PUTIJSNYA PERKAWINAN AIURAT PERCERAIANDAN DAMPAKNYA

TERHADAP PEMELIHARAAN ANAKDALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974

Oleh:

UIN SYARJF A.U.JVn..

JAK1426 H / 2005 M

PUTUSNYAPERKA~ANAKIBATPERCERAIANDANDAMFAI(NYA

TERHADAP PEMELIlIARAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF llUKUM

ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAllUN 1974

SKRlPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hulclun UIN SyarifHidayatullah Jakarta

Untuk Memperoleh GeJar SaIjana Hukum Islam

Oleh:

NAMA: USI SANUSI

NIM:I0I044122164

Di Bawah Bimbingan :

Asep Sya ifuddin Hidayat, S.H:

NIP. 150268783

PROGRAM STUDIPERADILAN AGAMA.JURUSAN AHWALSYAKIfSIYAII

FAKULTAS SYARl'AHDANntJI{UMUIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA1426 H / 2005 M

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang beljudul "PUTUSNYA PERK4-WINAN AKIBAT

PERCERAIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK

DALAM PERSl)EKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

PEHKAWINAN NO.1 TAHUN 1974", lelah diujikan dalam siclang Munaqasyah

Fakullas Syari'ah clan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hiclayatullah Jakarta

pada langgal 23 Nopember 2005. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

unluk l11el11peroleh gelar Sm:iana Progran Strata 1 (S I) pada Jurusan Akhwal

Syakhsiyyah Progran Studi Peradilan Agama.

Jakarta. 23 Nopember 2005

Disahkan oleh

Bekan Fakultas Syari'ah clan Hukum

Prof. Dr. H. ·Hasanudclin Af. MANIP ISO 050 917

J_I

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua : Prof. Dr. H. Hasanucldin Af, MA,NIP ISO 050 917

Sckretaris : Drs. Asep Svarifuddin Hidayat SHNIP 150 268 783

PCl11bil11bing : Drs. Asep Syarifuddin Hidayat SHNIP ISO 268 783

I'enguji I : AsmawL M AgNIP 150282 394

I'enguji lJ : Drs. Abu Tal11rin. M. HumNIP 150274761

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Tahcar,

shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikankepada Nabi Muhammad SAW

beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengeltiarkankita dari alarilkesesatan

kcpada jalan yang bcnar.

Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasihkepada yth:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Prof Dr. H. Hasanuddirt AF,

MA., yang selalu memberikan dukungan 1110riJ pada penuJis.

2. Kelua dan Sckretaris Jurusan al-AkhwalaJ-Syaksiyah, TbuDra. Hj.Halimah

Ismail dan Bapak Drs. Asep Syarifuddin Hidayat, SH., yang selalu

mel11berikan sel11angat agar sabar dan tekun dalal11 menyelesaikan skripsi.Jt"'

3. Pembimbing Skripsi, Bapak Drs. Asep Syarifuddin Hidayat, SH., yang telah

membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi dengan

ikhlas.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak

l11emberikan ilmunya kepada penulis selama lllasa perktdiahan.

5. Pctugas Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakulta" Syariah danHuklilll

sebagai sumber infonnasi penulis dalammenulis skripsi.

6. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah mendidik dan membimbing penulis

dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang, ketulusan serta

keikhlasan, juga tidak lupa kepada saudara-saudaraku serta teman-teman

lainnya yang telah memberikan motivasi, dorongan dan dukungan bagi

penyelesaian skripsi inL

7. Semua teman-teman kelas PA-B, Khususnya Sulhan, Jafar, Cecep, Zuhdi,

Rohim yang senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran dan mendoakan

penulis agar menjadi orang yang sukses.

8. Serta teman-teman yang suka bergadang, Badoet, Bodoeng, Ating, Cubing,

Caudil, Q-uoy, Idoel, Bureung, Cilok~dan Arab yang telah memberikan

111otivasi, dorongan dan dukungan bagi penyelesaian shipsi ini.

Akhimya penulis berharap hanya kepada Allah jualah serahkan semuanya

untuk membalas segala amal baiknya. Disamping itu pula penulis menyadari

sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih t~19apat kesalahan disana­

sini, maIm dalam kesempatan ini penulis mengharapkan tegur sapa, saran-saran dan

koreksi yang bersifat membangun dari

bermanfaat terutama bagi penulis ."nrltrl

DAFTARISI

KAT}, PENGANTAR , .

DAFl AR lSI

BAB! PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Batasan dan Rumusari Masalah "., ,... 3

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian "............................. 4

D. Metode Penelitian " "................................ 5

E. Sistematika Pel1yusul1a.n

BAB n PERCERAIAN DALAM PER"lPEKTIF HffiillM ISLAM

A. Pengertian Perceraian 8

B. Alasan Terjadinya Perceraian 9

C. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan }';"......................... 12

D. Akibat Perceraian 24

BAUru PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNI)ANG-UNDANGPERRAWINAN NO.1 TAHUN 1974 .. 28

A. Pengertian Perceraian 28

B. Alasan Terjadinya Perceraian 28

C. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan " , ;.. 33

D. Akibat Perceraian " , .

BABIV AKIBAT

A. MenulUt Hukum Islam

1. Pemeliharaan Anak

2. Biaya Hidup Anak .

B. MunulUt Undang-Undang PerkawinanNo. 1 Tanun 1974 ;. 49

1. Pemeliharaan Anak .... ,............................................................. 49

2. Biaya Hidup Anak

C. Persmuaah

undang Perkawinan NO.1 Tahun 1974~.

1. PerSall1aan

2. Perbedaan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ....................................................•.............................

B n,,, _. . .J:' .. ... ':)ul an ; ; ;.. ; ; ;; ; ; ;.. ;.:;.;

DAI<TAR PUSTAKA

60

BABI

PENDAHULUAN

A. Latu!" Belakallg Masalah

Manusia adalah mahluk yang mempunyai kecendrungan untuk hidup

hersuma. Kehidupan manusia yang ingin hidup bersama, melakukan kontak

dcngan manusia lainnya tidak dapat dibatasi karella sudah menjadi kodratnya,

sehagai makhluk soaial. Bertitik tolak dari berbagai keing:inan untuk tetap selalu

hersama, tidak jarang teljadi suatu ikatan hlhir batin yang cukup kuat diantara

manusia yakni, dengan suatu jalan perkawinan. Karena dengan suatu perkawinan

dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang haml0nis dalaIn

rangka memhentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang

luasa,i-I

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan hidup seluruh masyarakat

dari dahulu, kini dan masa yang akan datang. Karenaperkawinana.dalah

merupakan masalah yang selalu hangat dikalallgan ma~;yarakat· dandidalanl

pecaluran hukum.

Walaupun perkawinan sudah dijalani oleh pasangan itu sendiri,yahg

namanya perselisihan, pertengkaran dan sebagainya tidak dapat dijamintidak

terjadi, sehingga menjadi perceraian.

Putusnya perkawinan disebabkan diantaranya meninggal dunia dan faktor

lainnya psikologis, biologis, ekonomi dan sehagainya.

2

Kondisi cerai kalau dibiarkan berlarut-lamt maka dapat menimblilkan

berbagai dampak negative baik bagi suami, isteri, harta dan anak-allak lllereka.

Demi kemaslahatan dan ketellteramall pihak-pihak tersebllt makapereeraiall.dajlat

dimungkinkan terjadi.

Anak adalah pihak yang paling lllellderitabaik fisikmaupul1111entalakibat

dari perpisahan kedua orang tuanya.

Kondisi keluarga yang rukun clan dalllai memungkinkan bagiallakuntak

berkembang menjadi pribadi yang utah dibawah bimbingan dan pemelihanin

orang tuanya. Sedangkan pada keluarga.yaJig beteerai, anaktidaklagi

mendapatkan pemeliharaan, pcndidikall. clallpclllbiayaan sebagai manalayakllya

atau dilelantarkan oleh orang tuanya, yang pada akhimya menciptakan anak-anak

yang broken home.

Pada dasarnya anak adalah nicrlljlalcantftipanatau amallat AllahSWT,XI

yang periu dsijaga dan dibina slI11gguh-sungguh dleh keduaorang tuallya,karella

pada hakekatnya manusia Iahir keduniaillidalamkeadaan suci,bagaikalllcairi

putih yang belum terkena noda apacapadanselllua initerl~alitungkepadakedua

orang tuallyalah yang mendidikdan melllbilllbing apakah allak terscbufakan

menjadi Yahudi, Nasari ataupun Majusi. Dari pada umllmnya orall.gtua

menginginkan anaknya mcnjadi allakyangsaleh dan salehahbcrguna (lJagi

Agama, Bagsa dan Negara. Orang tua akan bangga apabila sia.nak yang

dipelihara dan dididik dan dibillbinguya sesuaiharapari dan selanlsdel1gall

3

perintah Allah SWT. Karena anak merupakansumberkebahagianterbesarorang

tua dalam keluarga.

Karena pentingnya masalah perlindul1gal1 anak setelab perceraian dari

tujuan Hukwn Islam dan Undang~Undal1g' PerkaWinal1 yang kemudiall

dirumuskan menjadi judul skripsi yaitu "Putusl1yaPetkawinan AkibatPerceraian

Dan Dampaknya terhadap Pemeliharaan Anakdalmn Perspekiif Hukum Islam

dan Undang-undang Perkawinal1 No. I Tahun 1974".

B. l'cm batasllU Dan Pernll1l1saJ1 Masalah

Pada dasamya perka\vil1al1 bersifat 1111tllk Sela111a;,liunanya. Akmltetapi

karcna suatu hal perkawinan dapat diputuskal1dengan perceraian. Percetaian

ll1enill1bulkan berbagai akibat terhadap sllall1i, isteri, aIlak dan juga harta.

Disini penulis hanya dapat membahas akibat hukum yang til11bul setelahi-#

perceraian dan pel11biayaan anak-anak dalal11 Hukul11 Islam dan Undang-Undal1g

Perkawinan No. I tahun 1974.

Adapun pokok7pokok permasalab yang akan dibahas dalam skripsi ini

yaitu:

I. Bagail11anakab perceraial1 dalam HUknill Islal11 danUl1dang-Undallg

Perkawinan No. I tahun 1974.

2. Bagaimanakah pemeliharaan anaksetelah perceraianmenurtlt HllkUl11 Islam

dan Undang-Undang Perkawinan No. I tahun 1974.

4

3. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan artak set6la.h

perceraian menurut Hukum Islam dan Undailg··Undang Perkawinan NO.1

tahlln 1974

C. Tuj uan dan Manfaat Penelitian

Tujuan mengadakan pembahasan ini adalah:

1. Mcmbcrikan pcnjelasan tcntang perccraian mcnul1.lt Hukum Islam dan

Undang-Undang Perkawinan No. I tahuIl1974

2. Mcmbcrikan penjelasan tentang bagainlana tnemelihara anak setelah terjadi

pcrcerlllan.

3. Mcnbcrikan pcnjelasan tcntang siapa yang bertanggung jawanb terha.dap

pCll1biayaan anak setelah perceraian.

Ac!apun manfaat yang diharapkan dalampenulisan ini, baik secarateoritisi-"

ll1allpllrl pmktis ac!alah :

1. Untuk kalangan akadcmis dan mahasiswa, scbagai sumber referensi untuk

ll1cndalall1i dan ll1cngkaji kcmbali tentang putusnya perkawinan akibat

perceraian dan dampaknya terhadap pemeliharaall al1ak menurut Hukull1

Islam dan Undang-Undll11g Perkawinan No. I Tahun 1974.

2. Untuk ll1emperkaya khazanah literature kepustakaan hllkl1l11 Islam, khllsusnya

mcngenai putusnya perkawinan akibat perceraian dan dampaknya terhadap

pcmelibnraan anak menurut Hukum Islam dan Undartg-Undang PerkawiIlan

No. I Tahunl974.

5

D. l\'1etode ,'cnelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian

sebagai berikut :

I. Fendekatan Penelitian

Dad segi jenis, penelitian ini penelitian kualitatif. Dari segl tujuan

penditian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni memperoleh gambaran

sebwamya tentang bagaimana putusnya perkawinan akibat pereeraian menurut

Hukllm Islam dan Undang-Undang Perkawinall No. 1 Tahllll 1974, tentang

dampaknya terhadap pemeliharaan anak menurut Hukum Islam dan Undang-

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan tentang implikasi hukum dari kedlla

perbedaan tersebut.

