iy y eeo - wika.co.id · h. hubungan dengan pegawai (hubungan industrial) 52 relationship with...

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Pedoman Etika Dan PerilakuCode Of Conduct i

Pedoman Etika Dan PerilakuCode Of Conduct


ii

DAFTAR ISITABLE OF CONTENTS

Lembar Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris dan DireksiCommitment Statement of the Board of Commissioners and Directors

Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Pedoman Etika dan PerilakuBoard of Directors’ Decree Letter on Changes of Code of Conduct

Kata PengantarForeword

BAB I PENDAHULUANChapter I Preliminary

A. Latar Belakang 2Background

B. Maksud, Tujuan, dan Manfaat 4Aim, Objective, and Benefit

C. Landasan Penyusunan 7Preparation Basis

D. Dasar Hukum 9Legal basis

E. Visi, Misi, dan Nilai Inti 11Vision, Mission and Core Values

F. Kebijakan Sistem Manajemen WIKA 12WIKA Management System Policy

BABII KEBIJAKAN PERSEROAN MENGENAI ETIKA DAN PERILAKUChapter II Corporate Policy on Code of Conduct

A. Integritas dalam Aktivitas Bisnis dan Pekerjaan 16Integrity in Business and Operations Activities

B. Manajemen Risiko 18Risk management

C. Sistem Pemasaran 20Marketing System


Pedoman Etika Dan PerilakuCode Of Conduct iii

D. Sistem Pengadaan dan Kontrak Pekerjaan 21Procurement and Contract Project System

E. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai 23Occupational Health and Safety

F. Pengelolaan Lingkungan 24Environmental Management

G. Keterlibatan dalam Politik 26Involvement in Politics

H. Pernyataan Palsu, Klaim Palsu dan Konspirasi 27False Statement, False Claim, and Conspiracy

I. Benturan Kepentingan 29Conflict of Interest

J. Etika Usaha Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Kebijakan tentang Larangan Suap 34

Business Ethics of Anti Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and Policy on Bribery Prohibition

K. Kebijakan tentang Hadiah,Imbalan dan Sumbangan (Donasi) yang tidak dibenarkan 35Policy on Inappropriate Gift, Reward and Donation

L. Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi 36Corporate Data and Information Confidentiality

M. Keterbukaan Informasi 37Disclosure of Information

N. Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya 39Fraud and Other Violations

O. Penggunaan Aplikasi Sosial Media di Kantor 40Usage Of Social Media Application In Office

P. Integritas Penggunaan Sosial Media dan Citra Perusahaan 42Integrity Of Social Media Usage And Corporate Image

Q. Integritas Laporan Keuangan 43Financial Statements Integrity

R. Perlindungan Aset Perseroan 44Asset Protection Company



iv

BAB III ETIKA DENGAN PEMANGKU KEPENTINGANChapter III Ethics to Stakeholders

A. Hubungan dengan Pemegang Saham 44Relations with Shareholders

B. Hubungan dengan Pemegang Obligasi 46Relations with Bondholders

C. Hubungan dengan Kreditur 47Relations with Creditors

D. Hubungan dengan Investor dan Pemegang Saham (Shareholders) 48Relations with Investors and Shareholders

E. Hubungan dengan Pemberi Pekerjaan 49Relations with Clients

F. Hubungan dengan Rekanan 50Relations with Partner

G. Hubungan dengan Pengguna Akhir 51Relationship with End Users

H. Hubungan dengan Pegawai (Hubungan Industrial) 52Relationship with Employees (Industrial Relations)

I. Hubungan dengan Pejabat Negara 56Relations with State Officials

J. Hubungan dengan Masyarakat 56Relations with Society

BAB IV MEKANISME PELAPORAN DAN PENEGAKANETIKA DAN PERILAKUChapter IV Mechanism of Reporting and Code of Conduct Enforcement

A. Pelaporan Pelanggaran 60Reporting Violations

B. Mekanisme Penegakan Kepatuhan 61Compliance Enforcement Mechanisms


Pedoman Etika Dan PerilakuCode Of Conduct v

BAB V PENUTUPChapter V Closing

A. Pemberlakuan Pedoman 66Enforcement Guidelines

B. Sosialisasi Pedoman 66Socialization Guidelines

C. Evaluasi Dan Pemutakhiran Pedoman 68Evaluation and Updates Guidance



vi


Pedoman Etika Dan PerilakuCode Of Conduct vii

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) meyakini bahwa keunggulan daya saing berkelanjutan tercipta ketika perusahaan mampu menjadi perusahaan yang sehat, kuat, amanah, diakui dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan (Good Corporate Citizen). Dalam mengembangkan bisnisnya, WIKA tetap mempunyai komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan nilai-nilai etika dalam bisnis.

Bagi WIKA, keberlanjutan adalah sinergi di setiap aspek dan fungsi untuk menghasilkan kinerja dengantujuan agar bisnis tetap berlanjut, dan mampu menghasilkan output pada aspek ekonomi, sosial, danlingkungan. Melalui kinerjanya, WIKA terdorong untuk memberikan nilai bagi pemangku kepentinganyang bersifat jangka panjang dan bermanfaat bagi seluruh aspek.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) memiliki komitmen untukberperan serta dalam mendukung dan mensukseskan programPemerintah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yangsejalan

KATA PENGANTAR

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) believes that sustainable competitiveness advantage is created when the company is able to become a company that is healthy, strong, trustworthy, recognized and trusted by all stakeholders (Good Corporate Citizen). In developing its business, WIKA remains committed to upholding the principles of good corporate governance and ethical values in business.

For WIKA, sustainability is a synergy in every aspect and function to produce performance with aims of sustainable business, and able to produce output on economic, social and environmental aspects. Through its performance, WIKA is driven to deliver long-term and beneficial values to its stakeholders in all aspects.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) is committed to play a role and support as well as succeed the Government program, especially in infrastructure development that is in line with the Company’s core

F O R E W O R D



viii

dengan bisnis inti Perseroan dalam bidang konstruksi. Melalui berbagai pembangunan infrastruktur yang telah diamanahkan oleh Pemerintah kepada Perusahaan, WIKA menghadirkan pengembangan infrastruktur dan bangunan yang memberikan dampak positif “Create Impact” serta manfaat kepada masyarakat (Stakeholders).Hadirnya infrastruktur dan bangunan dengan desain yang tidakhanya modern, namun infrastruktur dan bangunan yang memiliki konsep “social impact”, dengan manfaat yang dirasakan langsungoleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

Pedoman Etika dan Perilaku (Code of conduct) adalah salah satu infrastruktur perusahaan dalam menerapkan dan menegakkan Tata Kelola perusahaan selain Code of GCG, Board Manual dan pedoman GCG lainnya.Pedoman Etika dan Perilaku ini merupakan acuan bagi peraturan perusahaan yang lebih detail sesuai dengan kebutuhan unit-unit organisasi.Perseroan akan selalu mengkaji Code of conduct ini secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik.

Dalam rangka menjaga citra dan reputasi perusahaan serta menyesuaikan dengan berbagai regulasi serta tuntutan pemangku kepentingan, WIKA melakukan penyesuaian dan revisi atas pedoman tata kelola perusahaan. Revisi Pedoman Etika dan Perilaku merupakan wujud komitmen perusahaan dalam

business in constructions. Through various infrastructure development as mandated by Government to the Company, WIKA presents infrastructure development and buildings that provide positive impact on “Create Impact” as well as benefit to society (Stakeholders). The infrastructure and buildings are designed not only modern, but also have the concept of “social impact”, with benefit that is directly received by society to improve welfare and economic growth.

Code of Conduct is one of the Company’s infrastructures in implementing and enforcing Corporate Governance in addition to Code of GCG, Board Manual and other GCG guidelines. This Code of Conduct is a reference for more detailed Corporate regulations in accordance with the needs of organization units. The Company will always review this Code of Conduct on an ongoing basis as and effort to achieve the best performance standard.

In order to maintain the image and reputation of the company and adjust to various regulations and stakeholder demands, WIKA made adjustments and revisions to the guidelines for corporate governance. Revised Code of Conduct is the company’s commitment in upholding the effective relationship, added values,


Pedoman Etika Dan PerilakuCode Of Conduct ix

menegakkan hubungan efektif, bernilai tambah, dan mutual understanding antara perusahaan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan agar tercipta suatu hubungan dan etika yang memperkuat peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan hubungan dan praktik bisnis mengacu kepada nilai-nilai Good Corporate Governance dan Business Ethics.

Perubahan Pedoman Etika dan Perilaku ini memuat perubahan prinsip-prinsip yang berlaku bagi seluruh aktivitas Perseroan. Perseroan akan secara konsisten menginformasikan pedoman ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memahami dan memaklumi standar kerja Perseroan yang sesuai dengan Pedoman Etika dan Perilaku.

and mutual understanding between the Company and its stakeholders with aims to create a relationship and ethics that strengthen the role and contribution of each party in establishing relationships and business practices referring to values of Good Corporate Governance and Business Ethics.

Changes in this Code of Conduct contains changes on prevailing principles to all Company’s activities. The Company will consistently inform these guidelines to all interested parties so that they can understand and acknowledged the Company’s performance standard in accordance with Code of Conduct.



x


Pedoman Etika Dan PerilakuCode Of Conduct 1

CHAPTER I PENDAHULUAN

P R E L I M I N A RY



2

A. LATAR BELAKANG

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) memiliki komitmen untukberperan serta dalam mendukung dan mensukseskan program Pemerintah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan bisnis inti Perseroan dalam bidang konstruksi. Melalui berbagai pembangunan infrastruktur yang telah diamanahkan oleh Pemerintah kepada Perusahaan, WIKA menghadirkan pengembangan infrastruktur dan bangunan yang memberikan dampak positif “Create Impact” serta manfaat kepada masyarakat (Stakeholders). Hadirnya infrastruktur dan bangunan dengan desain yang tidakhanya modern, namun infrastruktur dan bangunan yang memiliki konsep “social impact”, dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut “Perusahaan” menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (Shareholders) namun juga segenap pemangku kepentingan (Stakeholders) lainnya dalam arti pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel.

A. BACKGROUND

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) has commitment to play a role in supporting and succeeding the Government program, especially in infrastructure development that is in line with the Company’s core business in constructions. Through various infrastructure development as mandated by Government to the Company, WIKA presents infrastructure development and buildings that provide positive impact on “Create Impact” as well as benefit to society (Stakeholders). The infrastructure and buildings are designed not only modern, but also have the concept of “social impact”, with benefit that is directly received by society to improve welfare and economic growth.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, hereinafter called the “Company” is aware of the importance of GCG implementation as one of the tools to increase the value and long-term growth on an ongoing basis not only for shareholders but also other Stakeholders which means that business management not only pursuing profit but also trusted, transparent and accountable management.



Kepercayaan pemangku kepentingan seperti Karyawan, Masyarakat Umum, Pelanggan, Pemasok, Kreditur dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan. Kredibilitas Perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perusahaan.

Atas dasar pemikiran ini maka Perusahaan melakukan revisi atas Pedoman Etika dan Perilaku yang selanjutnya disebut Code of conduct atau COC untuk lebih menyesuaikan terhadap perkembangan dunia bisnis dan ketentuan yang berlaku. Code of conduct ini mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan Wijaya Karya.

Code of conduct Perusahaan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika usaha Perusahaan dan etika kerja setiap Insan Wijaya Karya yang bersifat sukarela yang disusun untuk

Confidence of stakeholders such as employees, Public, customers, suppliers, creditors and other stakeholders is a crucial factor for the development and continuity of operations. The Company’s credibility and stakeholder trust is closely associated with the Company’s behavior in interacting with stakeholders. Company management in addition to apply the prevailing rules and regulations must also uphold the norms and ethical values. Awareness to implement good ethics will improve and strengthen the Company’s image.

With this in mind, the Company revised the Code of Conduct, hereinafter called the code of conduct or COC to better adapt to the development of business and the prevailing regulations. The Code of Conduct regulates the policy of ethical values expressed explicitly as a standard of behavior that must be obeyed by all personnel Wijaya Karya.

The Company’s Code of Conduct The company is a set of commitments consisting of Company’s business ethics and the work ethic every Personnel Wijaya Karya voluntary arranged to influence, shape, organize and



4

mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku, sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya kerja Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.

Dalam melakukan penyesuaian Code of conduct ini, Perusahaan selalu memperhatikan hukum dan ketentuan yang berlaku, Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai yang dianut Perusahaan, praktek-praktek terbaik di internal maupun eksternal Perusahaan dan Code of Corporate Governance (COCG) yang berlaku di Perusahaan.

Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Code of conduct ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap perubahannya Perusahaan tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ada demi keuntungan jangka pendek semata.

B. MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Perubahan Pedoman Etika dan Perilaku ini dibuat dengan maksud, tujuan, dan manfaat sebagai berikut:

1. Maksud penerapan Code of con-duct adalah:

a. Setiap Insan Perseroan

carry out the conformity of behavior, in order to achieve consistent output in accordance with the work culture of the company in achieving its vision and mission.

In adjusting this Code of Conduct, the Company always takes into account prevailing laws and regulations, Vision, Mission, Objectives and Values adopted by the Company, best practices within Company’s internal and external as well as prevailing Code of Corporate Governance (COGC) in the Company.

As a guideline that is dynamic, Code of Conduct will be regularly and continuously reviewed in accordance with the dynamics of the of business environment occurred.However, in any changes, the Company will not sacrifice the values that already exist for the sake of short-term gain only.

B. AIM, OBJECTIVES, AND BENEFITS

This revised Code of Conduct was made with aim, objectives, and benefits as follows:

1. The aims of Code of Conduct implementation are:

a. Each of the Company’s



memahami segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b. Mendorong seluruh Insan Perseroan berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perseroan;

c. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan;

d. Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan atau merupakan bagian dari manajemen risiko serta dapat membangun reputasi perusahaan.

2. Tujuan penerapan Code of conduct adalah:

a. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan pelaksanaan visi dan misi Perusahaan secara profesional dan beretika dalam melakukan usaha;

b. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan Perseroan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas perusahaan;

c. Sebagai pedoman untuk menghindari benturan kepentingan dalam

personnel understand all the Company’s activities are based on the principles of good corporate governance;

b. Encouraging all of the Company’s personnel to well behaved in carrying out all the activities of the Company;

c. Creating a healthy and comfortable working atmosphere and comfortable within the Company;

d. Minimizing the chance of fraud occurrence or part of risk management and build Company’s image.

2. Objectives of Code of Conduct implementation are:

a. As a shared commitment to realize the corporate vision and mission in a professional and ethical ways in conducting business;

b. As a behavior guide for all of Company’s personnel that must be complied in carrying out all of Company’s activities;

c. As a guideline to avoid any conflict of interest in carrying out all of Company’s activities;



6

melaksanakan segala aktivitas perusahaan;

d. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Perseroan dan Insan Perseroan atau Stakeholders lainnya, berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan etika berusaha untuk menjadi perusahaan berdaya saing tinggi.

3. Penerapan Code of conduct ini secara konsisten dan konsekuen yang dilakukan oleh Insan Perseroan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Perusahaan

1) Mendorong kegiatan operasi Perusahaan agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan Stakeholders memiliki standar etika yang harus diperhatikan;

2) Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada Stakeholders untuk menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.

d. Develop a harmonious relationship and mutually beneficial synergy between the Company and the Company’s personnel or other Stakeholders, based on the principles of sound corporate ethics and strive to become a highly competitive company.

3. This Code of Conduct implementation that is consistently and consequently implemented by Company’s personnel is expected to provide benefits for:

a. Company

1) Encouraging the Company’s operations to be more efficient and effective given the relationship with Stakeholders have ethical standards that must be taken into account;

2) Increasing the value of the Company by providing certainty and protection to Stakeholders to generate a good reputation, which ultimately realize business success in the long term.



b. Pemegang Saham

Menambah keyakinan bahwa Perseroan dikelola secara amanah, hati-hati (prudent), efisien, transparan, akuntabel dan fair untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.

c. Insan Perseroan

1) Memberikan pedoman kepada setiap Insan Perseroan tentang tingkah laku yang wajib atau yang dilarang oleh Perusahaan;

2) Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas setiap Insan Perseroan secara menyeluruh.

d. Masyarakat dan pihak lain yang terkait

Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Perusahaan, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi-sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

C. LANDASAN PENYUSUNAN

Dalam penyusunan Pedoman Etika dan Perilaku ini, sikap yang dikembangkan

b. Shareholders

Improving trust that the Company is managed in a trusted, prudent, efficient, transparent, accountable and fair ways to achieve expected profitability level by Shareholders by taking into account the Company’s interest.

c. Company’s Personnel

1) Providing guidance to all personnel of the Company on required or prohibited behavior by the Company;

2) Creating a work environment that upholds the values of honesty, ethics and transparency that will improve the performance and productivity of each of all of the Company’s personnel thoroughly.

d. Society and other relevant parties

Creating a harmonious relationship and mutual benefit with the Company, which in turn will create socio-economic prosperity for the community and other relevant parties.

C. PREPARATION BASIS

In preparing the Code of Conduct, the Company developed an att i tude



8

Perseroan adalah:

1. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat tempat Perusahaan beroperasi;

2. Selalu berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun p e r b u a t a n - p e r b u a t a n yang dapat menimbulkan benturankepentingan, korupsi, kolusi maupun nepotisme serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.

3. Sadar bahwa Perseroan dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan serta tuntutan dari stakeholders.

4. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Tata kelola perusahaan yang baik harus mencakup keseluruhan aspek penting dalam Perusahaan Terbuka. Disamping itu, tata kelola perusahaan yang baik juga harus mampu mengenali peran, dan membutuhkan kerjasama dari para pemangku kepentingan dalam menciptakan kesinambungan usaha dalam jangka panjang. (1

that are:

1. Always emphasizing on compliance to prevailing laws and regulations as well as to take into account the prevailing norms within the communities in which the Company is operating.

2. Always striving to avoid actions, behaviors or actions that could lead to conflict of interest, corruption, collusion and nepotism, and always put the Company’s interests above personal interests, family, group or class.

3. Aware that the Company is required to grow and develop in accordance with the dynamics and development as well as stakeholders demands.

4. Increasing the Aspects of Corporate Governance through Stakeholder Participation. Good Corporate Governance include all important aspects of the public company. In addition, good corporate governance must be able to recognize the role of, and need the cooperation of stakeholders in creating a long-term business sustainability.



5. Senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan bagi Stakeholders serta seluruh Karyawan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi.

6. Senantiasa berupaya untuk dapat memberikan kontribusi maksimal pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

7. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola Perusahaan;

8. Sebagai Perusahaan Publik dan Tercatat di Bursa Efek, perusahaan menyadari bahwa Pedoman Etika dan Perilaku merupakan komitmen infrastruktur penerapan GCG, untuk meningkatkan citra dan reputasi Perusahaan serta meyakinan pelaku pasar (market confidence) dalam berinteraksi dan menempatkan investasi pada Perusahaan.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan dan revisi Pedoman Etika dan Perilaku ini mengacu kepada peraturan dan berbagai ketentan terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

5. Aways prioritizing health and safety for all Stakeholders and employees as well as community who live in the area where the Company operates.

6. Always striving to provide optimum contribution to the improvement of society, nation, and state welfare.

7. Always striving to implement principles of transparency, Independence, accountability, responsibility, and fairness in managing the Company;

8. As a Public and Listed Company in Stock Exchange, the Company realizes that Code of Conduct is infrastructure commitment of GCG implementation, to improve the Company’s image and reputation and convince market confidence in interacting and placing investment on the Company.

D. LEGAL BASIS

Preparation and revision of Code of Conduct refers to the regulations and various related conditions as follows:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company;

(1 Principle #7 Circular Letter of Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 on Code of Corporate Governance for Listed Company



10

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

3. Pedoman Umum GCG Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006;

4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

6. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya; dan

7. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang lndikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

2. Law No. 19 of 2003 on State Owned Enterprises;

3. Indonesia’s Code of GCG, National Committee of Governance Policy (KNKG), 2006;

4. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011, as amended by Regulation of Minister of SOEs PER-09 / MBU / 2012 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State Owned Enterprises;

5. Circular Letter of Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 on Listed Company’s Corporate Governance;

6. Company’s Articles of Associations and its ammendments; and

7. Decree Letter of Secretary of Ministry of SOEs Number: SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on Indicator/Parameter of Assessment and Evaluation on Good Corporate Governance in SOEs.



E. VISI, MISI, DAN NILAI INTI

Visi

“Menjadi Salah Satu Perusahaan Terbaikdi Bidang EPC (Engineering, Procurement &Construction) dan Investasi Terintegrasi di Asia Tenggara”

Misi

1. Menyediakan produk dan jasa yang unggul dan terpadu di bidang EPC dan investasi untuk infrastruktur, gedung bertingkat, energi, industrial plant, industri dan properti.

2. Memenuhi harapan pemangku kepentingan utama

3. Mengimplementasikan etika bisnis untuk mendukung tata kelola perusahaan yang berkesinambungan.

4. Ekspansi strategis ke luar negeri.

5. Mengimplementasikan ‘best practice’ dalam sistem manajemen terpadu.

E. VISION, MISSION AND CORE VALUES

Vision

“To be one of the best integrated Engineering, Procurement and Construction (EPC) and Investment Company in South East Asia”

Mission

1. Providing excellent and integrated products and services in EPC and investment for infrastructure, building, energy, industrial plant, industry, realty and property.

2. Fulfill Key Stakeholder Expectation.

3. Implementing Business Ethics to promote Good Corporate Citizen and Company Sustainability.

4. Strategic overseas expansion.

5. Implementing “Best Practice” Integrated Management System.



12

Nilai Inti

AGILITY

Bertindak trengginas dan ceoat terhadap peluang dan perubahan bisnis

CARING

Proaktif dan peduli terhadap pemangku kepentingan

EXCELLENCE

Memberi hasil unggul kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.

F. KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN WIKA

Pimpinan dan seluruh karyawan Perseroan berkomitmen untuk menerapkan dan mengembangkan:

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka pencegahan dan penanggulanngan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja;

2. Sistem Manajemen Risiko;

3. Sistem Manajemen Mutu;

4. Sistem ManajemenPengamanan; dan

Core Values

AGILITY

Acting tenacious and fast in any opportunities and business changes

CARING

Proactive and care to staekholders

EXCELLENCE

Provide excellent result to customers and other stakeholders.

F. WIKA MANAGEMENT SYSTEM POLICY

Management and all employees of the Company are committed to implement and develop:

1. Occupational Health and Safety Management System to prevent and countermeasure occupational accidents and disease;

2. Risk Management System;

3. Quality Management System;

4. Security Management System; and



5. Environmental Management System to prevent and countermeasure environmental pollution.

The foundation in achieving healthy profit and business growth by generating excellent Engineering and Construction services product, competitive and fulfill customer and all related parties’ expectation and satisfaction.

The policies will be improved continuously based on Good Corporate Governance principles, prevailing rules and regulations as well as other requirements.

5. Sistem Manajemen Lingkungan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.

Yang menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan laba dan usaha yang sehat dengan menghasilkan produk jasa Engineering dan Konstruksi yang ekselen, berdaya saing dan memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan dan semua pihak yang berkepentingan.

Kebijakan tersebut akan ditingkatkan secara berkelanjutan berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku.



14



CHAPTER II KEBIJAKAN PERSEROAN

MENGENAI ETIKA DAN PERILAKU

C O R P O R AT E P O L I CY O N C O D E O F C O N D U CT



16

A. INTEGRITY IN BUSINESS AND OPERATIONS ACTIVITIES

The Company’s ethical standards in conducting all business activities based on the principles of good corporate governance contained in the Company Policy. Company run business operations with the main scope of business activities in the field of construction services, investment, Engineering, Construction and Procurement (EPC), Independent Power Producer (IPP) and the area management include the following:

1. Infrastructure Construction Services Business Sector;

2. Building Property Construction Services Business Sector;

3. Mechanical and Electrical Construction Services Business Sector; and Energy Services Business Sector;

4. Realty and Property;

5. The Company also conducts business diversification including industry and mining, realty, property, construction engineering, operations & maintenance (O & M) fields managed by Subsidiaries.

The whole unit is working at the Head Office, Operations Division, and Subsidiaries are required to disseminate the Code of

A. INTEGRITAS DALAM AKTIVITAS BISNIS DAN PEKERJAAN

Perseroan menerapkan standar etika dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang termaktub dalam Kebijakan Perusahaan. Perseroan menjalankan operasional bisnis dengan lingkup kegiatan usaha utama di bidang jasa konstruksi, investasi, Engineering, Construction and Procurement (EPC), Independent Power Producer (IPP) dan pengelolaan kawasan antara lain meliputi:

1. Bidang Usaha Jasa Konstruksi Infrastruktur;

2. Bidang Usaha Jasa Konstruksi Bangunan Gedung;

3. Bidang Usaha Jasa Konstruksi Mekanikal dan Elektrikal; dan Bidang Usaha Jasa Energi;

4. Realti dan Properti;

5. Perseroan juga melakukan diversifikasi usaha meliputi bidang industri dan mining, realty, property, rekayasa konstruksi, operation & maintenance (O&M) yang dikelola oleh Entitas Anak .

