“CO-ORIENTASI” KEPALA DESA DAN BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA

SEBONG PEREH KECAMATAN TELUK SEBONG TAHUN 2016

(Studi Pada BUMDes Sebong Pereh)

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

UMI LESTARI

NIM : 130565201081

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2018

“CO-ORIENTASI” KEPALA DESA DAN BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA

SEBONG PEREH KECAMATAN TELUK SEBONG TAHUN 2016

(Studi Pada BUMDes Sebong Pereh)

Umi Lestari, Nazaki, Uly Sophia

E-mail: umilstari@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

A B S T R A K

Salah satu wujud dari peran pemerintah desa dalam mensejahterakan

masyarakat desa yaitu melalui pembangunan.Tujuan dasar dari pembangunan desa

adalah mengurangi dan akhirnya menghapuskan kemiskinan yang

berkepanjangan, sementara tujuan utamanya yaitu meningkatkan taraf hidup

masyarakat untuk menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera.Upaya tersebut

di lakukan oleh Pemerintah Desa Sebong Pereh melalui pendirian BUMDes yang

diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.Namun upaya tersebut

belum dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Sebong Pereh.Komunikasi penting

bagi suatu organisasi karena komunikasi merupakan alat utama untuk dapat

bekerjasama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan atau program yang telah

ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya komunikasi tujuan yang ditetapkan tidak

akan bisa di jalankan dengan sebagaimana mestinya. Sama hal nya dengan proses

pendirian BUMDes di Desa Sebong Pereh. Komunikasi sangat dibutuhkan oleh

Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa dalam

proses pendirian BUMDes melalui musyawarah desa. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui bagaimana “Co-Orientasi” Kepala Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa melalui pendirian BUMDes di

Desa Sebong Pereh Kecamatan Teluk Sebong pada Tahun 2016.Pembahasan

dalam skripsi ini mengacu pada teori Broom, 2005.Metode penelitian yang

digunakan adalah deskriptif kualitatif.Dalam penelitian ini informan berjumlah 12

orang.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan

dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komunikasi

yang terlaksana di dalam pendirian BUMDes belum efektif, masih ada

kekurangan-kekurangan yang sangat berpengaruh terhadap proses pendirian dan

pengelolaan BUMDes Sebong Pereh. Selain faktor komunikasi juga disebabkan

oleh kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tersebut.

Kata Kunci :“Co-Orientasi”, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa

A B S T R A C T

One manifestation of the Government's role in the village community

villagers prosper through development. The basic purpose of development is to

reduce and eventually eliminate the prolonged poverty, while its main purpose,

namely increasing the welfare society to be prosperous and affluent society. The

effort in doing by the Government through the establishment of Village Pereh

Sebong BUMDes which is expected to boost the economy of the community. But

the effort has yet to be felt by villagers Sebong Pereh. Communication is

important to an organization because communication is the main tool to be able

to cooperate in the implementation of various activities or programs that have

been set previously. In the absence of communications goals set will not be on the

run with properly. Same thing with the process of the establishment of the

BUMDes in the village of Sebong Pereh. Communication is urgently needed by

the village chief, Chair of the Consultative Bodies of the village and the villagers

in the process of establishment of BUMDes village in consultation. This research

aims to find out how the "Co-Orientation" the village chief and the Agency's

consultative Village in development through the establishment of the village of

BUMDes in the village of Teluk Sebong Sebong Pereh Sub-district in the year

2016. The discussion in this thesis refers to the theory of Broom, 2005. The

research method used is descriptive qualitative. In this study informants amounted

to 12 people. Engineering data collection performed is observation, interview and

documentation. Based on the results of the study it can be concluded that

communications that were carried out in the establishment of BUMDes has not

been effective, there are still deficiencies are very influential towards the process

of the establishment and management of BUMDes Sebong Pereh. In addition to

the communication factor is also caused by a lack of human resources that are

competent in that field.

