laporan kinerja - balitbangdiklat.kemenag.go.id · kata pengantar puji syukur kami ... dalam...

LKj Badan litbang dan Diklat 2017 1

LAPORAN KINERJA

BADAN LITBANG DAN DIKLAT

TAHUN 2017


Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya

kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun

2017.

Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat ini merupakan bentuk pencapaian kinerja

Badan Litbang dan Diklat sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat. Format Pelaporan ini mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 dan

Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016. Jumlah sasaran strategis

Perjanjian Kinerja tahun 2017 ini ada 4 (empat) yang teruraikan dalam 7 (tujuh) buah

Indikator Kinerja Utama sesuai dengan arah dan kebijakan Renstra dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT) yang telah ditentukan.

Ada beberapa indikator yang ditambahkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017

dibandingkan tahun 2016 yaitu bidang kelajnahan dan bidang dukungan manajemen

dalam rangka komitmen dan dukungan Badan Litbang dan Diklat dalam pencapaian

Reformasi Birokrasi Kementerian Agama. Indikator Kinerja Utama lainnya sama

seperti tahun sebelumnya adalah terkait persentase hasil penelitian dan

pengembangan yang digunakan oleh pimpinan dan unit-unit teknis Kementerian

Agama serta masyarakat meliputi Penelitian entang Kehidupan Keagamaan,

Pendidikan Agama Dan Keagamaan, serta Lektur dan Khasanah Keagamaan.

Sementara untuk indikator kinerja kediklatan meliputi Diklat Teknis Pendidikan dan

Keagamaan serta Diklat Teknis Administrasi.

Hasil pencapaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2017 ini adalah 107.8%

dalam predikat “memuaskan” sedangkan serapan anggaran tahun 2017 adalah

88.86% juga lebih baik dari tahun sebelumnya.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Februari 2018


Daftar Isi Kata Pengantar …... 2 Daftar isi …... 3 Iktisar Ekskutif …... 4

Bab 1. Pendahuluan

Latar belakang …...5 Tugas dan Fungsi …...6 Struktur organisasi …...7 Isu Utama …...8

Sumber daya manusia …12

Sistematika Laporan …12

Bab 2. Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis …14

Perencanaan Anggaran …20

Bab 3. Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja tahun 2017 …21

Akuntabilitas Keuangan …54

Bab 4. Penutup

Capaian Kinerja tahun 2017 …60

Akuntabilitas Keuangan …61


Ikhtisar Eksekutif

Besaran anggaran yang diamanahkan pada Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama tahun 2017 adalah sebesar Rp 583.079.981.000 (lima ratus

delapan puluh tiga milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh

satu ribu rupiah). Anggaran sebesar itu didistribusikan ke 6 satker Pusat (3 Pusat

Penelitian dan Pengembangan, 2 Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Sekretariat

Badan) dan 17 satker daerah (14 Balai Diklat Keagamaan, 3 Balai Litbang Agama,

dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an).

Sampai tahun anggaran 2017, Badan Litbang dan Diklat dapat merealisasikan

anggaran sebesar Rp 518.113.331.049 atau sudah terserap sebesar 88.86%.

Dibandingkan tahun 2016, persentase capaian serapan anggaran Badan Litbang

dan Diklat pada tahun 2017 lebih baik dimana pada tahun 2016 serapan

anggaran adalah 85.77% dan serapan anggaran tahun 2015 adalah 79.29%.

Artinya kinerja serapan anggaran Badan Litbang dan Diklat tahun 2017 lebih

baik dari tahun 2016 dan tahun 2015.

Sementara itu, dilihat dari capaian kinerja organisasi yang tercantum dalam

Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat sampai akhir tahun 2017 sudah

mencapai rerata realisasi kinerja oraganisasi sebesar 107.8% berada dalam

predikat memuaskan. Angka ini diperoleh dari rerata capaian kinerja kelitbangan

sebesar 100%, Kediklatan 120%, Kelajnahan 120% dan dukungan manajemen

sebesar 103.7%.

Beberapa kontribusi Badan Litbang dan Diklat tahun 2017 adalah

menyelenggarakan Penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), Indeks

Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri, Indeks Integritas Siswa, Peluncuran

Terjemah Al-Qur’an Bahasa Daerah serta pengembangan modul desa kerukunan

dan pengembangan lainnya yang menjadi rumusan kebijakan Kementerian

Agama atau konsumsi masyarakat.

Tahun 2018 adalah tantangan baru bagi Badan Litbang dan Diklat untuk

mentransformasi rumusan kebijakan menjadi kebijakan teknis Kementerian

Agama guna mendukung pembangunan nasional. Hal lainnya adalah perbaikan

tata kelola kelembagaan dengan mendukung penuh implementasi Reformasi

Birokrasi dalam bentuk perwujudan Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas Korupsi. Tantangan lainnya adalah perbaikan serapan anggaran

se-Badan Litbang dan Diklat agar mampu melebihi target 95%, optimalisasi

proses digitalisasi hasil penelitian dan pengembangan, dan pemanfaatan aplikasi

atau teknologi informasi dalam membantu mempermudah proses pekerjaan.


BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Undang undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional

adalah:

“untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”

Visi tersebut terimplementasikan dalam salah satu misinya yaitu terwujudnya

masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan

beradab, serta bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya

manusia berkualitas dengan pemanfaatan informasi dan teknologi, penelitian dan

pengembangan.

Sedangkan Visi Kementerian Agama dalam rencana strategis 2015 – 2019

adalah:

“terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan

sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat,

mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada tujuh misi yang diemban diantaranya:

“meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; memantapkan

kerukunan intra dan antar umat beragama; serta mewujudkan tatakelola

pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya”.

Badan Litbang dan Diklat (Balitbang Diklat) Kementerian Agama mempunyai

fungsi strategis sebagai supporting agency dalam upaya mendukung kinerja

pembangunan nasional melalui dukungan kinerja Kementerian Agama yaitu

penyediaan layanan penelitian dan pengembangan serta pemenuhan sumber daya

manusia (SDM) keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan.

Posisi ini sangat strategis mengingat visi pembangunan nasional menempatkan

penelitian dan pengembangan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia

sebagai landasan kesuksesan terwujudnya visi pembangunan.

Atas dasar peran tersebut, maka peran Badan Litbang dan Diklat Kementerian

Agama menjadi semakin penting dan jelas, yaitu sebagai bagian dari sub sistem

Kementerian Agama dalam tersedianya data dan informasi keagamaan yang

memadai dalam rangka terwujudnya kebijakan pembangunan agama berbasis hasil

riset dan tersedianya sumberdaya Kementerian Agama yang berkualitas melalui

kediklatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis

yang ditetapkan.

Di tingkat Kementerian telah lahir Keputusan Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian

Agama yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 53 Tahun 2014. Dengan demikian, Badan Litbang dan Diklat Kementerian

Agama sebagai instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang

memuat perencanaan strategis dan akuntabilitas kinerja yang

dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran 2017.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas

hasil (Outcome) terhadap kinerja anggaran dan kinerja organisasi yang tertuang

dalam perjanjian kinerja (Perkin) Kepala Badan litbang dan Diklat tahun 2017.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat adalah sebagai

berikut:

1. Tugas

Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan

mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penelitian dan

Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian,

pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan

keagamaan;

b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di

bidang agama dan keagamaan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian,


keagamaan;

d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan

Pendidikan dan Pelatihan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


C. Struktur Organisasi

Didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 menjelaskan

bahwa struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan

dan Pelatihan terdiri atas:

1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan

Pelatihan;

2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan

Layanan Keagamaan;

3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan;

4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan

Manajemen Organisasi;

5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi; dan

6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan

Keagamaan.

Susunan organisasi tersebut tergambarkan pada diagram 1:

Diagram 1: Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas penelitian dan pengembangan Badan Litbang dan

Diklat didukung oleh 17 (tujuh belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari 1

(satu) UPT Eselon II B yaitu Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an sesuai PMA

No. 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf

Al-Qur’an, dan 3 (tiga) UPT Balai Litbang Agama berdasarkan Keputusan Menteri

Agama (KMA) No.346 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Penelitian dan Pengembangan Agama serta 13 (tiga belas) UPT Balai Diklat

Keagamaan sesuai KMA No. 345 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Diklat Keagamaan serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 38 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan

Keagamaan Provinsi Aceh dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan

Provinsi Papua.


D. Isu Utama (Strategic Issued)

Isu utama yang menjadi permasalahan internal dan eksternal yang dapat

menghambat kinerja organisasi dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Hasil Riset Belum optimal

Salah satu indikator outcome yang akan dicapai melalui program litbang

adalah meningkatnya pemanfaatan produk oleh para pimpinan dan unit-unit

teknis di lingkungan Kementerian Agama. Litbang telah menghasilkan berbagai

rumusan kebijakan berbasis penelitian atau riset akan tetapi masih belum

optimal unit teknis atau stakeholders untuk membuat kebijakan berdasarkan

hasil riset tersebut.

Kehadiran pentingnya penelitian terumuskan dalam KMA 565 Tahun 2017

terkait Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama yang menempatkan posisi

strategis litbang untuk menghasilkan penelitian indeks yang menunjang kinerja

Kementerian seperti Indeks Kerukunan, Indeks Kesalihan Sosial, Indeks

Kepuasan Haji Dalam Negeri, Indeks Integritas Siswa.

2. Dukungan Kebijakan Belum Optimal

Pemanfaatan suatu produk litbang tidak hanya berhubungan dengan variabel

kualitas, relevansi, dan ketepatan waktu, melainkan ditentukan pula oleh

sejumlah variabel lain seperti dukungan kebijakan para pimpinan. Masalahnya,

budaya yang menempatkan litbang sebagai daya dukung dalam proses rancang

bangun kebijakan relatif belum optimal.

Dukungan kebijakan oleh para pimpinan terus dikondisikan di tengah belum

kuatnya budaya akademik dan tuntutan layanan yang semakin kompleks.

Langkah tersebut perlu didorong melalui penerbitan kebijakan yang dapat

memberikan informasi kepada para pimpinan dan unit-unit teknis agar

memperhatikan hasil riset dalam penyusunan regulasinya, terutama yang

menyangkut masalah-masalah layanan publik, atau yang mengandung resistensi

sosial tinggi. Dengan demikian, secara prosedural setiap pimpinan dan unit-unit

teknis dapat menetapkan kebijakannya berdasarkan hasil riset.


Bentuk lain upaya dari dukungan kebijakan oleh para pimpinan adalah perlu

kebijakan tertulis yang mendorong pimpinan dan unit-unit teknis menempatkan

elemen litbang sebagai salah satu masukan dalam proses perumusan kebijakan.

Ini diperkuat dalam pernyataan Menteri Agama yang mendorong dan

mengarahkan perlunya para pimpinan dan unit-unit teknis memperhatikan

hasil-hasil litbang dalam setiap proses kebijakan, tetapi faktanya belum

sepenuhnya dapat diindahkan.

3. Terbatasnya Anggaran Kegiatan

Secara nasional anggaran litbang di Indonesia relatif masih sangat terbatas

jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Belanja litbang per PDB Indonesia

di bawah 0.1%, atau masih jauh dari rata-rata negara OECD (Organisation for

Economic Co-operation and Development) yang sudah di atas 2%. Negara Asia

seperti Jepang dan Korea mengalokasikan anggaran di atas 3%, sementara China

sekitar 1.5%.

Bahkan jika dibanding dengan negara ASEAN pun, belanja litbang Indonesia

masih jauh lebih rendah, dimana Singapura sudah mencapai di atas 2% dan

Malaysia sekitar 0.5%. Minimnya anggaran Litbang secara nasional juga

berpengaruh terhadap terbatasnya anggaran litbang di Kementerian Agama. Jika

ditilik dari total rata-rata anggaran Kementerian Agama dalam lima tahun

terakhir, anggaran litbang baru mencapai di kisaran 0.2 %.

4. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) di berbagai sektor tidak dapat

dielakkan lagi, termasuk di lembaga birokrasi dalam mendukung agenda penting

Reformasi Birokrasi yaitu e-government.

Saat ini pengembangan e-government sangat pesat dengan lahirnya

beberapa aplikasi yang membantu kemudahan tata kelola kelembangaan.

Meskipun demikian optimalisasi e-government ini masih perlu dikembangkan

lagi. Proyeksi penggunaan TI bukan sebatas untuk menunjang layanan teknis

administrasi, melainkan lebih jauh dari itu memasuki ranah subtantif kegiatan

litbang dan diklat.

Di bidang litbang, pemanfaatan TI sangat penting seperti digitalisasi hasil

penelitian dan pengembangan sehingga hasil tersebut dapat dikonsumsi oleh

masyarakat internal dan eksternal Kementerian Agama secara terbuka.

Sementara itu, di bidang diklat, pemanfaatan TI diarahkan pada penguatan

sistem diklat, penyiapan dan penyempurnaan instrumen kediklatan, sharing

dengan para pengguna dan masyarakat, dan pengembangan jaringan kediklatan

serta penggunaan diklat jarak jauh (e-DJJ).

5. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi

Koordinasi dan sinkronisasi di tingkat internal Badan Litbang dan Diklat

masih perlu ditingkatkan. Langkah ini dimaksudkan agar masing-masing unit

dapat bersinergi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program

yang telah ditetapkan dalam renstra. Disamping tingkat internal, koordinasi dan

sinkronisasi juga perlu makin diperkuat dengan para pengguna, yaitu para


pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama. Meningkatnya

koordinasi dan sinkronisasi diharapkan akan terbangun kesepahaman internal

lembaga litbang dan diklat dengan pengguna jasa layanan kelitbangan dan

kediklatan.

Terbangunnya kesepahaman merupakan langkah penting untuk

menghasilkan suatu perencanaan kegiatan yang sinkron atau match dengan

kebutuhan pengguna. Langkah sinkronisasi ini menjadi penting karena sebuah

jasa layanan hanya akan bernilai guna tinggi jika sesuai dengan kebutuhan

pemesannya. Sejauh ini, meski dalam setiap tahun anggaran selalu dilakukan

kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pimpinan dan unit-unit teknis,

tetapi masih perlu ditingkatkan agar hasilnya dirasakan lebih nyata.

Badan Litbang dan Diklat perlu mengutamakan berbagai kegiatan riset

pesanan (research by demand) dan diklat pesanan (training by demand) dari

pimpinan dan unit-unit pengguna. Litbang dan diklat pesanan dapat

dikategorikan sebagai prioritas, karena sudah sesuai dengan kebutuhan

pengguna sehingga berpeluang lebih besar untuk langsung dimanfaatkan

dibanding lainnya. Litbang dan diklat pesanan dapat dikatakan pula sebagai

kegiatan yang paling kontributif untuk mencapai sasaran program.