Seluruh unit kerja di Kantor Pusat, Divisi Operasi, dan Entitas Anak diwajibkan melakukan sosialisasi Code of conduct



ini untuk mempertahankan kejujuran, integritas, kewajaran dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di lingkungan Perseroan.

Perseroan melarang seluruh manajemen Perseroan yang terdiri atas Dewan Komisaris, Direksi, seluruh unit kerja dari Kantor Pusat, Divisi Operasi, Kantor Cabang, Entitas Anak dan pihak yang terkait, untuk melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Perseroan menerapkan fungsi pengawasan melalui audit internal maupun audit eksternal berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan ketentuan peraturan yang berlaku serta mengupayakan atas pelanggaran terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan/atau ketentuan peraturan yang berlaku. Setiap unit kerja berkewajiban untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

Kebijakan Perseroan dalam menjaga integritas dalam aktivitas bisnis antara lain :

1. Seluruh individu dan/atau organ Perseroan di lingkungan Perseroan senantiasa wajib patuh terhadap

Conduct to maintain honesty, integrity, fairness, and fairness in all business activities within the Company.

The Company prohibits the entire management of the Company consisting of the Board of Commissioners, Board of Directors, all units of the Head Office, Operations Division, Branches, Subsidiaries and related parties, to conduct transactions contrary to the laws and principles of Good Corporate Governance.

The Company is implementing the oversight function through internal audit and external audit based on correct principles and provisions of the applicable regulations and strive for violation of norms and regulations be penalized in accordance with Company policy and / or regulatory requirements. Each unit is obliged to always follow up on any audit findings submitted by the supervisory function.

Company policy in maintaining integrity in business activities, among others:

1. All individuals and / or organ of the Company in the Company shall always obey the laws and regulations



18

hukum dan peraturan yang berlaku di seluruh wilayah operasi Perseroan;

2. Perseroan senantiasa mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip- prinsip etika usaha yang berlaku;

3. Perseroan menghindari tindakan ilegal, penggunaan praktek yang tidak fair dan perilaku curang/fraud dalam operasi Perseroan untuk meraih laba;

4. Seluruh Insan Perseroan harus mengutamakan kepentingan Perseroan dan menghindari benturan kepentingan.

B. MANAJEMEN RISIKO

Perseroan menyadari bahwa jalannya operasional Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan. Oleh karena itu Perseroan menyadari akan pentingnya pengelolaan risiko secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan.

Perseroan senantiasa melaksanakan pengendalian risiko dan pengelolaan kebijakan perusahaan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk mewujudkan

applicable in the entire area of operations of the Company;

2. Company continues to pursue the acquisition of information through legitimate means and save and use it in accordance with the principles of business ethics that apply;

3. Company avoid illegal actions, the use of unfair practices and the behavior of cheating / fraud in the operation of the Company to make a profit;

4. The entire personnel of the Company must put the interests of the Company and avoid conflicts of interest.

B. RISK MANAGEMENT

The Company recognizes that the operation of the Company is inseparable from a variety of risks, whether the risks are under control or risks that are beyond the control of the Company. Therefore, the Company is aware of the importance of integrated, optimal and sustainable risk management.

The Company continuously carries out risk control and corporate policy management in an integrated and sustainable way to realize the company’s healthy operation and



kegiatan operasi perusahaan yang sehat dan mampu menghasilkan laba yang optimal.

Perseroan berkewajiban untuk melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko dari eksternal maupun internal. Atas dasar identifikasi itu, Perseroan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut, misalnya menggunakan asuransi yang relevan dengan transaksi, mengkaji dan/atau negoisasi kontrak sehingga kepentingan Perseroan terlindungi secara hukum.

Perseroan selalu memantau dan mengkaji risiko secara berkala sehingga diharapkan risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan sehingga tidak mengurangi nilai Perseroan secara signifikan, akan tetapi Perseroan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya secara internal. Namun, Perseroan selalu melakukan evaluasi risiko melalui assessment manajemen risiko sehingga dapat meminimalisasi potensi risiko.

Perseroan membentuk tim dan/atau forum manajemen risiko yang memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dalam rangka menangani pekerjaan baru yang belum pernah, sedang dan akan dikerjakan oleh Perseroan pada seluruh aktivitas yang dilakukan di seluruh unit kerja.

able to generate optimal profit.

The Company is obliged to identify any possible risks from external or internal risks. On the basis of that identification, the Company will take the necessary measures to minimize the occurrence of such risks, for example, using insurance that is relevant to the transaction, review and / or negotiate the contract so that the interests of the company are legally protected.

Company constantly monitors and assesses risks on a regular basis so it is expected that these risks can be controlled so as not to significantly reduce the Company value, but the Company is also aware of risks that are beyond the control that can not be completely eliminated internally. However, the Company always conducts risk evaluation through risk management assessment so as to minimize the potential risks.

The Company establishes a team and / or risk management forum that gives consideration to decision making, in order to handle new work that has never been, is and will be done by the Company on all activities undertaken in all work units.



20

Perseroan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan secara transparan risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai Perseroan, dengan demikian stakeholders dapat memperhitungkan risiko-risiko yang relevan apabila melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

Manajemen Risiko di Perseroan antara lain meliputi :

1. Perseroan melakukan identifikasi risiko dengan seksama, baik risiko yang berada di bawah kendali Perseroan maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan;

2. Perseroan melakukan penanganan terhadap berbagai risiko berdasarkan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki;

3. Perseroan mengungkapkan risiko dan penanganannya dalam Laporan Tahunan.

C. SISTEM PEMASARAN

Perseroan memiliki sistem informasi yang tangguh yang memungkinkan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat, sehingga kesempatan dalam memperoleh berbagai jenis pekerjaan atau proyek yang menguntungkan dapat dilakukan secara terintegrasi pada tingkat Perseroan.Berbagai

Company is committed to disclose transparently the risks that can significantly affect the value of the Company, thereby allowing stakeholders to take account of the relevant risks when conducting business transactions with the Company.

Risk management in the Company include of the following:

1. Company identifies the risk carefully, whether the risks are under the control of Company or the risks that are beyond the control of the Company;

2. The Company handles various risks based on its priority scale and resources;

3. The Company discloses risks and handles them in the Annual Report.

C. MARKETING SYSTEM

The Company has strong information system that enables accurate and fast decision making, so the opportunities in obtaining various profitable works or projects can be integrated conducted on the Company’s level. Various market information for various resources (department/institution, consultant, individual relations and so on)



informasi pasar dari berbagai sumber daya (departemen/instansi, konsultan, hubungan individual dan lain-lain) dikelola secara optimal oleh Perseroan dalam memperoleh berbagai jenis pekerjaan.

Perseroan selalu berupaya memberikan alternatif solusi kepada Pelanggan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Proyek yang saling menguntungkan dapat dilakukan secara terintegrasi pada tingkat Perseroan.

Perseroan menyadari adanya persaingan yang ketat dalam bisnis Konstruksi, Perseroan selalu melihat pertumbuhan usaha dan kemajuan perusahaan pesaing dengan membandingkan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Perseroan menghargai prinsip-prinsip persaingan yang sehat dalam aktivitas bisnis.

D. SISTEM PENGADAAN DAN KONTRAK PEKERJAAN

Perseroan menerapkan proses pengadaan mengacu pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif, fairness, dan bebas benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

is managed optimally by the Company in obtaining various projects.

Company always seeks to provide alternative solutions to customers based on mutual benefit principle.

Mutually beneficial project can be integrated taken on Company’s level.

The Company is aware of the intense competition in Construction business, the Company always sees competitors’ business growth and progress by comparing performance of previous years. The Company appreciates fair competition principles in business activities.

D. PROCUREMENT AND CONTRACT PROJECT SYSTEM

The Company is implementing the procurement process refers to the principles of good corporate governance by upholding the principles of transparency, cost efficiency, competitive, fairness, and free of conflicts of interest in accordance with the legislation in force.



22

Perseroan mematuhi etika bisnis proses pengadaan barang dan jasa antara lain :

1. Melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa dengan tertib dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku;

2. Bekerja secara profesional, mandiri, jujur, bertanggung jawab serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa guna mencegah terjadinya penyimpangan;

3. Jajaran Manajemen Perseroan yang memiliki potensi conflict of interest atau benturan kepentingan, tidak boleh mencampuri proses pengadaan barang dan jasa baik langsung maupun tidak langsung

4. Kontrak Pekerjaan antara Perseroan dengan Rekanan memuat kesanggupan Rekanan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan melindungi hak Rekanan berdasarkan kewajiban yang telah dilaksanakan sesuai yang disepakati dalam kontrak serta memberikan sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban masing- masing.

The Company complies business ethics in procurement process of goods and services as follows:

1. Performing goods and services procurement tasks in an orderly manner and taking into account prevailing rules and regulations and procedures;

2. Working in a professional, independent, honest, responsible for maintaining the confidentiality of documents and procurement of goods and services in order to prevent the occurrence of irregularities;

3. The Company’s Board of Management has a conflict of interest or potential conflict of interest, should not interfere in the process of procurement of goods and services, either directly or indirectly

4. Employment contracts between the Company and Client Partner load ability to implement its obligations in accordance with the agreed terms, and protect the right Partner based on obligations that has been implemented as agreed in the contract and provide sanctions for noncompliance with their respective obligations.



E. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PEGAWAI

Perseroan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, oleh karena pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja secara optimal sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang.

Perseroan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Oleh karena itu lokasi usaha, fasilitas, sarana dan prasarana Perseroan lainnya harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kesehatan dan keselamatan kerja.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai diusahakan Perseroan dengan cara antara lain :

1. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001: 2007.

2. Perusahaan menyelenggarakan Program K3L di seluruh daerah operasi perusahaan secara terarah, terorganisasi, dan terencana guna mencegah dan menanggulangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan menjaga kesehatan pegawai serta lingkungan kerja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

E. EMPLOYEES’ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

The Company prioritizes health and safety, because optimum occupational health and safety management is critical to long term success.

The Company provides a safe and healthy working environment. Therefore, business premises, facilities, equipment and other Company facilities must meet the regulations in force in the field of occupational health and safety.

Employees’ Occupational Health and Safety is managed by the Company through:

1. Implementing Health and Safety Management System OHSAS 18001: 2007.

2. The company maintains K3L program throughout the company’s operations area as directed, organized, and planned to prevent and mitigate the possibility of accidents and safeguard the health of employees and work environment based on the legislation in force



24

3. Perusahaan menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan berkala untuk pegawai dengan minimal 2 (dua) tahun sekali atau disesuaikan

4. Melaksanakan berbagai implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK-3) sesuai dengan peraturan yang berlaku secara konsisten dalam upaya memberikan perlindungan optimal pada pegawai Perseroan dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pegawai;

5. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan K3;

6. Memperoleh beberapa sertifikasi yang berhubungan dengan K3 (SMK-3 untuk beberapa proyek, Zero Accident Award);

7. Menyertakan partisipasi Pegawai sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

F. PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Perseroan menjalankan operasional Perseroan dengan mematuhi hukum maupun praktek standar industri konstruksi yang berlaku serta kebijakan dan standar sistem

3. The company provides periodic health examination facilities for employees with at least two (2) years or adjusted

4. Implementing various Occupational Health and Safety Management System (SMK-3) in accordance with consistent prevailing regulations to provide optimum protection to Company’s employees from matters that might threaten the employees’ health and safety;

5. Striving for continuous improvement of various infrastructure related to K3;

6. Obtaining several certifications related to K3 (SMK-3 for several projects, Zero Accident Award);

7. Involving Employee participation as part of the occupational health and safety implementation improvement.

F. ENVIRONMENTAL POLICY

The Company operates the Company’s operations by complying with the law and practice of the construction industry standards and regulations, and policies and standardized environmental management



manajemen lingkungan dalam rangka perhatiannya terhadap perlindungan kelestarian lingkungan. Sebagai komitmen perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan, perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip dalam ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility : melaksanakan, monitoring dan program CSR dalam 7 Subjek inti ISO 26000, yaitu :

a. Tata Kelola Perusahaan

b. Hak Asasi Manusia

c. Praktek Ketenagaakerjaan

d. Lingkungan Hidup

e. Praktek Operasi yang Fair

f. Isu-isu Konsumen

g. Keterlibatan dan pengembangan masyarakat

Perseroan selalu mengevaluasi kebijakan tentang lingkungan. Dalam menjalankan pekerjaan setiap pegawai melakukan identifikasi, kontrol dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Sistem manajemen lingkungan akan dilakukan peningkatan secara berkelanjutan.

system in order to concern for the preservation of environment protection. As company’s commitment to environmental management, the company has been applying the principles in ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility: implementing, monitoring and CSR programs in seven core subject ISO 26000, namely:

a. Corporate governance

b. Human rights

c. Employment Practice

d. Living Environment

e. Fair Operating Practices

f. Consumer Issues

g. Community engagement and development

The Company always evaluates policies on environment. In carrying out its tasks, each employee conducts identification, control and prevent the occurrence of environment pollution. Environmental management system will be continuously improved.