Keyword: "Co-Orientation", The Village Head, Village Of Consultative

Bodies

4

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan

Indonesia dikenal pemerintahan

desa. Desa adalah desa dan desa

adat atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan di

hormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Landasan pemikiran

dalam mengenai pemerintahan desa

adalah keanekaragaman, partisipasi,

otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat.Dimana

dalam perkembangannya desa

kemudian tetap dikenal dalam tata

pemerintahan di Indonesia sebagai

tingkat pemerintahan yang paling

rendah dan diatur dalam peraturan

Perundang-undangan.Pemerintahan

desa dibentuk untuk

menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (Syafrudin, H.

Ateng, 2010).

Penyelenggaraan

pemerintahan diselenggarakan oleh

pemerintah desa. Pemerintah desa

sebagaimana dimaksud adalah

kepala desa atau yang disebut

dengan nama lain dan yang dibantu

oleh perangkat desa atau yang

disebut dengan nama lain. Kepala

Desa bertugas menyelenggarakan

Pemerintahan Desa, melaksanakan

Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat

Desa.Kepala desa merupakan

lembaga eksekutif di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) merupakan perwujudan

dari sistem demokrasi, didalam

UUDes mengatakan bahwa BPD

merupakan lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan

yang anggotanya merupakan wakil

penduduk desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan

secara demokratis.Dibentuknya

BPD merupakan hasil dari reformasi

sebagai upaya dari perwujudan

demokrasi di tingkat desa, yaitu

untuk menggali, menampung,

menghimpun dan menyalurkan

aspirasi masyarakat.

Pemerintahan Desa secara

yuridis terdiri atas Kepala Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut Syafrudin, H. Ateng

(2010), kedua institusi pemerintahan

desa ini secara bersama-sama dalam

melakukan tugas dan kewenangan:

1) Membahas dan menyepakati

bersama peraturan desa.

2) Memprakarsai perubahan

status desa menjadi

kelurahan melalui

musyawarah desa.

3) Menetapkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Desa.

4) Menyusun perencanaan

pembangunan desa.

5) Ikut serta membangun

kawasan perdesaan.

6) Ikut serta dalam kebijakan

kerjasama antar desa yang

sifatnya membebani

masyarakat desa

7) BPD berwenang melakukan

pengawasan terhadap

pelaksanaan Perdes dan

Peraturan Kepala Desa.

8) Membahas bersama

pengelolaan kekayaan milik

desa.

Komunikasi merupakan

aktivitas pokok bagi

manusia.Dengan berkomunikasi,

manusia saling berhubungan dalam

kehidupan sehari-harinya, di rumah,

tempat kerja, pasar, masyarakat, dan

dimana pun manusia berada. Tidak

ada manusia yang tidak akan terlibat

dalam komunikasi karena dengan

komunikasilah semua maksud dan

tujuannya dapat di capai. Pentingnya

komunikasi bagi manusia tidaklah

dapat dipungkiri begitu juga halnya

bagi organisasi.Dengan adanya

komunikasi yang baik, suatu

organisasi dapat berjalan dengan

lancar dan berhasil, begitu pula

sebaliknya, kurangnya atau tidak

adanya komunikasi, suatu organisasi

dapat macet dan berantakan.

Memahami hal demikian,

dalam kenyataan yang ada objek

yang akan diamati menunjukkan

bahwa dalam hal komunikasi

Kepala Desa dan Ketua BPD

memperlihatkan gejala komunikasi

yang kurang efektif. Berdasarkan

pengamatan yang dilakukan, Kepala

Desa dan Ketua Badan

Permusyawaratan Desa justru masih

dikatakan kurang dalam hal

komunikasi.Hal ini terlihat pada

pelaksanaan musyawarah desa

pendirian BUMDesa. Didalam

peraturan dijelaskan bahwa

pendirian BUMDes di bahas melalui

musyawarah desa, tetapi justru

adanya ketua yang terpilih tidak

diketahui oleh BPD dan masyarakat

desa. Hal ini memicu kritikan dari

masyarakat bahwasannya pihak desa

tidak demokrasi dan transparan

dalam penetapan ketua BUMDes

secara sepihak oleh Pemerintah

Desa.Kemudian komunikasi yang

tidak efektif antar Kepengurusan

Organisasi Pengelola BUMDes juga

mengakibatkan tidak berjalannya

BUMDes hingga saat ini.