Dari segi tipe studi hukwu Islam, ia merupakan penelitian komparatif,

yakni studi yang dilakukan dengan membandingkan kedua aturan Hukum Islam

dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Sifat data yang digunakan adalah data kualitatif,yalmi dengan: Meluilih

bllku-bllku hukum Islam yang menjelaskan tentang perceraian dan pemeliharaan

anak, memilih pasal-pasal yang mengatut masalah perceraian dan pemeliharaan

anak.

Dalam pengumpulan data digunakan Tehnik studi dm)umenter.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adaJah :

\

6

a.Sumber data primer, yaitu : buku-buku literatur, seperti: Fat/JUI Wahab karya

Abu Yahya Zakaria AI-Anshori, Bidayah Alm1{jtahidkarya Ibnu Rusyid,Fiqh

SZlJlnah karya Sayyis Sabiq, Hukum Fiqh islttm kalya Hasby Ash"Siddiqie,

Huklltn Perkawinan Menurut islam, Ull. Pel'kawiriari dan Hukum Pel'data

karya Bakri A. Rahman, KOnJpilasi Hukul11 islam dan Undallg-Undallg

Perkawman No.1 Tahun 1974.

b.Sumber data Sekunder, yaitu diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan

permasalahan tersebut, seperti : Hasby Ash-Siddiqe, Pedoman Rumah Tallgga,

Ismuha, Perceraiall Bersama Suami ist!},;, Djamal tatief, Aneka Hukum

Perceraian di Indonesia dan Pendh Daly, Hukullt Perkawinan Islam.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakalldalam pellelitian \ini yaitu telmik analisis

kualitatif dan analisis perbandillgaIlhukum./.1

Sedangkan telmis penulisandall pel1yususllanskripsi ini berpedoman pada

buku "Pedomall Penulisall Skripsi Fa/atltas Syari 'ah daN Hukum UlN Syarij

Hidayaili//ah Jakarta 2005".

E. Sistematik Penyusunan

Untuk mempermudah dalam n1emahallli peJ11b:lhasan 1ll1, penulis

mengurutkan pembahasannya menjadi lin1abab,yaitu :

7

Bab I Mengenai pendahuluan, yang terdiri dari ; latar belakang masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metode penelitian dan sistematika penYllsunan.

Bab II

Bab !Il

Mengenai perceraian dalam persepektif Hukw]} Islam, yang terdiri

dari; pengertian perceraian, alasannya teljadi p,~rceraian, sebab-sebab

terjadinya perceraian, akibat perceraian.

Mengenai perceraian dalam perspektif Undang-Undang perkawinan

No. I tahWl 1974, yang terdiri dari ; pegertian perceraian, alasannya

terjadinya perceraian, sebab-seg.ab putusnya perkawinah, akibat

percerman.

Bab IV : Menjelaskan akibat perceraian yang terdiri dari ; dampaknya terhadap

anak, menllfllt Hukwn Islam, - pemeliharan anak, -biaya hidllP anak,

menurut Undang-Undang Perkawinan No. I tahun 1974, -j.I

pemeliharaan anak, - biaya hidllP anak, persamaan dan pel'bedaan

antara Hukull1 Islam dan Undahg-undartg Perkawinan No. 1 tahun

1974.

Bab V Mengenai Penutllp, yang terdiri dari ; kesimpulan dan Saran.

BARn

l'ERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM: ISLAM

A. Pegertian I'ereeraian

Menurut bahasa perkataan cerai (thalaq) itu diambil dari kata

" J)\b " , yang artinya melepaskan (menanggalkan). Sedangkan menurut istilah

agama, Thalaq artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubamya hubungan

k. Iper 'awl nan.

Abu Yahya Zakaria AI-Anshori dalam kitabnya Fathul Wahab

memberikan pengertian thalaq yaitu :

Artinya: "Melepas tali akad nikah dengan kata (lajaz) Thalaq dansemacamnya2

Dengan demikian pengertian cerai (Thalaq) yaitu bubarnya perkawinan

atau melepaskan ikatan tali perkawinan dengan memakai kata (lalaz) Thalaq dan

semisalnya, artinya dengan kata-kata yang pemahamannya sama dengan cerai.

Umpamanya firaq (pisah) dan sarah (lepas). Dengan mengungkapkan ketiga kata

ini maka teljadilah perceraian.

, Sayyid Sabiq, Flkih SUI/llah, (Bandllng: PT. AI-Ma'arif, 1993), eel. ICe-8, jilid 8, h. 9.

2 Abu Yahya Zakaria AI-Anshori, hI/hut Wahab, (Beirut: Daru! Fikri) , Juz. 2, h. 72

9

B. Alasan Ter.i~l(!inya Percerai:m

Perkawinan yang dimaksud oJeh agama Islam ialah perkawinan untuk

selama-Jamanya alas dasar einla dan kasih sayang antara suami isleri, sehingga

diharapkan terbenlukJah sualu keluarga yang bahag.ia yang memberikan

kedamaian bagi scmua anggola kcJuarga tcrsebut.

Perjalanan sebuah pcrkawinan lidak selamanya tenang terkadang terjadi

salah faham antara suami islcri alau dikarenakan salah satudianlara mereka sudah

lidak lagi merasa senang sehingga dapat menimbulkan perpecahan yang lebih

luas, bahkan sampai kepada perceraian. Walaupun pefC(~raian bukanlah suatu

berbualan yang disukai dan dianggap tidak terpuji. Sebagaimana Hadits Nabi Saw

berbunyi:

Artinya :"Sesualu perbualan yang halal yang p~fling dibenCi oleh Allahadalah 17zalaq (perceraicm) (H. R. Abu Daud Ibn. Majah danHakim) 3

Begilu juga pada Hadits yang lain menegaskan yang diriwayatkan oleh

Abu Daud :

Artinya :"Perempuan yang mana saja meminfa ceraidari suaminya fanpasuaHt alasan, maka haram baginya ball surga. (JI. R. AbuDaud)."

:l Halidz AJ.·Mundniry, SIll/an Abi Daud, (Beirut: Darnl Fikri, ttl Juz 2, h. 225.

10

Dari hadils ini clapal elipahami bahwa sesungguhnya perceraian perbuatan,

yang elibenci, tapi clemi kemaslahatan clan ketentraman berbagai pihak, maka

Islam mensyariatkan perceraian bagi suami isteri sebai~ai jalan keluaryang

terakhir. Perceraian baile atas inisiatif suami (Thalaq) alan isteri (dengan khllluk

atau fasakh) harus clengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara'. Perceraian

yang ticlak dipergllnakan sebagai jalan keluar yang teraJr.hir aelalah perceraian

yang dimurkai Allah Swt.

Aelarun alasan-alasan yang clapat dilakuakim bercerai adalah :

I. Alasan suami boleh menjatuhkan Thalaq Cserai)

a.Isteri berbuat zina

b.lslcri NlisYlIz sudall eliberi naschat elcngan segala elay,) upaya.

c.lsteri suka mabuk, berjudi atau meJakukan kejahatan yang l1lenggangu

keamanan rul1lah tangga.

I'el.Dan lain-lain sebab berat yang tidak meniurigkinkan terjadinyu rurriah

langga yang dal1lai tentrul1l 5

2. AJasan lsleri boleh l1lenuntut cerai dari suaminya

1. Dengan Khuluk

a.Kedua suami isteri ticlale menclirikan hllkull1"hukum Allah,<yaitu bergaul

secant ma'ruf.

.j lbid, h. 227

,. i\lahmud Yunus, Hukull1 Perkawinl1n DalalJ1l~kml, (Jakarta: PustakaMllhan1ma.ctiyah,

(960), h. [13.

11

b.Isteri sangat benei kepada suaminya lantaran sebab-sebab yang tidak

disukainya, sehingga ia takut tidak akan dapat mematuhi suaminya.6

2. Dengai1 Fasakh

a.Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad

nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu

dmi isterinya itu dalam iddah thalaq raj'i.

b.Scscorang mcnikahi bekas isterinya yang tclah dili'annya.

c.Seseorang menikahi bekas isterinya yang pemahdijatuhi tiga kali talak

olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pemah menikah dengan pria

lain yang kemudian bereerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan

telah habis masa iddahnya.

d.Perkawinan dilakukan antma dua orang mempunyal hubungan darah

semenda dan sesusuaan.)1

e.lsteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari

isteri atau isteri-isterinya7

Isteri clapat mengajukan fv.skh kepada pengadilanbila terjadi keadaan sifat

atau sikap yang dapat menimbulkan mudharat kepada salah satu pihak. Namun

dalam pelaksaanannya fasakh lebih banyak diajukan olehpihak isteri.

" Ibid.. h. 132.

7 DL;partcmen Aguma R.I, Dircktorat PClllbinaan Badan PeradiIan Agama, KompilasiHukum Islam })f Indonesia, (Bandung ; HUl11aniora Utama Press, 1991/1992).

12

Berdasarkan UfaJan di atas bisa diketahui bahwa hal-hal yang dapat

menimbulkan ketidak tentraman dan dibolehkannya perceraran, dengan

diharapkan kedua belah pihak mendapat kctcntraman kembali scsudah perceraian.

C. Sebab-schab I'utwmya l'crlu;winlln

Didalam Islam Pernikahan itu gunanya se1ain llntuk membina suatu

kchidupan rumah tangga yang bahagia juga mcrupakan ikatan yang kuat tali

persaudaraan antara kerabat dari pihak suami maupun pihak isteri.

Tetapi kcnyataannya manusia yang mengalami kehidupan berumah tangga

tidaklah selal1lanya mulus seperti yang diharapkan, dikarenakan ada kemungkinan

saling sengketa dan kUrHngnya kepercayaan antara suami isteri, sehingga sampai-

sampai goyahnya bahtera rumah tangga tcrsebut.

Goncangan-goncangan da1am rumah tangga, bukan hanya saja datangnya

penyebab dari pihak isteri, tctapi juga dari pihak suami' Mcnurut biasanya sikap

suami yang mengakibatkan kebencian isteri itu antara lain karena sikap acuh,

karena kurangnya mel1lperhatikan hak-hak isteri. Dan ditamha.h 1agi seringnya

suami suka bergaul dengan perempuan lain dan sebagainya. Kesemuanya itu

berakibat kepada kegoncangan dalam rUl1lah tangga.

Adapun penyebab putusnya pernikahan itu didalam Islam dapat terjadi

karena beberapa hal, yaitu :

J.Thalaq

2.Keputlisan Hakim

13

3.Meninggal Dunia

4.Khuluk

5.Fasakh

6.Li'an

7.Ila'

8.Zihar

9.Murta(

1. Thalaq

Tilalaq sebagaimana sudah kita bal1as yaitu putusnya ikatan perkawinan.

Hal ini sudah ada sejak sebelum Islam dan berjalan tems sampai sekarang (zaman

Islam).

Firman Allah yang menerangkan Thalaq ialah :

Artinya : "l/w/aq yang dapal dll'llJuk Liua kali.. (A/-Baqaruh: 229).

Artinya: "Wanila-wanila yang dlcerai (/wrus) menlll1ggli (iddah) se/amaliga kali sue (.4/-Baqol'oj,: 228).

14

Artinya :" ... Dan lepaskanlah lIlereka Ilu dengan caru yang sebalk­balknya .. iAI-AII::ab: -19).

Arlinya: " .... Alau lepaskanlah mercka denga/l Iwi/c ... (AlII 77'IUlaq : 2).

Pada ayat 229 surat Al-Baqarah ini Allah SWT menerangkan bahwa

Thalaq dimana suami boleh rujuk kcpada istcrinya ilu \1anya dua kali. Atau

bilangan Thalaq yang l11asih I11cl11ungkinkan sisuall1i untuk rujuk kepada isternya,

ialah dua Ll1i, dijatuhkan satu dcmi satu, bubn sckaligus.

