laporan tahun 2015 - pn-soasio.go.id · di akhir tahun 2015, kembali tergores tinta emas di...

LAPORAN TAHUN 2015PENGADILAN NEGERI CIBINONG




i

S E K A P U R S I R I H

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena

atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat

menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong

Tahun 2015 ini dengan tepat waktu.

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong merupakan

laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja

yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam satu

tahun terakhir, yakni tahun 2015. Laporan tahunan ini

merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan

pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cibinong kepada publik atas pelaksanaan Tugas

Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

pada tingkat pertama.

Di akhir tahun 2015, kembali tergores tinta emas di Pengadilan Negeri Cibinong dengan

diraihnya sertifikasi ISO 9001:2008 pada tanggal 24 November 2015 yang sertifikasinya

secara resmi diserahkan pada tanggal 22 Desember 2015. Sertifikasi ISO 9001:2008 bukan

saja sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri

Cibinong dapat mempertahankan penghargaan dengan terus meningkatkan layanan

publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, dengan motto : Siap Memberikan

Pelayanan Hukum Sepenuh Hati, untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

Selanjutnya perkenankan kami untuk menyampaikan kegiatan dan program kerja serta

inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal peningkatan penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Cibinong

telah berhasil menyelesaikan 71.202 perkara pidana dan perdata dari 71.254 yang

diterima (99,92%). Tingginya angka penyelesaian perkara ini adalah salah satu

keberhasilan dari program Tunggakan Minutasi Nihil yang diterapkan di Pengadilan

Negeri Cibinong. Program tunggakan minutasi nihil ini adalah suatu program yang

mengupayakan penyelesaian perkara (minutasi perkara) maksimal 14 hari setelah

perkara diputus, sesuai dengan SOP Pengadilan Negeri Cibinong. Dalam rangka

Implementasi SEMA No 2 Tahun 2014 tentang tenggang waktu penyelesaian perkara,

Pengadilan Negeri Cibinong telah berupaya memenuhi kebijakan tersebut

ii

semaksimal mungkin dengan berbagai cara, antara lain membentuk tim/koordinator

delegasi dan menjalin hubungan lintas elektronik dengan Pengadilan Negeri lainnya

dalam hal pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan delegasi. Disamping itu, dari

1.614 Perkara yang diproses selama tahun 2014 (diluar perkara pelanggaran

lalulintas), terdapat 30 perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan. Untuk

perkara yang melebihi batas waktu inipun Pengadilan Negeri Cibinong telah

melaporkannya secara berjenjang ke Pengadilan Tinggi Bandung serta ke Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta, dengan alasan

adanya hambatan panggilan delegasi.

- Dibidang pelayanan persidangan, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil

meningkatkan pelayanan dengan sistem One Door Service, yakni sistem pelayanan

persidangan satu pintu, dimana para pihak terkait yaitu Jaksa, Penasehat Hukum,

Penggugat, Tergugat dan Saksi cukup melapor ke petugas Front Desk (Petugas

Informasi), selanjutnya petugas front desk menginputkan data para pihak yang telah

hadir dan siap sidang sehingga program aplikasi Panggilan Sidang mengumumkan

waktu dan Ruang Persidangan melalui pengeras suara. Dengan adanya sistem ini

informasi yang didapat oleh para pihak menjadi lebih jelas dan lebih cepat sehingga

pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan lebih transparan dan tepat waktu.

- Bahwa dalam hal pelayanan sidang pelanggaran lalulintas, Pengadilan Negeri

Cibinong telah berhasil mengembangkan suatu sistem layanan persidangan yang lebih

mudah dan lebih jelas bagi masyarakat yang akan bersidang. Masyarakat cukup

menyerahkan lembar tilang kepada petugas, yang kemudian diberikan nomor urut.

Selanjutnya, masyarakat menunggu informasi lebih lanjut dari petugas mengenai

waktu dan tempat persidangan yang akan diikutinya. Selain itu, Pengadilan Negeri

Cibinong telah bekerjasama dengan Dinas Lalulintas dan Jalan Raya Kabupaten Bogor

dan Kepolisian Resort Bogor melaksanakan sidang tilang terpadu dengan bersidang

ditempat yang ditentukan oleh Dinas Lalulintas dan Polres di kecamatan-kecamatan

- Dalam hal Implementasi Perma No 1 Tahun 2014 tentang Bantuan Layanan Hukum,

Jo SK Direktorat Jenderal Nomor :52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Tanggal 30 Mei

2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2014. Pengadilan Negeri

Cibinong telah menyelenggarakan Sidang Keliling Terpadu dengan program One Day

Service dalam hal pelayanan pemenuhan Hak Identitas Hukum berupa Pencatatan

Perkawainan Non Muslim dan Pengesahan Anak, Perubahan akte kelahiran bagi

masyarakat tidak mampu (Acces To Justice for the Poor) secara Prodeo.

iii

Demikianlah Laporan Tahunan ini kami sajikan, untuk dapat memberikan gambaran

umum serta sebagai pertanggungjawaban kepada publik tentang pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Kami menyadari, dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih banyak kekurangan dan

ketidaksempurnaan. Untuk itu, kami menerima kritik dan saran yang membangun demi

terciptanya layanan publik yang prima di Pengadilan Negeri Cibinong. Kami juga berharap,

semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen

pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada keberhasilan

penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.

Terimakasih, Wabilahitaufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum Wr.Wb

CIBINONG, 05 Januari 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG

J O N I, SH.,MHNIP. 19640616 198603 1 005

iv

DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR ................................................................................................................ i

DAFTAR ISI ................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................................

A. Kebijakan Umum Peradilan............................................................................ 1

B. Visi Dan Misi ................................................................................................... 2

C. Renstra ( Rencana Stratejik ).......................................................................... 4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI) .................................................................... 7

A. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................................. 9

B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur ( SOP ) ................................... 11

C. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai .................................................................... 21

BAB III Pembinaan dan Pengelolaan ............................................................................. 31

A. Sumber Daya Manusia ................................................................................ 34

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ................................................... 34

2. Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial ........................................... 35

3. Kebutuhan Sumber Daya Manusia ......................................................... 37

4. Promosi dan Mutasi ................................................................................ 37

5. Mutasi ..................................................................................................... 39

6. Pensiun ................................................................................................... 40

7. Informasi Kepegawaian Lainnya ............................................................. 37

8. Rekruitmen ............................................................................................. 51

B. Keadaan Perkara ......................................................................................... 51

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................................................. 61

D. Pengelolaan Keuangan ................................................................................ 71

E. Dukungan Teknologi Informasi .................................................................... 71

F. Kebijakan Internal Tahun 2014 .................................................................... 77

G. Kegiatan yang Mendukung Pelayanan Publik & Keterbukaan Informasi .... 78

BAB IV PENGAWASAN .................................................................................................... 82

A. Internal .......................................................................................................... 82

B. Evaluasi .......................................................................................................... 83

v

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi ..................................................................... 84

A. Kesimpulan................................................................................................... 84

B. Rekomendasi ............................................................................................... 85

LAPORAN TAHUNAN PN CIBINONG 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Cibinong sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan

Kehakiman, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk itu, diperlukan

suatu kebijakan umum yang tepat agar Tugas pokok dan Kewenang tersebut

dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam merumuskan suatu kebijakan umum, diperlukan pedoman yang

jelas agar kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan lebih terarah sehingga

dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung

RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk itu,

Pengadilan Negeri Cibinong telah mempedomani semua kebijakan yang telah

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, termasuk didalamnya Cetak Biru

Mahkamah Agung RI 2010-2035.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035telah disebutkanusaha-

usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Badan Peradilan

Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di

seluruh Indonesia, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan

berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas

dan terukur.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang

sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang

aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan

kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan

profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan

jalannya peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas,

dan transparansi.


10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Selain mempedomani dan merespon hal tersebut diatas, Pengadilan

Negeri Cibinong juga telah merespon kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh

Mahkamah Agung RI dengan membuat program prioritas yang antara lain

sebagai berikut :

1. Program Tunggakan Minutasi Nihil untuk menjawab Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 2 tahun 2014 tentang tenggang waktu penyelesaian

perkara.

2. Program sistem pelayanan satu pintu (One Door Service) untuk pelayanan

persidangan, dimana semua pelayanan persidangan dikelola oleh satu pintu

yakni di bagian Front Desk / Petugas Informasi yang memberikan layanan

kejelasan waktu dan tempat bersidang bagi para pihak yang akan bersidang.

3. Program Keterbukaan Informasi dengan menyajikan berita-berita atau

informasi yang informatif dan akurat pada Website Pengadilan Negeri

Cibinong “www.pn-cibinong.go.id” serta menggalakkan dan memantau

pengisian CTS serta pelaksanaan Upload putusan ke Direktori Putusan.

4. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

dengan mengoptimalkan Meja informasi dan Meja Pengaduan serta

memperbanyak papan informasi layanan yang ditempatkan disekitar gedung

kantor Pengadilan Negeri Cibinong.

5. Program Sidang Keliling Terpadu “One Day Service” dalam hal pemenuhan

hak-hak identitas hukum terutama pencatatan perkawinan dan perceraian

yang belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi

masyarakat non muslim yang kurang mampu diwilayah Kabupaten Bogor.

6. Selain itu, Pengadilan Negeri Cibinong telah berkomitmen untuk

mensukseskan kepercayaan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI

atas ditunjuknya Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Pilot Project dalam

pelaksanaan penyelesaian perkara melalui Mediasi serta Implementasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

B. Visi Dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Cibinong mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yakni :

”TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”


1. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Cibinong mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI,

yakni sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

2. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI CIBINONG

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan

Negeri Cibinong berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para

pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai

Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan,

Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta

Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;

Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;

Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;

3. BUDAYA KERJA

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam

penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN, dimana segenap Pelaksana dalam

menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:

1. adil dan tidak diskriminatif;

2. cermat;

3. santun dan ramah;

4. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

5. profesional;


6. tidak mempersulit;

7. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;

8. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan

Negeri Cibinong;

9. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan

sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;

10. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan

kepentingan;

11. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan

publik;

12. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam

menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi

kepentingan masyarakat;

13. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan

yang dimiliki;

14. sesuai dengan kepantasan; dan

15. tidak menyimpang dari prosedur.

4. MOTTO

Motto Pengadilan Negeri Cibinong adalah Siap Memberikan Pelayanan Hukum

Sepenuh Hati, untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

C. Rencana Strategis (RENSTRA)

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditentukan, diperlukan suatu

Perencanaan Strategis yang baik yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh

unsur yang ada di Pengadilan Negeri Cibinong. Rencana Strategis ini dibuat

berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam 5

Tahun kedepan. Pengadilan Negeri Cibinong telah menyusun Rencana Strategis

(Renstra) tahap II yakni periode 2015-2019 yang tiap tahunnya Rencana Strategis itu

dilakukan reviu untuk dilakukan perbaikan.Fokus utama Rencana Strategis Pengadilan

Negeri Cibinong adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan

Fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman yakni menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang

diterimanya dengan baik. Sehingga Pengadilan Negeri Cibinong dapat memberikan

kontribusi positif dalam mendukung tercapainya Visi Mahkamah Agung RI, yakni

terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.


Perencanaan Strategis dimulai dengan tujuan strategis yang hendak dicapai.

Adapun Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Cibinong adalah berorientasi kepada

terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum di Pengadilan

Negeri Cibinong. Pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat pencari keadilan

dapat diberikan dengan proses beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong tersebut juga tidak terlepas dari

Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung 2010-2035 dan Hasil Rakernas Mahkamah

Agung. Oleh karena itu, diharapkan agar Rencana Strategis terdapat keselarasan dan

keserasian dengan program-program pembangunan di bidang hukum.Dasar hukum

penyusunan rencana Strategis adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Jo Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

8. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi;

9. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

10. Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung 2010 -2035;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

KMA/096/SK/X/2006 tentang TanggungJawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding

dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun

2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan

Negeri Cibinong adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya penyelesaian perkara


2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Pengadilan Negeri Cibinong merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah

Agung RIdengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri

dari 40 Kecamatan dan 417desadan 17 kelurahan dengan luas wilayah 298.838.304Ha.

Gambar 1Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong

Sebagai penyelenggara Peradilan Tingkat Pertama, struktur organisasi Pengadilan

Negeri Cibinong telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan serta

didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah

diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2004serta perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009. Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran dan undang-

undang tersebut,suatu Pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil

Ketua Pengadilan. Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan,

maka ditunjuklah seorang Panitera/Sekretaris yang menangani administrasi perkara dan

administrasi umum disuatu Pengadilan.Lebih lanjut mengenai struktur organisasi

Pengadilan Negeri Cibinong dapat dilihat dalam bagan berikut :


Gambar 2

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Cibinong

PANMUD PERDATA

ERWIN EFFENDI LOEIS, SE., SH., MH.

KASUBAG UMUM & KEUANGAN

UJANG ROSIDI

KETUA

JONI, SH., MH.

WAKIL KETUA

LINDAWATY SIMANIHURUK, SH., MH.,

PANITERA / SEKRETARIS

DRS. JUNAEDI, SH., MH.

HAKIM HAKIM

1. NUSI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

JURUSITA

9. BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.

3. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

4. NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.

2. ZAUFI AMRI, S.H.

5. Dr. INDAH WASTUKENCANA WULAN,S.H., M.H.

PANMUD PIDANA

HERMINA MASTARIDA, SH., MH.

KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORTALA

DAMERIA SILALAHI, SH.

PANMUD HUKUM

S.M. DEVINA S. SIMANJUNTAK, SE., SH., MH.

6. YULIANA, S.H.

7. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.

8. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.

10. EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.

11. ISTIQOMAH BERAWI, S.H., M.H.

12. Dr. RONALD S. LUMBUUN, S.H., M.H.

13. ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL,S.H., M.H.

14. RIO DESTRADO, S.H.

15. RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.KASUBAG PERENCANAAN, IT &PELAPORAN

LINDA CAHYATI

WAKIL SEKRETARIS

ENDRI NOVIAN, SE.

WAKIL PANITERA

RISTIARI CAHYANINGTYAS, SH., MH.


A. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Cibinong sebagai kawal depan (Voorj Post) Mahkamah

Agung mempunyai tugas pokok dan fungsi “menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.” Untuk dapatterlaksananya Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, maka

perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan

organisasi yang telah ditentukan.

Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur

organisasi Pengadilan Negeri Cibinong. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah

Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu :

1. Ketua dan Wakil Ketua(Pimpinan Pengadilan Negeri)

Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara

dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan

kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugasserta tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, Pejabat

Fungsional serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang

berstatus PNS maupun Honorer secara berkala.

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal

dan seksama.

Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatoleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

2. Hakim

Melaksanakan Tugas Kekuasaan Kehakiman didaerah hukumnya dan tugas

lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang)

yang ditugaskan kepadanya

3. Panitera

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas

dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan

pengelolaan administrasi perkara khusus;

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara,

dan transparansi perkara;


Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan

perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,

minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

Pelaksanaan mediasi;

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

4. Sekretaris

Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

Pelaksanaan urusan kepegawaian;

Pelaksanaan urusan keuangan;

Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan

Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi

serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB.

5. Panitera Muda Pidana

Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan pidana,administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana,

menyimpan berkas perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan

melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakanKetua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

6. Panitera Muda Perdata

Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan Perdata,

melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara

perdata, menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan sertamengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil

Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

7. Panitera Muda Hukum

Membantu Panitera melaksanakan kegiatan Kepaniteraan Hukum,

mengumpulkan data, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik

perkara menghimpun surat-surat masuk/keluar membuat dan mengirimlaporan perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan


hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan KetuaPengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kepala Sub BagianPerencanaan, Informasi dan Teknologi, Pelaporan

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran,

pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian,

penataan organisasi dan tata laksana.

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,

perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan

masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

11. Panitera Pengganti

Membantu Panitera melaksanakan persidangan mendampingi majelisHakim, mencatat jalannya sidang, membuat berita acara sidang dan

mengetik putusan/penetapan.

