laporan kinerja kementerian desa pdtt tahun 2015

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

LAPORAN KINERJA2015

Laporan Kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015 i

PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas

berkat dan rahmat-Nya, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2015.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari upaya

penguatan sistem akuntabilitas kinerja kementerian

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja maupun pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi peyelenggaraan pemerintahan di bidang Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Secara garis besar Laporan ini menyajikan berbagai tingkat pencapaian sasaran

strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2015. Tingkat

pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama

(IKU).Dalam Laporan Kinerja ini tertuang gambaran keberhasilan maupun kendala

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2015.Meskipun merupakan

kementerian barusecara umum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi telah berhasil merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan

dengan baik. Dengan semboyan kerja, kerja, dan kerja seluruh program/kegiatan dapat

terselesaikan karena dijalankan dengan penuh integritas serta mengedepankan

pelayanan publik dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015 ii

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan

umpan balik bagi jajaran Kementerian untuk meningkatkan kinerja pada masing-masing

satuan unit kerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh

stakeholder dan pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasiatas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan dalam rangka

peningkatan kinerja. “Semoga kedepan kita lebih baik”.

Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

ttd

Marwan Jafar

Laporan Kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015 iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan penyatuan 3 unsur dari 3 kementerian yang berbeda yaitu unsur Desa, yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Unsur Pembangunan Daerah Tertinggal dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan unsur transmigrasi yang berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Meskipun kementerian baru, selama tahun 2015 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah berhasil melaksanakan tugas yang diemban dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang dituangkan dalam laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2015, yang diformulasikan dari hasil kinerja seluruh unit kerja eselon I. Digambarkan pula keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan dan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan, serta diungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang.

Laporan Kinerja tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan.Dengan langkah ini setiap unit kerja eselon I dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hasil tingkat capaian kinerja sasaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2015 sesuai dengan perjanjian kinerja sebesar 95,56%yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Sasaran dinyatakan “berhasil” jika capaiannya ≥ 75% dari target yang telah ditetapkan. Dari 8 sasaran yang terdiri dari 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja yang ditetapkan 5 sasaran dinyatakan “berhasil”, dan 2 sasaran yang terdiri dari 2 indikator kinerja masih menunggu penilaian Kemen PAN & RB terkait penilaian akuntabilitas dan penilaian BPKP terkait opini penilaian laporan keuangan. Sedangkan 1 sasaran dengan 2 indikator kinerja terkait laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia belum dapat dinilai pada awal tahun.

Adapun rincian capaian sasaran dan indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa capaiannya 88,89%, yang terdiri dari indikator kinerja:

a. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengembangan kapasitas desa untuk mampu menggali sumber daya lokal dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui pendampingan dan kegiatan peningkatan kapasitas pendamping, kelembagaan masyarakat dan masyarakat dari target 74.093 desa tercapai 74.093 desa atau 100%;

b. Jumlah desa yangterfasilitasi dalampelayanan sosial dasar Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana desa dari target 5.744 Desa capaiannya 5.744 Desa atau 100%;

Laporan Kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015 iv

c. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana desa dari target 150 desa capaiannya 56 desa atau 33,33%;

d. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna dari target 50 desa capaiannya 50 desa atau 100%;

e. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha desa dari target 5000 desa capaiannya 5000 desa atau 100%;dan

f. Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Dasar (sarana dan prasarana) antar Desa pada kawasan perdesaaan dari target 76 Kabupaten capaiannya 76 Kabupaten atau 100%.

2. Terentaskannya daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten

capaiannya 124,33%, yang terdiri dari indicator kinerja:

a. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang laju pertumbuhan ekonominya meningkat dari target 6,96 % capaiannya belum diketahui karena data dari BPS belum ada;

b. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana dasar dari target 16,0 % tercapai 58% yang berarti capaiannya 373,68%;

c. Jumlah kabupaten di daerah tertinggal yang indeks pembangunan manusianya meningkat dari target 68,1 % capaiannya belum diketahui karena data dari BPS belum ada.

3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah tertentu capaiannya 120% yang terdiri dari indicator kinerja:

a. Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar dari target 74 Kab capaiannya 87 kabupaten atau 120%;

b. Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar dari target 74 Kab capaiannya 87 kabupaten atau 120%;

c. Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar dari target 74 Kab capaiannya 87 kabupaten atau 120%.

4. Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak capaiannya 124,05% yang terdiri dari indikator kinerja:

a. Jumlah Transmigran yang difasilitasi penempatan pada Satuan Permukiman Transmigrasi dari target 49 SP tercapai 50 SP atau 104%, dari target 3559 KK capaiannya 3568 KK atau 100%, dari target 48 Kawasan tercapai 50 Kawasan atau 102%;

b. Jumlah kawasan yang ditetapkan Menteridari target 7 Kawasan capaiannya 23 Kawasan atau 192%.

5. Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio Kota Kecil/Kota Kecamatan capaiannya 100% yang terdiri dari indikator kinerja;

a. Jumlah Satuan Permukiman (SP) Mandiri dari target 19 SP capaiannya 19 SP atau 100%;

Laporan Kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015 v

b. Kawasan yang berkembang sebagai embrio Pusat Pertumbuhan dari target 6 KPB capaiannya 6 KPB atau 100 %.

6. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi belum ada penilaian dari Kemen PAN & RB yang terdiri dari indikator kinerja; a. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

dengan target B (Baik).

7. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara belum ada penilaian dari BPK, terdiri dari indikator kinerja; a. Opini atas Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan target WDP.

8. Terselenggaranya penelitian dan pengembangan pada desa, daerah tertinggal dan transmigrasi capaiannya 100%, terdiri dari indikator kinerja; a. Jumlah Kajian yang menghasilkan Rekomendasi dengan target 12 kajian

capaiannya 12 kajian atau 100%.

Laporan Kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015 vi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................................................................................... i

Ihtisar Eksekutif ........................................................................................................ ii

Daftar Isi .................................................................................................................... vi

Daftar Tabel .............................................................................................................. viii

Bab I Pendahuluan ................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................................................... 1

B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi ............... 1

C. Maksud Dan Tujuan ................................................................................... 4

D. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2015 .................................. 5

Bab II Perencanaan Kinerja ..................................................................................... 7

A. Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ................. 8

B. Perjanjian Kinerja ....................................................................................... 10

Bab III Akuntabiltas Kinerja ..................................................................................... 13

A. Capaian Kinerja .......................................................................................... 13

B. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................ 17

C. Akuntabilitas Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 ................................................... 60

D. Permasalahan Yang Dihadapi dan Tindak Lanjut…………………………… 65

Bab IV Penutup ......................................................................................................... 70

Kesimpulan ................................................................................................ 70

Saran ......................................................................................................... 71

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015

Rencana Kinerja Tahun 2015 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Pengukuran Kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Sarana dan Prasana Tahun 2015

Laporan Kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015 vii

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi ........................................................................................ 11

Tabel 3.1 Ikhtisar Capaian atas Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 ................ 14

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pada Tahun 2015 ............................................................. 17

Tabel 3.3 Hasil Rekruitmen Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa, dan

Tenaga Pendamping Profesional ............................................................... 19

Tabel 3.4Lokasi Pelaksanaan PNPM Generasi T.A 2015 ........................................... 21

Tabel 3.5 Data Base Pengembangan Usaha Ekonomi Desa ..................................... 24

Tabel 3.6 Lokasi dan Alokasi Bantuan ........................................................................ 26

Tabel 3.7 Bentuk Intervensi Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar .................... 31

Tabel 3.8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi .................. 36

Tabel 3.9 Rekapitulasi dan Realisasi Keuangan ......................................................... 59

Tabel 3.10 Rekap Data Kewajiban Pemerintah ......................................................... 63

Laporan Kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

__________________________________________________________________________________

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus

dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari

penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

dilaksanakan oleh KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan

Transmigrasi sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Kabinet Kerja.

Laporan Kinerja selain sebagai salah satu rangkaian dari penyelenggaraan SAKIP,

juga merupakan bentuk evaluasi dari semua rangkaian yang telah dilakukan selama

satu tahun anggaran.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah

denganberpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja yang

merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasitahun 2015 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, serta sebagai Feed Back untuk perbaikan

kinerja kementerian pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan

sebagai media untuk menyajikan pencapaian kinerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasidalam satu tahun anggaran

kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Sebagai pengantar awal perlu kami sampaikan bahwa mengacu pada

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian

dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 dan Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi, maka secara organisatoris nomenklatur Kementerian


Pembangunan Daerah Tertinggal berubah menjadi Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasiyang unsurnya digabungkan dari

3 (tiga) Unit Organisasi Eselon I dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dan 1 (satu) Unit Organisasi Eselon I dari Kementerian Dalam Negeri.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2015 tersebut, bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasimempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat

desa, percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi untuk

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasimenyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan

desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan

daerah tertentu, Pembangunan Daerah Tertinggal, penyiapan, pembangunan

permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;

2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;

4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

6. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta

pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan,

pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi; dan

7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi

di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi.


Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

Dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi tersebut telah ditetapkan

program dan kegiatan yang disesuaikan dengan struktur organisasi.Unit Organisasi

Eselon I memiliki satu Program dan Unit Kerja EselonII minimal memiliki satu

Kegiatan.Setiap Program menjadi tanggung jawab pejabat Eselon Idan setiap

kegiatan menjadi tanggung jawab EselonII yang membidanginya.Keterkaitan

program dan kegiatan dengan organisasi/kelembagaan disebut dengan arsitektur

program, kegiatan dan struktur kinerja.

Sebagai kementerian baru, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasimempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA,

khususnya Cita ke-3 yaitu: “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan

Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, maka

berangkat dari mandat tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasiharus menyesuaikan dengan Visi, Misi Presiden/Wakil

Presiden untuk menentukan arah kebijakan, strategi, sasaran, outcome, kegiatan

dan output dalam rangka melaksanakan amanah mengawal implementasi Undang-

Undang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan

DIREKTORAT

JENDERAL PENYIAPAN

KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

TRANSMIGRASI

1. SAM. BID. PEMBANGUNAN DAN

KEMASYARAKATAN 2. SAM. BID. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 3. SAM. BID. PENGEMBANGAN WILAYAH 4. SAM. BID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA 5. SAM. BID. HUKUM

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN

INFORMASI

DIREKTORAT

JENDERAL PENGEMBANGAN

KAWASAN TRANSMIGRASI

DIREKTORAT

JENDERAL PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA

DIREKTORAT

JENDERAL PEMBANGUNAN

KAWASAN PERDESAAN

DIREKTORAT

JENDERAL PENGEMBANG

AN DAERAH TERTENTU

SEKRETARIAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

STAF

AHLI

STAF AHLI


desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis; mempercepat pembangunan 122

Kabupaten yang dikategorikan daerah tertinggal; serta membangun dan

mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru.

C. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindaklanjut dari

pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan

RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah serta memperhatikan Surat dari Kementerian PAN dan RB

Nomor: B/5518/DI.PAN-RB/12/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal

Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun

2015.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

setiap tahun menetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka

pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik tersebut di atas. Sistem

pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana

capaian kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasiyang berhasil dan yang belum berhasil diwujudkan serta penyebab

ketidakberhasilan tersebut. Seluruh kondisi tersebut tersajikan ke dalam wujud

Laporan KinerjaKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasiyang memiliki dua fungsi sekaligus. Pertama, sebagai sarana bagi

organisasi untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kedua, sebagai upaya

perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan

kinerjanya. Dua fungsi tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan

penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.


Oleh karena itu, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan

Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

TransmigrasiTahun 2015 ini mencakup aspek- aspek sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi kebutuhan eksternal organisasi, di mana

Laporan Kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasiatas capaian kinerjanya

selama tahun 2015.

2. Aspek Manajemen Kinerja, bagi kebutuhan internal organisasi, di mana

Laporan Kinerja Tahun 2015 sebagai sarana evalusi pencapaian kinerja oleh

manajemen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasidalam upaya perbaikan kinerjanya di masa mendatang.

D. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2015

Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasiini mengkomunikasikan pencapaian kinerja selama tahun 2015.

Capaian Kinerja (performance results) tahun 2015tersebut dibandingkan dengan

Rencana Kinerja (performance plan) tahun 2015yang digunakan sebagai tolok ukur

dalam menilai capaian kinerja dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi. Analisis atas pencapaian rencana kinerja

diidentifikasikan dengan sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan

kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan

KinerjaKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

TransmigrasiTahun 2015 dapat diuraikan kedalam masing-masing bab di bawah ini.

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum atau profil singkat

dariKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasiserta sekilas pengantar lainnya seperti, maksud serta

tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Tahun

2015dan sistematika penyajian laporan.


Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan

kinerja dengan mengacu pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun

2015, terlampir sebagai komitmen yang harus diwujudkan dalam

rangka memenuhi akuntabilitas kinerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasisebagai institusi

publik.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja

sebagaimana dimuat dalam Form Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari isi Laporan

KinerjaKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

TransmigrasiTahun 2015 dan rekomendasi yang diperlukan sebagai

bahan masukan untuk perencanaan dan perbaikan kinerja

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasidi masa mendatang.

Lampiran-Lampiran Sesuai Kebutuhan Pelaporan


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyelenggaraan

SAKIP yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerjameliputi : (a) Rencana

Strategis, (b) Perjanjian Kinerja, (c) Pengukuran Kinerja, (d) Pengelolaan Data Kinerja,

(e) Pelaporan dan (f) Reviu dan Evaluasi Kinerja.Instrumen pertanggungjawaban

sekaligus instrumen manajemen kinerja yang terdiri dari komponen perencanaan

kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Perencanaan

strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya

manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan

sistem manajemen nasional. Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas

programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat

dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu

melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam

suatu pola yang sistematik dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang

konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja

yang berorientasi pada pencapaian hasil (result oriented)

Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar

mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang

berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan

menuju perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam suatu pola yang sistematik

dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan

sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil (result oriented).

Pada sub bab ini dilaporkankomitmen atau janji dari Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melaksanakan program dan

kegiatan guna mewujudkan sasaran dan target yang telah ditetapkan. Target yang ingin

dicapai dan diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang baik dan dapat


dipertanggungjawabkan, semua itu merujuk kepada dokumen Formulir Perjanjian

KinerjaKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiTahun

2015.

Sasaran dan target yang diperjanjikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mencerminkan kewenangan, tugas pokok dan

fungsi dari unit kerja yang berada dibawah tanggungjawab kepada Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Akuntabilitas kinerja Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasidiukur dengan menilai

komponen-komponen SAKIP yang telah diterapkan dalam manajemen kinerja di

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan

penilaiannya dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Sedangkan penilaian atas

pengelolaan keuangan dan manajemen aset di Kementerian Kementerian

Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, adalah untuk mengukur

keberhasilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

A. Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Untuk mewujudkan NAWACITA, khususnya Cita ke-3 yaitu: “Membangun

Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam

Kerangka Negara Kesatuan”, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi yang dibentuk dari penggabungan sebagian tugas dan

fungsi dari 1 (satu) Unit Organisasi Eselon I Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 3 (tiga) Unit Organisasi Eselon

I Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu menyusun Rencana Strategis

untuk menentukan arah kebijakan, Program dan Kegiatan, serta strategi yang

diperlukan. Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi, digunakan sebagai acuan seluruh unit organisasi di Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam penyusunan

program dan kegiatan tahunan hingga tahun 2019. Selain itu, dokumen

perencanaan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Arsitektur dan Informasi

Kinerja (ADIK) K/L yang dimuat dalam sistem aplikasi RKA-KL, sehingga akan

tergambarkan dengan jelas antara arah kebijakan makro dalam Renstra sampai

detail kegiatan yang ada dalam RKA-KL. Berikut ini adalah rencana pencapaian

Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan


Transmigrasiyang juga dimuat dalam dokumen Renstra Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiTahun 2015-2019.

Berdasarkan NAWACITA yang terkait dengan bidang Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi, sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat 9

(sembilan) program yang akan menjadi prioritas kegiatan yang akan dilakukan oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang

disebut dengan NAWAKERJA. Kesembilan kegiatan prioritas tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Peluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015.

2. Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa

dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang.

3. Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES.

4. Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan.

5. Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan

di 5.000 Desa Mandiri.

6. Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara

bertahap.

7. Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa.

8. Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa.

9. “Save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan

terpencil melalui pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan dan

kawasan transmigrasi.

Disamping itu, Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasiadalah sebagai berikut:

1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah berkurangnya

jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa

mandiri sedikitnya 2.000 desa.

2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal

Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk

mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.


3. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu

a. Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;

b. Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan

masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki

perbatasan negara;

c. Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan

masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;

d. Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.

4. Sasaran Ketransmigrasian

a. Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program

reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi

pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) sebagai desa utama yang

merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, melalui penataan persebaran

penduduk, baik Satuan Permukiman Baru (SP-Baru) sejumlah 71.291 KK,

Satuan Pemukiman Pugar (SP-Pugar) sejumlah 657.603 KK, dan Satuan

Permukiman Tempatan (SP-Tempatan) sejumlah 2.751.806 KK, dan

b. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embriokota-kota

kecil/kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat industripengolahan sekunder

dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

B. Perjanjian Kinerja

Konsepsi Perjanjian Kinerja yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari Pimpinan kepada jajaran di bawahnya yakni antara Presiden

sebagai pemberi amanah kepada Menteri/Kepala Lembaga sebagai penerima

amanah. Melalui Perjanjian Kinerja inilah, terwujud suatu komitmen antara Pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Kinerja yang dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas

kegiatan tahun bersangkutan, akan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian

target kinerja yang perjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahunnya.

Perjanjian Kinerja yang kemudian disebut dengan komitmenKementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiTahun 2015yang


menyajikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta targetnya dilaksanakan

dalam tahun 2015.

Berikut ini dapat dilihat Perjanjian Kinerja Tahun 2015dari Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasidengan mengacu kepada

Rencana StrategisKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

TransmigrasiTahun 2015-2019.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi

Tahun 2015

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1. Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Jumlah fasilitasi dalam pengembangan kapasitas desa untuk mampu menggali sumber daya lokal dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui pendampingan dan kegiatan peningkatan kapasitas pendamping, kelembagaan masyarakat dan masyarakat

74.093 Desa

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha desa

5000 Desa

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana desa (GSC)

150 Desa

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna

50 Desa

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha desa (Double entry)

5000 Desa

Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Dasar (sarana dan prasarana) antar Desa pada kawasan perdesaaan

76 Kabupaten


Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang laju pertumbuhan ekonominya meningkat

6.96%

Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana dasar

16.0%

Jumlah kabupaten di daerah tertinggal yang indeks pembangunan manusianya meningkat

68.1%



3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah tertentu

Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar

100% 74 Kab

Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.

Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar

4. Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak

Jumlah Transmigran yang difasilitasi penempatan pada Satuan Permukiman Transmigrasi

49 SP/3.559 KK di 48 Kawasan

Jumlah kawasan yang ditetapkan

Menteri

7 Kawasan

5. Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio Kota Kecil/Kota Kecamatan

Jumlah Satuan Permukiman (SP) Mandiri

19 SP

Kawasan yang berkembang sebagai embrio Pusat Pertumbuhan

6 KPB

6. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi

B

7. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara

Opini atas Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Opini WDP

(Wajar Dengan Pengecualian)

8. Terselenggaranya penelitian dan pengembangan pada desa, daerah tertinggal dan transmigrasi

Jumlah Kajian yang menghasilkan Rekomendasi

12 Kajian/ Penelitian

SumberData : Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggaldan Trasnmigrasi Tahun 2015.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

__________________________________________________________________________________


A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas kinerja yang sudah diperjanjikan

untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

TransmigrasiTahun 2015-2019.Pengukuran kinerja indikator masing-masing yang

ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan

pencapaian sasaran strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasidalam mewujudkan visi dan misi organisasi selama periode 2015-

2019.Dalam pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasitahun 2015, dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat

diilustrasikan dalam tabel Formulir Pengukuran Kinerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasitahun 2015,secara umumdari

5(lima) Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasitahun 2015 yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja,

capaian kinerja dapat disimpulkan sudah tercapai dan mengarah kepada

pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, serta dapat mendukung terwujudnya

capaian target sasaran strategis dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasitahun 2015.

Dalam sub bab ini dilaporkan mengenai realisasi dari pelaksanaan kegiatan

dan sub kegiatan yang telah dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target

kinerja yang telah ditetapkan. Melaporkan bagaimana kinerja yang telah dicapai

pada tahun 2015.

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan kegiatan

kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasipada tahun 2015, ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui

metode scoring, seperti berikut: (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil

(capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60 79%), dan (4) kurang berhasil

(capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiTahun 2015-2019, maka 8

(delapan) sasaran strategis dan 17 (sembilan belas) indikator kinerja yang telah

ditetapkan dan dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015.


Berikut ini adalah Capaian kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasiselama tahun 2015.

Tabel 3.1Ikhtisar Capaian atas Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

No.

Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian

1. Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau

meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa

1). Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengembangan kapasitas desa untuk mampu menggali sumber daya lokal dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui pendampingan dan kegiatan peningkatan kapasitas pendamping, kelembagaan masyarakat dan masyarakat,

74.093 Desa

74.093 Desa

100%

2). Jumlah desa yangterfasilitasi dalampelayanan sosial dasar

5.744 Desa 5.744 Desa 100%

3). Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana desa

150 Desa

56 Desa

33,33%

4). Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna

50 Desa

50 Desa

100%

5). Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha desa

5000 Desa 5000 Desa 100%

6). Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Dasar (sarana dan prasarana) antar Desa pada kawasan perdesaaan

76 Kabupaten

76 Kabupaten

100%


1). Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang laju pertumbuhan ekonominya meningkat

6.96% - -


No.

Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja


2). Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana dasar

16.0% 19 Kab

58,2% 71 Kab

373,68%

3). Jumlah kabupaten di daerah tertinggal yang indeks pembangunan manusianya meningkat

68.1% - -

3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas

dan kesejahteraan masyarakat daerah tertentu

1) Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar

74 Kab

87 Kab

120%

2). Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.

3). Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar

4. Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi

sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak

1). Jumlah Transmigran yang difasilitasi penempatan pada Satuan Permukiman Transmigrasi

49 SP 50 SP 102%

3.559 KK 3.568 KK 100%

48 Kawasan 50 Kawasan 104%

2). Jumlah kawasan yang ditetapkan

Menteri


5. Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72

Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan

Pengembangan (SKP) dan Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan


No.

Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja


Baru (KPB) menjadi Embrio Kota Kecil/Kota Kecamatan

1). Jumlah Satuan Permukiman (SP) Mandiri

19 SP 19 SP 100%

2). Kawasan yang berkembang sebagai embrio Pusat Pertumbuhan

6 KPB 6 KPB 100%

6. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi.

1). Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

B (BAIK)

- -

7. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik

negara

1). Opini atas Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Opini WTP

- -

8. Terselenggaranya penelitian dan pengembangan pada desa, daerah

tertinggal dan transmigrasi

1). Jumlah Kajian yang menghasilkan Rekomendasi

12 Kajian 12 Kajian 100%

CAPAIAN

KINERJA

82,21%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan atau

kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis yang tertuang dalam


Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasidan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015..