Thalaq dilih'lt d'lri jUl111ahjaluhnya ada dua l11acam yaitu :

( 1). Thalaq Raj' i

Thalaq Raj'l ialah suatu Thalaq cJimana suaiTIi I11cmiliki hak untuk

l11erujuk istcrinya t'lnpa kehcncJaknya. Dan Thalaq Raj'j jnj disyaratkiln pada isteri

yang telah digauli. 8

Thalaq raj'i tidak iTIclarang bckas sual11i berkul11pul dengan belms

iSlerinya, scbab aqad perkawinannya tidak l11el11pengaruhi hubungannya hak

(kepel11ilikan) dan tidak l11empcngaruhi hubungannya yang halal (kecuali

persetubuhan). Dasar dari hukul11 ini herdasarkan firl11an Allah:

'Ibnu Rusyd, Bidtouh A/-Mlljlahicl, /C'/Jall",h, .Ild.1f (Scmarang: CV. Asy-Syifa',1990), h. 476.

15

Artinya : "Thalaq ilu (vang dlJ'lifuk) dua kali, Selelah ilu boleh nyuk lagidengan cara yang lila 'rul a/au menceraikannya dengan carayang baik .. (Al-Haqarah: 229).

(2). Thalaq Ba'in

ThaJaq ba'in ialah Thalaq yang ketiga kalinya, Thalaq sebelum isterinya

dikllmpllJi, dan Thalaq dengan tebllsun oleh isteri kepacla suaminya? Thalaq

ba'in ini terbagi kepada dua macam, yaitu :

a.Thalaq ba'in shugra yaitu ThaJaq kurallg dari tiga kali. Thalaq ba'in shugra

memutuskan tali suami isteri bcgitll ThaJaq dillcapkall. Karena ikatan

perkawinannya tdah putllS, maka isterinya kembaJi mcnjadi orang asing (lain)

bagi su,,::,inya. Bekas suami bcrhak untuk kcmbali kepada isterinya yang

berthalaq ba'in shugra dengan aqad nikah dan mahar bam selama ia belum

kawin dengan laki-Iaki lain.

b.Thalaq ba'in kubro yaitu Thalaq tiga kali penllh, Dengan sendirinya

memutllskan hubungan tali perkawinan. Tetapi Thalaq ba'in kubro mantan

sllami tidak dapat lagi untuk rlljllk kcpada mantan istcrinya, k,;cuali setelah

mantan istcrinya itu slldah kawin dengan laki-Iaki lain dalam arti kawin dengan

sebenar-benarnya dan slldah disetubllhi Jalu berceI'ai. Dasar hukum ini adalah :

9 Sayyid Sabiq. , Op. Cit. , h . 66

16

Artinya :"Kemudiun jlku SISUUJJlI menlhuluqnya (I'esudah 1'lzalaq yangkeduu), lI1ul(([ perell1pUall II U lidak haled Iilgi bagillya hingga diakawin dengan SUWliI yang lain.. .. ..... (/ll-Baqarah: 230).

2. Keputltsan Hakim

Plilusnya pernikahan dengan keplltllsan hakim para fuqaha sepakat

mcnyatakan tidak ada nasnya yang shohch.

Menurul Sayid Sabiq dalam buklillya "Fiqh SUllnah" perceraian dengan

putusan hakim tersebllt dapat dibagi kepada empat macam, yaitu :

a.KaI'ena suami tidak sanggup memberi natkah.

b.Karcna suaml berbual aniaya tcrhadap lSlcrinya.

c.Karena suami ghaib (bcI'jauhan)

d.Karena suami dihukul11 penjara. lU

! '

3. Meninggal Dunia

Dengan meninggalnya salah salu baik suami maupun isteI'i, maka secara

otomatis terputuslah ikatan tali pcrnikahannya. Kalau yang mcninggal itu isteri,

maIm tidak ada masalah bagi sisuami untuk segera menikah lagi dengan

perempuan lain. Tetapi kalau suami yang mcninggal dunia, maka isteri hams

menunggu (beribadah) selama empat bulan sepuluh hari bam boleh menikah

dengan laki-Iaki lain, hal ini tennaktub dalam AI-Qur'all yang berbunyi :

10 Drs. Bakri A. Rahman, HllkuJJ1 Perkall'illo.'1 menuI'll/Islam, U U. PerkawinGl1 danHukulJI Perdtlltl, (Jakarta' PT. Hidakarya Agung, 198 I), h. 52,

17

Artinya:"()rang-orang yang meninggal dunia dianlaramu denganmeninggallwl1 isleri-Isleri (hendaklah para isleri-isleri ilu)menangguhkan dirmya (beribadah) empal bulan sepuluh hari

..... (Al-lJwfarah : 23-/).Putusnya ikatan perkawinan dengan matinya salah satu pihak dari suami

isleri menimbulkan hak saling waris l11ewarisi antal'a suami isteri alas peninggalan

yang l1leninggal dunia (tirkah) I11cnurut hukul11 waris (fiuoicl).

4. Khuluk

Khuluk yang dihcnarkan hukul1l Islam tcrschut bcrasal dari kala"bahasa

arahnya" arlinya mcnanggalkan pakaian. '1 Karcna perr:l11puan sebagai pakaian

laki-Iaki dan laki-Iaki pun pakaian hagi pcrcmpuan. Menurut ahli Fiqh, khuluk

adalah isteri mel1lisahkan diri dari suaminya dengan ganli rugi kepadanya,I2

Firman Allah dalam AI-Qur'an tentang khuluk yaitu :

Q .- /" '"

(n ~ : iyiJl) ... " Q~~I L:c,; l'~ i~G.. u.; 4.UI :;J~ I:;;// .... -.. ..

Artinya'" .... Tidak haled bagi kamu mengambil /cembali dari sesualuyang lelah kwnu berikan kepada mereka, keeuali kalau keduanyakhwalir lidak dapalmenjulankan hukum-hukum Allah. Jika kamukhawalir bahwa keduanya (.yuami iSleri) lidak dapalmenjalankan hukum-hukum Allah, maka lidak ada dosa baginya(alas keduanya) lenlang bayaran yang diberikan oleh isler!unluk menebus dirinya (Al-Baqarah : 229).

11 Sayid Sabiq. Op. Cit., h. 95

l2 Jbid., h. 95

18

Khuluk dinamakan juga tebusan. Karena isteri menebus dirinya dari

suaminya dengan mengembalikan <Ipa yang perm,!, diterimanya atau mahar

kepada isterinya. Khllluk adalah sllatu keislimewaan dalam hukum Islam dalam

perceraian "!;a terJadi alas dasar persetlljllaan kcdua belah pihak dari suami isteri.

Dalam hal ini ada pertcntanggan dengan pasal 208 BW yang tidak mengakui

terjadinya perceraian dcngan pcrsetujuan kedua belah pihak dari suami isteri.

Oleh karenanya dalam ajaran Islam khlllllk dapat diuslilkan oleh pihak isteri. Dari

isteri yang merasa slldah tidak sanggllp lagi meneruskan kelangsllngan kehidupan

perkawinan maka Islam mcmbenarkan isteri yakni melelui khuluk. Begitu juga

suami merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan kelangsungan kehidupan

perkawinan maka ia dapat mempergunakan hak Thalaq yang ada ditangannya

sepanjang ketcntuan-ketentuan syara tanpa mcngambil sesuatu yang telah

dibcrikan kepada islerinya.

5. Fasakh

Fasakh ialah batalnya aqad dan putllsnya ikatan anatara suamI isteri.

Fasakh itu disebabkan rusak yang terjadi dalam agad atau dengan sebab yang

datang tiba-tiba yang dapat menghalagi tetapnya agad. 13

Pisahnya sllami isteri akibat fasakh berbeda dengan Thalaq. Sebab Thalaq

ada Thalaq n0'i yang tidak mengakhiri ikatan sualIli isteri dengan seketika.

Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi alean datang ataupun karena

i.1 Drs. Bakri A Rahman., Op. Cit., h. 44.

19

adanya syarat-syarat yang tidak terpenllhi, ia l11engakhiri ikatan perkawinan sual11i

isteri seketika itu.

Contoh fasakh dengan scbab rusak yang terjadi dalal11 agad, yaitu sudah

dilangsungkan agad nikah ternyata isleri yang dinikahinya adalah saudara

s<~susuaal1. Adapun conloh fasakh kareana hal-hal yang terjadi akan datang, yaitu

bda salah scoarang dari sllami istcri murtad dari Islam dan tidak mall kcmbali

sl111a sckali.

6. Li'an

Li'an diambil dari kala LJ\..l artinya mengutuk.1,j Scbab orang yang

Jl1el11buat li'an illl pada sUl11pahnya yang kelima kalinya dia berkala

"sesllngguhnya padanya akan jatllh laknat Allah jika ia tcrgolong orang yang

berbuat dusta"Jadi yang dimaksud li'an adalah suami menuduh iSlerinya berbuat

zina (seorang dengan laki-Iaki lain).

J ~

Mengcnai li'an termaktub dalam timan Allah sebagai berikut

(v- ~ • .)yJl) :'Yo;,t5:J1 ::,.., ~LS- 0[ 4<- Jil GS;)( :c...Wlj .2#~taJl CrSi''' .. .. .... " .... ...

Artinya ."J)an orang-orang yang menuduh i.l'lerinya (berzina) padahallIIereka Iidak ada lIIelllplinyai .I'ak.l'i-saksi selain mereka sendiri,lIIal((1 per.l'aksian orang ilil ialah einpar kali bersumpah degannama Allah, sesunggulmya dia adalah orung-orang yang benar.Dan sumpah yang kelill/a bahwa la 'nat Allah alasnya jika ialel'llw.I'uk orang-orang yang herdusla. (An-Nul' : 6 dan 7).

H H. M. YllfHI~;, Kamlls Ara!J··hldollesia, (Jaknna PT. Hidakarya Agung) h. 300.

20

Menuduh isteri berbuat Z1l1a hukumnya juga sama dengan menuduh

perempuan lain berbuat zina, yaitu harus dengan empat orang saksi. Tetapi dalam

hal menuduh isteri ini, seandainya suami tidak dapat mcnghadirkan empat orang

saksi maka suami bolch bcrsumpah dcngan nama Allah scbanyak empat kali, dan

untuk sumpah keJima kalinya dikuatkan dengan kalirnat "laknat Allah akan

menimpa dirinya, jib ia bcrbuat dusta". IniJah hakekat dari li'an itu. Makanya

akibat dari li'an ini tali pernikahan keduanya terputus unl.uk sclama-Iamanya.

Bagaimana jika istri yang menuduh suaminya berzina? lstri yang menduh

suaminya berzina dalam hal ini dinamakan dcngan istilah al ..Qadzaf.

7.11a'

!la' ialah sumpah suami bahwa ia tidak akan bl~rcampur (brsetubuh)

dengan istcrinya. 15 Lafadz sumpahnya seperti si suami berkata kepada isterinya

"Dcmi Allah saya tidak abn campuri cngkau". Dcngan sumpah ini berartiI '

seorang isteri tclah dithalaq olch suaminya. Mengenai ila' Allah jelaskan daJam

AI-Qur'an sebagai berikut :

Artinya :"Kepada ol'allg-ul'Ulzg yallg menglla' isterinya diberi tangguhempat bulan lamanya. Kemlldian jika mereka kembali (kepadaIsterillya). maka .I'eslIlIgglilmya Alfah maha pengamplln lagimaha penyayung.

21

Dan jika mereka ber 'ccam (ber/e/ap ha/I ull/uk) lImlaq. makaseszmgguhnya Allah maha mendengc.' fagi maha mengetahui ".(AI-bwla/'ah : 226 dun 227)

Ayat 'n; menjclaskan bahwa waktu tempo yang diberbolehkan bagi para

suaml memegang sumpahnya hanya cmpat bulan saja, Apabila lclah sampai

cmpat bulan, suami bolch lagi kcmbali kcpada isterinya dengan diiringi kewajiban

membayar kiElrat sumpahnya, yaitu : membcri makan sepuIuh orang miskin atau

mel11beri pakaiannya. atau mel11erdekakan seorang budak, jika semua itu tidak

mal11pu, maka ia wajib puasa riga hari berturul-lurul.