12. Jurusita / Jurusita Pengganti

Membantu Panitera dalam melaksanakan sita, pemanggilan sidang

serta Eksekusidalam rangka melaksanakan perintah Majelis Hakim danKetua Pengadilan serta melaporkan hasil kerja kepada panitera sesuai

kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

13. Bendahara Pengeluaran

Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas

perbendaharaan yang bersumber dari APBN serta melaporkan

pengelolaan keuangan kepada atasan serta hasil kerja sesuai dengan

kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP )

Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) adalah

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan yang berasal dari

aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Standar

Operasional Prosedur dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses


pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akanmenghambat kinerja organisasi secara

keseluruhan.

Pengadilan Negeri Cibinong telah membuat SOP yang telah dibukukan dan

disosialisasikan keseluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong. SOP yang

telah dibuat dan ditetapkan pemberlakuannya dengan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Negeri Cibinong ini dilakukan reviu dan perbaikan disetiap tahunnya.

Secara garis besar, SOP Pengadilan Negeri Cibinong terangkum dalam Bagan Alur

Kegiatan berikut ini :


STANDAR OPERASIONAL PROSEDURALUR PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

PENGADILAN NEGERI CIBINONG

PENGGUGAT/KUASA HUKUMMendaftarkan gugatan di KepaniteraanPerdata

(1 Hari)

PANMUD PERDATA- Memeriksa kelengkapan berkas- Menerima pembayaran Biaya Perkara

melalui Bank- Meregister dan member nomor perkara- Memasukkan data umum dalam CTS

(1 Hari)

KETUA PENGADILAN- Menunjuk Majelis Hakim- Memasukkan penetapan tersebut

kedalam CTS(1 hari)

PANITERA/WAPAN- Menunjuk PP- Memasukkan kedalam CTS

(1 hari)

JURUSITAMemanggil para Pihak- Di wilayah PN (7 hari)- Di wilayah PT (14 hari)- Diluar PT (30 hari)- Luar Negeri (3 bulan)- Tergugat tidak diketahui tempat

tinggalnya, melalui panggilan umum,30 hari dipanggil 2kali

PERSIDANGAN- Pembacaan gugatan- Jawaban/eksepsi- Replik- Duplik- Putusan sela- Sidang acara (Pembuktian)- Simpulan- Putusan

PP membuat BAP tiap persidangandan memasukkan tiap perkembanganpersidangan kedalam CTS.

Pemeriksaan perkara perdata selesaidalam waktu maksimal 5 bulan

MINUTASI- Putusan dikirim kepada yang

bersangkutan dalam waktu 14 hari- Putusan dimasukkan kedalam Direktori

Putusan dan CTS

PANMUD PERDATA- Penunjukan Jurusita- Petugas pendaftaran memberikan berkas

kepada Ketua Majelis(1 Hari)

KETUA MAJELIS- Mempelajari berkas- Penetapan hari sidang pertama- Memasukkan dalam CTS

(1 Hari)

MEDIASIUpaya perdamaian 40 hari kerja (+15hari kerja)

MEDIASI BERHASIL- Putusan Perdamaian- Dimasukkan CTS

(7 hari)

MINUTASI- Putusan dikirim kepada yang bersangkutan- Putusan dimasukkan kedalam Direktori

Putusan- Dimasukkan kedalam CTS

(7 hari)

MEDIASI GAGAL- Perkara dilanjutkan

(7 hari)


STANDAR OPERASIONAL PROSEDURALUR PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

PENGADILAN NEGERI CIBINONG

JAKSAJaksa melimpahkan berkas melalui PanmudPidana

PANMUD PERDATA-Menerima dan meneliti kelengkapan berkasperkara

-Memberikan Nomor perkara dan mencatatperkara kedalam Buku Register

- Memasukan data umum dalam CTS

KETUA PENGADILAN- Menunjuk Majelis Hakim- Memasukkan penetapan tersebut kedalam

CTS(1 hari)

PANITERA/WAPAN- Menunjuk PP- Memasukkan kedalam CTS

(1 hari)

PANMUD PIDANA/MEJA IMemberikan berkas perkara kepada KetuaMajelis Hakim yang ditunjuk

PERSIDANGAN-Meneliti berkas perkara dan membagikankepada HA

- Menetapkan hari siding pertama-Memasukkan penetapan hari siding pertamadalam CTS

- Menetapkan status penahanan Terdakwa

Proses registrasi sampai penetapan harisidang pertama

(1 hari)

TERDAKWAHadir pada jadwal yang telah ditentukanpada sidang pertama

(7 hari)

PERSIDANGAN- Pembacaan dakwaan- Penunjukkan PH- Keberatan/ eksepsi- Tanggapan Keberatan- Putusan Sela- Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa serta

barang bukti (Pembuktian)- Tuntutan- Pembelaan- Putusan

Setiap tahap persidangan dimasukan dalamCTS oleh PP.

Proses sidang diputus maksimal 10 harisebelum habis masa penahanan

MINUTASI- Putusan dikirim kepada yang bersangkutan- Putusan dimasukkan kedalam Direktori

Putusan- PP memasukkan data minutasi kedalam

CTS

(7 hari)


STANDAR OPERASIONAL PROSEDURAANMANING

Surat masuk permohonanaanmaning, disposisi KPN danPansek pada hari yang samadengan surat masuk

Panitera Muda Perdata menelitikelengkapan berkas dan menghitungpanjar biaya (SKUM) setelahmenerima disposisi dari KPN /Pansek, dan mencatatnya kedalamreg. Eksekusi paling lama satu harisetelah menerima disposisi

Penyerahan berkas aanmaing/peneguran oleh Bag. Eksekusikepada KPN untuk ditetapkan haridan tanggal peneguran (pada hariitu juga)

Kepaniteraan Perdata / Bag.Eksekusi mempersiapkanpenetapan KPN paling lama 2 harisetelah Pemohon membayar SKUM

Panitera menunjuk Jurusita untukmelakukan pemanggilan pada hariitu juga

Hari dan tanggal pelaksanaanaanmaning diperhitungkan : 7 harikerja untuk di dalam wilayah hukumPengadilan Negeri, dan 14 hari kerjaapabila tempat tinggal Termohonberada di luar wilayah hukumPengadilan Negeri ybs

Jurusita membuat Berita AcaraPeneguran pada hari itu jugasetelah dilakukan peneguran

Jurusita melakukan pemanggilan kepadaTermohon pada hari itu juga dan ataupaling lama 3 hari sebelum hari dantanggal peneguran yang telah ditetapkan


STANDAR OPERASIONAL PROSEDURSITA EKSEKUSI

Surat masuk permohonan sitaeksekusi, disposisi KPN danPansek pada hari yang samadengan surat masuk

Panitera Muda Perdata menelitikelengkapan berkas dan menghitungpanjar biaya (SKUM) setelahmenerima disposisi dari KPN /Pansek, dan mencatatnya kedalamreg. Eksekusi paling lama satu harisetelah menerima disposisi

KPN / Pansek menelitiPenetapan Sita Eksekusi untukditanda tangani oleh KPN padahari itu juga

Kepaniteraan Perdata / Bag.Eksekusi mempersiapkanpenetapan KPN paling lama 2 harisetelah Pemohon membayar SKUMuntuk selanjutnya dibuatkanpenetapan sita eksekusi

Panitera menunjuk Jurusita untukmelakukan pemanggilan pada hariitu juga

Jurusita melaksanakan Sita Eksekusipaling lama 3 hari setelah menerimaberkas sita eksekusi dari Bag.Eksekusi

Jurusita menyerahkan berkas sitaeksekusi kepada Bag. Eksekusi Perdatapaling lama 1 hari setelah pelaksanaansita eksekusi


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUREKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN

Surat masuk permohonaneksekusi, disposisi KPN danPansek pada hari yang samadengan surat masuk

Panitera Muda Perdata menelitikelengkapan berkas dan menghitungpanjar biaya (SKUM) setelahmenerima disposisi dari KPN /Pansek

KPN / Pansek meneliti PenetapanSita Eksekusi untuk ditanda tanganioleh KPN pada hari itu juga

Kepaniteraan Perdata / Bag.Eksekusi mempersiapkanpenetapan KPN paling lama 2 harisetelah Pemohon membayar SKUMuntuk selanjutnya dibuatkanpenetapan eksekusi

Panitera menunjuk Jurusita padahari itu juga Jurusita melaksanakan Sita

Eksekusi paling lama 3 hari setelahmenerima berkas sita eksekusi dariBag. Eksekusi

Jurusita menyerahkan berkas sitaeksekusi kepada Bag. EksekusiPerdata paling lama 1 harisetelah pelaksanaan sitaeksekusi

Jurusita melaksanakan pemberitahuanpelaksanaan eksekusi kepada parapihak paling lama 3 hari sebelum haridan tanggal peneguran yang telahditetapkan


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUREKSEKUSI LELANG

Surat masuk permohonaneksekusi, disposisi KPN danPansek pada hari yang samadengan surat masuk

Panitera Muda Perdata menelitikelengkapan berkas dan menghitungpanjar biaya (SKUM) setelahmenerima disposisi dari KPN /Pansek

KPN / Pansek menelitiPenetapan Sita Eksekusi untukditanda tangani oleh KPN padahari itu juga

Kepaniteraan Perdata / Bag.Eksekusi mempersiapkanpenetapan KPN paling lama 2 harisetelah Pemohon membayar SKUMuntuk selanjutnya dibuatkanpenetapan eksekusi lelang

Kepaniteraan Perdata / Bag.Eksekusi mempersiapkan suratpermohonan pelaksanaan lelangkepada Kantor Lelang paling lama2 hari setelah Penetapanditandatangani


BANDING PIDANADI PENGADILAN NEGERI CIBINONG

PenuntutUmum /PH atauTerdakwa

PernyataanBandingdisampaikan 7hari setelahputusandiucapkan atausetelahdiberitahukankepada Terdakwayang tidak hadir

Laporanbanding kePengadilanTinggi harusdisampaikanpada hari itujuga atau palinglambat hari kerjaberikutnya

Pemberitahuan PernyataanBanding kepada Terbandingpaling lama 2 hari kerjasetelah pernyataan bandingditerima

Tenggang waktu inzage : 7 hari

Minutasi perkara diserahkan kePanitera Muda Pidana dalamwaktu 7 hari setelahpermohonan Banding diajukan

Pengiriman berkas perkara kePengadilan Tinggi, sejakpernyataan banding diterima(tanpa harus menungguMemori Banding), paling lama14 hari

Jika permohonan bandingdicabut harus diberitahukanke Pengadilan Tinggi danTerbanding pada hari itu jugaatau paling lama pada harikerja berikutnya

Putusan bandingdiberitahukan kepadaPenuntut Umum danTerdakwa dalam waktu 2hari setelah berkas diterimadari Pengadilan Tinggi

Dalam setiap Putusanharus dilampirkan softcopy, apabila tidak disertaimaka berkas dinyatakantidak lengkap


BANDING PERDATADI PENGADILAN NEGERI CIBINONG

Pembandingatau Kuasanya

Pernyataan Bandingdisampaikan 14 hari setelahputusan diucapkan atausetelah diberitahukankepada para Pihak yangtidak hadir

Pemberitahuan PernyataanBanding kepada Terbandingpaling lama 2 hari kerjasetelah pernyataan bandingditerima

Tenggang waktu inzage :14 hari

Minutasi perkara diserahkan kePanitera Muda Pidana dalamwaktu 14 hari setelahpermohonan Banding diajukan

Pengiriman berkas perkarake Pengadilan Tinggi, sejakpernyataan banding diterima(tanpa harus menungguMemori Banding), palinglama 30 hari

Dalam setiapPutusan harusdilampirkan softcopy, apabila tidakdisertai maka berkasdinyatakan tidaklengkap

Jika permohonan bandingdicabut harus diberitahukanke Pengadilan Tinggi danTerbanding pada hari itujuga atau paling lama padahari kerja berikutnya

Pembanding dapat menyerahkan MemoriBanding dalam waktu 14 hari

Memori Banding diberitahukan kepadaTermohon Banding dalam waktu 2 harisetelah Memori diterima

Terbanding mengajukan Kontra MemoriBanding dalam waktu 14 hari setelahMemori diterima

Putusan bandingdiberitahukan kepadaPenuntut Umum danTerdakwa dalam waktu2 hari setelah berkasditerima dariPengadilan Tinggi


C. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja baik secara kuantitas maupun

kualitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Agar kinerja dapat terukur, diperlukan suatu alat pengukur yang jelas dan

mudah dimana pegawai yang bersangkutan dapat menilai sendiri kinerjanya serta

dapat dinilai pula oleh atasan penilainya.

Pemerintah telah membuat sistem penilaian untuk Pegawai Negeri Sipil

tersebut yang disebut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sasaran Kerja Pegawai adalah

rencana kerja dan target yang dibuat diawal tahun oleh seorang Pegawai Negeri Sipil

dengan atasan penilainya dan terdapat realisasi atau pencapaian kinerja yang

dihasilkan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam 1 tahun penilaian.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 46 tahun 2011, per tanggal 1

Januari 2014, seluruh Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai.

Para Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Cibinong telah

membuat dan menilai sendiri Sasaran Kerja Pegawai yang telah dibuat. Walaupun

SKP merupakan hal baru serta banyak kebingungan dalam pelaksanaannya karena

belum adanya Sosialisasi khusus yang diberikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai

Pengadilan Negeri Cibinong, akan tetapi seluruh Hakim dan PNS termasuk pimpinan

Pengadilan Negeri Cibinong telah melaksanakannya dengan cukup baik.

Berikut Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang terdapat dilingkungan kantor

Pengadilan Negeri Cibinong :

1. SKP Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET

KUANTITAS/OUTPUT

KUALITAS/ MUTU WAKTU

1. Menerima dan mendisposisisurat-surat masuk - surat 100 12 Bln -

2. Menerima dan mendiposisiberkas perkara - berkas 100 12 Bln -

3. Melaksanakan pembinaankepegawaian - kegiatan 100 12 Bln -

4. Melaksanakan konsultasi kePengadilan Tinggi dan MA - kegiatan 100 12 Bln -

5. Menugaskan hakim pengawasbidang - dokumen 100 12 Bln -

6. Memimpin pelaksanaan eksekusi - kegiatan 100 12 Bln -

7. Melaksanakan pemeriksaankeuangan perkara - kegiatan 100 12 Bln -

8. Menerima, memeriksa danmemutus perkara - berkas 100 12 Bln -


2. SKP Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong


KUANTITAS/ OUTPUT


1. Menerima dan menandatanganisurat-surat - surat 100 12 Bln -

2. Menerima dan menetapkanberkas perkara - berkas 100 12 Bln -

3. Menerima, memeriksa danmemutus perkara - Perkara 100 12 Bln -

4. Melaksanakan pembinaankepegawaian - Kegiatan 100 12 Bln -

5. Melaksanakan konsultasi kePengadilan Tinggi dan MA - Kegiatan 100 12 Bln -

6.Mengkoordinasi pelaksanaantugas para Hakim PengawasBidang

- Laporan 100 12 Bln -

7. Melaksanakan tugas-tugas lainyang didelegasikan oleh Ketua - Kegiatan 100 12 Bln -

3. SKP Hakim Pengadilan Negeri Cibinong


KUANTITAS/ OUTPUT


1.Menerima, memeriksa danmemutus perkara PerdataGugatan

- Berkas 100 12 Bln -

2.Menerima, memeriksa danmemutus perkara PerdataPermohonan


3.Menerima, memeriksa danmemutus perkara PidanaBiasa/Khusus


4.Menerima, memeriksa danmemutus perkara LaluLintas/Ringan/Singkat


5. Minutasi perkara PerdataGugatan - Berkas 100 12 Bln -

6. Minutasi perkara PerdataPermohonan - Berkas 100 12 Bln -

7. Minutasi perkara PidanaBiasa/Khusus - Berkas 100 12 Bln -

8. Melakukan mediasi - Laporan 100 12 Bln

9. Melaksanakan pengawasanbidang - Laporan 100 12 Bln


4. SKP Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong


KUANTITAS/OUTPUT


1. Menerima dan mendisposisisurat surat 100 12 Bln -

2.

