MODUL

PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM

(PLKH)

“PENDIRIAN FIRMA”

LABORATORIUM HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2021

Kata Pengantar

Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang memberi

kesempatan kepada segenap mahasiswa untuk memperdalam keilmuan yang dimiliki, terlebih

khusunya secara teknis di lapangan.

Salah satu yang menjadi agenda rutin Laboratorium Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang adalah dengan mengadakan Pendidikan dan Latihan

Kemahiran Hukum, sebagai salah satu bentuk untuk menjadikan mahasiswa mahir dalam

bidang hukum dalam dunia kerja yang sesungguhnya kelak. Sehingga mampu memecahkan

permasalahan-permasalahan yang nyata ditemukan dan tidak hanya memahami sebatas teori

semata. Untuk itulah dibuat sebuah buku pegangan untuk pelaksanaan Pendidikan dan

Latihan Kemahiran Hukum.

Sebagai sebuah hal yang dibuat oleh manusia tentulah buku pegangan Pendidikan dan

Latihan Kemahiran Hukum ini bukan sebuah hal sempurna, oleh karenanya membutuhkan

banyak evaluasi dan masukan, sehingga buku pegangan ini menjadi sebuah buku pegangan

yang tetap bisa digunakan keberadaannya secara akademik. Dan kepada semua pihak yang

turut memberikan sumbangsih terhadap keberadaannya buku pegangan ini kami sampaikan

banyak terimakasih.

Malang, 1 Maret 2021

Tim Penyusun

Lab Hukum FH-UMM

i

Modul Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum 2021

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum : Dr. Tongat, S.H.,M.Hum.

Pembantu Dekan I : Dr. Catur Wido Haruni,S.H.,M.Si.,M.Hum.

Pembantu Dekan II : Nu’man Aunuh, S.H.,M.Hum.

Pembantu Dekan III : Said Noor Prasetya.,S.H.,M.H.

Kepala Program Studi FH : Ratri Novita Erdianti, S.H.,M.H.

Kepala Laboratorium Litigasi : Yaris Adhial Fajrin,S.H.,M.H.

Kepala Laboratorium Non-Litigasi : Cholidah, S.H.,M.H.

Pelaksana

1. Radhityas Kharisma, S.H.,M.Kn

2. Intan Khoirun Nisa, S.H.

3. Siti Wulandari, S.H.,M.H.

4. Ilham Dwi Rafiqi, S.H.

5. Nur Amalina Putri Adytia, S.H.

Diterbitkan Oleh :

Laboratorium Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

2021

ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Kegiatan usaha, perdagangan dan bisnis menjadi hal yang dianggap penting bagi

manusia. hal tersebut tidak lain dikarenakan luasnya lingkup bidang tersebut yang bukan

hanya berbicara mengenai proses jual dan beli namun juga mengenai proses pemenuhan

kebutuhan setiap individu. Saat ini kegiatan usaha, perdagangan dan bisnis menjadi

berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi dan interaksi manusia yang tidak

mengenal batas negara. Sebagai pelaku usaha yang berperan dalam menjalankan

kegiatan usahanya membutuhkan suatu wadah untuk bergerak untuk tetap dapat bertahan

dan eksis, hal tersebut juga menyinggung aspek legalitas berkaitan dengan adanya

kepastian hukum, khususnya karena Indonesia yang merupakan negara hukum

sebagaimana pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Secara yuridis, kegiatan usaha dan dagang di Indonesia pada umumnya diatur dalam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-undang Hukum

Dagang (KUHD) yang merupakan turunan dari Belanda berdasarkan asas konkordansi

yang berlaku saat itu, maka pengaturan dan bentuknya pun memiliki nuansa kolonial.

Sampai saat ini, beberapa ketentuannya masih berlaku sebagai hukum yang berlaku

secara umum (lex generalis), namun terdapat beberapa ketentuan secara teknis yang

berlaku secara khusus telah disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dunia

bisnis di Indonesia (lex specialis).

Firma merupakan salah satu bentuk usaha yang tergolong bukan badan hukum, yang

menjadi ciri utamanya yaitu tidak adanya pemisahan harta kekayaan pribadi pengurus

dan badan usahanya. Firma secara umum diatur dalam pasal 16-35 KUHD. Menurut

Manulang (1975) persekutuan dengan firma adalah persekutuan untuk menjalankan

perusahaan dengan memakai nama bersama. Jadi ada beberapa orang yang bersekutu

untuk menjalankan suatu perusahaan. Nama perusahaan umumnya adalah nama bersama

dengan mempunyai tujuan untuk membagi hasil yang didapat dari persekutuan tersebut.