Dalam sub bab ini dilaporkan mengenai realisasi dari pelaksanaan kegiatan

dan sub kegiatan yang telah dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target

kinerja yang telah ditetapkan. Melaporkan bagaimana output yakni indikator hasil

dari setiap kegiatan ataupun sub kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah “Jumlah terfasilitasi

dalam pengembangan kapasitas desa untuk mampu menggali sumber daya

lokal dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui pendampingan dan

kegiatan peningkatan kapasitas pendamping, kelembagaan masyarakat dan

masyarakat.” dan “Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha

desa”dengan target sebanyak 74.093 Desa.

Berikut ini gambaran capaian target kinerja pada tahun 2015:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pada Tahun 2015

No.

Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja


1. Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa

1). Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengembangan kapasitas desa untuk mampu menggali sumber daya lokal dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui pendampingan dan kegiatan peningkatan kapasitas pendamping, kelembagaan masyarakat dan masyarakat,

74.093 Desa

74.093 Desa

100%

2). Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pelayanan sosial dasar

5.744 Desa 5.744 Desa

100%

3). Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana desa

150 Desa

56 Desa

33,33%


No.

Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja


4). Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna

50 Desa

50 Desa

100%

5). Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha desa

5000 Desa 5000 Desa 100%

6). Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Dasar (sarana dan prasarana) antar Desa pada kawasan perdesaaan

76 Kabupaten

76 Kabupaten

100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja atas Sasaran

Strategis“Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau

meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa”, ukuran keberhasilan

atas sasaran strategis tersebut adalah (1) Terfasilitasinya pengembangan kapasitas

desa melalui pendampingan masyarakat di 74.093 Desa; dan(2) Desa yang terfasilitasi

dalam pengembangan usaha desa dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian kinerja atas sasaran strategis Strategis “Berkurangnya jumlah desa

tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri

sedikitnya 2.000 desa” adalah sebagai berikut :

1. Terfasilitasinya pengembangan kapasitas desa melalui pendampingan

masyarakat di 74.093 desa.

Rekrutmen Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan Tenaga

Pendamping Lokal Profesional di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa.Adapun

tujuan dari adanya pendampinganmasyarakat desa adalah sebagai berikut :


- Mengembangan kapasitas masyarakat desa untuk mampu menggali potensi

dan sumber daya lokal (SDM, SDA, Kearifan Lokal dan Social Capital ).

- Penguatan aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara

partisipatif melalui musyawarah mufakat sebagai cerminan demokratisasi.

- Melakukan advokasi terhadap peraturan-peraturan desa agar dalam

penyusunan dan pelaksanaanya memberikan akses bagi masyarakat desa

untuk terlibat secara aktif didalamnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

demokratisasi.

- Melakukan fungsi fasilitasi ketahanan masyarakat desa melalui fasilitasi

pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dalam mewujudkan

keswadayaan masyarakat dan gotong royong.

- Membangun dan mengembangkan kerjasama serta kemitraan masyarakat

desa, baik dengan desa lain maupun dengan pihak ketiga, agar kerjasama dan

kemitraan yang dibangun memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

Rekrutmen Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan Tenaga

Pendamping Profesional di Provinsi, kabupaten/kota dan desa dilakukan di 33

Provinsi pengembangan kapasitas desa melalui kegiatan pendampingan di 33

provinsi, 434 kabupaten dan 74.093 desa sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Hasil Rekruitmen Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa, dan Tenaga Pendamping Profesional

No

Provinsi

LokasiKab/Kota/Kec/Desa

HasilRekruitmen

Kab Kec Desa TA PD PLD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Banten 4 118 1238 9 103 355

2. JawaBarat 19 538 5319 - - - 3. JawaTengah 29 527 7809 78 726 - 4. DiYogyakarta 4 64 392 10 35 105 5. JawaTimur 30 602 7723 - - 1860

6. Bali 9 56 636 12 56 237 7. NusaTenggaraBarat 8 104 995 19 111 284

8. NusaTenggaraTimur 21 292 2950 28 175 845

9. KalimantanBarat 12 163 1908 29 234 259

10. KalimantanTengah 13 131 1434 20 94 395 11. KalimantanSelatan 11 142 1864 25 129 356

12. KalimantanTimur 7 81 833 17 116 125

13. KalimantanUtara 4 45 447 15 53 130


No

Provinsi

LokasiKab/Kota/Kec/Desa

HasilRekruitmen

Kab Kec Desa TA PD PLD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

14. SulawesiSelatan 21 264 2253 37 115 662

15. SulawesiBarat 6 68 576 13 61 169

16. SulawesiTengah 12 162 1839 23 172 524

17. SulawesiTenggara 15 186 1820 31 96 555

18. Gorontalo 5 67 657 11 54 192

19. SulawesiUtara 12 136 1490 96 461 1493

20. MalukuUtara 9 104 1063 18 78 578

21. Maluku 11 117 1191 20 52 373

22. PapuaBarat 12 192 1628 40 23 77

23. Papua 29 523 5118 79 178 -

Total 434 6.382 74.093 921 4.736 12.087

2. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pelayanan sosial dasar

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Berkurangnya jumlah desa

tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya

2.000 desa di tahun 2015 telah dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Generasi Cerdas (GSC)

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Generasi Cerdas (GSC)

telah dicairkan sebesar 99,57% atau Rp 431.831.000.000,- (empat ratus tiga

puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah). Pelaksanaan PNPM

Generasi T.A 2015 dilaksanakan melalui kegiatan urusan bersama. Mekanisme

pelaksanaan PNPM Generasi melalui pemberian dana bantuan langsung

masyarakat (BLM) dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan

masyarakat desa pada peningkatan akses layanan sosial dasar bidang

kesehatan dan bidang kesehatan serta mendukung perputaran perekonomian

masyarakat desa. PNPM Generasi pada T.A 2015 dilaksanakan di 11 Provinsi

66 Kabupaten 499 Kecamatan dan 5774 Desa sebagaimana pada tabel berikut

ini :

Tabel3.4

Lokasi Pelaksanaan PNPM Generasi T.A 2015

No Provinsi Jumlah

Kab/Kota Jumlah

Kecamatan Jumlah Desa


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Jawa Barat 7 84 803

2 Jawa Timur 5 50 625

3 Nusa Tenggara Barat 8 64 637

4 Nusa Tenggara Timur 9 78 867

5 Sulawesi Barat 3 22 230

6 Sulawesi Utara 3 25 266

7 Gorontalo 4 22 306

8 Maluku 3 24 263

9 Sumatera Selatan 5 30 496

10 Kalimantan Barat 9 54 677

11 Kalimantan Tengah 8 46 574

Total 64 499 5744

b. Pelaksanaan Quick Wins/Blusukan Thematik Presiden ke tempat-tempat

pelayanan publik, daerah terpencil, daerah rawan konflik, daerah potensial dan pulau terdepan

Proses kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian pelaksanaan Quick

Wins/Blusukan Thematik Presiden ke tempat-tempat pelayanan publik, daerah

terpencil, daerah rawan konflik, daerah potensial dan pulau terdepan melalui

Pelaksanaan Rembug Nasional Desa membangun Indonesia dalam rangka

blusukan tematik Presiden ke tempat-tempat pelayanan publik diikuti oleh

sekitar 5774 Desa-Desa di 66 Kabupaten dan 11 Provinsi.

3. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana

desa Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Berkurangnya jumlah desa

tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya

2.000 desa di tahun 2015 telah dilakukan dengan kegiatan Pembangunan Sarana

dan Prasarana Desa di 25 Kabupaten/Kota di 56 desa yang terdiri atas 5 (lima)

bidang sarana dan prasarana, yaitu: Pembangunan sarana dan prasarana

permukiman desa, Pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa,

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung ekonomi desa, Pembangunan

sarana dan prasarana elektrifikasi desa, Pembangunan sarana dan prasarana

telekomunikasi desa. (lihat Lampiran).

4. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pendayagunaan sumberdaya alam dan

teknologi tepat guna


Kegiatan fasilitasi dalam pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi

tepat guna adalah untuk mewujudkan Desa Mandiri Lestari melalui pendekatan 4

(empat) pilar, yaitu :

- Kenyang : Mandiri memenuhi kebutuhan pokok keluarga;

- Dagang : Mandiri meningkatkan produktifitas ekonomi, terjadi nilai tambah

sebagai sebab akibat dari peningkatan kapasitas sumber daya keluarga;

- Terang : Mandiri memenuhi kebutuhan energi (memasak dan/atau penerangan)

rumah tangga ; dan

- Rindang : Mandiri dalam menjaga kelestarian lingkungan /pelestarian plasma

nutfah melalui tanaman unggulan lokal

Fokus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasidalam rangka pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat

guna terealisasi dalam berbagai kegiatan sebagai berikut :

a. Bantuan Alat Pertanian

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasitelah menyalurkan bantuan alat pertanian bagi Lembaga

Pengelolaan Hutan Bersama Desa (PHBD) di 47 Desa yang didampingi 21

tenaga pendamping untuk mengontrol dan mensukseskan kegiatan

pengelolaan bantuan tersebut.

b. Bantuan Alat Pengolahan Pangan

Penyaluran bantuan alat pengolahan pangan (padi, jagung dan pisang)

dilakukan di 15 Desa yang difokuskan di daerah Indonesia bagian timur berupa

alat pengolah pangan seperti padi, jagung, pisang dan komoditas unggulan

lainnya.

c. Bantuan Stimulan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan

Bantuan stimulant pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dilakukan

di 2 (dua) propinsi dan 11 Desa. Bantuan ini berupa peralatan biogas dengan

bahan baku berasal dari kotoran sapi, dimana bantuan tersebut berfungsi

sebagai alternatif untuk memasak dan penerangan untuk masyarakat.


d. Bantuan Penyediaan Air Bersih

Air merupakan komoditi utama dalam kehidupan, jika air bersih dapat

disalurkan secara signifikan maka otomatis tingkat kesejahteraan masyarakat

disuatu desa akan meningkat. Bantuan penyediaan air bersih ini diberikan di 17

Desa yang berada di kawasan kering Indonesia Timur yang kesulitan air bersih

tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Gunung Mas,

Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas.

e. Bantuan Teknologi Bidang Pemampuan Ekonomi

Bantuan teknologi bidang pemampuan ekonomi berupa seperangkat

teknologi pengolah rotan diberikan kepada 2 (dua) Desa, di Kabupaten

Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pilot Project penerima bantuan

dan rotan merupakan komoditi terbesar yang dihasilkan di Kabupaten Katingan.

5. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha ekonomi desa

Selain pendampingan di 34provinsi, 512 kabupaten/kotadan 74.093

desa, untuk mewujudkan sasaran strategis Berkurangnya jumlah desa tertinggal

sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000

desa di tahun 2015 juga dilakukan pengembangan usaha ekonomi desa dengan

kegiatan sebagai berikut :

a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)Pada tahun 2015

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan yang seluruh atau

sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara

langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola

aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat desa. Berikut ini adalah data base BUMDesa yang sudah

terbentuk pada tahun 2015 berdasarkan data basePengembangan Usaha

Ekonomi Desa (PUED) :

Tabel 3.5Data Base Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

No Provinsi Jumlah

Kab/Kota Jumlah


Jumlah BUMDesa Terbentuk


No Provinsi Jumlah

Kab/Kota Jumlah


Jumlah BUMDesa Terbentuk

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Aceh 23 289 6474 6474

2 Bangka Belitung 7 47 309 6

3 Bali 9 57 636 288

4 Banten 8 155 1238 63

5 Bengkulu 10 126 1341 360

6 Gorontalo 6 77 657 58

7 Jawa Barat 27 626 5319 416

8 Jawa Tengah 35 573 7803 35

9 Jatim 38 664 7723 869

10 Jambi 11 138 1398 5

11 Kalimantan Barat 14 174 1908 29

12 kalimantan Selatan 13 152 1864 152

13 Kalimantan Utara 5 50 447 -

14 Kalimantan Tengah 14 136 1434 252

15 Kalimantan Timur 10 103 833 255

16 Kep. Riau 7 66 275 20

17 Lampung 15 225 2435 255

18 Maluku 11 118 1191 5

19 Maluku Utara 10 113 1063 9

20 NTB 10 116 995 49

21 NTT 22 306 2950 44

22 Papua 29 524 5118 -

23 Papua Barat 13 203 1628 -

24 Riau 12 163 1592 319

25 Sulawesi Barat 6 69 576 196

26 Sulawesi Selatan 17 231 2817 313

27 Sulawesi Tengah 13 174 1839 496

28 Sulawesi Tenggara 17 209 1820 46

29 Sulawesi Utara 15 167 1490 629

30 Sulawesi Barat 19 179 880 -

31 Sumatera Selatan 24 306 2253 154

32 Sumatera Utara 33 436 5389 -

33 D.I Yogyakarta 5 78 392 148

Jumlah 11.945

Terbentuknya BUMDesa menghasilkan dampak positif, yakni terserapnya

tenaga kerja di wilayah desa dan menjadi alternatif dalam mendorong

perekonomian desa untuk menciptakan sumberdaya ekonomi baru dalam

mengatasi keterbatasan-keterbatasan sumber alam desa.

b. Mendirikan Desa Herbal


Program pengembangan tanaman “Desa Herbal” bertujuan untuk

menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat desa dan menjadi salah

satu kekuatan usaha bagi BUMDesa yang dikembangan oleh masyarakat desa

hasil tindaklanjut kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa melalui

Lumbung Ekonomi Desa. Pada tahun 2015. Mendirikan desa herbal di 7

Kabupaten, meliputi: Kabupaten Lebak, Kabupaten Bombana, Kabupaten Pati,

Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Kupang.

c. Launching Desa Wisata “Desa Di Awan”

Desa Wisata adalah sebuah kawasan desa yang memiliki karakteristik

khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Pada tahun 2015 Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasibersama Pemerintah

Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pembenahan

potensi wisata yang dimikinya agar bisa bersaing dengan destinasi wisata lain

di Nusantara melalui kegiatan “Bimbingan Teknis Pembentukan Karakter

Pelaku Usaha Pariwsiata”.

Untuk mengangkat sektor pariwisata Kabupaten Bombana, Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasibersama Pemerintah

Kabupaten menetapkan Desa Wisata Tangkeno di Pulau Kabaena sebagai Icon

pariwisata Bombana.Desa Tangkeno dipilih karena desa tersebut memiliki

lokasi yang Eksotik dan terletak di ketinggian 700 mdpl.

6. Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Dasar (sarana dan prasarana) antar Desa

pada kawasan perdesaaan

Capaian Indikator Kinerja tersebut merupakan pencapaian kinerja Direktorat

Pelayanan Sosial Dasar. Pokok-pokok kebijakan DirektoratPembangunan Sarana

dan Prasarana adalah: Dalam rangka mencapai sasaran ke Indikator Kinerja Utama

2 (dua) : Tersusunnya Dokumen rumusan kebijakan pengembangan sarana dan

prasarana kawasan perdesaan. Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana PKP

Melaksanakan kegiatan: rumusan kebijakan perencanaan, pengembangan,

strategi, pengelolaan kawasan perdesaan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6Lokasi dan Alokasi Bantuan

No Menu bantuan Jumlah Dokumen

1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Untuk 6 Kabupaten


Gambar 3.1 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pengurangan jumlah

desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau peningkatan jumlah desa mandiri sedikitnya

2.000 desa adalah sebagai berikut :

Pengembangan Kawasan Perdesaan

2. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan

7 Kabupaten

3. Pembangunan Dermaga Untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan (Wilayah - V)

2 Kabupaten

4. Pembangunan Dermaga Untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan (Wilayah - IV)

3 Kabupaten

5. Penyediaan Sarana dan Prasana Ekonomi Berbasis Perikanan Di Kawasan Perdesaan Wilayah 1

4 Kabupaten

6. Sarana dan Prasana Ekonomi Berbasis Perikanan Di Kawasan Perdesaan Wilayah 2

5 Kabupaten

7. Sarana dan Prasana Ekonomi Berbasis Perikanan Di Kawasan Perdesaan Wilayah 3

4 Kabupaten

8. Sarana dan Prasana Ekonomi Berbasis Perikanan Di Kawasan Perdesaan Wilayah 4 dan 5

3 Kabupaten

9. Sarana Pertanian (Alat Pengering Padi) 48 Kabupaten

10. Penyediaan Jaringan Informasi Desa (Wilayah III) 4 Kabupaten

11. Penyediaan Jaringan Informasi Desa (Wilayah IV) 6 Kabupaten

12. Penyediaan Jaringan Informasi Desa (Wilayah V) 6 Kabupaten

13. Pengadaan Alat Kesehatan 1 Kabupaten

14. Penyediaan Peralatan untuk Pengembangan Kopi 1 Kabupaten


- Rekruitmen Pendamping yang dilakukan dalam jumlah besar.

- Rekonsiliasi anggaran pengelola lama (ex Ditjen PMD Kemendagri) belum

final .

- Pembangunan Sarana Prasaran Desa di 150 Desa menggunakan mekanisme

Tugas pembantuan, persyaratannya adalah adanya kesiapan daerah dalam

melengkapi dokumen TP.

- Pada Direktorat. Pendayagunaan SDA dan TTG sebesar Rp. 35 M untuk

program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) tidak bisa

digunakan, karena Dana Pendampingan PAMSIMAS yang bersumber dari

APBN Murni tidak teranggarkan. .

- Pengintegrasian program/kegiatan Peningkatan Mutu Sarana Pelayanan

Pengembangan UED melalui BUMDesa, Perdagangan Desa, dan

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat menggunakan mekanisme

Dekonsentrasi.

Upaya penyelesaian atas permasalahan dan kendala tersebut adalah :

- Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di 74.093 desa .

- Telah selesai penyusunan SOP pengakhiran PNPPM MPd pada Mei 2015 .

- Telah dilakukan Amendement Loan Agreement No. IBRD 8217 ID untuk

pendampingan desa.

- Telah selesai penyusunan seluruh juknis dekonsentrasi program

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- Mendesain pendampingan desa pada 50 kab/Kota Sebagai Pilot Project

pada Juni 2015.

- Finalisasi Penyusunan SOP rekruitmen pendampingan desa .

- Telah selesai pengurusan perpindahan Satker pengelolaan PNPM GSC dari

Kemendagri ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi melalui peraturan Ditjen Kementerian Keuangan Nomor

48/PB/2015 .

- Telah ditetapkannya Lokasi dan Alokasi PNPM GSC, pada tanggal 28 Mei

2015.

- Telah selesai penandatanganan Grant Agreement TF No.014769 untuk BLM

pada PNPM GSC .

- Telah tersalurkannya TP baik untuk mendukung sarana prasarana

permukiman, transportasi, pendukung eknomi, elektrifikasi dan


telekomunikasi desa dengan target 150 desa. Dalam proses pelaksanaan

Tugas Pembantuan, daerah terkendala terbatasnya waktu dalam proses

lelang, hal ini berdampak beberapa Kabupaten (Bandung Barat, Klaten,

Tapanuli Utara, Pasaman, Lampung Utara, Bolaang Mongondow Utara, dan

Bone Bolango) mengundurkan diri sebagai penerima Tugas Pembantuan.

- Akan dialokasikan dana Pendampingan PAMSIMAS yang bersumber dari

APBN Murni.

- Telah tersalurkannya dengan baik dekonsentrasi untuk kegiatan

Peningkatan Mutu Sarana Pelayanan Pengembangan UED melalui

BUMDesa, Perdagangan Desa, dan Pengembangan Usaha Ekonomi

Masyarakat pada 33 provinsi.

Untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten,

maka ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja dengan target dan realisasi ditahun 2015

sebagai berikut :

Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja


Terentaskannya daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten

1. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang laju pertumbuhan ekonominya meningkat

6.96% - -

2. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana dasar

16.0%

(19 Kab)

58.2%

(71 Kab)

373,68%

3. Jumlah kabupaten di daerah tertinggal yang indeks pembangunan manusianya meningkat

68.1% - -

Capaian atas indikator “Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang

mendapatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana dasar“ adalah 58,2%

Terentaskannya daerah tertinggal minimal 80

(delapan puluh) kabupaten

Sasaran

Strategis

2.


atau 71 Kabupaten yang pada tahun 2015 mendapatkan fasilitasi pembangunan sarana

dan prasarana dasar berupa :

1. Pembangunan Jalan Non Status

2. Pembangunan Dermaga

3. Pembangunan Prasarana Air Bersih

4. Rehabilitasi Rumah Layak Huni

5. Pembangunan Jaringan Irigasi

6. Pengadaan Keramba Jaring Apung

7. Pembangunan PLTS tersebar 80Wp

8. Pemb. Radio Komunikasi Tenaga Surya

9. Pembangunan Energi Biomassa (Univ)

Kemudian untuk capaian atas indikator “Jumlah kabupaten daerah tertinggal

yang laju pertumbuhan ekonominya meningkat” dan “Jumlah kabupaten di daerah

tertinggal yang indeks pembangunan manusianya meningkat” pada tabel di atas

belum dapat diukur,hal ini dikarenakandata surveiuntuk mengukur laju pertumbuhan

ekonomi dan indeks pembangunan manusia dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum

dipublikasikandan menunggu analisis data dari bagian subject metters yang biasanya

dikeluarkan pada pertengahan tahun berikutnya, namun pada tahun 2015 dalam rangka

untuk melakukan capaian kinerja atas sasaran strategis indikator kinerja tersebut, telah

dilakukan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Merumuskan Kebijakan dalam rangka (1) Peningkatan Laju Pertumbuhan

Ekonomi di kabupaten daerah tertinggal; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dasar di kabupaten daerah tertinggal;dan (3)Peningkatan Indeks Pembangunan

Manusia.

2. Melakukan koordinasi dalam rangka (1) Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi

di kabupaten daerah tertinggal; (2) Peningkatan Sarana dan Prasaran Dasar di

kabupaten daerah tertinggal; (3) danPeningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

3. Melaksanakan Bimbingan Teknis dalam rangka (1) Peningkatan Laju

Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten daerah tertinggal; (2) Peningkatan Sarana

dan Prasaran Dasar di kabupaten daerah tertinggal; (3) danPeningkatan Indeks

Pembangunan Manusia.

4. Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah

Tertinggal di 74 kabupaten daerah tertinggal.


5. Pelaksanaan kebijakan dengan memberikan bantuan Jalan Non Status dan

Dermaga fokus pada upaya meningkatkan koneksivitas antar desa untuk

mendorong percepatan laju ekonomi daerah setempat.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah “Meningkatkan penyediaan

sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah

tertentu” dengan target sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kabupaten ”

Berikut ini gambaran capaian target kinerja pada tahun 2015 adalah sebagai

berikut :

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja


Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah tertentu


74 Kab

87 Kab

120%



Indikator keberhasilan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana dasar,

konektivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah tertentuadalah (1)

meningkatnya sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan

terluar dan (2) meningkatnya sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan

dan pulau kecil dan terluar di 74 Kabupaten dengan perhitungan capaian atas ke-2

(dua) indikator kinerja tersebut adalah :

Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar,

konektivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah

tertentu

Sasaran

Strategis

3.