Menerima dan menandatanganSurat Kuasa, serta mengecekdan memaraf Surat KeteranganInsidentil

surat 100 12 Bln -

3.Meneliti dan menandatanganilaporan bulanan, 4 bulanan, 6bulanan dan tahunan

Dokumen 100 12 Bln -

4. Melaksanakan anggaran Kegiatan 100 12 Bln -

5.Menunjuk panitera penggantiuntuk mendampinigi majelishakim

berkas 100 12 Bln -

6. Menandatangani salinanputusan dan penetapan berkas 100 12 Bln -

7. Menandatangani akte banding,kasasi, PK dan grasi berkas 100 12 Bln -

8. Melaksanakan eksekusi Kegiatan 100 12 Bln

9.Menetapkan pemberian tugaskepada wapan, wasek, panmuddan kasubbag

Kegiatan 100 12 Bln

10.Melaksanakan Pengelolaankeuangan perkara dan uangpihak ketiga

Kegiatan 100 12 Bln

11. Melaksanakan konsultasi kePengadilan Tinggi dan MA Kegiatan 100 12 Bln

5. SKP Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibinong


KUANTITAS/OUTPUT


1.

Melakukan kegiatan pembinaan,pengawasan, danmengkoordinir pelaksanaantugas-tugas Panitera Muda


2.

Mengoreksi surat-surat yangdibuat oleh Panitera Mudasesuai dengan disposisipimpinan

- Surat 100 12 Bln -

3.Mendisposisi surat-surat masukyang bersifat teknis sesuaidengan sifat surat



4. Memeriksa register perkaraperdata dan pidana - Buku 100 12 Bln -

5.Memeriksa dan mengoreksilaporan perkara bulanan,triwulan, semester dan tahunan

- Kegiatan 100 12 Bln -

6.

Meneliti berkas perkara dariPanitera Muda untukkelengkapan berkas perkarabanding, kasasi, dan peninjauankembali yang akan dikirim


7. Penyelesaian berkas perkara - Berkas 100 12 Bln -

8.

Mengkoordinir tugas-tugaskejurusitaan dalam rangka sitajaminan, sita eksekusi, daneksekusi

- Laporan 100 12 Bln

6. SKP Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong


KUANTITAS/OUTPUT


1Mengkoordinir penyusunanRenstra, Lakip serta LaporanTahunan

- Dokumen 100 12 Bln -

2 Mengkoordinir penyusunanLaporan Tahunan - Laporan 100 12 Bln -

3Bersama-sama dengan Pejabatdan staff kesekretariatanmerumuskan, dan membuat SKP


4Membuat Konsep RencanaUmum Pengadaan untuk ditandatangani oleh KPA


5 Membuat Surat Perintah Bayarserta menandatangani SPP - Dokumen 100 12 Bln

6 Membuat Spesifikasi teknisserta HPS Barang/Jasa - Dokumen 100 12 Bln

7Membuat dan melakukanperjanjian kerjasama denganpihak ke 3 (SPK /Kontrak)

- Dokumen 100 12 Bln

8membuat Surat Perintah Jalan

(SPD) berdasarkan Surat Tugasdan menandatanganinya

- Dokumen 100 12 Bln

9Mengoreksi dan memaraf surat-surat Dinas dibagiankesekretariatan

- Surat 100 12 Bln

10Melaksanakan konsultasi danpembinaan ke PT danMahkamah Agung

- Kegiatan 100 12 Bln

11 Menyusun RKAKL 2015 besertadata dukungnya - Kegiatan 100 12 Bln


7. SKP Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Cibinong


KUANTITAS/OUTPUT


1.

Penyelesaian administrasiperkara perdata secara tertibdan mempersiapkankelengkapan berkas perkaraperdata


2.

Membuat laporan keadaanperkara perdata yang sudahdiminutasi/belum diminutasi,banding, kasasi, dan peninjauankembali


3.

Mengecek dan menindaklanjutisurat-surat masuk yangberkaitan dengan tugas-tugasKepaniteraan Perdata


4. Penyelesaian berkas perkaraperdata Gugatan/Bantahan - Berkas 100 12 Bln -

5. Penyelesaian berkas perkaraperdata Permohonan - Berkas 100 12 Bln -

6. Penyelesaian berkas perkarapidana - Berkas 100 12 Bln -

7. Memasukan data perkara keCTS (SIPP) - Kegiatan 100 12 Bln -

8. SKP Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cibinong


KUANTITAS/OUTPUT


1.

Penyelesaian administrasiperkara pidana secara tertib danmempersiapkan kelengkapanberkas perkara pidana


2.

Membuat laporan keadaanperkara pidana yang sudahdiminutasi/belum diminutasi,banding, kasasi, dan peninjauankembali


3.

Mengecek dan menindaklanjutisurat-surat masuk yangberkaitan dengan tugas-tugasKepaniteraan Pidana


4.Penyelesaian administrasiperkara tindak pidana lalu lintas(tilang) secara tertib



5. Penyelesaian berkas perkaraperdata - Berkas 100 12 Bln -


7. Memasukan data perkara keCTS (SIPP) - Kegiatan 100 12 Bln -

9. SKP Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Cibinong


KUANTITAS/OUTPUT


1.

Membuat dan mengevaluasilaporan bulanan, enam bulanan,dan tahunan perkara perdatadan pidana


2.

Menerima, mencatat,menyusun, dan menyimpanberkas perkara perdata danpidana secara tertib


3.Melaksanakan penyajianstatistik perkara perdata danpidana

- Statistik 100 12 Bln -

4.

Melaksanakan administrasipendaftaran notaris, penasihathukum, badan hukum, dan balaiharta peninggalan


5.Melaksanakan penataankembali arsip perkara perdatadan pidana yang sudah in aktif


6.

Mengecek dan menindaklanjutisurat-surat masuk yangberkaitan dengan tugas-tugasKepaniteraan Hukum



8. Penyelesaian berkas perkaraperdata Permohonan - Berkas 100 12 Bln

9. Penyelesaian berkas perkarapidana - Berkas 100 12 Bln

10. Memasukan data perkara keCTS (SIPP) - Kegiatan 100 12 Bln


10. SKP Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Cibinong


KUANTITAS/OUTPUT


1. Meneliti surat-surat masuk - Surat 100 12 Bln -

2. Menyusun konsep surat danmengoreksinya - Surat 100 12 Bln -

3. Membuat dan menyusunlaporan kepegawaian - Laporan 100 12 Bln -

4. Menyiapkan bahan-bahan rapat - Kegiatan 100 12 Bln -

5. Mengelola aplikasi kepegawaian - Kegiatan 100 12 Bln -

11. SKP Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Negeri Cibinong


KUANTITAS/OUTPUT


1

Mengkoordinir pembayaran GajiHakim dan Pegawai sertaPembayaran RemunerasiPegawai


2

Membuat dan MenandatanganiSPM serta melakukan Inject PINPPSPM untuk SPM yang akandiajukan Ke KPPN


3

Melakukan Pengecekan SPPbeserta Dokumenpendukungnya sertamenandatangani SPP


4Mengkoordinir pelaksanaanRekonsiliasi Internal dan denganKPPN


5 Mengkoordinir Laporanpengelolaan PNBP - Laporan 100 12 Bln -

6 Mengkoordinir LaporanPengelolaan Pajak - Laporan 100 12 Bln -

7Mengkoordinir pembuatanLaporan Keuangan Semesterandan Tahunan


8

Mengkoordinir PengelolaanArsip Surat Masuk, ArsipSpm/SP2D, Arsip Pajak, ArsipPNBP dan Arsip Potongan

- Berkas 100 12 Bln


12. SKP Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Cibinong


KUANTITAS/OUTPUT


1. Mengelola Administrasi SuratMasuk dan Surat Keluar - Surat 100 12 Bln -

2. Mengelola Tata Kearsipan SuratMasuk dan Surat Keluar - Arsip 100 12 Bln -

3.

Mengelola Administrasiperpustakaan, termasukPencatatan buku baru dalambuku induk dan bukupeminjaman, Katalogisasi Bukuperpustakaan serta Perawatanbuku secara berkala


4.

Mengelola Administrasi BarangMilik Negara Seperti PenetapanStatus BMN, usul PemanfaatanBMN, Inventarisasi BMN,Penghapusan serta PembuatanDBR


5

Mengkoordinir pelaksanaanRekonsiliasi Internal antaraSimak BMN dan Sakpa sertaRekonsiliasi dengan KPKNL

Laporan 100 12 Bln

6

Mengkoordinir pembuatanLaporan Barang Milik Negaradan Laporan Tahunan BagianUmum

Laporan 3 12 Bln

7

Mengkoordinir pelaksanaanPenginputan data dalamAplikasi Simak BMN dan AplikasiPersediaan, serta memasukkanfile nya kedalam aplikasiKOMDANAS

Kegiatan 100 12 Bln

8

Melaksanakan Kegiatanpelaksanaan belanja anggaranDIPA khususnya pelaksanaanBelanja Barang dalam rangkapemenuhan operasional danpemeliharaan

Kegiatan 100 12 Bln


13. SKP Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong


KUANTITAS/OUTPUT



2. Penyelesaian berkas perkaraperdata Permohonan - Berkas 100 12 Bln -


4. Penyelesaian berkas perkaratindak pidana lalu lintas - Berkas 100 12 Bln -

14. SKP Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong


KUANTITAS/OUTPUT


1. Melaksanakan proses sitajaminan - Berkas 100 12 Bln -

2. Melaksanakan prosesaanmaning/peneguran - Berkas 100 12 Bln -

3. Melaksanakan proses sitaeksekusi - Berkas 100 12 Bln -

4.Melakukan pemberitahuanproses eksekusi kepada parapihak


5. Melaksanakan proses eksekusiriil/pengosongan - Berkas 100 12 Bln -

6. Melaksanakan eksekusi lelang - Berkas 100 12 Bln

15. SKP Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong


KUANTITAS/OUTPUT


1. Melaksanakan pemanggilanpara pihak - Relaas 100 12 Bln -

2.Melaksanakan pemberitahuanisi putusan/penetapanPN/PT/MA kepada para pihak

- Relaas 100 12 Bln -

3.Melaksanakan pemberitahuanPernyataan Banding, MemoriBanding, Kontra MemoriBanding, Pencabutan Banding,



dan Inzage kepada para pihak

4.

Melaksanakan pemberitahuanPernyataan Kasasi, MemoriKasasi, Kontra Memori Kasasi,Pencabutan Kasasi, dan Inzagekepada para pihak


5.

Melaksanakan pemberitahuanPernyataan PK, Memori PK,Kontra Memori PK, PencabutanPK, dan Inzage kepada parapihak



BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus

menerus untuk menjadikan pegawai menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga

sampailah kepada titik profesional. Suatu pembinaan yang baik berangkat dari

perencanaan pembinaan yang baik yang diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk

dapat membuat perencanaan pembinaan yang baik, diperlukan kebijakan umum sebagai

batasan dalam membuat perencanaan pembinaan.

Kebijakan pembinaan para Hakim lebih ditekankan pada kemampuan Teknis

Yudisial dan kemampuan kepemimpinan dan kepribadian, karena Hakim merupakan

unsur penting dalam organisasi Pengadilan dan sebagai sumber daya manusia Pengadilan

yang harus dipersiapkan menjadi pimpinan dilingkungan Pengadilan.

Hakim Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak lembaga Peradilan

yang berada dibarisan paling depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat

pencari keadilan dan masyarakat lainnya, sehingga perilaku Hakim baik didalam maupun

diluar kedinasan akan berada dalam pantauan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan

terhadap Hakim dilakukan secara berjenjang mulai dari pengawasan melekat dari atasan

langsung, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial.

Selain itu, secara langsung atau tidak langsung Hakim diawasi publik.

Pengadilan Negeri Cibinong merupakan sub bagian organisasi pelaku kekuasaan

kehakiman yakni sebagai Pengadilan tingkat pertama. Dalam menjalankan tugas pokok

dan kewenangan yang telah ditetapkan, akan selalu berkaitan dengan apa yang disebut

“bekerja secara system”.

Agar Hakim dan Pegawai dapat bekerja dengan system secara baik, diperlukan

pembinaan yang berkesinambungan dalam rangka memberikan motivasi dan gairah kerja

serta meningkatkan kemampuan dan skill yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi yang diembannya. Pembinaan ini sangat penting dilakukan terutama

oleh unsur pimpinan. Pembinaan terhadap Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri

Cibinong telah dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat rutin bulanan dan rapat minutasi perkara dengan seluruh Hakim

dan Pengawai Pengadilan Negeri Cibinong setiap minggu keduasetiap bulannya.


Rapat Rutin Bulanan (Rapat Minutasi Pekara)

2. Mengadakan rapat koordinasi terbatas dengan beberapa bagian untuk memecahkan

permasalahan yang dihadapi, seperti rapat khusus Panitera Pengganti, rapat khusus

hakim dll.

3. Memberikan petunjuk dan pembinaan secara langsung kepada masing-masing

bagian untuk meningkatkan mutu, waktu dan ketepatan pelayanan.

4. Melalui Baperjakat mengadakan usulan mutasi dan promosi bagi hakim dan pegawai

yang layak untuk itu

5. Mengikutsertakan Hakim, pegawai / pejabat yang ditunjuk untuk mengikuti setiap

diklat, pendidikan maupun orientasi baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah

Agung (MA), Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun

Instansi lainnya.

6. Secara rutin mengadakan Apel Pagi disetiap hari senin dan Apel Sore disetiap hari

Jumat sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Apel Pagi disetiap hari senin dan Apel Sore disetiap hari Jumat

7. Memperingati hari besar Nasional seperti upacara HUT Kemerdekaan RI beserta

kegiatan untuk memeriahkannya.

8. Mengadakan senam pagi setiap hari Jumat yang diikuti oleh seluruh Hakim dan

Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong.


Senam Pagi setiap hari Jumat

9. Mengadakan pengajian rutin mingguan setiap hari kamis serta perayaan hari-hari

besar keagamaan.


Pengajian Rutin Mingguan serta Perayaan Hari Besar Keagamaan

A. Sumber Daya Manusia

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial.

Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong

Per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1Sumber Daya Manusia Bidang Teknis YudisialPengadilan Negeri Cibinong per 31 Desember 2015

No. Jabatan Jumlah Keterangan

1 Hakim 16 Orang Termasuk Ketua dan Wakil

2.Panitera

Pengganti36 Orang

Termasuk Panitera, Wakil Panitera dan Panitera

Muda

3. Jurusita 5 Orang Definitif

4Jurusita

Pengganti11 Orang

Diperbantukan juga sebagai staff di masing-

masing bagian

Total 68 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan

1. SDM Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong berjumlah 68 Orang,

yang terdiri dari 16 Hakim, 36 Panitera pengganti, 5 Orang Jurusita dan 11

Orang Jurusita Pengganti.


2. 16 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua tersebut sebenarnya sudah

mencukupi kebutuhan Pengadilan Negeri Cibinong dalam menangani perkara

yang diterima, namun demikian terdapat 1 Orang Hakim Pengadilan Negeri

Cibinong yang masuk kedalam hasil TPM mendapat promosi menjadi Wakil

Ketua di Pengadilan Negeri lain, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong

membutuhkan 2 Orang Hakim penggantinya.

3. Jumlah Panitera dan Jurusita sudah mencukupi kebutuhan, namun untuk

Jurusita Pengganti jumlahnya masih kurang.

2. Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Negeri Cibinong

terbagi dalam 2 golongan, yakni Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Staff

jelas dapat dilihat dalam Tabel 3 dibawah ini :

Tabel. 2 Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non YudisialPengadilan Negeri Cibinong per 31 Desember 2015

No. Jabatan Jumlah Keterangan

1 Pejabat Struktural kesekretariatan 4 Orang

2. Staff Administrasi 7 OrangTermasuk 1 Orang

petugas IT

Total 11 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan :

1. SDM Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong berjumlah 11 Orang,

yang terdiri dari 4 Orang Pejabat Struktural bidang kesekretariatan dan 9

Orang Staff Administrasi termasuk didalamnya 1 orang petugas IT.