6. Masih Terbatasnya Akses Pengguna

Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi serta rancangan

kebijakan hasil litbang ditengarai karena masih terbatasnya akses pengguna.

Suatu produk litbang yang akan dimanfaatkan oleh pengguna terlebih dahulu

harus melampaui sejumlah tahapan. Tahap pertama tentu saja adalah akses

pengguna terhadap produk litbang itu sendiri. Jika tingkat akses terhadap

produk litbang masih rendah dapat dipastikan penggunaannya pun akan rendah.

Walaupun tingginya akses pengguna terhadap produk litbang sudah tinggi

namun belum tentu berkorelasi langsung dengan tingkat penggunaannya.

Terdapat kecenderungan semakin banyak akses pengguna akan memperbesar

kemungkinan pemanfaatannya. Peningkatan akses pengguna litbang masih perlu

ditingkatkan. Pengiriman excecutive summary, laporan penelitian, jurnal-jurnal,

dan buku-buku terbitan hasil litbang perlu makin diintensifkan. Demikian

halnya dengan penggunaan layanan informasi dan data berbasis online, seperti

website dan sejenisnya harus dioptimalkan.

7. Masih Rendahnya Kepercayaan Pengguna

Sejauh ini tingkat kepercayaan (trust) pengguna terhadap produk litbang

dan diklat belum seperti yang diharapkan. Padahal, kepercayaan terhadap

kualitas litbang dan diklat sangat penting untuk mempengaruhi perilaku para

penggunanya. Kepercayaan para pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan

Kementerian Agama perlu terus ditumbuh-kembangkan. Upaya tersebut akan

berhasil jika didukung oleh berbagai produk litbang dan diklat yang berkualitas.

Kualitas suatu produk litbang kebijakan, setidaknya dipengaruhi tiga hal, yaitu

memenuhi syarat ilmiah, relevan dengan kebutuhan, dan ketepatan waktu.

Sedangkan kualitas produk diklat dapat ditentukan dari pencapaian standar

diklat, tingkat relevansi diklat dengan kebutuhan pengguna, dan ketepatan

momentum penyelenggaraan diklat itu sendiri.


Selain itu, untuk membangun kepercayaan pengguna pada level tertentu,

Badan Litbang dan Diklat perlu memperkuat citra dirinya sebagai lembaga

birokrasi dengan budaya akademik tinggi. Penguatan citra dapat dibangun

melalui pembinaan kepakaran di kalangan peneliti dan spesialisasi di kalangan

widyaiswara.

8. Masih Terbatasnya Jaringan Kelembagaan

Pengembangan jaringan litbang dan diklat secara berkesinambungan perlu

terus diupayakan. Keterbatasan sumberdaya lembaga dan berbagai masalah yang

dihadapi tidak memungkinkan suatu lembaga bekerja sendiri tanpa melibatkan

pihak lain. Kondisi ini juga dialami Badan Litbang dan Diklat yang menjalankan

fungsi penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan ini

dipastikan akan gagap merespon perubahan jika tidak memanfaatkan berbagai

potensi jaringan yang ada.

Di bidang kelitbangan, pembangunan jaringan dirasakan masih lemah. Hal

tersebut diindikasikan dengan belum adanya kerjasama yang relatif kuat dan

rutin dengan LIPI, lembaga-lembaga riset perguruan tinggi, atau lembaga-

lembaga penelitian lainnya. Jika menilik jauh ke belakang, di awal-awal

berdirinya Badan Litbang Agama pengembangan jaringan riset menjadi salah

satu langkah prioritas. Tercatat lembaga ini pernah berhasil membangun

kerjasama dengan sejumlah lembaga dunia yang concern terhadap litbang, seperti

UNICEF, Ford Foundation, Toyota Foundation, dan beberapa lagi.

Ditilik kondisi saat ini, pembangunan jaringan litbang dapat dikatakan

belum mengalami kemajuan berarti. Jaringan litbang yang selama ini

dikembangkan lebih diarahkan untuk menyelesaikan kegiatan tertentu, atau

bersifat insidensial, belum didorong untuk penguatan kapasitas organisasi dalam

jangka panjang. Kondisi yang sama juga dialami diklat. Pengembangan jaringan

diklat seperti dengan LAN, ANRI, Bappenas, Perpustakaan Nasional, BKN, BPKP,

P4TK Kemendikbud, Pusat Kurikulum dan Pustekkom masih perlu lebih

diperluas dan diarahkan pada area yang lebih substantif dan untuk kepentingan

jangka panjang, seperti peningkatan kompetensi widyaiswara, standardisasi

kualitas diklat, penyempurnaan sistem dan instrumen diklat, dan sejenisnya.

9. Masih Kurangnya SDM Litbang dan Diklat

SDM sebagai salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan target-target

dan rencana besar kelitbangan dan kediklatan terutama dari sisi kualitas dan

kuantitasnya. Jumlah SDMpeneliti dan widyaiswara masih terbatas jika

dibandingkan dengan jumlah pegawai jabatan pelaksana. Perlu adanya upaya

yang sistematis untuk menambah jumlah tenaga fungsional peneliti dan

widyaiswara.dari sisi kualitas perlu dilakukan langkah peningkatan kualitas SDM

melalui program seperti beasiswa, short course, diklat dan sebagainya.


E. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Litbang dan Diklat

didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah pegawai

sebanyak 1.279 orang, yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional tertentu,

fungsional umum (JFU), sesuai dengan data pegawai per 31 Desember 2017

sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 1.

Data Pegawai Badan Litbang dan Diklat Per 31 Desember 2017

No Jabatan/Status Per 31-12-2017

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

1 Pejabat Struktural 134 orang 119 orang 129 orang

2 Pejabat Fungsional Peneliti 156 orang 151 orang 160 orang

3 Pejabat Fungsional Widyaiswara

355 orang 336 orang 350 orang

4 Litkayasa 23 orang 26 orang 40 orang

5 Pustakawan 6 orang 4 orang 9 orang

6 Arsiparis 7 orang 8 orang 17 orang

7 Analis Kepegawaian 0 orang 0 orang 1 orang

8 Perencana 7 orang 1 orang 0 orang

9 Pranata Humas 2 orang 3 orang 0 orang

10 Pranata Komputer 1 orang 0 orang 0 orang

11 Pengelola Pengadaan Barang

Dan Jasa

3 orang 0 orang 0 orang

12 JFU 585 orang 601 orang 612 orang

13 Total Pegawai 1.279 orang 1.254 orang 1.319 orang

F. Sistematika Laporan

Secara garis besar, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Litbang dan

Diklat Kementerian Agama terdiri dari 4 Bab. Bagian awal memuat kata

pengantar dan Ikhtisar Eksekutif yang merupakan gambaran sekilas tentang

capaian program dalam kaitannya dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran

program kelitbangan maupun kediklatan. Dikemukakan pula secara umum

perencanaan strategis serta pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2016.

Sedangkan paparan berikutnya dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur

organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta permasalahan utama (strategic

issued) yang dihadapi organisasi, juga sistematika laporan.

Bab II: Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan gambaran

singkat tentang visi dan misi, kebijakan strategis, rencana strategik, indikator

kinerja utama (IKU), rencana kinerja, dan penetapan/perjanjian kinerja Badan

Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2016.


Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Litbang dan Diklat tahun 2017

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Litbang. Bab ini juga menyinggung

secara sekilas tentang aspek keuangan Badan Litbang dan Diklat Kementerian

Agama.

Bab IV: Penutup, memuat simpulan serta saran dan solusi yang ditetapkan

organisasi dalam rangka perbaikan kinerja Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama dimasa yang akan datang.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016, Badan

Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan diberikan tugas

melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di

bidang agama dan keagamaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penelitian dan

Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian,

pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;

2. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang

agama dan keagamaan;

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan,

pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;

4. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan

Pendidikan dan Pelatihan; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif,

efisien dan akuntabel, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan

Pelatihan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2015 – 2019;

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2015 – 2019

merupakan perencanaan jangka menengah Badan Litbang dan Diklat yang berisi

tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun

waktu lima tahun oleh Badan Litbang dan Diklat beserta strategi yang akan

dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang

diamanahkan. Renstra tahun 2017 menggunakan Renstra 2015-2019 revisi.

Penyusunan Renstra Badan Litbang dan Diklat telah mengacu pada

Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019. Proses penyusunan juga telah

dilakukan secara partisipatif antara unit-unit di bawah Badan Litbang dan Diklat

maupun stakeholder eksternal. Secara ringkas subtansi Renstra Badan Litbang

dan Diklat sebagai berikut:


1. Visi

Visi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama adalah:

”Terwujudnya bahan penyusunan kebijakan berbasis penelitian dan

pengembangan, dan tersedianya sumber daya manusia profesional di

lingkungan Kementerian Agama”.

2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, Badan Litbang dan Diklat menetapkan

misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.

b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan

pelatihan.

c. Meningkatkan kualitas pentashihan mushaf Al- Qur’an, pengkajian, dan

sosialisasi Mushaf Al-Qur’an serta optimalisasi Museum Bayt Al-Qur’an dan

Museum Istiqlal.

d. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan

Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Litbang dan

Diklat menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka

waktu sampai tahun 2019, yaitu:

a. Peningkatan kualitas data dan informasi serta bahan rumusan kebijakan

Kementerian Agama.

b. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Kementerian Agama yang

berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladanan

melalui penyelenggaraan diklat.

c. Peningkatan kualitas layanan pentashihan mushaf Al- Qur’an, pengkajian,

dan pengelolaan Museum Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal.

d. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan

Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4. Sasaran

Badan Litbang dan Diklat menjabarkan sasaran-sasaran strategis yang

akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan

indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun

2015 – 2019 adalah sebagai berikut:


Tabel 2.1

Rencana Strategis Balitbang dan Diklat 2015 – 2019 Revisi

NO. Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Utama Target

2015 2016 2017 2018 2019

1

Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan

Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama

63% 67% 70% 73% 75%

2

Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertangggung jawab, inovatif, dan berketeladahan

Persentasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan

11% 22.% 42% 71% 99%

3

Meningkatnya kualitas layanan pentashihan mushaf Al – Qur’an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al – Qur’an dan Museum Istiqlal

Persentasi temuan kesalahan cetak Al – Quran yang beredar di masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Pencetakan Al – Qur’an yang sudah mendapatkan tanda tashih

5% 3% 2% 2% 1%

4

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel

1. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)

72 73 74 75 76

2. Nilai Rerata Kinerja Pegawai

80 80 80 87 88

3. Nilai SAKIP CC BB BB A A

4. Persentase Capaian Kinerja Anggaran dan Fisik

90% 95% 95% 96% 96%

5. Rencana Kinerja

Berdasarkan besaran target pada Rencana Strategis Badan Litbang dan

Diklat Kementerian Agama 2015 – 2019 revisi, maka Rencana Kinerja Badan

Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2017, adalah sebagai berikut:


Tabel 2.2 Rencana Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2017

NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan


70%

2.

Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertangggung jawab, inovatif, dan berketeladahan

Persentasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan

42%

3.

Meningkatnya kualitas layanan pentashihan mushaf Al – Qur’an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al – Qur’an dan Museum Istiqlal

Persentasi temuan kesalahan cetak Al – Quran yang beredar di masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Pencetakan Al – Qur’an yang sudah mendapatkan tanda tashih

2%

4. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel

1. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)

761

2. Nilai Rerata Kinerja Pegawai 80 3. Nilai SAKIP BB 4. Persentase Capaian Kinerja Anggaran

dan Fisik 90%

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbang dan Diklat tahun 2016

sebagai berikut:

a. Nama Unit Organisasi : Badan Litbang dan Diklat Kementerian

Agama

b. Tugas : Melaksakan penelitian, pengembangan,

pendidikan, dan pelatihan di bidang agama

dan keagamaan

c. Fungsi :

1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian,


keagamaan;

2) Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan

di bidang agama dan keagamaan;

3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian,


keagamaan;

4) Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan,

dan Pendidikan dan Pelatihan; dan

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1 Dalam Renstra Badan Litbang dan Diklat 2015-2019 Revisi, Target Pembangunan Zona Integritas adalah 74 akan tetapi dalam target Perjanjian Kinerja dinaikan menjadi 76 agar supaya memacu mitovasi Zona Integritas Badan Litbang dan Diklat sesuai Permenpan 52 tahun 2014 terkait syarat minimal satuan kerja diajukan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah 76.


d. Indikator Kinerja Utama:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

7. Perjanjian Kinerja

Penjanjian Kinerja Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama

Tahun Anggaran 2017 mengalami perubahan dengan adanya dua sasaran

strategis bidang Al-Qur’an dan dukungan manajemen. Berikut adalah

perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang dan

Diklat bersama Menteri Agama adalah sebagai berikut:

No Uraian Alasan Sumber Data

1 Persentasi bahan rumusan kebijakan

Kementerian Agama

berbasis kebutuhan Unit

Teknis di lingkungan Kementerian Agama

Perlu hasil penelitian dan pengembangan sebagai

rumusan bahan

pengambilan kebijakan bagi

Kementerian Agama dan perkembangan masyarakat

Data dan laporan hasil penelitian dan

pengembangan

2 Persentasi Alumni

Pendidikan dan Pelatihan

(Diklat) yang memenuhi standar kompetensi

jabatan

Perlu meningkatkan sumber

daya manusia pejabat

Struktural, Fungsional tertentu dan fungsional

umum dalam menjalankan

tugas

Data dan laporan

hasil penelitian dan

pengembangan


Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2017


B. Perencanaan Anggaran

Tahun 2017 total perencanaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan

visi dan misi organisasi dalam dokumen RKAKL 2017 adalah

Rp. 517,935,613,449,- yang terdistribusi dalam kegiatan Penelitian dan

Pengembangan, Kediklatan, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an dan

Dukungan Manajemen.

2%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun

2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan

Litbang dan Diklat tahun 2017 dengan realisasinya. Secara keseluruhan

rerata capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2017 adalah 107.8%

berada dalam predikat memuaskan yang merupakan rerata dari 4 (empat)

sasaran strategis atau rerata dari 7 (tujuh) indikator kinerja.

Tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2017

sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017

60.9%


Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah:

“Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama

berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian

Agama”

Target tahun 2017 sesuai dengan revisi Renstra Badan Litbang dan

Diklat tahun 2015-2019 adalah 70%. Pengukuran dari indikator kinerja ini

adalah ada 70% hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada tahun

2017 yang menjadi rumusan kebijakan Kementerian2. Pada tahun 2017 tercatat

ada 148 laporan penelitian dan pengembangan yaitu terdiri dari 87 laporan

penelitian dan 61 laporan pengembangan. Jumlah laporan yang ditargetkan

menjadi rumusan kebijakan ada 70% atau ada 104 laporan penelitian dan

pengembangan dan telah tercapai seluruhnya3.