Bentuk intervensi yang telah dilakukan untuk peningkatan sarana dan

prasarana dasar dan konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan

terluar adalah :

Tabel 3.7 Bentuk Intervensi Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar

No. Jenis Kegiatan Menu

Kegiatan Kabupaten

(1) (2) (3) (4) 1. Peningkatan sarana dan

prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar

PLTS 5 KWp 6 Kabupaten ( Rote Ndao, Natuna, Sanggau, Kepulauan Aru, Kepulauan Talaud dan Pegunungan Bintang)

Embung 5 Kabupaten ( Rote Ndao, Alor, Sintang dan Kupang)

Air Bersih Sebanyak 28 titik yang berlokasi di 14 Kabupaten (Meranti, Rote Ndao, Sabu Raijua, Kapuas Hulu, Sintang, Sambas, Nunukan, Kepulauan Aru, Boven Digul, Kepulauan Talaud, Morotai, Supiori, Keerom dan Pegunungan Bintang)

Alat Peraga Sekolah

Sebanyak 3 Paket di 10 Kabupaten (Alor, Timor Tengah Utara, Belu, Sanggau, Sintang, Sambas, Kapuas Hulu, Malinau, Boven Digul dan Keerom)

Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa

Terdapat di 20 kabupaten (Mentawai, Lembata, Rote Ndao, Nunukan, Mamuju Utara, Tojo Una-Una, Donggala, Morowali, Konawe, Pulau Taliabu, Seram Bagian Barat, Halmahera Selatan, Kaimana, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Kep. Yapen, Teluk Wondama, Supiori dan Merauke)

RO (Air Bersih) Terdapat di 12 Kabupaten (Aceh Singkil, Kayong Utara, Banggai Kepulauan, Mamuju Utara , Bombana, Konawe, Donggala, Nabire, Supiori, Raja Ampat, Kepulauan Yapen, Teluk Bintuni, Teluk Wondana dan Kaimana)

2. peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar

Jalan Sebanyak 27 ruas jalan di 15 Kabupaten (di Meranti, Kupang, Sambas, Sintang, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Talaud, Raja Ampat, Boven Digul, Keerom, Pegunungan Bintang, Rote Ndao, Sabu Raijua, Malaka dan Kapuas Hulu)

Jembatan Sebanyak 2 (dua) titk di 2 kabupaten (Kapuas Hulu dan Maluku Barat Daya)


No. Jenis Kegiatan Menu

Kegiatan Kabupaten

(1) (2) (3) (4) Kapal Barang Sebanyak 12 unit Kapal Barang di 12

Kabupaten (Ketapang, Muna Barat, Kolaka Utara, Buton, Halmahera Barat, Tojo Una-Una, Teluk Wondama, Nabire, Bangka Selatan, Nias Barat, Mentawai, Manggarai, Rote Ndao, Sikka, Gorontalo Utara, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Konawe Kepulauan, Bombana, Teluk Bintuni dan Sorong Selatan)

Kapal bermuatan 50 Penumpang

Sebanyak 17 unit Kapal Barang di 17 Kabupaten (Anambas, Natuna, Bengkulu Utara, Sabu Raijua, Alor, Seram Bagian Barat, Maluku Barat Daya, Donggala, Kep. Sula, Kep. Sangihe, Kep. Talaud, Siau Tagulandang Biaro, Buru Selatan, Raja Ampat, Sarmi, Supiori dan Merauke)

Kapal bermuatan 20 Penumpang

Sebanyak 21 unit Kapal Barang di 21 Kabupaten (Ketapang, Muna Barat, Kolaka Utara, Buton, Halmahera Barat, Tojo Una-Una, Teluk Wondama, Nabire, Bangka Selatan, Nias Barat, Mentawai, Manggarai, Rote Ndao, Sikka, Gorontalo Utara, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Konawe Kepulauan, Bombana, Teluk Bintuni dan Sorong Selatan)

3. Kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar

Keramba jaring apung

Sebanyak 11 titik di 11 Kabupaten (Tojo Una-Una, Seram Bagian Barat, Pulau Taliabu, Rote Ndao, Sumbawa, Ketapang, Gorontalo Utara, Kep. Sula, Muna Barat dan Morowali dan Buton)

Tambatan perahu Sebanyak 12 titik di 12 Kabupaten (Aceh Singkil, Nias Utara, Manggarai, Sumbawa, Gorontalo Utara, Donggala, Kep. Aru, Maluku Barat Daya, Sarmi, Kep. Yapen, Seram Bagian Barat

Dan Pulau Taliabu)

Dermaga Sebanyak 11 titik di 11 Kabupaten (Polewali Mandar, Banggai Laut, Mamuju Tengah, Nunukan, Bengkayang, Kayong Utara, Konawe Kepulauan, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Maluku Tengah, Halmahera Selatan dan Muna Barat)

Disamping itu, dalam upaya untuk mewujudkan indikator strategis tersebut,

maka saat ini telah dilakukan upaya-upaya dukungan yang sifatnya penyiapan

dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di

daerah perbatasan serta pulau kecil dan terluar ini dapat terarah dan secepatnya dapat

direalisasikan mulai tahun 2016. Adapun dokumen perencanaan yang disusun sebagai


berikut:

a) Identifikasi pengembangan daerah perbatasan serta pulau kecil dan terluar di 10

wilayah lokasi fasilitasi bantuan pemerintah dari Ditjen Pengembangan Daerah

Tertentu;

b) Penyusunan profile pulau kecil dan terluar di 5 wilayah daerah pulau kecil dan

terluar sehingga diharapkan dengan adanya profile ini akan memberikan

kemudahan bagi pihak terkait untuk melakukan intervensi kegiatan pembangunan

yang tepat di daerah ini;

c) Pelaksanaan koordinasi kelompok kerja di 5 wilayah daerah perbatasan sehingga

dapat dihasilkan permasalahan riil yang ada dan mensinkronisasikan dengan

kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan pembangunan daerah

perbatasan; dan

d) Pemberian bimbingan teknis dan pelatihan kepada masyarakat dan aparatur

pemerintah daerah dalam mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan

bantuan pemerintah di semua lokasi fasilitasi daerah perbatasan serta pulau kecil

dan terluar.

Capaian sasaran strategis ini sebesar 120% (realisasi 87 kabupaten dari target

74 kabupaten), diperoleh dengan penjelasan parameter untuk mengukur indikator

kinerja “Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di

wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar” tersebut yaitu di daerah perbatasan

sejumlah 27 kabupaten dan pulau kecil & terluar sejumlah 63 kabupaten. Capaian

angka lebih besar dari 100% tersebut dikarenakan adanya tambahan fasilitasi bantuan

pemerintah kepada daerah melalui APBN-Perubahan Tahun 2015melalui Keputusan

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Nomor

03/DPDTT/DPDTU/SK/11/2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktorat

Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Nomor 01/ DPDTT/DPDTU /SK/08/2015

Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Stimulan Pengembangan Daerah

Tertentu Tahun Anggaran 2015.

Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72

Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan

(SKP) dan Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi

Embrio Kota Kecil/Kota Kecamatan

Sasaran

Strategis

4.


Pada Sasaran Strategis “Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang

berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan

Pengembangan (SKP) dan Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

menjadi Embrio Kota Kecil/Kota Kecamatan” dicapai dengan terbangunnya 19

Satuan Permukiman (SP) Mandiri dan berkembangnya 6 Kawasan Perkotaan Baru

(KPB).

Berikut ini capaian kinerja atas Sasaran Strategis ini adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja


Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan

Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan

Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio Kota Kecil/Kota

Kecamatan

1). Jumlah Satuan Permukiman (SP)

Mandiri

19 SP 19 SP 100%

2). Kawasan yang berkembang sebagai

embrio Pusat Pertumbuhan

6 KPB 6 KPB 100%

Adapun Satuan Permukiman Mandiri yang Pengembangan Satuan

Permukimanmenjadi satu kesatuan dengan pelayanan Pemerintahdan Pelaksanaanya

sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah:

- UPT. Lamban Sigatal Kab. Sorolangun Jambi

- UPT. Bandar Agung Kab. Lebong Bengkulu

- UPT.Jatisari Kab.Banyuasin Sumsel

- UPT. Kumai Seberang Kab. Kota Waringin Barat Kalteng

- UPT. Kandan Kab. Kota Waringin Timur Kalteng

- UPT. Siayuh Kab. Kota Baru Kalsel

- UPT. Jejangkit Timur Kab. Batola Kalsel

- UPT. Meratak Kab. Kutai Timur Kaltim

- UPT. Ds. Sambungan Kab. Tanah Tidung Kaltim

- UPT. Wioi Kab.Minahasa Selatan Sulut

- UPT. Kokobuka Kab.Buol Sulteng

- UPT. Balingara Kab. Tojo Una-Una Sulteng


- UPT. Rajang Kab. Pinrang Sulsel

- UPT. Amahola Kab. Konawe Selatan Sultera

- UPT. Maidi Kab. Tidore Kepulauan Malut

- UPT. Daruba Kab. Morotai Malut

- UPT.Sori Panihi Sp.5 Kab. Bima NTB

- UPT. Jeringgo Kab.Lombok Timur NTB

- UPT. Nangakara Kab. Dompu NTB

Sedangkan Kawasan Perkotaan Baru yang diharapkan menjadi embrio pusat

pertumbuhan adalah :

- KTM Telang Kab.Banyuasin Sumsel

- KTM Belitang Kab. OKU Timur Sumsel

- KTM Lunang Silaut Kab. Pesisir Selatan Sumbar

- KTM Mesuji Kab. Mesuji Lampung

- KTM Rasau Jaya Kab. Kubu Raya Kalbar

- KTM Tobadak Kab.Mamuju Tengah Sulbar

Capaian kinerja atas sasaran strategis dan indikator kinerja di atas dengan

terealisasinya 19 Satuan Permukiman Mandiri dan 6 Kawasan Perkotaan Baru ditahun

2015, dilakukan dengan bentuk kegiatan dan intervensi sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi


Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pembangunan dan

pengembangan 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi

pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Berkembangnya 20 Kawasan


Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio Kota Kecil/Kota Kecamatanadalah sebagai

berikut :

a. Masih adanya permasalahan lahan akibat tumpang tindih peruntukan lahan

menghambat upaya pengembangan kawasan transmigrasi.

b. Pelaksanaan program pengembangan kawasan transmigrasi untuk mendorong dan

mempercepat pertumbuhan wilayah tertinggal, wilayah strategis dan cepat tumbuh

serta wilayah perbatasan, keterkaitan antara permukiman transmigrasi dan wilayah

sekitarnya masih perlu ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi permukiman

transmigrasi lebih cepat dicapai dalam mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya

secara seimbang.

c. Pengembangan kawasan transmigrasi merupakan program pengembangan

wilayah berjangka panjang yang memerlukan biaya besar dan konsistensi

kebijakan dan pelaksanaannya. Model pembangunan yang demikian memerlukan

keterlibatan semua pihak, baik kalangan birokrat, kalangan dunia usaha dan

masyarakat secara terpadu dan terintegrasi.

d. Citra tentang transmigrasi bagi kepentingan bangsa masih perlu terus dibangun

diseluruh kalangan masyarakat dan stakeholder baik melalui media cetak maupun

elektronik serta melalui penyelenggaraan seminar-seminar.


a. Membentuk POKJA (lintas sektor) di tingkat pusat yang dikoordinasikan oleh

Menteri Koordinator Perekonomian atau Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

b. Ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis yang diketuai oleh

Gubernur dan Bupati.

c. Dibangun komitmen antar lintas sektor terkait untuk mendukung penanganan per

tahun sesuai kebutuhan.

d. Dukungan anggaran dari DPR RI dan Kementerian Keuangan.

e. Melanjutkan program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi

dengan paradigma baru dengan melihat potensi dan kearifan lokal yaitu

mendukung ketahanan papan dan pangan, mendukung ketahanan nasional,

mendukung pemerataan investasi, mendukung ketersediaan energi alternatif serta

turut menangani pengangguran dan kemiskinan.

f. Perlu diupayakan sinergi program dalam upaya memperlancar pelaksanaan

kegiatan di bidang ketransmigrasian lapangan secara terpadu.


g. Bagi lokasi-lokasi transmigrasi yang kurang dan belum berkembang, maka perlu

upaya-upaya melalui terobosan baru diantaranya dengan melanjutkan

pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah “Jumlah Transmigran yang

difasilitasi penempatan pada Satuan Permukiman Transmigrasi” dan “Jumlah

Kawasan yang Ditetapkan Oleh Menteri”.

Berikut ini gambaran capaian target kinerja pada tahun 2015:

Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja


Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan

transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang

layak

1). Jumlah Transmigran yang difasilitasi penempatan pada Satuan Permukiman Transmigrasi

49 SP 50 SP 102%

3.559 KK 3.568 KK 100%

48 Kawasan

50 Kawasan 104%

2). Jumlah kawasan yang ditetapkan Menteri


Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja atas

Indikator“Jumlah Transmigran yang difasilitasi penempatan pada Satuan

Permukiman Transmigrasi” dan “Jumlah kawasan yang ditetapkan Menteri“ ukuran

keberhasilan atas sasaran strategis tersebut adalah (1) Terfasilitasinya para

transmigran disertai dengan penyediaan permukimannya dan(2) kawasan transmigran

yang tetapkan oleh keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan

Transmigrasi.dengan perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam

kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan

tempat berusaha yang layak

Sasaran

Strategis

5.


Capaian kinerja atas sasaran strategis dan indikator tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Jumlah Transmigran yang difasilitasi penempatan pada Satuan Permukiman

Transmigrasi

Matriks terlampir

2. Jumlah Kawasan yang Ditetapkan Menteri

Daftar Penetapan Kawasan Transmigrasi Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan

Transmigrasi Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi

No

Nama Kawasan

Transmigrasi

Kabupaten Provinsi

1 Pulubala Gorontalo Gorontalo

2 Pawonsari Boalemo Gorontalo

3 Melolo Sumba Timur Nusa Tenggara Timur

4 Lamboya Sumba Barat Nusa Tenggara Timur

5 Lagita Bengkulu Utara Bengkulu

6 Lunang Silaut Pesisir Selatan Sumatera Barat

7 Belitang Ogan Komering Ulu Timur

Sumatera Selatan

8 Telang Banyuasin Sumatera Selatan

9 Rawapitu Tulang Bawang Lampung

10 Mesuji Mesuji Lampung

11 Batu Betumpang Bangka Selatan Kep. Bangka Belitung

12 Subah Sambas Kalimantan Barat

13 Rasau Jaya Kubu Raya Kalimantan Barat

14 Gerbang Kayong Kayong Utara Kalimantan Barat

15 Cahaya Baru Barito Kuala Kalimantan Selatan

16 Maloy Kaliorang Kutai Timur Kalimantan Timur

17 Tampolore Poso Sulawesi Tengah

18 Bungku Morowali Sulawesi Tengah

19 Air Terang Buol Sulawesi Tengah

20 Tobadak Mamuju Tengah Sulawesi Barat

21 Mahalona Luwu Timur Sulawesi Selatan

22 Kobisonta Maluku Tengah Maluku

23 Salor Merauke Papua


Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka penyusunan

peningkatan pembangunan permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi

sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak adalah sebagai berikut :

- Banyak lokasi transmigran yang sudah diusulkan SK HPL ke pusat tetapi belum

terbit SK HPL.

- Lokasi transmigrasi belum didukung dengan SK Hak Pengelolaan;

- Data beban tugas SHM masih banyak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya

di lapangan sehubungn SHM yang terbit melalui Prona/Perorangan belum

terinformasikan ke Dinas Transmigrasi di Daerah;

- Permasalahn HPL terhadap lokasi yang tumpang tindih dengan perusahaan dan

diokupasi masyarakat.

- perusahaan dan diokupasi masyarakat.

- Realisai fisik pembangunan permukiman dan infrastrutur kawasan transmigrasi

belum dapat dicapai 100 % disebabkan antara lain lelang terlambat, lahan dikalim

pihak lain, pelaksanaan pembangunan di akhir tahun dan bersamaan musim

penghujan, dan aksesibilitas dan mobilitas material tidak lancer.


- Dinas yang membidangi ketransmigrasian Kabupaten/Kota melakukan koordinasi

dan konsultasi dengan kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kanwil Badan

Pertanahan Provinsi dan Ditjen PKP2Trans c.q Direktorat Penyediaan Tanah

Transmigrasi.

- Untuk lokasi yang belum diusulkan HPL kepada Dinas yang membidangi

ketransmigrasian Kabupaten/Kota segera menyampaikan usulan penerbitan SK

HPL kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang dilampiri dokumen yang

dipersyaratkan.

- Mengusulkan program cicilan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur

Kawasan Transmigrasi yang akan mendukung kemudahan/kelancaran pelaksanaan

penempatan transmigrasi;

- Mengintensifkan kegiatan/rapat pengendalian yang dilengkapi dengan rapat-rapat

regional baik pada waktu persiapan maupun pelaksanaan kegiatan Pembangunan

Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi;


- Mengadakan paket-paket pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur

Kawasan Transmigrasi sesuai kebutuhan daerah dalam rangka kelayakan

permukiman.

- Penggunaan bahan bangunan alternatif secara intensif yang sesuai kearifan lokal.

- Meningkatkan kemampuan aparat pusat dan daerah melalui pelatihan dan

peningkatan keterampilan aparat di pusat dan bagi aparat daerah.

Pada Sasaran Strategis “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi” dengan

target penilaian atas akuntabilitas kinerja Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasidengan Predikat “B” (Baik) dari Kementerian

PAN dan RB.




Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi

B (BAIK)

- -

Indikator keberhasilan dalam rangka Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasiadalah hasil

penilaian akuntabilitas kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasidengan Predikat “B” (Baik) dari Kementerian PAN dan RB.

Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja

Kementerian Desa, PDT danTransmigrasi

Sasaran

Strategis

6.


Kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan perolehan predikat “B” (Baik)

tersebut adalah sebagai berikut.

No. Kategori Nilai Intepretasi Capaian %

1. B >60 – 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

100%

2. CC >50 – 60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

80%

3. C >30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

60%

4. D 0 – 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

40%

Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan di lingkungan

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggaldilakukan dengan penerapan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan suatu sistem yang

terdiri dari sub sistem yang menggambarkan proses manajemen kinerja. Melalui

penerapan sistem tersebut, akan menjamin terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, ditunjukkan dengan akuntabilitas kinerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasimeningkat.

Sehubungan dengan capaian kinerja atas indikator “Penilaian Akuntabilitas

Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi”,

ukuran keberhasilan atas indikator tersebut adalah perolehan nilai evaluasi atas

akuntabilitas kinerja 60-70 predikat “B” (BAIK) dari Kementerian PAN dan RB, namun

sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja tingkat UKE-I Sekretariat Jenderal capaian

indikator tersebut belum dapat diukur, hal dikarenakan tahapan evaluasi atas

hasil kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasitahun 2015 oleh Kementerian PAN dan RB belum dilakukan,

sehingga perolehan predikat atas hasil evaluasi tersebut belum diperoleh. Dengan

demikian capaian target Indikator Kinerja “Penilaian Akuntabilitas Kinerja


Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi” masih

“0%”.

Target pencapaian atas akuntabilitas kinerja Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasidi tahun 2015 adalah mendapatkan penilaian

akuntabilitas kinerja dari Kementerian PAN dan RB dengan nilai 60-70 predikat B

(BAIK). Untuk mewujudkan target tersebut telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut

:

1. Telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan TransmigrasiTahun 2015-2019

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan strategis yang

digunakan sebagai acuan seluruh unit organisasi di Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam penyusunan program

dan kegiatan tahunan hingga tahun 2019. Selain itu, dokumen perencanaan ini

akan menjadi dasar dalam penyusunan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) K/L

yang dimuat dalam sistem aplikasi RKAKL, sehingga akan tergambarkan dengan

jelas antara arah kebijakan makro dalam Renstra sampai detail kegiatan yang ada

dalam RKA-KL.

2. Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiTahun 2014 oleh Kementerian

PAN dan RB dengan perolehan nilai “53,98” atau predikat “CC”, atas penilaian

tersebut direkomendasikan salah satunya adalah “Penyusunan dan Pengesahan

Dokumen Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon I, II dan Kementerian.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan sebagai upaya untuk melakukan

peningkatan penilaian akuntabilitas kinerja Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggaldan Transmigrasi, maka telah dilakukan pengesahan dokumen

perjanjian tersebut yang salah satunya sebagai acuan bagi UKE-I dan UKE-II serta

Kementerian dalam menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja program dan

anggaran serta penetapkan target yang akan dicapai dalam periode 1 (satu) tahun.


3. Proses penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat Unit Kerja Eselon I

Dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur

keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis unit kerja di

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan

Transmigrasi. Adapun langkah nyata yang dilakukan dalam merealisasikan

dokumen IKU adalah sebagai berikut :

- Mengundang Kementerian PAN dan RB untuk menjadi narasumber dalam

penyusunan IKU untuk memantapkan pemahaman terhadap Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) aparatur di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- Dalam rangka mewujudkan manajemen perencanaan kinerja sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah menyurati para Pimpinan

Unit Kerja Eselon (UKE) – I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasiuntuk segera menetapkan IKU di masing-

masing Unit Kerjanya.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka penyusunan

peningkatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasiadalah sebagai berikut :

- UKE-I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasibelum menyusun Rencana Strategis tahun 2015-2019.

- Belum seluruh UKE-I dan UKE-II di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasimenyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun

2015-2019.

Upaya penyelesaian atas permasalahan dan kendala tersebut adalah:

- Memastikan seluruh UKE-I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasimenyusun Rencana Strategis tahun 2015-

2019.


- Memastikan seluruh UKE-I dan UKE-II di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasimenyusun Indikator Kinerja

Utama (IKU) tahun 2015-2019.

- Mereviu Rencana Strategis seluruh UKE-I dan IKU seluruh UKE-I dan UKE-II di

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasiuntuk memastikan kualitas indikator kinerja bahwa sudah terukur dan

beriorientasi hasil dengan menunjuk Universitas Gajah Mada untuk melakukan

kajian atas kualitas indikator kinerja tersebut.

- Melaksanakan asistensi peningkatan kapasitas secara berkesinambungan kepada

seluruh UKE-I dan UKE-IIdi lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasiuntuk memantapkan pemahaman terhadap Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan melibatkan Kementerian

PAN dan RB.

- Melakukan koordinasi secara intensif antara Sekretariat Jenderal (Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dengan Inspektorat

Jenderal sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka

evaluasi dan reviu atas capaian kinerja baik secara berkala per triwulan maupun

tahunan.

Pada Sasaran Strategis “Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Dan Barang Milik Negara” dengan target perolehan Opini Opini WTP dari Tim BPK RI

atas Laporan Keuangan dan Pengelolaan BMN.




Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara

1). Opini atas Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Opini WDP

- -

Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Dan Barang Milik Negara

Sasaran

Strategis

7.




Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Indikator keberhasilan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan

serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah opini yang dikeluarkan oleh BPK

RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggaldan Tranmsigrasi.Opini merupakan pernyataan resmi yang merupakan

simpulan pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan tersebut.Kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan opini BPK adalah

sebagai berikut.

Kriteria Opini Capaian%

Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion) 100%

Tidak Wajar (adversed opinion) 80%

Tidak memberikan Opini (disclaimer of opinion) 60%

Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi mengacu pada beberapa kondisi

dibawah ini:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

2. Kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosure);

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Sehubungan dengan capaian kinerja atas sasaran strategis“Peningkatan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara”, ukuran

keberhasilan atas indikator tersebut adalah perolehan Opini WDP dari Tim BPK RI atas

Laporan Keuangan dan Pengelolaan BMN, namun sampai saat inicapaian sasaran

strategis tersebut belum dapat diukur, hal ini dikarenakan Laporan Keuangan dan

BMN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Tahun 2015 masih dalam proses pemeriksaan BPK RI, sehingga perolehan predikat


atas hasil evaluasi tersebut belum ada. Dengan demikian capaian target Indikator

Kinerja “Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik

Negara” masih “0%”.

Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasitelah melakukankoordinasi dan pembinaan terhadap

Pejabat/Staf pada masing-masing Unit Kerja Eselon I dalam menyusun Laporan

Keuangan dan BMN yang hasilnya diverifikasi dan direviu oleh Auditor Internal

Inspektorat serta melakukanrekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, diantaranya

sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasidiantaranya Laporan Keuangan Unaudited 2014, Audited 2014,

Triwulan I, Semester I Tahun 2015, Triwulan III Tahun 2015 dan Laporan Tahunan

Pendahuluan (Pseudo Periode 1 Januari s.d. Nopember 2015).

2. Laporan Barang Milik Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan TransmigrasidiantaranyaLaporan Barang Milik Negara Unaudited 2014,

Audited 2014, Semester I Tahun 2015, Laporan Pengawasan dan Pengendalian

BMN dan Laporan Tahunan Pendahuluan (Semester II).

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebutKementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasitelah melaksanakan kegiatan, yaitu :

1. Administrasi Penatausahaan Barang Milik Negara.

2. Penghapusan, hibah dan TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti

Rugi).

3. Operasional dan pemeliharaan kantor.

Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasitelah melakukan proses

inventarisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal serta pendampingan inventarisasi aset

di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi.

Pendampingan inventarisasi aset pada tahun 2015 hanya bersifat sampling terhadap

satker-satker di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan

Transmigrasi, hal ini dilakukan mengingat keterbatasan dana, waktu dan Sumberdaya

Manusia.


Sampai akhir tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi sudah menyelesaikan proses penghapusan (penjualan) BMN melalui

lelang sebanyak 12 (dua belas) unit mobil Nissan Terrano. Dari dua kali pelaksanaan

lelang, terjual sebanyak 7 (tujuh) unit dan selanjutnya dituangkan ke dalam Surat

Keputusan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Kuasa

Pengguna, sedangkan sisanya dilakukan permohonan penurunan nilai limit ke

Kementerian Keuangan yang sampai saat ini belum ada persetujuan penilaian ulang.

Belum selesainya proses likuidasi di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasimenyebabkan proses

pemindahtanganan melalui hibah belum bisa dilakukan.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04 Tahun 2015

Tentang Pendelegasian Kewenangan dari Pengelola Barang kepada Pengguna

Barang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

menerbitkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 68 tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Dari

Pengguna Barang Kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna Barang.


Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk menyiapkan dasar hukum tentang .

Selanjutnya apabila laporan likuidasi sudah selesai maka proses pengajuan hibah,

penghapusan, pemusnahan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dari Satuan

kerja/Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasisudah bisa dilakukan proses verifikasi dan validasi untuk selanjutnya

diterbitkan surat penolakan atau surat keputusan persetujuan atas pengajuan tersebut.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka Peningkatan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negaraadalah sebagai berikut :

- Kurangnya jumlah dan kualitas Sumberdaya Manusia Penyusun Laporan

Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara serta Verifikasi Pembukuan pada

masing-masing unit eselon I;

- Adanya Pembatasan pencairan anggaran pada semester 1 yang hanya kegiatan

001 dan 002;

- Pejabat pengelola keuangan Satker Baru ditetapkan pada bulan April 2015;

- Pembatasan anggaran perjalanan dinas (MAK 524) untuk paket meeting dimana

sebagian besar kegiatan Bagian Akuntansi dan Pelaporan adalah menggunakan

MAK 524 untuk Koordinasi sehingga tidak dapat diakumulasikan dengan kegiatan

berikutnya.

- Aset bidang Transmigasi dan aset eks Kementerian Pembangunan Daerah

Tertinggal belum diserahkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasisehingga pengelolaan Barang Milik Negara di

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasibelum sepenuhnya dilaksanakan.

- Kurangnya kompetensi Sumberdaya Manusia untuk menangani aset sehingga

pelaksanaan pengelolaan aset belum maksimal.

- Ruang kerja kurang memadai.


- Peningkatan jumlah dan kualitas Sumberdaya Manusia yang ada, melalui

keikutsertaan Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Laporan Keuangan dan

Laporan BMN dll;

- Meningkatkan koordinasi internal dan external;

- Membuat schedule kegiatan perbulan (Januari s.d. Desember 2016);

- Mengoptimalkan ketersediaan anggaran;


- Penyelesaian likuidasi aset di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi berupa monitoring pelaksanaan, dukungan administrasi

proses pengalihan status Barang Milik Negara dari Kemnakertrans ke Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasiserta fasilitasi proses

pengalihan Barang Milik Negara eks. Satuan Kerja Kementerian Pembangunan

Daerah Tertinggal.

- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang menangani aset melalui

pendidikan dan pelatihan.

Pada Sasaran Strategis “Terselenggaranya penelitian dan pengembangan

pada desa, daerah tertinggal dan transmigrasi” dengan target 12 Kajian yang

menghasilkan rekomendasi.


Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja


Terselenggaranya penelitian dan pengembangan pada desa, daerah


1). Jumlah Kajian yang menghasilkan Rekomendasi

12 Kajian 12 Kajian 100%

Indikator keberhasilan dalam rangka Terselenggaranya penelitian dan

pengembangan pada desa, daerah tertinggal dan transmigrasiadalah tersusunnya

kajian yang menghasilkan rekomendasi sebanyak 12 Kajian dengan perhitungan

sebagai berikut :

Terselenggaranya penelitian dan

pengembangan pada desa, daerah tertinggal

dan transmigrasi

Sasaran

Strategis

8.


Dokumen perencanaan umum dan strategis yang dihasilkan dan dijadikan acuan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasiadalah sebagai berikut :

5. Kajian Pengelolaan Dana Desa

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan mekanisme

pengelolaan Dana Desa dan merumuskan bahan masukan untuk penyempurnaan

kebijakan tentang pengelolaan Dana Desa.Penelitian ini bersifat evaluatif dengan

pendekatan deskriptif kualitatif.Metode evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui

bagaimana implementasi penggunaan Dana Desa di tingkat desa.Lokasi penelitian

ditentukan secara purposif di 3 (tiga) Provinsi pada kabupaten yang memiliki desa

telah menerima transfer dana desa dari kabupaten ke desa (RKUD ke RKD).

Berdasarkan pertimbangan tersebut lokasi terpilih adalah Kabupaten Magelang,

Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara; Kabupaten

Cianjur , Provinsi Jawa Barat.Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut.

- Kegiatan perencanaan di tingkat Desa terutama dalam penyusunan APBDesa

dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan perangkat Desa, BPD

dan unsur masyarakat. Pelibatan beberapa unsur masyarakat dan BPD

mengindikasikan bahwa asas partisipatif relatif dapat diwujudkan walaupun belum

maksimal, karena belum semua unsur masyarakat terlibat dalam penyusunan

APBDesa.

- Kegiatan perencanaan di tingkat Kabupaten untuk penyusunan dan penerbitan

Perbup terkait pengelolaan penggunaan Dana Desa umumnya terlambat karena

perlu disesuaikan dengan regulasi (PP atau Permen) di tingkat Pusat yang

berubah-ubah dalam jangka waktu relatif cepat.

- Tidak semua Pemerintah Daerah membentuk tim fasilitasi, evaluasi dan

pembinaan dalam pengelolaan penggunaan Dana Desa sejak awal, sehingga

Pemerintah Desa mengalami kesulitan untuk melakukan konsultasi penyusunan

APBDesa.

- Sosialisasi/Bimtek terkait pengeloaan dana desa tidak dipersiapkan sejak awal

sehingga berpengaruh negative terhadap kelancaran dan kemudahan

pengelolaan penggunaan dana desa.


- Hampir semua Desa menggunakan Dana Desa sesuai ketentuan prioritas

penggunaan yang diatur dalam Permen Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015. Umumnya digunakan untuk

pembangunan sarana dan prasarana Desa. Sementara untuk pemberdayaan

masyarakat dilakukan melalui peningkatan kapasitas usaha ekonomi produktif,

penyertaan modal usaha, peningkatan kapasitas perangkat Desa..Terdapat

beberapa desa yang menggunakan dana talangan untuk mengatasi

keterlambatan pencairan dana. Hal ini jelas melanggar asas pengelolaan

keuangan Desa yang harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai

amanah pada Pasal 2 Permendagri No 113 /2014.

- Laporan realisasi pelaksanaan penggunaan dana desa dari kepala desa kepada

Bupati/walikota disampaikan pada akhir tahun setelah kegiatan selesai, karena

jarak waktu pencairan dana desa tahap I dan II relatif pendek (bulan Juni dan

November) sehingga tidak memungkinkan untuk penyusunan laporan semester I

yang seharusnya disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

- Laporan pertanggungjawaban Dana Desa (laporan SPJ) merupakan salah satu

bentuk pengelolaan penggunaan DD dalam rangka memenuhi asas transparan

dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya penyusunan SPJ ini tidak bisa

tepat waktu karena mereka belum mendapat Bimtek atau Sosialisasi tentang

penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kesulitan mereka juga diakibatkan

karena belum diterbitkannya pedoman umum dan petunjuk teknis penggunaan

DD.

- Belum adanya sistem informasi Desa yang mudah diakses oleh masyarakat

merupakan salah satu kendala belum tercapainya asas transparansi sekaligus

akuntabel khususnya informasi tentang laporan pertanggungjawaban

penggunaan Dana Desa.

Sedangkan rekomendasi dari penelitian ini adalah :

- Dalam rangka mendorong optimalisasi pengelolaan penggunaan Dana Desa,

Pemarintah Daerah (Kabupaten/Kota) perlu mempersiapkan dukungan kebijakan

sejak awal sebagai acuan pelaksanaan penggunaan dana desa.

- Peningkatan pengetahuan dan kemampuan teknis administratif/ manajerial Kepala

desa, perangkat desa, dan BPD serta petugas kecamatan perlu dilakukan melalui

sosialisasi/bimtek yang terstruktur.


- Peran pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan sebagai perpanjangan tangan

bupati lebih dioptimalkan khususnya terkait kewajiban pemerintah kabupaten/kota

untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

- Untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan

akuntabel, pemerintah desa perlu membuat system informasi yang mudah diakses

oleh masyarakat luas.

- Kemendesa perlu segera menerbitkan Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan

Dana Desa, muatannya termasuk kewenangan masing-masing unsur (dari Pusat

sampai Desa) dan mekanisme pelaksanaannya sebagai acuan bagi Kabupaten

untuk menyusun petunjuk teknis.

6. Kajian Pemetaan Potensi Pemanfaatan Energi Terbarukan Untuk Mendukung

Desa Mandiri Energi

Tujuan Penelitian Penelitian yaitu; mengetahui kondisi peta keterpaparan

potensi sumber energy terbarukan di perdesaan, desa tertinggal dan transmigrasi;

mengetahui jenis-jenis potensi teknologi untuk pembangkit energi terbarukan untuk

memenuhi kebutuhan desa mandiri energy; mengetahui kondisi kesesuaian antara

potensi sumber energi terbarukan dengan teknologi pembangkitnya. Sasaran yanag

akan dicapai yaitu tersajinya Informasi dan peta pemanfaatan energi terbarukan

dalam mendukung terwujudnya desa mandiri energi Kemendesa. Berdasarkan hasil

analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- Faktor indikator yang menjadi pembatas dan penentu Keberhasilan

pengembangan EBT Berkelanjutan di perdesaan adalah sbb:Ketersediaan

bahan baku sumber energi yang melimpah (sesuai peta keterpaparan potensi

EBT) yang bisa dikelola menjadi energi aktual dengan pemilihan kesesuaian

teknologi yang tepat, berkualitas dan sudah provent; dan manfaat ekonomi

untuk meningkatkan usaha atau nilai tambah pada usaha pokoknya yang

menjadi motivasi yang kuat.

- Adanya peran kelembagaan yang aktif mengelola manfaat ekonomi seperti

Koperasi, BUMDes, LSM inisiasi; dan peran pendampingan yang intensif dari

stake holder terhadap pemanfaatan energi terbarukan (rencanaan, pelaksanaan

pengorganisasian dan evaluasi) (pengusulan, pengorganisasian,evaluasi)

seperti: Perguruan Tinggi, LSM, Pemerintahan (kementerian,

desa/kecamatan/kabupten.


Rekomendasi Cara paling efektif dan aman dalam strategi pengembangan

energi Desa Mandiri Energi yang berkelanjutan adalah melakukan keanekaragaman

penggunaan energi di setiap kawasan di Indonesia. Dengan melakukan

keanekaragaman maka kebutuhan input atau pengeluaran limbah yang sama dalam

jumlah besar dapat dikurangi. Misalkan saja dengan membagi potensi energi

berdasarkan letak geografisnya maka wilayah pesisir Indonesia mempunyai potensi

energi alternatif angin, pasang surut air laut dan samudera, atau wilayah pertanian

memiliki potensi energi alternatif biomassa, biogas dan biodiesel.Ataupun daerah

dekat dengan gunung beraphhyi punya potensi energi alternatif panas bumi. Atau

dengan membagi potensi energi berdasarkan demografis dan behaviour

masyarakat, maka masyarakat kota yang memiliki sampah dalam jumlah besar

dapat memanfaatkan sampah untuk sumber energi atau masyarakat.

7. Kajian Potensi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

Kajian ini bertujuan Mengkaji potensi penataan persebaran penduduk di 199

kawasan transmigrasi.yang sudah ditetapkan menjadi RKT (Rencana Kawasan

Transmigrasi) dan Sasaran yang akan dicapai dari penelitian ini adalahtersedianya

informasi potensi penataan persebaran penduduk pada 199 kawasan transmigrasi

yang sudah ditetapkan menjadi RKT. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini

adalah sebagai berikut.

- Dari 199 kawasan transmigrasi yang sudah ditetapkan menjadi RKT tersebar di

daerah perbatasan sebanyak 18 Kawasan, Daerah Tertinggal 89 Kawasan dan

daerah lainnya 92 Kawasan.

- Jumlah penduduk di desa eksisting sebanyak 1.732.662 KK yang tersebar di tiga

wilayah yaitu 18 kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan sebanyak 316

desa dihuni oleh 137.146 KK, di daerah tertinggal terdapat 1.558 desa dihuni

oleh 693.941 KK dan daerah lainnya 1.778 desa dengan jumlah penduduk

sebanyak 901.575 KK.

- Dengan asumsi pesimis, sudah tidak ada potensi daya tampung penataan

persebaran penduduk di 199 kawasan transmigrasi (477.600 KK) karena jumlah

penduduk di desa setempat (1.732.662 KK) melebihi daya tampung di kawasan

transmigrasi sehingga ada kelebihan jumlah penduduk setempat sebanyak

1.255.062 KK.


- Dengan asumsi moderat, sudah tidak ada potensi daya tampung penataan

persebaran penduduk di 199 kawasan transmigrasi (1.273.600 KK) karena

jumlah penduduk di desa setempat (1.732.662 KK) melebihi daya tampung di

kawasan transmigrasi sebanyak 459.062KK.

- Potensi daya tampung penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi

dengan skenario optimis di 199 kawasan sebanyak 3.582.000 KK. Jumlah

penduduk di desa setempat sebanyak 1.732.662 KK, maka masih ada potensi

daya tampung 1.849.338 KK. Potensi daya tampung tersebar di wilayah

perbatasan (186.854 KK), daerah tertinggal (908.059 KK) dan daerah lainnya

(754.425 KK).

Rekomendasi hasil kajian ini sebagai berikut

- Kawasan transmigrasi yang sudah ditetapkan menjadi RKT masih berpotensi

untuk penataan persebaran penduduk sebanyak 1.849.338 KK dengan asumsi

optimis. Potensi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi

dilaksanakan melalui penataan penduduk setempat dalam pembangunan

transmigrasi SP Pugar, mengingat semakin sulitnya mencari lahan yang memiliki

satu hamparan yang luas.

- Ke depan, Ditjen PKP2 Trans harus menyediakan data kawasan transmigrasi

yang sudah ditetapkan menjadi Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) secara

lengkap dan basis data RKT tersebut harus bisa diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan.

- Perhitungan jumlah transmigran (KK) harus berbasis lokasi.

8. Kajian Penggunaan Dana Desa

Kajian tentang kebijakan Dana Desa untuk mengetahui regulasi yang

tumpang tindih, sehingga dapat dirumuskan perbaikan dalam kebijakan penyaluran

dan penggunaan Dana Desa.Hasil kajian menunjukkan untuk penyaluran Dana

Desa mengalami permasalahan terlambat disebabkan adanya akibat perubahan

regulasi yang terlalu cepat (42,79%), keterbatasan kapasitas dan jumlah SDM

pengelola, rumitnya administrasi pertanggungjawabanan, dan penetapan pajak.

Pemahaman peraturan di tingkat daerah kabupaten dan desa masih rendah. Kepala

Desa hanya tahu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebesar 65,9 persen,

selanjutnya paham terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun


2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk kesinkronan dan keharmonisan

regulasi tentang penyaluran Dana Desa tidak ditemui permasalahan, namun

regulasi penyaluran Dana Desa yang diamanahkan PP No. 22 Tahun 2015 Pasal 18

kepada Menteri belum dipenuhi. Penggunaan Dana Desa oleh Desa masih ada

yang Permendagri No.113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan sedikit yang

menggunakan Permendesa No. 5 Th.2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana

Desa Tahun 2015, disebabkan kurangnya sosialisasi dan hanya 15,72 persen yang

tahu Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. dan

belum memahami. Sehingga, lebih amannya Kepala Desa digunakan membangun

fisik (kasus Gorontalo sebesar 68,18 untuk kegiatan fisik), dan hanya 31,82 yang

digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Karena kepala Desa mengacu pada

Kementerian Dalam Negeri No.113/2014, maka penggunaan Dana Desa

dialokasikan untuk belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti

operasional pemerintah desa, makanan dan minuman rapat, insentif RT/RW,

pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat, santunan yatim,

kegiatan Pilkades, honor guru ngaji, dan lainnya.

Rekomendasi yang disarankan adalah:

- Pemerintah hendaknya menghindari perubahan-perubahan regulasi terkait

dengan pelaksanaan/penyaluran Dana Desa yang berdampak pada perubahan

vital dengan penyusunan RPJMDes dan APBDes.

- Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggalcq Direktorat Jenderal

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) secepatnya

melaksanakan sosialisasi Permendesa No.21 Tahun 2015 tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 kepada Provinsi dan Kabupaten.

- Menerbitkan juknis penggunaan, menyesuaikan prioritas penggunaan Dana Desa

sesuai kebutuhan, buku saku penggunaan Dana Desa oleh Kemendesa, Permen

tentang ketentuan pajak oleh Kemenkeu.

- Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggalcq Direktorat Jenderal

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) dan/atau Satuan

Kerja terkait lainnya menetapkan atau memetakan Desa Tertinggal dan Desa

Berkembang di setiap kabupaten berdasarkan tipologi desa untuk menetapkan

jenis kegiatan dalam penggunaan Dana Desa.

-


9. Kajian Kebutuhan Pelayanan Dasar Desa di Daerah Rawan Bencana

Kajian Kebutuhan Pelayanan Dasar Desa Di daerah Rawan Bencana ini

merupakan salah satu kegiatan kelitbangan tahun 2015 untuk menjawab, apakah

kebutuhan pelayanan dasar desa-desa di daerah rawan bencana sudah sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa selama ini kecenderungan

pemenuhan pelayanan dasar sebagai hak yang harus diterima masyarakat

mempunyai standart dan ukuran yang masih seragam. Dalam arti, pelayanan dasar

masih belum membedakan kebutuhan masyarakat di desa-desa yang mempunyai

karakteristik berbeda.

Cakupan pembangunan desa yang diemban oeh Kementerian Desa

Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi saat ini sangat luas, mencakup kurang

lebih 740.000 desa/kelurahan.Sebagaian besar mempunyai tingkat kerentanan

tinggi terhadap bahaya.Oleh sebab itu, pada tahap awal ini dilakukan kegiatan

penelitian untuk memperoleh masukan kebijakan untuk mengetahui kebutuhan

pelayanan dasar desa-desa di daerah rawan bencana gunung berapi.

Rekomendasi Palayanan dasar dalam bentuk, penataan ruang, perumahan

dan permukiman, pendidikan, kesehatan, ketertiban dan keamanan, serta sosial di

daerah rawan bencana seharusnya mempunyai jenis dan ukuran yang berbeda

dibandingkan dengan daerah-daerah (desa) yang tidak mempunyai risiko bencana.

Dalam konteks daerah rawan bencana gunung berapi, pelayanan dasar seharusnya

menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk pengurangan risiko bencana (PRB).

10. Kajian Kebutuhan Pelayanan Minimal Desa di Wilayah Perbatasan

Tujuan penelitianuntuk mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan dasar yang

telah tersedia di desa wilayah perbatasan; dan mengidentifikasi jenis-jenis

pelayanan dasar yang belum dipenuhi di desa wilayah perbatasan; serta

merumuskan strategi untuk memenuhi pelayanan dasar dan pelayanan penunjang

yang dibutuhkan masyarakat desa di wilayah perbatasan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Pelayanan dasar sebagai Urusan Wajib Daerah yang sudah tersedia di desa-

desa wilayah perbatasan belum seluruhnya memenuhi Standar Pelayanan

Minimal (SPM). Pelayanan dasar dimaksud meliputi bidang pendidikan dasar,

kesehatan,ke-PU-an dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan


permukiman, serta bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat dan sosial.

- Di bidang pendidikan dasar, tidak cukup membangun sekolah di wilayah

perbatasan dengan rasio satu sekolah satu desa, kecuali pemerintah

menyediakan asrama. Dalam menyediakan sekolah perlu mempertimbangkan

luas desa dan sebaran permukiman, sehingga jarak permukiman dengan

sekolah dekat. Rasio guru, murid, dan sekolah harus dibedakan dengan kondisi

umum desa-desa di Indonesia, karena wilayah perbatasan memiliki karakteristik

khusus. Di bidang kesehatan, meskipun di desa perbatasan tersedia

poskesdes, tetapi bidan tidak selalu tinggal di desa setempat,sehingga

pelayanan tidak optimal.

- Pada bidang ke PU-an dan penataan ruang, pelayanan yang paling dibutuhkan

adalah saranaair bersihdan prasarana jalan, sedangkan prioritas berikutnya

adalah fasilitas dasar lingkungan permukiman,fasilitas sanitasi lingkungan, dan

drainase.

- Strategi pemerintah untuk menyususun SPM desa di wilayah perbatasan, selain

harus berpedoman pada petunjuk teknis penyusunan dan penetapan SPM

sesuai Permendagri No. 6 Tahun 2007 yang berisi tentang pengertian, prinsip-

prinsip penyusunan dan penetapan SPM, dan metodologi, juga harus

mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakat dan karakteristik desa di

wilayah perbatasan.