Firma pada umumnya digunakan dalam badan usaha yang bergerak di bidang jasa.

Melalui mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) ini,

Laboratorium Hukum bermaksud untuk memberikan suatu pengetahuan berbasis praktik

kepada mahasiswa terkait dengan firma, dimulai dari pendirian, perubahan hingga

pembubaran. Hal ini tidak lain karena adanya harapan setelah mahasiswa lulus dan

menjadi sarjana hukum, mereka akan kompeten dalam bidang tersebut, sekaligus

mendorong jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) yang dapat membuka lapangan

pekerjaan.

1

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini sebagai berikut :

1. Mahasiswa mengetahui dan memahami legalitas dari sebuah Firma;

2. Mahasiswa mampu melakukan persiapan dalam Pendirian Firma;

3. Mahasiswa mengetahui dan memahami jenis – jenis perubahan Firma ;

4. Mahasiswa mengetahui dan memahami syarat dan Ketentuan dalam perubahan firma;

5. Mahasiswa mengetahui dan memahami sebab alasan pembubaran firma;

6. Mahasiswa mengetahui dan memahami alur dalam pembubaran Firma.

C. KETENTUAN PENILAIAN

Adapun ketentuan penilaian sebagai berikut :

MATERI NILAI

Pendidikan

- Stadium General

- Resume

- Pre Test

35 %

Pelatihan

(Pelatihan 1, II, III, IV)25 %

Pencapaian

(Target I, Target II, Post Test)40 %

Total 100 %

Nilai Akhir = Pendidikan + Pelatihan + Pencapaian = 100 %

Nilai Angka

ANGKA HURUF KETERANGAN

80,5 – 100 A Sangat Memuaskan

75,0 – 80,4 B+ Sangat Baik

70, 0 – 74,9 B Baik

60,0 – 69,9 C+ Sangat Cukup

55,0 – 59,9 C Cukup

40,0 – 54,9 D Kurang

0,00 – 39,9 E Kurang Sekali

2

BAB II

TINJAUAN UMUM FIRMA

A. PENGERTIAN

Firma (venootschap onder firma) atau sering juga disebut Fa, adalah sebuah bentuk

badan usaha untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih (Firmant) dengan

memakai nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama untuk memperluas

usahanya. Menurut Manulang (1975) persekutuan dengan firma adalah persekutuan untuk

menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Jadi ada beberapa orang yang

bersekutu untuk menjalankan suatu perusahaan. Nama perusahaan umumnya adalah nama

bersama dengan mempunyai tujuan untuk membagi hasil yang didapat dari persekutuan

tersebut. Firma dapat dikatakan persekutuan (maatschap) adalah orang-orang yang

melakukan kerja secara bersama-sama yang biasanya rekan sejawat dapat pula rekan

seprofesi ataupun teman dalam hal berdagang.1 Maka dari itu masing-masing personal

memiliki peran yang sangat penting, namun menonjolkan persatuan kerja sama antar

rekan dalam satu firma.

Salah satu ciri khas daripada firma yaitu tidak ada pemisahan harta kekayaan antara

persekutuan dan pribadi para pengurus, sehingga dalam firma semua anggota

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain.

Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung

bersama, bahkan hingga seluruh kekayaan pribadi mereka ikut dipertanggungjawabkan.

Tujuan dari firma adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih

kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan yang lain. Firma juga biasa disebut

Persekutuan ( Partnership ), sebab perusahaan yang berbentuk firma memang didirikan

oleh orang-orang atau sekutu-sekutu sebagai pemilik dari firma. Dengan demikian

pemilik firma biasa disebut anggota atau sekutu atau partner. Perusahaan dengan

berbentuk firma bisa dijumpai pada berbagai jenis perusahaan. Seperti perusahaan

penerbitan, perusahaan perdagangan, perusahaan jasa, juga kantor-kantor konsultan

hukum, dan akuntansi politik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum mengenai firma selain dapat ditemukan di dalam KUHD, dapat pula

ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yakni pada Pasal

1618-1652 KUHPer. Mengenai pemberlakuan ketentuan KUHPer sebagai sumber hukum

firma ditekankan pada Pasal 15 KUHD berbunyi sebagai berikut : Persekutuan-

1 M. Yahya Harahap. 2011. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 8.

3

persekutuan yang termasuk dalam pada title ini diatur dalam perjanjian para pihak oleh

kitab undang-undang ini serta oleh hukum perdata. Sehingga dapat diketahui bahwa

selain KUHD sebagai sumber hukum bagi firma, terdapat pula KUHPer. KUHPer berlaku

lex generalis atau sebagai aturan yang umum, sedangkan KUHD berlaku lex specialis

atau aturan yang khusus.2

Selanjutnya, dasar hukum yang mengatur secara khusus mengenai teknis pendirian,

pada tanggal 12 Juli 2018 telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor

17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan

Persekutuan Perdata (Permenkumham No. 17/2018), yang kemudian diundangkan pada

tanggal 1 Agustus 2018. Sebelum terbitnya Permenkumham No. 17/2018, untuk

mendirikan sebuah firma, notaris sebagai pejabat yang berwenang cukup membuat akta

pendiriannya kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dimana firma itu

didirikan (Pasal 22 dan 23 KUHD). Namun sejak diterbitkannya Permenkumham No.

17/2018, permohonan pendaftaran firma harus dilakukan secara daring (online) melalui

Sistem Administrasi Badan Usaha atau disingkat menjadi “SABU” yang merupakan

sistem informasi elektronik terpadu dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Melalui metode

ini diharapkan akan terciptanya pengurusan yang mudah, sistematis, terpadu dan hemat

waktu serta biaya dalam pengurusan pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan

firma dan persekutuan perdata.

C. SIFAT DAN CIRI-CIRI FIRMA

Sifat dari persekutuan firma adalah :

1. Keagenan atau perwakilan bersama;

2. Umur terbatas;

3. Dalam Tanggung jawab tak terbatas;

4. Pemilikan kepentingan;

5. Partisipasi (Keikutsertaan) dalam sebuah Persekutuan Firma;

6. Bentuk firma ini sudah digunakan baik untuk suatu kegiatan usaha berskala besar

ataupun kecil;

7. Bisa berupa perusahaan kecil yang menjual sebuah barang pada satu lokasi, atau suatu

perusahaan besar yang memiliki cabang atau kantor di banyak lokasi;

8. Masing-masing sekutu menjadi suatu agen atau wakil dari persekutuan firma untuk

sebuah tujuan usahanya;

9. Pembubaran persekutuan firma akan tercipta bila terdapat salah satu

anggota mengundurkan diri atau meninggal;

2 I Made Hengki Permadi. Pengaturan Mengenai Pendaftaran Pendirian Firma Pada Sistem Administrasi Badan Usaha. Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 3 Desember 2019. Hlm. 476.

4

10. Tanggung Jawab seorang anggota tidak terbatas pada jumlah investasinya;

11. Harta benda yang diinvestasikan dalam suatu persekutuan firma tidak lagi dipunyai

secara terpisah oleh masing-masing sekutu; dan

12. Masing-masing sekutu berhak mendapatkan pembagian laba persekutuan firma.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam firma, semua

anggota adalah pemilik yang sekaligus merangkap pengelola yang secara langsung aktif

melaksanakan usaha perusahaan. Karena hal tersebut, maka firma memiliki beberapa

karakteristik yang berbeda dengan bentuk organisasi perusahaan yang lain, karakteristik

tersebut diantaranya yaitu :

1. Mutual Agency (saling mewakili)

Setiap anggota dalam menjalankan usaha firma merupakan wakil dari anggota

firma yang lain. Apabila ada salah seorang anggota beroperasi dalam bidang usaha

firma, maka secara tidak langsung anggota tersebut mewakili anggota frima yang lain

2. Limmited Life (umur terbatas)

Firma yang didirikan oleh beberapa anggota memiliki umur yang terbatas. Artinya

adalah apabila ada anggota yang keluar berarti firma tersebut dinyatakan bubar secara

hukum, demikian juga apabila ada anggota lain yang bergabung. Firma dinyatakan

masih beroperasi atau bubar apabila tidak ada perubahan dalam komposisi

keanggotaannya.