Jika tidak kel11bali setelah jangka waktu empat bulan, hendakJah ia

menthalaq isterinya itu scbagaimana mestinya, dan jib ia tidak mau, maka

"Hakim dapat menjaluhkan Thalaq tcrhadap istcri yang di iIB,' itu",

Bagaimana jika istri yang bcrbual dcmikian? Pcrmasalahan iIa' jelas

hukumnya khusus bagi suami kcpada istri tidak akan! bcrcampur. Bila tcrjadi

sebaliknya, maIm dinamakan dcngan istilah ai-Yamin atau sumpah,

8, Zihar

Zihar dari kala Zhahr, aItinya punggung. Maksudnya suaml berkata

kcpada isterinya " Engkau bagiku sepcrti punggung ibuku", 16

Scpcrli dialas zihar ini dimaksudkan bahwa suami tidak ingin Iagi bergaul

(bercampur) dengan istcrinya, scbagail11ana Allah bcrfirl11an :

22

Arlinya :"()rang-orallg yang memihar Islerinya dianlara kamu(mcnganggap islerinya schagai i/;-,:nya, padahal) tiadalahislen mcreka Ilu ihu mereka. lbu-ibu mereku tiuda lain ialahyang lelah mclahirkan mereka. Dun seszmgguhnya mereka ituslmguh-sungguh mengucapkan sualu perkalaan yang mungkardall dusta. Dan sesulIgguhnya Allah maha pemaaf lagi mahapellgampllll " (AI-Mllladalah " 2).

Bila sllami tclah mcngllcapkan zihar, maka iSlcrinya haram dicampurinya

scbagaimana ia dihararnkan mcncampllrui ibllnya. Apabila ia ingin kembali

kcpada iSlcrlinya, dia wajib mcmbayar kafarat, yaitu memcrdekakan budak, atau

berpuasa dua bulan berturut-turut, alall rncmberi makan enam plllllh orang miskin,

sebagaimana tirman Allah dalarn AI-Qllr'an :

Artinya :"Orang-orang yang mcn~ihar isleri-isleri mereka kemudianmereka hendak menarik kemhafi apa yang mereka ucapkan,maim wajib alasnya memerdekakan seorung budak sebelumkedua suami isleri ilu bercampur. Demikianlah yang diajarkankcpada IWIIIZI, dan Allah maha mCllge{tlhui apa yang kamukerjakan.Barang. slapa yang lidak mendDpalkan budak, maka (wajib{//f;tlt,'r~vr{J lH,'u'pllasf-J diu; hiilKln !U?1'Itlrul..turul {,'(f.-lJfJ!um k@t7UC4rw61

23

bCl'camplir. A/aka swpa yG:llg lidak kllasa (wajib alasnya)memberi makan enam puluh orang miskin, Demiklanlah supayakWllu ber/man kepada Allah dan rasulnya, dan ilufah hukum­lmkwn Allah, dan bag/ orang kajir ada siksaan yang sangatpedih' '. (Al-Mujadalah : 3 dan -I)

DaJam ayat-ayat yang disebutkan dia:as dijelaskan bahwa suaml yang

telah menzihar isterinya haramlah baginya bereampur dengan isterinya selama

kafarat (denda) tertentu belum dibayar. Atau dalam pegertian lain wajib bayar

kafarat, dan berhak kembali lagi.

Bagaimana jika istri yang melakukan zihar? Dalam hal ini jelas dasar

hukumnya khusus bagi suami yang melakukan zihar. Jika terjadi hal demikian,

bllkan dinamakan zihar akan tetapi sllmpah seorang istri.

10. Mllrtad

Murtad ialah keluar dari agama Islam. Apabila mUliad salah seorang dari

sllami isteri, maka putuslah hubungan perkawinanJ7 , ,,

Semua lliama sepakat bahwa Il1llliad (keIuar dari Islam) seseorang dari

suaml isteri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, tapi mereka berbeda

pendapat dalam mcnggolongkannya apakah termasuk thalq atau temasuk fasakh.

Di Indonesia putusnya ikatan perkawinan karena lI1urtadnya seorang dari

suaml isteri tcrmasllk alasan pcrecraian dan dilakukan eli depan pengadilan

agatna.

!'J ,On;.; Bokn R RllhilHH1 Op, CiL, 11 :\4

24

Demikianlah sudah diterangkan dan diuraikan sebab-sebab putusnya

perkawinal\menurut pandangan Hukum Islam.

D. Akibat Perccraian

Scbagaimana tdah diuraikan uimuka bahwa sualu ikalan perkawinan bisa

putus kar,ma kClllatian salah satu prhak uari suami istcri, al.au kareana perceraian

an lara suallii isicri.

Sungguh tinggi akhlak Islam dalam mengalUr rumah tangga, sehingga

masalah perceraianpun tidak balch suarni bertindak sewenang-wenang.

Del11ikian pula terhadap pel11eIihatraan anak-anak yang dilahirkan akibat

pernikahan, suami berkewajiban mel11elihara anak-anaknya dengan jalan memberi

pendidikkan sehingga anak-anaknya itu l11encapai kedewasaan. Karena anak

merupakan salah satu korban dari akibat terjadinya pereeraian.J .'

Ada tiga perl11asalahan yang diel11bankan dari akibat terjadinya perceraian

adalah sebagai berikllt :

I.Mengenai hllbllngan bekas sualTli isteri

a.Pada pcrccraian yang telah l11emasuki tingkat tidak J11ul1gkin lagi dicabut

kembali (Thalaq Ba'in), persetubuhan l11enjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka

boleh kawin lagi, saat saja belum lebih dari dua pernyataan Thalaq.

b.Dalam hal Thalaq tiga dijatllhkan, perkawinan kembali hanya dapat dilakllkan

setelah memenllhi syarat-syarat tcrtentll yang berat, seda.ng dalam perceraian

25

karena li'an, perkawinan kembali lidak mungkin Jagi diJakukan untuk

seJamanya.

c. Suami alau isleri yang meninggal dalam jangka waklu iddah thalaq yang

dapat dieabut kembali (thalaq raj'i) berhak mendapat warisan dari harta

peninggaJan yang meninggal.

d.Pada perceraian yang tidak dapal dicabul kembali (thalaq ba'in) tidak seorang

pun dari suami alau isteri berhak mendapat warisan dari harta peninggalan

yang meninggal dunia dalam iddah tersebut. 18

2.lvlengenai Anak

Kalau perceraian SlWllli isteri ldah Illelllasuki tigkat yang tidak mungkin

dicabut kelllbali, Illaka yang menjadi persoalan adalah anak-anak dibawah umur,

yakni anak yang bdulll berakal (baligh). Sekarang timbul pertanyaan siapakah

yang berhak dianlara suami alau iSleri unluk memelihara dan mengasuh anak

tersebut, yang didalam hukum lslam di sebut hadhanah. Di sini tidak diuraiakna

panjang lebar Karena pada bab IV akan dibahas kembali seeara gamblang tentang

mengenai pemeliharaan anak.

3.Mengeniai Haria Benda

Tentang harta benda di dalam Islam tidak kenaI percampuran harta

kekayaan antara suami atau isteri kareana penlikahan. Harta kekayaan isteri tetep

18 Djnmil L;]til~ Aneka l1Uklllll Perceraioll f)i IndoNesia, (Jakarta: GhaHa Indonesia,1982), h. 81

26

l11enjadi milik isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula haria kekayaan

sual11i tetap menjadi l11ilik suami dan dikuasai olehl.yct.

Karena ilu pula menurul hukum Islam perempuan yang sudah bersuami

tetap dianggap cakap bertindak dalam hukum, sehingga ia dapat melakukan

segal a perbuatan 11llkum dalal11 masyarakal, beda dengan hukul11 barat perel11puan

yang bersuami tidak cakap bertindak hukum dan hanya dapat dilakukan perbuatan

hukum secara sah,jika di banlu alau dikuasakan secara tcrlulis olch suaminya.

Akan tClapi karcna mcnurut Jslam, dcngan pcrkawinan menjadiJah sang

isteri (kongsi sckutu seorang suami dalam melayani bahtcra hidup).19 Maka antara

suami iSlcri tcrjadilah Syarikah Abdan (pcrkongsian tenaga) dan Syarikah

mufawwacllah (pcrkongsian tidak terbalas). 20

Jika selama pcrkawinan diperoleh harla, maka harta ini adalah harta

Syirkab, yaitu bmia bersall1a yang mcnjadi milik bcrsama dari suall1i isteri.

I ~

Karena ilu dalam Jslam ada harta suami isteri yang tercampur dan ada juga harta

yang tidak tcrcampuf.

Dalam harta kckayaan yang bercampur yang merupakan harta kekayaan

tambahan karena usaha bersama suami isteri selall1a perkawinan, ll1enjadi milik

bersama dari suami isteri untuk kepentingan bers"llld. Karena itu apabila ikatan

perkawinan putus baik disebabkan meninggal ataupun perceraian, maka harta ini

c1ibagi ant~ra suumi istcri.

19 Hasby Ash-Shiddiqy, Pedoman Rllmah ]{mgga, (Medan : Puslaka Maju), h. 9

20 ISITIuha, Perceraian bersama Suam! Isleri, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h.38 dan 61

27

Pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang akibat-akibat perceraian

(Thalaq) yaitu :

a.Memberikan Mllt'ah yang layak kepada bdms isterinya, baik berupa uang atau

benda, kecllali bekas isteri tersebut qobla dukhul.

b Memberi nafkah, makan dan kiswah kepada isterli sclama dalam iddah, kecuali

bekas ist· .. ' telah dijatuhi Thalaq ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak

hamil.

c.Melunasi mahar yang masih terhutang seillruhnya dan separuh apabila qobla

dukhlll.

d.Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur

21 tahun.21

l "

21 Departernen Agarna RI. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agarna, 01'. Cit., 11. 61

BAB !II

PERCERAIAN DALAM PERSPEKHF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

NO.1. TAHUN 1974

A. Pcngr rtian I'crccraian

Pengertian perceratan tidak terdapat didalmn Undang-Undang

Perkawinan No. I Tahun 1974 maupun didalam Pemtufan Pemerintah No.9.

1975. Olch scbab itu tidak ada pcmbcrian arti khusus untllk itu. Hanya saja

dalam hal ini pada pasal 38 Undang-Unclang Perkawinan No. I Tahun 1974

menerangkan bahwa perceraian mcrupakan salah satu sebab putusnya

pcrkawinan.

B. Alasan Terjadinya Perccraian

Mengenai alasan terjaclinya perceraian dalam ha,l}llJ dapat dijumpai pada

pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974 serta dipertegas

clidalam p~lljelasallllya dan PeratUfall Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19

yaitu :

Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian aclalah :

a.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjlldi dan lain

sebagainya yang sukar disemIJuhkan.

29

b.Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun beltumt-tumt

tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain

diluar kemauannya.

).Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukwnan yang lebih

berat setelah perkawinan berJangsung.

d.Salah satu pihak melakukan kekejaman alai.! pengal1layaan berat yang

mel11bahayakan terhadap pihak lain.

e.SaJah satu pihak l11endapat caeat badan atau penyakit yang mengakibatkan

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai. sual11i atau isteri.

CAntara suami dan isteri terus l11enerus terjadi perselisihan dan pertengkaraan

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam mrnah tangga22

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa pereeraian harns melalui lembaga

pengadilan dapat disimpulkan bahwa undang-undang perkawinan mempersulitt j

terjadinya pereeraian. Hal ini sesllai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk

l11el11bentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.

Adapun makna dan makslld yang terkandung dalal11 rnmusan alasan-

alasan pereeraian adalah :

a. Tentang alasan zina, pemabllk dan lain-lain

Undang-lIndang perkawinan tidak memberikan kejelasan tentang arti

ZlI1a, sehingga penafsirannya diserahkan kepada keteIltllan-ketentuan hukum

22 Arso Sosroatll1odjo, Hllkllin Perkall'il/a/l di il/domsi", (Jakarta: Bulan Bintang,1975). h. 108

30

yang hidup di masyarakat. lvlenurut Hazairin. SH "zina adalah setiap hubungan

seksual antara dua orang yang berlainan jenis tanpa ada perkawinan yang sah

antara kedua mereka itu".23

Pengertian ini bersifat umum diambil dari agama Islam. Sedang hukwn pidana

mengarlib" ,i la dalam arti sempit, hanya terbatas pada mereka yang terikat oleh

suatu perkawinan. Hal ini menyebabkan beberapa penuJis hukum keberatan

karerm negara seolah-olah menghalalkan perselubuhan dil uar pernikahan. Karena

ilu untuk menghendaki agar penafsiran yang digunakan adalab dalam alii yang

luas mencakup bubungan kclamin antara orang yang telah kawin dengan pibak

ketiga, ataupun antara orang yang belum terikat perkawinan (pengertian zina

dalam Islam).