Dari hasil penelitian ini dapat direkomendasikan sebagai berikut:

Agar memenuhi SPM Desa di wilayah perbatasan disarankan sbb: (a) Untuk

bidang pendidikan dasar disarankan memperbanyak bangunan SD-Kecil (3 ruang

kelas), atau membangun asrama murid, dan menyediakan rumah guru; (b) Untuk

bidang kesehatan disarankan menyediakan rumah bidan; (c) Untuk bidang ke PU-an,

disarankan meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan, meningkatkan penyediaan

sarana air bersih agar memenuhi standar 60 liter/orang/hari, dan menyediakan jaringan

irigasi khusus untuk desa pertanian tanaman pangan, serta pemberdayaan

pengelolaannya; (d) Untuk bidang perumahan rakyat disarankan menyediakan rumah

layak yaitu memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas

bangunan, serta kesehatan penghuninya. Lingkungan disarankan harus sehat, aman,

serasi, dan teratur atau memenuhi persyaratan penataan ruang, persyaratan


penggunaan tanah, pemilikan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana, serta sarana

lingkungan; (e) Untuk bidang Trantib dan perlindungan masyarakat disarankan ada

upaya mengkondisikan lingkungan kondusif dan demokratif sehingga tercipta

kehidupan strata sosial yang interaktif.

No. Kajian Jumlah Rekomendasi

1. Kajian Pengelolaan Dana Desa 5 Rekomendasi

2. Kajian Pemetaan Potensi Pemanfaatan Energi Terbarukan Untuk Mendukung Desa Mandiri Energi

1 Rekomendasi

3. Kajian Potensi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

3 Rekomendasi

4. Kajian Penggunaan Dana Desa 4 Rekomendasi

5. Kajian Kebutuhan Pelayanan Dasar Desa di Daerah Rawan Bencana

1 Rekomendasi

6. Kajian Kebutuhan Pelayanan Minimal Desa di Wilayah Perbatasan

5 Rekomendasi

11. Kajian Kebijakan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kajian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan implementasi

pendampingan desa, menganalisis kebutuhan dan kendala pendamping, dalam

lingkup pendamping desa dan pendamping lokal desa, serta merumuskan

usulan konsep pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dalam lingkup

tugas pendamping desa dan pendamping lokal desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dirumuskan rekomendasi hal-hal

sebagai berikut:

a. Konsep pendampingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa

PDT dan Transmigrasi No 3/2014 perlu disempurnakan, berkaitan dengan

tujuan, kedudukan dan tugas, dan jenis pendamping. Beberapa usulan

penyempurnaan sebagai berikut:

- Tujuan pendampingan Desa : (a) Meningkatkan kemampuan

Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa,

pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dan

akuntabel; (b) Meningkatkan kemampuan masyarakat Desa dalam

pembangunan Desa yang partisipatif, melalui peningkatan prakarsa,

kesadaran, kapasitas, dan partisipasi masyarakat; (c) Meningkatkan

kemampuan Desa dalam membangun sinergi program pembangunan

Desa antarsektor.


- Tugas pendampingan dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang ditugaskan oleh Bupati menyelenggarakan

pemberdayaan masyarakat desa (PMD). Untuk itu, perlu direncanakan

adanya pendamping organik yang melekat pada SKPD setempat.

- Secara substansi, urutan prioritas pendamping yang dibutuhkan

adalah pendamping infrastruktur, administrasi keuangan Desa,

pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan jenisnya, pendamping profesional dibagi menjadi tiga

yaitu pendamping ahli (atau bisa disebut Tenaga Ahli/TA),

pendamping kecamatan, dan pendamping Lokal Desa. Ketiganya

disebut Pendamping Desa Profesional.

- Pendamping profesional dikoordinasikan oleh Pemerintah secara

berjenjang. Tugas tersebut dapat dilimpahkankan kepada pendamping

profesional.

- Tugas pendamping Tenaga Ahli ialah mendampingi SKPD dalam hal

mengkoordinasikan pendamping Desa, mendampingi SKPD dalam

sinergitas perencanaan pembangunan Desa dan melaksanakan

koordinasi perencanaan pembangunan serta fasilitasi kerjasama dengan

pihak ketiga, merumuskan kebijakan dan program pembangunan

Desa, mensosialisasikan kebijakan dan proram-program pada

pendamping Desa, menghimpun data laporan dari pendamping Desa,

serta meningkatkan kompetensi dan memberikan layanan konsultasi

bagi pendamping Desa dan lokal Desa.

- Tugas Pendamping Desa mendampingi kecamatan dalam

melaksanakan tugas-tugas SKPD di bidang pemberdayaan

masyarakat Desa yang dibebankan pada kecamatan, meberikan

pendampingan Desa dalam skala kawasan, mengkoordinasikan PLD,

dan memberikan layanan konsultasi bagi pendamping lokal Desa.

- Tugas Pendamping Lokal Desa mendampingi Desa dalam skala

Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

b. Perlu dirumuskan indikator keberhasilan pendampingan profesional.

Usulan indikator sebagai berikut. Indikator proses : Di tingkat Desa: (1)

Peningkatan kemampuan unsur-unsur desa dalam melaksanakan


pembangunan; (2) Peningkatan partisipasi masyarakat dan gotong

royong.Di tingkat kecamatan: peningkatan kemampuan kecamatan

dalam melakukan pendampingan Desa skala kecamatan/kawasan. Di

tingkat kabupaten: peningkatan kemampuan SKPD dalam melakukan

pendampingan skala kabupaten. Indikator output : (1) Kelancaran

penyusunan dokumen perencanaan (RPJM Des, RKP, dan APBDesa),

(2) Kelancaran penyusunan laporan realisasi/SPJ Kegiatan. (3)

Berkembangnya BUM Desa dan ekonomi Desa, (4) Meningkatnya

partisipasi masyarakat. Indikator Outcome : (1) Peningkatan status desa:

dari desa tertinggal menjadi berkembang atau berkembang menjadi

mandiri, (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, (3) Kemandirian Desa

dalam melaksanakan pembangunan, (4) Indikator tersebut masih

memerlukan kajian lebih lanjut agar lebih realistis, udah diukur, dan

mampu menjelaskan dimensi.

c. Pendamping profesional dibutuhkan setidak-tidaknya sampai dua-tiga

tahun implementasi Undang-Undang Desa. Secara berangsur, ketika

Desa sudah mampu atau mandiri, pendampingan profesional yang

dibiayai oleh Pemerintah secara masif dapat diakhiri dan diganti

dengan pendamping organik yang terdapat pada masing-masing SKPD.

d. Pendamping Tenaga Ahli dibutuhkan membantu SKPD kabupaten sampai

dengan tercapainya sasaran pembangunan Desa dan dilakukan evaluasi

serta pengukuran dalam pencapaiannya. Bila SKPD telah mampu memenuhi

baik kuantitas maupun kualitas dalam mendampingi Desa, maka keberadaan

Tenaga Ahli kabupaten dapat dihentikan atau ditiadakan.

e. Jumlah tenaga ahli tingkat kabupaten yang dibutuhkan adalah tenaga ahli

bidang teknis, tenaga ahli bidang pemberdayaan masyarakat, tenaga ahli

bidang administrasi keuangan, dan tenaga ahli bidang pengembangan

ekonomi lokal dengan masing-masing tenaga ahli dapat didampingi oleh

seorang asisten.

f. Desa dapat mengangkat kader pemberdayaan sesuai kebutuhan

dengan dukungan pembiayaan bersumber dari Dana Desa. Demikian

pula Daerah dapat mengangkat pendamping profesional sesuai

kebutuhan dengan dukungan Dana dari APBD. Dalam hal Desa dan

Daerah mengalami keterbatasan anggaran; Pemerintah dapat


memberikan bantuan secara selektif dengan prioritas pada Daerah

dan Desa tertinggal.

g. Pembekalan terhadap pendamping terutama non eks PNPM, perlu lebih

diintentifkan agar mereka siap menjadi pendamping Desa.

12. Kajian Tipologi Perkembangan Desa

Penyusunan tipologi perkembangan desa dapat dijadikan instrument alat

ukur tingkat perkembangan desa yang bertujuan menilai secara multi-

dimensional status keberlanjutan pembangunan desa.Penilaian secara multi-

dimensional tersebut dalam rangka menetapkan suatu perkembangan yang

diawali dengan identi kasi karakteristik desa tertinggal untuk dijadikan desa

berkembang, dan desa mandiri dengan kriteria yang ditentukan. Manfaat

penyusunan tipologi perkembangan desa adalah: 1) Terdefinisikan tentang

tipologi dan karakteristik tingkat perkembangan desa berdasarkan 7 (tujuh)

wilayah pembangunan, 2) mengetahui status tingkat perkembangan desa

berdasarkan indeks komposit yang diukur menurut 7 (tujuh) wilayah

pembangunan nasional. 3) sebagai dasar intervensi kebijakan dan strategi

percepatan peningkatan status pembangunan desa dan 4) menentukan prioritas

5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan 2.000 desa berkembang

menjadi desa mandiri.

Hasil kajian tersebut, menghasilkan rekomendasi sebagai berikut :

- Untuk desa-desa tertinggal yang perlu dientaskan adalah desa-desa

tertinggal yang merupakan Desa Tertinggal tanpa kebijakan keberpihakan

ditambah dengan desa-desa dengan kebijakan keberpihakan. Sehingga

jumlah desa yang dientaskan adalah 9.175 meliputi 5.000 Desa Tertinggal

tanpa kebijakan keberpihakan dan 4.175 Desa Tertinggal dengan

kebijakan keberpihakan.

- Pemantauan dan evaluasi seyogyanya dilakukan setiap tahun dengan

menggunakan instrumen survey monkey . Pemantauan dan evaluasi

melibatkan berbagai aras pemerintahan meliputi Pemerintah, pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintahan kecamatan dan

pemerintah desa. Hasil pemantauan dan evaluasi ini dijadikan sebagai

bahan untuk pembinaan dan pengawasan.


C. Akuntabilitas Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan TransmigrasiTahun 2015

1. Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2015 per Program

Total pagu anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasipada Tahun 2015 dalam mendukung Program dan

Kegiatan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasiadalah sebesar Rp 8.942.768.855.000,00 (delapan triliun sembilan

ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus

lima puluh lima ribu rupiah), dengan realiasasi sebesar Rp 6,192,212,596,406

(enam triliun seratus sembilan puluh dua milyar dua ratus dua belas juta lima

ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam rupiah), atau sebesar 69,08%

dari total pagu anggaran. Anggaran tersebut terserap pada program dan

kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasidengan perincian seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9

Rekapitulasi dan Realisasi Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Tahun 2015

NO UNIT KERJA

PAGU

BERDASARKAN

SURAT MENKEU

(PAGU AKHIR)

REALISASI

SP2D

%

1 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

21,175,507,000 21,141,392,626 99,84

2 Inspektorat Jenderal 55,000,000,000 33,940,753,753 61,71

3 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

2,753,295,380,000 1,541,223,182,573 55,98

4 Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

1,302,125,000,000 1,152,003,866,620 88,47

5 Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

1,496,665,000,000 664,437,321,926 44,39

6 Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

843,642,000,000 635,207,017,076 75,29

7 Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

742,616,114,000 657,150,822,759 88,49

8 Direktorat Jenderal Pengembangan 1,008,829,982,000 945,891,665,258 93,76


0

500.000.000.000

1.000.000.000.000

1.500.000.000.000

2.000.000.000.000

2.500.000.000.000

3.000.000.000.000

Axi

s Ti

tle

KPDT ITJEN PPMD PKP PDTU PDTUPKP2TRA

NSPKTRANS

BALILATFO

SETJEN

REALISASI SP2D 21.141.39 33.940.7 1.541.22 1.152.00 664.437. 635.207. 657.150. 945.891. 186.634. 354.581.

PAGU 21.175.50 55.000.0 2.753.29 1.302.12 1.496.66 843.642. 742.616. 1.008.82 217.678. 522.916.

REALISASI ANGGARAN

NO UNIT KERJA

PAGU

BERDASARKAN

SURAT MENKEU

(PAGU AKHIR)

REALISASI

SP2D

%

Kawasan Transmigrasi

9 Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Informasi

217,678,599,000 18,663,4587,857 85,74

10 Sekretariat Jenderal Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

522,916,780,000 354,581,985,958 67,81

TOTAL 8,963,944,362,000 6,192,212,596,406 69.08

Gambar 3.2 Realisasi Anggaran

2. Realisasi Anggaran Tahun 2015 per Jenis Belanja

JENIS BELANJA PAGU REALISASI %

Belanja Pegawai 199,793,851,000

125,151,307,397

62.64

Belanja Barang 7,190,325,228,000

4,619,835,221,632

64.25

Belanja Modal 930,715,129,000

848,592,317,422

91.18

Belanja Bansos 643,110,154,000

598,633,749,950

93.08

TOTAL PAGU 8,963,944,362,000 6,192,212,596,401 69.08


Belanja Pegawai 1%

Belanja Barang 40%

Belanja Modal 5%

Belanja Bansos 4%

TOTAL PAGU 50%

REALISASI PER JENIS BELANJA

3. Permasalahan Yang Dihadapi

a. Pelaksanaan Program dan KegiatanTahun 2015

Permasalahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015

adalah sebagai berikut :

No Permasalahan Tindaklanjut yang Dilakukan

1. Rekruitmen Pendamping dalam

jumlah besar

- Pendampingan dan pemberdayaan

masyarakat di 74.093 desa

- Telah selesai penyusunan SOP

pengakhiran PNPPM MPd pada Mei

2015

- Telah dilakukan Amendement Loan

Agreement No. IBRD 8217 ID untuk

pendampingan desa

- Telah selesai penyusunan seluruh

juknis dekonsentrasi program

pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa

- Mendesain pendampingan desa

pada 50 kab/Kota Sebagai Pilot

Project pada Juni 2015

- Finalisasi Penyusunan SOP

rekruitmen pendampingan desa

2. Rekonsiliasi anggaran pengelola

lama (ex Ditjen PMD Kemendagri)

belum final

- Telah selesai pengurusan

perpindahan Satker pengelolaan

PNPM GSC dari Kemendagri ke

Kemendesa, PDT dan Transmigrasi

melalui peraturan Ditjen Kemenkeu

Nomor 48/PB/2015



- Telah ditetapkannya Lokasi dan

Alokasi PNPM GSC, pada tanggal

28 Mei 2015

- Telah selesai penandatanganan

Grant Agreement TF No.014769

untuk BLM pada PNPM GSC

3. Pembangunan Sarana Prasaran

Desa di 150 Desa menggunakan

mekanisme Tugas pembantuan,

persyaratannya adalah adanya

kesiapan daerah dalam melengkapi

dokumen TP

Telah tersalurkannya TP baik untuk

mendukung sarana prasarana

permukiman, transportasi, pendukung

eknomi, elektrifikasi dan telekomunikasi

desa dengan target 150 desa. Dalam

proses pelaksanaan Tugas

Pembantuan, daerah terkendala

terbatasnya waktu dalam proses lelang,

hal ini berdampak beberapa Kabupaten

(Bandung Barat, Klaten, Tapanuli Utara,

Pasaman, Lampung Utara, Bolaang

Mongondow Utara, dan Bone Bolango)

mengundurkan diri sebagai penerima

Tugas Pembantuan

4. Pengintegrasian program/kegiatan

Peningkatan Mutu Sarana Pelayanan

Pengembangan UED melalui

BUMDesa, Perdagangan Desa, dan

Pengembangan Usaha Ekonomi

Masyarakat menggunakan

mekanisme Dekonsentrasi

Telah tersalurkannya dengan baik

dekonsentrasi untuk kegiatan

Peningkatan Mutu Sarana Pelayanan

Pengembangan UED melalui BUMDesa,

Perdagangan Desa, dan

Pengembangan Usaha Ekonomi

Masyarakat pada 33 provinsi

5. Program penempatan transmigrasi

yang sering berubah dan tidak

tercapainya realisasi penempatan

transmigran sesuai target sehingga

target pemberian layanan kebutuhan

tidak tercapai

Meningkatkan koordinasi dengan Ditjen

PKP2KTrans untuk sinkronisasi program

penempatan transmigrasi

6. Perubahan nomenklatur Kementerian

yang menyebabkan lamanya

penyesuaian sehingga pelaksanaan

kegiatan dan penyerapan anggaran

jadi tertunda

- Segera melakukan pelaksanaan

pekerjaan yang harus melalui

proses pengadaan dan lelang

sesuai dengan aturan yang berlaku;

- Peningkatan upaya pencairan

anggaran agar realisasi tinggi

dengan cara mengajukan pencairan

melalui dispensasi ke KPPN

- Melakukan efisiensi waktu dan

kinerja pelaksanaan kegiatan tahun



anggaran 2015 dengan sisa waktu

yang tersedia.

7. Pejabat struktural yang baru dilantik

pada akhir semester pertama

sehingga kegiatan realisasi anggaran

baru terlaksana pada semester

pertama menyesuaikan dengan

pejabat struktural yang dilantik

Peningkatan koordinasi internal dengan

pejabat struktural yang dilantik pada

akhir semester satu tahun 2015

b. Pelaksanaan Penyerapan Anggaran Tahun 2015

Beberapa permasalahan dalam proses penyerapan anggaran di tahun adalah

sebagai berikut :

- Waktu efektif kerja organisasi yang tersedia relatif singkat yaitu sekitar tujuh

bulan kerja. Proses pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara

maksimal. Hal ini dikarenakan program/kegiatan dan anggaran pada masing-

masing Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasibelum sepenuhnya berjalan. Bahkan

program-program yang semestinya dilakukan pada awal tahun 2015 baru dapat

dilaksanakan menjelang pertengahan tahun. Sehingga hal tersebut sangat

mempengaruhi kinerja masing-masing Unit Kerja.

- Regulasi terkait perubahan nomenklatur tersebut mengakibatkan kinerja didalam

intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasisendiri pun turut mengalami pemadatan waktu kerja efektif.

Akibatnya, Realisasi anggaran Tahun 2015 tidak dapat optimal terserap 100% .

Selain itu, terdapat anggaran 35 Milyar untuk PAMSIMAS (Penyediaan Air

Minum dan Sanitas Berbasis Masyarakat) tidak dapat dicairkan karena dana

yang bersumber dari APBN Murni tidak teranggarkan, serta adanya perubahan

kebijakan dari BLM ke Dekon.

- Proses integrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi mendorong adanya integrasi sumber daya manusia yang

menempati unit-unit kerja di internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal ini menyebabkan terjadinya proses adaptasi


budaya kerja di lingkungan kerja yang baru. Tentunya proses tersebut

membutuhkan konsentrasi yang cukup banyak baik dari sisi waktu maupun

tenaga.

- Terdapat anggaran pada akhir Tahun 2015 yang gagal terbayarkan, yang

disebabkan karena masalah administrasi keuangan, hubungan dengan pihak

rekanan maupun gagalnya pembangunan permukiman maupun penempatan

transmigran pada ranah transmigrasi. Adapun rekap kewajiban tersebut ialah

sebagai berikut:

Tabel 3.10

Rekap Data Kewajiban Pemerintah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi

Tahun Anggaran 2015

No. Unit Kerja Tunggakan/Kewajiban Bayar

1 Sekretariat Jenderal 9,196,526,400

2 Inspektorat Jenderal -

3 Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

35,249,982,267

4 Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan 45,906,264,460

5 Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu 283,066,249,614

6 Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal 110,489,569,919

7 Ditjen Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

-

8 Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2,574,033,000

9 BALILATFO -

JUMLAH 486,482,625,660

Upaya tindak lanjut atas Permasalahan yang terjadi diatas menjadi catatan

penting untuk evaluasi dan upaya tindak lanjut bagi Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.Dengan berakhirnya masa

kerja tahun 2015, permasalahan yang terjadi menjadi pondasi yang dapat

menguatkan kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi pada tahun mendatang. Permasalahan waktu efektif kerja tidak

menjadi persoalan utama karena proses pembentukan organisasi sudah paripurna.

Terkait kinerja penganggaran, program dan anggaran telah dilaksanakan

perencanaan yang lebih baik.Termasuk pelaksanaan refocusing yang bertujuan

untuk optimalisasi anggaran yang bersifat publik. Selain itu, kegiatan dengan rupiah


murni akan tetap dianggarkan, serta proses administrasi keuangan dibuat lebih

disiplin dan akuntabel.

Terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia, proses rekonsiliasi yang telah

diselesaikan dapat mendukung adaptasi dan efektifitas kegiatan di unit kerja.

Selanjutnya pembentukan budaya kerja yang baik dan solid akan terus diupayakan.


BAB IV

PENUTUP

___________________________________________________________________________

A. Kesimpulan

Laporan kinerja merupakan laporan yang terintegrasi dan terkonsolidasi

atas pencapaian kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasisebagai sebuah institusi publik.Berdasarkan laporan yang telah

disampaikan pada analisis capaian kinerja pada bab sebelumnya,maka dapat

disimpulkan bebrapa hal sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program

kerja yang ditetapkan baik dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-

2019dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

- Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

TransmigrasiTahun 2014 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun

berbagai permasalahan dalam melaksanakan capaian kinerjanya. Berbagai

capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Perjanjian Kinerja Tahun

2015 disertai dengan analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

- Pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggaldan TransmigrasiTahun 2015dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasi selama tahun

2015.

- Total capaian kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015

adalah sebesar 82,21%, sedangkan capaian penyerapan anggarannya

sebesar Rp 6,192,212,596,406 atau 69,08% dari total Pagu Anggaran.

Dengan demikian, berdasarkan moteode scoring yang telah kami tetapkan,

dengan total capaian kinerja sebesar 82,21% dimasukan ke dalam kategori

“Berhasil” (80-100%) dan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar

13,13%.


B. Saran

Berdasarkan uraian dan analisis atas capaian kinerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggaldan TransmigrasiTahun 2015 diketahui

bahwa terdapat faktor-faktor penunjang dalam upaya pencapaian kinerjanya,

namun ada beberapa kendala yang dihadapi, Sehubungan hal tersebut, maka

disarankan agar perlu dioptimalkan lagi kegiatan evaluasi dan pengendalian

secara berkala serta pengawasan yang berkesinambungan sehingga dalam

pelaksanaan program/kegiatan ditahun anggaran yang akan datang ketika

muncul kendala dan hambatan dapat segera teridentifkasi kemudian secepatnya

dicarikan solusi-solusi pemecahannya.

Demikian Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan TransmigrasiTahun 2015, semoga laporan kinerja ini dapat

dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sekaligus menjadi input

bahan evaluasi dalam Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasirencana kerja pada tahun berikutnya.

PERJANJIAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Tahun Anggaran : 2015


1. Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.