26

G. KETERLIBATAN DALAM POLITIK

Perseroan memiliki kebijakan yang mengharuskan Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Pegawai yang mewakili Perseroan dalam setiap urusan Pemerintah dan politik, untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perseroan dalam urusan publik.

Perseroan mengakui hak setiap orang untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Perseroan tidak memperbolehkan seorang pun melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Perseroan memiliki kebijakan untuk meminta agar pegawai yang aktif dalam partai politik dan/atau menjadi calon partai politik dalam pemilu untuk mengundurkan diri dari Perseroan sebagai mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan dan Entitas Anak melarang pemberian sumbangan untuk partai politik mana pun sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

Praktek yang diterapkan Perseroan dalam kaitannya dengan keterlibatan

G. INVOLVEMENT IN POLITICS

The Company has a policy that requires the Board of Commissioners, Directors, Management and Employees that represent the Company in any government and political affairs, to comply with laws and regulations governing the Company’s involvement in public affairs.

The Company recognizes the right of every person to channel their political aspirations in accordance with their beliefs. Therefore, the Company does not allow anyone coercing others to restrict the rights of the individual concerned to channel their political aspirations.

The Company has a policy to require that employees who are active in political parties and / or be a candidate for a political party in the elections to resign from the company as to which provisions of the applicable legislation.

The Company and Subsidiaries prohibit donations to any political party as defined by law.

Practices applied by the Company in connection with the political engagement of which stated the Company will not



dengan politik di antaranya menyatakan Perseroan tidak akan memberikan dana, aset, atau fasilitas Perseroan untuk kepentingan partai politik, seorang atau lebih calon anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif kecuali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

H. PERNYATAAN PALSU, KLAIM PALSU DAN KONSPIRASI

Setiap pihak di dalam Perseroan, yang berkaitan dengan proyek mulai penyiapan proposal, negosiasi dan administrasi termasuk akuntansi untuk biaya dan kewajiban, kajian serta penulisan laporan, harus menyadari pentingnya membuat pernyataan (lisan maupun tertulis) yang akurat dan klaim yang benar kepada Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah maupun pihak lain.

Adanya kesengajaan dalam menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan Perseroan atau pihak lain dapat mengakibatkan dikenakannya hukuman administratif atau bahkan tuntutan pidana bagi yang terlibat, baik Komisaris, Direksi dan Pegawai maupun pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

provide the funds, assets, or facilities of the Company for the benefit of political parties, one or more candidates for legislative, executive and judicial unless carried out in accordance with the provisions of applicable legislation.

H. FLASE STATEMENT, FASLE CLAIMS AND CONSPIRACY

Each party in the Company, related to the project began to prepare a proposal, negotiation and administration, including accounting for costs and liabilities, study and writing of the report, should be aware of the importance of making a statement (oral or written) accurate and claim the right to the Directors, Commissioners, Shareholders, Government and other parties.

Their intention to make a statement or claim that is untrue or misleading or involving their conspiracy with others to the detriment of the Company or other parties may result in administrative penalties or even criminal charges for those involved, both of Board of Commissioners, Directors and employees or other parties in accordance statutory provisions in force.



28

Praktek yang dikategorikan dalam Pernyataan Palsu adalah:

1. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk melakukan rekayasa kejadian, perbuatan yang direncanakan dengan sadar untuk mengelabui pihak-pihak tertentu dengan maksud-maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok;

2. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk membuat pernyataan yang menyesatkan dan tidak benar dalam proses kajian, negosiasi, atau audit;

3. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk membuat laporan palsu dengan maksud. untuk melakukan penggelapan, misalnya menyembunyikan masalah teknis yang serius atau tidak melaporkan adanya penundaan pada jadual kerja yang telah ditetapkan;

4. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk memalsukan dokumen dan sertifikat.

Praktek yang dikategorikan dalam Klaim Palsu adalah tindakan yang secara sadar dilakukan dalam upaya memasukkan tagihan atau permintaan pembayaran berdasarkan data yang diketahui palsu. Penerapan atas kriteria ini termasuk data yang berkaitan dengan dokumen pengiriman, tagihan rekanan atau sub-

Practices that fall within the False Statement is:

1. The action is consciously done to engineer events, actions planned consciously to trick certain parties with intentions to take personal advantage or group;

2. The action is consciously done to make assertions that are misleading and not true in the study process, negotiation, or audit;

3. The action is consciously done to make a false statement with intent. for fraud, for example, to hide a serious technical problem or did not report any delays in work schedules that have been established;

4. The action is consciously done to falsify documents and certificates.

Practices were categorized in False Claims act consciously is done in an attempt to enter the invoice or request for incorrect payment. Applying known data on this criterion including data relating to shipping documents, invoices partners or sub-contractors, and others who are basis for the claim.



kontraktor, dan lain-lain yang merupakan dasar untuk melakukan klaim.

Praktek yang dikategorikan dalam Konspirasi adalah tindakan yang secara sadar dilakukan dalam upaya merencanakan dan melakukan kerjasama atau persekongkolan dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak kecurangan, penyelewengan dan pelanggaran hukum dan/atau peraturan Perseroan dengan maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok.

I. BENTURAN KEPENTINGAN

Perseroan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi di mana seseorang (anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai) karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perseroan mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perseroan secara objektif. Benturan kepentingan tersebut menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan ekonomis pribadi, kelompok atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perseroan. Dalam banyak kasus, seseorang tidak mungkin memenuhi kedua kepentingan yang bertentangan tersebut tanpa melakukan kompromi pada satu atau yang lain, dan oleh karena itu maka setiap benturan kepentingan harus diungkapkan kapan pun terjadi. Berdasarkan pasal 12 PKB,

Practices that fall within the conspiracy is an act that consciously done in an effort to plan and carry out cooperation or collusion with certain parties to commit fraud, abuses and violations of law and / or regulation of the Company with the intention of taking personal advantage or group.

I. CONFLICT OF INTEREST

The Company defines a conflict of interest as a situation in which a person (member of the Board of Commissioners, Board of Directors, or an employee) because of the position or authority possessed in the Company has a personal interest which may affect the performance of the duties mandated by the Company objectively. This conflict of interest creates a conflict between private economic interests, groups or families with the economic interests of the Company. Based on article 12 CBA, there is a prohibition to employees who do the following things:



30

terdapat Larangan kepada pegawai yang melakukan hal-hal berikut:

1. Bekerja di perusahaan/Instansi / Lembaga lain dalam waktu yang sama

2. Tempat khusus untuk merokok

3. Larangan melakukan kewajiban lain yang telah ditetapkan di dalam PKB

4. Sanksi pelanggaran yang diberikan kepada karyawan bila melanggar ketentuan aturan di PKB

Prinsip utama yang dianut oleh Perseroan yang harus diikuti untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah:

1. Bahwa Good Corporate Governance merupakan dasar acuan dalam pengelolaan Perseroan

Dewan Komisaris dan Direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham di Perseroan/ di perusahaan lain dalam Daftar Khusus sebagaimana dipersyaratkan dalam perundang-undangan;

2. Bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dipandang perlu untuk penyesuaian terhadap

1. Working in the company / institution / other institutions in the same time

2. Special place for smoking

3. A ban on other obligations that have been established in the CBA

4. Sanctions for violations of an employee when violating the provisions of the rules in the CBA

The main principle adopted by the Company which should be followed in order to prevent conflicts of interest and the implications they often engender further include:

1. That good corporate governance is a basic reference in the management of the Company

Board of Commissioners and Board of Directors must disclose shareholdings in the Company / in other companies in the Special Register as required by the law;

2. That with the change in the organizational structures of the Board of Commissioners and Directors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, necessary deemed for the adjustment



Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Perseroan PT Wijaya Karya Tbk (persero)

Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang terkait;

3. Bahwa pedoman Penanganan Benturan Kepentingan yang memuat panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan pengawasan dan pengurusan Perseroan berdasarkan prinsip – prinsip Good Corporate Governance terutama terkait pada deteksi dini pelaksanaan bisnis perusahaan yang terindikasi mengandung benturan kepentingan

Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai harus menghindari setiap aktivitas luar dinasyang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

4. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut pada butir a, b, dan c diatas, maka diapandang perlu dan untuk menetapkan kembali keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

to the Company’s Conflict of Interest Guidelines for Handling of PT Wijaya Karya (Persero).

Commissioners, Directors and employees do not take advantage of office for personal gain or for the benefit of others or other related parties;

3. Handling of Conflict of Interest guidelines that which contains guidelines for the Board of Commissioners and Directors in carrying out the supervision and management of the Company based on the principle - the principle of good corporate governance, especially related to the early detection of the company’s business execution, as indicated by conflict of interest

Commissioners, Directors and employees should avoid any outside duty activity can adversely affect the independence and objectivity of the consideration in the decision.

4. That is based on case - case in point a, b, and c above, it necessary deemed and to re-establish a joint decision of the Board of Commissioners and Directors-Owned Company (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. Guidelines on Handling of Conflict of Interest



32

1) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai dilarang berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perseroan di mana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial atas transaksi tersebut.

Perseroan mendefinisikan berpartisipasi dalam proses pengadaan sebagai berikut:

1. Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan kontraktor yang berkompetisi yaitu setiap entitas usaha yang kemungkinan di masa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemenang kontrak dari Perseroan(Persero) Tbk.;

2. Meminta atau menerima uang, pemberian atau hal-hal lain yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kontraktor yang berkompetisi;

3. Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan tanpa hak

1) Conflicts of Interest In Procurement

Commissioners, Directors and Employees are prohibited from participating in any activities involving the procurement of a company where concerned or the family concerned has a significant equity interest or has a financial interest on such transactions.

The Company defines participate in the procurement process as follows:

1. Invite, approve, or discuss future employment with a competing contractor that every business entity that possibility in the future may be competitors or award of contracts of the Company (Persero) Tbk .;

2. Solicit or accept money, gifts or other things of value, either directly or indirectly, from contractors who competed;

3. Seek to obtain or disclose information related to the procurement process without authority and contrary to the policy of the Company.



dan bertentangan dengan kebijakan Perseroan.

4. Ketentuan umum :

a. Proses pengadaan barang harus memperhitungkan Lead Time dan sisa kemampuan nyata, untuk dapat digunakan oleh penyedia jasa/pemasok yang ditunjuk dapat melaksanakan pekerjaan sesuai rencana.

b. Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui; Metoda Pelelangan Umum, Metoda Pelelangan Terbatas, Metoda Pemilihan Langsung, Metoda Penunjukan Langsung, Metoda Pembelian Langsung.

5. Hasil evaluasi klarifikasi dan negosiasi dengan Penyedia Jasa/Pemasok dituangkan dalam Perjanjian Pendahuluan apabila WIKA menjadi pemenang tender

6. Direksi / Manajemen dapat mengambil kebijakan menetapkan Tender atas pertimbangan – pertimbangan tertentu untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

2) Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan

Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai dapat diizinkan

4. General requirements :

a. The procurement process should take into account the Lead Time and the rest of the real capacity, to be used by service providers / suppliers designated to carry out the work according to plan.

b. Procurement of goods / services conducted through; Method Public Auction, Bidding Method Limited, Method Direct Selection, Appointment Method Direct, Direct Purchase Method.

5. Clarification and evaluation results of negotiations with the Service Provider / Supplier forth in the Preliminary Agreement if the winning bidder WIKA

6. Directors / Management can take up consideration of the policy sets Tender - specific consideration to enhance the competitiveness of enterprises.

2) Conflict of Interest in Activities Outside

Board of Commissioners, Directors and employees may be allowed to



34

melakukan aktivitas lain di luar jam kerja, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroandan/atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan yang bersangkutan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan.