Pada perbuatan zina tidak perIu dilakukan berkaJi-kali, apabila banya

dilakukan satu kali saja dan dapat dibuktikan. Hal tersebut dapat dijadikanj'

sebagai alasan suatu perceraian. Sedangkan perbuatan judi, pemabuk dan lain-

lain merupakan suatu perbuatan yang sukar untuk dirubah atau merupakan suatu

kebiasaan yang sudab tidak mungkin untuk dibilangkan.

b.lvleninggalkan pibak yang lain untuk musa dua tabun atau lebih tanpa suatu

alasan yang sah dan tanpa izin dari orang yang ditinggalkan itu.

Kalau kepergian banya unluk berlibur, dinas, urusandagang dan lain-lain

demi kelangsungan bidup mereka di masa mendatang, maka sebab itu tidak dapat

23 LiIi R !~yidi, HukU/ll PerkaH'inGn dan Perceraiall di A1alaysia dan/ndonesia, (Bandung :PT. Remaja Ko;,Ja Karya 1991), h. 108

31

digunakan oleh pihak yang ditinggaJkan untllk digunakan sebagai alasan

. 2·1percerman.

c. Masllk penjara lima tahun atau lcbih.

Yang dimaksud dengan hukuman penJara lima tuhun atau lebih disini

adalah hlkuman yang tclah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah

perkawina I berlangsung.

Un\uk menginginkan tuntutan alas dasar ini, cukup dcngan melampirkan

putusan pidana yang telah berkekllatan hukllm letap. Salman putusan itu bagi

hakim merupakan suatu bukti yang cukup untuk mcngabulkan pcrmohonan cerai.

d. Kekejaman atau penganiayaan berat.

Kekejaman atau penganiayaan berat yang bagaimana yang dapat

dijadikan alasan perceraian, dalam hal ini lllldang-nndang menyerahkan

penafsirannya kepada para hakim.j'

Dalam hal ini Lili Rasyidi menjelaskan :

Penyebutan kata "membahayakan" didalam ketentuan ini memang sudahseharusnya untuk menghindarkan suatu penafsiran, misalnya saja baru kenatanpar satu kali, lantas digunakan sebagai alasan nntuk mm110hon cerai sebaiknyadalam gugatan perceraian dilampirkan pengakuan dokter {visual dokter) yangmenyatakan betul kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan untukmemlldahkan hakim dalam pemeriksaannya. Terserah Jlada hakim apakahpengakuan (visum) cllkup dijadikan bnkti atan tidak ...... 20

24 Ibid., h. 199

" Ibid., h. 200

32

e. Tentang cacat badan atau penderita suatu penyakit.

Undang-unclang perkawinan ticlak memberikan penjelasan tentang hal

ini, akan tetapi penafsiran ini cliserahkan scluruhnya kcpada hakim. Lili Rasyidi

mcnyatab n yang clapat mcmbahayakan pcndcrita tidak dapat mcnjalankan

kcwajiban scbagai suami istcri scbagaimana mcstinya s(:pcrti impotcnsi, gila dan

scbagainy:. dapat dijadikan alasan untuk mcmohon pcrceraian.

Btgitu pula cacat yang clisembunyikan sebclllm pcrkawinan, jika

mcngakibatkan scorang lidak dapat l11cnjalankan kcwajiban, maka dapat

dijadikan alasan unluk minta ccrai. Jika cacat lcrscbut tdah dikctahui scbclmn

perkawin m, maIm tidak dapat dijadikan alasan lmtuk ccrai. Kctcrangan dokter

akan sang 't bennanlaal bagi hakil11 dalam l1lemUlliSkan perkara ini.

f 'ferus m"nerus bersclisih dan bcrlengkar.

Pcrselisihan dan pcrlcngkaran yang terjacli sccara terus menerus dalamj'

perkawinan, mengakibatkan hilangnya kcbahagiaan dan ketcntraman bagi

scluruh anggola keluarga yang merupakan lujuan utama clari pcrkawianan.

Scbagai jalan kcluaI' l11aka mcreka dibcri kescmpatan unluk bcrpisah mclalui

pcrccraian, j ika pcngadilan berpcndapat kcrukunan tidak dapal l11ungkin

diwujudkan kembali 26

Dari uraian di alas clapal dikelahui bahwa semua alasan percerman

lerscbut mcrupakan bcntuk-bcnluk pcrbuataan dan kcadaan yang mcnghalangi

tcrcapainya lujuan pcrkawinan. Dan jika tqjuan pcrkawinan itu tidak lagi

26 Ibid., h. 20 I

33

terwujud, maka sudah sewaJarnya suatu rumah tangga tersebut tidak perIu

dipertahankan lagi.

C. Sebab-seb. t; Putllsnya Perl'awinan.

Mengenai putusnya perkawinan dcngan jelas dijumpai pada pasal 38

Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan

dapat pUIUS karena: a. kemalian, b. perceraian, c. alas keplilUsan pengadilan".27

Dari lIraian pada pasal 38 lersebul diatas dapat diambil kesimpliJan

bahwa scbab-scbab putusnya pcrkawinan ada. tiga macam, yaitll :

a. Kemahan

b. Perceraian

c. Alas keputllsan pengadilan.

Agar lebih jelas dan lInluk dapat dijadikan gambaran secara umum,J .'

berikul ini akan dibahas salu persalu :

a. Kematian

Dengan meninggalnya salah seorang dari suami isteri maka dengan

sendirinya pUllislah ikalan perkawinan. Perceraian hanya dapat dilakukan di

depan sidang pengadilan, salah satu pihak yang 1l1cnghendaki perceraian harus

mengajllkan gugatan perceraian kepada pengadilan.

27 Arso SosroatIllodjo, Op. Cit. h. 90

34

b. Perceraian

SCI"'"' ~inya Undang-Undang Pcrkawinan memandang perceraian sebagai

langkah yang kurang bijaksana sehingga memberi penekanan agar pengadialan

harus lebih dulu mengusahakan perdal11aian, 'sebelum terjadi perceraian, dan

perceraian hams l11elalui Iembaga pengadilan. Walaupun perceraian adalah

l11asalah pribadi baik alas kehendak salah satu pihak atau kehendak bersama,

yang seharusnya tidak perlu ada campur tangan pemerintah, namun untuk

l11enghindari tindakan sewenang-wenang dari suami demi kepastian hukum,

maka perceraian harus melalui Icmbaga pcngadilan.

Suami dan isteri l11empunyai kedudukan yang seimbang dalam hukum

yang bcrarli suami isteri mcmpunyai hak yang sama untuk mengajukan

perceraial1 ke pel1gadilan. Dengal1 dcmikian berpedol11al1 pada pasal 14 sampai

dengan pasal l8 dan pasal 20 sampai del1gan pasal 34 PCI'aturan Pemerintah No.

j'

9 tahun 1975 dapat disimpukIkan : perceraian terbagi dua yaitu cerai thalaq dan

cerai gugat. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah mengglmakan istilah cerai

thalag untuk membedakan pengertian pereeraiJI1 dengan atas keputusan

pengadilan yang menggunakan istilah cerai gugat. Yang dimaksud dengan cerai

thalq ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Sedangkan yang dimaksud

dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan

36

Pengadilan yang berhak membatalkan suatu perkawinan yakni

Pengadilan Agal11a atau Pengaclilan Ul11Ul11 (Pengaclilan Negeri dalal11 claerah

hukul11 dil11ana pcrkawinan clilangsungkan alau lel11pal linggal suami isteri,

suami alau isleri, dan kepada pengadilan inilah permohonan pembatalan

perkawinan hams diajukan.

Pasal 28 ayat 1 menentukan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah

kepulusan pengaclilan mcmpunyai kekuatan hukul11 yang tetap dan berlaku sejak

ber1<.ngsungnya perkawinan.tetapi ayat-ayatnya l11enentukan keputusan

pel11i)atalan perkawinan ini tidak berlaku surut terhadap :

a. ar ak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

b.suami atau isteri yang berlinclak dengan itikacl baik k,ecuali terhadap harta

bersal11a,bila pembatalan perkawinan diilllsar alas adanya perkawinan lain yang

dahulu.

J '

c.orang ketiga lainnya ticlak termasuk dalal11 a dan b sepanJang mereka

l11emperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang

pel11balalan mempunyai kekuatan hukum letap.

D.Akibat Pcrccmian

Ketentuan mengenai akibat putusnya perkawinan akibat perceraIan

tersebut pada pasal 41 unclang-undang perkawinan. pacla pasal ini ditetapkan

bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

37

l.Ibu dan bapak telap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak,

semala-mala berdasarkan kepenlingan anak. Bila teljadi perselisihan mengenai

penguasaan anak-anak maka pengadilan memberikan keputusannya apakah

anak itu dibawah penguasaan ibu alau bapaknya.

2. Yang bcrlanggung jawab alas scmua biaya pcmc1iharaan dan pcndidikan anak

ialah bapak. Bila bapak dalam kenyataan lidak dapat memaluhi kewajiban

lcrscbul, misalnya karcna lidak mampu, maka pcngadilan dapal I1lcncntukan

bahwa ibu dapat memikul biaya anaknya ilu.

3.Pengadilan dapal mcwajibkan kcpada bckas suami untuk l11cmbcrikan biaya

penghidupan dan alau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isleri.

Dari ungkapan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada tiga obyek

yang dibabas dari akibal perceraian yailu:

1. Mcngcnai hubungan suami istcri.j ..

Hubungan dari suami isteri sudah jelas bahwa akibat pokok dan

pcrccraJan pcrkawinan, persetubuhan mejadi tidak bolch lagi, tetapi mereka

bolch kawin kembali sepanjang ketcnluan hukum masing-masing agamanya dan

kepcrcayan itu. Dalal11 perccraian pcrkawinan ilu mCl11bolchkan rujuk menurut

ketentuan-ketentuan Hukum lslam usaha seorang suami kepada isterinya dapat

dilakukan. Akan letapi menurut pasal 41 ayat (3), Undang··Undang Perkawinan

No. I Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada. belms suami untuk

mcmberi biaya penghidupan dan atau l11encntukan suatu kewajiban bagi bckas

38

istcri. Kcv e b~Jl dan alau menentukan sesuatu kewajiban ini tentu berdasarkan

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

2. Mcngcnai Anak

McniJrul pasal 41 ayal (1) dan (2), baik ibu atau bapak bcrkewqjiban

mcmclihara dan mcndidik anak-anaknya, semata-mala bcrdasarkan kepentingan

anak, dimana bapak yang bClianggung jawab 2las semua biaya peme1iharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Akan tetapi bilamana bapak dalam

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat

menentukan bahwa ibu dapat ikut mem*ul biaya tersebut. Dalam hal ini

pengadilan dapat pula mcmbcrikan kcputusan tentang siapa diantara mereka

bcrdua yang mcnguasai anak yakni mcmelihara dan mcndidiknya, apabila ada

perselisihan antara kcduanya. Kcpulusan pcngadilan dalam hal ini tentu juga

didasarkan kepada kepentingan anak., ,,

3. Mengenai Harta Benda

Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No. I tahlln 1974 harta benda

dalam perkawinan ada yang diseblll harta bersllma yakni harta benda yang

diperoleh selama perkawinan berlangslIng. Disamping itu juga ada yang disebut

Imrta bawaan dari masing-masing sllami dan istcri dan harta yang diperoleh

scbagai hadiah atau warisan sepanjang pihak-pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 mcnentukan bahwa mengenai harta bersama, suami alau isteri

dapat bcrtindak alas persetujuan :,cdua belah pihak, sedang mengenai harta

bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,

39

suami dan isteri mempunyai hak·bak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan

hukum mengenai harta bendanya.

Begitu juga lllenurut pasal 35, apabila perkawinan putus maka harta

bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disni tidak

dijclaskan pcrkawinan putus karcna apa. Karcna itu perkawinan putus karena

salah satu pihak mcninggal, alau karena perceraian.