Gambar 3.1. Policy Brief

“Persentasi bahan rumusan

kebijakan Kementerian Agama

berbasis kebutuhan Unit

Teknis di lingkungan

Kementerian Agama” diukur

oleh policy brief atau executive

summary hasil penelitian dan

pengembangan”

2 Rumusan bahan kebijakan dilihat dari Policy Brief yang dihasilkan. 3 Judul Penelitian dan Pengembangan yang menjadi rumusan kebijakan Kementerian Agama terlampir.

A.1. Deskripsi Capaian Kinerja Sasaran Strategis I. Meningkatnya

Pemanfaatan Data Dan Informasi Serta Bahan Kebijakan Berbasis Penelitian Dan Pengembangan

Komparasi Realisasi Tahun Berjalan Dibandingkan Realisasi Tahun Sebelumnya Penelitian Dan Pengembangan


Terjadi perubahan renstra Balitbang Diklat Tahun 2015 – 2019 pada

sasaran program yang mengakibatkan perubahan pada indikator kinerja

utama dengan tahun sebelumnya. Dampak dari perubahan tersebut terbagi

menjadi 2 yaitu IKU yang mengalami perubahan redaksionalnya dan IKU yang

baru ditetapkan di tahun 2017. Perubahan tersebut berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor 63 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan

Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Agama Nomor 67 Tahun 2015

Tentang Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan

Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019.

Komparasi Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2016 dan tahun

2017 setelah perubahan Renstra adalah tersaji sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel. 3.1 Komparasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Kelitbangan dan Kediklatan

Tahun 2017 - 2016

Sasaran Program

Indikator Kinerja

Utama

Tahun 2016

Indikator Kinerja

Utama

Tahun 2017

2017 (dlm %)

2016 (dlm %)

Meningkatnya

pemanfaatan data dan

informasi serta bahan

kebijakan berbasis

penelitian dan

pengembangan

Persentase hasil

penelitian dan

pengembangan yang

digunakan oleh

pimpinan unit-unit

teknis Kementerian

Agama serta masyarakat *(Kelitbangan)

Persentasi bahan

rumusan kebijakan

Kementerian Agama

berbasis kebutuhan

Unit Teknis di

lingkungan

Kementerian Agama *(Kelitbangan)

70 67,8

Meningkatnya kualitas

aparatur Kementerian

Agama yang

berintegritas,

profesional,

bertanggung jawab,

inovatif, dan

berketeladanan

Persentase sumber daya

manusia Pejabat

struktural, Fungsional

tertentu, dan Fungsional

umum yang mengikuti

Diklat

*(Kediklatan)

Persentasi Alumni

Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat) yang

memenuhi standar

kompetensi jabatan

*(Kediklatan)

60,9 22


layanan pentashihan

mushaf Al – Qur’an,

pengkajian, dan

pengelolaan Museum

Bayt Al – Qur’an dan

Museum Istiqlal

Belum ada Persentasi temuan

kesalahan cetak Al –

Qur’an yang beredar di

masyarakat

100 101


Sasaran Program

Indikator Kinerja

Utama

Tahun 2016

Indikator Kinerja

Utama

Tahun 2017

2017 (dlm %)

2016 (dlm %)

Meningkatnya

dukungan Manajemen

dan dan Tugas Teknis

Lainnya Badan Litbang

dan Diklat yang efektif,

efisien, dan akuntabel

Belum ada Persentasi Alumni

Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat) yang

memenuhi standar

kompetensi jabatan

120 100

Belum ada Penilaian Mandiri

Pembangunan Zona

Integritas (PMPZI)

98 -

Belum ada Nilai Rerata Kinerja

Pegawai

109,4 -

Belum ada Nilai SAKIP 102,7 -

Belum ada Persentase Capaian

Kinerja Anggaran dan

Fisik

104,9 -

Pada tahun 2017 tercatat ada 148 laporan penelitian dan

pengembangan yaitu terdiri dari 87 laporan penelitian dan 61 laporan

pengembangan. Jumlah laporan yang ditargetkan menjadi rumusan

kebijakan ada 70% atau ada 104 laporan penelitian dan pengembangan dan

telah tercapai seluruhnya. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 kegiatan

Badan Litbang dan Diklat melaksanakan penelitian dan pengembangan

sebanyak 90 kegiatan. Dari 90 laporan tersebut 61 hasil laporan penelitian

dan pengembangan digunakan oleh pimpinan unit-unit teknis Kementerian

Agama serta masyarakat. Artinya realisasi capaian indikator kinerja utama

pertama sebanyak 67,8% dari seluruh jumlah penelitian di tahun tersebut

sedangkan targetnya adalah 67%.

Grafik 3.1 Komparasi IKU Kelitbangan dan Kediklatan Tahun 2016 -

2017

Dengan memperbandingkan secara persentasi, realisasi capaian tahun

2017 meningkat sebesar 2,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan

67.8 70

22

60.9

2016 2017

Komparasi IKU Kelitbangan dan Kediklatan Tahun 2016 - 2017 (dlm %)

Kelitbangan Kediklatan


angka absolut realisasi capaian IKU pertama di tahun 2017 mengalami

kenaikan dari 61 menjadi 104 laporan penelitian dan pengembangan yang

menjadi bahan kebijakan.

Pada Rencana Strategis Badan Litbang dan Diklat 2015 – 2019 dan

perubahannya tidak definisikan angka absolut penelitian dan pengembangan

yang dijadikan sebagai patokan tahunannya sehingga tidak bisa dianalisis

kekurangan ataupun kelebihan akumulatif dari keseluruhan realisasi

dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun berjalan.

Realisasi pencapaian persentase alumni pendidikan dan pelatihan yang

memenuhi standar kompetensi jabatan sampai dengan tahun 2017 adalah

60,9%, nilai ini merupakan akumulasi pegawai Kementerian Agama yang

telah mengikuti diklat, lulus ujian/lulus dalam standar kompetensi yang

telah ditentukan dalam pelatihan (diklat). Pada tahun sebelumnya realisasi

pencapaian persentase alumni pendidikan dan pelatihan yang memenuhi

standar kompetensi jabatan sampai dengan tahun 2016 adalah 22,58%.

Target tersebut merupakan akumulasi peserta diklat dari tahun 2015-2017.

Secara realisasi terjadi kenaikan sebesar 38,32%.

Tabel. 3.2 Realisasi IKU Kediklatan 2015 -2017 Terhadap Target

Renstra 2015 - 2019

Sasaran Program Indikator

Kinerja Utama

Realisasi

2015 -

2017

Target

Renstra

2015 - 2019

Selisih


aparatur Kementerian

Agama yang

berintegritas,

profesional,

bertanggung jawab,

inovatif, dan

berketeladanan

Persentasi

Alumni

Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat)

yang memenuhi

standar

kompetensi

jabatan

139.452 226.330 86.876

Realisasi pencapaian 60,9% pada tahun 2017 berdasarkan angka

absolut adalah sebanyak 139.452 pegawai dari total pegawai kementerian

agama pada tahun 2017 sebesar 228.616 pegawai. Realisasi pencapaian 22%

pada tahun 2016 berdasarkan angka absolut adalah sebanyak 51.193

pegawai dari total pegawai kementerian agama pada saat itu sebesar 232.693

pegawai. Berdasarkan angka absolut terjadi kenaikan dari tahun 2016

sebanyak 88.259 orang pegawai.

Kontribusi Pencapaian IKU Kelitbangan dan IKU Kediklatan terhadap target akumulatif Renstra hanya dapat dilakukan untuk IKU Kediklatan

karena IKU Kediklatan pada target Renstra dinyatakan dalam angka absolut sedangkan IKU Kelitbangan hanya menyebutkan persentasi

(tidak dalam angka absolut)


Berdasarkan jumlah Pegawai Kementerian Agama pada simpeg di atas

(228.616 orang) maka target pegawai yang harus didiklat agar memenuhi

standar kompetensi minimalnya sampai dengan akhir Desember 2019 adalah

sebanyak 226.330 (99% x 228.616) orang pegawai. Per 31 Desember 2017

sisa pegawai yang belum didiklat untuk memenuhi standar kompetensi

jabatannya adalah sebanyak 226.330 orang – 139.452 orang = 86.876 orang.

Mengacu pada dasar jumlah seluruh pegawai Kementerian Agama 228.616

orang maka yang belum didiklat memenuhi standar kompetensi jabatannya

sebanyak 38%.

B. Analisis Dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Kelitbangan

Berikut ini akan disajikan analisis dan evaluasi pencapaian indikator

kinerja kelitbangan yaitu indikator kinerja persentasi bahan rumusan kebijakan

Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian

Agama.

Analisis Efektivitas Capaian Kelitbangan.

Tahun 2017 mengalami kenaikan laporan penelitian yang dimanfaatkan

dari sebelumnya 61 laporan menjadi 87 laporan. Kenaikan ini terjadi disebabkan

oleh meningkatnya kualitas hasil penelitian para peneliti dimana hal yang sangat

penting dalam peningkatan ini adalah sinkronisasi rencana penelitian dan

pengembangan yang dilakukan oleh sekretariat balitbang diklat dengan

menghadirkan seluruh pimpinan satuan kerja dan upt balitbang diklat. Acara

yang dilakukan di bulan Januari dengan pertimbangan belum adanya turunnya

anggaran sehingga komitmen pimpinan puncak untuk hadir dalam rapat tersebut

sangat terasa mulai awal hingga akhir acara sehingga menghasilkan pertemuan

yang tepat guna dan berhasil guna. Yang merepresentasikan stakeholder/user

hasil penelitian balitbang diklat adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Sebagai pelaksana teknis pengendalian harian yang merepresentasi Menteri

Agama, Sekretaris Jenderal merupakan pejabat yang memahami Indikator

Kinerja Utama pada Renstra Kementerian Agama yang meliputi unit eselon I

lainnya yang harus diwujudkan dengan supporting dari Balitbang Diklat untuk

memasok penelitiannya. Beberapa penelitian yang diperlukan oleh Kementerian

Agama untuk menghasilkan indeks yang menyatakan tingkat keberhasilan

program Kementerian Agama. Beberapa indeks yang diminta untuk diteliti

diantaranya adalah indeks kerukunan umat beragama, indeks integritas siswa.


Seiring dengan meruncingnya politik identitas di masyarakat maka indeks ini

menjadi penting diketahui per tahun untuk ditindaklanjuti dengan langkah

tindak lanjut yang dapat memperbaiki kerukunan. Untuk penelitian indeks

tersebut anggaran yang ada dipecah untuk menghasilkan indeks propinsi

Evaluasi Efektivitas Capaian Indikator Kinerja Kelitbangan.

Peningkatan jumlah penelitian tersebut karena dilakukan di Januari 2017

yang RKA-KL sudah definitif maka menghasilkan beberapa catatan yaitu

pengambilan sampel untuk tiap provinsi hanya melibatkan 2

kotamadya/kabupaten yaitu ibukota dan kota satelit yang dianggap heterogen

untuk mewakili sampel. Hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran yang

sudah definitif tersebut.

Dampak dari berlakunya pengambilan sampel ini adalah indeks yang

dapat dianalisis hanyalah indeks skala nasional dan provinsi sedangkan unit

analisis per kabupaten terkendala ketidakcukupan sampel yang dilakukan.

Rekomendasi. Direkomendasikan untuk tahun ke depan sudah dilakukan

pagu indikatif untuk penelitian yang sifatnya mandatory Balitbang Diklat

sehingga unit analisisnya dapat lebih spesifik dan dapat memetakan hingga ke

tingkat kota/kabupaten yang kemanfaatannya akan lebih bisa meningkatkan

kinerja Pelaksana KUB di tingkat Kantor Kemenag

Analisa Efisiensi Capaian Indikator Kinerja Kelitbangan.

Permintaan Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian

Agama tentang penelitian berupa survei nasional tentang indeks yang dilakukan

di awal tahun berjalan telah mendorong langkah-langkah efisiensi anggaran.

Beberapa langkah efisiensi anggaran yang dilakukan untuk mencapai nilai

indeks tersebut adalah sebagai berikut:

Penyisiran anggaran penelitian dan pengembangan yang kurang prioritas

untuk dialihkan kepada penelitian yang mandatory Balitbang Diklat.

Menekan biaya perjalanan dinas dari standar SBM memakai Maskapai

Garuda menjadi Maskapai Low Cost.

Menekan honor responden dengan pemberian suvenir dari alokasi

perjalanan dinas yang diperoleh dari penurunan level Maskapai penerbangan.

Evaluasi Efisiensi Capaian Indikator Kinerja Kelitbangan.

Dari sisi efisiensi anggaran, bergabungnya anggaran dari berbagai Balai

Litbang Agama dan Puslitbang Kehidupan Keagamaan menjadikan tujuan

penelitian indeks Kerukunan Umat Beragama yang tadinya tidak dianggarkan di


tahun tersebut menjadi tercapai. Di sisi lain indeks integritas siswa yang tidak

melakukan langkah sinergi anggaran antara Puslitbang Pendidikan Agama dan

Keagamaan dengan Balai Litbang Agama menjadi tidak dapat dilaksanakan di

tahun 2017 dan baru akan dilaksanakan di tahun 2018, namun demikian karena

permintaan yang bersifat dadakan dan tidak dianggarkan dan tidak ditargetkan

untuk tahun 2017 maka tidak mengurangi capaian kinerja.

Catatan atas langkah efisiensi berupa penurunan level maskapai

penerbangan adalah berupa penundaan beberapa jadwal penerbangan karena

maskapai low cost biasa melakukan hal tersebut, namun pada dasarnya ini tidak

terlalu menggangu efektivitas penyelesaian pekerjaan.

Pemberian suvenir dari honor responden atas pengalihan anggaran

Maskapai penerbangan disambut oleh responden dengan minimalis sekali.

Responden yang tersebar di berbagai pelosok tidak semuanya memerlukan pena,

bahkan yang buta huruf merasa kurang berkesan dengan suvenir pena tersebut

sehingga berdampak dapat menurunkan citra di masa depan.

Rekomendasi. Langkah sinergi anggaran sangat efektif untuk terus

dilakukan dan bisa ditiru untuk penelitian indeks pendidikan sehingga dapat

mencapai tujuannya. Langkah penghematan biaya maskapai penerbangan dapat

terus dilangsungkan karena sejauh ini tidak terlalu mengganggu kinerja

penuntasan pekerjaan. Suvenir dapat dipikirkan kembali untuk tidak bersifat

kontra produktif di masa depan karena menyangkut responden potensial.