2. Seluruh Jabatan Struktural telah terisi dengan nomenklatur jabatan yang

baru, antara lain Endri Novian, S.E. sebagai Sekretaris, Dameria Silalahi, S.H.

sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Ujang

Rossi sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Linda Cahyati

sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan,

yang dilantik pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015.

3. 9 (sembilan) orang Staff Administrasi dirasakan sangat kurang memenuhi

kebutuhan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan pelayanan terbaik

kepada masyarakat. Tidaklah heran, banyak bagian yang tidak memiliki staff

administrasi seperti di Kepaniteraan Hukum, sub bagian umum dan Sub


Bagian Kepegawaian. Sementara dibeberapa bagian hanya memiliki 3 orang

staff di Kepaniteraan Perdata, 2 orang Staff administrasi seperti dibagian

kepaniteraan Pidana dan Sub Bagian Keuangan, dan 1 Orang Staff

administrasi di bagian kepaniteraan Hukum. Hal inilah yang menyebabkan

banyaknya Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang mendapat tugas

tambahan sebagai staff administrasi serta banyak pekerjaan administrasi

yang diberikan kepada honorer.

a. Komposisi PNS menurut Kepangkatan Tahun 2015

Tabel 3. Komposisi PNS menurut Pangkat/Golongan

NO PANGKAT/GOL. RUANG JUMLAH

1. IV/c 1

2. IV/b 2

3. IV/a 8

4. III/d 20

5. III/c 19

6. III/b 23

7. III/a 6

8. II/d 3

9. II/c 2

10. II/b 0

11. II/a 2

JUMLAH 86

b. Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015

Tabel 4. Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan

NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH

1. S3 2

2. S2 23

3. S1 40

4. D3 4

5. SMA 17

6. SMP 0

7. SD 0

JUMLAH 86


c. Komposisi PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015

Tabel 5. Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan

NO JENIS KELAMIN JUMLAH

1. Laki-Laki 47

2. Perempuan 39

JUMLAH 86

3. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempunyai kewenangan untuk

melakukan rekruitmen Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk kebutuhan Sumber

Daya Manusianya, harus mengajukannya ke Mahkamah Agung RI.

Terkait pemenuhan kebutuhan pegawai tersebut, Pengadilan Negeri

Cibinong telah mengusulkan permintaan penambahan SDM kepada Mahkamah

Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 6Daftar Usulan Permintaan SDM Pengadilan Negeri Cibinong

No Jenis JabatanJumlah Yang

DimintaKeterangan

1 Hakim 4 Pengganti 6 Hakim Yang pindah

2 Staff Pengelola IT 2 Tenaga Fungsional IT

3 Operator Komputer 4 1 orang operator di tiap bagian

4 Staf Keuangan /Akuntasi 2 Sebagai kasir perdata dan Bendaharawan

5 Staf Administrasi 4 Sebagai pelaksana

TOTAL 16 Orang

Namun demikian, sampai saat ini Pengadilan Negeri Cibinong belum

mendapatkan penambahan SDM yang sangat dibutuhkan tersebut.

4. Mutasi

Mutasi hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Cibinong dibedakan

menjadi 2 bagian, yakni mutasi masuk dan mutasi keluar. Mutasi masuk adalah

Hakim dan Pegawai dari Luar yang masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong,

sedangkan Mutasi Keluar adalah Hakim dan Pegawai yang keluar dari Pengadilan

Negeri Cibinong.

Berikut data Hakim dan Pegawai yang Mutasi Masuk ke Pengadilan Negeri

Cibinong Tahun 2015.


Tabel 7Daftar Hakim / Pegawai yang Masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015

No. Nama Hakim / PegawaiAsal Instansi /

Pengadilan

Keterangan

1. Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. Mahkamah Agung RI TMT : 11-09-2015

2. Bambang Setyawan, S.H., M.H. PN Pamekasan TMT : 10-06-2015

3. Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H. PN Purwakarta TMT : 15-06-2015

4. Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H. PN Pandeglang TMT : 31-07-2015

5. Rio Destrado, S.H. PN Baubau TMT : 31-07-2015

6. Raden Ayu Rizkiyati, S.H. PN Sumedang TMT : 19-10-2015

7. Drs. Junaedi, S.H. PN Jakarta Barat TMT : 30-12-2015

8. Ristiari Cahyaningtyas, S.H., M.H. PN Jakarta Timur TMT : 30-10-2015

9. Sondang Martha Devina Sanjayani Simanjuntak,

S.E., S.H., M.H.PN Jakarta Selatan

TMT : 27-02-2015

10. Hermina Mastarida, S.H., M.H. PN Bogor TMT : 30-10-2015

11. Erwin Effendi Loeis, S.E., S.H., M.H. PN Jakarta Selatan TMT : 27-02-2015

12. Linda Cahyati PN Subang TMT : 30-12-2015

13. Dheny Indarto, S.E., S.H., M.H. PN Jakarta Pusat TMT : 29-06-2015

14. Hardianto Wibowo, S.E., S.H. PN Jakarta Selatan TMT : 29-06-2015

15. Yuswardi, S.H. PN Jakarta Pusat TMT : 29-06-2015

16. Minati Indriani, S.H. PN Jakarta Barat TMT : 29-06-2015

17. Rully Dwiyanti Yunitasari, S.H. PN Tangerang TMT : 29-06-2015

18. Asih Noviasari, S.H., M.H. PT DKI Jakarta TMT : 30-10-2015

19. Khairuddin, S.H. PT DKI Jakarta TMT : 30-10-2015

20. Wiguna Dewi Irmawati, S.H., M.M. PN Jakarta Barat TMT : 30-10-2015

21. Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn. PT DKI Jakarta TMT : 30-10-2015

22. Muhammad Yusuf Shalahuddin, S.T., S.H., M.H. PN Jakarta Timur TMT : 11-12-2015

Berikut data Hakim dan Pegawai yang Mutasi Keluar dari Pengadilan

Negeri Cibinong Tahun 2015.

Tabel 8Daftar Hakim / Pegawai yang Keluar / Pindah tugas

dari Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015

No. Nama Hakim / PegawaiInstansi / Pengadilan

yang baru

Keterangan

1. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. PN Bale Bandung Sebagai Wakil Ketua

2. R. Agung Aribowo, S.H. PN Sarolangun Sebagai Wakil Ketua

3. Lilik Sugihartono, S.H. PN Menggala Sebagai Wakil Ketua

4. Agustina Dyah Prasetyaningsih,

S.H.

Mahkamah Agung RI Sebagai Hakim Yustisial MA

RI

5. Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H. PN Sanggau Sebagai Wakil Ketua

6. ST. Iko Sudjatmiko, S.H. PN Painan Sebagai Wakil Ketua


7. Muhammad Eri Justiansyah, S.H. PN Blambangan Umpu Sebagai Wakil Ketua

8. Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H. PN Jakarta Timur Sebagai Panitera/Sekretaris

9. Isarael Situmeang, S.H., M.H. PN Purwodadi Sebagai Panitera/Sekretaris

10. Iyus Yusuf, S.H., M.H. PN Serang Sebagai Panitera Muda

Perdata

11. Jumali, S.H. PT DKI Jakarta Sebagai Panitera Pengganti

12. Sudianto, S.H., M.H. PN Bogor Sebagai Panitera Muda

Hukum

13. Suryo Wiji Utomo, S.H. PN Subang Sebagai Kepala Sub Bagian

Umum dan Keuangan

14. Nurul Prihady, S.H. PN Jakarta Utara Sebagai Panitera Pengganti

15. Abdul Shomad, S.H., M.H. PN Jakarta Pusat Sebagai Panitera Pengganti

16. Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H. PN Jakarta Utara Sebagai Panitera Pengganti

17. Cut Dahlia, S.H. PN Depok Sebagai Panitera Pengganti

18. Sarni, S.H. PN Jakarta Selatan Sebagai Panitera Pengganti

5. Promosi

Adapun Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong yang mendapatkan

Promosi Selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Promosi Jabatan Hakim PN Cibinong

No. Nama Hakim / Pegawai Jabatan Awal Jabatan Baru

1. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. Ketua PN Cibinong Klas IBWakil Ketua PN Bale

Bandung Klas IA

2. R. Agung Aribowo, S.H. Hakim PN Cibinong Sebagai WKPN Sarolangun

3. Lilik Sugihartono, S.H. Hakim PN Cibinong Sebagai WKPN Menggala

4. Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H. Hakim PN Cibinong Sebagai WKPN Sanggau

5. ST. Iko Sudjatmiko, S.H. Hakim PN Cibinong Sebagai WKPN Painan

6.Muhammad Eri Justiansyah, S.H. Hakim PN Cibinong Sebagai WKPN

Blambangan Umpu

7. Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H. Pansek PN Cibinong Klas IBPansek PN Jakarta Timur

Klas IA Khusus

8. Drs. Junaedi, S.H., M.H. Wapan PN Jakarta Barat Pansek PN Cibinong

9. Endri Novian, S.E. Wasek PN Cibinong Sekretaris PN Cibinong

10. Ujang RossidiKasubbag Keuangan

Eselon IVb

Kasubbag Umum dan

Keuangan Eselon IVa

11. Dameria Silalahi, S.H.Kasubbag Kepegawaian

Eselon IVb

Kasubbag Kepegawaian,

Organisasi dan Tata

Laksana Eselon IVa

12. Linda CahyatiKasubbag Keuangan

Eselon V

Kasubbag Perencanaan,

Teknologi Informasi dan


Pelaporan Eselon IVa

13. Cut Dahlia, S.H. Staf PerdataPanitera Pengganti PN

Depok

14. Maria Christine, S.H. Staf PerdataPanitera Pengganti PN

Cibinong

15. Nurul Prihady, S.H.Panitera Pengganti PN

Cibinong

Panitera Pengganti PN

Jakarta Utara

16. Abdul Shomad, S.H., M.H.Panitera Pengganti PN

Cibinong


Jakarta Pusat

17. Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.Panitera Pengganti PN

Cibinong


Jakarta Utara

18. Sarni, S.H.Panitera Pengganti PN

Cibinong


Jakarta Selatan

6. Pensiun

Telah terbit SK Pensiun di tahun 2015 :

a) Mahpud, Pensiun Dini TMT : 01 Januari 2016 dengan pangkat terakhir Penata

Muda Tk. I (III/b) menjabat sebagai Jurusita Pengganti;

b) Temu Wantoro, pensiun TMT : 01 Februari 2016, dengan pangkat terakhir

Penata (III/c), menjabat sebagai Jurusita Pengganti;

c). Ujang Rossidi, pensiun TMT : 01 Mei 2016, dengan pangkat terakhir Penata Tk.

I (III/d), menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;

7. Informasi Kepegawaian Lainnya

a. Data Pegawai yang Naik Pangkat ditahun 2015

Pada tahun 2015, terdapat 8 (delapan) orang Hakim dan pegawai yang

naik pangkat dengan tepat waktu, yaitu :

Tabel 10Daftar Hakim dan Pegawai yang Naik Pangkat Tahun 2015

No. Nama Hakim / Pegawai Pangkat TMT

1. Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H., IV/a 01 April 2015

2. ST. Iko Sudjatmiko, S.H. IV/a 01 April 2015

3. Zaufi Amri, S.H. IV/a 01 April 2015

4. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H. IV/a 01 Oktober 2015

5. Abdul Shomad, S.H., M.H. III/d 01 Oktober 2015

6. Lene, S.H. III/c 01 Oktober 2015

7. Yuswardi, S.H. III/b 01 Oktober 2015

8. Suratman II/d 01 April 2015


b. Piagam Penghargaan

Selain itu, telah diusulkan dan telah keluar Penghargaan Tanda Jasa

Satyalancana Karya Satya 20 Tahun dan 30 Tahun serta Piagam Satya Karya

Dwi Windu yang penyerahannya diberikan pada tanggal 17 Agustus 2015.

Adapun Pegawai yang menerima penghargaan tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Satya Karya Dwi Windu dari Ketua Mahkamah Agung RI, yaitu :

R. Agung Aribowo, S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

b. 20 Tahun dari Presiden RI, yaitu :

Iyus Yusuf, S.H., M.H.

Dameria Silalahi, S.H.

c. 30 Tahun dari Presiden RI, yaitu :

Yuhdin Ni’mah, Bc.IP.

Karjo, S.H.

c. Pendidikan dan Pelatihan

Berikut ini data Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Hakim dan

Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong dalam tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 11Daftar Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Hakim dan Pegawai Tahun 2015

No. Nama Jenis Pelatihan Waktu Tempat

1. Ardhi Wijayanto,

S.H., M.Hum.

Pelatihan Regional ASEAN

untuk Hakim mengenai

Hukum Lingkungan :

Peranan Peradilan dalam

Mengatasi Permasalahan

Lingkungan Lintas Batas

Negara-Negara ASEAN

14 s.d. 17

Januari 2015

Pusdiklat MA RI

2. Ni Luh Sukmarini,

S.H., M.H.

Pelatihan HAM untuk

Hakim Pengadilan Tingkat

Pertama Lingkungan

Peradilan Umum dengan

tema “Toleransi dalam

Kebhinekaan sebagai

Paradigma Peradilan”

Gelombang 2

9 s.d. 12

Maret 2015

Hotel Salak The

Heritage Bogor, Jl. Ir.

H. Juanda No. 8

Bogor Jawa Barat

3. Eko Julianto, S.H., Pelatihan Gugus Tugas 25 Februari Wisma Pertamina


M.M., M.H. Kabupaten Layak Anak

(KLA) Tahun 2015

2015 Sapphire, Jl. Raya

Puncak KM. 77

Leuwimalang Cisarua

4. Rizal Abdjul Diklat Prajabatan K1 dan

K2 Golongan I, Golongan

II, dan Golongan III

Mahkamah Agung RI dan

Badan Peradilan Di

Bawahnya Wilayah Jakarta

dan Jawa Barat Tahun

Anggaran 2015

5 s.d. 11

April 2015

Diklat Bina Marga

(UPKTK

Kebinamargaan

Wilayah II Bandung),

Jl. L.L.R.E.

Martadinata/Riau

No. 119 Bandung

5. Abdul Choir Diklat Prajabatan K1 dan

K2 Golongan I, Golongan

II, dan Golongan III

Mahkamah Agung RI dan

Badan Peradilan Di

Bawahnya Wilayah Jakarta

dan Jawa Barat Tahun

Anggaran 2015

5 s.d. 11

April 2015

Diklat Bina Marga

(UPKTK

Kebinamargaan

Wilayah II Bandung),

Jl. L.L.R.E.

Martadinata/Riau

No. 119 Bandung

6. Rio Grace

Elisabeth

Sitompul, S.Kom.,

M.Kom.

Pelatihan untuk Pelatih

(Training for Trainers /

TOT) Sistem Informasi

Penelusuran Perkara /

SIPP (Case Tracking

System / CTS) Versi 3.0.1

04 s.d. 08

Mei 2015

Hotel Mercure,

Surabaya, Jalan Raya

Darmo, 68-78,

Surabaya, 60264

7. Joni, S.H., M.H. Pendidikan dan Pelatihan

Sertifikasi Mediator

Lingkungan Peradilan

Umum, Peradilan Agama

Seluruh Indonesia

18 s.d. 23

Mei 2015

Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Badan

Litbang Diklat Kumdil

MA-R, Jl. Cikopo

Selatan, Desa

Sukamaju, Ciawi,

Megamendung, Jawa

Barat

8. Didit Pambudi

Widodo, S.H.,

M.H.

Pendidikan dan Pelatihan




Seluruh Indonesia

18 s.d. 23

Mei 2015


Pelatihan Badan


MA-R, Jl. Cikopo

Selatan, Desa

Sukamaju, Ciawi,

Megamendung, Jawa

Barat


9. Zaufi Amri, S.H. Pendidikan dan Pelatihan




Seluruh Indonesia

18 s.d. 23

Mei 2015


Pelatihan Badan


MA-R, Jl. Cikopo

Selatan, Desa

Sukamaju, Ciawi,

Megamendung, Jawa

Barat

10. Ni Luh Sukmarini,

S.H., M.H.





