimpin BUMDes untuk membantu

mencatat laporan keuangan berupa

bukti-bukti transaksi seperti kwitansi,

24

nots kontan dan lain-lain.

26 Rabu, 26 Agustus 2020 09.00

WIB

Hari ini saya melakukan wawancara

kembali kepada pemilik usaha untuk

menanggapi permasalahan atau

persoalan saat ini.

27 Kamis, 27 Agustus 2020 17.00

WIB

Hari ini saya mencoba membuat

sebuah uraian dalam permasalahan

yang ada dan mencantumkan teori

5W+1H yang dikaitkan dengan teori

ekonomi.

28 Jumat, 28 Agustus 2020 10.00

WIB

Hari ini saya datang kembali ke

tempat PPL untuk melakukan semua

proses dokumentasi.

29 Sabtu, 29 Agustus 2020 09.00

WIB

Hari ini saya mengerjakan semua

bagian laporan yang belum

terselesaikan sebagian bagian dari

sistematika laporan dari bab pertama

hingga bab terakhir.


WIB

Hari ini saya mencoba untuk

mempelajari kembali isi laporan yang

telah saya buat untuk bahan

dokumentasi video yang di upload ke

youtube.

31 Senin, 31 Agustus 2020 15.30

WIB

Hari ini terakhir saya membuat video

presentasi mengenai laporan yang

telah saya buat sebelumnya, dan

mengupload di youtube, serta

mengurusi berkas-berkas atau

25

sebagian laporan yang belum

terpenuhi.

Tulungagung, 31 Agustus 2020

Ahmad Sholikin

NIM. 12402173374

26

BERITA ACARA KONSULTASI

Nama : Ahmad Sholikin

NIM : 12402173374

Jurusan : Ekonomi Syariah

DPL : Dr.Hj. Chusnul Chotimah, M.Ag

Tempat PPL : BUMDes Banyuripan Desa Kates

Judul Laporan :Pengelolaan Dana Bumdes Banyuripan Untuk Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten

Tulungagung.

No. Hal yang dikonsultasikan Catatan DPL Paraf

1. Judul untuk karya ilmiah

sekaligus judul dalam laporan.

Tidak ada catatan judul di acc

2. Konsultasi terkait isi dalam

pembahasan bab 3 karya ilmiah

Sebaiknya, dalam

pembahasan mencakup dalam

masalah dan temuan studi

yang ada pada lembaga PPL

tersebut.

27

Dokumentasi

laporan praktik pengalaman lapangan jurusan...

Documents