laporan kinerja setditjen tp tahun 2017sakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakin setditjen tp...

Laporan Kinerja Setditjen TP Tahun 2017

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................. i

RINGKASAN EKSKUTIF .......................................................... iii

DAFTAR ISI ............................................................................ v

DAFTAR GAMBAR .................................................................. vii

DAFTAR TABEL ...................................................................... ix

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................ xi

BAB I. PENDAHULUAN .......................................................... 1

BAB II. PERENCANAAN KINERJA ........................................... 9

2.1. Visi .................................................................................. 9

2.2. Misi ................................................................................. 9

2.3. Sasaran Strategis ............................................................ 10

2.4. Perjanjian Kinerja ............................................................ 10

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA ......................................... 13

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ............................................. 13

3.2. Analisis Capaian Kinerja .................................................. 19

3.3. Hambatan dan Kendala ................................................... 33

3.4. Upaya dan Tindak Lanjut ................................................ 36

3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ................... 39

Bab IV. PENUTUP .................................................................. 41


1

1.1. Latar Belakang

Kebijakan program tanaman pangan tahun 2017 adalah melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun 2016 yang terbukti mampu meningkatkan indikator kinerja produksi tanaman pangan. Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai dilakukan dengan terobosan kegiatan yang mampu mendongkrak produksi melalui perluasan areal tanam baru. Seiring dengan hal tersebut, penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pengendalian hama penyakit juga menjadi dukungan dalam rangka pencapaian target.

Keberhasilan program kinerja Ditjen Tanaman Pangan tidak lepas dari dukungan manajemen yang memberikan pelayanan teknis dan administrasi secara professional dan berintegritas sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal. Ketepatan penyusunan program, kejelasan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam pedoman, ketertiban pengelolaan keuangan, dan pemantauan evaluasi program menjadi bagian dari keberhasilan kebijakan program.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB I PENDAHULUAN


2

Laporan Kinerja 2017 ini menyajikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan di tahun 2017. Pemantauan capaian kinerja ini dilakukan secara bulanan.

1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerjasama di bidang tanaman pangan.

2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan.

3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik.

4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan.

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dilakukan oleh empat unit kerja Eselon III yaitu :

1. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta kerja sama di bidang tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di bidang tanaman


3

pangan; (2) penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang tanaman pangan; dan (3) penyiapan penyusunan kerja sama di bidang tanaman pangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Perencanaan terdiri dari:

a. Subbagian Program, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di bidang tanaman pangan.

b. Subbagian Anggaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang tanaman pangan.

c. Subbagian Kerja Sama, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang tanaman pangan.

2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan urusan perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penyiapan pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); (2) pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan (3) pelaksanaan urusan perlengkapan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari:

a. Subbagian Perbendaharaan, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

b. Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.


4

c. Subbagian Perlengkapan, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.

3. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian; (2) penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan; dan (3) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Umum terdiri dari:

a. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian.

b. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta informasi publik dan urusan perpustakaan.

c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

4. Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi

Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan.


5

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: (1) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang tanaman pangan; (2) pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan (3) pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan.

Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Pelaporan terdiri dari:

a. Subbagian Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang tanaman pangan.

b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan.

c. Subbagian Layanan Rekomendasi, mempunyai tugas melakukan pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan.

Selain itu, di Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional Perencana, Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional Statistik. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya.


6

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai pendukung kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi baik dari aspek ketepatan perencanaan, pelayanan organisasi dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, perundang-undangan, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta rekomendasi bidang tanaman pangan kepada seluruh unit organisasi di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

SEKRETARIAT

DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN

PERENCANAAN

BAGIAN

KEUANGAN DAN

PERLENGKAPAN

BAGIAN

UMUM

BAGIAN

EVALUASI DAN LAYANAN

REKOMENDASI

SUBBAGIAN

ANGGARAN

SUBBAGIAN

PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN

ORGANISASI

DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

LAYANAN

REKOMENDASI

SUBBAGIAN

PROGRAM

SUBBAGIAN

AKUNTANSI,

VERIFIKASI, DAN

TINDAK LANJUT

LHP

SUBBAGIAN

HUKUM DAN

HUMAS

SUBBAGIAN

DATA DAN

INFORMASI

SUBBAGIAN

KERJASAMA

SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA

DAN RUMAH

TANGGA

SUBBAGIAN

EVALUASI DAN

PELAPORAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL


7

Tuntutan pelayanan prima dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlu didukung kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang cukup memadai serta sarana dan prasarana kerja yang ideal di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.


8


9

2.1. Visi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2015-2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki visi “terwujudnya pelayanan teknis dan administrasi yang profesional dalam mendukung program dan kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan”.

2.2. Misi

Menjabarkan dari visi yang ditetapkan, Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan akan mengemban misi:

1. Mewujudkan pelayanan teknis dan administrasi secara professional dan berintegritas di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

2. Merumuskan rencana program, anggaran, dan kerjasama di bidang pembangunan tanaman pangan.

3. Melakukan pengelolaan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi anggaran, tindak lanjut hasil pengawasan, dan perlengkapan.

4. Melaksanakan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

5. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan tanaman pangan, penyediaan data dan informasi, serta menyelenggarakan layanan rekomendasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA


10

2.3. Sasaran Kinerja

Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah “Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan”.

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menenerima amanah/ tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja.

Untuk mencapai sasaran strategis kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya, disusun Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2017 ditetapkan tanggal 1 Februari 2017. Indikator kinerja yang tertuang dalam PK tersebut terdiri dari dua indikator, yaitu :

1. Jumlah dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I dengan target 130 dokumen.

2. Dokumen layanan perkantoran dengan target 12 bulan layanan.

Secara rinci Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan targetnya yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2017 ditunjukkan pada tabel 1.


11

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Unit Organisasi -Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara professional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Jumlah dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I (dokumen)

130

Dokumen layanan perkantoran (bulan layanan)

12

Perjanjian Kinerja tersebut dilaksanakan oleh empat bagian Eselon III yang ada di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Umum, dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi.


12


13

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diperoleh dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan keberhasilannya dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan ditunjang dengan pelaksanaan kegiatan yang kondusif.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2017 digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60 - <80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa pencapaian dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I dan dokumen layanan perkantoran terealisasi 100% dari target sehingga kedua indikator masuk ke dalam capaian berhasil. Capaian kinerja 2017 mampu mempertahankan capaian kinerja 2016, yang juga berhasil mencapai realisasi 100%, walaupun target yang ditetapkan lebih besar.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No KegiatanSasaran Program

(Outcome)Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Kategori

Capaian

1 Dukungan Manajemen dan

Teknis Lainnya pada Ditjen

Tanaman Pangan

Jumlah Dokumen

layanan dukungan

manajemen Eselon I

(Dokumen)

130 130 100% Berhasil

Dokumen layanan

perkantoran (bulan

layanan)

12 12 100% Berhasil

Terselenggaranya pelayanan

administrasi dan pelayanan

teknis lainnya secara

profesional dan berintegrasi di

lingkungan Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan


14

3.1.1 Pencapaian Dokumen Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I yang menjadi output Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri dari:

3.1.1.1 Dokumen Bagian Perencanaan

Dokumen Bagian Perencanaan terdiri dari 15 rancangan, 3 pedoman, dan 10 laporan yang ditunjukkan pada tabeL 3.