Seluruh Indonesia

18 s.d. 23

Mei 2015


Pelatihan Badan


MA-R, Jl. Cikopo

Selatan, Desa

Sukamaju, Ciawi,

Megamendung, Jawa

Barat

11. Eko Julianto, S.H.,

M.M., M.H.





Seluruh Indonesia

18 s.d. 23

Mei 2015


Pelatihan Badan


MA-R, Jl. Cikopo

Selatan, Desa

Sukamaju, Ciawi,

Megamendung, Jawa

Barat

12. Coriana Julvida

Saragih, S.H.,

M.H.





Seluruh Indonesia

18 s.d. 23

Mei 2015


Pelatihan Badan


MA-R, Jl. Cikopo

Selatan, Desa

Sukamaju, Ciawi,

Megamendung, Jawa

Barat

13. Andri Falahandika

Ansyahrul, S.H.,

M.H.


Hakim Berkelanjutan (CJE

II) Bagi Lingkungan

Peradilan Umum,

Peradilan Agama,

Peradilan Militer, dan

Peradilan Tata Usaha

Negara Seluruh Indonesia

3 s.d. 8

Agustus

2015

Pusdiklat Badan


Mahkamah Agung RI,

Jl. Cikopo Selatan,

Desa Sukamaju,

Ciawi, Kecamatan

Megamendung,

Kabupaten Bogor,

Jawa Barat


14. Coriana Julvida

Saragih, S.H.,

M.H.


bagi Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) Angkatan

IV Badan Peradilan Di

Bawah Mahkamah Agung

Tahun Anggaran 2015

6 s.d. 10 Juli

2015

Kampus Badan


Mahkamah Agung RI,

Jl. Cikopo Selatan,

Desa Sukamaju,

Kecamatan

Megamendung,

Bogor, Jawa Barat

15. Erenst Jannes

Ulaen, S.H., M.H.

Bimbingan Teknis

Administrasi Angkatan VIII

Tahun Anggaran 2015 bagi

Ketua/Wakil Ketua

Pengadilan Negeri di

Lingkungan Direktorat

Jenderal Badan Peradilan

Umum Mahkamah Agung

RI

28 s.d. 30

September

2015

Hotel Asana

Kawanua, Jalan

Cempaka Putih Raya

No. 120 Jakarta Pusat

(belakang Gedung

Sekretariat

Mahkamah Agung RI)

16. Ardhi Wijayanto,

S.H., M.Hum.

Bimbingan Teknis

Administrasi Angkatan VIII

Tahun Anggaran 2015 bagi

Ketua/Wakil Ketua

Pengadilan Negeri di

Lingkungan Direktorat

Jenderal Badan Peradilan

Umum Mahkamah Agung

RI

28 s.d. 30

September

2015

Hotel Asana

Kawanua, Jalan

Cempaka Putih Raya

No. 120 Jakarta Pusat

(belakang Gedung

Sekretariat

Mahkamah Agung RI)

17. Rio Destrado, S.H. Pelatihan Sertifikasi Hakim

Sistem Peradilan Pidana

Anak Bagi Hakim Peradilan

Umum Seluruh Indonesia

5 s.d. 16

Oktober

2015


Pelatihan Badan


Mahkamah Agung RI,

Jalan Cikopo Selatan,

Desa Sukamaju,

Ciawi, Kecamatan

Megamendung,

Kabupaten Bogor,

Jawa Barat

18. Raden Ayu

Rizkiyati, S.H.

Pelatihan Terpadu Sistem

Peradilan Pidana Anak

(SPPA) bagi Aparat

Penegak Hukum dan

Instansi Terkait Angkatan

26 Oktober

2015 s.d. 09

November

2015

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Hukum dan

HAM Kementerian


VIII Tahun 2015 Hukum dan HAM RI,

Jalan Raya Gandul

No. 04 Cinere –

Jakarta Selatan

19. Joni, S.H., M.H. Training Jamuan Ilmiah

tentang Rule of Law

sebagai Basis Penegakan

Hukum dan Keadilan

2 s.d. 5

November

2015

Jakarta

20. Raden Ayu

Rizkiyati, S.H.

Pelatihan Bagi Pengurus

Gugus KLA Tingkat

Kabupaten Bogor

19

November

2015

Pondok Remaja PGI,

Jalan Raya Puncak

Km. 78 Cipayung,

Cisarua, Kabupaten

Bogor

d. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai ( SKP)

a. Sasaran Kerja Pegawai ( SKP) Hakim

SKP Ketua PN :

1. Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk

2. Menerima dan mendisposisi berkas perkara

3. Melaksanakan pembinaan kepegawaian

4. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA

5. Menugaskan hakim pengawas bidang

6. Memimpin pelaksanan eksekusi

7. Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara

8. Menerima, memeriksa, dan memutus perkara

SKP Wakil Ketua PN :

1. Menerima dan menetapkan berkas perkara permohonan

2. Menerima, memeriksa, dan memutus perkara

3. Melaksanakan pembinaan kepegawaian


5. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas para hakim pengawas bidang

6. Menerima dan mendisposisi surat

SKP Hakim :

1. Menerima, memeriksa, dan memutus perkara, serta penyelesaian

berkas perkara perdata gugatan/bantahan



berkas perkara perdata permohonan


berkas perkara pidana


berkas perkara tindak pidana lalu lintas

5. Melaksanakan pengawasan bidang

b. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Esselon III

SKP Panitera :

1. Menerima dan mendisposisi surat

2. Menerima dan menandatangan Surat Kuasa, serta mengecek dan

memaraf Surat Keterangan Insidentil

3. Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan, 6

bulanan dan tahunan

4. Melaksanakan anggaran

5. Menunjuk panitera pengganti untuk mendampingi majelis hakim

6. Menandatangani salinan putusan dan penetapan

7. Menandatangani akta banding, kasasi, PK, dan grasi

8. Penanganan pelaksanaan eksekusi

9. Menetapkan pemberian tugas kepada Wapan dan Panmud

10. Melaksanakan pengelolaan keuangan perkara dan uang pihak ketiga


SKP Sekretaris :

1. Melakukan Supervisi terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Sub Bagian Kepegawaian

2. Melakukan Supervisi terhadap Pelaksanaan Aplikasi Sistem

Informasi Bidang Kepegawaian

3. Melakukan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Sub Bagian Umum


Informasi Bidang Umum

5. Melakukan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Sub Bagian Keuangan



Informasi Bidang Keuangan

c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Esselon IV

SKP Wakil Panitera :

1. Melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan mengkoordinir

pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda

2. Mengoreksi surat-surat yang dibuat oleh Panitera Muda sesuai

dengan disposisi pimpinan

3. Mendisposisi surat-surat masuk yang bersifat teknis sesuai dengan

sifat surat

4. Memeriksa register perkara perdata dan pidana

5. Memeriksa dan mengoreksi laporan perkara bulanan, triwulan,

semester dan tahunan

6. Meneliti berkas perkara dari Panitera Muda untuk kelengkapan

berkas perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang akan

dikirim

7. Penyelesaian berkas perkara

8. Penanganan pelaksanaan eksekusi

SKP Panitera Muda Perdata :

1. Penyelesaian administrasi perkara perdata secara tertib dan

mempersiapkan kelengkapan berkas perkara perdata

2. Membuat laporan keadaan perkara perdata yang sudah

diminutasi/belum diminutasi, banding, kasasi, dan peninjauan

kembali

3. Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkaitan

dengan tugas-tugas Kepaniteraan Perdata

4. Penyelesaian berkas perkara perdata Gugatan/Bantahan

5. Penyelesaian berkas perkara perdata Permohonan

6. Penyelesaian berkas perkara pidana

7. Memasukan data perkara ke CTS (SIPP)


SKP Panitera Muda Pidana :

1. Penyelesaian administrasi perkara pidana secara tertib dan

mempersiapkan kelengkapan berkas perkara pidana

2. Membuat laporan keadaan perkara pidana yang sudah

diminutasi/belum diminutasi, banding, kasasi, dan peninjauan

kembali


dengan tugas-tugas Kepaniteraan Pidana

4. Penyelesaian berkas perkara perdata



SKP Panitera Muda Hukum :

1. Membuat dan mengevaluasi laporan bulanan, enam bulanan, dan

tahunan perkara perdata dan pidana

2. Menerima, mencatat, menyusun, dan menyimpan berkas perkara

perdata dan pidana secara tertib

3. Melaksanakan penyajian statistik perkara perdata dan pidana

4. Melaksanakan administrasi pendaftaran notaris, penasihat hukum,

badan hukum, dan balai harta peninggalan

5. Melaksanakan penataan kembali arsip perkara perdata dan pidana

yang sudah in aktif


dengan tugas-tugas Kepaniteraan Hukum

7. Penyelesaian berkas perkara perdata



SKP Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana :

1. Meneliti surat-surat masuk

2. Menyusun konsep surat dan mengoreksinya

3. Membuat dan menyusun laporan kepegawaian

4. Menyiapkan bahan-bahan rapat

5. Mengelola aplikasi kepegawaian


SKP Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan :

1. Meneliti surat-surat masuk

2. Mengkoordinir pembayaran gaji Hakim dan Pegawai serta

pembayaran

3. Membuat dan menandatangani SPM serta melakukan Inject PIN

PPSPM

4. Melakukan pengecekan SPP beserta dokumen pendukungnya serta

menandatangani SPP

5. Mengkoordinir pelaksanaan rekonsiliasi internal dan dengan KPPN

6. Mengkoordinir laporan pengelolaan PBNP

7. Mengkoordinir pembuatan laporan keuangan semesteran dan

tahunan

8. Mengkoordinir pengelolaan arsip surat masuk, arsip SPM/SP2D,

arsip pajak, arsip PNBP dan arsip potongan pajak, dan arsip surat

keluar

9. Menyiapkan konsep perencanaan optimalisasi anggaran (Belanja

Modal, Belanja Barang) untuk dikonsultasikan dan mendapat

persetujuan kepada PPK dan KPA

SKP Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan:

1. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa

2. Melakukan pengawasan terhadap teknologi informasi yang ada di

kantor

3. Melakukan pelaporan mengenai perencanaan dan teknologi

informasi yang telah dilaksanakan

d. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pejabat Fungsional

SKP Panitera Pengganti :

1. Penyelesaian berkas perkara perdata gugatan/bantahan

2. Penyelesaian berkas perkara perdata permohonan


4. Penyelesaian berkas perkara tindak pidana lalu lintas

5. Memasukan data perkara ke CTS/SIPP


SKP Juru Sita :

1. Melaksanakan proses sita jaminan, aanmaning/peneguran, sita

eksekusi, dan eksekusi (Lokal dan Delegasi ke luar/Pengadilan

Negeri lain)

2. Menerima dan melaksanakan permohonan bantuan dari

Pengadilan Negeri Lain : proses sita jaminan,

aanmaning/peneguran, sita eksekusi, dan eksekusi

3. Melaksanakan pemanggilan sidang, pemberitahuan isi

putusan/penetapan PN/PT/MA, pemberitahuan pernyataan,

memori, kontra memori, dan pencabutan banding/kasasi/PK, dan

inzage kepada para pihak (lokal dan delegasi ke luar/Pengadilan

Negeri lain)


Pengadilan Negeri Lain : pemanggilan sidang, pemberitahuan isi


memori, kontra memori, pencabutan,dan inzage

banding/kasasi/PK kepada para pihak

5. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas kejurusitaan

SKP Jurusita Pengganti :

1. Melaksanakan pemanggilan sidang, pemberitahuan isi


memori, kontra memori, dan pencabutan banding/kasasi/PK, dan

inzage kepada para pihak (lokal dan delegasi ke luar/Pengadilan

Negeri lain)


Pengadilan Negeri Lain : pemanggilan sidang, pemberitahuan isi


memori, kontra memori, pencabutan,dan inzage

banding/kasasi/PK kepada para pihak

3. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas kejurusitaan

e. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Staff

1. Melaksanakan tugas sebagai staf Kepaniteraan Perdata

2. Melaksanakan tugas sebagai staf Kepaniteraan Pidana


3. Melaksanakan tugas sebagai staf Kepaniteraan Hukum

4. Melaksanakan tugas sebagai staf Sub Bagian Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana

5. Melaksanakan tugas sebagai staf Sub Bagian Umum dan Keuangan

6. Melaksanakan tugas sebagai staf Sub Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan

8. Rekruitmen

Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk melakukan rekruitmen

Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk kebutuhan Sumber Daya Manuasianya, harus

mengajukannya ke Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2014, Pengadilan Negeri

Cibinong tidak mendapatkan tambahan SDM baru hasil rekruitmen Mahkamah

Agung RI. Namun demikian, terdapat 5 orang Honorer Kategori 2yang mengikuti

seleksi dan 2 diantaranya lulus untuk diangkat sebagai CPNS.

Terkait pemenuhan kebutuhan pegawai tersebut, Pengadilan Negeri

Cibinong telah mengusulkan permintaan penambahan SDM kepada Mahkamah

Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 12Daftar Usulan Permintaan SDM Pengadilan Negeri Cibinong

No Jenis Jabatan Jumlah Yang Diminta Keterangan

1 Hakim 2 Orang Pengganti 2 Hakim Yang pindah

2 Staff Pengelola IT 2 Orang Tenaga Fungsional IT

3 Operator Komputer 6 Orang 1 orang operator di tiap bagian

4 Staf Keuangan /Akuntasi 2 Orang Sebagai kasir perdata dan Bendaharawan

5 Staf Administrasi 4 Orang Sebagai pelaksana

TOTAL 16 Orang

Namun demikian, sampai saat ini Pengadilan Negeri Cibinong belum

mendapatkan penambahan SDM yang sangat dibutuhkan.

B. Keadaan Perkara

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong adalah menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk dapat

mengetahui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, perlu dilakukan suatu

penilaian sampai sejauh mana capaian penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan

oleh Pengadilan Negeri Cibinong.


Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil

menyelesaikan 71.202perkara pidana dari 71.386perkara pidana (99,74%)

Sedangkan untuk Perkara Perdata, telah berhasil menyelesaikan 421 Perkara dari

563 perkara perdata(74,7%).

Sebagai Pengadilan Negeri Pilot Project Implementasi Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri

Cibinong telah berhasil melaksanakan pengadministrasian yang baik terhadap

perkara pidana anak yang diterimanya. Dari 38 perkara anak, Pengadilan Negeri

Cibinong telah berhasil menyelesaikannya secara tepat waktu (100%).

Dalam penyelesaian perkara melalui mediasi, Pengadilan Negeri Cibinong

telah berhasil menyelesaikan 11 perkara melalui mediasi dengan hasil damai, dari

80 Perkara yang dilakukan mediasi, dengan rincian 5 perkara damai dengan

penetapan hakim, 6 perkara damai diluar Pengadilan. Dengan demikian

keberhasilan penyelesaian perkara melalui upaya mediasi mencapai 15,4%.

Untuk lebih jelas, berikut tabel-tabel keadaan perkara Pidana dan Perdatadi

Pengadilan Negeri Cibinong dalam tahun 2014

a. Perkara Pidana

Tabel. 13Penyelesaian Perkara Pidana

Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015

No Jenis PerkaraSisa

2014Diterima

2015Putus2015

Minutasi

2015

BelumMinutasi

Sisa2015

< 14 hr > 14 hr

A. Perkara Pidana

- Biasa/Khusus

(diluar perkara anak)

132 761 709 694 57 22 184

- Perkara Anak 0 36 36 27 0 8 0

- Singkat 0 0 0 0 0 0 0

- Cepat 0 6 6 6 0 0 0

- Lalulintas 0 70.451 70.451 70.451 0 0 0

Total 132 71.254 71.202 71.178 57 30 184

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Total Perkara Pidana yang ditangani selama Tahun 2015 sebanyak 71.386perkara, yang terdiri dari 132 perkara sisa tahun 2014 dan 71.254 perkara

baru Tahun 2015.