Contoh hasil penelitian dalam mendukung kinerja Kementerian Agama

yaitu visi rukun maka dilakukan penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama

(KUB), visi cerdas terwakili oleh penelitian Indeks Integritas Siswa serta visi

sejahtera lahir yang tertuang dalam penelitian Indeks Kepuasan Pelayanan Haji

Dalam Negeri.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia tahun 2017

menunjukkan angka yang cukup baik yaitu 72,27, dengan rentang 0 sampai 100. Secara series, skor kerukunan menurun turun 4,20 dari Indeks KUB tahun 2016

yang berada pada angka 75,47 dan Indeks KUB tahun 2015 adalah 75.36.

Namun kondisi kerukunan baik dari aspek toleransi, pandangan terhadap kesetaraan dan kerjasama dalam secara umum baik. Indeks Kerukunan Umat

Beragama (KUB) diukur oleh tiga indikator utama, yaitu: 1) Toleransi, 2) Kesetaraan, dan 3) Kerjasama.

Survey yang diselenggarakan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI ini melibatkan 7.140 responden


yang tersebar di 34 propinsi. Responden adalah masyarakat Indonesia yang

berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah. Survei menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan margin error sebesar 1,046% dan tingkat

kepercayaan 99,6%.

Gambar 3.2. IndeksKerukunan Umat Beragama Per Propinsi

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia tahun 2017 berada pada angka 72,27. Angka indeks ini diperoleh dari hasil pengukuran 3 (tiga)

indikator yaitu: Toleransi (70,91), Kesetaraan (72,38) dan Kerjasama (73,51). Faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi ketiga indikator tadi antara lain

adalah; pendidikan, pendapatan, partisipasi sosial, pengetahuan terhadap

peraturan, rural-urban (wawasan kemajemukan) dan daerah mereka tinggal.

Sementara itu, untuk kondisi Indeks KUB per provinsi, survey

menunjukkan Provinsi Nusatenggara Timur menempati posisi pertama dengan nilai indeks sebesar 83,4. Tahun 2017 lalu, posisi pertama ditempati Provinsi

Rerata

Nasional 72,27


Papua yang tahun ini menempati posisi kedua dengan nilai Indeks 82,0, dan

pada urutan ketiga adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai Indeks 81,0.

Rekomendasi. PKUB direkomendasikan untuk menggarap toleransi yang

nilainya masih rendah terutama seiring dengan naiknya pilkada DKI Jakarta yang dampaknya sampai ke seluruh wilayah di Indonesia

Indeks Integritas Siswa

Indeks integritas siswa merupakan penelitian berdasarkan kebutuhan

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dimana persoalan pengembangan

integritas siswa telah menjadi perhatian para penyelenggara pendidikan. Hal

ini dipicu dengan banyaknya kasus-kasus yang bermunculan mulai dari

maraknya tawuran antar sekolah, merebaknya pengguanaan narkoba di

kalangan pelajar, dan berkembangnya pergaulan bebas.

Persoalan lainnya adalah banyak sekolah kurang memperhatikan

perkembangan perilaku siswa terkait kejujuran akademik, contek menyontek

saat ujian, konsisten dengan apa yang dikatakan, tanggung jawab terhadap

tugas, dan membangun relasi dengan Tuhan. Kementerian Agama selaku

instansi pemerintah yang bertugas sebagai pembina pendidikan agama di sekolah

perlu menetapkan suatu ukuran standar penyusunan indeks integritas siswa di

sekolah.

Penelitian menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan pada 10

propinsi di Indonesia ( Sulawesi Barat, Papua Barat, Sumatra Utara, Jawa Barat,

Banten, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta dan Bali) yang

tersebar di 30 kab/kota dengan melibatkan 3026 sampel Sekolah Menegah Atas

(SMA). Pengambilan 10 propinsi berdasarkan tingkat Indek Pembangunan

Manusia (IPM) rendah, sedang dan tinggi dengan teknik sampel Multystage

Random Sampling.

Hasil penelitian di atas dihasilkan temuan sebagai berikut: pertama

pada populasi siswa Islam SMA pada 10 propinsi, Indeks Integritas Siswa ada di

angka 78,02 dengan katagori tinggi. Urutan provinsi berdasarkan skor indeks

integritas yakni propinsi Bali (79,9), Sulawesi Utara (79,8), DIY (79,3) dan Papua

Barat (78,8), Sumatra Utara (78,0), Sulawesi Barat (77,6), Jawa Barat (76,9),

NTB (76,6), Banten (76,5) dan Kalimantan Selatan (76,4). Kedua, Indeks

Integritas Siswa berdasarkan variabel kejujuran adalah 89,4, percaya diri 84,5,

tanggung jawab 83.0, keadilan 77,9, dan menjaga kehormatan 55,2. Artinya

variabel kejujuran dan percaya diri merupakan faktor dominan mempengaruhi

integritas siswa. Ketiga, Faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi integritas

siswa antara lain adalah demografi sosial (49), aktivitas siswa (64,5), kondisi

sekolah (76,5), kondisi rumah (74,5), kondisi masyarakat (71,0), dan

penghormatan keberagaman keagamaan (83,0).

Rekomendasi. Perlu menindaklanjut hasil penelitian ini dengan memberikan

tekanan pada kejujuran pada demografi yang masih rendah nilai integritasnya.


Indeks Kepuasan Pelayanan Haji Dalam Negeri

Survey ini didasarkan kebutuhan Ditjen Haji dan Umrah dimana perlunya

survey yang mengukur kepuasan haji dalam negeri. Menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU 13/2008),

disebutkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji

merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah

dalam penyelenggaraan haji dari tahun ketahun terus menghadapi berbagai

permasalahan, tidak hanya terjadi di Arab Saudi, namun juga di Indonesia (dalam

negeri). Berbagai persoalan dan permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji

baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi wajib dievalausi secara berkala, guna

memperbaiki kualitas penyelenggaraan ibadah haji agar lebih baik.

Penelitian ini melibatkan 1500 responden dengan pengambilan sampel secara

acak. Indikator kepuasan haji dalam negeri meliputi Pendaftaran Ibadah Haji,

Keberangkatan Jemaah Haji, Dan Kepulangan Jemaah Haji. Berikut adalah hasil

selengkapnya Indeks kepuasan per komponen.


Gambar 3.3. Indeks Kepuasan Haji Dalam Negeri

Rekomendasi. Diperlukan peningkatan mendesak pada kualitas petugas kloter dan pembimbing ibadah haji.

Pengembangan Terjemah Al-Qur’an Bahasa Daerah

Hingga tahun 2016, Badan Litbang dan Diklat telah menghasilkan produk

pengembangan yang berguna untuk melestarikan khazanah keagamaan

khususnya terjemahan Al-Qur’an Bahasa Daerah. Tujuannya adalah untuk

melestarikan bahasa daerah yang kian punah dan juga untuk memudahkan

pembelajaran Al-Qur’an melalui terjemahan bahasa daerah. Ada 9 (sembilan)

terjemah bahsa daerah yang telah dihasilkan yaitu Bahasa Kaili, Banyumas,

Minang, Sasak, Mongondow, Batak Angkola, Batak, Kanayat dan Toraja. Dan

pada tahun 2017 telah diselesaikan kembali 3 (tiga) bahasa daerah yaitu Melayu

Ambon, Bali dan Banjar.

80.93

86.61

85.48

84.43

83.81

85.38

85.17

83.83

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Pelayanan petugas kloter (Ketua Kloter/TPHIdan Pembimbing Ibadah/TPIHI)

Pelayanan petugas maskapaipenerbangan/pesawat (Pramugari dan

Pramugara) Indonesia-Arab Saudi

Pelayanan petugas transportasi dalam negeri

Pelayanan pengumuman pelunasan danpemanggilan masuk asrama di kankemenag

kab./kota

Pelayanan bimbingan manasik haji kelompok dikecamatan dan masal kab./kota

Pelayanan PPIH Embarkasi Asrama Haji

Pelayanan BPS BPIH dalam pembayaransetoran awal BPIH

Pelayanan Kankemenag kabupaten/kota dalamproses pendaftaran calon jemaah haji

Pel

ayan

an

Kep

ula

ng

anJe

maa

h H

aji

Pel

ayan

an

Keb

eran

gk

atan

Jem

aah

Haj

i

Pel

ayan

an

Pen

daf

tara

n I

bad

ahH

aji

Indeks Kepuasan Haji Dalam Negeri


Gambar 3.4. Menteri Agama Meluncurkan Terjemah Al-Qur’an Bahasa Daerah,

20 Desember 2017

Rekomendasi. Perlu kerjasama dengan pemerintah daerah setempat

terutama dalam hal penggandaan dan penyebarluasan hasil terjemah AL Qur’an berbahasa daerah.

Modul Desa Kerukunan

Produk pengembangan lainnya yang dimanfaatkan dalam kebijakan

Kementerian Agama adalah modul desa kerukunan. Modul ini berisi panduan

teknis bagi para pejabat/pegawai di satuan kerja daerah Kantor Wilayah

Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor

Urusan Agama, penyuluh agama atau masyarakat luas seperti Forum Kerukunan

Umat Beragama (FKUB), Tokoh Agama dan lainnya dalam membina kerukunan

umat beragama dalam suatu komunitas/desa.


Gambar 3.5. Kankemenag Kota Bekasi Sedang

membuka Workshop Pengujian Draf Modul Desa

Kerukunan4

Gambar 3.6. Pengujian Draf Modul Desa

Kerukunan di Kankemenag Kota Tomohon

Sulawesi Utara5

Rekomendasi. Perlu membuat kerjasama dengan daerah tertentu yang kondusif untuk menyerluaskan jumlah desa kerukunan yang sudah ada

dalam model.

Dukungan Indikator Kinerja dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kelitbangan

Hasil capaian kinerja kelitbangan diatas didukung oleh beberapa faktor berikut yaitu:

a. Adanya perbaikan dalam tata kelola perencanaan kelitbangan

b. Kualitas sumber daya manusia peneliti

c. Kualitas sistem informasi

d. Kualitas penyerapan anggaran

e. Kualitas tata kelola penyelenggaraan penelitian

f. Kualitas mutu kelitbangan

Berikut adalah faktor atau perspektif yang mendukung keberhasilan

capaian kinerja kelitbangan yaitu seperti bagan berikut.

4https://jabar.kemenag.go.id/dberita-503246-kakankemenag-kota-bekasi-buka-workshop-uji-draf-modul-desa-binaan-kerukunan, tanggal 19 Oktober 2017 5https://sulut.kemenag.go.id/detail_berita.php?id=501825/Workshop%20Uji%20Modul%20Desa%20Bina%20Kerukunan, 1 Desember 2017

https://jabar.kemenag.go.id/dberita-503246-kakankemenag-kota-bekasi-buka-workshop-uji-draf-modul-desa-binaan-kerukunan

https://jabar.kemenag.go.id/dberita-503246-kakankemenag-kota-bekasi-buka-workshop-uji-draf-modul-desa-binaan-kerukunan

https://sulut.kemenag.go.id/detail_berita.php?id=501825/Workshop%20Uji%20Modul%20Desa%20Bina%20Kerukunan

https://sulut.kemenag.go.id/detail_berita.php?id=501825/Workshop%20Uji%20Modul%20Desa%20Bina%20Kerukunan


Gambar 3.7. Indikator Kinerja Pendukung Kinerja Kelitbangan

Kualitas Perencanaan Kelitbangan

Kualitas perencanaan kelitbangan pada tahun 2017 lebih baik dari

pada tahun sebelumnya dimana pada awal penelitian, Puslitbang

mengundang para stakeholders untuk merumuskan kebutuhan penelitian

bagi stakeholders (Ditjen Bimas Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha;

Ditjen Pendidikan Islam, Kanwil Kemenag, Kankemenag Kota/Kabupaten, Pemda

dan masyarakat).

Pada sesi ini sejumlah daftar susunan kebutuhan penelitian dan

pengembangan dianalisis untuk ditindaklanjuti sebagai daftar penelitian dan

pengembangan yang perlu dilaksanakan dalam tahun berjalan. Pada daftar

tersebut diberikan peringkat prioritas dalam pengajuan anggaran.

Kualitas Sumber

Daya manusia

Kualitas Perencana

an Penelitian

Kualitas Serapan

Anggaran

Kualitas Sistem

Informasi

Indeks Kinerja

Kelitbangan

Jaminan Mutu

Kelitbangan


Perspektif Hasil

Perspektif

Internal


Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang pokok dalam kelitbangan adalah Peneliti. Berikut

adalah distribusi peneliti untuk tahun 2017.

Tabel 3.2. Kualitas Sumber Daya Manusia Peneliti

Jenjang S1 S2 S3 Jumlah

Peneliti Pertama 23 14 1 38

Peneliti Muda 12 31 1 44

Peneliti Madya 20 23 6 49

Peneliti Utama 1 11 8 20

Jumlah 56 79 16 151

Permasalahan kualitas peneliti masih dirasakan adanya peneliti

dengan jenjang pendidikan Strata satu (S1) yaitu ada 56 peneliti (37%) dari

total 151 peneliti. Peningkatan kualitas peneliti adalah dengan

meningkatkan jenjang pendidikan minimal S2 seperti yang dilakukan oleh

para peneliti Puslitbang Lektur Khazanah dan Manajemen Organisasi yang

sedang mengambil gelar Doktor (S3). Selain itu dilakukan short course dan

kerjasama kelembagaan dengan beberapa lembaga penelitian untuk

melakukan riset bersama.

Kualitas Sistem Informasi

Kualitas sistem informasi dapat dilihat dari dibangunnya aplikasi

Simlitbang (Sistem Informasi Kelitbangan). Aplikasi ini digunakan untuk

menyimpan hasil-hasil penelitian dan pengembangan sejak tahun 2010.

Meskipun hingga kini optimalisasi aplikasi ini belum optimal akan tetapi beberapa

kendala perbaikan telah dilakukan terutama penguatan SOP pencatatan hasil

penelitian dalam aplikasi ini oleh peneliti.

Selain aplikasi Simlitbang, lembaga penelitian erat dengan jurnal sebagai

sarana aktualisasi intelektual keilmuan. Jurnal kelitbangan di Badan Litbang dan

Diklat mengalami perbaikan di bandingkan tahun sebelumnya dimana semua

jurnal kelitbangan sudah mengadopsi sistem OJS (Open Journal System) atau

online journal. Jurnal Analisa BLA Semarang telah terakreditasi LIPI dan terindeks

global sebagai jurnal internasional dimana pengunjung jurnal ini sudah melebihi

diatas 100 negara. Jurnal Penamas BLA Jakarta dan Jurnal Al-Qolam BLA


Makasar sudah terakredtasi LIPI dan sedang proses peningkatan kualitas menuju

jurnal internasional.