Setiap Jajaran Perseroan harus menjunjung tinggi standar kinerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam segenap kegiatan sehari-hari.

J. ETIKA USAHA ANTI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DAN KEBIJAKAN TENTANG LARANGAN SUAP

Dalam rangka mewujudkan komitmen perusahaan menjadi good corporate citizen, Perseroanmendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak dalam menciptakan iklim bisnis yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, Perseroanakan senantiasa berupaya untuk menerapkan etika berusaha yang dilandasi nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku secara umum.

Perseroanmendefinisikan suap sebagai segala bentuk uang, komisi, pinjaman,

perform other activities outside working hours, on condition that such activities do not have a conflict with Company and / or the activity does not degrade their capacity to fulfill its mandated taOf Decrees.

Each Board of the Company must uphold standards of performance without exception and as far as possible to act objectively and independently in all daily activities.

J. BUSINESS ETHIC ANTI-CORRUPTION, COLLUSION AND NEPOTISM AND GRATIFICATION

In order to realize the company’s commitment to be a good corporate citizen, Companysupporting efforts made by all parties in creating a business climate that is free from corruption, collusion and nepotism (KKN). Therefore, Company would strives to implement a business ethics that is based on noble values and business principles which apply generally.

Company defined bribes as any form of money, commission, loan, reward,



hadiah, kenikmatan, fasilitas dan apapun yang bernilai manfaat ekonomi, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau sikap yang memihak, secara tidak sah.

Perseroan melarang setiap bentuk pemberian, permintaan, penerimaan atau usaha untuk mendapatkan suap.Pelanggaran dari ketentuan ini dapat berakibat pada pemberian sanksi disiplin oleh Perseroan.

Perseroan membuat suatu pedoman tentang perilaku etis (Code of conduct), yang memuat nilai-nilai etika berusaha dan mengembangkan Code of conduct menyesuaikan dengan perkembangan keadaan Perseroan dan perubahan peraturan perundang-undangan.

K. KEBIJAKAN TENTANG HADIAH, IMBALAN, DAN SUMBANGAN (DONASI) YANG TIDAK DIBENARKAN

Perseroan mendefinisikan hadiah, imbalan, dan sumbangan (donasi) yang tidak dibenarkan adalah sebagai segala macam bentuk penerimaan oleh pejabat atau pegawai Perseroan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan dengan maksud mempengaruhi pejabat atau pegawai yang bersangkutan agar dapat menguntungkan kepentingan si

pleasure, facilities and any valuable economic benefits, given or requested, as compensation, directly or indirectly, with the intent to obtain preferential treatment, illegally ,

Company prohibited any form application, demands, acceptance or attempt to obtain bribe.Violation of this provision may result in disciplinary action by the Company.

The Company made a guideline on ethical behavior (Code of Conduct), which contains the values of business ethics and develop a code of conduct adjusting to the progress of the Company’s circumstances and changes in legislation

K. POLICY ON GIFTS, BENEFITS AND CONTRIBUTIONS (DONATION) IS NOT JUSTIFIED

The Company defines prizes, rewards and donations (donations) is not permissible is as all forms of acceptance by an officer or employee of the Company of the parties with an interest in the Company with the intention to influence an officer or employee concerned in order to benefit the interests of the prizes. Acceptable the legal and business ethics would not be justified.



36

pemberi hadiah.Penerimaan tersebut secara hukum dan etika usaha tidak dapat dibenarkan.

Sejalan dengan prinsip Anti Korupsi sebagaimana tersebut di atas, Perseroan melarang Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik secara langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga (termasuk dalam bentuk hadiah, imbalan, dan sumbangan (donasi) kepada pemberi pekerjaan (klien) atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya.

L. DATA PERUSAHAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Setiap pejabat yang mempunyai kewenangan harus menyampaikan informasi yang relevan kepada auditor dan bekerjasama sepenuhnya dengan auditor internal dan auditor eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya.

Perseroan memiliki kebijakan untuk melarang setiap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Auditor Internal, Auditor Eksternal, Komite di bawah Dewan Komisaris dan Pegawai untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perseroan atau pelanggan ke luar Perseroan baik selama masa kerja atau sesudahnya.

In line with the principles of the Anti-Corruption, as mentioned above, the Company prohibits the Board of Commissioners, Directors and employees to give or offer, or accept, directly or indirectly, anything of value (including in the form of prizes, rewards and donations (donations) to the employer (client) or a government official to influence or as a reward for what he had done.

L. COMPANY DATA AND CONFIDENTIAL INFORMATION

Any officer who has the authority must submit the relevant information to cooperate fully with the auditor and the internal auditor and the external auditor in the process of compliance audit or other investigation.

The Company has a policy to prohibit any member of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, the Internal Auditor, the External Auditor, the Committee under the Board of Commissioners and Staff to disclose confidential information about the Company or the Company’s customers outside either during or after work. Given that



Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut akan merugikan Perseroan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pengungkapan pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan dari Direksi.

Perseroan juga bekerja dengan data khusus milik pemberi pekerjaan, rekanan dan mitra usaha patungan.Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting dan harus dijaga oleh Perseroan. Oleh karena itu tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luar tanpa persetujuan Direksi, atau tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada yang lain kecuali diwajibkan oleh hukum.

M. KETERBUKAAN INFORMASI

Perseroan akan mengungkapkan informasi penting yang relevan dalam Laporan kepada pihak-pihak yang berwenang (Laporan Tahunan, Laporan Berkala dan lain-lain) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

Perseroan akan selalu berusaha untuk mempelopori dan mengambil inisiatif dalam pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan yang penting bagi pengambilan

the disclosure of confidential information would be detrimental to the Company or its customers and provide benefits to other parties, the disclosure of confidential information by needed administration must go through the approval of the Board of Directors.

The company also works with custom data belonging to employers, associates and business partners joint venture. This is a very important trust and must be maintained by the Company. Therefore, no one should disclose such confidential information to outside parties without the consent of the Board of Directors, or none may disclose such confidential information to others unless required by law.

M. INFORMATION DISCLOSURE

The Company will disclose the relevant important information in the Report to the authorities (Annual Reports, Periodic Reports, etc.) in accordance with the legislation in force with timely, accurate, clear and objective.

The Company will always strive to spearhead and take the initiative in disclosing financial and non-financial information essential to decision-making of the owners of capital, creditors and other interested parties



38

keputusan pemilik modal, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya baik pengungkapan yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela. Pengungkapan informasi tersebut, oleh Perseroan dilakukan melalui Laporan Tahunan maupun media lain yang dianggap perlu.

Di samping informasi sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal, dll), Perseroan juga mengungkapkan berbagai informasi penting dalam Laporan Tahunan meliputi:

1. Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perseroan selama tidak merugikan kepentingan Perseroan;

2. Penilaian Perseroan oleh Komite Audit, Auditor Eksternal, Lembaga Pemeringkat Kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;

3. Riwayat hidup anggota Komisaris, Direksi, Eksekutif Kunci Perseroan, serta gaji dantunjangan mereka;

4. Jumlah rapat Komisaris dan Direksi beserta tingkat kehadirannya;

5. Sistem pemberian honorarium bagi Auditor Eksternal;

6. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi anggota Komisaris, Direksi serta Auditor Internal;

both mandatory disclosure and voluntary. Disclosure of such information, the Company made through the Annual Report and other media deemed necessary.

In addition to the information as required by the legislation in force (balance sheet, profit and loss, cash flows, changes in capital, etc.), the Company also revealed important information in the Annual Report include:

1. Goals, objectives and strategies of the Company during the business does not harm the interests of the Company;

2. Assessment of the Company by the Audit Committee, the External Auditor, Credit Rating Agency and other agencies;

3. Biography of Commissioners, Directors, Key Executive of the Company, as well as their and benefit or salary;

4. The number of meetings of Commissioners and Board of Directors as well as the level of its presence;

5. The system of honoraria for the External Auditor;

6. Payroll system and granting allowances for members of Commissioners, Board of Directors and the Internal Auditor;



7. Faktor risiko yang material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko;

8. Informasi material mengenai pegawai dan pihak yang berkepentingan;

9. Klaim menyangkut nilai yang material yang diajukan oleh Perseroan atau terhadap Perseroan, serta perkara yang substansial yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perseroan;

10. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang berlangsung; dan

11. Pelaksanaan Good Corporate Governance.

N. PENYELEWENGAN DAN PENYIMPANGAN SEJENISNYA

Perseroan melarang setiap bentuk penyelewengan dan senantiasa menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan.

Menurut Perseroan yang termasuk dengan penyelewengan adalah :

1. Ketidakjujuran;

7. Material riOf Decree factors that can be anticipated, including management’s assessment on the business climate and riOf Decree factors;

8. Material information about employees and stakeholders;

9. Claims regarding the value of the material filed by the Company or on the Company, as well as a substantial case in judicial or arbitration involving the Company;

10. Conflicts of interest may occur and / or ongoing; and

11. Implementation of Good Corporate Governance.

N. MISSAPPROPRIATION AND IRREGULARITIES

The Company prohibits any form of misconduct and always implements mandatory procedures regarding findings, acknowledgment, reporting, investigation and investigation of suspicion of misuse.

According to the Company included with the deviation are:

1. Dishonesty;



40

2. Penggelapan;

3. Pemalsuan atau pengubahan surat berharga seperti cek Perseroan;

4. Penyalahgunaan asset yang dimiliki oleh Perseroan, Pegawai, Mitra Usaha atau Rekanan;

5. Pengalihan kas, surat berharga atau aset Perseroan lain untuk penggunaan pribadi;

6. Penanganan dan pelaporan transaksi Perseroan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku; dan

7. Pemalsuan atas catatan akuntansi Perseroan atau laporan keuangan untukkepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan Perseroan.

O. PENGGUNAAN APLIKASI SOSIAL MEDIA DI KANTOR

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi berdampak positif bagi kemajuan interaksi dan komunikasi personal termasuknya hadirnya berbagai aplikasi social media seperti: Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Path, dan lain-lain. Di satu sisi, kehadiran aplikasi sosial media tersebut dapat meningkatkan keterbukaan informasi, peningkatan

2. Embezzlement;

3. Counterfeiting or alteration of securities such as a check of the Company;

4. Misuse of assets owned by the Company, Employees, Business Partners or Partners;

5. The transfer of cash, securities or other assets of the Company for personal use;

6. The handling and reporting of transactions conducted by the Company is not in accordance with applicable procedures and regulations; and

7. Falsification of Company’s accounting records or financial statements for personal or other interests that harm the Company.

O. USAGE OF SOCIAL MEDIA APPLICATION IN OFFICE

Rapid progress of information technology and communication provides positive impact on the personal interaction and communication improvement including various social media applications such as: Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Path, etc. On one side, the presence of these social media applications can improve information disclosure, knowledge and network improvement for employees or



pengetahuan dan jejaring bagi seorang karyawan maupun komunitas. Namun demikian, pada sisi yang lain, kehadiran aplikasi social media tersebut dapat membuat sesorang atau karyawan terlibat aktif dalam interaksi social media yang dapat mengganggu fokus dan kualitas kerja karyawan.

Berdasarkan hal diatas dan menjaga integritas karyawan dalam menjaga dan peningkatkan produktivitas kerja, Perseroan mengambil langkah yang melarang bagi karyawan untuk menggunakan aplikasi social media pada jam bekerja (jam kantor). Secara sistemik, Perseroan melakukan blocking aplikasi social media bagi seluruh karyawan di personal computer yang merupakan keseluruhan jaringan personal computer di ruang kerja.

Melalui kebijakan ini, seluruh karyawan tidak dapat melakukan akses aplikasi social media melalui jaringan PC yang tersedia di kantor selama jam kerja. Kebijakan ini merupakan kebijakan best practices yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka menjaga integritas dan poroduktivitas karyawan dalam bekerja sedemikian sehingga kebijakan ini diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan ownership karyawan terhadap jam kerja yang disediakan perusahaan.

community. However, on the other side, the presence of those social media applications can engage a person or employee to be actively involved in social media interaction that can distract the focus and performance quality of the employee.

Based on the above matters and to maintain employee integrity in managing and improving performance productivity, the Company took action by prohibiting employees to use any social media application during working hours. By system, the Company blocks social media applications for all employees on the personal computer, which is the whole personal computer network in working space.

Through this policy, all employees cannot access social media application on PC network available in the office during working hours. This policy is best practices policy implemented by the Company to maintain employees’ integrity and productivity in perfroming their works so that this policy is expected to maintain and improve employees’ ownership to working hours provided by the Company.