3. Unlimited Liability (tanggung jawab terhadap kewajiban firma tidak terbatas)

Tanggung jawab atas hutang tidak terbatas pada kekayaan yang dimiliki firma

saja, namun juga sampai harta milik pribadi para anggota firma. Jadi apabila dalam

keadaan tertentu firma memiliki hutang pada kreditur dan firma tersebut tidak mampu

membayar karena jumlah kekayaan tidak mencukupi maka kreditur berhak menagih

kepada para anggota firma hingga harta milik pribadi

4. Ownership of an interest in a Partnership

Bahwa kekayaan setiap anggota yang sudah ditanamkan dalam firma merupakan

kekayaan bersama dan tidak dapat dipisahkan secara jelas. Masing-masing anggota

adalah sebagai pemilik bersama atas kekayaan firma. Tanpa seijin anggota lain,

anggota lainnya dilarang menggunakan kekayaan firma. Hak anggota terhadap

kekayaan firma akan terlihat dalam saldo modal akhir para anggota firma yang terdiri

dari unsur-unsur sebagai berikut : penanaman modal awal, penanaman modal

tambahan, pengambilan private, penambahan dari pembagian laba, dan pengurangan

dari pengurangan dari pembagian rugi.

5. Participating in Partnership profit

Laba atau rugi sebagai hasil operasi firma akan dibagikan kepada setiap anggota

frima berdasarkan partisipasi para anggota yang aktif menjalankan usaha firma, maka 5

anggota tersebut berhak atas bagian laba yang lebih besar daripada anggota yang lain

meskipun modal yang ditanamkan lebih kecil daripada modal yang ditanam oleh

anggota yang tidak aktif atau dapat ditentukan secara lain atas persetujuan anggota

lainnya. Ketentuan mengenai besarnya pembagian laba rugi ini harus dicantumkan

secara rinci dan jelas dalam akta pendirian firma tersebut.

6

BAB III

PENDAFTARAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN FIRMA

Untuk dapat mengakses sistem pendaftaran firma berbasis online pasca terbitnya

Permenkumham No. 17/2018, pengguna aplikasi dapat mengakses halaman aplikasi AHU

Online dengan mengakses URL: https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan_firma

A. PENDAFTARAN FIRMA

1. Jenis Pendaftaran Firma

a) Pendaftaran firma baru (setelah terbit dan berlakunya Permenkumham No.

17/2018)

b) Pencatatan firma (sebelum terbit dan berlakunya Permenkumham No. 17/2018)

2. Skema Prosedur Pendaftaran Firma Baru

7

Login akun Notaris

Persekutuan Firma

Pengajuan Nama Firma

Pendaftaran Firma

Isi Data Lengkap Firma

Menentukan jenis Usaha NPWP Firma

Akta Pendirian Firma

SKT Kemenkumham

3. Skema Pencatatan Firma yang Telah Berdiri Sebelum Terbit Dan Berlakunya

Permenkumham No. 17/2018

B. PERUBAHAN FIRMA

1. Jenis perubahan firma

a) Jangka waktu

b) Kegiatan usaha

c) Alamat

d) Aset

e) Pendiri

f) Pengurus

2. Skema Prosedur perubahan fima

8

Login akun Notaris

Persekutuan Firma

Pendaftaran

Pencatatan Pendaftaran

Firma

Isi Data Lengkap Firma

Menentukan jenis Usaha

NPWP Firma

Akta Pendaftaran

Firma

Modal, sekutu, pengurus,

pemilik manfaat

Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran

Login akun Notaris

Persekutuan Firma

Perubahan Firma

Pilih jenis perubahan

Pengisian Data Baru

Akta Perubahan

FirmaPratinjau

Surat ket perubahan

C. PEMBUBARAN FIRMA

1. Alasan pembubaran firma

a) Pembubaran berdasarkan dicabutnya kepailitan;

b) Pembubaran berdasarkan harta pailit badan usaha;

c) Pembubaran berdasarkan dicabutnya izin usaha Badan Usaha;

d) Pembubaran karena kesepakatan para pendiri/persero;

e) Pembubaran karena maksud dan tujuan telah tercapai.

2. Skema Prosedur pembubaran firma

9

Login akun Notaris

Persekutuan Firma

Pembubaran Firma

Pilih alasan pembubaran

Akta Pembubaran

Firma

Pratinjau Surat ket pembubaran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 (form pengisian data pendaftaran Firma)

Data FirmaNama persekutuan Firma :Singkatan Firma :No Telepon :Jangka Waktu : (Terbatas/ tidak terbatas)

Kegiatan UsahaKode KBLI :Judul KBLI :Uraian KBLI :

Alamat FirmaAlamat :RT/ RW :Kelurahan :Kecamatan :Kota/ Kabupaten :Provinsi :Kode Pos :

NPWPNomor NPWP :

Akta NotarisNama Notaris :Nomor Akta :Tanggal Akta :

AsetAset (dalam rupiah) : Rp

SekutuNama sekutu/ pengurus :NIK :NPWP :Nilai Kontribusi :