Tabel 3. Jenis Dokumen Bagian Perencanaan Tahun 2017

No. Nama Dokumen Jenis

Dokumen 1 Renstra Ditjen TP 2015-2019 (Revisi) Rancangan

2 Renstra Setditjen TP 2015-2019 (Revisi) Rancangan

3 E-Proposal 2018 Rancangan

4 RKP 2017 Rancangan 5 Renja Ditjen TP 2018 Rancangan

6 PK Eselon I, II, III dan IV 2017 Rancangan

7 Rencana Kerja dan Anggaran Subag Anggaran Rancangan 8 Rancangan Satuan Biaya 2018 Rancangan

9 Nota Keuangan dan RAPBN 2018 Rancangan

10 Rancangan Subsidi Benih dan CBN 2018 Rancangan

11 RKAKL 2018 Rancangan

12 Review RKAKL DIPA 2017 dan 2018 Rancangan 13 POK 2018 Rancangan 14 Revisi POK/DIPA 2017 dan 2018 Rancangan 15 Rencana Kerja dan Anggaran Subag Kerjasama Rancangan

16 Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Banper Ditjen TP Tahun 2017

Pedoman

17 Pedoman Kawasan Tanaman Pangan Pedoman

18 Pedoman Pengganggaran Ditjen TP 2017 Pedoman

19 Laporan DAK dan Kegiatan Tematik Laporan 20 Laporan Rapat Pemantapan Program Laporan

21 Laporan FGD Laporan

22 Laporan Sosialisasi dan Pelaksanaan Asistensi Kegiatan Serta Anggaran

Laporan

23 Laporan kerjasama dalam dan luar negri Laporan 24 Data dan Informasi Penyusunan Posisi Indonesia di Sidang

Internasional Laporan

25 Laporan PHLN Laporan 26 Fasilitasi Dokumen Administrasi Penugasan PNS ke Luar

Negeri Laporan

27 Laporan Koordinasi PUG Laporan

28 Laporan Kegiatan Sosialisasi Kerjasama Luar Negeri Laporan


15

3.1.1.2 Dokumen Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Dokumen Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari 3 rancangan, 13 laporan, dan 15 dokumen lainnya yang ditunjukkan pada tabel 4. Tabel 4. Jenis Dokumen Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Tahun 2017

No Nama Dokumen Jenis

Dokumen

1 Rancangan Kegiatan dan Anggaran Subbag Akver & TLHP Rancangan

2 Rancangan Kegiatan dan Anggaran Subbag Perlengkapan Rancangan

3 Rancangan Kegiatan dan Anggaran Subbag Perbendaharaan Rancangan

4 Dokumen Tagihan Langsung (LS) Dokumen

5 Dokumen Tagihan Tidak Langsung (NON LS) Dokumen 6 Dokumen SK Pengelola Satker Dokumen 7 Dokumen Daftar Rekening Dokumen 8 Dokumen Gaji Pegawai Dokumen 9 Dokumen Gaji 13 Dokumen 10 Dokumen Gaji 14 Dokumen

11 Dokumen Uang Makan Dokumen

12 Dokumen Tunjangan Kinerja Dokumen

13 Dokumen BAST 526 Satker DK/TP Dokumen

14 Dokumen BAST 526 Satker Pusat Dokumen 15 Dokumen Hibah Dokumen 16 Dokumen Penghapusan Dokumen 17 Dokumen RUP (Rencana Umum Pengadaan) Dokumen 18 Dokumen Daftar Acuan Harga Satuan Barang dan Jasa Dokumen 19 Laporan Keuangan Semesteran Es-I Bagian Anggaran

(BA) 018 dan BA.999 Laporan

20 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, Itjen Laporan

21 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Subbag Akver TLHP Laporan

22 Laporan PNBP Laporan

23 Laporan Pelaksanaan Workshop Laporan

24 Laporan Simak BMN Triwulan I, II,III,IV Laporan

25 Laporan Simak BMN Semerter I dan II Laporan

26 Laporan bulanan subag Perlengkapan Laporan

27 Laporan Tahunan subag Perlengkapan Laporan

28 Laporan Pelaksanaan workShop Laporan 29 Laporan bulanan subag Akuntansi Verifikasi & TLHP Laporan

30 Laporan Tahunan subag Akuntansi Verifikasi & TLHP Laporan

31 Laporan Pelaksanaan workShop Percepatan TLHP Laporan


16

3.1.1.3 Dokumen Bagian Umum

Dokumen Bagian Umum terdiri dari 3 rancangan, 3 pedoman, 9 laporan, 15 publikasi dan 15 dokumen lainnya yang ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5. Jenis Dokumen Bagian Umum Tahun 2017

No. Nama DokumenJenis

Dokumen1 Rancangan Permentan Pembinaan THL POPT Rancangan

2 Rancangan Permentan Labelling Kedelai GMO dan Non GMO Rancangan

3 Rancangan Kepmentan Sertifikasi Benih Rancangan

4 Juknis Kelompok Tani Berprestasi Tingkat Nasional Pedoman

5 Pedoman Tata Naskah Dinas Lingkup Ditjen TP Pedoman

6 Pedoman Kearsipan lingkup Ditjen TP Pedoman

7 Laporan Pameran Penas Laporan

8 laporan Pameran HPS Laporan

9 Laporan PPID Laporan

10 Laporan Pengembangan Website Laporan

11 Laporan Pelaksanaan Uji Kompetensi Impassing PBT Laporan

12 Laporan Penyusunan Materi Uji Kompetensi PBT Laporan

13 Laporan Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi Tingkat

Nasional 2017

Laporan

14 Laporan KORPRI Laporan

15 Laporan Kegiatan Pelatihan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan Laporan

16 Dokumen SK Dirjen TP Dokumen lain

17 Dokumen SK KPA dan PPK Dokumen lain

18 Dokumen Publikasi Dokumen lain

19 Dokumen Penilaian Abdi Bakti Tani 2017 Dokumen lain

20 Dokumen RB (8 perubahan area) Dokumen lain


17

Lanjutan


Dokumen21 Peta Bisnis Proses Dokumen lain

22 Dok Penilaian POPT periode april Dokumen lain

23 Dok Penilaian POPT periode oktober Dokumen lain

24 Dok Penilaian PBT periode april Dokumen lain

25 Dok Penilaian PBT periode oktober Dokumen lain

26 Dok Kepegawaian Dokumen lain

27 Dok Korpri Dokumen lain

28 Dok SK Kendaraan Dokumen lain

29 Dok SK Satpam Dokumen lain

30 Dok SK THL Dokumen lain

31 Infografis Padi Publikasi

32 Infografis Jagung Publikasi

33 Infografis Kedelai Publikasi

34 Infografis Mandiri Benih Publikasi

35 Infografis Budidaya Tanaman Sehat Publikasi

36 Video Roadshow 4 Kabupaten Publikasi

37 Videografis Lumbung Pangan Dunia Publikasi

38 Videografis Padi Publikasi

39 Videografis Jagung Publikasi

40 Videografis Kedelai Publikasi

41 Videografis PJK Publikasi

42 Video Success Story Petani Publikasi

43 Video Festival Kedelai Grobogan Publikasi

44 Video Festival Kedelai Yogyakarta Publikasi

45 Video Testimoni Petani Publikasi


18

3.1.1.4 Dokumen Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi

Dokumen Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi terdiri dari 3 pedoman, 1 buku, 15 laporan, dan 7 dokumen lainnya yang ditunjukkan pada tabel 6.