74.093 Desa


5000 Desa

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana desa

150 Desa


50 Desa


5000 Desa


76 Kabupaten



6.96%

Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana dasar

16.0%


68.1%

3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan kesejahteraan

Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan

Lampiran I


masyarakat daerah tertentu terluar

100% 74 Kab



4. Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak



Jumlah kawasan yang ditetapkan

Menteri

7 Kawasan

5. Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio Kota Kecil/Kota Kecamatan


19 SP


6 KPB

6. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

B

7. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara


Opini WDP


8. Terselenggaranya penelitian dan pengembangan pada desa, daerah tertinggal dan transmigrasi



Lampiran II MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

TAHUN 2015 - 2019

Kode Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

SATUAN

Target

Rencana 2015

Prakiraan Maju

Ket Penanggung Jawab 2015 2016 2017 2018 2019 2016

2017

2018 2019

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) (13) ( 14 ) ( 15 )

( 16 )

Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

01 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

01 Penyelenggaraan Pengawasan dan

Akuntabilitas Pembangunan Desa, PDT dan

Transmigrasi

55,000.0 58,850

.3

62,9

69.4

67,37

7.4

70,746

.3

INSPEKTORAT

JENDERAL

5468 Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya

Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

01 Terselenggaranya pelayanan dan dukungan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi

001 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran

Inspektorat Jenderal

Dokumen 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5,169.1 5,530.9 5,918.1

6,332.4

6,649.0 KL Sekretariat Inspektorat Jenderal

002 Jumlah laporan hasil analisis, penanganan

pengaduan dan hasil pemantauan

pengawasan kementerian desa, PDT dan

Transmigrasi

Laporan 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 3,082.4 3,298.2 3,529.0

3,776.1

3,964.9 KL

003 Jumlah pelayanan perkantoran dan

administrasi keuangan

Kegiatan 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6,676.0 7,143.3 7,643.4

8,178.4

8,587.3 KL

004 Jumlah pelayanan umum dan sumberdaya

Kegiatan 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7,726.7 8,267.6 8,846.3

9,465.5

9,938.8 KL


Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat I

01 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat I

001 Jumlah dokumen kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja

Inspektorat I

Dokumen 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 1,339.0 1,432.7 1,533.0

1,640.3

1,722.3 KL Inspektur I

002 Jumlah laporan pengawasan intern terhadao kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan serta pengawasan lainnya di lingkup kerja Inspektorat I

Laporan 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3,405.0 3,643.4 3,898.4

4,171.3

4,379.9 KL

003 Jumlah laporan pengawasan tertentu di lingkup kerja Inspektorat I

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 675.0 722.3 772.8 826.9 868.2 KL

004 Jumlah laporan hasil pengawasan di lingkup kerja Inspektorat I

Dokumen 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 416.0 445.1 476.3 509.6 535.1 KL


Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat II

01 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat II



Inspektorat II

Dokumen 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 1,728.0 1,849.0 1,978.4

2,116.9

2,222.7 KL Inspektur II

002 Jumlah laporan pengawasan intern terhadao kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan serta pengawasan lainnya di lingkup kerja Inspektorat II

Laporan 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3,852.0 4,121.6 4,410.2

4,718.9

4,954.8 KL

003 Jumlah laporan pengawasan tertentu di lingkup kerja Inspektorat II

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 638.0 682.7 730.4 781.6 820.7 KL

004 Jumlah laporan hasil pengawasan di lingkup kerja Inspektorat II

Dokumen 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 437.0 467.6 500.3 535.3 562.1 KL


Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat III

01 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat III



Inspektorat III

Dokumen 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 1,795.0 1,920.7 2,055.1

2,199.0

2,309.0 KL Inspektur III

002 Jumlah laporan pengawasan intern terhadao kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan serta pengawasan lainnya di lingkup kerja Inspektorat III

Laporan 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 4,142.0 4,431.9 4,742.2

5,074.1

5,327.8 KL

003 Jumlah laporan pengawasan tertentu di lingkup kerja Inspektorat III

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 778.0 832.5 890.7 953.1 1,000.8 KL

004 Jumlah laporan hasil pengawasan di lingkup kerja Inspektorat III

Dokumen 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 437.0 467.6 500.3 535.3 562.1 KL


Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat IV

01 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat IV



Inspektorat IV

Dokumen 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 1,528.0 1,635.0 1,749.4

1,871.9

1,965.5 KL Inspektur IV

002 Jumlah laporan pengawasan intern terhadao kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan serta pengawasan lainnya di lingkup kerja Inspektorat IV

Laporan 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 4,072.0 4,357.0 4,662.0

4,988.4

5,237.8 KL

003 Jumlah laporan pengawasan tertentu di lingkup kerja Inspektorat IV

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 771.0 825.0 882.7 944.5 991.7 KL

004 Jumlah laporan hasil pengawasan di lingkup kerja Inspektorat IV

Dokumen 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 490.0 524.3 561.0 600.3 630.3 KL


Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat V

01 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat V



Inspektorat V

Dokumen 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 1,628.0 1,742.0 1,863.9

1,994.4

2,094.1 KL Inspektur V

002 Jumlah laporan pengawasan intern terhadao kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan serta pengawasan lainnya di lingkup kerja

Laporan 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3,292.9 3,523.4 3,770.0

4,033.9

4,235.6 KL

Inspektorat V

003 Jumlah laporan pengawasan tertentu di lingkup kerja Inspektorat V

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 505.4 540.8 578.6 619.1 650.1 KL

004 Jumlah laporan hasil pengawasan di lingkup kerja Inspektorat V

Dokumen 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 416.5 445.7 476.9 510.2 535.7 KL

06 Program

Pembangunan

dan

Pemberdayaan

Masarakat

Desa

2,758,52

0.0

7,002,

290.4

7,17

4,29

0.4

7,424,

790.4

7,796,

029.9

DIREKTO

RAT

JENDERAL

PEMBANG

UNAN DAN

PEMBERD

AYAAN

MASYARA

KAT DESA 5481 Dukungan

Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Pembangunan dan Pemberdayaan

01 Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

001 Jumlah laporan penyusunan rencana kerja

program, kegiatan dan anggaran Ditjen

Pembangunan Daerah Tertentu

Laporan 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5,000.000 15,000.0

18,000.0

21,000.0

22,050.0

KL Sekretariat Ditjen

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

002 Jumlah laporan ketersediaan data dan informasi

Laporan 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4,500.000 10,500.0

15,500.0

21,500.0

22,575.0

KL

003 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi

Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5,000.000 15,000.0

18,000.0

21,000.0

22,050.0

KL

004 Jumlah laporan pelaksanaan anggaran

Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2,790.000 9,790.0 12,790.0

15,790.0

16,579.5

KL

005 Jumlah laporan pengelolaan barang milik negara

Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1,000.000 4,000.0 6,000.0

8,500.0

8,925.0 KL

006 Jumlah laporan ketatausahaan

Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3,000.000 0.0 0.0 0.0 0.0 KL

007 Jumlah pelayanan perkantoran

Bulan 1.0 1.0 12.0 12.0 12.0 7,000.000 7,000.0 7,000.0

7,000.0

7,350.0 KL

008 Jumlah laporan pengelolaan sumber daya aparatur

Laporan 1.0 1.0 12.0 12.0 12.0 2,500.000 2,500.0 2,500.0

2,500.0

2,625.0 KL

009 Jumlah pengelolaan perlengkapan dan

kerumahtanggaan

Bulan 2.0 2.0 12.0 12.0 12.0 3,000.000 3,000.0 3,000.0

3,000.0

3,150.0 KL

010 Jumlah laporan penyusunan laporan

perundang-undangan

Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2,460.000 2,460.0 2,460.0

2,460.0

2,583.0 KL

011 Jumlah laporan advokasi hukum

Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1,750.000 1,750.0 1,750.0

1,750.0

1,837.5 KL

012 Jumlah laporan penyusunan SOP

Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2,376.054 0.0 0.0 0.0 0.0 KL

5482 Pemberdayaan Masyarakat Desa

01 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa 02 Terlaksananya Program Pendampingan Desa pada 50 Kab/kota sebagai Pilot Projects (Quickwins) 03 Terlaksananya Rekruitment dan Pembekalan Calon Pendamping Desa dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa (Quickwins)

001 Jumlah rumusan kebijakan dan NSPK bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Laporan 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5,750.000 30,750.0

30,750.0

30,750.0

32,287.5

N Direktorat Pemberdayaan

Masyarakat Desa

002 Jumlah pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Desa 74,093.0

74,093.0

74,093.0

74,093.0

74,093.0

1,649,696.450

4,974,842.9

4,974,842.

9

4,974,842.9

5,223,585.0

N

003 Jumlah bimbingan teknis dan supervisi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kali 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 29,377.500

139,377.5

139,377.5

139,377.5

146,346.4

N

004 Jumlah laporan evaluasi program/kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5,000.000 110,000.0

110,000.0

110,000.0

115,500.0

N

005 Jumlah Pendampingan Desa pada 50 Kab/kota sebagai Pilot Projects

Kabupate

n

50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 4,500.000 9,500.0 9,500.0

9,500.0

9,975.0 N

006 Jumlah Rekuitment dan Pembekalan Calon

Pendamping Desa dan Fasilitator

Pemberdayaan Masyarakat Desa(Quickwins)

Orang 4,200.

0 4,200.

0 4,200.

0 4,200.

0

4,200.0

8,020.000 8,020.0 8,020

.0 8,020.

0

8,421.0

N

5483 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar

01 Meningkatnya pelayanan sosial dasar di perdesaan 02 Meningkatnya Pengakuan Hak- Hak Masyarakat Adat melalui Penetapan Desa Adat (Quick Wins) 03 Terlaksananya Blusukan Tematik Presiden ke tempat-tempat pelayan publik, daerah terpencil daerah rawan konflik, daerah potensial dan pulau terdepan (Quick Wins)

001 Jumlah rumusan kebijakan dan NSPK bidang peningkatan pelayanan sosial dasar

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2,500.000 5,500.0 7,500.0

9,500.0

9,975.0 N Direktorat Pelayanan Sosial Dasar

002 Jumlah pelaksanaan kebijakan pelayan sosial dasar

Desa 5,744.0

5,744.0

5,744.0

5,744.0

5,744.0

720,820.000

920,820.0

985,820.0

1,120,820.0

1,176,861.0

N

003 Jumlah bimbingan teknis dan supervisi peningkatan pelayanan sosial dasar

Kali 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2,500.000 5,500.0 7,500.0

9,500.0

9,975.0 N

004 Jumlah laporan evaluasi peningkatan

pelayanan sosial dasar

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2,500.000 5,500.0 7,500.0

9,500.0

9,975.0 N

005 Jumlah Penetapan Desa Adat

Desa 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 12,680.000

22,680.0

32,680.0

42,680.0

44,814.0

N

006 Jumlah blusukan tematik Presiden ke tempat- tempat pelayan publik, daerah terpencil daerah rawan konflik, daerah potensial dan pulau terdepan

Paket 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9,000.000 15,000.0

19,000.0

25,000.0

26,250.0

N

5484 Pembangunan Sarana Prasarana Desa

01 Berkembangnya Sarana Prasarana Desa


Pengembangan Sarana Prasarana Desa

Laporan 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5,000.000 12,000.0

18,000.0

25,000.0

26,250.0

N Direktorat Pembangunan

Sarana Prasarana Desa

002 Jumlah pelaksanaan kebijakan

Pengembangan Sarana Prasarana Desa

Desa 150.0 350.0 450.0 550.0 550.0 75,000.000

115,000.0

125,000.0

135,000.0

141,750.0

N

003 Jumlah bimbingan teknis dan supervisi Pengembangan Sarana Prasarana Desa

Kali 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2,500.000 6,500.0 8,500.0

12,500.0

13,125.0

N

004 Jumlah laporan evaluasi Pengembangan

Sarana Prasarana Desa

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2,500.000 7,500.0 9,500.0

12,500.0

13,125.0

N

5485 Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

01 Meningkatnya pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna 02 Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa untuk Peningkatan Produktivitas Pangan (Quickwins) 03 Terlaksananya Fasilitasi Peluncuran Program Sertifikasi Penyerahan Hak Kelola Lahan Hutan Perhutani kepada Desa untuk Pemanfaatan oleh Kelompok Petani Hutan (Quickwins)


Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Lap 12.0 12.0 120.0 12.0 12.0 4,750.000 9,750.0 11,750.0

14,750.0

15,487.5

N Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna


Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Desa 50.0 100.0 150.0 200.0 200.0 48,622.640

173,622.6

183,622.6

192,622.6

202,253.7

N

003 Jumlah bimbingan teknis dan supervisi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0

004 Jumlah laporan evaluasi Pendayagunaan

Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4,127.400 8,127.4 11,127.4

13,127.4

13,783.8

N

005 Jumlah Skema Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa untuk Peningkatan Produktivitas

Pangan

Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1,500.000 5,500.0 7,500.0

9,500.0

9,975.0 N

006 Jumlah Fasilitasi Peluncuran Program Sertifikasi Penyerahan Hak Kelola Lahan Hutan Perhutani kepada Desa untuk

Pemanfaatan oleh Kelompok Petani Hutan

Desa 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 12,000.000

15,000.0

18,000.0

21,000.0

22,050.0

N

5486 Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

01 Berkembangnya usaha ekonomi desa 02 Terlaksananya Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha dan Pekerja Jasa Pariwisata (Quick Wins)


usaha ekonomi desa

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2,500.000 7,500.0 9,500.0

12,500.0

13,125.0

N Direktorat Pengembangan

Usaha Ekonomi Desa


pengembangan usaha ekonomi desa

Desa 5,000.0

8,000.0

9,000.0

10,000.0

10,000.0

97,000.000

297,000.0

317,000.0

337,000.0

353,850.0

N

003 Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pengembangan usaha ekonomi desa

Kali 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5,000.000 9,000.0 12,000.0

17,000.0

17,850.0

N

004 Jumlah laporan evaluasi pengembangan

usaha ekonomi desa

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3,000.000 9,000.0 12,000.0

15,000.0

15,750.0

N

005 Jumlah Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha dan Pekerja Jasa Pariwisata

Desa 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 2,300.000 8,300.0 11,300.0

13,300.0

13,965.0

N

07 Program

Pembangunan

Kawasan

Perdesaan

1,302,12

5.0

1,441,

423.0

1,49

0,80

4.0

1,504,

196.0

1,579,

405.8

DIREKTO

RAT

JENDERAL

PEMBANG

UNAN

KAWASAN

PERDESAA

N 5487 Dukungan

Manajemen dan


Pembangunan Kawasan Perdesaan

01 Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya


program, kegiatan dan anggaran Ditjen

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Laporan 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3,800.0 4,066.0 4,351.0

4,655.0

4,887.8 KL Sekretariat Ditjen

Pembangunan

Kawasan Perdesaan


Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2,150.0 2,300.0 2,461.0

2,634.0

2,765.7 KL


Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2,800.0 2,996.0 3,206.0

3,430.0

3,601.5 KL


Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3,850.0 4,119.0 4,408.0

4,716.0

4,951.8 KL


Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2,500.0 2,675.0 2,862.0

3,063.0

3,216.2 KL

006 Jumlah laporan ketatausahaan

Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 500.0 535.0 572.0 613.0 643.7 KL

007 Jumlah pelayanan perkantoran

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 2,800.0 2,996.0 3,206.0

3,430.0

3,601.5 KL

008 Jumlah laporan pengelolaan sumber daya aparatur

Laporan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 3,850.0 4,119.0 4,408.0

4,716.0

4,951.8 KL

009 Jumlah pengelolaan perlengkapan dan

kerumahtanggaan

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 5,450.0 5,832.0 6,240.0

6,676.0

7,009.8 KL

010 Jumlah laporan penyusunan perundang- undangan

Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2,400.0 2,568.0 2,748.0

2,940.0

3,087.0 KL


Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2,400.0 2,568.0 2,748.0

2,940.0

3,087.0 KL

012 Jumlah laporan penyusunan SOP

Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2,500.0 2,675.0 2,862.0

3,062.0

3,215.1 KL

5488 Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

01 Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah tertentu 02 Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan dan pengelolaan barang milik negara 03 Terselenggaranya pengelolaan SDM, pelayanan umum dan ketatausahaan 04 Terselenggaranya penyiapan, koordinasi pembangunan kawasan perdesaan

001 Jumlah dokumen rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian dan penataan pembangunan kawasan perdesaan

Dokumen 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3,800.0 4,066.0 4,351.0

4,655.0

4,887.8 N Direktorat perencanaan pembangunan kawasan perdesaan

002 Jumlah lokasi pelaksanaan kebijakan dalam

perencanaan, pengendalian dan penataan

pembangunan kawasan perdesaan

Kabupate

n

70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 22,000.0 23,540.0

25,187.0

26,951.0

28,298.6

N

003 Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan, pengendalian dan

penataan pembangunan kawasan perdesaan

Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5,000.0 5,350.0 5,725.0

6,125.0

6,431.3 N

004 Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan perencanaan


Dokumen 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4,200.0 4,494.0 4,809.0

5,145.0

5,402.3 N

5489 Pengembangan Ekonomi Kawasan

Perdesaan

01 Terselenggaranya pengembangan ekonomi kawasan perdesaan

001 Jumlah dokumen rumusan kebijakan

pengembangan ekonomi kawasan perdesaan

Dokumen 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4,440.0 4,751.0 5,083.0

5,439.0

5,711.0 N Direktorat pembangunan

ekonomi kawasan

perdesaan


pengembangan ekonomi kawasan perdesaan

Kabupate

n

89.0 89.0 89.0 89.0 89.0 54,150.0 57,940.0

61,996.0

66,336.0

69,652.8

N

003 Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan ekonomi kawasan

perdesaan

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N

004 Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan pengembangan

ekonomi kawasan perdesaan

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2,400.0 2,568.0 2,748.0

2,940.0

3,087.0 N

005 Jumlah kecamatan yang terfasilitasi dalam

pelaksanaan Pengembangan Penghidupan

Berkelanjutan (P2B)

Kecamatan 183.0 183.0 183.0 183.0 183.0 475,010.0 508,261.0

543,839.0

581,908.0

611,003.4

N

5490 Pengembangan Sarana Prasarana

Kawasan Perdesaan

01 Terselenggaranya pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan


pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan

Dokumen 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3,050.0 3,264.0 3,492.0

3,736.0

3,922.8 N Direktorat pembangunan

sarana dan

prasarana kawasan

perdesaan

002 Jumlah lokasi pelaksanaan kebijakan

pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan

Kabupate

n

70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 456,875.0 488,856.0

523,076.0

559,691.0

587,675.6

N

003 Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan

Dokumen 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5,000.0 53,500.0

5,725.0

6,125.0

6,431.3 N

004 Laporan supervisi pengembangan sarana dan

prasarana kawasan perdesaan

Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5,200.0 5,564.0 5,953.0

6,370.0

6,688.5 N

5491 Pengembangan Sumber Daya Alam

Kawasan Perdesaan

01 Terselenggaranya Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan


pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan

Dokumen 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4,100.0 4,387.0 4,694.0

5,023.0

5,274.2 N Direktorat pengembangan

sumberdaya alam kawasan perdesaan


pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan

Kabupate

n

70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 82,500.0 88,275.0

94,454.0

10,106.0

10,611.3

N

003 Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan

Laporan 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6,500.0 6,955.0 7,442.0

7,963.0

8,361.2 N

004 Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan pengembangan

sumber daya alam kawasan perdesaan

Dokumen 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 8,400.0 8,988.0 9,617.0

10,290.0

10,804.5

N

005 Jumlah Lokasi Pilot Project Percontohan Petani Bio-Energi

Kabupate

n

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 35,500.0 37,985.0

40,644.0

43,489.0

45,663.5

N

006 Jumlah lokasi revitalisasi tahap awal sekolah lapang kedaulatan pangan dalam

pengembangan desa mandiri benih dan

teknologi

Kabupate

n

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50,000.0 53,500.0

57,245.0

61,252.0

64,314.6

N

5492 Peningkatan Kerjasama dan

Pengembangan Kapasitas

01 Terselenggaranya peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan


peningkatan kerjasama dan pengembangan

kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan

Dokumen 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4,100.0 4,387.0 4,694.0

5,023.0

5,274.2 N Direktorat kerjasama dan

pengembangan

kapasitas

002 Jumlah lokasi pelaksanaan kebijakan

peningkatan kerjasama dan pengembangan

kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan

Kabupate

n

40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 29,300.0 31,351.0

33,546.0

35,894.0

37,688.7

N

003 Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kerjasama dan

pengembangan kapasitas dalam


Laporan 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3,000.0 3,210.0 3,435.0

3,675.0

3,858.8 N

004 Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan peningkatan

kerjasama dan pengembangan kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan

Dokumen 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2,600.0 2,782.0 2,977.0

3,185.0

3,344.3 N

08 Program

Pengembangan

Daerah

Tertentu

1,496,66

5.0

1,651,

430.0

1,68

4,36

0.0

1,917,

353.0

2,013,

220.7

DIREKTO

RAT

JENDERAL

PENGEMB

ANGAN

DAERAH

TERTENT

U 5493 Dukungan

Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

01 Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah tertentu 02 Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan dan pengelolaan barang milik negara 03 Terselenggaranya pengelolaan SDM, pelayanan umum dan ketatausahaan 04 Terselenggaranya penyiapan, koordinasi penyusunan perundang-undangan, advokasi hukum serta sistem dan prosedur pembangunan daerah tertentu


program, kegiatan dan anggaran

Pembangunan Daerah Tertentu

Laporan 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10,825.0 11,500.0

11,900.0

11,900.0

12,495.0


Pengembangan

Daerah Tertentu


Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 10,259.0 11,000.0

11,400.0

11,400.0

11,970.0

KL


Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 19,416.0 20,100.0

27,700.0

27,700.0

29,085.0

KL

5494 Penanganan Daerah Rawan Pangan

01 Meningkatnya ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan di daerah rawan pangan

001 Jumlah rumusan kebijakan penangangan

daerah rawan pangan

Kajian 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4,271.0 4,911.0 5,648.0

6,495.0

6,819.8 N Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan

002 Jumlah koordinasi di bidang penanganan

daerah rawan pangan

Kali 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1,933.0 2,223.0 2,557.0

2,940.0

3,087.0 N

003 Jumlah pelaksanaan kebijakan penanganan daerah rawan pangan

Kab 12.0 50.0 50.0 50.0 50.0 51,100.0 44,500.0

38,500.0

32,500.0

34,125.0

N

004 Jumlah bimbingan teknis dan supervisi penanganan daerah rawan pangan

Kab 12.0 50.0 50.0 50.0 50.0 3,600.0 15,030.0

16,533.0

20,005.0

21,005.3

N

005 Jumlah laporan evaluasi penanganan daerah

rawan pangan

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2,936.0 3,377.0 3,883.0

5,135.0

5,391.8 N

5495 Pengembangan Daerah Perbatasan

01 Berkembangnya Baerah Perbatasan Negara Sebagai Beranda Depan NKRI

001 Jumlah rumusan kebijakan pengembangan

daerah perbatasan

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1,850.0 2,035.0 2,238.0

2,462.0

2,585.1 N Direktorat Pengembangan

Daerah Perbatasan

002 Jumlah koordinasi pengembangan daerah perbatasan

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2,611.0 2,872.0 3,159.0

3,475.0

3,648.8 N

003 Jumlah Pelaksanaan kebijakan

peengembangan daerah perbatasan

Kabupate

n

29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 522,900.0 528,350.0

325,850.0

325,850.0

342,142.5

N

004 Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pengembangan daerah perbatasan

Kabupate

n

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 24,618.0 27,207.0

29,928.0

32,920.0

34,566.0

N

005 Jumlah Laporan Evaluasi pengembangan

daaerah perbatasan

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 11,286.0 11,925.0

13,714.0

15,771.0

16,559.6

N

006 Jumlah Laporan Hasil Identifikasi Permasalahan di Lokasi Prioritas (Tambahan APBN-P)

Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N

007 Jumlah Pondok Singgah yang dibangun di daerah Papua dan Papua Barat (Tambahan

APBN-P)

Unit 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N

5496 Penanganan Daerah Rawan Bencana

01 Tertanganinya daerah-daerah rawan bencana

001 Jumlah rumusan kebijakan penanganan daerah rawan bencana

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2,500.0 3,000.0 3,500.0

4,000.0

4,200.0 N Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana

002 Jumlah koordinasi penanganan daerah rawan bencana

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5,640.0 6,000.0 6,500.0

7,000.0

7,350.0 N

003 Jumlah pelaksanaan kebijakan penanganan daerah rawan bencana

Kabupate

n

40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 41,500.0 39,400.0

36,300.0

36,200.0

38,010.0

N

004 Jumlah bimbingan teknis dan supervisi penanganan daerah rawan bencana

Kabupate

n

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2,350.0 2,500.0 2,800.0

3,100.0

3,255.0 N

005 Jumlah evaluasi penanganan daerah rawan bencana

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5,000.0 5,500.0 6,000.0

6,500.0

6,825.0 N

5497 Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar

01 Berkembangnya daerah pulau kecil dan terluar

001 Jumlah rumusan kebijakan dan koordinasi pengembangan daerah di pulau kecil dan terluar

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3,000.0 3,500.0 4,000.0

4,500.0


Daerah Pulau Kecil dan Terluar

002 Jumlah koordinasi pengembangan daerah di pulau kecil dan terluar

Kabupate

n

62.0 55.0 50.0 45.0 45.0 1,492.0 2,000.0 2,500.0

3,000.0

3,150.0 N


Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar

Kabupate

n

62.0 55.0 50.0 45.0 45.0 658,975.0 812,500.0

1,034,500.