10

LAMPIRAN 2 (form pengisian perubahan Firma)

Pilih Jenis PerubahanPilih salah satu Jenis Perubahan

: a) Namab) Jangka waktuc) Kegiatan usahad) Alamate) Asetf) Pendiri/ Pengurus

(ex : perubahan alamat kantor)Alamat Lama Firma

Alamat :RT/ RW :Kelurahan :Kecamatan :Kota/ Kabupaten :Provinsi :Kode Pos :

Alamat Lama FirmaAlamat :RT/ RW :Kelurahan :Kecamatan :Kota/ Kabupaten :Provinsi :Kode Pos :

11

LAMPIRAN 3 (form pembubaran Firma)

Pilih Jenis PerubahanPilih salah satu Alasan/ Dasar Perubahan

: a) Pembubaran karena dicabutnya kepailitanb) Pembubaran berdasarkan harta pailit Badan Usahac) Pembubaran berdasarkan dicabutnya izin usaha Badan

Usahad) Pembubaran berdasarkan kesepakatan pada pendiri/

perseroe) Pembubaran karena pengunduran diri pendiri/ perserof) Pembubaran karena maksud dan tujuan telah tercapaiSyarat Pembubaran

Pilih salah satu : a) Akta PembubaranNomor aktaTanggal akta

b) Putusan PengadilanNomor putusanTanggal putusan

12

LAMPIRAN 4 (Contoh Akta Pendirian Firma oleh Notaris)

AKTA PENDIRIAN“  FIRMA PUTRA PERDANA ”

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 03-03-2008 (tiga Maret duaribu-

delapan), pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia bagian---

Barat).-------------------------------------------------------

-Menghadap kepada saya, ARI SANTOSO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,------

Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :---

1. Tuan ARDIANSYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,----- lahir di Jakarta, pada tanggal  04-04-1977 (empat April—---

seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara------

Indonesia, Swasta,- bertempat tinggal di Bekasi, Permata---

Kemang Blok A2 Nomor: 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga---

001, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu,------

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 10.5509.040477.1001.--

2. Tuan HERMAWAN PRAJITNO, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-5-1972-- (enam Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh dua),---

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di-------

Bekasi, Jalan Bojong Molek I Blok D23, Nomor : 5, Rukun----

Tetangga 011, Rukun Warga 014, Kelurahan Bojong Rawalumbu,

Kecamatan Rawalumbu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:--

10.5509.060572.1001. --------------------------------------

-Para Penghadap saya, Notaris, kenal. ------------------------

-Para penghadap tersebut diatas menerangkan dalam akta ini,---

bahwa mereka telah sepakat untuk bersama-sama mendirikan suatu

Perseroan dengan Firma dengan memakai syarat-syarat dan-------

peraturan-peraturan sebagai berikut : ------------------------

--------------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -------------------------------------------- Pasal 1 -----------------------

Perseroan ini bernama Perseroan Firma " FIRMA PUTRA PERDANA “- berkedudukan di Kota Bekasi dengan cabang-cabang ditempat lain

yang dipandang perlu oleh para pesero.------------------------

---------------------------- JANGKA WAKTU --------------------------------------------------- Pasal 2 ----------------------

13

1. Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan-----

lamanya dan dianggap dimulai sejak tanggal akta ini-----------

ditandatangani.-----------------------------------------------

2. Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak untuk mengundurkan--

diri dari perseroan, dengan terlebih dahulu memberitahukan----

kehendaknya tersebut kepada pesero lainnya 2 (dua) bulan------

sebelumnya dengan surat-tercatat kepada pesero lainnya, dengan

ketentuan yang bersangkutan wajib terlebih dahulu-------------

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajibannya dalam-------

jabatannya. --------------------------------------

3. Dalam hal demikian, maka bagian dari pesero yang mengundurkan-

diri itu akan dikeluarkan dari modal–perseroan selambat-------

lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak pengunduran diri

itu-,sedang para pendiri perseroan yang tidak keluar berhak

untuk- melanjutkan perseroan

ini.------------------------------------

----------------------------- Pasal 3 ------------------------

------------------------- MAKSUD DAN TUJUAN ------------------Maksud dan tujuan perseroan ini adalah : ---------------------