Berdasarkan uraian-uraian

diatas, maka penulis mengangkat

permasalahan ini menjadi penelitian

yang berjudul : “Co-orientasi

Kepala Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam

Pembangunan Desa Sebong Pereh

Kecamatan Teluk Sebong Tahun

2016 (Studi pada BUMDes Sebong

Pereh)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas

maka dapat dirumuskan

permasalahan :

6

Bagaimana Co-Orientasi Kepala

Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa dalam Pembangunan Desa

Sebong Pereh Kecamatan Teluk

Sebong Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari

penelitian ini adalah peneliti ingin

mengetahui Co-orientasi Kepala

Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa dalam Pembangunan Desa

Sebong Pereh Kecamatan Teluk

Sebong Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang

digunakan pada penelitian ini adalah

Deskriptif kualitatif. Menurut

Sugiyono (2005), bahwa “penelitian

deskriptif adalah penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui nilai

variable mandiri, baik satu variable

atau lebih (indevenden) tanpa

membuat perbandingan, atau

menghubungkan antara variable satu

dengan variable lain”. Dengan

menggunakan data kualitatif yang

dinyatakan dalam bentuk kata,

kalimat, dan gambar.

Dengan teknik dan alat

pengumpulan data yakni,

dokumentasi, observasi dan

wawancara yang dilakukan dengan

informan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu upaya

pembangunan desa dimulai dengan

pembangunan sumberdaya dan

keuangan desa agar

penyelenggaraan pemerintahan desa

dapat terwujud secara mandiri.

Terkait dengan pembangunan

sumberdaya dan keuangan desa,

Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa memberikan

peluang pada desa untuk dapat

membangun desa dengan

mendirikan BUMDes, hal ini

bertujuan agar desa dapat menjadi

bagian dari proses pembangunan

nasional. Desa dengan membangun

BUMDes sebagai bagian dari proses

pengelolaan keuangan desa agar

lebih optimal dan memberikan

pemasukan bagi desa.

Di Desa Sebong Pereh

memiliki BUMDes dengan nama

“Sebong Pereh Gemilang”. Hingga

saat ini belum ada usaha yang

dijalankan sehingga penyertaan

modal tersebut menjadi silpa 2 tahun

berjalan.Perlu ada penanganan oleh

Pemerintah desa untuk hal ini agar

BUMDes kedepannya dapat

menghasilkan kemanfaatan untuk

desa dan masyarakat desa.

Co-orientasi merupakan

gagasan bahwa dua orang yang

berorientasi pada sebuah objek

umum (topik, isu keprihatinan,

situasi, gagasan, tujuan, orang lain,

kelompok, dan sebagainya).Ketika

berorientasi bersama pada suatu

masalah, para pelaku komunikasi

mencoba membicarakan makna

yang sesuai terhadap objek

tersebut.Kadang-kadang mereka

berhasil melakukannya, dan kadang-

kadang tidak, dan membutuhkan

interaksi yang besar untuk mencapai

beberapa pemaknaan tertentu.

Meskipun demikian, manusia saling

terhubung alam apa yang Taylor

sebut dengan tritunggal A-B-X.A

adalah orang 1, B adalah orang 2,

dan X adalah masalah bersama atau

objek yang menjadi fokus interaksi

mereka. Didalam penelitian ini

peneliti memposisikan bahwa

tritungal tersebut adalah Kepala

Desa, Ketua BPD, dan yang menjadi

fokus permasalahan yaitu

BUMDesa.