Jurnal di tingkat pusat seperti Jurnal Edukasi, Jurnal Herritage, Jurnal

Lektur dan jurnal Shuhuf sudah terakreditasi LIPI sedangkan jurnal Harmoni

dan Dialog akan dilakukan akreditasi LIPI tahun 2018.

Gambar 3.8. Jurnal Analisa

Kualitas Penyerapan Anggaran

Gambar 3.9. Serapan Anggaran Kelitbangan 2016-2017

88.83%

81.64%

83.93%

89.12%

93.73%

86.35%

74%76%78%80%82%84%86%88%90%92%94%96%

Penelitian Bimas Agamadan Layanan Keagamaan

Penelitian PendidikanAgama dan Keagamaan

Penelitian Lektur, KazanahKeagamaan dan

Manajemen Organisasi

2016 2017


Serapan anggaran tahun 2017 lebih baik dibandingkan tahun 2016 untuk

bidang kelitbangan. Selain karena faktor kepemimpinan, adanya aplikasi SIRA

yang memantau capaian penyerapan anggaran mendorong satuan kerja termasuk

Puslitbang dan Balai Litbang Agama untuk segera merealisasikan anggaran.

Audit Kinerja Kelitbangan

Jaminan kualitas penyelenggaraan kelitbangan adalah penilaian dari

instansi lain yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama melalui

kegiatan Audit Kinerja. Audit Kinerja dilakukan melalui tahapan perencanaan,

pelaksanaan dan pelaporan dengan metode pengukuran kinerja Balanced

Scorecard (Perspektif Stakeholders, Perspektif Internal Proses, Perspektif

Pembelajaran dan Pertumbuhan dan Perspektif Keuangan). Berikut hasil nilai

Audit Kinerja Kelitbangan. Berikut adalah hasil Audit Kinerja Kelitbangan 2015-

2017.

Gambar 3.10. Nilai Audit Kinerja Kelitbangan 2015-2017

Dibandingan tahun 2015 dan 2016, nilai Audit kinerja Puslitbang Bimas

Agama dan Layanan Keagamaan serta Puslitbang Pendidikan Agama dan

Keagamaan tahun 2017 mengalami peningkatan sedangkan Puslitbang Lektur dan

Khazanah Keagamaan dan manajemen Organisasi mengalami penurunan. Upaya

perbaikan yang perlu dilakukan adalah penguatan kembali tata kelola pelaporan

kegiatan sesuai regulasi dan peningkatan pemanfaatan hasil penelitian.

Jaminan Mutu Kelitbangan

66.74

63.42

65.58

72.27 73.64 72.99 72.68

74.21

66.53

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

Puslitbang Bimas Agamadan Layanan Keagamaan

Puslitbang PendidikanAgama dan Keagamaan

Puslitbang LekturKhazanah Keagamaan dan

Manajemen Organisasi2015 2016 2017


Untuk meningkatkan mutu kelitbangan maka pada tahun 2017 ini Badan

Litbang dan Diklat mengeluarkan regulasi Keputusan Kepala Badan Penelitian

Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Agama Republik

Indonesia, Nomor Tahun 2017, Tentang “Panduan Kerangka Sistem Penjaminan

Mutu Penelitian Dan Pengembangan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan

Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Agama”

Sistem penjaminan mutu kelitbangan adalah sebuah sistem yang bekerja

pada saat pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang meliputi proses

pelaksanaan litbang dan keluaran litbang dalam rangka memberikan kepercayaan

kepada pihak lain terutama pengguna. Sistem penjaminan mutu melahirkan

struktur organisasi yang terdiri dariketua, seketaris dan anggota yang melibatkan

para peneliti ahli untuk menjamin mutu penelitian dan pengembangan baik dari

sisi perencanaan, proses penyelenggaraan hingga hasil penelitian dan

pengembangan.


Indikator Kinerja sasaran strategis ini adalah:

Persentasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan 6

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Kediklatan Tahun 2017

Target Realisasi Capaian Kinerja

42% 60.9% 120%

Target persentase alumni pendidikan dan pelatihan yang memenuhi

standar kompetensi jabatan adalah 42%, dimana nilai ini merupakan akumulasi

pegawai Kementerian Agama yang telah mengikuti diklat, lulus ujian/lulus dalam

standar kompetensi yang telah ditentukan dalam pelatihan (diklat). Target

tersebut merupakan akumulasi peserta diklat dari tahun 2015-2017.

Realisasi tahun 2017 adalah jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat

selama kurun waktu tahun 2015-2017 yaitu sebanyak 139.452 alumni atau

139.452 dibagi dengan 228.616 pegawai)7 adalah 60.9%.

Jumlah alumni diklat tahun 2015 adalah 32.920 pegawai, alumni diklat

tahun 2016 adalah 52.558 dan alumni diklat tahun 2017 adalah 53.974

sehingga capaian kinerja kediklatan “persentase alumni pendidikan dan

pelatihan yang memenuhi standar kompetensi jabatan” adalah (60.9% dibagi 42%)

yaitu 145.23.8

Adapun jumlah alumni diklat tahun 2017 dibandingkan tahun 2016

mengalami peningkatan 2.69%. berikut adalah selengkapnya sebaran alumni

diklat per satuan kerja.

6 Indikator ini diukur dari jumlah pegawai yang mengikuti diklat selama kurun periode waktu tahun 2015-2017 dimana target 42% 7 Data Jumlah Pegawai Kementerian Agama bersumber dari http://103.7.12.80/laporan/total_pegawai.aspx tanggal 7 Februari 2018 8 Nilai maksimum capaian kinerja adalah 120%. Karena nilai capaian kinerja kediklatan melebihi 120% maka dihitung nilai maksimumnya yaitu 120%. Merujuk kepada KMK 467 Tahun 2014

A.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II. Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional,

bertangggung jawab, inovatif, dan berketeladahan

http://103.7.12.80/laporan/total_pegawai.aspx


Tabel 3.4. Alumni Diklat

NO UNIT DIKLAT PUSAT 2015 2016 2017

1 Pusdiklat Tenaga Administrasi 1.983 1680 1275

2 Pusdilat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan

2.055 2163 3100

NO UNIT DIKLAT DAERAH 2015 2016 2017

3 Balai Diklat Keagamaan Aceh 1.724 2212 2372

4 Balai Diklat Keagamaan Medan 1.753 3313 3652

5 Balai Diklat Keagamaan Padang 2.356 3365 3610

6 Balai Diklat Keagamaan Palembang

1.806 2733 3176

7 Balai Diklat Keagamaan Jakarta 2.741 4268 4806

8 Balai Diklat Keagamaan Bandung 3.268 5675 6104

9 Balai Diklat Keagamaan

Semarang

3.806 4646 6173

10 Balai Diklat Keagamaan Surabaya 3.268 6385 6245

11 Balai Diklat Keagamaan Denpasar 2.355 3076 3336


Banjarmasin

1.961 2361 2784

13 Balai Diklat Keagamaan Makassar 2.219 6134 3384

14 Balai Diklat Keagamaan Manado 955 2776 2189

15 Balai Diklat Keagamaan Ambon 708 1771 1768

Jumlah 32.920 52.558 53.974

C. Analisis Dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Kediklatan

Berikut ini akan disajikan analisis dan evaluasi pencapaian indikator

kinerja kediklatan yaitu indikator kinerja Persentasi alumni pendidikan dan

pelatihan yang memenuhi standar kompetensi jabatan.

Analisis Efektivitas Capaian Kediklatan.

Tahun 2017 mengalami perbedaan yang signifikan antara target pada

renstra sebesar 42% sedangkan realisasinya melonjak melampaui menjadi 60,9%.

Lonjakan ini terjadi karena urgensi kebutuhan terhadap penyuluh agama

sehingga terjadi lonjakan permintaan untuk diklat penyuluh agama. Atas

permintaan Bimas Islam maka anggaran kediklatan menjadi meningkat untuk

program prioritas penyuluh agama. Kementerian Agama berupaya untuk

menambah anggaran penambahan diklat penyuluh ini ke Kementerian

Keuangan. Penambahan anggaran tersebut dibahas secara trilateral antara tiga


pihak yiatu Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Pada

tahun 2017 yang didiklat dan lulus sebanyak 12.644 orang penyuluh agama.

Secara efektivitasnya dari target 12.676 penyuluh berhasil lulus 12.644

penyuluh dengan demikian 32 orang saja yang tidak berhasil lulus sebagai

penyuluh. Dari segi kediklatan jumlah yang tidak lulus itu merupakan seleksi

atas kualitas kediklatan. Sedangkan untuk pendiklatan lainnya berjalan sesuai

dengan rencana semula.

Evaluasi Efektivitas Capaian Indikator Kinerja Kelitbangan.

Peningkatan jumlah anggaran untuk keperluan diklat penyuluh PNS telah

menyebabkan perubahan alokasi kediklatan dari yang jadwal di awal menjadi

diakhirkan. Diklat penyuluh juga menyisakan kerumitan dalam penjadwalannya

karena melibatkan pejabat dari Bimas Islam yang menjadi narasumber diklat

pembentukan penyuluh. Untuk itu jadwal diklat perlu penyesuaian dengan

jadwal para pejabat Bimas Islam yang juga sibuk dalam mengejar penyerapan

anggaran. Diperlukan ekstra komunikasi dengan para pihak agar daat

menampilkan narasumber yang kompeten dengan kapasitasnya yang tepat.

Dampak dari berlakunya narasumber ini hanya berupa ekstra kerja bagi

pelaksana yang menjadi penghubung dengan para pejabat Bimas Islam.

Bagaimanapun ini hal kecil yang telah mencapai efektivitasnya.

Rekomendasi. Direkomendasikan untuk tahun ke depan langkah yang

baik untuk selalu berhubungan dengan stake holder dan tripartit harus terus

dijaga. Sedangkan teknik pendiklatan harus terus dipertahankan agar tidak

menurun kualitasnya walaupun terjadi lonjakan peserta diklat.

Analisa Efisiensi Capaian Indikator Kinerja Kelitbangan.

Permintaan pendiklatan penyuluh agama telah melalui tripartit meeting

sehingga dengan demikian telah diuji secara khusus efisiensinya lewat

perundingan yang keras. Sedangkan acuan biaya dasarnya adalah RAB

kediklatan yang berlaku secara umum.

Evaluasi Efisiensi Capaian Indikator Kinerja Kelitbangan.

Komponen besar diklat adalah konsumsi selama diklat. Dengan sudah

dilakukannya lelang online bagi konsumsi maka efisiensi dapat dikatakan telah

tercapai. Yang masih perlu dilakukan adalah evaluasi materi dan kurikulum

diklat dari sisi efisiensi, mana yang dianggap sangat mandatory untuk

menambah efisiensi dan mana yang kurang menambah kompetensi peserta


diklat. Dengan demikian waktu dapat dikurangi begitu juga dengan biaya

konsumsi seiring dengan pengurangan waktu.

Rekomendasi. Langkah lelang online dapat terus dilanjutkan. Diperlukan

penelitian khusus tentang efisiensi waktu materi diklat dengan melibatkan

litbang.

Dukungan Indikator Kinerja dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kediklatan

Beberapa faktor/perspektif yang mendukung percepatan dan peningkatan

alumni diklat adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan diklat berbasis AKD (Analisis Kebutuhan Diklat)

b. Peningkatan anggaran kediklatan

c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Widysiswara

d. Optimalisasi aplikasi Simdiklat dan SIPPA

e. Optimalisasi peran Diklat Jarak Jauh berbasis teknologi informasi (e-DJJ)

f. Optimalisasi peran diklat di tempat kerja/ wilayah (DDTK / DDWK)

g. Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat

h. Peningkatan kualitas mutu diklat

Faktor/perspektif tersebut dinyatakan dalam serangkaian indikator kinerja

pendukung seperti bagan berikut:

Gambar 3.11. Indikator Kinerja Pendukung Kinerja Kediklatan


a) Perspektif Internal

Perspektif ini terdiri dari kualitas perencanaan diklat, perbaikan kualitas

sumber daya manusia khususnya Widysiswara, kualitas sistem informasi,

kualitas serapan anggaran, adanya penilaian kinerja kediklatan dari Inspektorat

Jenderal serta akreditasi / mutu diklat.

Kualitas Perencanaan Kediklatan

Kualitas perencanaan pada tahun 2017 lebih baik dari tahun 2016

dengan disusunnya Panduan Teknis Analisis Kebutuhan Diklat yang memuat

instrumen untuk mengidentifikasi kebutuhan diklat. Perbaikan kualitas

perencanaan didasarkan pada 3 (tiga) faktor yaitu pertama adanya Analisis

Kebutuhan Diklat (AKD), kedua perencanaan diklat berbasis aplikasi IT Simdiklat

dan ketiga, kebutuhan diklat berbasis kebutuhan/ permintaan Bappenas, Ditjen

Bimas.

Tujuan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) adalah untuk mengidentifikasi

dan menganalisis jenis dan atau rumpun diklat yang akan dilaksanakan oleh

Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan sesuai dengan kebutuhan stakeholders di

lingkungan Kementerian Agama. Pusdiklat Administrasi melakukan AKD

terhadap beberapa sampel responden (pejabat dan pegawai) dari Kankemenag

Cirebon, Kanwil Riau, STAIN Babel, Kanwil Babel, Kanwil Lampung, Kanwil

Sumbar, Kanwil Jateng, Kanwil Banten, Kanwil Maluku Utara, Kanwil NTT,

kanwil Jatim, dan Kanwil Sulteng dan diperoleh jenis-jenis diklat yang

dibutuhkan atau prioritas adalah Diklat Penyusunan Program dan Rencana

Kerja, Diklat Pengolahan data, Diklat Pelayanan Publik, Diklat Administrasi

Perkantoran Pada Kementerian Agama, Diklat Pengembangan Sistem Informasi

Manajemen (SIM) pada Kementerian Agama, Diklat Manajemen Kepegawaian,

Diklat Pengelolaan Komputer dan Jejaring pada Kementerian Agama, Diklat

Manajemen Web, Diklat JFU Pengelola Kepegawaian Kementerian Agama dan

Diklat Keterampilan Staf.

Metode kedua dalam AKD adalah perencanaan berbasis aplikasi Simdiklat

untuk menjawab kebutuhan kediklatan berdasarkan skala prioritas kediklatan.

Aplikasi Simdiklat akan me-ranking jenis-jenis diklat yang dibutuhkan

berdasarkan jumlah tertinggi pegawai dari jabatan tertentu yang belum

mengikuti diklat.

Metode ketiga adalah diklat berbasis kebutuhan stakeholders adalah diklat

permintaan Bappenas, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Ditjen

Pendidikan Islam.