Pasal 37 I11cngkaitkan putusnya pcrkawinan itu karena pcrecraian, harta bersama

diatur mcnurul hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya

masing-masing mcnurut pcnjclasan pasal 37ini ialah hukum agama, hukum adat

dan huklllYl lain-lainnya. Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing

pada penjelasan pasal 37. Jelasnya baik perkawinan jJulus karena pcrceraian

lllaupun perkawinan pulus karena kelllatian salah satu pihak, harta bersanJa itu

diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukul11 agama, hukum adat danj'

hukum lainnya.

Jadi berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas ada lagi yang ingin

dijelaskan yakni apabila tcrjadi perceraian maka mengenai harta bersama

diselesaikan menurut Hukum Islam bagi suami dan isleri yang beragama Islam

dan lllenurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi suami isteri non Islam.

BABlV

AKlBAT PERCERAlAN DAN DAMl)AKNYA TERf!lADAP ANAK

Dalam sualu l11ahligai rUl11ah langga yang al11an dan damai, segala sesuatu

yar g bersangkulan kesejahleraan anak berada dibawah pengawasaan kedua orang

tua .1ya. Sual11i isleri ballU membahu untuk mel11em,hi segala keperluan anak,

seI- ingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, jasmai dan mhani.

Rumah ta, . "l yang del11ikian merupakan idaman seliap orang. Nal11un tidak

sel11ua orang berhasil mengayuh bahlera rumah tangga dan berakhir dengan

pereeraian. PerceraIan l11enimbulkan berbagai masaiah terhadap anak-anak yang

merupakan buah dari perkawinan tersebut. Diantaranya adalah masalah

pemeliharaan dan pembiayaan anak setelah pereeraian sebagaimana akan

diuraikan di bawah ini.

A. MCllurul Hukum :slam

I. Pemeliharaan Anak

Tentang pel11eliharaan anak dalal11 Islam dikenal dengan istiJah

"hadhanah" berasal dari kata~ yang berarti mengasuh anak, memeluk anak29

Menurut para ahii fiqih l11endefinisikan "hadhanah" ialah menlelihara anak-anak

yang masih keeil laki-Iaki ataupull perempuan alau yang sudah besar, tetapi

belum tamyiz, tanpa perinlah dari padanya, mcnyediakan scsuatu yang

29 H. IV!. Ylmus. Op. Cit. . h. 104

41

menjadikan kebaikannya, mel\jaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri

menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnyaJO

Dr. Peunoh Daly mengemukakan definisi "hadhanah" ialah suatu pekerjaan yang

b';rhubungan dengan memelihara, merawat dan mcndidik anak yang masih kecil,

l::i)doh atall IF-mah t1sik31

Berdasarkan kedua definisi di alas pemeliharaan anak adalah usaha untuk

lI1emelihara dan menjaga kelangsungan hidup anak yang masih keeil, dengan

memperhatikan segala kebutuhan hidupnya,baik jasmani maupun rohani dell1i

kesejahteraan sang anak sehingga anak mampu berdiri sendiri.

Pemeliharaan anak sctelah pereeraiaan

Islam tclah mcngatur seeara jelas mengcnai haclhanah yang merupakan

hak anak-anak yang belum mampu mengllrus clan menjaga dirinya sendiri agarI '

ticlak ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Karena anak sangat membutuhkan

pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang menclidiknya pada

l11asa ul1111mya yang pertama.

Apabila terjadi perceraian maka orang tua letap berkewajiban ulltuk tetap

lI1emelihara anak-anaknya. Jika anak mereka masih keeil atan menyusui lI1aka ibn

J(J Sayyid Sabiq, 01'. Cit., h. 160

JJ Peunoh J;laly, JJukum Perkawillall Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989) cet. Ke-1 h.400

42

lcbih berhak untuk memelihara, mengasuh anak tersebut dari pada bapalmya.

Kecuali apabila ibu tidak mungkin untuk menyusukan aMk itu.

Nash yang berkaitan dengan masalah penyusuan dan pemcliharaan anak

adalah:

I. Finnan Allah SWT

, ,:r:;JjJ

Artinya :"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dualahun penu!I, yailu bagi yang ingin menyempurnakun Pel~yusuan.

Dan kewajiban ayah memberi makan dan memberi pakaiandengan cara yang ma'l'1I/ Seorang tidak dibebani melainkanmenurul kadar kesangupannya. Jaganlah seorang ibu menderitakesengsaraan karena anaknya, dan J l:vari,lpun berkewajibandemikian. Apabi/a keduanya ingin menyapih (sebelulll dualahzlIl) dengan kerelaan keduanya dun permusyawara!an, makatidak ada dosa baginya apabila memberikan pembayaraanmenurul yang palul" (AI- f]aqarah :233).

2, Sabda Rasulullah SAW:

/ f .. /. ~ - .. /"rt tPJ. -,JL.;~ ~,LS- I,L" ~I Jl~ )ill 'J Y,~ ~ : ..:J~ '01;1 :)1 J ;.v J. I )iJl/~ ::;-.. ,. . /' " ,/

~<~ ,,/,.-,/. ,/,,,7/<,~ ...' <~ ./. ", ... / ,.'--'/''I fill Jy ~ lJ, JLA; :'c-'.~.i--'-' i! I " IJI ::, ,~; II; ~ t; I i! j 'J~I;":J <.5~J~ lA".':,J cl' ':tl

'/" " / /' p/ 'j",. ,/ ... /'

(,)b y,1 01))) ~'tL:~~;:;;-i

Artinya :"j)ari Abdullah bin AmI', bahwasannya seorang perempuanberkata: Ya Rasu/allah sesunggu!mya anakku ini adalall berasaldari kantung kandungwzku, dari susuku ia mendapat minum, dan

43

pangkllankll ada/ah lempal berlindungl(VU dan scsungguhnyabapa/01ya Ie/ali menceraikanku dan ia hem/ak l11engal11bil anakini dariku. Maka Rasu/u//ah bersabda "engakau /ebih berhakler/wdap anak ini se/al11a engakau behon l1lenikah /agi ", (H. R.Abu Daud),3]

Dari kcdua dalil ini dapat disill1pulkan bahwa :

a.Bagi anak yang masih ll1enyusu kepada ibunya, apabiJa teIjadi perceraian maka

ibulah yang lebih bcrhak untuk mengasuhl memelihara anak tersebut. ApabiJa

ibu tidak ll1ungkin untuk mcnyusukan maka bolch disusukan kepada orang lain,

dengan mcwajibkan bapak mcmbayar upah kcpada ibu yang menyusukan itu.

b.Apabila ibu anak itu telah menikah lagi dcngan lakj.·laki lain, maka hak itu

untuk mengasuh anak menjadi gugur.

Hal ini mcngapa ibu Iebih diutall1akan untuk memclihara anak adalah

karcna pada ull1ulllnya ibu Iebih mall1pu dari pada lXlpak untuk mcngurus anak

yang masih kecil, lebih lell1ah lembut, lebih sabar, lebih te:kun dan mcmpunyai

le:bih bany,j; waktu untuk anaknya. Pe:lllcliharaan ini baikdalam masa iddah (raj'i

atau ba'in) maupun scsudahnya, serta dilarang mcmisahkan anak dari ibunya

daJam usia kanak-kanak.

Apabila ibu bcrhaJangan untuk memelihara anaknya, dalam hal ini para

ahli fiqih mendahuJukan kerabat ibu dari pada kerabat bapaknya dengan urutan

sebagai berikut:

I. Ibu dari ibu (nenek) terus keatas

32 Abu Daud Sulaiman, S1I11011 Ahu Doud, (Beirut: Daru! Fikri, ttl Juz 2,jld. I, h. 283

44

2. Bapak

3. Ibu dari bapak (nenek)

4. Ibu dari ibunya bapak dan terns keatas

5. kerabat terdekat yang perempuan

6. Kerabat yang terdekat laki-Iaki33

Dan syarat-syarat seorang pengasuh anak diantaranya :

a. Sudah ~" . .igh

b. Berakal sehat

c. Sehat badan

d. Dapat dipercaya dan berakhlak muha dan tahu mengasuh anak

c.Wanila yang I11cngasuh bcrslIal11i yang I11cl11punyai hubungan mahram

dengan anak asuhnya

.I I

Adapun anak-anak yang sudah mencapai tujuh tahull keatas baik Iaki-Iald

maupun perempuan atau yang sudah baligh, maka boleh memilih apakah akan

iklll ibunya alau ikut bapaknya. Hal ini pernah teljadi cIimasa Rasulullah SAW

bcrdasarkan hadist bcrikut ini :

33 Peunoh Daly, Op. Cit. h. 403

)., Ibid., h. 404

45

Arlinya: "Dan dari Abu Hurairah bahwa seorang perempuan berkata :Ya Rasulullah sesunggulmya suamiku ingin membawa anakku.sementara ia telah memberi mWl/aat kepadaku dan mengambilair minum dari sumur abu inabah maim datanglah suaminya,lalu berkata nabi "Hai nak, ini bapakmu dan ini ibumupeganglah tangan keduanya mana yang kamu kehendaki, maimanak ilu memegang langan ibunya. lalu perempuan itu pe!gibersama anaknya' '. (H. R. Ahmad, AI-Arba 'ah dan Tarmizi).3)

l'ilihan yang dijatuhkan anak tidak bersifat bebas secara lDutlak, karena

ada kalanya anak salah dalam memilih. Dalam hal ini hakim boleh mengubah

pilihan anak dengan pertimbangan demi kemaslahatan anak tersebut dikemudian

hari. Bcrkaitan dcngan masalah pcndidikan maka orang tua yang lebih

diutamakan adalah yang lebih memperhatikan pendidikan anaknya dengan

mcngarahkan anak itu untuk taat kepada Allah berdasarkan fiirman-Nya :

~ v ~ ...",. ,. J 0 ...... " .' ... ,.... " '" .1"

\! :;I~ j;,~ ~U~ L6.:,r;:. ;~~Ij ~81 G~ jj 1~15 ~lj ~~';;11."; I~I. ~:UI ~t;"... " ... 0 ...;s .-

(i : ,..,,.p:;ll) JJ';j;' C. J ;;W~J ~;i c. :t.IJ1 J;";;

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman 15dliharalah dirimu dankeluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalahmanusia batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasal', yangkeras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang telahdiperintahkan-Nya kepada mereka dan selulu mengerjakan apayang telah diperinlahkan ". (At-Tahrim : 6)

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

.'SI;:'~ ';Iy'~ ;~~I ~Jj~~~; j5-~ /.:JJI J~':; J~. j~·~~.:JJ1 ~J~;j. J:;.((,£.)~JI ol}.) )}~~Si}~I':;!jJi

35 Ibnu Ha)r ai- Asqalani, nlljamah ElIlllgllIIl Maraalll, ( : Pustaka Tamaam Bangil,2001), h. 527

46

Artinya : "Dari Abi HUrCIirah R. A. berka/a, RasulullClh SAW bersabda :seluruh Clnak yang dilClhirkan dalam keadac/fl jilrah. MaImsesungguhnya orClng luanyalah yang menyebabakan anaknya ilumenjadi yahudi, nasrani alau m(jjusi" (H. R. l3ukhari).36

Dcngan dcmikian l11asalah pCl11e1iharaan anak yang sudah tamyiz tidak

l11cngutamakan bapak atau ibu, l11e1ainkan mengacu kepada kepentingan anak.

Orang tua yang dipilih untuk memelihara anaknya adalah yang dianggap mampu

untuk mcnyclcnggarakan kcpcntingan anak dcngan sebaik-baiknya.

Dalal11 Islam kekuasaan orang tua terhadap anak tidak hapus karena

perceraian dan kedua orang tua tctap berh~k untuk mengatur anak mereka

l11eskipun tidak dipilih untuk memelihara anak tersebut.