Peneliti menganalisis Co-

orientasi Kepala Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam

permasalahan BUMDesa dengan

menggunakan teori Co-Orientation

oleh Broom. Broom mengatakan

bahwa didalam interaksi antar

individu terhadap suatu isu

memunculkan lima relasi dalam

interaksi. Kemudian dari kelima

relasi tersebut menghasilkan tiga

situasi komunikasi (variabel co-

orientation) yang mewarnai

interaksi antar dua individu terhadap

suatu isu, yaitu Congruen

(Persamaan), Agreement

(Persetujuan), dan

Accuracy(Ketepatan). Berdasarkan

wawancara kepada beberapa

informan, berikut penjelasan hasil

penelitian yang dilakukan :

A. Congruen (persamaan)

Congruen merupakan

tingkatan persamaan persepsi atau

pemikiran dari individu satu dan

individu yang lain tentang suatu

objek. Objek yang dimaksud dalam

konteks penelitian ini adalah

BUMDesa.BUMDesa adalah badan

usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh desa

melalui penyertaan secara langsung

yang berasal dari kekayaan desa

yang dipisahkan guna mengelola

asset, jasa pelayanan, dan usaha

lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat

desa.Badan Usaha Milik Desa ini

juga berguna untuk mengelola aset

dan kekayaan desa agar dapat

didayagunakan sebesar-besarnya

untuk kesejahteraan masyarakat

desa.

Dari hasil wawancara yang

dilakukan bahwa latar belakang dan

tujuan pendirian BUMDesa di Desa

Sebong Pereh yaitu berdasarkan

yang diamanatkan oleh pemerintah

pusat kepada tiap-tiap desa yang ada

di Indonesia.Kemudian untuk Desa

Sebong Pereh dengan adanya

BUMDesa diharapkan memberi

dampak dengan meningkatnya

kesejahteraan masyarakat melalui

perbaikan pelayanan umum,

pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi desa. Tujuan bagi

pemerintah desa yaitu meningkatnya

perekonomian masyarakat,

membuka lapangan kerja untuk

masyarakat, dan dapat

8

mendatangkan Pendapatan Asli

Desa yang dapat dimanfaatkan

untuk pembangunan desa,

pemberdayaan masyarakat desa, dan

pemberian bantuan untuk

masyarakat miskin melalui hibah,

bantuan sosial dan dana bergulir.

Selain itu pendirian

BUMDesa juga merupakan wujud

dari tujuan pembangunan desa di

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

yang tertuang di dalam RPJMDes

dan RKP Desa Sebong

Pereh.Pendirian BUMDes sebagai

upaya menampung seluruh kegiatan

di bidang ekonomi dan pelayanan

umum yang dikelola desa dan

kerjasama antar desa.

B. Agreement (persetujuan)

Persetujuan adalah

persamaan dari segi penilaian

tentang suatu isu/objek yang

menjadi minat bersama.Persetujuan

didapat dengan mengukur

kesesuaian dan ketidaksesuaian

pandangan Kepala Desa dan Ketua

BPD terhadap suatu isu (Broom,

2005). Jika pesetujuan tidak tercapai

atau tingkat persetujuan rendah,

maka akan memunculkan

kesenjangan atau gap. Dengan kata

lain, gap terjadi jika terdapat

perbedaan.

Setelah melihat persepsi

antara Kepala Desa dan Ketua BPD

terhadap BUMDesa, maka dapat

dikatakan bahwa pandangan

keduanya memunculkan persepsi

yang sama. Jika ada persamaan

persepsi yang ada maka

terbentuklah tanggapan

persetujuan.Dalam hal ini maka

keduanya setuju untuk mendirikan

BUMDesa di Desa Sebong Pereh

dengan tujuan untuk mengatasi

persamalahan yang ada.

Didalam Buku 7 Badan

usaha Milik desa, arus prosedural

dan teknokratik pendirian

BUMDesa memerlukan langkah-

langkah pelembagaan BUMDesa

secara partisipatif.Tujuannya,

agenda pendirian BUMDes benar-

benar dengan denyut nadi usaha

ekonomi desa dan demokratisasi

desa.

Pertama, Sosialisasi tentang

BUMDes. Langkah sosialisasi ini

bertujuan agar masyarakat desa dan

kelembagaan desa memahami

tentang apa BUMDes, tujuan

pendirian BUMDes, manfaat

pendirian BUMDes dan lain

sebagainya. Sebelum BUMDes

didirikan seharusnya dilakukan

sosialisasi BUMDes ke masyarakat

sangat diperlukan karena untuk

memberikan penjelasan mengenai

apa itu BUMDes ke masyarakat.