Tabel 6. Jenis Dokumen Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Tahun 2017

No. Nama Dokumen Jenis

Dokumen

1 Juklak Rekomendasi Ekspor Beras Pedoman

2 Juklak SPI Pedoman 3 Juklak Pemberian ijin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman

Pangan Pedoman

4 Buku Statistik Tanaman Pangan Tahun 2016 Buku

5 Laporan SPI Laporan

6 Laporan Workshop Pengawalan Pengembangan Aplikasi Laporan

7 Laporan Pelatihan Aplikasi Sistem Layanan Rekomendasi Laporan

8 Laporan Pengembangan Aplikasi Ekspor Impor Laporan

9 Laporan Penyusunan Aplikasi Online Sistem Rekomendasi Izin Usaha Bidang Tanaman Pangan

Laporan

10 Laporan ASEM 2016 dan Prognosa 2017 Laporan

11 Laporan ARAM I 2017 dan ATAP 2016 Laporan

12 Laporan ARAM II 2017 Laporan

13 Laporan Evaluasi Pengumpulan Data Statistik Pertanian di Kab Boyolali

Laporan

14 Laporan Kinerja Ditjen Tanaman Pangan Laporan

15 Laporan Kinerja Setditjen Tanaman Pangan 2016 Laporan

16 Laporan Tahunan Ditjen Tanaman Pangan 2016 Laporan

17 Laporan Tahunan Setditjen Tanaman Pangan 2016 Laporan

18 Laporan Rakor Pembahasan Data Statistik Pertanian Laporan

19 Laporan Pelaksanaan Ubinan Swakarsa Laporan

20 Laporan Bulanan Setditjen Tanaman Pangan Laporan

21 Dokumen Ekspor Impor Dokumen

22 Dokumen Ijin Usaha Bidang Tanaman Pangan Dokumen

23 Dokumen Rapat Raker DPR Dokumen

24 Dokumen RDP DPR Dokumen

25 Dokumen Rakor kunker DPR Dokumen

26 Dokumen Rapim Kementan Dokumen


19

3.1.2. Pencapaian Dokumen Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran dilaksanakan selama 12 bulan, untuk kegiatan berikut:

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pembayaran gaji dan tunjangan meliputi gaji pokok, gaji ke-13, gaji ke-14, tunjangan, uang makan. Pembayaran gaji lembur mengalami pemblokiran

2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

- Operasional Satker (Honor penanggung jawab pengelola keuangan, pengelola PNBP, pejabat/panitia pengadaan barang/jasa dan pemeriksa hasil pekerjaan, pengelola SAI)

- Operasional Kantor (perawatan/pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor, pemeliharaan/perbaikan peralatan inventaris, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor, langganan daya dan jasa, jasa pengiriman barang,surat,dokumen, pengamanan kantor, dan keperluan sehari-hari perkantoran)

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja kegiatan diukur dengan membandingkan realisasi kegiatan terhadap target/jumlah kegiatan yang dikelola di masing-masing bidang. Keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dipengaruhi oleh proses pelaksanaan pogram dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan didukung pihak terkait serta lingkungan kerja yang kondusif.

Pencapaian sasaran dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan adalah presentase realisasi kegiatan yang dilaksanakan terhadap target kegiatan yang telah ditetapkan baik fisik maupun keuangan yang dicerminkan dalam bentuk dokumen rancangan, pedoman dan laporan yang dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Target capaian kinerja tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016, target di dalam PK hanya 74 dokumen, dan


20

target di tahun 2017 sebanyak 130 dokumen. Peningkatan jumlah dokumen tersebut disebabkan penguraian dokumen yang lebih terperinci, meskipun ada beberapa output dokumen baru yang merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan di tahun 2017. Peningkatan target ini tidak menurunkan capaian realisasi di tahun 2017, yaitu tetap 100%.

3.2.1 Capaian Kinerja Bagian Perencanaan

Dukungan kegiatan yang dialokasikan untuk meraih capaian kinerja pada Bagian Perencanaan antara lain :

1. Penyusunan rancangan yang mencakup :

a. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 – 2019.

b. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 – 2019.

c. E - Proposal.

d. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

e. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.

f. Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2018.

g. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017.

h. Rancangan Pagu Anggaran Tahun 2017.

i. Rancangan Pagu Alokasi Tahun 2017.

j. Rancangan Kerjasama Bidang Tanaman Pangan.

2. Penyusunan pedoman yang mencakup :

a. Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2017.


21

b. Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Tanaman pangan Tahun 2017.

3. Penyusunan Laporan yang mencakup

a. Laporan MP3EI FGD.

b. Laporan kegiatan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri.

c. Laporan Kerjasama FAO.

d. Laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran TA 2018

4. Penyusunan Dokumen Bagian perencanaan yang mencakup :

a. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

b. Dokumen revisi anggaran.

c. Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA)

d. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja

e. Dokumen Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri.

f. Dokumen Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri.

5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran mencakup :

a. Nota Keuangan dan RAPBN.

b. Dokumen Pemantapan Perencanaan.

c. Rancangan Output Kegiatan Berbasis Kinerja.

d. Bahan Usulan Kegiatan dan Anggaran Pusat serta Daerah.

e. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

f. Dokumen revisi anggaran.

g. Buku Matrik Kegiatan dan Anggaran.

6. Penyelenggaraan Rakor Pagu Anggaran TA 2018. Penyusunan pagu anggaran dilaksanakan pada bulan Juli 2017 sebagai bahan RAPBN 2018. Sebelum dilakukan penelaahan oleh DJA, RKAKL Pagu Anggaran direviu oleh APIP dan diteliti oleh Biro Perencanaan.


22

7. Penyelenggaraan Rakor Alokasi Anggaran TA 2018. Penyusunan Alokasi Anggaran dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 sebagai bahan penyusunan DIPA dan POK TA 2018. Sebelum dilakukan penelaahan oleh DJA, RKAKL Pagu Anggaran direviu oleh APIP dan diteliti oleh Biro Perencanaan

8. Persiapan Finalisasi kegiatan Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2017 dan Persiapan Kegiatan Tahun 2018 di Jakarta.

9. Fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri, yang mencakup :

a. Laporan bulanan kegiatan subbag kerjasama.

b. Laporan tahunan subbag kerjasama.

c. Menghadiri, mengadakan dan menindaklanjuti pertemuan rapat/koordinasi/workshop/seminar kerjasama dalam dan luar negeri.

d. Supervisi dan monitoring kerjasama dalam dan luar negeri.

e. Melakukan dan menindaklanjuti rancangan kerjasama dalam negeri.

f. Melakukan dan menindaklanjuti rancangan kerjasama luar negeri/PHLN.

10. Mengadakan pertemuan koordinasi kerjasama bidang tanaman pangan.

11. Mengadakan kegiatan penyusunan Booklet.

12. Pengadaan Booklet Tanaman Pangan.

13. Melakukan rekonsiliasi Hibah luar negeri setiap Triwulan dan semesteran.

14. Menyusun Laporan triwulan PHLN dan laporan rekon PHLN.

15. Pengadaan Peralatan dan fasilitasi perkantoran.

16. Sosialisasi dan Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Untuk mendukung tercapainya Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, diperlukan dukungan aspek perencanaan kegiatan yang baik.