0

1,255,500.0

1,318,275.0

N

004 Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pengembangan daerah di pulau kecil dan terluar

Kabupate

n

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14,338.0 15,000.0

17,000.0

19,000.0

19,950.0

N

005 Jumlah evaluasi pengembangan daerah di pulau kecil dan terluar

Laporan 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 16,365.0 17,000.0

18,000.0

19,000.0

19,950.0

N

006 Jumlah blusukan tematik ke daerah di pulau

kecil dan terluar (Quick Wins)

Paket 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0

1,500.0

1,575.0 N

007 Jumlah pelaksanaan Kebijakan

Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar (Tambahan APBN-P)

Kabupate

n

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

008 Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pengembangan daerah di pulau kecil dan terluar (Tambahan APBN-P)

Kabupate

n

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

009 Jumlah evaluasi pengembangan daerah di pulau kecil dan terluar (Tambahan APBN-P)

Laporan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5498 Penanganan Daerah Pasca Konflik

01 Tertanganinya daerah-daerah pasca konflik

001 Jumlah rumusan kebijakan Penanganan Daerah Pasca Konflik

Kabupate

n

20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 2,400.0 2,500.0 2,750.0

3,000.0

3,150.0 N Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik

002 Jumlah pelaksanaan kebijakan Penanganan Daerah Pasca Konflik

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 36,100.0 48,000.0

48,000.0

48,000.0

50,400.0

N

003 Jumlah koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1,800.0 2,500.0 2,500.0

2,500.0

2,625.0 N

004 Jumlah bimbingan Teknis dan Supervisi Penanganan Daerah Pasca Konflik

Kabupate

n

20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 1,000.0 1,500.0 1,500.0

2,000.0

2,100.0 N

005 Jumlah evaluasi dan Pelaporan Penanganan Daerah Pasca Konflik

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3,100.0 4,000.0 4,000.0

4,000.0

4,200.0 N

006 Jumlah blusukan ke daerah pasca konflik (Quick Wins-Tambahan APBN-P)

Laporan 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N

007 Jumlah Pelaksanaan Dialog Reorientasi Pembangunan Ekonomi di Papua dan Papua Barat (Tambahan APBN-P)

Laporan 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N

008 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pasar Mama Mama (Tambahan APBN-P)

Laporan 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N

009 Jumlah Pondok Singgah yang dibangun di daerah Papua dan Papua Barat (Tambahan

APBN-P)

Kabupate

n

6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N

09 Program Pembangunan Daerah

Tertinggal

843,642.

0

893,06

7.1

955,

581.

7

1,022,

472.5

1,073,

596.1

DIREKTORAT

JENDERAL

PEMBANGUNAN

DAERAH

TERTINGGAL



Pembangunan Daerah Tertinggal

01 Terselenggaranya dukungan manajemen dan tugas teknis di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 02 Tersusunnya data dan indikator daerah tertinggal serta rencana strategis dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal 03 Meningkatnya indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal 04 Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan di Daerah Tertinggal 05 Meningkatnya sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal 06 Berkembangnya ekonomi lokal di Daerah Tertinggal


program, kegiatan dan anggaran

Pembangunan Daerah Tertinggal

Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5,699.0 6,097.9 6,524.8

6,981.5

7,330.6 N Sekretariat Ditjen

Pembangunan

Daerah Tertinggal


Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2,544.0 2,722.1 2,912.6

3,116.5

3,272.3 N


Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 787.0 842.1 901.0 964.1 1,012.3 N


Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 841.0 899.9 962.9 1,030.3

1,081.8 N


Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5,329.0 5,702.0 6,101.2

6,528.3

6,854.7 N

006 Jumlah laporan keuangan dan

perbendaharaan

Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4,100.0 4,387.0 4,694.1

5,022.7

5,273.8 N

007 Jumlah laporan pelaksanaan ketaausahaan dan layanan perkantoran

Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 850.0 909.5 973.2 1,041.3

1,093.4 N

008 Jumlah laporan pengelolaan sumber daya manusia

Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3,000.0 3,210.0 3,434.7

3,675.1

3,858.9 N

009 Jumlah laporan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan

Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 700.0 749.0 801.4 857.5 900.4 N

010 Jumlah laporan penyusunan perundang- undangan

Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 350.0 374.5 400.7 428.8 450.2 N


Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 350.0 374.5 400.7 428.8 450.2 N

012 Jumlah laporan penyusunan dan pelaksanaan SOP

Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 450.0 481.5 515.2 551.3 578.9 N

5500 Perencanaan dan Identifikasi Daerah

Tertinggal

01 Tersusunnya data dan indikator daerah tertinggal serta rencana strategis dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal

001 Jumlah rumusan kebijakan perencanaan dan

identifikasi

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2,500.0 2,675.0 2,862.3

3,062.6

3,215.7 N Direktorat perencanaan dan Identifikasi

002 Jumlah koordinasi dan sosialisasi perencanaan dan identifikasi daerah

tertinggal

Kali 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2,500.0 2,675.0 2,862.3

3,062.6

3,215.7 N

003 Jumlah pelaksanaan kebijakan perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal

Kabupate

n

122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 48,840.0 52,258.8

55,916.9

59,831.1

62,822.7

N

004 Jumlah laporan evaluasi perencanaan dan

identifikasi daerah tertinggal

Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2,000.0 2,140.0 2,289.8

2,450.1

2,572.6 N

5501 Pengembangan Sumber Daya

Manusia di Daerah Tertinggal

01 Meningkatnya indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal

001 Jumlah rumusan kebijakan pembangunan

Semberdaya Manusia di daerah tertinggal

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4,368.0 4,673.8 5,000.9

5,351.0


Sumber Daya

Manusia

002 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pembangunan sumber daya manusia di daerah tertinggal

Kali 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 2,500.0 2,675.0 2,862.3

3,062.6

3,215.7 N

003 Jumlah pelaksanaan kebijakan pembangunan

sumberdaya manusia di daerah tertinggal

Kabupate

n

87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 96,565.0 103,324.6

110,557.3

118,296.3

124,211.1

N

004 Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pembangunan manusia di daerah tertinggal

Kabupate

n

87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 12,386.0 13,253.0

14,180.7

15,173.4

15,932.1

N

005 Jumlah laporan evaluasi pembangunan

sumber daya manusia di daerah tertinggal

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6,381.0 6,827.7 7,305.6

7,817.0

8,207.9 N

5502 Pengembangan Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup di Daerah

Tertinggal

01 Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan di Daerah Tertinggal


Sumber Daya Alam & Lingkungan di daerah tertinggal

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4,595.0 4,916.7 5,260.8

5,629.1


Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup

002 Jumlah pelaksanaan koordinasi pengembangan Sumber Daya Alam & Lingkungan di daerah tertinggal

Kali 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 500.0 535.0 572.5 612.5 643.1 N


Pengembangan sumber daya alam &

lingkungan di daerah tertinggal

Kabupate

n

57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 86,105.0 92,132.4

98,581.6

105,482.3

110,756.4

N

004 Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pengembangan sumber daya alam &

lingkungan di daerah tertinggal

Kabupate

n

57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 2,000.0 2,140.0 2,289.8

2,450.1

2,572.6 N

005 Jumlah laporan evaluasi pengembangan sumber daya alam & lingkungan di daerah tertinggal

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1,700.0 1,819.0 1,946.3

2,082.6

2,186.7 N

5503 Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

01 Meningkatnya sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal

005 Jumlah laporan evaluasi peningkatan sarana

dan prasarana di daerah tertinggal

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4,700.0 5,029.0 5,381.0

5,757.7

6,045.6 N Direktorat Peningkatan Sarana Dan Prasarana

006 Jumlah pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi di Daerah

Tertinggal (tambahan APBN-P)

Kali 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 321.0 343.5 367.5 385.9 N

001 Jumlah rumusan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal

Kabupate

n

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 347,203.0 371,507.2

397,512.7

425,338.6

446,605.5

N

002 Jumlah koordinasi peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal

Kabupate

n

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 14,899.0 15,941.9

17,057.9

18,251.9

19,164.5

N

003 Jumlah pelaksanaan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal

Laporan 71.0 75.0 75.0 75.0 75.0 5,000.0 5,350.0 5,724.5

6,125.2

6,431.5 N

004 Jumlah bimbingan teknis dan supervisi peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal

Kabupate

n

71.0 75.0 75.0 75.0 75.0 15,800.0 7,276.0 7,785.3

8,330.3

8,746.8 N

5504 Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal

01 Berkembangnya ekonomi lokal di Daerah Tertinggal


ekonomi lokal di daerah tertinggal

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7,200.0 7,704.0 8,243.3

8,820.3


Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal

002 Jumlah koordinasi pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal

Kali 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 300.0 321.0 343.5 367.5 385.9 N


pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal

Kabupate

n

94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 103,270.0 110,498.9

118,233.8

126,510.2

132,835.7

N

004 Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal

Kabupate

n

94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 42,030.0 44,972.1

48,120.1

51,488.6

54,063.0

N

005 Jumlah laporan evaluasi pengembangan

ekonomi lokal di daerah tertinggal

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5,000.0 5,350.0 5,724.5

6,125.2

6,431.5 N

10 Program Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman

Transmigrasi

763,550.

1

878,08

2.0

1,00

9,79

4.8

1,161,

264.4

1,219,

327.6

DIREKTORAT

JENDERAL

PENYIAPAN

KAWASAN DAN

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN

TRANSMIGRASI



Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman

01 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Teknis terhadap Pelaksanaan Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

001 Jumlah pelayanan teknis dan administratif

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 118,225.2 135,959.0

156,352.8

179,805.8

188,796.1


Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman

5506 Penataan Persebaran Penduduk

01 Tertatanya Persebaran Penduduk di Permukiman Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi

001 Jumlah transmigran yang difasilitasi penempatan pada permukiman transmigrasi

Kk 4,100.0

4,100.0

4,141.0

4,150.0

4,150.0

65,584.8 75,422.6

86,735.9

99,746.4

104,733.7

N Direktorat Penataan

Persebaran

Penduduk

5507 Pembangunan Permukiman

Transmigrasi

01 Terbangunnya Permukiman Transmigrasi

001 Jumlah SP dalam SKP yang sarana dan

prasarananya sesuai NSPK

Sp 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 385,676.8 443,528.3

510,057.6

586,566.3

615,894.6

N Direktorat Pembangunan

Permukiman

Transmigrasi

002 Jumlah berkembangnya sarana dan

prasarana di kawasan transmigrasi (Dana

Optimalisasi)

Km 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113,569.3 130,604.7

150,195.4

172,724.6

181,360.8

N

5508 Penyediaan Tanah Transmigrasi

01 Terdistribusinya Lahan kepada Masyarakat Desa melalui Pembangunan Kawasan Transmigrasi

001 Jumlah luas lahan yang memenuhi kriteria

clear and clean

Ha 3,250.0

8,473.0

8,473.0

8,558.0

8,558.0

28,254.3 32,492.4

37,366.4

42,971.3

45,119.9

N Direktorat Penyediaan Tanah

Transmigrasi

5509 Perencanaan Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan

Transmigrasi

01 Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

001 Jumlah Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Kawasan 23.0 40.0 49.0 43.0 43.0 22,789.5 26,207.9

30,139.1

34,659.9

36,392.9

N Direktorat Perencanaan

Pembangunan dan

Pengembangan

Kawasan 5510 Pembinaan

Potensi Kawasan

Transmigrasi

01 Tersedianya Kawasan Transmigrasi

001 Jumlah rencana kawasan transmigrasi

Kawasan 7.0 10.0 11.0 12.0 12.0 29,450.2 33,867.1

38,947.6

44,790.1

47,029.6

N Direktorat Bina

Potensi Kawasan

Transmigrasi 11 Program

Pembangunan Dan


Transmigrasi

0.0 1,026,37

0.7

1,132,

158.4

1,24

4,41

3.0

1,367,

010.7

1,435,

361.2

DIREKTORAT

JENDERAL

PENGEMBANGAN KAWASAN

TRANSMIGRASI




Transmigrasi

01 Terlaksananya Pelayanan Teknis dan Administratif Ditjen PKT

001 Jumlah Pelayanan Teknis dan Administrasi Ditjen PKT

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 94,031.8 103,941.5

114,009.0

125,346.4

131,613.7


Pengembangan

Kawasan

Transmigrasi (PKTrans)

5512 Pembangunan dan Pengembangan

Sarana dan Prasarana di Kawasan

Transmigrasi

01 Tersedianya Permukiman Transmigrasi yang Sarana Prasarananya Berkembang dan Berfungsi

001 Jumlah Satuan Permukiman

(SP)/KPB/Kawasan yang dikembangkan

sarana dan prasarananya

Sp / Kpb 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 525,633.0 580,867.5

638,273.2

700,326.6

735,342.9

N Direktorat Pembangunan dan

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana Kawasan 002 Jumlah Satuan

Permukiman

(SP)/KPB/kawasan transmigrasi yang

menerapkan rencana aksi pengelolaan

lingkungan

Sp/Kpb/K

ws

11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 8,153.9 8,969.3 9,866.2

10,852.8

11,395.4

N

003 Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang difasilitasi pengalihan pengembangannya

Sp 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

004 Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sesuai dengan tingkat perkembangannya

Kpb 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5513 Pengembangan Usaha Transmigrasi

01 Tersedianya kimtrans yang pendapatan transmigrannya sesuai dengan tahapan pengembangannya

002 Jumlah satuan permukiman (SP)/ KPB/ kawasan transmigrasi yang dikembangkan

usaha ekonominya

Sp / Kpb 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 171,275.0 188,384.1

207,258.2

227,943.6

239,340.8


Usaha Transmigrasi

001 Jumlah produksi primer yang mendukung

kemandirian pangan

Ha 9,198.0

9,198.0

9,198.0

9,198.0

9,198.0

50,919.8 56,011.9

61,613.5

67,825.2

71,216.5

N

5514 Pengembangan Sosial Budaya

Transmigrasi

01 Tersedianya kimtrans yang mencapai tingkat perkembangan sosial budaya sesuai dengan tahapan pengembangannya

001 Jumlah keluarga yang mendapat bantuan

pangan di Satuan Permukiman (SP)

Kk 11,278.0

11,278.0

11,278.0

11,278.0

11,278.0

59,286.3 65,214.3

71,735.7

78,909.3

82,854.8


Sosial Budaya Transmigrasi

002 Jumlah satuan permukiman (SP)/ KPB/ kawasan yang mendapat layanan sosial budaya

Sp/ Kpb 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 53,802.3 59,182.6

65,100.8

71,610.9

75,191.4

N

003 Jumlah SP/KPB/kawasan yang lembaga sosial budayanya terbentuk dan berfungsi

Lembaga 179.0 179.0 179.0 179.0 179.0 29,857.0 32,843.0

36,127.4

39,740.1

41,727.1

N

5515 Pelayanan Pertanahan Transmigrasi

01 Terfasilitasinya pelayanan pertanahan transmigrasi

001 Jumlah bidang tanah transmigrasi yang difasilitasi pengurusan sertifikatnya

Bidang 24,889.0

24,889.0

24,889.0

24,889.0

24,889.0

9,667.1 10,634.3

11,679.8

12,867.5

13,510.9

N Direktorat Pelayanan

Pertanahan

Transmigrasi

002 Jumlah masalah pertanahan transmigrasi yang difasilitasi penanganannya

Kasus 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 7,644.5 8,401.8 9,268.6

10,161.1

10,669.2

N

5516 Promosi Dan Kemitraan

01 Tersedianya satuan permukiman/kawasan transmigrasi yang berkembang melalui kemitraan

001 Jumlah lembaga dan kelompok masyarakat yang bersedia berpartisipasi sebagai mitra dalam pengembangan kawasan transmigrasi

Lembaga/

Kelompok

Masyarak

at

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 16,100.0 17,708.1

19,480.6

21,427.2

22,498.6

N Direktorat Promosi Dan Kemitraan

04 Program

Penelitian dan

Pengembangan

, Pendidikan

dan Pelatihan

serta

Informasi

238,030.

0

285,55

7.1

340,

543.

8

406,0

33.5

426,33

5.2

BADAN

PENELITI

AN DAN

PENGEMB

ANGAN,PE

NDIDIKAN

DAN

PELATIHA

N, DAN

INFORMA

SI 5474 Dukungan

Manajemen dan

Pelayanan Teknis Lainnya Badan

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta

Informasi (Balitlatfo)

01 Terselenggaranya manajemen dan pelayanan teknis Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kemendes, PDT, dan Transmigrasi 02 Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan aset Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kemendes, PDT dan Transmigrasi 03 Terselenggaranya ketatalaksanaan dan ketatausahaan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kemendes, PDT dan Transmigrasi

001 Jumlah Laporan pelaksanaan pengelolaan

program, evaluasi dan pelaporan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kemendes, PDT dan Transmigrasi

Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4,585.8 5,143.0 6,172.0

7,406.0

7,776.3 KL Sekretariat Badan

Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan, serta

Informasi (Balitlatfo)

002 Jumlah Laporan pelaksanaan pengelolaan

keuangan dan aset Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2,669.1 3,048.0 3,658.0

4,389.0

4,608.5 KL

003 Jumlah Laporan

pelaksanaan layanan

kepegawaian dan umum Badan

Penelitian dan


Pelatihan dan

Informasi

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 9,607.5 15,091.0

18,109.0

21,731.0

22,817.6

KL

004 Jumlah Laporan

pelaksanaan layanan perkantoran Badan

Penelitian dan


Pelatihan, dan

Informasi

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 9,919.6 11,904.0

14,284.0

17,141.0

17,998.1

KL

5475 Penyelenggaraan Pelatihan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

01 Terselenggaranya pelatihan masyarakat Desa, Daerah Teringgal, dan Transmigrasi di Jakarta

001 Jumlah dokumen perencanaan dan

pengelolaan anggaran

Satker

Dokumen 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 102.3 109.5 117.1 125.3 131.6 KL Balai Besar

Pelatihan

Masyarakat Desa, PDT, dan Transmigrasi 002 Jumlah piranti

lunak pelatihan yang

dijadikan acuan dalam

penyelenggaraan

pelatihan

Buku 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 260.6 278.8 298.3 319.2 335.2 KL

003 Jumlah Laporan kegiatan dan pembinaan

Laporan 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 351.4 376.0 402.3 430.4 451.9 KL

004 Jumlah sarana

dan prasarana

pelatihan yang ditingkatkan

kualitasnya

Unit 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 1,342.4 1,436.4 1,536.9

1,644.5

1,726.7 KL

005 Jumlah lembaga pelatihan masyarakat

yang diberdayakan

Lembaga 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 42.0 44.9 48.1 51.5 54.1 KL

006 Jumlah lembaga pelatihan yang dapat

bekerjasama di

bidang peningkatan SDM tenaga

kepelatihan

Lembaga 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 140.8 169.0 203.0 244.0 256.2 KL

007 Jumlah tenaga

kepelatihan yang mendapat sertifikasi

dan bimtek pelatihan

masyarakat berbasis kompetensi

Orang 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 205.3 219.7 235.1 251.6 264.2 KL

008 Jumlah Laporan

layanan operasional dan pemeliharaan

perkantoran

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 9,191.2 11,029.0

13,235.0

15,882.0

16,676.1

KL

046 Jumlah

masyarakat desa, daerah tertinggal dan

transmigrasi yang

mendapat pelatihan dan pendampingan

melalui sekolah

lapang

Orang 750.0 850.0 1,000.0

1,150.0

1,150.0

3,519.3 3,765.7 4,029.3

4,311.3

4,526.9

02 Terselenggaranya pelatihan masyarakat Desa, Daerah Teringgal, dan Transmigrasi di Yogyakarta

009 Jumlah dokumen

perencanaan dan

anggaran

Dokumen 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 481.1 578.0 694.0 833.0 874.7 KL

010 Jumlah laporan kegiatan dan pembinaan

Laporan 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 491.7 592.0 710.0 852.0 894.6 KL

011 Jumlah

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal,

Calon Transmigran,

dan Transmigran

yang Mendapatkan

Pelatihan

Orang 1,290.0

1,290.0

1,290.0

1,290.0

1,290.0

3,542.5 4,458.0 6,500.0

9,000.0

9,450.0 KL

012 Jumlah Perjanjian Kerjasama

di bidang Pelatihan


dan Transmigrasi

Mou 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 99.0 119.0 143.0 171.0 179.6 KL

013 Jumlah SDM

Tenaga Fungsional Penggerak Swadaya

Masyarakat dan

Tenaga Pelatihan

yang Meningkat

Kompetensinya

Orang 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 544.3 800.0 900.0 1,000.0

1,050.0 KL

014 Jumlah Layanan Perkantoran dan

Operasional

Perkantoran

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 9,284.4 9,475.0 9,664.0

9,858.0

10,350.9

KL

015 Jumlah Kendaraan

Operasional

Pendukung Pelatihan

Unit 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 659.2 775.0 930.0 1,116.0

1,171.8 KL

016 Jumlah Peralatan

dan Fasilitas Pendukung

Perkantoran dan

Pelatihan

Unit 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 495.1 575.0 690.0 828.0 869.4 KL

017 Jumlah Bangunan

Pendukung Pelatihan

M2 378.0 500.0 500.0 500.0 500.0 346.4 600.0 720.0 864.0 907.2 KL

03 Terselenggaranya pelatihan masyarakat Desa, Daerah Teringgal, dan Transmigrasi di Pekanbaru

018 Jumlah dokumen

Perencanaan dan

Pengelolaan Anggaran Pelatihan

Masyrakat Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dokumen 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 168.1 202.0 242.0 290.0 304.5 KL

019 Jumlah Laporan

Kegiatan dan

Pembinaan yang dapat Mendukung

Program Pelatihan


dan Transmigrasi

Laporan 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 226.4 271.0 325.0 391.0 410.6 KL

020 Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditingkatkan kualitasnya

Unit 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 172.5 398.0 478.0 574.0 602.7 KL

021 Jumlah Layanan

Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran yang

dapat Mendukung Kelancaran

Pelaksanaan Tugas

dan Fungsi Satker

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 5,574.4 6,689.0 8,027.0

9,632.0

10,113.6

KL

022 Jumlah

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran

Unit 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 162.1 194.0 233.0 280.0 294.0 KL