Sehingga hal ini akan mendapatkan

respon yang baik dan dapat menarik

aspirasi dan juga partisipasi dari

masyarakat. Tetapi pada

pelaksanaannya pendirian BUMDes

di Desa Sebong Pereh tidak

melakukan sosialisasi, maka hal ini

menyebabkan partisipasi masyarakat

yang rendah akan pemahaman

BUMDes.

Kedua, Pelaksanaan

Musyawarah Desa. Musyawarah

desa adalah musyawarah antara

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan

oleh BPD untuk menyepakati hal

yang bersifat strategis.Secara

praktik, musyawarah desa

diselenggarakan oleh BPD yang

difasilitasi oleh pemerintah

desa.Salah satu tahapan dalam

musyawarah desa yang penting

adalah rencana pemetaan

aspirasi/kebutuhan masyarakat

tentang BUMDesa oleh BPD.

Desa Sebong Pereh

melaksanakan musyawarah Desa

pertama pada hari Selasa, 02

Agustus 2016 dengan agenda

“Pembentukan Badan Pengawas

BUMDesa”. Pada musyawarah

pemilihan Ketua BUMDesa tidak

sekaligus membahas mengenai

usaha yang akan dijalankan dan

beberapa hal yang telah dijelaskan

di atas.

Untuk menentukan usaha

yang akan dijalankan, semestinya

diadakan terlebih dahulu sosialisasi

dan pemetaan bersama potensi desa

yang bisa dijadikan dan masuk

kepada kriteria jenis usaha

BUMDes. Karena dengan sosialisasi

dapat menarik partisipasi

masyarakat untuk menyalurkan ide

dan inovasinya untuk usaha yang

akan dijalankan oleh BUMDesa.

Namun, dalam hal usaha yang akan

dijalankan di Desa Sebong Pereh,

seluruhnya langsung diberikan

kepada kepengurusan yang ada.

Dalam menentukan usaha yang akan

dijalankan oleh BUMDes, seluruh

tanggungjawab diberikan kepada

Pengurus tanpa campur tangan

Pihak Desa dan BPD tanpa ada

diskusi dan musyawarah.

Kurangnya sosialisasi mengenai

usaha yang akan dijalankan

BUMDes, dan juga tidak adanya

pemetaan mengenai potensi yang

ada di desa yang masuk ke dalam

kriteria usaha BUMDes sehingga

mengakibatkan terjadinya penolakan

proposal berkali-kali sehingga

BUMDes yang sudah terbentuk

selama 2 tahun ini tidak berjalan

sesuai harapan dan tujuan yang

sudah ditetapkan diawal. Selain itu

juga kurangnya komunikasi yang

dikarenakan terdapat konflik antar

pihak yang berkepentingan yang

membuat komunikasi untuk

menyelesaikan permasalahan

BUMDes yang tidak berjalan sulit

diselesaikan.

Kepengurusan dipilih

langsung dalam musyawarah desa,

kemudian susunan kepengurusan

BUMDesa ditetapkan dalam

Keputusan Kepala Desa.Susunan

kepengurusan organisasi pengelolan

BUMDesa terdiri dari penasihat,

pelaksana operasional dan

pengawas.Pada saat itu terjadi

penetapan Ketua BUMDesa secara

sepihak dari pihak desa.Ketua

BUMDesa yang terpilih sendiri

10

tidak diketahui oleh Ketua BPD dan

juga masyarakat.Dalam hal

pendirian BUMDesa yang dilakukan

tidak sesuai prosedur peraturan yang

ada, tidak dilakukan pemilihan

melalui musyawarah yang

demokratis. Hal ini dilatarbelakangi

oleh kurang pemahaman akan aturan

dan kurangnya komunikasi. Ketua

yang terpilih tidak diketahui oleh

Ketua BPD dan masyarakat desa,

bahkan masyarakat desa sendiri juga

ada yang tidak tau apa itu

BUMDesa karena kurangnya

sosialisasi. Melihat hal ini maka

masyarakat meminta untuk

diadakannya pemilihan ulang Ketua

BUMDesa.