23

3.2.2 Capaian Kinerja Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Dukungan kegiatan yang dialokasikan untuk meraih capaian kinerja pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan antara lain:

1. Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Anggaran Bagian Keuangan dan Perlengkapan

2. Penyusunan Pedoman Pedoman Akuntansi dan Verifikasi Laporan Keuangan Ditjen Tanaman Pangan

3. Penyusunan dokumen Bagian Keuangan dan Perlengkapan antara lain:

a. Dokumen SK Pengelola Satker

b. Dokumen Daftar Rekening

c. Dokumen Gaji Pegawai

d. Dokumen Gaji 13

e. Dokumen Gaji 14

f. Dokumen Uang Makan

g. Dokumen Tunjangan Kinerja

h. Dokumen Tagihan Langsung (LS), Subsidi Benih

i. Dokumen Tagihan Tidak Langsung (Non LS)

j. Dokumen Penghapusan BMN Pusat/Daerah

k. Dokumen Hibah BMN Pusat/Daerah

l. Dokumen Status Pengunaan BMN Pusat/Daerah

m. Dokumen Wasdal BMN Pusat/Daerah

n. Dokumen Surat Pinjam Pakai BMN Pusat/Daerah

o. Dokumen BAST 526 DK/TP/KP

p. Dokumen Penyelesaian Satker in Aktif DK/TP

q. Dokumen Prosesing Pengadaan B/J dibawah 100 juta

r. Dokumen Gugatan Pengadilan Negeri dan PTUN


24

s. Dokumen Inventarisasi BMN/Stock opname

4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang hasilnya berupa laporan pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan antara lain:

a. Laporan PNBP

a. Laporan Bulanan Subbag Perbendaharaan

b. Laporan Tahunan Subbag Perbendaharaan

c. Laporan Pelaksanaan Bimtek dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Subbag Perbendaharaan

d. Laporan Keuangan Semesteran Es-I Bagian Keuangan dan Perlengkapan (BA) 018, CBN dan Subsidi

e. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, Itjen

f. Laporan Kerugian Negara

g. Laporan Bulanan Subbag Akver TLHP

h. Laporan Tahunan Subbag Akver TLHP

i. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Subbag Akver TLHP

j. Laporan Bulanan Perlengkapan

k. Laporan Tahunan Perlengkapan

l. Laporan BMN eselon I (DK/TP) Semester I dan II

m. Laporan BMN Pusat Semester I dan II

n. Laporan Rekon ke KPKNL

o. Laporan Standar Harga

Kegiatan yang tidak terlaksana di Bagian Keuangan dan Perlengkapan :

1. Workshop Penyusunan Laporan Keuangan (SAIBA) Semester I Tahun 2017

2. Workshop Penyusunan Laporan Keuangan (SIMAK BMN) Semester I Tahun 2017


25

3. Workshop Penertiban dan Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Aset BMN

4. Workshop Sistem informasi RUP dan E-Katalog

5. Rapat Koordinasi Keuangan diganti menjadi Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa

3.2.3 Capaian Kinerja Bagian Umum

Dukungan kegiatan yang dialokasikan untuk meraih capaian kinerja pada Bagian Umum antara lain :

1. Penyusunan dokumen organisasi dan kepegawaian yang mencakup:

a) Data Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

b) Laporan Penilaian Indeks Nilai Dasar Budaya Kerja

c) Data Hasil Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik

d) Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

e) Data Kenaikan Pangkat

f) Data Mutasi

g) Data Pensiun Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

h) Bahan Reformasi Birokrasi

i) Daftar Kehadiran Pegawai lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

j) Penghargaan Satya Lancana Karya Satya (SLKS)

2. Kegiatan organisasi dan kepegawaian

a) Pemberian Penghargaan Kelompoktani Berprestasi Tingkat Nasional 2017

b) Pelaksanaan Uji Kompetensi Impassing PBT

c) Penilaian POPT periode April

d) Penilaian PBT periode April


26

e) Penilaian POPT periode Oktober

f) Penilaian PBT periode Oktober

3. Kegiatan pelayanan Ketata usahaan dan Rumah tangga, yakni kegiatan pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor, Kendaraan, Sarana Perkantoran, pemeliharaan lapangan dan halaman kantor, kebersihan dan Pengamanan, Pelayanan Rapat2, dll

4. Penyusunan rancangan yang mencakup:

a) Rancangan Permentan Pembinaan THL POPT

b) Rancangan Permentan Pelabelan PRG dan Non PRG pada Kedelai

c) Rancangan Kepmentan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan

5. Dokumen Surat Keputusan yang mencakup :

a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan

b) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

6. Laporan kegiatan yang mencakup :

a) Laporan Advokasi Hukum

b) Laporan pameran PENAS

c) Laporan pameran HPS

d) Laporan Sosialisasi PPID

e) Laporan Pengembangan Website

7. Publikasi kegiatan yang mencakup video, videografis dan infografis

Kegiatan pada Bagian Umum yang tidak terlaksana terjadi pada komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kegiatan Penghargaan Mantri Tani direvisi dialihkan untuk Penghargaan Kelompok tani, hal ini melihat dari pendaftaran peseta lomba Mantri Tani kurang ada peminatnya.


27

2. Forum Koordinasi Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai POPT dan PBT direvisi anggaran dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dananya kurang serta penghamatan anggaran.

3. Kegiatan pelatihan teknisi, kegiatan kesekretariatan dan Pramusaji serta kegiatan pelatihan Petugas Pengamanan

4. Konferensi Pers tidak dilaksanakan di kantor Ditjen Tanaman Pangan karena pengumpulan wartawan lebih ke lapangan

Dalam melaksanakan tusi melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi public, serta urusan tata usaha dan rumah tangga, Bagian Umum berusaha melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja dengan merancang kegiatan baru di tahun 2017, agar mendapatkan hasil kinerja yang efektif dan efisien, seperti kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Pengembangan aplikasi handy key yang dapat menghitung uang makan dan potongan tunjangan kinerja secara otomatis karena sistem aplikasi handy key terdahulu hanya merekap daftar kehadiran saja.

2. Pembentukan TIM Satuan Pemantauan Disiplin Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk memantau pegawai di kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan agar lebih efektif.

3. Kegiatan belanja modal gedung dan bangunan MAK (53) menyesuaikan dengan kondisi perbaikan gedung kantor yang memenuhi syarat kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan terkait belanja modal gedung dan bangunan.

4. Sistem pelayanan hukum dalam legalling drafting yang lebih efisien dengan database.

5. Penderasan berita media sosial dengan memperbanyak tayangan video dan filler.

6. Perbaharuan website Ditjen Tanaman Pangan.


28

7. Pembentukan Tim Media Sosial dan Tim Website Ditjen Tanaman Pangan

Faktor pendorong keberhasilan kinerja Bagian Umum antara lain sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan unit kerja eselon II dan UPT lingkup Ditjen TP pada pelaksanaan keorganisasian dan kepegawaian, hukum, humas dan pelayanan tata usaha dan rumah tangga.

2. Penyusunan kartu cuti untuk monitoring cuti setiap pegawai dalam satu tahun.

3. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara cepat, tepat dan mengacu kepada aturan yang ada, serta komitmen pimpinan dalam kegiatan organisasi kepegawaian, hukum, humas dan pelayanan tata usaha dan rumah tangga.