Mengenai lamanya masa mcmelihara anak tidak terdapat ketentuan baik

dalam AI-Qur'an maupun hadist, para ahli fiqh berbeda pendapat dalam hal ini.

a.Mazhab Hanafi : Mengasuh anak itu habis l11asauya kalu anak itu sudah tidakmembutuhkan pemeliharaan wanita dan sudah /s'anggup melaksanakankeperluannya yang vital seperti makan, berpakaian dan kebersihannya.Sedangkan untuk anak perempuan berakhir sampai usia baligh. Mereka tidakmembcri . ~(as yang tegas. Adapun ulama-ulama Hanafiyah yang datangkemudian l11enetukan batas usia anak laki-Iald adalah tujuh tahun dan anakperempuan sal11pai sembilan tahun.

b.Mazhab Maliki : menyatakan masa asuhan bagi anak laki-Iaki sall1pai baligh,untuk anak perel11puan sal11pai ia kawin dan dicampuri oleh suaminya.

c.Mazhab SyafI'i : tidak ada batas tertentu untuk mengasuh anak kecil, karenatidak ada keterangan yang tegas dalall1 hal ini. Seorang tetap bersall1a ibunyasal11pai masa memilih lalu anak l11engikuti orang yang dipililmya. Bila anaktidak memilih maim anak tetap tinggal bersanla ibunya.

36 Bukhari, AI-Muhammad bin Ismail, Shahih AI-JJukhari, (Mesir : Darwa Matba'ah) juz.3., h. 114

47

D.Mazhab Hambali : mcmbcri batas mcngasuh yaitu sampai anak berumur tujuhtahun baik laki-Jaki atau percmpuan.J7

Dari urutan di atas dikctahui bahwa para ulama tidak sepakat mcngenai

batas masu pcmcliharaan anak. Namun hal ini yang sangat mendasar untuk

mcncntukan batas masa pemcliharaan anak tcrletak pada kondisi anak dan demi

kcmaslahatan si anak, dengan batas minimal yaitu sampai anak tamyiz atau

baligh.

2. 13iaya Ilidup Anak

Mcnurut Islam biaya hidup anak mcrupakan tanggung jawab bapaknya,

baik sclama pcrkawinan bcrlangsung maupun setelah perccraian. Apabila sctclah

pcrccraian, anak yang masih kccil dan mcnyusui bcrada dibawah pcmcliharaan

ibunya, Sedangkan masa iddalmya tclah habis, maka ibu berhak mcndapatkan

pckcIjaan tersebut. Hal ini karcna dia tidak lagi mcncrima nafkah dad bapak anakj'

tcrscbut. LJpah ini wajib diberikan baik dimintanya maupun tidak. Berdasarkan

firman Allah dalam AI-Qur'an :

i.- 1 " .. J ~ ~ ~ '-.- " .. J ,- - I ' °1).:,..Jlj :;~;"I :;)I; ;...s:J ~;':';'~i 0\> 06 1°,;"~ ;;.. 06:1:- lyiA;t.; s-;- c:.>UJI 0s' 0!J

.. .... "<Ie" ...I .- .-.. "

(, : SUJI) is/'1 ~ e:~- ;rJ";w12" 0!j J Jf:..;~" ",; ....

AI1inya :"Dan jika karena isleri-isleri yang sudalz dillzalaq itu sedangIzami! maka berikanlah kepada mereka najkahnya llinggamereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlallkepada mereka upalznya; dan jdea kamu mengalami kesulilanmaka perempuan lain bolell menyusukan (anak ilul) untuknya"(/JI-77wlaq :6)

37 Peunoh Daly, Gp. Cit., h. 405

48

Upah tersebut dihitung sejak pemeJiharaan dilaksanakan dan jika tiOOk

dibayar dianggap sebagai hutang, kecuali apabila ibu/pengasuh membebaskan

hutang tersebllt.

BI,sar biaya yang harus ditanggllng oleh bapak untuk anaknya adalah

sesllai dengan kemampllan si bapak, berdasarkan fiL.lail Allah SWT berbllnyi :

, ~ " ;; ~/ ".;; "" "...} ,. } ;.

1.>,151< L. iJj C.;S illl JJs:: iJ illl ~151< c:.., :.fl; ~j.J ~ >1> :;:, .c:.:..:.. ::r ;;;.;... J" J,;~1" ..." .. , .. ,,/ .. P .. .... ,

(V. ,:"" 'I) 1',,:-; • ~ J.:...;' illl I:;"" ..~ ~ -~ . ~"'="""',Artinya :"Hendak1ah orang yang mampu memberi najkah menurut

kemampuwmya. Dan orang yang disempilkan rezekinyahendaklah memberi najkah dari harta yang diberikan A!!ahkepadanya. Allah tidok memikul beban kepada seseorangme1ainkan (.,ekedw) apa yang A!!ah berikan kepadanya. A!!ahkelak akan memberikan ke 1apangan sesudah kesempilan" (At­Thalq: 7)

Mcngenai waktu berakhirnya pell1biayaan terhadap anak bagi anak laki-

laki sampai ia dewasa dapat bekerja dan berdiri sendiri. Sedangkan bagi anak-, ,,

anak perempuan sall1pai ia kawin. Kalau anak perempllan sudah kawin maka

natkahnya ll1enjadi kewajiban suaminya.

Jika temyata bapak tidak mampll untuk membiayai anak-anaknya, baik

karena keadaan 11sik yang tidak memungkinkan atau karena kefakirannya, maka

kewajiban tersebllt ll1enjadi gugur dan ditanggung oleh kerabat ahli waris yang

tcrdekal yang ll1ampll.

Jika bapak belum ll1endapalkan pekerjaan, maIm untuk sementara natkah

ditanggung oleh kakek, Jalu ibu dan dianggap sebagai hutang bagi bapak yang

49

hams dibayar, kecuali apabila mereka merelakamJya. Namun apabila bapak

dengan sengaja menelantarkan anaknya dengan tidak memberikan biaya

hidupnya, padahal bapak cllkup mampll, maim lslum memperingatkan bahwa

perbllatan tersebllt mempakan perbuatan dosa. Hal ini sesuai dengan Hadist

baikut:

":;'.'iJI /t't, r.::- ..1~1IJP u"J'i.; ·J·ti}/_'·~ 'lG5 011 ',,- "Y ·111~~ ,.~ <.J ;~.r; lS"" [""""'" , Y" ,) . ~ :,) rs",,) ? '! ,.. ,..' rY')

!.I J';.<~/?./( ,j I....:JI 01),) ) Q Y'! ,;-

Artinya :"Dan dari Abdullah bin Umar R. A. berkata, Rasulullah SAWbersabda : seseorang telah cukup dikatakan berbuat dosa, bilaia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungan makan danminumnya" (H. R. An-Nasa '0. 38

Dcmikian aturan Islam tentang pembiayaan anak dengan konsep

kcseimbangan, yaitu tidak mcmcberatkan dari pihak pcnanggung dan tidak

menelantarkan pihak yang ditanggung.

f '

B. Menufut Undang-Undang Perlrnweinan No.1 Tahun 19'74

I . PemcIiharaan Anak

Pemcliharaaan anak terdiri dari dua kata, yaitu kata pemeliharaan dan kata

anak. Pcmcliharaan bcrasal dari kata "pclihara" yang bcrarti jaga, rawat.

Scdangkan kata pemeliharaan berarti : proses, cara pembuatan memeliharakan;

penjagaan, perawatan pendidikan.39

.1' Muhammad bin Ismail Al Amiri, SII/JIJ/IIS Sa/am, (Jeddah), juz. 3., h. 11663" De~' Dik. Bud .. Kamlls Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balni Pustaka, 1990), h.

661

50

Pemeliharan pada dasamya menjadi tanggung jawab orang tua.

Pemeliharaan mcliputi bcrbagai masalah seperti : mengawasi, memeberi

pe!ayanan yang semestinya serta meneukupi kebutuhan hidllP dari seorang anak

oleh orang tua. Jadi pemeliharaan melipllti pengawasan, pelayanan dan

pembelaan dalam arti yang luas pengawasan, berartl membentuk lingkungan anak

dalam Sllasana yang baik jasmai mallplln rohani, sehingga anak menjadi manusia

yang sosial. Pclayanan bcrarti memberi dan menanamkan rasa kasih sayang orang

tua terhadap anak. Sedangkan kebutuhan hidup adalah kebutuhan plimer atas

tempat tinggal, makan dan pakaian menjadi kebutuhan hidup lebih ditekankan

pada soal nalkah.

Oalam hal ini Undang-Undar:g Perkawinan No. Tahun 1974

memisahkan antara pemeliharaan dcngan pendidikan. Namun keduanya

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.j ,

Sedangkan pegertian anak menurut Bahasa Indonesia adalah turunan

kedua manusia yang masih kecil40 Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1

Tahun !97::, anak adalah : berdasarkan pasal 45 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2)

berbunyi ;

Pasal 45 ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimasksud dalam ayat (I) pasal ini

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kew,0iban mana berlaku

terus meskipun perkawinan antam kedua orang tua putus.

40 Ibid., h. 21

51

Pasal 6 ayat (2) : Untuk mch111gStU1gl,an pcrl,RAVilJan St;Oral1g yang bclum

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua."l

Berdasarkan uraian di atas, pemeliharaan dan pendidikan anak pada

dasarnya adalah usaha-usaha untuk memelihara dan menjaga kelangsungan hidup

anak dengan memperhatikan segala kebutuhan hidupnya baik kebutuhan jasmani

mauplm keblltuhan rohani semata-mata demi kesejahtraan anak, sehingga anak

dewasa, telah berumur 2I tahun atau telah kawin.

2. Pemeliharan Anak Setelah Perceraian

Barangkali siapa pun tahu bahwa perceraian akan membawa kemampuan

Jlwa pihak-pihak yang bersangkutan, namlln pihak yang kerap kali paling

menderita adalah anak. Anak akan menderita jasmani clan rohani maupun sosial

kerena perceraian orang tuanya. Hal ini sering sekali menyebabkan anak menjacli

nakal danmeresahlmn masyarakat disekitarnya.

Karena demikian besarnya pengaruh perceraian terharlap anak maIm

Undang-Undang Perkawinan mengatur dan melindungi hak anak-anak setelah

percemian yang menyangkut pemeliharaan dun pendidikan anak. Hal ini diatur

pada pasal 4 I (a) Undang-Unclang Perkawinan, y~.ng berbunyi : Baik ibu atau

bapak tetap berkewajiban memelihara clan menclidik anaknya, se.mata-mata

-II Arso Sosroatmodjo, Op. Cit., .81 dan 92

52

berdasarkan kepentingan anak. Bi\amana ada perselisihan mengenai penl,'Uasaan

anak-anak, pengadilan memberikan keputusan42

I

Dari pasal ini diketahui ballwa perceraian tidak menghilangkan kewajiban

orang tua untuk tetap memelihara qan mendidik anak mereka. Pasal tersebut jugaI

menunjukan adanya hak dan kewajiiban yang seimbang pada orang tua yang telah

bercerai dalam menydengarakan pemeliharaan, pendidikan dan kesejahteraan

bagi anak-anaknya.

Namun pelaksanaannya, sering kali hal tersebut tidak mungkin

dilaksanakan oleh orang tua yang telah bercerai secara bersama-sama, sehingga

harus dicari cara yang tepat untuk merealisasikan hak yang sama agar

pembenturan dalam pemeliharaan anak dapat dihindari.

Dalam hal ini pengadilan Horus memilih dan mcnentukan siapa diantara

kedua orang tua yang akanmemelihara anak-anak mereka.

Prof. Hazairin, SH. Dalam buku yang dikaJang oleh R. Wiryono

Pridjodikoro, SH. Mengambil dasar kriteria, yakni :

"Untuk menetapkan siapa dari orang tua berhakmemelihara anak, adalahsiapakah diantara mereka yang paling melakukan kesejahteraan anak tersebut atauditangan siapa kepentingan anak lebih baik, maka orang tua t"rsebutlah yanglebih berhak untuk memelihara anak-anaknya,,43

·12 Ibid., h. 91

.1) R. Vv'iryono. P., Hukum Perka»jinan di Indonesia, (Bandung . 'SU1l1Uf Bandung, 1981)h. 86

53

Apabila anak itu masih kecil. pada umumnya ibulah yang dipilih olell

pengadilan untuk melakukan pemeliharaan. Hal ini tidak lain demi kemaslahatan

anak tcrsebut karena masih memerlukan belaian dan kasih sayang serta perawatan

seorang ibu. Dan ibu juga lebih banyak tinggal di rumah sehingga anak

mendapatkan perawatan dan perhatian yang cukup. Namun hal ini tidak Jepas dari

kriteria bahwa si ibu mempunya\ moral yang baik dan mampu memberikan

kesejahteraan untuk anaknya.