Jenis diklat yang dilakukan Balitbangdiklat juga mendukung berbagai

kebijakan Kementerian Agama seperti diklat peningkatan predikat keuangan

WTP dari BPK seperti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Sertifikasi

Bendahara APBN, Diklat Laporan Keuangan Barang Persediaan, Diklat

Administrasi Keuangan, Diklat Laporan Keuangan Barang Persediaan, Diklat

Penyusunan laporan Keuangan Berbasis Akrual, Diklat Pengelolaan BMN, dan


diklat administrasi lainnya yang mendukung WTP. Berikut adalah distribusi

pegawai yang telah mengikuti jenis diklat tersebut per satuan kerja.

Tabel 3.5. Distribusi Peserta Diklat Administrasi Keuangan/BMN

NO UNIT KERJA Tahun 2017

Angkatan Orang

1 Pusdiklat Tenaga Administrasi 1 30

2 Balai Diklat Keagamaan Medan 8 240

3 Balai Diklat Keagamaan Padang 6 200

4 Balai Diklat Keagamaan Palembang 5 155

5 Balai Diklat Keagamaan Jakarta 7 240

6 Balai Diklat Keagamaan Bandung 6 180

7 Balai Diklat Keagamaan Semarang 8 290

8 Balai Diklat Keagamaan Surabaya 9 315


Banjarmasin 9 270

10 Balai Diklat Keagamaan Manado 2 60

11 Balai Diklat Keagamaan Denpasar 6 180

12 Balai Diklat Keagamaan Makassar 5 150

13 Balai Diklat Keagamaan Ambon 5 150

14 Balai Diklat Keagamaan Aceh 9 271

15 Balai Diklat Keagamaan Papua 1 30

TOTAL 87 2,761

Fokus kebijakan kediklatan untuk diklat teknis keagamaan adalah

melanjutkan program diklat yang mendukung program Bappenas yaitu RKP

Pemerintah (Rencana Kegiatan Prioritas) yaitu Diklat Calon Penghulu Agama.

Tabel 3.6. Distribusi Peserta Diklat Penyuluh Agama

No Satuan Kerja Jumlah

Penyuluh Agama

1 Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan

Keagamaan 60

2 Balai Diklat Keagamaan Medan 827

3 Balai Diklat Keagamaan Padang 720

4 Balai Diklat Keagamaan Palembang 725

5 Balai Diklat Keagamaan Jakarta 1026

6 Balai Diklat Keagamaan Bandung 1920

7 Balai Diklat Keagamaan Semarang 2025

8 Balai Diklat Keagamaan Surabaya 2154

9 Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin 719

10 Balai Diklat Keagamaan Manado 600

11 Balai Diklat Keagamaan Denpasar 719


12 Balai Diklat Keagamaan Makassar 1040

13 Balai Diklat Keagamaan Ambon 434

14 Balai Diklat Keagamaan Aceh 550

15 Balai Diklat Keagamaan Papua 80

Total 13.599

Selain diklat calon penyuluh, prioritas kebijakan diklat tahun 2017 adalah

diklat kerukunan dengan total peserta diklat 248 orang. Peserta diklat kerukunan

adalah para pejabat atau pegawai kementerian Agama terutama para penyuluh

agama, pengurus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan tokoh agama

atau tokoh masyarakat.

Diklat lainnya adalah diklat fungsional teknis pendidikan dengan sasaran

peserta diklat adalah guru, pengawas, dosen dan kepala madrasah. Pada tahun

2017, total alumni diklat teknis pendidikan adalah 31.763 pegawai9. Alumni diklat

ini tidak hanya dirasakan oleh guru pegawai PNS akan tetapi juga guru honorer

(Non PNS).

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia kediklatan khususnya yaitu Widyaiswara

cukup baik ditunjang oleh tingkat pendidikan dan jabatan Widyaiswara. Pada

tahun 2017, jumlah Widyaiswara dengan gelar Doktor (S3) mencapai 8.2% (30

orang), Widyaiswara dengan gelar master / S2 mencapai 69.5% (255 pegawai) dan

gelar sarjana pertama / S1 mencapai (22.3%) (82 pegawai). Ada 21 pegawai pada

tahun 2017 sedang melanjutkan pendidikan jenjang S2 dan S3.

Dilihat dari jenjang kepangkatan widyaiswara ada 4.1% (15 pegawai)

bergelar widyaiswara utama, ada 55.6% (204 pegawai) adalah widyaiswara madya,

31.3% (115 pegawai) adalah widyaiswara muda dan 9% (33 pegawai) adalah

widyaiswara pertama.

Kualitas Sistem Informasi

Badan Litbang dan Diklat telah mengembangkan sistem informasi

kediklatan yang disebut Simdiklat. Sistem ini efektif dan efisien mencatat proses

penyelenggaraan diklat dimulai dari pendaftaran peserta diklat berbasis online,

perencanaan kedikalatan hingga proses ujian kediklatan dan memperoleh surat

tanda lulus mengikuti pendidikan dan kediklatan (STTP). Aplikasi lainnya yang

menunjang kediklatan adalah SIPPA (Sistem Informasi Pelaporan Program dan

Anggaran) digunakan untuk mencatat, memonitor capaian kinerja penyelesaian

diklat setiap bulannya.

9 Diperoleh dari data SIPPA Tahun 2017


Kualitas Penyerapan Anggaran

Kualitas penyerapan anggaran untuk wilayah kediklatan tahun 2017

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 dan 2015. Serapan anggaran

padatahun 2017 untuk diklat administrasi adalah 86.4%. serapan anggaran

untuk diklat teknis keagamaan adalah 91.8% danuntuk diklat tenaga teknis

pendidikan adalah 91.7%10.

Gambar 3.12. Persentase Serapan Anggaran Kediklatan 2015-2017

Peningkatan serapan anggaran tahun 2017 adalah adanya aplikasi SIRA

(Sistem Informasi Realisasi Anggaran) danpemantauan yang berkala yang

dilakukan oleh Sekretariat terhadapseluruh satuan kerja. Selain itu juga

pengefektifan regulasi Surat Edaran Kepala Badan No. 1 tahun 2016 terkait

Target Serapan Anggaran yang memotivasi setiap satuan kerja untuk

mempercepat proses penyelesaian kegiatan dan penyerapan anggaran.

Indeks Audit Kinerja Kediklatan

Salah satu jaminan kualitas penyelenggaraan kediklatan adalah penilaian

dari instansi lain yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama. Pada

tahun 2017, Inspektorat Jenderal menilai kinerja Pusdiklat Adminsitrasi dan

Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan dan Pendidikan dari kualitas

penyelenggaraan kediklatan dan dokumen pelaporan dan keuangannya yang

disebut audit kinerja.

10 Datadiperoleh dari aplikasi Monev DJAKementerian Keuangan, diunduh per tanggal 16 Januari2018.

78.2%

81.4%

78.1%

85.6%

82.8%

77.2%

86.4%

91.8% 91.7%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

Diklat TenagaAdministrasi

Diklat Tenaga TeknisKeagamaan

Diklat Tenaga teknisPendidikan

2015 2016 2017


Tujuan audit kinerja ini adalah mendapatkan keyakinan yang memadai

terhadap kinerja satuan organisasi/satker dengan melakukan pengujian informasi

kinerja dan bukti capaian kinerja, memberikan informasi untuk memperbaiki

kinerja dan memfasilitasi pembuatan keputusan oleh pihak yang

bertanggungjawab thd pelaksanaan perbaikan dan akuntabilitas publik serta

memberikan rekomendasi berupa langkah untuk memperbaiki permasalahan yang

ditemukan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan keekonomisan

pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berikut hasil nilai Audit Kinerja Kediklatan tahun 2015-2017 untuk

Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan

Keagamaan.

Gambar 3.13. Nilai Audit Kinerja Pusdiklat Tahun 2015-2017

Dibandingkan tahun 2016, nilai Audit kinerja Pusdiklat Administrasi

meningkat 0.09% atau meningkat dari 79.83 menjadi 79.9. Sedangkan nilai Audit

Kinerja Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan meningkat 0.75% yaitu dari

nilai 80.42 menjadi 81.02.

Nilai Akreditasi Kediklatan

Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat

dalam menyelenggarakan diklat baik Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan,

Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan

dan Sertifikasi Akreditasi oleh Instansi Pembina. Akreditasi Lembaga Diklat

bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Diklat yang

dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat.

Balitbangdiklat telah memperoleh akreditasi A dalam penyelenggaraan

diklat Kepemimpinan Tingkat III dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Serta

akreditasi A untuk diklat barang dan jasa diperoleh dari Lembaga Pembina yaitu

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) untuk Pusdiklat Tenaga

Administrasi dan Balai Diklat Keagamaan Denpasar.

Pada tahun 2017, Badan Litbang dan Diklat telah mengajukan 5 (lima)

Balai Diklat Keagamaan (BDK) untuk memperoleh akreditasi diklat

65

70

75

80

85

Pusdiklat Administrasi Pusdiklat Tenaga TeknisPendidikan dan

Keagamaan

70.87

81.19 79.83 80.42 79.9 81.02

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017


kepempimpinan tingkat IV dan Diklat Pra jabatan yaitu BDK bandung, BDK

Medan, BDK Padang, BDK Denpasar dan BDK Semarang.

Pada tahun 2017 juga sesuai dengan adanya struktur baru Pusdiklat

Administrasi yaitu adanya bidang yang menangani jaminan mutu kediklatan

maka dilakukan kerjasama kelembagaan dengan Universitas Indonesia (Pusat

Pendidikan dan pelayanan Masyarakat – P3M) untuk melakukan pengukuran

mutu diklat administrasi Balai Diklat Keagamaan melalui Indeks Mutu Diklat

Administyrasi11. Peningkatan mutu diklat meliputi: kompetensi penyelenggara

dan pelatih, pengembangan program diklat, pembangan fasilitas dan sarana yang

secara umum detail terurai dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi

Negara no 25 tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan

Pelatihan Pemerintah.

Hasil pengukuran ini memperoleh tingkat mutu diklat yaitu sebagai

berikut:

Tabel 3.7. Mutu Diklat Administrasi

per Balai Diklat Keagamaan tahun 2017

Satuan Kerja

Komponen Mutu Diklat Indeks

Mutu

Diklat

SDM

Kediklatan

Program

Diklat

Sarana dan

Prasarana

BDK Surabaya 3.33 3.82 2.52 3.23

BDK Makassar 4.00 3.56 2.76 3.44

BDK Ambon 4.00 3.59 2.37 3.32

BDK Medan 4.00 5.50 3.53 4.34

BDK Denpasar 0.00 3.69 3.16 2.28

BDK Banjarmasin 2.50 3.76 2.71 2.99

BDK Jakarta 4.00 3.88 2.58 3.49

BDK Manado 3.83 3.76 3.16 3.59

BDK Palembang 3.83 3.76 2.57 3.39

BDK Bandung 4.00 3.85 3.72 3.86

BDK Semarang 4.00 3.65 3.89 3.85

Hasil ini mendorong setiap BDK untuk memperbaiki kualitas tata kelola

penyelenggaraan diklat administrasi baik sarana pra sarana, program kediklatan

dan kualitas penyelenggara kediklatan agar menghasilkan kompetensi pegawai

yang didiklat lebih berkualitas.

11 Indeks Mutu Diklat diukur oleh 3 (tiga) komponen yaitu pertama Nilai Komponen SDM, yang terdiri atas sub komponen pengelola, penyelenggara, widyaiswara, dan pelatih non widyaiswara, kedua: Nilai Komponen Program Diklat, yang terdiri atas sub komponen kurikulum, bahan diklat, jangka waktu pelaksanaan program

diklat, peserta diklat, panduan pelaksanaan program diklat, dan hasil belajar dan ketiga: Nilai Komponen Sarana dan Prasarana, yang terdiri atas sub komponen sarana diklat, dan prasarana diklat.


b) Perspektif Pelanggan

Perspektif ini menggambarkan terkait penilaian pelanggan yaitu peserta diklat

atas penyelenggaraan diklat. Semakin tinggi jaminan kualitas penyelenggaraan

diklat maka akan memberikan respon positif atas layanan kediklatan. Perspektif

ini meliputi indeks kepuasan pelayanan diklat, jumlah alumni diklat yang lulus

ujian (tingkat persentase kelulusan) dan rerata nilai ujian serta indeks kepuasan

stakeholders (evaluasi pasca diklat). Perspektif pelanggan lahir dari kualitas

layanan diklat.

Indeks Kepuasan Pelayanan Kediklatan

Indeks kepuasan pelayanan diklat menggambarkan penilaian peserta diklat

terhadap penyelenggaraan diklat. Tujuan pengukuran indeks ini adalah untuk

mengevaluasi kinerja penyelenggara diklat dan Widyaiswara dalam mengelola dan

memberikan materi diklat. Indeks ini terdiri atas dua faktor yaitu penilaian peserta

diklat atas penyelenggara dan Widyaiswara.

Dimensi penilaian terhadap penyelenggara meliputi kepesertaan (penetapan

peserta, pemanggilan peserta), kepanitiaan (pelayanan, kedisiplinan, kerjasama

dengan peserta, pelayanan terhadap narasumber, sikap terhadap peserta),

akomodasi (kebersihan, kenyamanan), kurikulum (jadwal diklat, materi diklat,

manfaat materi diklat, ekstrakulikuler), konsumsi (menu, penyajian, higiens),

sarana diklat (ruang kelas, alat bantu, bahan belajar, asrama).

Dimensi yang dinilai oleh peserta terhadap Widyaiswara adalah

pengetahuan dan keterampilan mengajar, penguasaan materi, sistematika

penyajian, kemampuan menyajikan, penggunaan metoda dan alat bantu

pembelajaran, ketercapaian tujuan, etika, sikap terhadap peserta, cara menjawab

pertanyaan peserta, penggunaan bahasa, pemberian motivasi, disiplin waktu,

kerapihan berpakaian dan kerjasama.


Gambar 3.14. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Diklat dan

Widyaiswara Tahun 2016-2017

Indeks Kepuasan Peserta Diklat tahun 2017 mengalami peningkatan

dibandingkan tahun 2016 baik kepuasan peserta diklat terhadap Penyelenggara

Diklat ataupun terhadap Widysiswara. Peningkatan kepuasan terhadap

penyelenggara adalah adanya perbaikan tatakelola dalam variasi konsumsi

makanan dan ketepatan waktu diklat. Kepuasan terhadap widyaiswara terlihat

pada ketepatan waktu dalam penyelenggaraan diklat, kualitas dan ketersediaan

bahan ajar, serta komunikasi dua arah antara peserta dan Widyaiswara dalam

proses pengajaran/pelatihan. Aspek penting yang perlu perbaikan dalam

penyelenggaraan diklat adalah tetap memperhatikan pada menu makanan (rasa

dan variasi) serta penggunaan metoda dan alat bantu dalam proses pengajaran.