3.2.4 Capaian Kinerja Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi

Dukungan kegiatan yang dialokasikan untuk meraih capaian kinerja pada Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi antara lain:

1. Penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan yang mencakup:

a. Database Program, Kegiatan dan Anggaran

b. Bahan Rapim Kementan, Raker, RDP,

c. Bahan Raker DPR RI

d. Bahan RDP DPR RI

e. Bahan Rakor Kunker DPR RI

f. Laporan tindak lanjut Rapim Kementan,

g. Laporan agenda kerja Menteri,

h. Laporan bulanan Setditjen TP,

i. Laporan triwulanan I,II,III.

j. Laporan tahunan Ditjen TP,

k. Laporan tahunan Setditjen TP


29

l. Laporan kinerja Ditjen TP

m. Laporan kinerja Setditjen TP

n. Peta Indonesia

2. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan

a. Koordinasi Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Tk Provinsi Tahun 2017 bulan April.

b. Koordinasi Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Tk Provinsi Tahun 2017 bulan November.

c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tanaman pangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

3. Kegiatan Data dan Informasi

a. Penyusunan Buku Statistik Tanaman Pangan

b. Pengumpulan data Statistik Pertanian Tanaman Pangan

c. Fasilitasi Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai

d. Pelaksanaan Ubinan Swakarsa di 33 propinsi

4. Penyelenggaraan Rakornas Produksi Tanaman Pangan 2017

a. Penyelenggaraan Rakor ASEM 2016 dan Angka Prognosa Tahun 2017 Produksi Tanaman Pangan.

b. Penyelenggaraan Rakor ATAP Tahun 2016 dan ARAM I Tahun 2017 Produksi Tanaman Pangan

c. Penyelenggaraan ARAM II Tahun 2017 Produksi Tanaman Pangan

5. Pengembangan Aplikasi

a. Pembuatan Aplikasi E-Monev Tanaman Pangan

b. Pengembangan Sistem Online Rekomendasi Ekspor Impor Tanaman Pangan


30

c. Penyusunan aplikasi online sistem rekomendasi teknis izin usaha bidang tanaman pangan

6. Kegiatan Layanan Rekomendasi

a. Penyusunan Panduan Layanan Rekomendasi

b. Pelatihan Aplikasi Sistem Ekspor Impor Tanaman Pangan

c. Workshop Layanan Rekomendasi

d. Penyusunan pedoman SPI Ditjen TP

e. Monitoring dan Evaluasi kegiatan layanan rekomendasi

Kegiatan pada Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi yang tidak terlaksana terjadi pada komponen-komponen sebagai berikut:

1. Workshop Aplikasi Monev SMART, karena semua petugas monev satker provinsi/kabupaten/kota telah mengikuti workshop yang diselenggarakan Biro Perencanaan Setjen Kementan di Bandung (Wilayah Barat), di Yogyakarta (Wilayah Tengah) dan Makasar (Wilayah Timur.

2. Evaluasi Pengumpulan Data SP TP : Kabupaten Maros (Sulsel), Kab Cianjur dan Indramayu.

3. Pertemuan Koordinasi Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun 2017, karena kegiatan ini digabungkan dengan kegiatan Finalisasi Kegiatan Padi Jagung Kedelai Tahun 2017 dan Persiapan Kegiatan Tahun 2018 evaluasi.

4. Evaluasi uji coba Kerangka Sampel Area (KSA) di Kabupaten Cianjur dan Indramayu

Dalam melaksanakan tusi di bidang penyajian data dan informasi, evaluasi dan pelaporan, dan layanan rekomendasi, Bagian evaluasi dan layanan rekomendasi berusaha melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja dengan merancang kegiatan baru di tahun 2017, agar mendapatkan hasil kinerja yang efektif dan efisien, seperti kegiatan-kegiatan berikut ini :


31

1. Pengembangan Aplikasi E-Monev Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sangat membutuhkan sistem aplikasi berbasis elektronik untuk memonitor dan mengevaluasi data capaian-capaian kegiatan baik realisasi fisik dan keuangan lingkup direktorat jenderal.

2. Penyusunan laporan kinerja triwulan

Penyusunan laporan triwulan ini bertujuan untuk mengukur kinerja secara berkala agar dapat ditetapkan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.

3. Penyusunan Kartu Monev Mingguan (KMM), sebagai alat monitoring dan evaluasi yang berisi informasi perkembangan mingguan kegiatan Ditjen Tanaman Pangan yang ringkas, padat dan cepat.

4. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Dwi Mingguan Kegiatan APBN-P Kedelai, sebagai tindaklanjut dari Rapat Evaluasi APBN-P di Biro Perencanaan tanggal 19 September 2017. Laporan ini berguna untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan APBN-P Kedelai dan disampaikan setiap dua minggu ke Biro Perencanaan dan Biro Umum dan Pengadaan Setjen Kementan.

5. Sosialisasi Perbaikan Kualitas Data SP.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas data SP padi, jagung dan kedelai, khususnya pengukuran luas tanam/panen dan produktivitas dengan pemanfaatan Sistem Informasi Monitoring Pertanaman Padi (Simotandi) dan Open Camera.

6. Pengumpulan Data Produktivitas Padi, Jagung dan Kedelai Kegiatan Ubinan Swakarsa. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah pelaksanaan kerjasama antara Ditjen Tanaman Pangan dengan BPS, menyediakan dan meningkatkan kualitas data tanaman pangan untuk mendukung kebutuhan Kementan dalam pengumpulan data produktivitas pangan khususnya padi, jagung dan kedelai di 14 Provinsi Sentra.


32

7. Pengembangan Aplikasi Ekspor Impor Beras

Pengembangan aplikasi ekspor impor beras bertujuan agar proses permohonan rekomendasi ekspor impor beras dapat mudah, cepat dan transparan. Aplikasi disempurnakan dengan menggunakan sistem barcode, langsung terintegrasi dengan INSW (webservice), dan terintegrasi dengan PPVTP.

8. Penyusunan aplikasi online sistem rekomendasi teknis izin usaha bidang tanaman pangan

Penyusunan aplikasi online sistem rekomendasi teknis izin usaha bidang tanaman pangan, merupakan rintisan baru dari yang selama ini masih manual, akan dikembangkan dengan sistem online sehingga investor tidak harus datang ke loket dan pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi lebih transparan.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian honor kepada tim pelaporan dan evaluasi dari unit kerja Eselon II dengan mempertimbangkan beban pekerjaan yang bertambah seiring dengan peningkatan target kinerja.

2. Membuat Kartu Monev Mingguan (KMM) untuk memantau indikator kinerja secara berkala.

3. Keterlibatan pimpinan dari tahap perencanaan sampai pemantauan evaluasi kinerja.

4. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dengan Direktorat dan UPT terkait pada pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan, Laporan Tahunan, Laporan Kinerja Ditjen Tanaman Pangan dan Laporan Kinerja Setditjen Tanaman Pangan.

5. Penyelenggaraan sosialisasi aplikasi Simotandi yang merupakan sistem informasi berbasis GIS (Geographic Information System) dan memuat beberapa informasi yakni : 1) peta sebararan dan luas fase pertanaman padi sawah seluruh wilayah Indonesia, 2) peta batas wilayah administrasi tingkat kecamatan, 3) peta lahan baku sawah, 4) peta prakiraan curah hujan 1-6 bulan ke depan, 5) peta


33

dan tabel monitoring tinggi muka air (TMA) di 180 waduk/bendung, dan 6) penggunaan aplikasi Open Camera.

6. Pemberian honor kepada petugas pengumpul, pengolah, dan pengiriman data produktivitas padi, jagung dan kedelai tahun 2017 periode September-Desember (Subround 3) di 14 Provinsi Sentra.

3.3 Hambatan dan Kendala

Pada tahun 2017 telah terjadi perubahan atau revisi DIPA sebanyak 12 kali dan revisi POK sebanyak 13 kali. Revisi ini dilakukan dalam rangka menyediakan anggaran untuk kegiatan baru untuk mendukung capaian produksi padi, jagung dan kedelai. Namun revisi ini juga menyebabkan tidak terealisasinya beberapa indikator dukungan manajemen dan teknis lainnya.

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi masing-masing bagian dalam pencapaian kinerja tahun 2017 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain:

3.3.1. Bagian Perencanaan

Permasalahan Bagian Perencanaan antara lain:

1. Sulitnya koordinasi yang melibatkan lebih dari beberapa instansi sehingga penandatangan kesepakatan bersama menjadi tertunda.