Setelah diadakan diskusi

antara pihak desa dan BPD, maka

diadakanlah pemilihan ulang yang

diadakan pada tanggal 06 Agustus

2016 sesuai dengan prosedur yang

telah ditetapkan melalui

musyawarah desa. Pemilihan Ketua

BUMDesa di ikuti oleh partisipasi

masyarakat yang cukup tinggi.

Ketiga, Penetapan Perdes

tentang Pendirian BUMDesa.

Susunan nama pengurus yang telah

dipilih dalam musyawarah desa

dijadikan dasar oleh Kepala Desa

dalam penyusunan surat keputusan

Kepala Desa tentang Susunan

Kepengurusan BUMDesa. Di Desa

Sebong Pereh pendirian BUMDesa

ditetapkan ke dalam Peraturan Desa

Nomor 3 tahun 2016 tentang

Pembentukan Badan Usaha Milik

Desa Sebong Pereh Gemilang.

C. Accuracy (ketepatan)

Variabel terakhir dari Co-

Orientasi yaitu akurasi atau

ketepatan.Dalam hal ini peneliti

menilai dengan seberapa tepat

persetujuan yang dijalankan,

kemudian bagaimana langkah

selanjutnya dan interaksi yang harus

terjalin secara terus menerus melalui

komunikasi.

Berdasarkan wawancara

yang dilakukan bahwa sebenarnya

tujuan yang sudah ditetapkan

tersebut sudah tepat sasaran.Namun

melihat kondisi yang terjadi

dilapangan, pelaksanaannya belum

efektif sesuai tujuan yang

ditetapkan.Melihat hal ini maka

seharusnya perlu dilakukan

pencarian jalan keluar bersama

untuk menjalankan kembali

BUMDes yang sudah dibentuk.

Kepala Desa selaku

penasihat melakukan komunikasi

yang lebih terkait permasalahan

yang dihadapi oleh

BUMDes.Kepala Desa seharusnya

melakukan interaksi melalui

komunikasi secara langsung untuk

menyelesaikan permasalahan

BUMDes sesuai dengan yang telah

dijelaskan didalam Permendes

tentang kewajiban dari

Penasihat.Tetapi yang ditemukan

dalam penelitian ini, hal itu tidak

terjadi.Bahkan komunikasi yang

terjalin antara Kepala Desa dan

Ketua BUMDes hanya melalui

perantara-perantara.Komunikasi

yang terjalin dalam kepengurusan

antara Penasihat dan Pelaksana

Operasional tidak berjalan

maksimal.Tidak ada ketegasan

mengenai pengelolaan BUMDesa

dan bentuk pertanggungjawaban

juga tidak dilaksanakan oleh

kepengurusan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan wawancara

yang dilakukan oleh peneliti dapat

ditarik kesimpulanbahwa didalam

proses pendirian BUMDes

menunjukkan komunikasi yang di

lakukan masih kurang efektif.

Broom mengatakan ada 3 situasi

komunikasi (variabel co-orientation)

yang mewarnai interaksi antar

individu terhadap suatu isu, yaitu :

A. Congruen (Persamaan)

Pada permasalahan yang

dihadapi oleh desa, maka

memunculkan persepsi antara

Kepala Desa dan Ketua BPD untuk

bersama-sama mendirikan BUMDes

dengan tujuan untuk meningkatkan

perekonomian Desa.Hal ini juga

sesuai dengan tujuan Pembangunan

Desa Sebong Pereh di Bidang

Pemberdayaan Masyarakat yang

tertuang di dalam RPJMDes dan

RKP Desa Sebong Pereh. Kemudian

Kepala Desa dan Ketua BPD

sepakat bahwa keduanya memiliki

persepsi yang sama, dan setuju

untuk didirikan BUMDes Sebong

Pereh.