Persentase kelulusan alumni diklat

Output dari jaminan kualitas penyelnggaraan diklat selain kepuasan

peserta diklat adalah meningkatnya kelulusan alumni diklat.

87.11 87.09

84.82

88.04 86.85

88.14

85.02

88.17

81.17

91.01

79.33

90.79

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2017

Penyelenggara Diklat Widyaiswara

Diklat Tenaga Administrasi Diklat Tenaga Teknis KeagamaanDiklat Tenaga teknis Pendidikan


Gambar 3.15. Perkembangan Persentase Tingkat Kelulusan Alumni Diklat

Tahun 2014 - 2017

Pada tahun 2017, tingkat kelulusan alumni diklat lebih rendah yaitu

99.72% dibandingkan tahun sebelumnya 2016 yaitu 99,80%. Dibandingkan

tahun 2014 dan 2015 tingkat kelulusan 2017 masih lebih baik. Diklat

dengan penyumbang ketidaklulusan tertinggi ada pada diklat guru mata

pelajaran pendidikan agama kristen dimana ada 4 peserta diklat tidak lulus

dari 30 peserta, diklat penyuluh agama Non PNS, diklat pembentukan calon

penyuluh, diklat penelitian tindakan kelas, dan lainnya.

Pada tahun 2017 telah dilakukan berbagai inovasi untuk mempermudah

proses ujian seperti ujian online (berbasis IT) yang dilakukan pilot project

pada BDK Bandung. Selain itu peerbaikan kualitas penilaian juga

dilakukan selain menilai kualitas kedisiplinan.

97.47%

98.70%

99.80% 99.72%

96.00%

96.50%

97.00%

97.50%

98.00%

98.50%

99.00%

99.50%

100.00%

2014 2015 2016 2017


Rerata Nilai Ujian Peserta Diklat

Gambar 3.16 . Nilai Rerata Peserta Diklat Per Jenis Diklat

Pada tahun 2017, secara keseluruhan rerata nilai ujian peserta diklat

menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk diklat administrasi

menurun dari 81.17 menjadi 79.54. untuk diklat teknis keagamaan menurun dari

86.33 menjadi 80.36 sedangkan untuk diklat teknis pendidikan menurun dari

82.5 menjadi 81.38. Meskipun demikian syarat kelulusan diklat adalah nilai

minimal 76 sehingga secara keseluruhan kualitas lulusan kompetensi masih

berada dalam area baik.

Pada tahun 2017, Pusdiklat meningkatkan kualitas kompetensi dengan

meningkatkan kualitas ujian bagi para peserta diklat. Hasil ini tentu berpengaruh

terhadap rerata kualitas/ nilai lulusan peserta diklat.

Nilai Evaluasi Pasca Diklat

Salah satu perbaikan dalam pengelolaan diklat adalah adanya evaluasi

pasca diklat. Evaluasi ini berguna untuk mengidentifikasi kinerja para alumni

diklat dan kontribusinya pada organisasi. Ada 4 (empat) unsur dalam menilai

kualitas alumni diklat yaitu pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial

Pedagogik diukur oleh Ilmu yang diterima dalam diklat sesuai dengan kebutuhan,

materi atau informasi yang disampaikan dalam diklat update/terbaru,

pembelajaran dalam diklat menumbuhkan motivasi, menerapkan materi yang

diterima dalam diklat pada proses pembelajaran, dan pembelajaran diklat mampu

mengembangkan kreatifitas peserta).

Aspek kepribadian diukur oleh komitman pada tugas meningkat, sabar

dalam menjalankan tugas, lebih percaya diri menunjukkan peran, memiliki

motivasi kerja tinggi, disiplin dalam bekerja, memiliki perilaku yang patut

diteladani, peduli terhadap lingkungan kerja, terbuka dalam menerima masukan).

81.17

86.33

82.5

79.54 80.36

81.38

76

78

80

82

84

86

88

Diklat TenagaAdministrasi

Diklat Tenaga TeknisKeagamaan

Diklat Tenaga teknisPendidikan

2016 2017


Aspek profesionalitas diukur oleh kinerja meningkat, memperoleh

keterampilan baru yang membantu tugas dan fungsinya, mampu bekerja lebih

efektif) sedangkan aspek sosial diukur oleh mampu berkomunikasi dengan baik,

mempu bekerjasama dalam tim dengan baik. Berikut adalah hasil nilai evaluasi

pasca diklat untuk Diklat di Wilayah Kerja dan diklat reguler yaitu:

Tabel 3.8. Capaian Evaluasi Pasca Diklat DDWK

No Aspek Kompetensi Nilai Kategori

1. Pedagogik 91,7 Sangat Baik

2. Kepribadian 85,7 Baik

3. Profesional 89,3 Baik

4. Sosial 85,3 Baik

Tabel 3.9. Capaian Evaluasi Pasca Diklat Reguler

No Aspek Kompetensi Nilai Kategori

1. Pedagogik 91.8 Sangat Baik

2. Kepribadian 86.9 Baik

3. Profesional 85.7 Baik

4. Sosial 87.8 Baik

Secara keseluruhan dari 4 (empat) aspek kompetensi menunjukan nilai

evaluasi pasca diklat sangat baik. Secara kualitatif pandangan pimpinan satuan

kerja di kementerian Agama sangat mendukung penerapan kompetesi yang

diperoleh alumni dalam diklat, perlu penguatan pada materi subtansi dan

mengurangi materi dasar atau penunjang. Adanya kesesuaian kompetensi yang

dilatih dengan aktivitas pengerjaan tugas pokok dan fungsi.


Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah

“persentasi temuan kesalahan cetak Al – Quran yang beredar di masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Pencetakan Al

– Qur’an yang sudah mendapatkan tanda tashih”.

Tabel 3.10. Capaian Indikator Kinerja ke-Al-Qur’anan

Target Realisasi Capaian Kinerja

2% 0% 120%

Kesalahan cetak pada mushaf Al-Qur’an pada umumnya terjadi pada dua

hal, yaitu prosedur atau regulasi, dan teknis. Oleh sebab itu, kesalahannya

terkadang bersifat prosedural, dan terkadang bersifat teknis. Kesalahan

prosedural biasanya berhubungan dengan administrasi pentashihan dan

penggunaan surat tanda tashih. Adapun kesalahan yang bersifat teknis biasanya

berhubungan dengan proses percetakan pada mushaf seperti kesalahan jilid,

salah halaman, salah konten dan lain-lain.

Untuk mengukur indikator ini dilakukan metode survey sebanyak dua

kali kegiatan pengawasan dengan persebaran lokasi di pasar-pasar besar Jakarta

dan Event Islamic Book Fair (IBF) yang selalu digelar oleh IKAPI setiap tahunnya.

Berikut ini adalah lokasi-lokasi pengawasan dalam kota secara detail:

a. Pasar Senen Jakarta Pusat

b. Blok M Jakarta Selatan

c. Tana Abang Jakarta Pusat

d. Jatinegara Jakarta Timur

e. Cililitan Condet Jakarta Timur

f. Kembangan Jakarta Barat

g. Islamic Book fair (IBF)

Adapun pengawasan peredaran mushaf Al-Qur’an pada event Islamic

Book Fair Jakarta tahun 2017 meliputi sebagian besar stand-stand penerbit

mushaf Al-Qur’an yang ada, yaitu: Penerbit Al-Fatih Press, Al-Mahira, stand

penerbit Al-Qur’an dan Hafalan, Gema Insani Press, Keira Publishing, Era

Adicitra, Maghfirah Pustaka, Cakrawala, Jabal Hilali, Luxima, Darus Sunnah,

Mizan, Progresio Sygma, Tiga Serangkai dan Zikrul Hakim.

Untuk menguatkan fungsi pengawasan peredaran mushaf Al-Qur’an,

LPMQ juga menugaskan para pengawas ke beberapa daerah di luar kota Jakarta.

Pengawasan di luar kota ini tidak hanya dilakukan di pasar-pasar, tetapi juga

pada komunitas-komunitas tertentu seperti pondok pesantren dan lembaga-

lembaga pendidikan. Terkadang juga para pengawas langsung bersentuhan

A.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis III. Meningkatnya kualitas

layanan pentashihan mushaf Al – Qur’an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al – Qur’an dan Museum Istiqlal


dengan penerbit atau percetakan mushaf Al-Qur’an yang berada di wilayah

tertentu.

Berikut ini adalah beberapa kota atau daerah yang sudah dilakukan

pengawasan peredaran mushaf Al-Qur’an pada tahun 2017, yaitu Bandung,

Surabaya, Yogyakarta, Jambi, Klaten, Semarang, Demak, Jombang, Garut,

Cirebon, Sukabumi, Tulung Agung, dan Banyuwangi. Pengawasan di luar kota

lebih difokuskan pada produk Juz ‘Amma, surah Yasin dan majmu’ syarif. Meski

demikian, para pengawas juga tetap memeriksa produk Al-Qur’an lainnya.

Bagian-bagian yang harus diperiksa adalah seluruh aspek yang terdapat

dalam mushaf, mulai dari cover, bagian awal (prelim), nama surah, daftar

juz, daftar hizb, ayat Al-Qur’an dan harakatnya, materi tambahan dalam

mushaf dan bagian akhir (postlim). Para petugas pengawasan sebisa

mungkin untuk memeriksa halaman demi halaman dari setiap mushaf Al-

Qur’an yang diawasi. Prosesnya menyesuaikan waktu yang ada. Setiap

pengawas diperbolehkan melakukan pengawasan secara cepat agar

mencakup banyak objek yang ada.

Dalam rangka mengukur indeks menurunnya kesalahan cetak mushaf

Al-Qur’an pada tahun 2017, LPMQ melakukan inventarisasi surat tanda tashih

yang diterbitkan pada tahun 2017 dan melacak penerbitannya di beberapa toko

besar dan pasar yang tersebar di Jakarta dan luar Jakarta. Setelah itu, mushaf-

mushaf yang terbit pada tahun 2017 diidentifikasi dan diperiksa secara detail

halaman per halaman untuk melihat apakah terdapat kesalahan pada mushaf

tersebut atau tidak. Jika ditemukan kesalahan, baik itu berupa kesalahan teknis

ataupun konten, maka petugas mencatatnya dan membuat klasifikasi

kesalahannya secara jelas.

Kegiatan lain yang menunjang tujuan di atas adalah pemeriksaan

terhadap sejumlah mushaf Al-Qur’an yang dikirimkan penerbit kepada Lajnah

sebagai bahan dokumentasi. PMA no 44 tahun 2016 menyatakan bahwa penerbit

wajib menyetorkan paling sedikit 10 eksemplar mushaf Al-Qur’an yang sudah

diterbitkan. Meski demikian, terkadang penerbit hanya memberi lebih sedikit dari

itu, atau bahkan tidak memberi sama sekali.

Berikut ini adalah data mushaf Al-Qur’an yang terbit pada dua tahun

terakhir, tahun 2016 tahun 2017. Produk-produk ini sudah dibaca ulang oleh

para pengawas dan hasilnya sebagai berikut:


Tabel 3.11. Sampel Mushaf yang diperiksa tahun 2017

No Nama Mushaf Penerbit Tahun Terbit Kesalahan Cetak

1 Mushaf Yusuf Cordoba Bandung 2016 Tidak ada

2 Mina Qur’an Tilawah Sygma Bandung 2016 Tidak ada

3 Mushaf Arkedia Cordoba Bandung 2016 Tidak ada

4 Mushaf Adz-Dzikr Fatwa Solo 2016 Tidak ada

5 Al-Qur’an dan Terjemahnya Adi Putra Solo 2016 Tidak ada

6 Mushaf Qiyamul Lail Widya Cahaya Jakarta 2016 Tidak ada

7 Al-Qur’an dan terjemahnya Al-Fatih Berkah Cipta Depok 2016 Tidak ada

8 Al-Qur’an Al-Karim, As-Salam Syarefa (Karisma Putra Utama)

Jakarta 2016 Tidak ada

9 Al-Fathan Al-Fatih Berkah Cipta Depok 2016 Tidak ada

10 Ar-Rafi Kamila Jaya Ilmu Jakarta 2016 Tidak ada

11 Al-Qur’an Terjemahan Perkata

Juz 1-2

Yayasan Keluarga haji Isma’il Samin

Jepara 2016 Tidak ada

12 Al-Kamal Pustaka Jaya Ilmu Bekasi 2016 Tidak ada

13 Tartil, Tajwid Mudah Cordoba Bandung 2016 Tidak ada

14 Al-Mahir Madina Qur’an Sukoharjo 2016 Tidak ada

15 Ash-Shafaa Al-Huda Depok 2016 Tidak ada

16 Al-Qur’an dan terjemahnya Jumanatul ‘Ali Garut 2016 Tidak ada

17 Mushaf Tahfiz Junior Cordoba Bandung 2017 Tidak ada

18 Mushaf Multazam Cordoba Bandung 2017 Tidak ada

19 Mushaf Al-Hijr Cordoba Bandung 2017 Tidak ada

20 Qur’an Hafalan Al-Mahira 2017 Tidak ada

21 Al-Haramain , Tafsir Ringkas

Ayat-ayat Pilihan Cordoba Bandung 2017 Tidak ada

22 Mushaf Al-Misbah Beras Al-Fath Bekasi 2017 Tidak ada

23 1 Juz 1 Day Sygma (Syamil) Bandung 2017 Tidak ada

24 Juz ‘Amma, ‘Allama Bil Qolam Sutra Benta Perkasa Pekan Baru 2017 Tidak ada

25 Al-Amzar Cahaya Qur’an Depok 2017 Tidak ada

26 Al-Qur’an dan terjemahnya Jumanatul ‘Ali Garut 2017 Tidak ada

Hasil diatas menunjukan bahwa dalam survey pengawasan terhadap

kesalahan cetak Al-Qur’an tidak ditemukan Mushaf Al-Qur’an yang salah cetak.

Sedangkan pada tahun 2016, LPMQ mencatat ada dua kesalahan cetak, yaitu

pada mushaf terbitan Ar-Ribh Al-Murtadlo Bekasi dan mushaf terbitan Shafa

Media Solo. Dua kesalahan ini semenjak tahun 2016 sudah diinstruksikan untuk

diperbaiki, dan penerbit sudah melakukannya dengan baik.

Berikut adalah perbandingan jumlah kesalahan cetak Al-Qur’an Tahun

2016 dan tahun 2017.


Tabel 3.12. Perbandingan Kesalahan Cetak Al-Qur’an 2016-2017

No Tahun Jumlah kesalahan Penerbit Keterangan

1 2016 2

Ar-Ribh Al-

Murtadlo, Bekasi

Kesalahan penulisan

harakat

Shafa Media, Solo Kesalahan penjilidan

2 2017 - - -


Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah:

Nilai SAKIP, rerata kinerja pegawai, nilai Zona

Integritas dan persentase capaian fisik dan anggaran.