2. Kekurangcepatan penyampaian bahan atau materi dari direktorat teknis, pendonor dan instansi terkait.

3. Adanya perubahan kegiatan prioritas diluar perencanaan yang telah ditetapkan semula, sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian dokumen revisi anggaran. Terkait dengan perubahan tersebut Kementerian Perencanaan/Bappenas tidak bersedia mengakomodir perubahan kegiatan prioritas dimaksud.

4. Sulitnya mengumpulkan para koordinator perencanaan (koorcan) untuk berkoordinasi pada waktu tertentu karena adanya program UPSUS yang mengharuskan beberapa pegawai Ditjen Tanaman Pangan selalu berada di lokasi UPSUS.


34

3.3.2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Permasalahan Bagian Keuangan dan Perlengkapan antara lain:

1. Beberapa Satker belum menihilkan Penatausahaan/ Pembukuan Persediaan 526 berupa Realisasi BANPER dalam bentuk barang & uang pada saat akhir tahun.

2. Satker daerah ada yang belum melakukan Stock opname barang persediaan.

3. Pelimpahan Aset ex Ditjen PPHP

4. Pelimpahan Aset Satker Inaktif Ditjen TP

5. Aset hilang/Aset tidak diketahui keberadaannya

6. Hutang pada pihak ketiga yaitu berupa pelaksanaan Tunda Bayar dan Tunggakan

7. Tingkat kepatuhan dalam penyampaian laporan dari Satker masih belum maksimal, sehingga hal ini menghambat dalam proses konsolidasi di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

8. Permasalahan atau kendala dalam pemantauan penyelesaian TLHP dan kerugian negara antara lain yaitu sulitnya mencari dokumen pendukung pada temuan yang sudah lama dan sulit untuk diselesaikan

9. Mekanisme Laporan Hasil Pemeriksaan pada lingkup Kementerian Pertanian regulasinya masih belum sempurna

10. SK pegawai sering terlambat terbit tidak sesuai TMT, sehingga akibatnya terjadi keterlambatan penyesuaian pembayaran gaji ataupun tunjangan.

11. Ketidaktertiban penyampaian daftar absensi sebagai dasar permintaan pembayaran berakibat pada terlambatnya penyusunan daftar uang makan dan Tunjangan Kinerja pada akhirnya akan berpengaruh terhadap keterlambatan pembayaran.

12. Masih kurangnya kesadaran pegawai Direktorat Jenderal untuk mendatangani tanda terima Tunjangan Kinerja bulan berjalan,


35

karena sistem pembayaran gaji dan tunjangan juga uang makan melalui transfer langsung ke rekening bank yang bersangkutan sehingga menghambat proses proses pengajuan Tunjangan Kinerja bulan selanjutnya,

13. Target PNBP yang telah diusulkan ke Biro Keuangan dan telah menjadi Nota Keuangan, berbeda dengan Target PNBP pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan karena adanya penambahan target ke Satker Pusat, hal ini menyebabkan target PNBP tidak tercapai.

14. Belum tegasnya penggunaan aplikasi simponi PNBP, beberapa satker daerah masih memakai SSBP sehingga terdapat memperlambat proses rekonsiliasi laporan.

15. Masih kurangnya kesadaran satker daerah untuk mengirimkan SK Pengelola Keuangan, rekening bendahara, dan target PNBP

3.3.4 Bagian Umum

1. Koordinsi dengan unit kerja eselon II dalam pelayanan organisasi kepegawaian, hukum, humas, belum optimal

2. Sosialisasi peraturan bidang kepegawaian yang baru belum optimal sehingga banyak pegawai Ditjen TP belum mengerti.

3. Terdapat kegiatan urgen diluar perencanaan khususnya perbaikan gedung dan bangunan yang mengalami kerusakan secara tiba2, yang sifatnya belanja modal (53) memenuhi syarat kapitalisasi, kerusakan kendaraan, dll.

3.3.4 Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi

1. Evaluasi terhadap kinerja kegiatan belum menghasilkan peningkatan indikator kinerja yang signifikan dan penyerapan anggaran yang maksimal.

2. Sumber daya manusia yang belum memadai baik kuantitas dan kualitasnya.


36

3. Peraturan yang tidak dapat diterapkan di lapangan, sehingga menjadikan proses tarik ulur dan menjadikan pelayanan tidak optimal.

4. Waktu revisi peraturan (Permentan) yang lama, sehingga tidak dapat segera menyesuaikan dengan aturan aturan instansi lain yang sudah berubah.

5. Pelayanan masih dilakukan dengan cara manual, sehingga menyulitkan investor.

3.4 Upaya dan Tindak Lanjut

Upaya dan tindak lanjut dari hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tahun 2017 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain:

3.4.1. Bagian Perencanaan

1. Terkait dengan perubahan prioritas, Ditjen Tanaman Pangan telah berupaya melakukan koordinasi ke Kementerian Perencanaan/Bappenas melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Diantaranya terkait dengan perubahan sasaran prioritas program kedelai dari 210 ribu ha menjadi 710 ribu ha dan sampai disusunnya perencanaan program dan kegiatan 2018 perubahan rancangan program tersebut belum mendapat persetujuan dari Bappenas.

2. Bagian perencaaan melakukan koordinasi dan komunikasi baik melalui telepon dan perangkat elektronik lainnya kepada perwakilan dari masing-masing Direktorat Teknis agar permintaan-permintaan kebutuhan data oleh stakeholder dapat terpenuhi dan tepat waktu.

3.4.2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan

1. Menindaklanjuti LHP BPK RI Tahun 2015 dan melakukan rekonsiliasi.

2. Menyusun Laporan Keuangan Semester I dan Triwulan III Komprehensif Tahun Anggaran 2016;


37

3. Membentuk tim verifikator laporan keuangan/barang untuk melakukan verifikasi laporan sesuai dgn daerah binaan;

4. Melaksanakan kegiatan workshop Penyusunan Laporan Keuangan/Barang Semester I Tahun 2016;

5. Membentuk Group SAI Ditjen TP sebagai forum untuk membahas permasalahan;

6. Membuat surat teguran kepada satker yang tdk menyusun laporan dan melakukan kesalahan dalam melakukan pembukuan;

7. Mengikutsertakan tim verifikator dalam pelatihan verifikasi laporan keuangan berbasis akrual;

8. Mengikuti perkembangan peraturan terkait pelaksanaan Bantuan Pemerintah (BANPER) dalam bentuk uang;

9. Melakukan verifikasi data E-Rekon terhadap satker daerah binaan.

10. Penyelesaian Persediaan Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang berpedoman pada surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Nomor S-10743/PB/2016 tanggal 27 Desember 2016;

11. Pembukuan Tunda Bayar dan Tunggakan DIPA Tahun 2016 berpedoman pada surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu no: S-8782/PB/2016 tanggal 2 November 2016;

12. Melakukan penyusutan aset satker inaktif semester II tahun 2016;

13. Mengikutsertakan tim verifikator pada acara workshop wilayah bln Januari dan Pebruari tahun 2016.

14. Berkoordinasi dengan petugas masing-masing direktorat agar mengajukan proses SK pegawai tepat waktu

15. Berkoordinasi dengan semua pegawai melalui petugas gaji untuk meminta tanda tangan Tunjangan Kinerja secepatnya.


38

16. Membuat surat permintaan dokumen SK pengelola keuangan, Rekening bendahara dan target PNBP kepada masing-masing satker.

17. Melakukan monitoring, sosialisasi maupun pendampingan ke daerah-daerah agar melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku.

3.4.3. Bagian Umum

1. Sering mengadakan pertemuan/ rapat dengan unit kerja eselon II, balai untuk menyamakan persepsi dalam bekerja dibidang organisasi dan kepegawaian.