42

P. INTEGRITAS PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA DAN CITRA PERUSAHAAN

Perkembangan pesat aplikasi social media dan meningkatnya interaksi seseorang dalam komunitas penggunaan social media serta keterlibatan dalam berbagai wacana terkait aspek social politik dapat berdampak pada citra dan kredibilitas perusahaan.

Walaupun seorang karyawan tidak menggunakan aplikasi social media yang tersedia di kantor, namun dalam interaksinya terkadang seseorang tidak terlepas dari atribut sebagai karyawan sebuah perusahaan. Salah satu contohnya, seseorang terlibat diskusi atau debat terkait sesuatu hal yang dapat menimbulkan risiko baik bagi personal maupun secara tidak langsung melibatkan identitas perusahaan.

Dalam perspektif ini, seiring dengan maraknya interaksi seseorang dalam interaksi dan komunikasi yang mengarah pada berbagai diskusi terkait aspek politis yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang atau pihak tertentu, perusahaan pada prinsipnya mengharapkan setiap karyawan memiliki etika social terkait penggunaan aplikasi social media sedemikian sehingga mampu menjaga integritas diri dan citra serta kredibilitas perusahaan.

Dalam beberapa kasus, beberapa karyawan dipecat dengan tidak hormat

P. INTEGRITY OF SOCIAL MEDIA USAGE AND CORPORATE IMAGE

Rapit progress of social media applications and interaction improvement of a person within social media usage community as well as involvement in various discourse related to social political aspect that can impact on corporate image and credibility.

Eventhough an employee does not use social media applications available in the office, but in his or her interaction somehow a person cannot be separated from attribute as employee of a Company. For example, someone involves in discussion or debate related to something that can evoke a risk both personally or indirectly involving the Company’s identity.

In this perspective, in line with the rampant interaction of a person in the interaction and communication that is directed to several discussion related to political aspect which can cause loss for the person or particular party, Company in principleexpects each employee has social ethics related to social media applications usage so can maintain self-integrity and corporate image as well as credibility.

In some cases, several employees are



sehubungan dengan aktivitas social media yang dilakukannya berdampak terhadap integritas dan kredibilitas perusahaan.

Setiap karyawan harus menyadari bahwa sebagai insan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dia harus membangun integritas pribadi dan perusahaan melalui etika penggunaan social media yang proper dan prudence sedemikian sehingga turut membangun hubungan social dan pemangku kepentingan (stakeholder engagement) yang mampu menjaga citra dan reputasi perusahaan termasuk memitigasi berbagai potensi risiko baik yang menyangkut diri maupun perusahaan dimana dia bekerja.

Q. INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

Segenap jajaran Perseroan menjaga integritas laporan keuangan. Perilaku jajaran Perseroan dalam mendukung integritas laporan keuangan adalah:

1. Mencatat dengan akurat, valid dan tepat waktu berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

2. Melakukan pembebanan biaya Perseroan yang dilandasi kejujuran dan tanggung jawab;

3. Menyusun laporan kerja yang terkait dengan fungsi dan tanggung

dismissed disrespectfully due to social media activities taken that impacted on corporate integrity and credibility.

Each employee must realize that as personnel of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, he or she must develop personal and corporate integrity through proper and prudence social media usage ethics so can develop social relations and stakeholders engagement that is able to maintain corporate image and reputation including mitigating various potential risk both related to personal or Company where he or she works.

Q. FINANCIAL STATEMENTS INTEGRITY

The Company’s management shall maintains financial statements integrity. Actions taken by the Company’s management to support the financial statements integrity are:

1. Recording in an accurate, valid and timely manner based on the right resources and accountable;

2. Charging the Company’s fees based on honesty and responsibility;

3. Preparing work report related to its functions and responsibilities honestly,



44

jawabnya secara jujur,tepat waktu, benar dan akurat untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan umpan balik perbaikan kinerja.

R. PERLINDUNGAN ASET PERSEROAN

Seluruh jajaran Perseroan memastikan untuk melindungi dan mengamankan seluruh aset berupa alas hak kepemilikan, pendapatan, informasi yang dimiliki, properti dan peralatan dari setiap potensi gangguan, termasuk kewajiban terhadap pihak ketiga dan/atau properti yang sedang dibangun.

1. Aset yang perlu dilindungi namun tidak terbatas pada bangunan, peralatan, perlengkapan, fasilitas komunikasi, dana, rekening, program komputer, informasi teknologi, dokumen, keahlian serta lainnya (kontrak dll), hak kekayaan intelektual dan setiap sumber daya atau properti lain yang dimiliki Perseroan;

2. Jajaran Perseroan menggunakan dan memanfaatkan asset Perseroan sesuai dengan kebijakan dan posedur yang berlaku dan segera melaporkan pada atasannya apabila ada kelainan, kehilangan maupun kerusakan yang terjadi pada peralatan kerja;

timely, truthfully and accurately to be used as decision making material and its performance improvement feedback.

R. ASSET PROTECTION COMPANY

The whole range of the Company makes sure to protect and secure all assets such as from title, income, information owned, property and equipment of any potential disruption, including liability to third parties and / or property that is being constructed.

1. The assets need to be protected but not limited to buildings, equipment, supplies, communication facilities, funds, accounts, computer programs, information technology, document, expertise as well as other (contracts etc), intellectual property rights and any resources or other property owned by the Company ;

2. The Company ranks of use and utilize the assets of the Company in accordance with the applicable policies and proccedur and immediately reported to his boss if there are abnormalities, loss and damage caused to the working equipment;



3. Jajaran Perseroan tidak memanfaatkan asset Perseroan untuk kepentingan pribadi;

4. Penggunaan aset Perseroan dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perseroan; dan

5. Jajaran Perseroan yang sudah berakhir masa jabatan atau pensiun atau tidak bekerja lagi di Perseroan, berkewajiban mengembalikan seluruh aset Perseroan yang pernah digunakan dan pernah diberikan perusahaan sebagai fasilitas dinas selama menjabat.

3. The Company does not utilize the ranks of the assets of the Company for personal gain;

4. The use of the Company’s assets are effectively and efficiently to achieve the objectives of the Company; and

5. The ranks of the Company that have terminated or retired or are no longer working in the Company shall be obligated to return all assets of the Company which have been used and provided by the Company as a service facility during their term of office.

E T H I C S W I T H



46



BAB III ETIKADENGAN

PEMANGKU KEPENTINGANSTA K E H O L D E R S



48

Perusahaan menyadari perlu mengatur standar etika sebagai panduan entitas bisnis dalam bersikap, bertindak dan berhubungan dengan pemangku kepentingan dengan menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dan kepentingan segenap Stakeholders sesuai prinsip-prinsip GCG dan Nilai-Nilai Perusahaan yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas dan keberlanjutan Perusahaan.

Standar etika sebagai panduan entitas bisnis, antara lain meliputi sebagai berikut:

A. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan harus memperlakukan Pemegang Saham secara adil. Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah/persentase saham yang dimilikinya. Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan.

Company realize the need to set ethical standards as a guide to business entities in the act, act and relate with stakeholders to balance the interests of the Company and the interests of all Stakeholders according to the principles of GCG and Company Values healthy while maintaining profitability and sustainability of the company.

Ethical standards as a guide business entities, among others, include the following:

A. RELATIONS WITH SHAREHOLDERS

Shareholders of the Company should be treated fairly. Shareholders who own shares with the same classification will receive equal treatment and be able to exercise their rights in accordance Articles of Association and the legislation in force.

Each of the shareholders in the General Meeting of Shareholders (AGM) has the right noises in accordance with the classification and the number / percentage of shares owned. Each shareholder entitled to obtain information that is complete and accurate material about the Company.



Perseroan menolak Pemegang Saham campur tangan dalam kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pengertian dalam campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan Perseroan atau terhadap pengambilan keputusan yang menjadi wewenang Direksi.

Kegiatan operasional Perseroan yang melibatkan stakeholders harus tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga kemandirian Perseroan sebagai badan hukum yang profesional dapat berkembang baik sesuai dengan tujuan usahanya.

Perseroan akan berusaha keras agar Perseroan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang Saham.

Penetapan dividen dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pembagian dividen didasarkan pada keputusan RUPS.

Shareholders of the Company refused to intervene in the operations of the Company are the responsibility of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association and the legislation in force. Including the interpretation of the intervention is an action or direction, directly or indirectly, to influence the acts of management of the Company or of the decision-making under the authority of the Board of Directors.

The Company’s operational activities involving stakeholders should stick to the principles of accountability and transparency so that the independence of the Company as a legal entity which professionals can thrive well in accordance with its business objectives.

The Company will strive hard to ensure that the Company experienced continuous growth thereby providing an optimal contribution to the Shareholders.

Determination of dividends made by the Shareholders in the General Meeting of Shareholders. Dividend payout is based on the decision of the AGM.



50

B. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG OBLIGASI

Perseroan dapat menerbitkan obligasi yang dimaksudkan sebagai sarana pendanaan atau peningkatan modal kerja Perseroan yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha. Oleh karena itu, Perseroan mempunyai komitmen untuk menggunakan dana tersebut secara akuntable, transparan dan efisien.

Perseroan akan senantiasa menyampaikan informasi material menyangkut penerbitan obligasi, kepada para investor/calon investor secara adil, benar dan akurat.

Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban Perseroan terhadap pemegang obligasi. Pemenuhan kewajiban tersebut meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian antara Perseroan, Pemegang Obligasi dan Pihak Ketiga yang dibuat untuk penerbitan Obligasi.

Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atau Rapat Umum Pemegang Medium Term Notes (MTN), Perseroan akan memenuhi semua ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berkait dengan hal tersebut. Di samping

B. RELATIONS WITH BONDHOLDERS

The Company may issue bond which are intended as a means of funding or an increase in the Company’s working capital will be used to develop the business. Therefore, the Company is committed to using these funds accountable, transparent and efficient.

The company will continue to deliver material information concerning the issuance of bonds, to investors / potential investors in a fair, true and accurate.

The Company is committed to fulfill the Company’s obligations to bondholders. Fulfillment of these obligations include payment of interest, repayment of principal and other rights in accordance with the provisions in the agreement between the Company, the Bondholders and Third Parties made for the issuance of bonds.

In the implementation of the General Meeting of Bondholders (RUPO) or the Extraordinary General Meeting of Medium Term Notes (MTN), the Company will comply with the provisions set out in the legislation that relates to it. In addition, the application of the principle of good corporate governance,



itu, dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, Perseroan akan menjamin perlakuan yang setara terhadap semua pemegang obligasi serta pemenuhan hak-hak mereka yang sah.

C. HUBUNGAN DENGAN KREDITUR

Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan Kreditur yaitu Bank atau Lembaga Keuangan untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perseroan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kreditur. Oleh karena itu, Perseroan mempunyai komitmen untuk menggunakan modal kerja dan fasilitas tersebut secara akuntabel, transparan dan efisien. Perseroan akan senantiasa menyampaikan informasi material menyangkut hubungan dengan Kreditur, kepada para investor/calon investor secara adil, benar dan akurat.

Perseroan juga mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan kewajiban Perseroan terhadap Kreditur secara tepat waktu. Pemenuhan kewajiban tersebut meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain Kreditur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang disepakati antara Perseroan dan Kreditur serta peraturan perundang- undangan yang terkait.

the Company will ensure equal treatment to all bondholders as well as the fulfillment of their rights are legitimate.

C. RELATIONS WITH CREDITORS

The Company may cooperate with the creditor, Bank or Financial Institution to improve the Company’s working capital and take advantage of the facilities provided by the creditor. Therefore, the Company is committed to use the facility for working capital and be accountable, transparent and efficient. The company will continue to deliver material information concerning the relationship with the creditor, to the investor / investors in a fair, true and accurate.

The company also has committed to carry out the Company’s obligations to creditors in a timely manner. Fulfillment of these obligations include payment of interest, repayment of principal and the rights of other creditors in accordance with the terms of the agreement entered into between the Company and the Creditors and related legislation.



52

Dalam pelaksanaan perjanjian dengan Kreditur, Perseroan akan memenuhi semua ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berkait dengan hal tersebut. Di samping itu, dalam penerapan prinsip GCG, Perseroan akan menjamin pemenuhan hak-hak Kreditur yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. HUBUNGAN DENGAN INVESTOR DAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK

Perseroan berkomitmen mewujudkan pertumbuhan kegiatan operasi yang berkelanjutan berdasarkan standar bisnis yang ada sehingga Perseroan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Shareholder.