Meskipun hanya salah satu'dari orang tua yang dipilih untuk melakukan

pemeliharaan. namun kedua orangtua tetap berhak untuk ikut campur mengatur

anak tersebut Hal ini kerena Undang-Undang Perkav,Iinan l11emandang bahwa

kekuasaan orang tua tidak terhapus ,kerena perceraian.,

Bila ternyata orang tua! l11elalaikan kewajiban pemeliharaan dan

pendidikan yang merupakan hak, nlaka anak dapat l11enuntut kewajiban hukum itu

dari or~mg tua dari laki-laki atau ke<;lua-duanya.

2. Biaya Hidup Anak

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. I tahun 1974, biaya hidup anak,

disebut biaya pemeliharaan dah pendidikan anak. Selal11a perkawinan

berlangsung, biaya pel11eliharaan dan pendidikan anak dilanggnng oleh bapak

anak krsebut Bila perceraian terjaqi siapakah yang bertanggung jawab terhadap

biaya [mak tersebut? Ini diatur pada pasal 41 (/1) Undang-Undang Perkawinan

yang berbunyi :

54

"Bapak yang bertanggung jawab alas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan

yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya

tersebut"-""

Dari isi pasal di atas diketahui bahwa setelah perceraian, bapak tetap

berkewajiban membiayi anaknya baik anak itu dipelihara olehnya atau ibunya.

Biaya tersebut hams dibayarkan pada tiap-tiap bulan untuk anak tersebut.

Apabila bapak mengingkarikewajiban, ibu yang memelihara anak tersebut

dapat menuntut biaya tersebut kepada pengadilan agar menghukum mantan suami

untuk membayar biaya yang dianggap patut oleh perusahaan.

Besamya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pada prmslpnya

ditentukan oleh keadaan obyektif atas dasar standar sosial ekonomi dari mantan

suami bersangkutan.

Bagi PNS (Pengawai Negeri Sipil), biaya yang hams dibayarkan untuk

anak adalah 1/3 dari gaji yang bersangkutan, yang diatur pada pasal g ayat (2)

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perlcawinan dan perceraian

bagi PNS.

Pada kenyataannya mengenai biaya yang telah dltetapkan oleh pengadilan

atau persetqjuan suami isteri tidak mencukupi, umpamanya semakin besarnya

biaya tmgkat pendidikan anak, maIm ibu boleh menuntut biaya tambahan tersebut

dalam arti terpenuhi kebutuhan malcanan, pengobatan, pakaian dan pendidikan,

" Arso Sosroatmodjo, Op. Cit., h. 91

55

sesuai dengan kemampuan pendapatan si bapak. Tuntutan ini dapat dipaksakan

kepada bapak atas keputusan pengadilan.

Bagaimanakah kalau bapak tidak dapat memenuhi kewajlban tersebut?

Dalam hal ini pengadilan dapat l11enentukan bahwa ibu dapat l11emikul biaya

pel11eJiharaan dan pendidikan anak tersebut. Ini harus ada bukti bahwa si bapak

benar-:::>enar tidak l11ampu atas pembiayaan.

Dalam hal ini si bapak tidak bisa lepas secara mutlak atas tanggung jawab

pembiayaan tersebut, kecuali si bapak dalam keadaan sakit gila, atau sakitnya

sangat parah sulit untuk disel11buhkan atau juga kerena tidak mempunyai harta

kekay2an. Dalam hal ini atau kondisi demikian bapak dapat dibebaskan dari

pembi:lyaan tersebut.

Ketentuan tentang keikutsertaan ibu ,mtuk memikul biaya aJJak karena

bapak tidak l11ampu l11erupakan alternative pertal11a untuk l11elindungi

kepentingan anak agar tidak menjadi terlantar akibat ketidak mal11puan bapak

untuk membiayainya.

C. Persamaan Dan Pel'bedaan antara IIukum Islam dian Undang-Undang

Perlrnwinan No.1 Talmn 1974.

I. Persal11aan

a. Hukwn Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974

l11engatur bahwa orang tua tetap l11emiliki kewajiban untuk mel11elihara,

56

mendidik dan membiayai anak-anak mereka meski,pun orang tua mereka

sudah bercerai.

b. Orang tua yang dipiJih untuk meJakukan pemeliharaan anak setelah

bercerai, Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai

kriteria yang sarna yaitu orang tua yang dipilih untuk memelihara anak

tersebut setelah perceraian adalah yang diarlggap cakap dalam

menyelenggarakan kebutuhan anak, baik itu kebutuhan jasmani maupun

kebutuhan rohani yang hanya sel11ata-mata demi kesejahteraan si anak,

bukan berdasarkan bapak atau ibu.

c. Dalal11 hal kekuasaan orang tua, Hukum Islam dan Undang-Undang

Perkawinan menentukan bahwa kekuasaan orang tua tidak l11enjadi hapus

karena perceraian, sehingga orang tua tetap berhak wltuk ikut serta

mengatur anaknya meskipun tidak ditunjuk sebagai pemeliharaan.

d. Ukuran yang dipakai untuk menentukan besarnya biaya hidup, Hukum

Islam dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai ukuran yang sama

yaitu sesuai dengan kemampuan si bapak.

2. Perbedaan

a. Dalam Hukum Islam apa bila seorang sual11i rnengatakan saya cerai kanru

atau pun dengan kata lain yang berkaitan dengan cerm, maIm terjadiIah

perceraian. Sedangkan daImTI Undang-Undang Perkawi!!an No. I Tahll11

1974, perceraian hams melalui Pengadilan Agama.

57

b. Tentang berakhirnya pemeliharaan, dalam Hukul11 Islam tidak terdapat

nash yang jelas yang berkaitan dalam hal ini, s.ehingga menimbulkan

perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai batas pemeliharaan

anak. Namun batas minimal pemeliharaan anak adalah sampai anak

tamyiz atau telah berumU1' tujuh tahun. Setelah itu anak bebas memilih

apakah akan tetap bersama ibunya atau bapaknya. Sedang dalam Undang­

Undang Perkawianan memiliki batasan waktu bahwa pemeliharaan anak

terakhir bila anak telah dewasa, yaitu telah mencapai usia dua pllluh satu

tahun atau telah kawin.

c. Mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk membiayai anak setelah

perceraian. Dalam Hukum Islam apa bila bapak tidak mampu memberi

nalkah setelah perceraian, maka kewajiban tersebut beralih kepada ahli

waris yang terdekat yaitu kakek, lalu ibu. Sedangkan Undang-Undang

Perkawinan No. ! Tahun 1974 menentukan ibu ikut memikul biaya hidup

anak bila bapak tidak mampu.

Demikianlah persamaan dan perbedaan yang terdekat dalanl kedlla

Hukum diatas. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa persamaan yang

terdapat di kedua hukum tersebllt lebih banyak dibandingkan dengan perbedaan

yang ada.

Dan dapat dikatakan pula bahwa hal-hal yang ada dalam Undang-Undang

Perkawinan No. I Tahun 1974 merupakan ukuran dalam rnerealisasikan Hukum

Islam di Indonesia.

BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan NO. 1 Tahun

1974 mempunyai pandangan yang sarna tentang perc:emian, bahwa perc:eraian

adalah alternative terakhir untuk menyelesaikan ketegangan rumah tangga

yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi meskiplln berbagai cara untuk

mendamaikan sudah ditempuh.

2. Pemeliharan Anak setelah perceraian adalah :

Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perka",~nan No.1 Tahun 1974,

Daiam Hukum Islam pemeliharaan anak dikenal dengan istilah hadhanah,

hadhanah merupakan suatll kewajiban Bapak dan Ibu yang berlangsung terus

menerus walaupun Bapak dan lbu sudah bercerai. Pada pasangan suami isteri

yang bercerai, pemeliharaan anak dilakukan oleh pihak yang ditunjuk untuk

melakukan pemeliharaan anak. Orang tua yang dipilih adalah yang sanggup,

calcap dan mampu untuk menyelenggarakan kepentingan anak-anak mereka.

Olt::h karena itu anak yang ll1asih kecil biasanya dipelihara oleh ibunya sall1pai

tamyiz, sedangkan ll1enurut undang-undang perkaffinan sampai anak menjadi

dewasa yaitu berwnur 21 tahun dan setelah itu anak cljbolehkan untuk

mell1ilih tinggal bersama ibunya atau bapaknya. Kekuasaan orang tua tidak

59

menj adi hapus karena perceraian, berarti kedua orang tua tetap berhak untuk

mengatur anak-anak mereka setelah perceraian.

3. Pembiayaan hidup anak setelah perceraian.

Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974,

biaya hidup anak merupakan tanggung jawab bapak, baik selama perkawinan

berlangsung maupun setelah perceraian. Kecuali hila bapak temyata tidak

mampu. Maka Hukum Islam menegaskan beralih kepada ahli wmis terdekat

yang mampu yaitu kakek, lalu ibu. Sedangkan menurut Undang-Undang

Perkawinan No. I Tahun 1974 apabila bapak tidak mampu, maka ibu dapat

dii:mtsertakan dalam menanggung biaya hidup anak. Besar biaya yang

dikeluarkan sesuai dengan ukuran kemampuar. sibapak

60

B. Samn

1. Terhadap orang tua yang telah bercerai hendaklah lebih mcnyadari bahwa

tanggung jawab dan perhatian mereka sangat diharapkan oleh anak. Agar anak

dapat tumbuh dan berekembang secara wajar.

2. Orang tua seyogyanya dapat bersikap lebih dewasa dan lebih bijaksana dalam

menyelesaikan segala permasalahan dalam rumah tangga, sehingga perceraian

dapat dihindari dan anak-anak dapat tmnbuh dan berkembang dengan baik

dibawah naungan asuhan kedua orang tua mereka.

:'. Pemerintah hendaknya memberikan penyuluhanlinfonnasi kepada masyarakat

yaitu tentang dampak yang diakibatkan oleh perceraian terhadap anak-anak,

diharapkan pada orang tua benar-benar berpikir matang dan jernih sebelum

memutuskan untuk bercerai.

4. Badan Penyelesaian Perselisihan Perkawinan dan Perceraian (BP-4) hendaknya

berupaya semaksimal mungkin dalam mendamaikan dan menyelesaikan

masalah suami isteri, sehingga perceraian dapat dihindari dalam suasana

menjadi tenteram dan damai serta baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjamalmya, Jakarta: Bumi Restu, ]971

Ash-Siddiqie, Hasby, Hukum Fiqh Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Ash-Siddiqie, Hasby,Pedoman Rumah Tangga, Medan : Pustaka Ma]n, 1970.

A. Rahman, Bakri, Drs, Hukum Perkawinan lvIenurul Islam, Uu. Perkawinan danHukum Perdata, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.

Al-Anshori, Zakaria, Abu Yahya, Falhul Wahab, Beirut: Darul Fikri

AI-Amiri, Muhammad bin Ismail, Subulus Salam, Riyadh-Mekkah

Al-Asqalani, Hajr, Ibnu, Teljemahan Bulughul Maraam, Pustaka Tamaam Bangil,2001

Bukhari, al ..Muhammad bin Ismail, Shahih Al-Bukhari, Mesir: Barwa Matba'ah

Daly, Penouh, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1989

. ---:-::' Kompilasi HukumIslam di Indonesia, Bandung : Humaiora UtamaPress, 1991___, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Hafidz Al-Mundniry, Sunan Abi Daud, Beirut: Darul Fikri

Ismuha, Perceraian Bersana Suami ISleri, Jakarta: Bulan Bintang, I965

Latief, Djamal, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia,1982

Rusyid, Ibnu, Bidayah Almujlahid, Terjanah, Semarang: UsahaKeluarga, 1982

Rasyidi, Lili, Hukum Perkawinan dan Perceraian di lvIalaysia dan Indonesia,Bandung: PT. RemajaKosdeKarya, 1991

R. Wiryono. P, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1981

Sulaieman,Abu Daud, Sunan Abu Daud, Beirut: Daml Fikri

62

Sosroatm(\djo, Arso, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Sabiq, Sayyid, Flqh Sunnah, Bandung : £01' AI-Maarif, 1993

Sumiyati, SH. , Hukum Perkawinan Islam dan Uu. Perkawinan, YOl,'YakartaLiberty,

Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan dalam Islam, JakmtaMuhammadiyah, 1960

Yunus, H. Mahmud, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT. Hidakarya Agung

£Oustaka