2. Mengadakan sosialisasi peraturan baru di bidang kepegawaian.

3. Sering mengadakan pertemuan/ rapat dengan unit kerja eselon II, balai untuk menyamakan persepsi dalam bekerja dibidang hukum dan humas.

4. Berkoordinasi dengan bagian perencanaan dalam hal ini subag anggaran terkait proses revisi POK jika memungkinkan penambahan anggaran terkait kegiatan baru yang harus dilakukan tanpa bisa diprediksi tersebut.

3.4.4 Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi

1. Perlu komitmen seluruh satker dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Memberikan penghargaan, teguran, dan target kepada seluruh satker dalam pencapaian hasil kinerja program dan kegiatan.

3. Penambahan sumber daya manusia dan peningkatan kemampuannya melalui kursus, workshop dan pelatihan.

4. Penyelesaian peraturan dengan segera dan peraturan yang dapat diterapkan di lapangan, sehingga kebijakan tidak bias, dan dapat memberikan kepastian terhadap pelaku usaha.

5. Pembuatan aplikasi online dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, agar sistem dapat terintegrasi dengan baik.


39

3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dihitung berdasarkan pencapaian indikator kinerja di dalam PK Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan., dengan rumus yang ditunjukkan pada gambar 2.

Gambar 2. Rumus Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keterangan :

• E : Efisiensi

• NE: Nilai efisiensi

• RVK : Realisasi volume keluaran

• TVK : Target volume keluaran

• RAK : Realisasi anggaran per keluaran

• PAK : Pagu anggaran per keluaran

• n : Jumlah jenis keluaran

Prinsip dari rumus tersebut adalah mengukur sejauh mana pelaksanaan capaian program/kegiatan dapat mengoptimalkan sumber daya yang digunakan dengan mengurangi penggunaan sumber daya maksimal (penggunaan sumber daya 100%) dan realisasi penggunaan sumber daya. Realisasi penggunaan sumber daya dihitung dengan membandingkan biaya (Realisasi Anggaran) dengan outcomes (Indikator Capaian Program). Hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya ditunjukkan pada tabel 7.

n

ikeTVKikePAK

ikeRVKikeRAK

E

n

i

%100_/_

_/_1

1

×

−−

−−−

=∑=


40

Tabel 7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setditjen Tanaman Pangan Tahun 2017

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai indikator kinerja jumlah dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I adalah 9,85% dan untuk mencapai dokumen layanan perkantoran 14,95%. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan adalah 12,40%. Nilai efisiensi ini menjelaskan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat mengoptimalkan sumber daya anggaran yang telah dialokasikan tanpa menurunkan capaian indikator kinerja. Semakin sedikit anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja yang maksimal maka nilai efisiensi samakin tinggi.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya anggaran ini juga merupakan gambaran upaya memaksimalkan penyerapan anggaran untuk dimanfaatkan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, luas panen dan produksi tanaman pangan.

Item keluaranSatuan

keluaran

Target Volume

Keluaran (TVK)

Realisasi Volume

Keluaran (RVK)

Pagu Anggaran per Keluaran

(PAK)

Realisasi Anggaran per

Keluaran (RAK)

1 Jumlah Dokumen

Manajemen

layanan dukungan

manajemen

Eselon I

dokumen 130 130 79.387.474.000 71.564.787.382 9,85%

2 Dokumen layanan

perkantoran

bulan 12 12 54.816.250.000 46.618.977.366 14,95%

Rata - Rata Efisiensi 12,40%

1-(RAK/RVK)/(PAK/TVK)

Keluaran (output ) Volume keluaran Anggaran (Rp)

No


41

Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas fungsi yang diemban Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2017. Pada laporan kinerja ini memaparkan keberhasilan pencapaian kinerja untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.

Pencapaian dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I dan dokumen layanan perkantoran terealisasi 100% dari target sehingga kedua indikator masuk ke dalam capaian berhasil. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik antar unit kerja dan yang paling penting adalah keterlibatan pimpinan dari tahap perencanaan sampai pamantauan evaluasi kinerja.

Terdapat efisiensi sebesar 12,40% dalam penggunaan sumber daya anggaran untuk mencapai kinerja organisasi. Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya anggaran ini juga merupakan gambaran upaya memaksimalkan penyerapan anggaran untuk dimanfaatkan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, luas panen dan produksi tanaman pangan.

Tindak lanjut atas kendala dan permasalahan perlu mendapat perhatian serius untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.

BAB IV PENUTUP


42


43

LAMPIRAN


44


45

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Sekreatriat Ditjen TP


46


47

Lampiran 2. Pemantauan Capaian Kinerja Bulanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Renstra Ditjen TP 2015-2019 (Revisi) Rancangan √ Perencanaan

2 Renstra Setditjen TP 2015-2019 (Revisi) Rancangan √ Perencanaan

3 E-Proposal 2018 Rancangan √ Perencanaan

4 RKP 2018 Rancangan √ Perencanaan

5 Renja Ditjen TP 2018 Rancangan √ Perencanaan

6 PK Eselon I, II, III dan IV 2017 Rancangan √ Perencanaan

7 Rencana Kerja dan Anggaran Subag Anggaran 2018 Rancangan √ Perencanaan

8 Rancangan Satuan Biaya 2018 Rancangan √ Perencanaan

9 Nota Keuangan dan RAPBN 2018 Rancangan √ Perencanaan

10 Rancangan Subsidi Benih & CBN 2018 Rancangan √ Perencanaan

11 RKAKL 2018 Rancangan √ Perencanaan

12 Review RKAKL DIPA 2017 dan 2018 Rancangan √ Perencanaan

13 POK 2018 Rancangan √ Perencanaan

14 Revisi POK/DIPA 2017 dan 2018 Rancangan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Perencanaan

15 Rencana Kerja dan Anggaran Subag Kerjasama 2018 Rancangan √ Perencanaan

16 Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Banper Ditjen TP Tahun 2017 Pedoman √ Perencanaan

17 Pedoman Kawasan Tanaman Pangan Pedoman √ Perencanaan

18 Pedoman Pengganggaran Ditjen TP 2017 Pedoman √ Perencanaan

19 Laporan DAK dan Kegiatan Tematik Laporan √ Perencanaan

20 Laporan Rapat Pemantapan Program Laporan √ Perencanaan

21 Laporan FGD Laporan √ Perencanaan

22 Laporan Sosialisasi dan Pelaksanaan Asistensi Kegiatan Serta Anggaran

Laporan √ Perencanaan

23 Laporan kerjasama dalam dan luar negri Laporan √ Perencanaan

24 Data dan Informasi penyusunan posisi Indonesia di Sidang Internasional

Laporan √ Perencanaan

25 Laporan PHLN Laporan √ Perencanaan

26 Fasilitasi dokumen administrasi penugasan PNS ke luar negeri Laporan √ Perencanaan

27 Laporan Koordinasi PUG Laporan √ Perencanaan

28 Laporan Kegiatan Sosialisasi Kerjasama Luar Negri Laporan ` √ Perencanaan

29 Rancangan Kegiatan dan Anggaran Subbag Akver & TLHP Rancangan √ KP

30 Rancangan Kegiatan dan Anggaran Subbag Perlengkapan Rancangan √ KP


Dokumen

Bulan PelaksanaanBagian


48

Lanjutan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1231 Rancangan Kegiatan dan Anggaran Subbag Perbendaharaan Rancangan √ KP