023 Jumlah

Pembangunan Sarana Pendukung Pelatihan

M2 20,000.0

20,000.0

20,000.0

20,000.0

20,000.0

10,000.0 12,000.0

14,400.0

17,280.0

18,144.0

KL

045 Jumlah

Masyarakat yang mendapat Pelatihan

Berbasis Kompetensi

dan Berbasis Masyarakat

Orang 1,230.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

2,500.0

4,484.7 7,500.0 12,000.0

20,000.0

21,000.0

KL

04 Terselenggaranya pelatihan masyarakat Desa, Daerah Teringgal, dan Transmigrasi di Makassar

024 Jumlah rumusan

kebijakan dalam

pengembangan latihan masyarakat

Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi

Dokumen 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 137.5 166.0 199.0 238.0 249.9 KL

025 Jumlah

pelaksanaan kebijakan dalam

pengembangan

latihan masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi

Orang 870.0 1,000.0

1,250.0

1,500.0

1,500.0

4,173.7 6,000.0 8,000.0

12,000.0

12,600.0

KL

026 Jumlah

pelayanan teknis

dalam pengembangan latihan masyarakat

Desa, Daerah


Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 6,065.9 7,279.0 8,735.0

10,482.0

11,006.1

KL

027 Jumlah evaluasi

dan pelaporan

pengembangan pelatihan masyarakat

Desa, Daerah


Paket 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 847.3 1,016.0 1,220.0

1,464.0

1,537.2 KL

028 Jumlah pengadaan alat Pendukung Pelatihan

Unit 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 50.0 60.0 72.0 86.0 90.3 KL

029 Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Unit 280.0 280.0 280.0 280.0 280.0 505.6 607.0 729.0 874.0 917.7 KL

030 Jumlah

peningkatan Sarana dan Prasarana

Gedung/Kantor

Unit 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 183.3 220.0 264.0 316.0 331.8 KL

05 Terselenggaranya pelatihan masyarakat Desa, Tertinggal dan Transmigrasi di Banjarmasin



Dokumen 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 123.2 148.0 177.0 213.0 223.7 KL

032 Jumlah laporan kegiatan pembinaan

Laporan 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 805.1 966.0 1,159.0

1,391.0

1,460.6 KL

033 Jumlah aparat

dan masyarakat yang

mendapat pelatihan berbasis kompetensi

dan berbasis

masyarakat

Orang 588.0 700.0 1,000.0

1,250.0

1,250.0

2,039.4 2,700.0 4,500.0

7,000.0

7,350.0 KL

034 Jumlah Peralatan pendukung kegiatan

pelatihan

Unit 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 22.0 26.0 32.0 38.0 39.9 KL

035 Jumlah peralatan

dan fasilitas

perkantoran

Unit 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 56.2 67.0 81.0 97.0 101.9 KL

036 Jumlah sarana dan prasarana

pelatihan yang

ditingkatkan kualitasnya

M2 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 261.8 314.0 377.0 453.0 475.7 KL

037 Jumlah layanan

operasional dan

pemeliharaan perkantoran

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 4,548.0 5,458.0 6,549.0

7,859.0

8,252.0 KL

06 Terselenggaranya pelatihan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Denpasar

038 Jumlah dokumen

perencanaan dan


yang digunakan

sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan

pelatihan masyarakat

Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

Dokumen 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 116.5 140.0 168.0 202.0 212.1 KL


Laporan 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 463.1 556.0 667.0 800.0 840.0 KL

040 Jumlah masyarakat yang

mendapat pelatihan

berbasis kompetensi dan berbasis

masyarakat

Orang 1,000.0

1,250.0

1,500.0

1,750.0

1,750.0

3,933.5 6,000.0 8,500.0

11,000.0

11,550.0

KL

041 Jumlah peralatan pendukung kegiatan

pelatihan

Unit 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 50.4 60.0 72.0 86.0 90.3 KL

042 Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran

Unit 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 189.5 228.0 274.0 328.0 344.4 KL

043 Jumlah sarana dan prasarana

pelatihan yang


M2 137.0 137.0 137.0 137.0 137.0 271.4 650.0 850.0 1,020.0

1,071.0 KL

044 Jumlah layanan

operasional dan

pemeliharaan

perkantoran

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 4,420.5 5,304.0 6,365.0

7,638.0

8,019.9 KL

5476 Penelitian dan Pengembangan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

01 Terselenggaranya penelitian dan pengembangan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi

001 Jumlah laporan perumusan kebijakan dalam

penelitian dan pengembangan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi

Kegiatan 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 3,164.7 3,689.0 4,427.0

5,312.0

5,577.6 KL Pusat Penelitian dan

Pengembangan

002 Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi

Kajian 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 9,787.0 12,137.0

14,564.0

17,477.0

18,350.9

KL

003 Jumlah laporan pelayanan teknis dalam penelitian dan pengembangan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1,888.8 2,172.1 2,497.9

2,872.6

3,016.2 KL

004 Jumlah laporan

layanan perkantoran Pusat Penelitian dan

Pengembangan

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1,620.2 1,863.2 2,142.7

2,464.1

2,587.3

5477 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

01 Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kemen Desa, PDT, dan Transmigrasi

001 Jumlah Laporan rumusan kebijakan dalam Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kemen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kegiatan 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 426.7 512.0 615.0 738.0 774.9 KL Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Aparatur Sipil Negara

002 Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara mengikuti pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan pegawai aparatur sipil negara Kemen Desa, PDT dan Transmigrasi

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 17,960.0 21,552.0

25,862.0

31,035.0

32,586.8

KL

003 Jumlah penyelenggaraan pelayanan teknis

dalam pendidikan dan pelatihan pegawai apartur sipil negara Kemen Desa, PDT dan

Transmigrasi

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 5,730.3 6,876.0 8,251.0

9,901.0

10,396.1

KL

004 Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kemen Desa, Pembangunan Daerah

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 643.1 772.0 926.0 1,111.0

1,166.6 KL

5478 Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

01 Terselenggaranya pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi



Dokumen 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 2,741.6 2,933.5 3,138.8

3,358.5

3,526.5 KL Pusat Pelatihan

Masyarakat Desa, PDT dan

Transmigrasi

002 Jumlah pedoman dan piranti lunak pelatihan yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan

pelatihan

Buku 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1,850.1 1,979.6 2,118.2

2,266.4

2,379.8 KL


Laporan 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 1,858.3 1,988.3 2,127.5

2,276.5

2,390.3 KL

004 Jumlah sarana dan prasarana pelatihan yang


Unit 371.0 371.0 371.0 371.0 371.0 4,253.3 4,551.0 4,869.6

5,210.5

5,471.0 KL

005 Jumlah lembaga pelatihan masyarakat yang

mendapatkan pembinaan

Lembaga 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 333.9 357.3 382.3 409.1 429.5 KL

006 Jumlah lembaga pelatihan yang dapat bekerjasama di bidang peningkatan SDM

tenaga kepelatihan

Lembaga 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 540.8 578.7 619.2 662.5 695.7 KL

007 Jumlah tenaga kepelatihan yang mendapat sertifikasi dan bimtek pelatihan masyarakat berbasis kompetensi

Orang 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 3,228.0 3,453.9 3,695.7

662.5 695.7 KL

008 Jumlah Laporan Pelaksanaan layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1,372.4 1,468.5 1,571.3

662.5 695.7 KL

009 Jumlah laporan

perumusan kebijakan dalam pelatihan

masyarakat desa,

daerah tertinggal dan transmigrasi

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 423.1 452.7 484.4 662.5 695.7

5479 Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

01 Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 02 Terselenggaranya e-government sistem informasi dan jaringan serta pengembangan kapasitas sumberdaya informatika

001 Jumlah laporan perumusan kebijakan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi

Kegiatan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 350.0 420.0 504.0 605.0 635.3 KL Pusat Data dan

Informasi Desa, PDT dan Transmigrasi

002 Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan data dan informasi bidang desa, daerah


Kegiatan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12,565.3 15,078.0

18,094.0

21,712.0

22,797.6

KL

003 Jumlah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan data dan informasi desa, pembangunan

daerah tertinggal dan transmigrasi

Kegiatan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 647.9 778.0 933.0 1,120.0

1,176.0 KL

007 Jumlah layanan

perkantoran Pusat

Data dan Informasi

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1,410.0 1,508.74

1,614.35

1,727.36

1,813.7

004 Jumlah pelaksanaan e-government sistem

informasi dan jaringan serta pengembangan

kapasitas sumberdaya informatika

Paket 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 15,000.0 18,000.0

21,600.0

26,200.0

27,510.0

KL

005 Jumlah ketersediaan layanan teknis data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 841.2 900.1 963.1 1,030.5

1,082.0 KL

006 Jumlah Ketersediaan Sistem Informasi Terpadu (Tambahan APBN-P)

Kegiatan 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 30,950.0 33,116.50

35,434.66

37,915.08

39,810.8

KL

5480 Pengkajian dan Penerapan Teknik

Produksi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

01 Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bidang Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

001 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Penerapan Teknik Produksi Bidang

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 3,343.0 4,012.0 4,814.0

5,777.0

6,065.9 KL Balai Pengkajian dan

Penerapan Teknik

Produksi Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu

002 Jumlah Pelaksaaan Kegiatan Pengkajian dan

Pengembangan Strategi Peningkatan

Produktivitas dalam Kemandirian Pangan dan Energi Bidang Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Paket 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3,698.4 4,438.0 5,325.0

6,390.0

6,709.5 KL

003 Jumlah Pelaksanaan Layanan Perkantoran Satker

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 3,469.0 4,163.0 4,995.0

5,994.0

6,293.7 KL

01 Program

Dukungan

Manajemen

dan Tugas

Teknis

Lainnya

Kementerian

Desa, PDT dan

Transmigrasi

544,092.

3

581,98

5.2

622,

931.

3

666,5

36.8

699,86

3.6

SEKRETA

RIAT

JENDERAL

5463 Penyelenggaraan Hukum dan

Organisasi Tata Laksana

01 Tersedianya peraturan perundang- undangan 02 Tersedianya layanan dan advokasi Hukum

001 Jumlah Peraturan Perundang-undangan Bidang Desa yang dihasilkan

Laporan 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 3,406.0 3,644.4 3,899.5

4,172.5

4,381.1 KL Biro Hukum dan Organisasi Tata laksana

03 Tersedianya telaahan, evaluasi produk hukum dan perjanjian 04 Tersedianya kapasitas organisasi dan layanan tata laksana

002 jumlah Peraturan Perundang-undangan Bidang Daerah Tertinggal yang dihasilkan

Laporan 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2,682.0 2,869.7 3,070.6

3,285.6

3,449.9 KL

003 jumlah Peraturan Perundang-undangan Bidang Transmigrasi yang dihasilkan

Laporan 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 2,287.0 2,447.1 2,618.4

2,801.7

2,941.8 KL

004 Jumlah layanan dan Pertimbangan Hukum

Laporan 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1,629.0 1,743.0 1,865.0

1,995.6

2,095.4 KL

005 Jumlah layanan advokasi hukum

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2,070.0 2,214.9 2,369.9

2,535.8

2,662.6 KL

006 Jumlah Dokumentasi Hukum yang dihasilkan

Laporan 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 2,089.0 2,235.2 2,391.7

2,559.1

2,687.1 KL

007 Jumlah Laporan Penelaahan Produk Hukum

Laporan 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2,210.0 2,364.7 2,530.2

2,707.3

2,842.7 KL

008 Jumlah Evaluasi Produk hukum

Laporan 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2,143.0 2,293.0 2,453.5

2,625.3

2,756.6 KL

009 Jumlah Perjanjian dan kesepakatan Bersama (MoU)

Laporan 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1,504.0 1,609.3 1,721.9

1,842.5

1,934.6 KL

010 Jumlah laporan Penataan dan Peningkatan

Kapasitas organisasi

Laporan 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1,561.6 1,670.9 1,787.8

1,913.0

2,008.7 KL

011 Jumlah Laporan Pelaksanaan Ketatalaksanaan

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1,978.0 2,116.5 2,264.6

2,423.1

2,544.3 KL

012 Jumlah pelaksanaan Layanan Tata Usaha Biro

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1,234.0 1,320.4 1,412.8

1,511.7

1,587.3 KL

5464 Penyelenggaraan Hubungan

Masyarakat dan Kerjasama

01 Terlaksananya hubungan masyarakat dan kerjasama Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

001 Jumlah laporan Pelaksanaan Kerjasama Bilateral

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2,769.5 2,769.5 3,170.8

3,392.8

3,562.4 KL Biro Hubungan

Masyarakat dan Kerjasama

002 Jumlah laporan Pelaksanaan Kerjasama

Multilateral

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2,799.4 2,995.4 3,205.0

3,429.4

3,600.9 KL

003 Pelaksanaan Kerjasama Organisasi dan

Kemasyarakatan

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2,700.0 2,889.0 3,091.2

3,307.6

3,473.0 KL

004 Jumlah laporan Pelaksanaan Hubungan Media

Massa

Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4,009.7 4,290.4 4,590.7

4,912.1

5,157.7 KL

005 Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan

Publikasi

Laporan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 60,327.9 64,550.9

69,069.4

73,904.3

77,599.5

KL

006 Jumlah laporan Pelaksanaan Analisis dan

Evaluasi Media

Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6,738.0 7,209.7 7,714.4

8,254.4

8,667.1 KL

007 Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan

informasi dan dokumentasi

Laporan 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5,484.3 5,868.2 6,279.0

6,718.5

7,054.4 KL

008 Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pengaduan Masyarakat

Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 381.1 407.8 436.3 466.9 490.2 KL

009 Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan

Perpustakaan

Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 581.4 622.1 665.7 712.3 747.9 KL

010 Jumlah laporan Pelaksanaan Hubungan Antar

Lembaga Negara dan Pemerintah

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5,286.1 5,656.1 6,052.0

6,475.7

6,799.5 KL

011 Jumlah Laporan Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 14,273.2 15,272.3

16,341.4

17,485.3

18,359.6

KL

012 Jumah laporan Pelaksanaan Pengelolaan Tata

Usaha Biro Humas dan Kerjasama

Laporan 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 649.4 694.9 743.5 795.6 835.4 KL

5465 Penyelenggaraan Perencanaan

01 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 02 Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Program Kegiatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 03 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal 04 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

001 Jumlah Dokumen Rencana Program dan

Kegiatan I

Dokumen 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6,632.0 7,096.2 7,593.0

8,124.5

8,530.7 KL Biro Perencanaan


Kegiatan II

Dokumen 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6,630.0 7,094.1 7,590.7

8,122.0

8,528.1 KL


Kegiatan III

Dokumen 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6,630.0 7,094.1 7,590.7

8,122.0

8,528.1 KL

004 Jumlah Penyusunan Evaluasi dan Laporan Program dan Kegiatan I

Laporan 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3,038.0 3,250.7 3,478.2

3,721.7

3,907.8 KL

005 Jumlah Penyusunan Evaluasi dan Laporan Program dan Kegiatan II

Laporan 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3,017.0 3,228.2 3,454.2

3,696.0

3,880.8 KL

006 Jumlah Penyusunan Evaluasi dan Laporan Program dan Kegiatan III

Laporan 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3,014.0 3,225.0 3,450.7

3,692.3

3,876.9 KL

007 Jumlah Ketersediaan Hasil Analisa Data

Perencanaan

Laporan 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 12,212.9 13,067.8

13,982.5

14,961.3

15,709.4

KL

008 Jumlah Laporan Penyusunan Program dan

Anggaran Sekretariat Jenderal

Laporan 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8,073.0 8,638.1 9,242.8

9,889.8

10,384.3

KL

009 Jumlah Layanan Operasional dan Layanan

Perkantoran

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1,081.3 1,156.9 1,237.9

1,324.6

1,390.8 KL

010 Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran I

Dokumen 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2,800.0 2,996.0 3,205.7

3,430.1

3,601.6 KL

011 Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran II

Dokumen 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3,000.0 3,210.0 3,434.7

3,675.1

3,858.9 KL

012 Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran III

Dokumen 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3,100.0 3,317.0 3,549.2

3,797.6

3,987.5 KL

5466 Penyelenggaraan Sumber Daya

Manusia dan Umum

01 Terselenggaranya Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pelayanan Umum 02 Terselenggaranya Layanan Administrasi dan Ketatausahaan 03 Terselenggaranya pengelolaan perlengkapan, pengadaan, pemeliharaan dan rumah tangga 04 Terlaksananya urusan keprotokolan

001 Jumlah Laporan Perencanaan Sumber Daya

Manusia Aparatur

Laporan 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 8,486.7 9,080.7 9,716.4

10,396.5

10,916.3

KL Biro SDM dan Umum

002 Jumlah Laporan Administrasi Sumber Daya

Manusia Aparatur

Laporan 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5,397.9 5,775.7 6,180.0

6,612.6

6,943.2 KL

003 Jumlah Laporan Peningkatan Kesejahteraan

Sumber Daya Manusia Aparatur

Laporan 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8,608.8 9,211.5 9,856.3

10,546.2

11,073.5

KL

004 Jumlah Layanan Tata Usaha Menteri

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1,128.0 1,207.0 1,291.4

1,381.8

1,450.9 KL

005 Jumlah Layanan Tata Usaha Setjen

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1,758.0 1,881.1 2,012.8

2,153.7

2,261.4 KL

006 Jumlah Layanan Tata Usaha Staf Ahli

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 4,402.0 4,710.1 5,039.8

5,392.6

5,662.2 KL

007 Jumlah Layanan Tata Usaha Biro

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 500.0 535.0 572.5 612.5 643.1 KL

008 Jumlah Layanan Persuratan dan Kearsipan

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 17,319.8 18,532.2

19,829.4

21,217.5

22,278.4

KL

009 Jumlah Dana Operasional Menteri (DOM)

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1,440.0 1,540.8 1,648.7

1,764.1

1,852.3 KL

010 Jumlah Laporan kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor

Laporan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2,710.9 2,900.7 3,103.7

3,321.0

3,487.1 KL

011 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana

Peralatan dan mesin Kantor, Obat-obatan

Klinik, Jasa Keamanan dan Kebersihan

Paket 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 39,903.9 42,697.2

45,686.0

48,884.0

51,328.2

KL

012 Jumlah Layanan Pemeliharaan dan

Penyimpanan Barang, Peralatan dan Mesin serta aset Kantor lainnya

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 20,258.0 21,676.0

23,193.4

24,816.9

26,057.7

KL

013 Jumlah Layanan Rumah Tangga dalam bentuk

langganan dan Sewa

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 21,627.0 23,140.9

24,760.8

26,494.0

27,818.7

KL

014 Jumlah peningkatan layanan ULP

Paket 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 6,685.0 7,153.0 7,653.7

8,189.4

8,598.9 KL

015 Peningkatan Layanan Gedung / Bangunan

Paket 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15,703.6 16,802.9

17,979.1

19,237.6

20,199.5

KL

016 Jumlah Pelaksanaan Layanan Perjalanan

Paket 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 27,166.0 29,067.6

31,102.4

33,279.5

34,943.5

KL

017 Jumlah Ketersediaan Layanan Acara

Laporan 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1,868.3 1,999.0 2,139.0

2,288.7

2,403.1 KL

018 Jumlah Ketersediaan Layanan Tamu

Laporan 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1,401.6 1,499.7 1,604.7

1,717.0

1,802.9 KL

5467 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

01 Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

001 Jumlah laporan pelaksanaan anggaran I

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 3,116.6 3,334.8 3,568.2

3,818.0

4,008.9 KL Biro Keuangan dan

Pengelolaan BMN 002 Jumlah laporan

pelaksanaan anggaran II

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 3,207.1 3,431.6 3,671.8

3,928.8

4,125.2 KL

003 Jumlah laporan pelaksanaan anggaran III

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 3,752.0 4,014.6 4,295.7

4,596.4

4,826.2 KL

004 Jumlah laporan penatausahaan

perbendaharaan

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1,627.1 1,741.0 1,862.9

1,993.3

2,093.0 KL

005 Jumlah laporan penatausahaan

pertanggungjawaban anggaran

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 904.6 968.0 1,035.7

1,108.2

1,163.6 KL

006 Jumlah pelaksanaan pengelolaan gaji

Pegawai 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 132,536.9 141,814.4

151,741.5

162,363.4

170,481.6

KL

007 Jumlah laporan pelaksanaan verifikasi dan

pembukuan

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1,509.6 1,615.3 1,728.3

1,849.3

1,941.8 KL

008 Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi dan

pelaporan keuangan

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 7,165.8 7,667.5 8,204.2

8,778.5

9,217.4 KL

009 Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi dan

pelaporan barang milik negara

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 6,864.6 7,345.2 7,859.3

8,409.5

8,830.0 KL

010 Jumlah laporan pelaksanaan administrasi penatausahaan barang milik negara

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 2,222.0 2,377.5 2,544.0

2,722.0

2,858.1 KL

011 Jumlah laporan pelaksanaan penghapusan

barang milik negara dan tuntutan

perbendaharaan tututan ganti rugi

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 1,675.2 1,792.5 1,917.9

2,052.2

2,154.8 KL

012 Jumlah layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Bulan 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 3,123.5 3,342.2 3,576.1

3,826.5

4,017.8 KL

Jumlah 9,027,99

5.1

13,924

,843.5

14,5

85,6

88.4

15,53

7,034.

7

16,313

,886.5

PENGKURAN KINERJA

KEGIATAN TAHUN 2015

Kementerian/ Lembaga : Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Tahun Anggaran : 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Realisasi % Program Anggaran

Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.


74.093 Desa

74.093 Desa

100%

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masarakat Desa

2.748.220.001.000

1.524.482.881.030

55,47%


5000 Desa

5.744 Desa 100%

Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembangunan

150 Desa

56 Desa

33,33%

Lampiran III

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja



(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

sarana dan prasarana desa


50 Desa

50 Desa

100%


5000 Desa 5000 Desa 100%


76 Kabupaten 76 Kabupaten

100%

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

392,275,000,000 306,574,974,326 78.15%

Terentaskannya daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten


6.96% - - Program Pembangunan Daerah Tertinggal

843,642,000,000 635,207,017,076 75,29

Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembangunan sarana dan

16.0% 19 Kab

58,2% 71 Kab

373,68%

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja



(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

prasarana dasar


68.1% - -

Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah tertentu


100% 74 Kab

87 Kab

120%

Program Pengembangan Daerah Tertentu

1,306,305,000,000 565,605,369,774


Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja



(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar

Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak



50 SP 102% Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

15.352.271.000 12.725.214.400 82,89%

Jumlah kawasan

yang ditetapkan

Menteri


Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio Kota Kecil/Kota Kecamatan


19 SP

50 Kawasan 104% Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

552.505.203.000 523.607.968.870 94.77


6

KPB

6 KPB 100%

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja



(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

B

- - 9,059,500,000 6,548,797,650 72,29%

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara


Opini WDP


- - Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

24.942.432.000 14.206.873.050 56,96%

Terselenggaranya penelitian dan pengembangan pada desa, daerah tertinggal dan transmigrasi



12 Kajian 100% Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi

9.164.837.000

8.816.641.299

96,20%

Lokasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

Tahun 2015

Lampiran IV

KEMENTERIAN DESA,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

laporan kinerja kementerian desa pdtt tahun 2015

Documents