B. Agreement (Persetujuan)

Persetujuan didapatkan

setelah Kepala Desa dan Ketua BPD

setuju bahwa keduanya sepakat

untuk mendirikan BUMDes.Namun

dalam pelaksanaannya, ditemukan

ketidakefektifan komunikasi yang

terjalin antara Kepala Desa dan

Ketua BPD.Hal ini ditandai dengan

awal pendirian BUMDes yang

ditetapkannya Ketua BUMDes oleh

pihak desa tanpa melalui

musyawarah desa.Kemudian usaha

yang dijalankan tidak dibicarakan

secara bersama, lebih kepada

pelimpahan keseluruhan

tanggungjawab kepada

Kepengurusan BUMDes yang

terpilih.Sehingga dapat disimpulkan

bahwa tingkat persetujuan rendah

ditandai dengan terjadinya

perbedaan antar keduanya.

C. Accuracy (Ketepatan)

Variabel ketepatan masih

rendah, hal ini ditandai dengan

dampak dari pendirian BUMDesa

yang belum tepat sasaran dan

kurangnya interaksi melalui

komunikasi secara terus menerus

untuk mengatasi permasalahan dari

persetujuan yang telah ditetapkan

bersama.Komunikasi yang terjadi

kurang efektif dalam mengontrol

pelaksanaan pengelolaan

BUMDesa.Bentuk

pertanggungjawaban juga tidak

dilaksanakan oleh kepengurusan

BUMDesa.

12

B. Saran

1. Perlu di agendakan terlebih

dahulu hal-hal yang akan

dilakukan melalui

persetujuan bersama dari

semua pihak yang ada di

Desa. Sehingga memiliki

arah yang jelas mengenai

proses yang akan dijalankan

kedepannya.

2. Sebaiknya dilakukan

sosialisasi dan kemudian

pemetaan bersama terlebih

dahulu mengenai jenis usaha

yang akan dijalankan.

Kemudian melibatkan orang

yang berkompeten dalam

bidangnya sehingga dapat

diperhitungkan dengan

cermat dan tepat.

3. Meningkatkan komunikasi

dan kerjasama antar

Kepengurusan Organisasi

Pengelolaan BUMDes.

4. Evaluasi dan penyegaran

Kepengurusan Organisasi

Pengelolaan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nurcholis, Hanif. 2011.

Pertumbuhan &

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

Jakarta: Erlangga.

Syafrudin, H. Ateng. 2010. Republik

Desa, Pergulatan Hukum

Tradisional dan Hukum

Modern dalam Desain

Otonomi Desa. Cetakan ke

1. Bandung: PT Alumni.

Widjaja. HAW. 2003. Otonomi

Desa Merupakan Otonomi

yang Asli, Bulat, dan

Utuh.Cetakan ke 5. Jakarta:

PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2005. Metodelogi

Penelitian Administratif.

Bandung: Alfabeta.

Wasistiono, Sadu., Irwan Tahir.

2007. Prospek

Pengembangan Desa.

Bandung: Fokusmedia.

Suprapto, Tommy. 2011.Pengantar

Ilmu Komunikasi dan

Peran Manajemen dalam

Komunikasi.Yogyakarta:

CAPS.

Syafiie, Inu Kencana. 2011.

Manajemen Pemerintahan.

Bandung: Pustaka Reka

Cipta.

Abidin, Zainal Yusuf. 2016.

Komunikasi Pemerintahan

Filosofi, Konsep, dan

Aplikasi. Bandung: Pustaka

Setia.

Arianto, Bismar. 2016.

Pemerintahan Desa.

Tanjungpinang: UMRAH

Press.

Kriyantono, rachmat. 2014. Teori

Public Relation Perspektif

Barat dan Lokal. Jakarta:

Kencana.

Putra, Surya Anom. 2015. Buku 7

Badan Usaha Milik Desa

Spirit Usaha Kolektif Desa.

Jakarta : Kementerian Desa

dan Transmigrasi Republik

Indonesia.

Jurnal

Adhari, Agus dan Ismaidar.Analisis

Hukum Pembentukan

Badan Usaha Milik Desa

dalam Upaya

Meningkatkan Pendapatan

Asli Desa di Kecamatan

Babalan Kabupaten

Langkat.Jurnal Hukum

Bisnis dan Investasi, Vol.

9, No. 1, 2017.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun

2015 tentang Pendirian,

Pengurusan dan

Pengelolaan, dan

Pembubaran Badan Usaha

Milik Desa.