Berikut adalah selengkapnya hasil capaian kinerja dukungan manajemen tahun

2017.

Diagram 3.17. Capaian Kinerja Dukungan Manajemen 2017

Secarakeseluruhan rerata capaian kinerja sasaran strategis keempat ini

adalah 103.75%

Untuk capaian kinerja SAKIP Badan Litbang dan diklat mengalami

kenaikan dari tahun 2015 dan 2016 dimana pada tahun 2017, nilai SAKIP

adalah 75,10 (berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal). Berikut adalah nilai

komponen SAKIP tahun 2017.

54.47

71.68 75.1 74.5

87.52

100 88.86

0

20

40

60

80

100

120

SAKIP 2015 SAKIP 2016 SAKIP 2017 Nilai ZonaIntegritas

Rerata KinerjaPegawai

CapaianPenyelesaian

Kegiatan

CapaianSerapan

Anggaran

A.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV. Manajemen dan Tugas

Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel


Tabel 3.13. Nilai SAKIP per Komponen tahun 2017

NO Komponen Yang

Dinilai Bobot

Nilai

2016

Nilai

2017 Prosentase

1 Perencanan Kinerja 30 22.31 23.97 79,90 %

2 Pengukuran Kinerja 25 19.69 17.5 70.00%

3 Pelaporan Kinerja 15 10.76 12.76 85.07%

4 Evaluasi Kinerja 10 7.37 7.37 73.75%

5 Capaian Kinerja 20 13.5 13.5 67.50%

Nilai Hasil Evaluasi 100 71.68 75.1 75.10%

Beberapa perbaikan SAKIP yang perlu dilakukan adalah revisi Renstra

Unit Eselon I Badan Litbang dan selanjutnya seluruh unit Eselon II di lingkungan

Badan Litbang dan Diklat, review terhadap Dokumen Perencanaan Strategis

secara berkala dan indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga seluruhnya

berorientasi outcome, menyempurnakan perjanjian kinerja secara berjenjang

sampai kepada seluruh tingkat eselon IV dengan mempertimbangkan keselarasan

ukuran kinerja antara bawahan dengan kinerja atasannya dan penjabaran

kinerja secara berjenjang.

Dalam komponen pelaporan kinerja (LKj) dan capaian kinerja rekomendasi

perbaikan adalah membuat LKj yang menyajikan perbandingan data kinerja

tahun ini dan sebelumnya yang mencakup target versus realisasi, realisasi tahun

berjalan versus realisasi tahun sebelumnya, realisasi tahun berjalan versus target

jangka menengah, evaluasi rencana aksi dengan menginformasikan tentang

capaian-capaian hasil-hasil program, simpulan keberhasilan dan

ketidakberhasilan program, analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan

sesudah dilaksanakan suatu program dan analisis tentang perubahan target

yang dituju suatu program serta ukuran yang memadai tentang keberhasilan

program, dan membuat laporan capaian kinerja tahun 2017 yang lebih

komprehensif sebagaimana laporan capaian kinerja tahun 2016 yang sudah

disusun lebih komprehensif.

Dalam perjanjian kinerja tahun 2017, nilai PMPRB adalah salah satu

indikator kinerja yang digunakan mengukur kualitas dukungan manajemen.

Akan tetapi dalam implementasinya pengukuran nilai PMPRB ini menggunakan

nilai Pembangunan Zona Integritas12. Alasannya adalah ada beberapa komponen

dalam nilai PMPRB yang sulit terukur atau komponen yang diluar tanggung

jawab Badan Litbang dan Diklat sehingga capaian nilai PMPRB kurang realistis

menggambarkan Reformasi Birokrasi Badan Litbang dan Diklat.

Oleh karena itu maka dalam pengukurannya untuk menggambarkan

tingkat implementasi Refromasi Birokrasi pada Badan Litbang dan Diklat

12 Ada beberapa komponen dalam penilaian PMPRB yang diluar tugas dan fungsi kelitbangan dan kediklatan sehingga dalam pengukurannya menggunakan pendekatan Nilai Pembangunan Zona Integritas. NilaiPMPZI lebih realistis dalam mengukur kinerja Reformasi Birokrasi untuk satuan kerja.


menggunakan Nilai Pembangunan Zona Integritas sesuai Permenpan Reformasi

Birokrasi No. 52 Tahun 2014 bahwa implementasi Reforomasi Birokrasi pada

satuan kerja adalah Pembangunan Zona Integritas.

Capaian kinerja Pembangunan Zona Integritas tahun 2017 adalah 74.5

masih dibawah target regulasi Permenpan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun

2014 yaitu 76. Beberapa aspek perbaikan Zona Integritas adalah perlunya

pemilihan agen perubahan secara terbuka (pemilu raya), reviu atas SOP,

perbaikan pengelolaan kinerja pegawai yang linier atau selaras dengan kinerja

atasannya, perlunya dibentuk UPG (Unit Pengelola Gratifikasi), implementasi

SPIP dan benturan kepentingan serta perlunya riviu standard layanan dan

evaluasi hasil survey.

Dalam pembangunan aplikasi atau e-government, Badan Litbang dan

Diklat telah melakukan berbagai pembangunan aplikasi yang memudahkan dan

membantu proses kerja seperti Simdiklat, Simlitbang, SIPPA, SIRA, e-office BDK

bandung, jurnal Open Journal System yang terakreditasi (LIPI, DOAJ), e-DJJ

(Diklat jarak Jauh berbasis IT) dan aplikasi lainnya.

Rerata kinerja pegawai diukur oleh SKP pegawai dengan rerata 87.52 yang

menunjukan tingkat profesionalisme pegawai Badan Litbang dan Diklat.

Perbaikan kinerja pegawai untuk mencapai target 88 tahun 2018 adalah dengan

mensinkronisasikan perjanjian kinerja ini di tingkat satuan kerja, pengukuran

kinerja pegawai secara berkala dan memberikan kesempatan peningkatan

kompetensi melalui diklat di dalam dan luar instansi kementerian Agama.

Untuk kinerja capaian fisik dan anggaran diperoleh rerata serapan

anggaran (88.86%) dan capaian fisik (100%). Capaian fisik adalah persentase

penyelesaian kegiatan yang merujuk kepada Peraturan Kementerian Keuangan

PMK No.158 / PMK.02/ tahun 2014.


B. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran pelaksanaan Program Penelitian Pengembangan dan

Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama sampai dengan tanggal 31

Desember 2017 sebesar Rp 517,935,613,449,- atau 88,86% dari total

anggaran sebesar Rp. 583,079,981,000.

Gambar 3.18. Serapan Anggaran Badan Litbang dan Diklat 2015-2017

Dibandingkan tahun 2015 dan tahun 2016, serapan anggaran Badan

Litbang dan Diklat tahun 2017 lebih baik yaitu meningkat dengan capaian

88.86%. Selain itu pagu RKAKL tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya13. Faktor utamanya adalah adanya komitmen bersama untuk

memperbaiki akuntabilitas keuangan dari serapan anggaran, pembuatan aplikasi

SIRA (Sistem Informasi Serapan Anggaran) juga membantu mempertinggi serapan

anggaran yang terealisasi serta adanya rapat rutin pimpinan setiap bulan dan

monitor serapan anggaran melalui grup komunitas.

Melalui sarana aplikasi SIRA, pimpinan dapat mudah memperoleh

informasi serapan anggaran secara real time untuk memtivasi setiap satuan kerja

mempercepat proses pelaksanaan kegiatan. Berikut secara rinci realisasi anggaran

Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama berdasarkan fungsi, jenis belanja,

kegiatan dan unit kerja tahun 2017.

13 Pagu Anggaran Balitbangdiklat tahun 2015 adalah 524.524.685.000, Pagu Anggaran Balitbangdiklat tahun 2016 adalah 574.045.616.000 dan Pagu Anggaran Balitbangdiklat tahun 2017 adalah 583.079.981.000

70%

75%

80%

85%

90%

2015 2016 2017

79.29%

85.77% 88.86%

Serapan Anggaran 2015-2017


Tabel 3.14. Serapan Anggaran 2017 per Jenis Kegiatan

No Nama Jenis Kegiatan Pagu Total Realisasi Total Sisa Total Persentase

(%)

1 Pembinaan Administrasi Dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

9,604,343,000 9,191,988,515 412,354,485 95.71

2 Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Administrasi

24,986,414,000 22,745,796,391 2,240,617,609 91.03

3 Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan

48,588,030,000 44,610,040,983 3,977,989,017 91.81

4 Penelitian Dan Pengembangan Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan

20,321,049,000 18,110,558,861 2,210,490,139 89.12

5 Penelitian Dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan Dan Manajemen Organisasi

2,769,383,000 2,391,316,246 378,066,754 86.35

6 Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Agama Dan Keagamaan

31,217,728,000 29,259,121,935 1,958,606,065 93.73

7 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang Dan Diklat

274,210,762,000 237,620,867,119 36,589,894,881 86.66

8 Pendidikan Dan Pelatihan Administrasi Di Lembaga Pendidikan

23,272,542,000 19,027,690,665 4,244,851,335 81.76

9 Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan

129,789,696,000 119,049,949,409 10,739,746,591 91.73

10 Penelitian Dan Pengembangan Lektur Dan Khazanah Pendidikan Keagamaan

18,320,034,000 16,106,000,925 2,214,033,075 87.91

TOTAL 583,079,981,000 518,113,331,049 64,966,649,951 88.86

Dengan demikian serapan anggaran Badan Litbang dan Diklat sampai

5 Januari 2018 (aplikasi Smart DJA Kementerian Keuangan) mencapai

Rp. 518.113.331.049 (88.86% dari total anggaran tahun 2017 yaitu

583.079.981.000). Perbaikan kinerja yang telah dilakukan seperti adanya aplikasi

SIRA(Sistem Informasi Realisasi Anggaran) yang memantau capaian serapan

anggaran satuan kerja.

Pada tahun 2018, perbaikan dalam tata kelola serapan anggaran agar

memenuhi target serapan anggaran diatas 95% sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan R.I Nomor 249/PMK.02/2011 Tanggal 28 Desember 2011 adalah

perencanaan uang makan pegawai, penataan perencanaan uang lembur,

pemanfaatan kembali sisa perjalanan (transport peserta diklat, peneliti ke

lapangan, peserta kegiatan fullboard/ fullday, penghematan harga hotel),

penataan perencanaan belanja bahan (keperluan sehari-hari perkantoran,

belanja barang persediaan, konsumsi diklat), perhitungan secara tepat jasa

profesi yang terdiri dari honor KJM Widyaiswara, narasumber, penataan

perencanaan belanja modal BDK Aceh.


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama memounyai 2 (dua) tugas

utama yaitu menghasilkan rumusan bahan kebijakan Kementerian Agama

dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur (ASN) berbasis

kediklatan. Untuk mewujudkan kedua tujuan organisasi tersebut maka telah

tertera dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019, struktur organisasi

PMA No. 42 tahun 2016, serta Perjanjian Kinerja (Perkin) Kepala Badan

Litbang dan Diklat dengan Menteri Agama tahun 2017. Kedudukan

organisasi ini sangat penting dalam menunjang kinerja Kementerian

Agama dan pembangunan nasional.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan

Diklat Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban kinerja Badan

Litbang dan Diklat dimana memperoleh hasil capaian kinerja 107.8%

dengan predikat memuaskan. Kinerja kelitbangan adalah 100%, kinerja

kediklatan adalah 120%, kinerja bidang Al-Qur’an atau kelajnahan adalah

120% dan kinerja dukungan manajemen adalah 103.9%. Hasil ini

diperoleh dari dukungan penuh pimpinan organisasi, komitmen dan

tanggung jawab bersama baik satuan kerja tingkat pusat maupun daerah

serta keterlibatan aktif pegawai di lingkungan Balitbang dan Diklat.

3. Penyerapan anggaran tahun 2017 adalah 88.86% lebih baik dari tahun

2016 dan tahun 2015. Faktor yang sangat berpengaruh adalah adanya

komitmen bersama dari pimpinan organisasi, Kepala Badan Litbang dan

Diklat, dan semua Para Pejabat serta pegawai untuk yang secara serius

dan rutin memantau pergerakan serapan anggaran setiap bulannya

melalui aplikasi SIPPA atau aplikasi SIRA. Balitbangdiklat telah

mengembangkan aplikasi berbasis online yang dapat memonitor secara

real time serapan anggaran dan serapan fisik satuan kerja (SIRA).


B. Saran

Saran yang direkomendasikan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2017 ini, adalah:

1. Pada tahun 2018, ada perubahan Indikator Kinerja Utama Kepala Badan

Litbang dan Diklat serta Satuan Kerja (Sekretariat, Pusdiklat Tenaga

Administrasi, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan,

Puslitbang, Balai Diklat Keagamaan, Balai Litbang Keagamaan, Lajnah

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an) dengan menghadirkan indikator kinerja

bernilai outcome dan linier atau berkesesuaian antara jenjang struktur

sesuai hasil rekomendasi Rapat Koordinasi Badan Litbang dan Diklat tahun

2017 dan rekomendasi KMA 565 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja

Utama Kementerian Agama 2015-2019. Perbaikan ini mendorong kembali

perlunya mereviu atas Renstra Badan Litbang dan Diklat 2015-2019 dengan

menyesuaikan dengan Indikator Utama Kementerian Agama.

2. Memperbaiki pengukuran indikator kinerja beserta metode dan waktu

pengukuran dan pelaporan indikator kinerja secara berkala.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang terukur dengan

menghadirkan policy brief dan digitalisasi hasil penelitian dan

pengembangan.

4. Mengoptimalkan evaluasi pasca diklat yang mampu mengukur pengaruh

kinerja para alumni diklat terhadap kinerja organisasi Kementerian

Agama.

5. Sinkronisasi peran dukungan manajemen dalam meningkatkan kinerja

organisasi terutama kualitas sumber daya manusia peneliti dan

widyaiswara mengingat masih adanya pegawai pada kedua jabatan

fungsional tersebut yang masih memiliki jenjang pendidikan strata satu.

6. Meningkatkan peran serta satuan kerja daerah dalam dukungan Reformasi

Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas dimana tahun 2018

ditargetkan ada 6 satuan kerja yang diajukan menjadi pilot project

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

7. Optimalisasi serapan anggaran Balitbangdiklat dengan penjadwalan

kegiatan, pemetaan kegiatan, serta penjajakan baru untuk realisasi

pembangunan sarana dan pra sarana BDK Aceh dan BDK Papua.

laporan kinerja - balitbangdiklat.kemenag.go.id · kata pengantar puji syukur kami ... dalam...

Documents