2. Dari 71.386 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil diselesaikansebanyak 71.202 perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara

pidana Tahun 2015 mencapai 99,74%. Namun bila dihitung tanpa perkara

pelanggaran lalulintas, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil

menyelesaikan 751 Perkara dari 803 yang ditangani atau mencapai 93,5%.Belum dapatnya semua perkara diputus, karena perkara tersebut diterima

pada bulan November dan Desember 2015.

3. Untuk program tunggakan minutasi, dari 71.202 Perkara Pidana yang telahdiputus, 71.178 diantaranya telah berhasil minutasi (99,96%). Dari tabel 10

dapat terlihat, terdapat 87 Perkara pidana yang sudah putus namun belum

minutasi, 57 perkara diantaranya masih dalam tenggang waktu 14 haripenyelesaian perkara. Adanya tunggakan minutasi ini dikarenakan tingginya

beban kerja serta banyaknya pegawai dan hakim yang mengambil cuti akhir

tahun.4. Sisa Perkara Pidana Tahun 2015 yang masih berjalan ditahun 2016

sebanyak 184 Perkara.

Berikut keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Cibinong yang disajikan

dalam bentuk grafik, sebagai berikut :

0

100

200

300

400

500

600

700

800

SISATAHUN

2014















132

761709 694

SISATAHUN

2014

DITERIMATAHUN

2015

PUTUSTAHUN

2015

MINUTASITAHUN

2015

BELUMMINUTASI

<14 Hr

Grafik 1Penyelesaian Perkara Pidana Biasa/Khusus(Di Luar Perkara Pidana Anak) Tahun 2015















57 22

184

MINUTASITAHUN

2015

BELUMMINUTASI

<14 Hr

BELUMMINUTASI

>14 Hr

SISATAHUN

2015

Grafik 1Penyelesaian Perkara Pidana Biasa/Khusus(Di Luar Perkara Pidana Anak) Tahun 2015
















0

5

10

15

20

25

30

35

40

SISATAHUN

2014

00

1

2

3

4

5

6

7

SISATAHUN

2014


0

36 36

27

SISATAHUN

2014

DITERIMATAHUN

2015

PUTUSTAHUN

2015

MINUTASITAHUN

2015

BELUMMINUTASI

<14 Hr

Grafik 2Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tahun 2015

0

6 6 6

SISATAHUN

2014

DITERIMATAHUN

2015

PUTUSTAHUN

2015

MINUTASITAHUN

2015

BELUMMINUTASI

<14 Hr

Grafik 3Penyelesaian Perkara Pidana Cepat Tahun 2015


0

8

0

BELUMMINUTASI

<14 Hr

BELUMMINUTASI

>14 Hr

SISATAHUN

2015

Grafik 2Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tahun 2015

0 0 0

BELUMMINUTASI

<14 Hr

BELUMMINUTASI

>14 Hr

SISATAHUN

2015

Grafik 3Penyelesaian Perkara Pidana Cepat Tahun 2015



01000020000300004000050000600007000080000

Grafik 4Penyelesaian Perkara Pidana Singkat dan Lalu Lintas Tahun

2015

JUMLAH

0

2

4

6

8

10

12

14 Grafik 5JENIS PUTUSAN PERKARA PIDANA ANAK

(ANAK SEBAGAI PELAKU) TAHUN 2015


0

70451 70451 70451

SISATAHUN

2014

DITERIMATAHUN

2015

PUTUSTAHUN

2015

MINUTASITAHUN

2015

BELUMMINUTASI

<14 Hr


2015

PIDANA TINDAKAN

JUMLAH 13 8

0

2

4

6

8

10

12

14 Grafik 5JENIS PUTUSAN PERKARA PIDANA ANAK



0 0 0

MINUTASITAHUN

2015

BELUMMINUTASI

<14 Hr

BELUMMINUTASI

>14 Hr

SISATAHUN

2015


2015

TINDAKAN PIDANA & TINDAKAN

11

Grafik 5JENIS PUTUSAN PERKARA PIDANA ANAK



Grafik 5JENIS PUTUSAN PERKARA PIDANA ANAK



Tabel.14Perkara Pidana dengan Saksi Anak


No. Jenis Perkara Jumlah Perkara Jumlah Saksi Anak

1. Penganiayaan 4 7

2. Pencabulan 5 14

Jumlah 9 21

Tabel. 15Perkara Pidana Anak yang Mengajukan DiversiTahun 2015

No

Nomor dan

Tanggal

Surat

Nama Anak PasalTanggal

Kesepakatan

Tanggal dan Nomor

penetapan PN

Tanggal

pelaksanaan

isi Diversi

1

14 /

Sus.Anak

29 Mei 2015

Muhammad

Hafidz

Albiansyah

80 (2) 4-6-20158-6-2015

6/Pid.Sus-Anak/20158-6-2015

2

16 /

Sus.Anak

4 Juni 2015

Lorentius

Alviando Bayu

310

(3)17-6-2015

18-6-2015

7/Pid.Sus-Anak/201518-8-2015

3

23 /

Sus.Anak

29 Mei 2015

Wahyu Dwi

Sucipto

303

(1)3-9-2015

3-9-2015

10/Pid.Sus-

Anak/2015

3-9-2015

4

29 /

Sus.Anak

4

September

2015

Randa Andani351

(1)29-9-2015

29-9-2015

11/Pid.Sus-

Anak/2015

29-9-2015

0

5

10

15

20

25

30

35

BANDING KASASI INCHRACHT

Grafik 6UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERKARA PIDANA ANAK



Tabel. 16Penyelesaian Perkara PerdataPengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015

No Jenis PerkaraSisa

2014

Diterima

2015

Dicabut

2015

Putus

2015

Minutasi

2015

Belum

MinutasiSisa 2015

(masih

berjalan)< 14 hr > 14 hr

1. Perkara Perdata

Gugatan113 264 46 191 47 3 44 140

2. Perkara Perdata

Permohonan18 370 20 331 38 3 35 37

Total 131 634 66 522 85 6 79 177

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Total Perkara Perdata yang ditangani selama Tahun 2015 sebanyak 765perkara yang terdiri dari 131 perkara sisa tahun 2014 dan 634 perkara baru

Tahun 2015.

2. Dari 765 perkara perdata yang ditangani, telah berhasil diselesaikansebanyak 588 Perkara (66 perkara dicabut + 85 perkara yang minutasi). Hal

ini berarti tingkat penyelesaian perkara perdata Tahun 2015 mencapai

76,86%.3. Untuk perhitungan program penyelesaian perkara, dari 522 Perkara

Perdata yang telah diputus, 85 diantaranya telah berhasil minutasi (97%),

yang berarti terdapat 85 perkara yg belum minutasi (6 Perkara masih masa

tenggang 14 hari, 79 perkara lebih dari masa tenggang 14 hari).4. Sisa Perkara Perdata Tahun 2015 yang masih berjalan ditahun 2016


Berikut grafik penanganan perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong Tahun2015.


Grafik 8penanganan perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015

Tabel. 17Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi


NoDilakukan

Mediasi 2015

Mediasi Berhasil Masih

Berjalan

Tidak

BerhasilDengan Penetapan Diluar PN

1 16 10 - 10 108

Dari tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan : dari 16 perkara yangdilakukan mediasi, telah berhasil mediasi damai sebanyak 10 Perkara ( 62,5%)

dengan rincian 10 Perkara berhasil dibuatkan penetapan kesepakatan damai

oleh Hakim Mediator, 0 Perkara lainnya mediasi berhasil dengan dilakukan diluar Pengadilan.

Tabel. 18Data Upaya Hukum Terhadap Putusan Tingkat Pertama


113

264

46

191

47

3

44

140

18

370

20

331

383

35 37

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Sisa 2014 Diterima2015

Dicabut2015

Putus 2015 Minutasi2015

<14 Hr >14 Hr Sisa 2015(Masih

Berjalan)

Perkara Perdata Gugatan Perkara Perdata Permohonan

No Jenis UpayaHukum

Sisa2014

Masuk2015

Putus2015

Cabut2015

Sisa2015

SudahDikirim

BelumDikirim

1 Banding 24 50 36 3 35 10 252 Kasasi 27 25 21 1 24 10 143 PK 13 7 10 0 10 6 4


Tabel. 19Tabel Keuangan Perkara Pidana (Pelanggaran Lalulintas dan Tipiring)


No. Jenis Perkara JumlahPidana

Ket.Denda Subsidair

1.

2.

3.

Pelanggaran Lalu Lintas

Tindak Pidana Ringan :

Leges

29.024

-

-

Rp. 1.102.222.000

-

Rp. -

- Hari

- Hari

-

Jumlah 29.031 Rp. 1.102.222.000 - Hari

Untuk Perkara Pidana Yang Mengajukan Grasi yang diterima

kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Cibinong sebagai berikut :

Belum putus s/d Des 2014 : 1 perkara

Masuk tahun 2015 : 0 perkara

Dikirim ke MA tahun 2015 : 0 perkara

Putus tahun 2015 : 1 perkara

Sisa tahun 2015 : 0 perkara

Tabel. 20Tabel Keuangan Perkara PerdataPer 31 Desember 2015

NO URAIANJUMLAH

PENERIMAAN PENGELUARAN

1 Sisa Awal Rp 863.926.500 -

2 Penerimaan Bulan Ini Rp 79.689.000 -

3 Biaya Administrasi (PNBP) - Rp 1.860.000

4 Biaya Panggilan - Rp 55.075.000

5 Biaya Penerjemah - -

6 Biaya Sita - -

7 Biaya Pemeriksaan Setempat - Rp 1.000.000

8 Biaya Sumpah - -

9 Biaya Pemberitahuan - Rp 22.895.000

10 Pengiriman Biaya Perkara - Rp 600.000

11 Materai - Rp 618.000

12 Lain-lain (biaya proses) - Rp 2.700.000

13 Hak-hak Kepaniteraan - Rp 515.000

14Pengembalian Sisa Panjar kedua

pihak berperkara- Rp 5.345.000

S A L D O - Rp 853.007.500

J U M L A H Rp 943.615.500 Rp 943.615.500


Selain melaksanakan Tugas Pokok “menerima, memeriksa dan

menyelesaikan perkara yang diterimanya”, terdapat juga tugas-tugas lain yang

dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong, diantaranya menerima dan

memberikan surat keterangan dan legalisasi Badan Hukum berdasarkan

permohonan yang diterimanya. Salah satu Jenis permohonan yang diterima

oleh Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong adalah Permohonan

Legalisasi Badan Hukum, Permohonan Ijin Kuasa Insidentil, Permohonan Surat

Keterangan Tidak Pernah dipidana dan tidak berperkara, Surat Kuasa Pidana

dan Surat Kuasa Perdata. Berikut Jumlah Permohonan yang diterima di

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong

Tabel. 21Tabel Permohonan Legalisasi Badan Hukum

Yang Diterima Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015

No. Jenis Permohonan yang diterima Jumlah Permohonan yang diterima

1. Legalisasi Badan Hukum

- Legalisasi CV Baru 1.039 Berkas

- Legalisasi PD - Berkas

- Legalisasi LSM - Berkas

- Pembubaran CV - Berkas

- Perubahan CV 165 Berkas

Total 1.204 Berkas

2. Surat Ijin Kuasa Insidentil 14 Surat

3. Surat Keterangan tidak pernah dipidana dan

tidak berperkara

138 Surat

4. Surat Kuasa Pidana 110 Surat

5. Surat Kuasa Perdata 670 Surat

Seperti telah diketahui, salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan

Hukum adalah mengelola arsip berkas perkara pidana dan perdata yang telah

minutasi dan telah diserahkan dari Kepaniteraan Pidana dan Perdata ke

Kepaniteraan Hukum. Dalam tahun 2015, jumlah arsip berkas perkara yang

diterima Kepaniteraan Hukum sebagai berikut :


Tabel. 22Data Jumlah Berkas Perkara Yang Diterima

Bagian Arsip Kepaniteraan Hukum Tahun 2015

No. Jenis Berkas Perkara Jumlah Permohonan yang

diterima

1. Berkas Perkara Pidana 640 Berkas

2. Berkas Perkara Perdata Gugatan 136 Berkas

3. Berkas Perkara Permohonan 150 Berkas

Jumlah Arsip Baru yang diterima 926 Berkas

Dari data tabel 17 diatas, dapat disimpulkan penambahan arsip berkas

perkara di Pengadilan Negeri Cibinong sudah sangat tinggi yakni sebanyak 926

berkas perkara setiap tahunnya. Kondisi ruang arsip dan rak arsip yang ada saat

ini sudah tidak dapat menampung lagi berkas yang diterima, sehingga

diperlukan penambahan ruangan dan rak baru baik untuk arsip berkas perkara

pidana maupun perdata.

C. Pengelola Sarana dan Prasarana

1) SARANA PRASARANA GEDUNG

Gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Komplek

Pemda Cibinong Jl. Tegar Beriman No. 05 Cibinong mulai dibangun tahun 1997

diatas tanah seluas. 7.315 M2.Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri

Cibinong terdiri dari 2 lantai dengan Luas 3.037 M2 senilai Rp. 4.903.759.000,-

Saat ini, rehab gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong sudah selesai

dilakukan. Adapun rehab gedung kantor karena beberapa hal, diantaranya :

- Kondisi atap gedung sudah rusak dan lapuk, dimana genteng beton yang ada

sudah banyak yang pecah dimakan usia yang menyebabkan plafond rusak dan

hitam. Sebagai informasi, genteng dan plafond gedung kantor Pengadilan

Negeri Cibinong belum pernah diganti sejak kantor ini berdiri.

- Tampak depan gedung belum sesuai dengan Prototype yang telah ditetapkan

oleh Mahkamah Agung RI. Selain itu sisi kanan gedung lebih panjang

dibandingkan sisi kirinya.


- Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 3 Ruang Sidang Dewasa dan 1 Ruang

Sidang Anak. Kondisi ke 3 ruang sidang dewasa ini perlu dilakukan perbaikan

karena tidak adanya jalur evakuasi serta interior ruang sidang kurang baik

tidak mendukung wibawa persidangan. Sedangkan untuk fasilitas persidangan

ramah anak, kondisi ruangan yang ada masih kecil serta meubelair yang ada

kurang mendukung rasa aman dan nyaman anak.

- Ruang kerja hakim tidak memadai. Dimana ruang hakim hakim yang ada

terlalu kecil serta tidak ada Ruang ganti dan kamar kecil.

- Ruang-ruang kerja yang ada terlalu kecil dan kurang tertata.

Gedung Pengadilan Negeri Cibinong

Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Cibinong adalah :

a. Ruang Pelayanan, terdiri dari :

3 ruang sidang dewasa, 1 ruang sidang anak, 1 ruang teleconference

korban/saksi anak, 1 ruang tunggu ramah anak, 2 ruang mediasi dan 1 ruang

kaukus, 1 ruang tahanan Pria, 1 ruang tahanan wanita, 1 ruang perpustakaan,

1 ruang kantor kas BRI, 1 ruang poliklinik dan 1 ruang pos bantuan hukum.

b. Ruang kerja, terdiri dari :

- Ruang Kerja Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera,

Wakil Sekretaris, Jurusita, Sub Bagian Umum, Keuangan, Kepegawaian serta

Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum


- 2 ruang kerja Panitera Pengganti serta 3 ruang kerja hakim.

- 2 ruang arsip pidana, 1 ruang arsip perdata, 1 ruang tunggu Jaksa


Ruang Arsip Perkara, Perpustakaan dan Posbakum


Ruang Kerja Pimpinan


2) BIDANG TATA PERSURATAN DAN KEARSIPAN

a. Manajemen surat masuk dan surat keluar sudah berjalan dengan baik dan

tidak ada kendala yang cukup berarti.

b. Untuk Pengarsipan Surat sudah berjalan baik dan tidak ada kendala dimana

arsip surat masuk ditempatkan di masing-masing bagian sesuai disposisi Ketua

atau Pansek, sedangkan Arsip Surat Keluar dipusatkan disimpan di bagian

Umum.

c. Jumlah Surat Masuk sampai Per 31 Desember 2015 adalah sebesar 6.161 buah

surat sedangkan untuk surat keluar sebesar 4.622 buah surat

d. Buku-buku Register surat masuk dan surat keluar beserta buku-buku

ekspedisnya tersimpan rapi di sub bagian umum.