Bahwa proses komunikasi dengan Investor dan Shareholders harus melalui satu pintu (one door policy) yaitu Corporate Secretary atas sepengetahuan dan persetujuan Direksi (terkait informasi material).

Setiap pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada Investor harus transparan, akuntable, akurat, dan lengkap. Setiap Investor dan Shareholders harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

In the implementation of the agreement with creditors, the Company will comply with the provisions set out in the legislation that relates to it. In addition, in the application of corporate governance principles, the Company will ensure the fulfillment of the rights of the legitimate creditors in accordance with the provisions of applicable law.

D. INVESTOR RELATIONS AND SHAREHOLDERS PUBLIC

The Company is committed to realize the sustainable growth of operations based on existing standards so that the company’s business can provide an optimal contribution to the Shareholder.

That the process of communication with investors and shareholders must go through one door (one door policy) is the Corporate Secretary of the knowledge and approval of the Board of Directors (information related material).

Each reporting, statement and disclosure of information to investors should be transparent, accountable, accurate, and complete. Every Investors and shareholders should be subject to the Articles of Association and all decisions taken lawfully in the GMS.



Perseroan memberikan perlakuan yang setara (equal) kepada Shareholders dan Investor untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. HUBUNGAN DENGAN PEMBERI PEKERJAAN

Perseroan menempatkan Pemberi Pekerjaan sebagai salah satu pihak yang mendukung pencapaian kinerja Perseroan. Kebijakan yang dijalankan Perseroan secara umum menjamin hubungan kerjasama dengan Pemberi Pekerjaan yang dilakukan secara transparan, profesional dan memenuhi prinsip kesetaraan.

Perseroan menyediakan informasi material secara benar, akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan bagi calon Pemberi Pekerjaan.

Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya selalu mengutamakan kualitas pekerjaan dan kepuasan Pemberi Pekerjaan sejak perencanaan pekerjaan sampai pekerjaan selesai.

Perseroan melakukan survei kepuasan Pemberi Pekerjaan/Pelanggan yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali pada proyek-proyek on progress dan

The Company provides equal treatment (equal) to the shareholders and investors to be able to exercise their rights in accordance Articles of Association and the legislation in force.

E. RELATIONSHIP WITH EMPLOYER

The Company places the Employer as one of the parties supporting the achievement of the Company’s performance. The policies that the Company undertakes generally guarantee the working relationship with the Procuring Entrepreneurs in a transparent, professional manner and comply with the principle of equality.

The Company provides material information is valid, accurate and timely information as the basis for decision making for candidate Employer.

Company in conducting its business activities always put the quality of work and job satisfaction Employer from the planning of the work until the work is completed.

Company conducts satisfaction surveys Employer / Customers who carried at least 1 (one) year on progress on projects and projects that have been completed.



54

proyek-proyek yang telah selesai. Dari hasil survey tersebut Perseroan memprogramkan peningkatan kepuasan Pemberi Pekerjaan dari tahun ke tahun.

F. HUBUNGAN DENGAN REKANAN

Perseroan memberikan kesempatan yang sama pada seluruh rekanan yang memiliki kualifikasi yang sama tanpa diskriminasi. Pertimbangan pemberian pekerjaan didasarkan atas kriteria, yang antara lain meliputi :

1. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi yang dikeluarkan asosiasi yang bersangkutan;

2. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

3. Memiliki rekam jejak yang baik dan memadai;

4. Tidak pernah membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi yang dimilikinya;

5. Kerjasama yang saling menguntungkan.

Namun, Perseroan dalam melaksanakan fungsinya sebagai Good Corporate Citizen mempunyai komitmen membina

From the survey results, the Company programmed Employer Job satisfaction improvement from year to year.

F. RELATIONS WITH BUSINESS PARTNERS

The Company provides equal opportunity for all partners who have the same qualifications without discrimination. Consideration of employment based on criteria, which include:

1. Have the expertise, experience, technical and managerial Of Decreeills in the field of business can be evidenced by the qualification issued by the association concerned;

2. Have the necessary resources in the implementation of the work;

3. Have a good track record and adequate;

4. Never make untrue statements about the qualifications they possess;

5. Mutual cooperation.

However, the Company in performing its function as a Good Corporate Citizen is committed to build a new partnership to



rekanan baru untuk berkembang secara bertahap melalui proses kualifikasi yang ditentukan oleh Perseroan.

G. HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA AKHIR

Perseroan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik dengan meningkatkan kualitas produknya, melaui penerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang merupakan peningkatan dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000. Perseroan berusaha melakukan pemeliharaan, perbaikan dan penataan berbagai fasilitas secara bertahap sesuai skala prioritas, agar ketersediaan fasilitas maupun peralatan tetap terjamin dengan kualitas yang memadai.

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Pengguna Akhir, Perseroan melakukan berbagai pendekatan seperti :

1. Perseroan melakukan sertifikasi ISO 9001 : 2000 untuk Sistem Manajemen Mutu;

2. Perseroan melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas produk sesuai dengan kemampuan Perseroan; dan

3. Perseroan memberikan layanan purna jual yang memadai sesuai dengan kontrak.

develop gradually through the qualifying process specified by the Company.

G. RELATIONS WITH THE END USER

Company always strives to provide the best quality services by improving the quality of its products, through the implementing Quality Management System ISO 9001: 2008 which is an improvement of the Quality Management System ISO 9001: 2000. The Company strives to perform maintenance, repair and management of various facilities in stages according to priorities, so that the availability of facilities and equipment is ensured with adequate quality.

To provide the best service to End Users, the Company made various approaches such as:

1. The Company conducts the certification of ISO 9001: 2000 for Quality Management System;

2. Company conducts product quality improvement according to the ability of the Company; and

3. The Company provides adequate after-sales service in accordance with the contract.



56

H. HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI (HUBUNGAN INDUSTRIAL)

Pegawai PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. terdiri atas Pegawai Organik dan Pegawai Terampil sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perseroan dengan Serikat Karyawan PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. Terhadap kedua klasifikasi pegawai tersebut, Perseroan mempunyai komitmen untuk memperlakukan seluruh pegawai sesuai dengan hak dan kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PKB.

Perseroan menerapkan sistem manajemen aset Sumber Daya Manusia berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil, motivatif dan bebas dari bias karena perbedaan agama dan kepercayaan, ras, suku, asal-usul, jenis kelamin, dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja. Perseroan juga mengakui hak pegawai untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas pegawai yang merupakan aset utama Perseroan dengan cara merealisasikan “Human Asset Development ”. Oleh karena

H. RELATIONSHIP WITH EMPLOYEES (INDUSTRIAL RELATIONS)

Employees of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. consisting of Organic Employees and Of Decreeilled Employees, as stated in the Collective Labor Agreement (CLA) between the Company and Employees Union of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Against both the classification of the employee, the Company is committed to treating all employees in accordance with the rights and obligations set out in the legislation in force and PKB.

The Company is implementing an asset management system Human Resources based on the principles of openness, fair, motivating and free of bias due to differences of religion and belief, race, ethnicity, origin, sex, origin and birth as well as things that are not related to the performance , The Company also recognizes the right of employees to freedom of association, assembly and expression in accordance with the provisions of applicable law.

The company is always developing and improving the quality of employees is a major asset of the Company by way of realizing “Human Asset Development”. Therefore, the development and improvement of the



itu pengembangan dan peningkatan kualitas Human Capital dalam Perseroan merupakan hal yang penting.

Perseroan selalu melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai yang berpedoman pada Budaya Perseroan, Kebijakan Perseroan di bidang kepegawaian, Peraturan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pokok-pokok Organisasi. Perseroan juga menjamin bahwa peraturan-peraturan tersebut di atas sesuai dengan standar Good Corporate Governance.

Perseroan mempunyai Kantor Pusat, Perusahaan Entitas Anak dan Kantor Divisi Operasi yang beroperasi di berbagai daerah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat, kondisi Pegawai serta ketentuan dan peraturan setempat yang berbeda-beda. Meskipun peka terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, Perseroan menerapkan praktek- praktek yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Perseroan menetapkan beberapa kebijakan mengenai pegawai dan hubungan industrial antara lain:

1. Melakukan penataan pekerjaan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan pegawai;

quality of the Company’s Human Capital is essential.

Company always do the coaching and employee development guided by the Culture Company, the Company’s policy in the field of personnel, Personnel Rules and Regulations Basic Principles of the Organization. The company also ensures that the rules mentioned above in accordance with the standards of good corporate governance.

The Company has headquarters, the Company Subsidiary and Office Operations Division operating in various regions with the religion, culture, traditions, customs, state servants and local rules and regulations are different. Although sensitive to these differences, the Company is implementing practices based on the principles of Good Corporate Governance.

Company set some policies regarding employee and labor relations, among others:

1. Making the arrangement work so well that motivate and empower employees;



58

2. Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima pegawai, secara umum mengikuti peraturan, sebanding dan kompetitif dengan industri sejenis;

3. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan Perseroan;

4. Meningkatkan disiplin pegawai agar mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan;

5. Menerapkan reward sesuai prestasi dan punishment atas tingkat kesalahan pegawai secara adil;

6. Memberikan hak kepada pegawai untuk berserikat, berkumpul dan memberikan pendapat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

7. Menempatkan PKB sebagai komitmen Perseroan;

8. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pegawai; dan

9. Memberikan hak-hak purna bakti sesuai ketentuan yang berlaku.

Perseroan menyadari sepenuhnya adanya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Untuk itu, segenap insan Perseroan baik Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan pegawai akan

2. Ensuring that remuneration schemes of employees, generally follow the rules, comparable and competitive with similar industries;

3. Provides the opportunity for employees to participate in education and training in accordance with the competencies and needs of the Company;

4. Improve employee discipline in order to comply with the rules and policies that has been established;

5. Applying the appropriate reward and punishment achievement on the error rate of employees in a fair;

6. Entitles employees to associate, assemble and give opinions in accordance with prevailing regulations;

7. Placing Agreement as a commitment of the Company;

8. Providing good working condition and safe for employees; and

9. Giving full rights consecrated in accordance with prevailing regulations.

The Company is fully aware of the change in the dynamic business environment. For that, of the people of both the Company’s Board of Commissioners, Board of Directors, management and employees



selalu berusaha untuk menjalin kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Perseroan akan selalu berusaha meningkatkan mutu manajemen dan kualitas pegawai sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif.

Pegawai juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Perseroan. Kewajiban Pegawai terhadap Perseroan antara lain :

1. Setiap pegawai wajib menaati PKB, Nilai-nilai Perusahaan dan semua peraturan yang dikeluarkan Perseroan

2. Setiap pegawai wajib mendahulukan kepentingan Perseroan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya;

3. Setiap pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya;

4. Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik Perseroan;

5. Setiap pegawai yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada pegawai di lingkungannya.

will always strive to establish partnerships in order to support each other in achieving the goals and progress together. The Company will always strive to improve the quality of management and quality of employees so that they can work efficiently and effectively.

Personnel also have various obligations that must be met for the Company. Employees of the Company’s liabilities include:

1. Each employee must comply with the CBA, Corporate Values and all regulations issued by the Company

2. Each employee shall put the interests of the Company that relate directly or indirectly to its responsibilities;

3. Each employee shall mobilize all resources and efforts in carrying out his assigned job duties;

4. Each employee shall maintain the property and the good name of the Company;

5. Every employee who became supervisor shall establish and set an example to the employees in their environment.



60

I. HUBUNGAN DENGAN PEJABAT NEGARA

Kebijakan Perseroan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap pejabat negara yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perseroan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.

Setiap kontak dengan pejabat Pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat objektif dan wajar (arms-length) dan harus dihindari terjadinya penyimpangan.

Perlakuan terhadap pejabat negara harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

Perseroan sangat menyadari bahwa di mana pun Perseroan beroperasi selalu berhubungan dengan masyarakat sekitar yang memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, Perseroan mempunyai komitmen bahwa hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perseroan.

I. RELATIONS WITH STATE OFFICIALS

The Company’s policy to develop and maintain good relationships and effective communication with any officials who have authority in the field of operations of the Company within the tolerance limits allowed by law.

Any contact with Government officials should be maintained as a relationship that is objective and reasonable (arms-length) and to avoid irregularities.

Treatment of state officials must be done within the law in force, in an ethical manner and not contrary to the norms and regulations in force.

J. COMMUNITY RELATIONS

The Company is very aware that wherever the Company operates always in touch with the surrounding communities that have different characteristics. Therefore, the Company has a commitment that good relations and community development around a basic foundation for long-term success of the Company.