32 Dokumen Tagihan Langsung (LS) Dokumen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ KP

33 Dokumen Tagihan Tidak Langsung (NON LS) Dokumen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ KP

34 Dokumen SK Pengelola Satker Dokumen √ KP

35 Dokumen Daftar Rekening Dokumen √ KP

36 Dokumen Gaji Pegawai Dokumen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ KP

37 Dokumen Gaji 13 Dokumen √ KP

38 Dokumen Gaji 14 Dokumen √ KP

39 Dokumen Uang Makan Dokumen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ KP

40 Dokumen Tunjangan Kinerja Dokumen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ KP

41 Dokumen BAST 526 Satker DK/TP Dokumen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ KP

42 Dokumen BAST 526 Satker Pusat Dokumen √ √ √ √ √ √ KP

43 Dokumen Hibah Dokumen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ KP

44 Dokumen Penghapusan Dokumen √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ KP

45 Dokumen RUP (Rencana Umum Pengadaan) Dokumen √ √ √ √ KP

46 Dokumen Daftar Acuan Harga Satuan Barang dan Jasa Dokumen √ KP

47 Laporan Keuangan Semesteran Es-I Bagian Anggaran (BA) 018 dan BA.999

Laporan √ √ √ √ KP

48 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, Itjen Laporan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ KP

49 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Subbag Akver TLHP Laporan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ KP

50 Laporan PNBP Laporan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ KP

51 Laporan Pelaksanaan Workshop Laporan √ KP

52 Laporan Simak BMN Triwulan I, II,III,IV Laporan √ √ √ √ KP

53 Laporan Simak BMN Semerter I dan II Laporan √ √ KP

54 Laporan bulanan subag Perlengkapan Laporan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ KP

55 Laporan Tahunan subag Perlengkapan Laporan √ KP

56 Laporan Pelaksanaan workShop Laporan √ KP

57 Laporan bulanan subag Akuntansi Verifikasi & TLHP Laporan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ KP

58 Laporan Tahunan subag Akuntansi Verifikasi & TLHP Laporan √ KP

59 Laporan Pelaksanaan workShop Percepatan TLHP Laporan √ KP

60 Rancangan Permentan Pembinaan THL POPT Rancangan √ Umum


Dokumen



49

Lanjutan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1261 Rancangan Permentan Labelling Kedelai GMO dan Non GMO Rancangan √ Umum

62 Rancangan Kepmentan Sertifikasi Benih Rancangan √ Umum

63 Juknis Kelompok Tani Berprestasi Tingkat Nasional Pedoman √ Umum

64 Pedoman Tata Naskah Dinas Lingkup Ditjen TP Pedoman √ Umum

65 Pedoman Kearsipan lingkup Ditjen TP Pedoman √ Umum

66 Laporan Pameran Penas Laporan √ Umum

67 laporan Pameran HPS Laporan √ Umum

68 Laporan PPID Laporan √ Umum

69 Laporan Pengembangan Website Laporan √ Umum

70 Laporan Pelaksanaan Uji Kompetensi Impassing PBT Laporan √ Umum

71 Laporan Penyusunan Materi Uji Kompetensi PBT Laporan √ Umum

72 Laporan Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi Tingkat Nasional 2017

Laporan √ Umum

73 Laporan KORPRI Laporan √ Umum

74 Laporan Kegiatan Pelatihan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan Laporan √ Umum

75 Dokumen SK Dirjen TP Dokumen lain √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Umum

76 Dokumen SK KPA dan PPK Dokumen lain √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Umum

77 Dokumen Publikasi Dokumen lain √ √ √ Umum

78 Dokumen Penilaian Abdi Bakti Tani 2017 Dokumen lain √ Umum

79 Dokumen RB (8 perubahan area) Dokumen lain √ Umum

80 Peta Bisnis Proses Dokumen lain √ Umum

81 Dok Penilaian POPT periode april Dokumen lain √ Umum

82 Dok Penilaian POPT periode oktober Dokumen lain √ Umum

83 Dok Penilaian PBT periode april Dokumen lain √ Umum

84 Dok Penilaian PBT periode oktober Dokumen lain √ Umum

85 Dok Kepegawaian Dokumen lain √ Umum

86 Dok Korpri Dokumen lain √ Umum

87 Dok SK Kendaraan Dokumen lain √ Umum

88 Dok SK Satpam Dokumen lain √ Umum

89 Dok SK THL Pedoman √ Umum

90 Infografis Padi Publikasi √ Umum


Dokumen



50

Lanjutan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1291 Infografis Jagung Publikasi √ Umum

92 Infografis Kedelai Publikasi √ Umum

93 Infografis Mandiri Benih Publikasi √ Umum

94 Infografis Budidaya Tanaman Sehat Publikasi √ Umum

95 Video Roadshow 4 Kabupaten Publikasi √ Umum

96 Videografis Lumbung Pangan Dunia Publikasi √ Umum

97 Videografis Padi Publikasi √ Umum

98 Videografis Jagung Publikasi √ Umum

99 Videografis Kedelai Publikasi √ Umum

100 Videografis PJK Publikasi √ Umum

101 Video Success Story Petani Publikasi √ Umum

102 Video Festival Kedelai Grobogan Publikasi √ Umum

103 Video Festival Kedelai Yogyakarta Publikasi √ Umum

104 Video Testimoni Petani Publikasi √ √ √ √ Umum

105 Juklak Rekomendasi Ekspor Beras Pedoman √ E-YANREK

106 Juklak SPI Pedoman √ E-YANREK

107 Juklak Pemberian ijin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan

Pedoman √ E-YANREK

108 Buku Statistik Tanaman Pangan Tahun 2016 Buku √ E-YANREK

109 Laporan SPI Laporan √ E-YANREK

110 Laporan Workshop Pengawalan Pengembangan Aplikasi Laporan √ E-YANREK

111 Laporan Pelatihan Aplikasi Sistem Layanan Rekomendasi Laporan √ E-YANREK

112 Laporan Pengembangan Aplikasi Ekspor Impor Laporan √ E-YANREK

113 Laporan Penyusunan Aplikasi Online Sistem Rekomendasi Izin Usaha Bidang Tanaman Pangan

Laporan √ E-YANREK

114 Laporan ASEM 2016 dan Prognosa 2017 Laporan √ E-YANREK

115 Laporan ARAM 1 2017 dan ATAP 2016 Laporan √ E-YANREK

116 Laporan ARAM 2 2017 Laporan √ E-YANREK

117 Laporan Evaluasi Pengumpulan Data Statistik Pertanian di Kab Boyolali

Laporan √ E-YANREK

118 Laporan Bulanan Setditjen Tanaman Pangan Laporan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ E-YANREK

119 Laporan Kinerja Ditjen Tanaman Pangan Laporan √ E-YANREK

120 Laporan Kinerja Setditjen Tanaman Pangan 2016 Laporan √ E-YANREK


Dokumen



51

Lanjutan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12121 Laporan Tahunan Ditjen Tanaman Pangan 2016 Laporan √ E-YANREK

122 Laporan Tahunan Setditjen Tanaman Pangan 2016 Laporan √ E-YANREK

123 Laporan Rakor Pembahasan Data Statistik Pertanian Laporan E-YANREK

124 Laporan Pelaksanaan Ubinan Swakarsa Laporan E-YANREK

125 Dokumen Ekspor Impor Dokumen √ E-YANREK

126 Dokumen Ijin Usaha Bidang Tanaman Pangan Dokumen √ E-YANREK

127 Dokumen Rapat Raker DPR Dokumen √ E-YANREK

128 Dokumen RDP DPR Dokumen √ E-YANREK

129 Dokumen Rakor kunker DPR Dokumen √ E-YANREK

130 Dokumen Rapim Kementan Dokumen √ E-YANREK


Dokumen


laporan kinerja setditjen tp tahun 2017sakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakin setditjen tp...

Documents