3) BIDANG PERPUSTAKAAN

a. Telah dilakukan pemindahan ruang perpustakaan serta penataan kembali

buku-buku perpustakaan.

b. Buku Perpustakaan yang baru sudah dimasukkan kedalam aplikasi SIMAK BMN

c. Buku-buku Perpustakaan sudah diberikan Label Tunjuk setempat, Kantong

buku dan diberikan stempel stambuk dan Milik Perpustakaan

d. Pemelihaaraan Buku perpustakaan sudah dilakukan dengan baik dan tertata

dengan rapi serta pemberian kamper dan pembersihan ruangan dan buku

dengan vacuum cleaner sudah dilakukan.

e. Jumlah Buku perpustakaan per 31 Desember 2014 sebesar 2.173 buku. dan

pengadilan negeri cibinong mendapat kiriman buku dari Badan Diklat

Mahkamah Agung sebanyak 35 Buah, Jadi Jumlah Buku perpustakaan per 31

Desember 2015 sebanyak 2.208buah buku.

f. Buku Induk Perpustakaan, Buku Peminjaman, Buku Tamu, Buku Penerimaan

sudah dilaksanakan.

g. Katalog Perpustakaan terus dilengkapi

4) BIDANG BMN (BARANG MILIK NEGARA)

a. Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen akutansi Barang Milik

Negera) sudah berjalan baik dengan operator SIMAK BMN adalah Abdul

Choer.

b. Laporan SIMAK BMN Semesteran dan tahunan Sudah dikirim sesuai waktu

yang ditetapkan


c. Nilai Total Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Cibinong sebesar per

31 Desember 2015 sebesar Rp. 18.279.638.449,-

d. Berikut Neracara Pengadilan Negeri Cibinong per 31 Desember 2015

e. Dipa 01 senilai Rp. 16.093.067.681,-

f. Dipa 03 senilai Rp. 11.037.700,-

g. Tanah senilai Rp. 9.523.572.000,- Berikut Asset Tanah yang dimiliki oleh

Kantor Pengadilan Negeri Cibinong

No. Peruntukkan

Tanah

Alamat/ Letak Tanah No Sertifikat Atas Nama Ket

1 Bangunan gedung

kantor Pengadilan

Negeri Cibinong

Jl. Tegar Beriman

No.05, Ds. Pakansari,

Kec. Cibinong, Kab.

Bogor

Sertifikat Hak Pakai

No.42 seluas 5315

M2, diterbitkan

tanggal 11

September 2009

Pemerintah

Republik

Indonesia Cq.

Mahkamah

Agung RI

2. Bangunan Rumah

Dinas

Jl. Sirojul Munir, Ds.

Pakansari Kec.

Cibinong, Kab. Bogor


No.2 seluas 995

M2, diterbitkan

tanggal 25 Oktober

1997

Pemerintah

Republik

Indonesia Cq.

Mahkamah

Agung RI

3. Tanah Hibah dari

Pemda Kabupaten

Bogor

Jl. Tegar Beriman,

No.05, Ds. Pakansari,

Kec. Cibinong, Kab.

Bogor


No.48 seluas 2000

M2, diterbitkan

tanggal 27

September 2013

Pemerintah

Republik

Indonesia Cq.

Mahkamah

Agung RI

4. Pengadaan Baru

Tanah rumah

dinas hakim

Jl. Sirojul Munir, Kp.

Totogan Cikempong,

Kel. Pakansari, Kec.

Cibinong, Kab. Bogor


No.6298 seluas

2.393 M2,

diterbitkan tanggal

09 Juni 2013

Pemerintah

Republik

Indonesia Cq.

Mahkamah

Agung RI

1. Rumah Dinas 5 Unit terdiri dari

a. 3 unit rumah dinas type 70 yang ditempati oleh Bapak ERENST JANNES

ULAEN, S.H., M.H. (Hakim), Thantowi Rais (Jurusita Pengganti /Staff

Kepaniteraan Hukum) dan Endri Novian,SE (Wakil Sekretaris)

b. 2 Unit Rumah Dinas Type 50 yang ditempati oleh Dameria Silalahi, SH

(Kasubbag Kepegawaian) dan Suryo Wiji Utomo, SH (Kasubbag Umum)


2. Peralatan dan Mesin

Nilai Barang Milik Negara Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh kantor

Pengadilan Negeri Cibinong sebesar Rp. 2.823.207.347,- yang terdiri antara

lain:

3. Mobil Dinas 7 Unit (BPKB ada di Brankas Pansek) terdiri 5 unit sebagai BMN

milik kantor Pengadilan Negeri Cibinong, 2 Unit BMN milik Pemkab Bogor

(pinjam pakai). Berikut keterangan untuk ke 7 unit mobil dinas tersebut :

a. Nomor Polisi : F 3 F Merk Toyota Kijang Super 2004 Penanggung jawab

Ujang Rossidi (Kasubbag Keuangan)

b. Nomor Polisi : F 1342 F Merk Toyota Kijang Innova penanggung jawab

Coriana Julvida Saragih, SH.,MH (Panitera/Sekretaris)

c. Nomor Polisi : F 1533 F Merk Toyota Avanza Penangggung Jawab

Ristiari Cahyaningtyas, SH.,MH (Wakil Panitera)

d. Nomor Polisi F 1158 F Merk Toyota Kijang Penanggung jawab Endri

Novian, SE. (Sekretaris)

e. Nomor Polisi B 1411PQA Merk Proton penanggungjawab Endri Novian,

SE ( Sekretaris)

f. No Polisi: F 1219 F Merk Toyota Fortuner Penanggung jawab Ketua

Pengadilan Negeri dan sebagai BMN Pemda Kab Bogor (Tidak Masuk

sebagai Inventaris PN. Cibinong)

g. No.Polisi F 1690 F Merk Mitsubishi Outlander Penanggung jawab Wakil

Ketua Pengadilan Negeri dan sebagai BMN Pemda kab.Bogor (Tidak

Masuk sebagai Inventaris PN Cibinong)

4. Motor Dinas 7 Unit (BPKB ada di Brankas Pansek)

a. No Polisi : F 4287 F Merk Honda Supra 125 Penanggung jawab Tantowi

Rais (Staff Kepaniteraan hukum)

b. No Polisi : F 4696 F Merk Honda Mega Pro penanggung jawab Ujang

Rossidi (Kasubbag Keuangan)

c. No Polisi : F 4695 F Merk Honda Mega Pro Penanggung Jawab Hermina

Mastarida, SH (Panitera muda Pidana)

d. No Polisi : F 4474 F Merk Honda Supra X 125 Penanggung jawab Temu

Wantoro (Bagian Perdata)

e. No Polisi : F 4697 F Merk Honda Supra X 125 CW Penanggung jawab

Suryo Wiji Utomo, SH (Kasubbag Umum)


f. No Polisi : F 4698 F Merk Honda Supra X 125 CW Penanggung Jawab

Dimas Lingga Wicaksana, SH (Bendahara Pengeluaran)

g. No Polisi : f 3088 G Merk Honda Supra X PGM125cw Penanggung

Riyanto, SH (Jurusita Pengganti Staff pada Sub Bagian Kepegawaian)

5. AC Split : 35 unit

6. Komputer : 35 Unit

7. Laptop : 4 Unit (1 unit Laptop di bagian hukum tidak

dimasukkan di Simak BMN PN. Cibinong)

8. Note Book : 1 Unit

9. Printer : 23 Unit ( 3 Unit Rusak)

10. Handicam : 1 unit

11. Infocus : 1 Unit

12. Mesin Genset : 1 Unit ( Rusak Ringan)

13. PABX : 1 Unit

14. Handy Talky : 4 Unit

15. Mesin Absen : 1 Unit

16. Tabung Pemadam Api : 7 Unit

17. Mesin Fax : 2 Unit

18. Mesin Ketik : 4 Unit

19. Lemari Besi : 24Unit

20. Filling Kabinet : 18 Unit

21. Meja Kerja : 138 Unit

22. Kursi Besi Metal : 217 Unit

23. Vacuum Cleaner : 1 Unit (Rusak)

24. Sound Sistem : 3 Unit (1 unit Rusak)

25. Server : 1 Unit

26. Jaringan LAN : 1 jaringan

27. Dan barang-barang lain yang tidak masuk dalam Simak BMN

5) BIDANG KEAMANAN

Pengamanan Kantor dilakukan oleh 4 Orang Petugas Pamfik (Honorer) yang

dibagi dalam 2 grup (masing-masing grup terdiri 2 Orang) dimana setiap grup

piket selama 24 jam secara bergantian.

Pembuatan Buku Laporan PAMFIK dilaksanakan.


6) BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA

Berikut data pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan ditahun 2015 :

No Nama Kegiatan Penyedia BarangJasa

Tanggal SPK/Kontrak

Nilai SPK/Kontrak (Rp.) Keterangan

1. Perencana Rehab

Ruang Hakim

CV. Surya Cipta

Lestari

10-04-2015 13.500.000,- Tanggal BAST :

23-04-2015

2. Pelaksana kontruksi

Rehab Ruang Hakim

CV. Fika Mulya 11-05-2015 174.000.000,- 09-07-2015

3. Pengawas Rehab

Ruang Hakim

CV.Karya Lestari 08-05-2015 7.800.000,- 09-07-2015

4 Perencana Rehab

Lobby

CV. Surya Cipta

Lestari

10-042015 6.600.000,- 23-04-2015

5 Pelaksana Kontruksi

Rehab Lobby

CV.Bintang

Dimensi Cubical

13-05-2015 93.000.000,- 26-06-2015

6 Pengadaan

Meubelair

CV.Bintang

Dimensi Cubical

13-05-2015 194.480.000,- 26-06-2015

7 Pengadaan sarana

Antrian Persidangan

CV.Bintang

Dimensi Cubical

12-05-2015 109.441.750,- 01-06-2015

8 Perencana Renovasi

Gedung Kantor

CV. Surya Cipta

Lestari

19-05-2015 49.000.000,- 01-06-2015

9 Pelaksana Kontruksi

Renovasi Gedung

Kantor

CV. Fika Mulya 30-07-2015 1.883.273.000 16-12-2015

10 Pengawas Renovasi

Gedung Kantor

CV.Karya Lestari 08-07-2015 45.000.000,- 16-12-2015

11 Pengadaan Server CV.Pemindo Multi

Sukses

13-10-2015 39.850.000,- 20-10-2015

12 Pengadaan

Komputer

Bhineka.com 04-12-2015 4.999.999 04-12-2015


D. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Pengadilan Negeri Cibinong pada TA. 2015memiliki 2 buah DIPA yakni :

No. DipaJenis

BelanjaPagu

Realisasi

s/d

31-12-2015

Persen

tase

Sisa anggaran

per 31-12-

2015

Persen

tase

1. Dipa 01

(BUA)

Belanja

Pegawai

(51)

8.253.971.000 8.348.716.460 101,15%

-94.745.460 -1,15%

Belanja

Barang

(52)

937.595.000 931.927.765 99,40% 5.667.235 0,60%

Belanja

Modal(53)

2.649.000.000 2.643.584.749 99,80% 5.415.251 0,20%

Total DIPA

01

11.839.812.000 11.924.228.974 100,71%

-83.662.974 -0,71%

2. Dipa 03

(Badilum)

Belanja

Barang

(52)

307.475.000 303.360.800 98,66% 4.114.200 1,34%

2. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke

Kas Negara untuk DIPA BUA sampai dengan 31 Desember 2015 adalah Sebesar

Rp 71.979.074,- yang berasal dari Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan

Bangunan, Jasa GIRO dan pengembalian Persekot Gaji

3. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke

Kas Negara untuk DIPA BADILUM sampai dengan tanggal 31 Desember 2015

adalah Sebesar Rp. 52.906.900,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan :Rp. 6.543.000,-5.

- Pendapatan Uang Meja(Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan

: Rp. 22.769.000,-

- Pendapatan Ongkos Perkara : Rp. 20.470.000,-

- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya : Rp. 23.099.900

- Pendapatan Pengesahan Surat dibawah tangan : Rp. 25.000,-

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Sumber Daya Manusia IT

Saat ini di Pengadilan Negeri Cibinong telah memiliki Kasubbag IT yang

sudah dilantik pada tanggal 30 Desember 2015, Linda Cahyati dan dibantu


oleh 1 (satu) orang Tenaga Honorer dan beberapa Pegawai Negeri Sipil yang

sedikit mengerti tentang IT.

2. Perangkat Pendukung (Infrastruktur)

Saat ini perangkat pendukung server yang terdapat di Pengadilan Negeri

Cibinong untuk melakukan Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Jaringan

a. Modem ADSL : ADSL 2+ Router

b. Jumlah HUB/SWITCH : 4 Buah

c. Jumlah Wireless Router : 8 Buah (1 Rusak)

2. Server Aplikasi CTS/SIPP

a. Type Model : HP Proliant ML330 G6

b. Processor : Intel(R) Xeon (R) 2.00GHz

c. Memory : 2 Gb

d. Harddisk : 250 Gb

e. Sistem Operasi : Windows Server 2008

3. Server Aplikasi CTS/SIPP

a. Type Model : Fujitsu Premergy RX 1330 M1

b. Processor :Intel Xeon 3.06 GHz

c. Memory : 2x4 Gb

d. Harddisk : 2x300 Gb

e. Sistem Operasi : Linux Centos

4. Webhosting

a. Nama Webhosting : Jayahost

b. Bandwitch : Unlimited

c. Disk Space : Unlimited


3. Tentang Website www.pn-cibinong.go.id

a. Tampilan(Design) Website

Terdapat perubahan tampilan(design) dari website Pengadilan

Negeri Cibinong dari yang dahulu berbentuk kaku dan terkesan kurang

menarik menjadi bentuk yang interaktif dan variatif yang dapat dilihat dari

penggunaan animasi pada header(Bagian Judul Website). Hal ini dilakukan

guna meningkatkan minat dari masyarakat untuk melihat dan menyimak

berita-berita dan konten yang terkandung didalam website Pengadilan

Negeri Cibinong dimana isi dari konten-konten tersebut akan dibahas

pada sub bahasan selanjutnya.

Bukan berarti kelebihan tersebut membuat website yang dimiliki

oleh Pengadilan Negeri Cibinong tidak memiliki kelemahan. Tampilan yang

menarik dan animasi yang berjalan pada website Pengadilan Negeri

Cibinong tersebut memiliki dampak negatif dimana masyarakat harus

memiliki akses internet yang lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu,

proses pengambilan data (loading) dari animasi tersebut berjalan cukup

berat ketika pertama kali diakses.