In relationships and partnerships with surrounding communities, the Company will continue to apply various principles, among others:

1. Adapt to the development of noble cultural values of the surrounding community.

2. Actively participate in helping the development of society as a sense of social responsibility of the Company.

Dalam hubungan dan kemitraan dengan masyarakat sekitar, Perseroan akan senantiasa menerapkan berbagai prinsip antara lain :

1. Beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat sekitar.

2. Berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial Perseroan.



62



BAB IV MEKANISME PELAPORAN

DAN PENEGAKAN ETIKA DAN PERILAKU

R E P O RT I N G A N D E N F O R C E M E N T M E C H A N I S M



64

A. PELAPORAN PELANGGARAN

Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite yang ada serta Pegawai dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Code of conduct kepada Perseroan secara pribadi, melalui surat maupun email.

Tim Kepatuhan GCG akan menerima dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan tersebut.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan :

1. Secara umum, pada prinsipnya semua pelapor harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas. Dalam hal ini kerahasiaan identitas pelapor akan dilindungi.

2. Penggunaan surat yang tidak beridentitas (surat kaleng) akan diperlakukan sebatas sebagai informasi awal dimana tindak-lanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan Tim Kepatuhan GCG atas kebenaran substansi masalah yang dilaporkan.

3. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor manakala

A. REPORTING OF VIOLATIONS

Each member of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees exist and Employees may submit reports regarding alleged violations of the Code of Conduct to the Company in person, by letter or email.

GCG Compliance Team will receive and act upon complaints.

Some important things to note:

1. In general, in principle, all of the reporting must clearly disclose his identity. In this respect the confidentiality of the reporter’s identity will be protected.

2. The use of unmarked letter (anonymous letter) will be treated only as an initial information where follow-up depends on the level of confidence in the GCG Compliance Team for the correctness of the substance of the reported problem.

3. No punishment was meted out to the complainant when such violations



pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran terhadap Code of conduct ini. Dalam hal ini pengungkapan hal tersebut dapat merupakan faktor yang meringankan. Apabila pelanggaran tersebut benar terjadi dan pihak pelapor tidak terlibat di dalamnya, maka kepada pihak pelapor akan diberikan penghargaan yang sesuai.

4. Tim Kepatuhan GCG akan berpegang pada azas praduga tak bersalah.

5. Sarana Pengaduan tersebut tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan pribadi yang tidak terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap Code of conduct.

B. MEKANISME PENEGAKAN KEPATUHAN

Setiap pelaporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Code of conduct ditindaklanjuti oleh Tim Kepatuhan GCG.Dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut Tim Kepatuhan GCG dapat berkoordinasi atau bekerjasama dengan Organ Perseroan terkait.Setiap bagian Organ Perseroan wajib memberikan dukungan sepenuhnya kepada Tim

occur, except if the person concerned is also involved in the violation of the Code of Conduct. In this case the disclosure that may constitute a mitigating factor. If such violations occur and the complainant was not involved in it, then the complainant will be rewarded accordingly.

4. GCG Compliance Team will hold to the principle of presumption of innocence.

5. Complaint means are not intended as a mechanism for conveying personal grievances unrelated to the alleged violations of the Code of Conduct.

B. COMPLIANCE ENFORCEMENT MECHANISM

Each reporting on alleged violations of the Code of Conduct Compliance Team GCG. In followed by follow-up implementation of the GCG Compliance Team can coordinate or cooperate with the Company were connected.Each part Organ Company is obliged to provide full support to the Compliance Team GCG take reports of alleged violations Code of conduct.



66

Kepatuhan GCG dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap Code of conduct.

Hasil tindak lanjut yang berupa laporan tindak lanjut dan rekomendasi oleh Tim Kepatuhan GCG disampaikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan ruang lingkup dan tanggungjawabnya.

Tim Kepatuhan GCG dapat merekomendasikan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF)untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas laporan dugaan pelanggaran terhadap Code of conduct. Hasil pemeriksaan oleh Tim Pencari Fakta disampaikan kepada Majelis Kehormatan Pegawai.Majelis Kehormatan Pegawai setelah melakukan pembahasan dalam Rapat Majelis Kehormatan Pegawai memberikan rekomendasi kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan ruang lingkup dan tanggungjawabnya.

Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagai pihak yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup dan tanggungjawabnya dapat memberikan sanksi, tindakan pembinaan, dan/atau hal lain yang relevan atas dugaan pelanggaran terhadap Code of conduct.

Results of follow-up in the form of follow-up reports and recommendations by the Compliance Team GCG submitted to the Board of Directors or Board of Commissioners in accordance with the scope and responsibilities.

GCG Compliance Team can recommend the establishment of a fact-finding team (TPF) to conduct further investigation of reports of alleged violations of the Code of conduct.Result of examination by a fact-finding committee submitted to the Council of Honor Employees Honorary Employee. Assembliest after discussions in the meeting of the Honorary Council Employee giving recommendations to the Board of Directors or Board of Commissioners in accordance with the scope and responsibilities.

Directors and / or Board of Commissioners as the competent authority in accordance with the scope and responsibilities can impose sanctions, action coaching, and / or any other relevant terms on alleged violations of the Code of Conduct.



Pelaksanaan penegakan kepatuhan terhadap Code of conduct dilakukan berdasarkan kebijakan terkait yang telah dimiliki oleh Perseroan maupun kebijakan terkait yang akan dikembangkan oleh Perseroan menyesuaikan dengan perkembangan keadaan Perseroan serta perubahan peraturan perundang-undangan.

Implementation of the enforcement of compliance with the Code of Conduct is based on the relevant policies have been owned by the Company and related policies to be developed by the Company conform with the development of the situation of the Company and changes in legislation.

C LO S I N G



68

BAB VPENUTUP



BAB VPENUTUP

R E M A R K S



70

A. PEMBERLAKUAN PEDOMAN

Pedoman Etika dan Perilaku (Code of conduct) merupakan salah satu infrastruktur implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) yang merupakan salah satu kepatuhan perusahaan baik sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun sebagai Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia serta salah satu kelengkapan perusahaan dalam memenuhi ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Pemberlakuan pedoman akan dituangkan secara resmi melalui peraturan Direksi dan akan didistribusikan melalui saluran keterbukaan informasi perusahaan baik situs web perusahaan, media komunikasi internal sedemikian sehingga semua pemangku kepentingan akan memahami keberadaan dan kepatuhan perusahaan terkait penerapan etika dan perilaku bagi seluruh jajaran dan insan Wijaja Karya (Persero) Tbk.

B. SOSIALISASI PEDOMAN

Sosialisasi pedomanakan dilakukan oleh perusahaan secara berkesinambungan. Kegiatan Sosialisasi secara berkesinambungan akan dilakukan kepada anggota Direksi, Dewan

A. ENFORCEMENT OF GUIDELINES

Guidelines Ethics and Conduct (Code of Conduct) is one of the infrastructure of the Corporate Governance Good (GCG), which is one of the company’s compliance well as the State Owned Enterprises (SOEs) as well as a Public Company listed on the Indonesia Stock Exchange and one comprehensiveness company to meet the ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Enforcement of the guidelines will be stated formally by the rules the Board of Directors and will be distributed through the channels of information disclosure of companies either the company website, internal communication media so that all stakeholders will understand the existence and compliance of the company related to the implementation of ethics and behavior for all lines and human Wijaja Karya (Persero ) Tbk.

B. SOCIALIZATION OF GUIDELINES

Guidelines socialization conducted by the company on an ongoing basis. Socialization activities will be conducted on an ongoing basis to the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the



Komisaris dan seluruh insan WIKA. Melalui sosialisasi diharapkan akan melahirkan pemahaman, kesadaran, dan kontribusi aktif seluruh jajaran dan insan WIKA dalam membangun proses bisnis dan kultur kerja yang mengedepankan penarapan tata kelola perusahaan yang baik serta etika bisnis.

Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada forum-forum yang bersifat tatap muka melainkan juga dilakukan kepada seluruh media komunikasi dan keterbukaan yang tersedia di lingkungan WIKA.

Upaya dalam penerapan dan penegakannya Perseroanmelakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi terhadap kode Etik tertuang dalam kode Etik Perseroan No.SK.01.01/A.DIR.0448/2009 tanggal 10 November 2009 pasal X, perseroan membentuk Tim Kepatuhan GCG yang diketuai oleh SekretarisPerusahaan yang bertanggung jawab terhadap programsosialisasi, implementasi koordinasi, serta evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan.

Upaya penegakan terhadap pelaksanaan Kode Etik diaturdi dalam Standar Operating Procedure (SOP) Whistle BlowingSystem No.WIKA-LDSPM-01.02 tanggal 26 Oktober 2011, yang memuat mekanisme pelaporan pelanggaran terhadapKode Etik.

entire human WIKA. Through socialization expected to produce an understanding, awareness, and active contribution and human whole range of WIKA in building business processes and work culture that emphasizes Implementation good corporate governance and business ethics.

Socialization is not only done on forums that are face to face but also made to all media of communication and openness available in the environment WIKA.

Efforts in the implementation and enforcement of the Company dissemination, implementation and evaluation of the code of ethics set forth in the Company’s code of ethics No. Of Decree.01.01 / A.DIR.0448 / 2009 dated November 10, 2009 Article X, the company formed a Compliance Team GCG, chaired by the Corporate Secretary responsible for outreach programs, implementation coordination, and evaluation of compliance with the Code of Conduct over implementation Company.

Enforcement efforts towards the implementation of the Code set in the Standard Operating Procedure (SOP) Whistle-LDSPM BlowingSystem No.WIKA-01:02 October 26, 2011, which includes a mechanism for reporting violations of the Code of Conduct.



72

C. EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN PEDOMAN

Pedoman Etika dan Perilaku (Code of conduct) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang merupakan kebijakan Etika Bisnis dan Etika Kerja yang diterapkan di seluruh jajaran Perseroan. Oleh karenanya seluruh jajaran Perseroan dituntut untuk senantiasa berpikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang mengedepankan kepentingan Perseroan. Untuk menjaga kesesuaian, panduan perilaku ini akan ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan Perseroan.

C. EVALUATION OF GUIDELINES

Code of Ethics and Conduct (Code of Conduct) is an integral part of the Good Corporate Governance which is a policy Business Ethics and Work Ethics applied across the board at all levels of the Company’s Company.There for demanded to think and act correctly and appropriate in the circumstances that promotes the interests of the Company. In order to maintain conformity, these behavior guidelines will be reviewed and updated on a regular basis in accordance with regulatory developments and the needs of the Company.



LAMPIRAN:SURAT PERNYATAAN ATAS KEPATUHAN KEPADA PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

24

LAMPIRAN:

SURATPERNYATAANATASKEPATUHANKEPADAPEDOMANETIKADANPERILAKU

SuratPernyataan

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ...........................................................................

NIP : ..........................................................................

Jabatan : ..........................................................................

Unit Kerja : ..........................................................................

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya telah membaca/diberi penjelasan dan mengerti dengan baik isi atau ketentuan dalam buku Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Tahun Buku 2017 - 2019

2. Saya bersedia tunduk dan mentaati segala hal yang diatur dalam buku Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Tahun Buku 2017 - 2019

3. Saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam buku Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Tahun buku 2017-2019 jika saya terbukti melanggar ketentuan yang tercantum dalam buku ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya tandatangani dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksanaan dari pihak manapun

Dibuat di : ...........................................



74

ATTACHMENT:STATEMENT OF COMPLIANCE WITH THE CODE OF ETHICS AND CONDUCT

24

ATTACHMENT:

STATEMENTOFCOMPLIANCEWITHTHECODEOFETHICSANDCONDUCT

Statementletter

The undersigned below :

Name : ................................................. ..........................

NIP : ................................................. .........................

office : ................................................. .........................

Division/Unit : ................................................. .........................

Certify that:

1. I have read / briefed and understood by both the content or provision of the Ethics and Conduct Handbook (Code of Conduct) for Fiscal Year 2017-2019

2. I am willing to submit to and obey everything that is regulated in the Code of Ethics and Conduct book (Code of Conduct) for Fiscal Year 2017-2019

3. I am willing to accept sanctions in accordance with the requirements in the Code of Ethics and Conduct book (Code of Conduct) The fiscal year 2017-2019 if I am found to have violated the provisions contained in this book.

Thus this Statement signed by me with full awareness of the absence of any party

Created By : ...........................................



76

iy y eeo - wika.co.id · h. hubungan dengan pegawai (hubungan industrial) 52 relationship with...

Documents