Tampilan Website PN Cibinong


Tampilan Website PN Cibinong

b. Fitur Website

Selain terdapat perubahan pada segi tampilan (design), website

Pengadilan Negeri Cibinong juga mengalami perubahan dalam segi fitur-

fitur yang disajikan, mendukung fitur aksesibilitas bagi pengguna difabel

dimana fitur-fitur yang tersedia dalam website Pengadilan Negeri

Cibinong untuk saat ini, yaitu :

o Layanan Publik, fitur ini meliputi Jam Kerja kantor Pengadilan Negeri

Cibinong, Jadwal Sidang, Informasi melalui SMS , Prosedur

Permohonan Informasi, Layanan Informasi Perkara (Penelusuran

Perkara, Direktori Putusan, Delegasi, Stastik Perkara, Pengaduan

Layanan Publik (Formulir Pengaduan dan Syarat Pengaduan) serta

Laporan-Laporan (Lakip, Sakip, Aset Inventaris, Laporan Tahunan,

LHKSN).

o Fitur Tentang Pengadilan, fitur ini menyediakan informasi seputar

Pengadilan Negeri Cibinong, Pengantar Ketua Pengadilan, Visi dan

Misi, Tupoksi, Profile Kantor Pengadilan, Tentang Pengelolaan Kantor

Pengadilan Negeri Cibinong serta Kebijakan-Kebijakan yang dibuat

oleh pimpinan pada Kantor Pengadilan Negeri Cibinong.

o Fitur Layanan Hukum, meliputi Prosedur Pengajuan Perkara, Biaya

Perkara, Biaya Panggilan, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum,

Kepaniteraan (Pidana, Perdata, Hukum) serta Layanan Hukum Bagi


Masyarakat Kurang Mampu yang meliputi prosedur, biaya, Peraturan

dan Kebijakan serta Pengawasan.

o Fitur Berita, fitur ini menampilkan seputar berita mengenai kegiatan

Kantor Pengadilan Negeri Cibinong.

o Fitur Map Lokasi Kantor PN Cibinong, Fitur ini bertujuan untuk

memudahkan masyarakat ketika mencari Lokasi Pengadilan Negeri

Cibinong dalam Peta Online yang disediakan oleh mesin pencarian

Google Maps.

o Fitur Support Online,Fitur ini bertujuan untuk memberikan bantuan

secara langsung, saat itu juga (realtime) pada saat jam kerja, bagi

masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencari informasi.

o Fitur Kotak Pengaduan, Fitur ini bertujuan untuk menyediakan

fasilitas Pengaduan masyarakat yang dikirimkan melalui email resmi

Pengadilan Negeri Cibinong.

o Fitur Jajak Pendapat (Pooling),Fitur ini bertujuan untuk mendapatkan

masukan dari masyarakat mengenai program dan kegiatan yang

dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong guna meningkatkan

pelayanan yang diinginkan masyarakat.

o Fitur Statistik Perkara,Fitur ini bertujuan untuk menampilkan Grafik

statistik perkara yang ada di Pengadilan Negeri Cibinong.

o Fitur Statistik Pengunjung,Fitur ini bertujuan untuk mengetahui

jumlah masyarakat yang mengunjungi dan melihat website

Pengadilan Negeri Cibinong setiap hari, setiap minggu dan setiap

bulannya.

o Link Terkait & Link Media, Fitur ini bertujuan untuk memudahkan

masyarakat ketika ingin mencari informasi mengenai Peradilan di

beberapa instansi dan media terkait.

o Gallery Foto,Fitur ini bertujuan untuk menampilkan beberapa

dokumentasi kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong.

o Pencarian Cepat, Fitur ini bertujaun untuk memudahkan masyarakat

dalam melakukan pencarian informasi di dalam website Pengadilan

Negeri Cibinong.


4. Direktori Putusan

Direktori putusan merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh

Mahkamah Agung RI dengan tujuan agar putusan dapat terpublikasi dan

masyarakat dapat melihatnya dengan mudah.

Seluruh pengadilan telah memiliki username masing-masing untuk

dapat menginputkan putusan kedalam Direktori Putusan.

Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2015 ini telah berhasil

menginputkan putusan kedalam direktori putusan sejumlah506naskah

putusan.

5. Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP (Case Tracking System/CTS)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case Tracking System (CTS)

secara definisi dari USAID merupakan “ Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah Aplikasi berbasis

WEB yang diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri dalam Administrasi dan

Penelusuran (Tracking) terhadap Data Perkara”.

Pengguna dari SIPP/CTS di Pengadilan Tingkat Pertama terbagi menjadi 4

bagian, yaitu : Operator, Pengguna Utama, Supervisi dan Administrator.

Dimana penjabaran mengenai tanggung jawab dan petugas dari masing-

masing bagian tersebut terdapat pada lampiran Penerapan Otorisasi Sistem

Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System.

Penginputan Data Perkara kedalam Aplikasi SIPP/CTS pada Pengadilan

Negeri Cibinong terus berjalan dan berkembang menuju arah yang lebih

baik, indikator ini dapat dilihat dari prosentase jumlah pendaftaran perkara

baik itu perkara pidana maupun perkara perdata yang dilakukan secara

manual dengan yang diinputkan kedalam SIPP/CTS diatas 95%.

Dalam penerapan SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Cibinong tentunya

juga masih memiliki beberapa kelemahan, dimana faktor-faktor yang

menghambat tersebut diantaranya sebagai berikut :

o Banyaknya kesibukan persidangan dari beberapa Pengguna Utama

(Panitera Pengganti dan Staf Kepaniteraan Pidana dan Perdata) untuk

menginputkan data kedalam SIPP/CTS terutama pada bagian penetapan,


perpanjang penahanan, pengunduran jadwal sidang, tuntutan,

pembelaan, putusan, mediasi, dan tanggal minutasi

o Terdapat beberapa komputer/laptop dari panitera pengganti yang belum

mendukung akses dari penginputan SIPP/CTS.

o Kecepatan akses jaringan yang tidak dapat dibagi secara merata

F. KEBIJAKAN INTERNAL TAHUN 2015

Tahun 2015 Ketua Pengadilan Negeri Cibinong telah membuat kebijakan

internal dengan menerbitkan Surat Keputusan dan Nota Dinas antara lain :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : W11-

U20/10/KPN.Cbi/HK.00/IV/2015 tanggal 08 APRIL 2015 tentang

Pembentukan Kelompok Kerja Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP)



U20/11/KPN.Cbi/HK.01/IV/2015tanggal 27April 2015 tentang

Penunjukkan Pengelola Data Base Terpadu Perkara Pidana Anak Pada



U20/13/KPN.Cbi/HK.00/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentangKoordinator

Penanggung Jawab Bantuan Panggilan Sidang / Pemberitahuan Delegasi

Pada Pengadilan Negeri Cibinong.


U20/09/KPN.Cbi/HK.02/III/2015 tanggal 30 Maret 2015

tentangPembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada


5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong NomorW11-

U20/3147/PS.01/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penunjukkan

Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Cibinong.


U20/27/KPN.Cbi/HM.00/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tentang

Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi Pada Pengadilan Negeri

Cibinong.




Pembentukan Tim Pengelola Meja Pengaduan Pada Pengadilan Negeri

Cibinong.



Pembentukan Tim Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pada Pengadilan

Negeri Cibinong.


U20/25/KPN.CBI/OT.01.3/IX/2015 tanggal 14 September 2015 tentang

Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Di Pengadilan Negeri

Cibinong.



Penetapan Quick Wins Di Lingkungan Pengadilan Negeri Cibinong.

G. Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi

tahun 2015

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sebagaimana di

amanatkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, Pengadilan

Negeri Cibinong telah melakukan kegiatan- kegiatan yang bersifat inovatif

antara lain :

1. Sistem “One Door Service” Pelayanan persidangan satu pintu melalui

petugas di “Front Desk”. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan

prima kepada para pencari keadilan, sehingga jadwal dan waktu

persidangan lebih cepat dan lebih jelas. Pihak-pihak yang terkait dengan

persidangan, yaitu Jaksa, Penasehat Hukum/Advokat, Penggugat, Tergugat,

maupun para saksi melapor ke Front Desk, yang selanjutnya oleh petugas

Front Desk perkara yang telah lengkap pihaknya akan dipanggil untuk

bersidang.


Suasana Pelayanan Front Desk

2. Bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Bogor khususnya dengan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor melaksanakan Sidang Keliling

Terpadu dengan program One Day Service dalam hal pelayanan pemenuhan Hak

Identitas Hukum bagi Masyarakat tidak mampu (prodeo).

Sidang Keliling Terpadu dengan program One Day Service dalam hal pelayanan pemenuhan HakIdentitas Hukum bagi Masyarakat tidak mampu (prodeo)


3. Melaksanakan Sistem “Nomor antrian sidang” untuk persidangan perkara

pelanggaran lalu lintas guna memberi kemudahan bagi pelanggar dalam mengikuti

4. persidangan serta untuk menghapus praktek percaloan.

Sistem “Nomor antrian sidang” persidangan perkara pelanggaran lalu lintas

5. Menerima Kunjungan Kerja berkaitan dengan implementasi Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kunjugan Kerja Kementrian Sosial RI Balai Besar Pendidikan Pelatihan

Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Sumatera.

Kunjungan Kerja Komisi Yudisial dan Hakim Anak Pengadilan Turki.

Kunjungan Kerja Delegasi Pemerintah Bangladesh


Kunjungan Kerja Delegasi Pemerintah Bangladesh

6. Sertifikasi ISO 9001:2008 Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 22 Desember

2015.

Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008, Peresmian Lobby dan Ruang Sidang Utama KantorPengadilan Negeri Cibinong


BAB IVPENGAWASAN INTERNAL

A. PENGAWASAN INTERNAL

Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal, Pengadilan NegeriCibinong telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :1. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang

penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan yaknidengan menambah beberapa bidang pengawasan agar pengawasan yangdilakukan lebih efektif dan terarah. Selama Tahun 2015, Pengadilan NegeriCibinong telah menerbitkan 2 SK Hakim Pengawas Bidang karena adanya hakimyang mendapat promosi dan mutasi serta adanya penambahan hakim baru.Berikut Susunan Hakim Pengawas Bidang yang berlaku untuk saat ini:

Tabel 23Hakim Pengawas Bidang

Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015SK KPN Nomor : W11.U20/3147/PS.01/VIII/2015

NO HAKIM PENGAWAS BIDANG N A M A JABATAN

1 2 3 4

1.Koordinator dan PenanggungJawab Seluruh Bidang

LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H.Wakil KetuaPN Cibinong

2. Kepaniteraan Perdata ZAUFI AMRI, S.H. Hakim

3. Kepaniteraan Perdata (Mediasi) ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum. Hakim

4. Kepaniteraan PidanaDr. INDAH WASTUKENCANA WULAN,SH.MH

Hakim

5. Peradilan Pidana Anak EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H. Hakim

6.Wasmat (Hakim Pengawas danPengamat)

ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H. Hakim

7. Kepaniteraan Hukum YULIANA, S.H. Hakim

8. Kepaniteraan Hukum (Arsip) RIO DESTRADO, SH. Hakim

9. Sub Bagian Kepegawaian Dr. RONALD S. LUMBUUN, S.H., M.H. Hakim

10. Sub Bagian Keuangan NUSI, S.H., M.H. Hakim

11. Sub Bagian Umum NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H. Hakim

12. Humas BAMBANG SETYAWAN, SH. MH. Hakim

13. IT & SIPPANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL, SH.MH.

Hakim

14.Bapor, Kebersihan, Keindahan,dan Kerapihan (K3)

ISTIQOMAH BERAWI, S.H., M.H. Hakim

2. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain: Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim

pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.


Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi pentingbaik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggiataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepadaseluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Cibinong

Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan CTS danDirektori putusan

3. Secara berkala dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktural, PaniteraPengganti serta rapat khusus Jurusita/Jurusita Pengganti untuk membahaspermasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaantugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.

4. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentangpelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalampelaksanaanya sudah sesuai SOP.

5. Pengawasan kedisiplinan. Setiap haridilakukan pengecekan rutin terhadapabsensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisankepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasilrekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini olehWakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong selaku Koordinator Pengawasan danoleh Panitera/Sekretaris.

6. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendaharapengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

B. EVALUASISetelah dilakukan evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing

bagian, masih ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut:1. Masih banyaknya pegawai yang mempunyai tugas tambahan disamping tugas

pokok yang diembannya, hal ini disebabkan oleh sangat kurangnya jumlahpegawai di Pengadilan Negeri Cibinong,

2. Akibat dari kekurangan pegawai ini, disamping pegawai yang mempunyai tugasrangkap, terdapat juga beberapa tenaga Honorer yang diberdayakan untukmembantu administrasi setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugaspokoknya sebagai pramubhakti.

3. Koneksi internet dan jaringan LAN sering mengalami gangguan ketidakstabilankoneksi, sehingga pengisian CTS dan Upload Direktori Putusan sering terganggu.

4. Ruangan dan Rak arsip Perkara yang tersedia sudah tidak memadai untukmenampung berkas yang masuk. Untuk itu akan diusulkan pembangunan ruangarsip baru yang lebih representatif.

5. Sarana dan prasarana alat pengolah data seperti Laptop, Komputer dan Printeruntuk Hakim, Panitera Pengganti dan Staff masih sangat kurang. Sehubungandengan hal tersebut , akan diusulkan anggaran untuk itu.


BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Cibinong telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus

meningkatkan pelayanan publik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip

transparansi dan akuntabilitas publik.

2. Dalam meningkatkan Pelayanan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Publik,

Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan berbagai Inovasi yang penting dan

menjadi unggulan yaitu:

- Program “One Door Service” dimana pelayanan persidangan dipusatkan

disatu pintu yakni di “Front Desk” yang berfungsi juga sebagai Meja Informasi

dan Meja Pengaduan.

- Program “One Day Service”yaitu pelayanan satu hari sidang keliling terpadu

dalam hal pelayanan Hak Identitas Hukum bagi Masyarakat tidak mampu

berupa perbaikan akte kelahiran.

- Sistem “Nomor Antrian Sidang” untuk persidangan perkara pelanggaran

lalulintas.

- Pengiriman petikan putusan kepada terdakwa/Penasehat Hukum, Kejaksaan

dan Penyidik telah terlaksana 100%.

- Membentuk beberapa kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari :

KelompokKerja (Pokja) SistemInformasiPenelusuranPerkara (SIPP)/Case

Tracking System (CTS) danDirektoriPutusan

KelompokKerja (Pokja) ImplementasiPeraturanMahkamahAgung (Perma)

Nomor 1 Tahun 2014

KelompokKerja (Pokja) Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012

tentangSistemPeradilanPidanaAnak

KelompokKerja (Pokja) Penilaian Role Model

3. Dalam hal penyelesaian perkara, selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Cibinong

telah berhasil menyelesaikan 71.202perkara pidana dari 71.254perkara (99,92%),

dan Perkara Perdata sebanyak 522 dari 634 perkara (82,33%).

4. Pengelolaan arsip perkara sudah berjalan cukup baik, namun demikian ruangan

serta rak yang tersedia sudah tidak memadai dan tidak dapat menampung

seluruh berkas yang ada. Ditahun 2015, Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri


Cibinong telah menerima 926 berkas baru yang membuat ruang arsip Pengadilan

Negeri Cibinong semakin penuh.

5. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi

sertasarana pemberian informasi kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui

website : www.pn-cibinong.go.id dengan jalan selalu mengupdate berita dan

informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri

Cibinong .

6. Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan,

Pengadilan Negeri Cibinong menghadapi beberapa kendala, diantaranya :

a. Kurangnya sarana prasarana penunjang seperti Alat Pengolah Data seperti

Komputer, Laptop, Microtik, Monitor LCD untuk media informasi.

b. Minimnya dana operasional kantor yang diterima melalui DIPA.

7. Dalam hal pelaksanaan anggaran, Pengadilan Negeri Cibinong berhasil

merealisasikan anggaran DIPA 01 sebesar 100,71% yakni sebesar Rp.

11.924.228.974,- dari Pagu sebesar Rp. 11.839.812.000,-. Sedangkan untuk DIPA

03 berhasil merealisasikan anggaran sebesar 98,66% yakni sebesar Rp.

303.360.800,- dari Rp. 307.475.000,- yang tersedia.

B. REKOMENDASI

1. Agar diberikan penambahan Sumber Daya Manusia sejumlah 14 Orang dengan

rincian 2 Orang Pengelola IT, 4 Orang Operator komputer IT, 2 orang akuntan

(sebagai kasir perdata dan pengelola Keuangan DIPA) serta 6 Orang staff

administrasi.

2. Perlu dibangun Ruang Arsip, Unit Pelayanan Persidangan Anak (Ruang Sidang,

Ruang Teleconference, Ruang Tunggu Ramah Anak), Ruang Pos Bantuan Hukum,

Ruang Mediasi, Polikinik dan Ruang Serbaguna yang dibangun di tanah kantor

Pengadilan Negeri Cibinong yang berasal dari Hibah Pemkab Bogor.

3. Perlu ditambah sarana prasarana pendukung teknologi informasi seperti

Mikrotik, Peningkatan / Perbaikan jaringan LAN, LCD Monitor, Komputer dan

Laptop.

4. Perlu terus diadakan Pelatihan dan Pendidikan untuk peningkatan kapasitas SDM.

laporan tahun 2015 - pn-soasio.go.id · di akhir tahun 2015, kembali tergores tinta emas di...

Documents