1. Ikut serta membantu suksesnya pembangunan di bidang pendidikan

dan perekonomian Nasional dengan mengadakan pendidikan dan

pelatihan di berbagai disiplin ilmu, baik dibidang ilmu esakta

maupun non esakta, dibidang ilmu tekhnik maupun ilmu sosial.--

2. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada perusahaan, lembaga

atau Badan Hukum Swasta maupun Pemerintah baik secara Nasional

atau internasional, perorangan atau badan hukum serta -semua

pihak lain yang memerlukannya. -------------------------------

3. Menjalankan segala kegiatan atau usaha yang dijalankan di

bidang perdagangan umum Antaralain kontrak bisnis,

transportasi, distribusi, telekomunikasi, investasi, sewa

beli, instalasi instalasi, percetakan dan penerbitan, jual-

beli,peralatan elektronika dan komputer serta jasa konsultasi

IT (Teknologi Informasi), dan bidang bidang lainnya.----------

4. Menyelenggarakan/melaksanakan seminar, ceramah, diskusi di

berbagai bidang keilmuan khususnya yang berkaitan dengan

teknologi informasi dan komputer-pada umumnya.----------------

14

Demikian kesemuanya dalam arti kata yang seluas luasnya,

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di

Indonesia. ---------------------------------------------------

---------------------------- Pasal 4 -------------------------

--------------------------- M O D A L ------------------------1. Modal pendirian ini tidak ditentukan besarnya dan selalu dapat

dilihat dalam buku-buku perseroan, dengan persetujuan para

pesero, pemasukan seorang pesero atau lebih selalu dapat

ditambah dengan sejumlah uang atau barang. -------------------

2. Untuk tiap pemasukan maka pesero yang berkenaan diberi tanda--

penerimaan yang sah sebagai tanda bukti dan ditandatangani

oleh para- pesero lainnya.------------------------------------

3. Selain uang dan barang, para pesero dapat pula memasukkan

tenaga, kecakapan dan kerajinan mereka- atau fasilitas

prasarana lainnya.----

---------------------------- Pasal 5 -------------------------

------------------ PENGURUS DAN TANGGUNG JAWAB ---------------Perseroan diurus oleh para pesero yang tugas dan kewajibannya-

masing-masing diatur atas permufakatan bersama, yaitu : ------

1. Untuk tindakan-tindakan kepengurusan yang satu kepada lainnya

telah saling memberikan kekuasaan.----------------------------

2. Untuk tindakan pemilikan, yaitu antara lain :-----------------

a. Memperoleh atau memindah tangankan barang barang tidak

bergerak bagi atau milik perseroan. ------------------------

b. Menjaminkan atau membebani kekayaan perseroan.--------------

c. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan.---------

d. Mengikat perseroan sebagai penjamin. -----------------------

Para pesero harus bertindak secara bersama-sama atau salah

satu pesero harus mendapat persetujuan tertulis dari semua

pesero. ------------------------------------------------------

--------------------------- Pasal 6 --------------------------

Para pesero tidak diperkenankan untuk mengasingkan atau

membebani bagiannya dalam perseroan baik sebagian maupun

seluruhnya, kecuali dengan persetujuan para pesero, demikian

pula dalam penerimaan anggota baru dalam perseroan ini harus

mendapat persetujuan tertulis- terlebih dahulu dari semua

pesero. ------------------------------------------------------

----------------------------- Pasal 7 ------------------------

15

1. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka pesero

tersebut dianggap telah mengundurkan dari perseroan terhitung

sejak tanggalmeninggalnya. -----------------------------------

2. Dalam hal demikian para pesero lainnya wajib membayarkan

kepada (para) ahli waris dari pesero - yang meninggal dunia

itu bagiannya.------------------------------------------------

3. Apabila disetujui oleh semua pesero, para ahli waris dari

pendiri yang meninggal dunia dalam waktu 3 (tiga) bulan

terhitung sejak meninggalnya dapat menunjuk satu orang dari

antara mereka untuk menjadi anggota baru perseroan ini.

----------------------- PENUTUPAN BUKU DAN PEMBUATAN NERACA --------

---------------------------- Pasal 8 -------------------------

1. Buku–buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap–

tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember

tahun duaribu- delapan (31-12-2008). -------------------------

2. Selambat-lambatnya pada akhir Maret tahun berikutnya, untuk

pertama kalinya pada akhir Maret duaribu delapan (32-03-2008)

harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan

untuk -tahun yang berkenaan. ---------------------------------

3. Necara dan perhitungan laba rugi tersebut, harus disetujui dan

ditandatangani oleh semua pesero sebagai tanda pengesahannya,

penandatanganan mana  berarti para pesero saling memberikan

pengesahan dan pembebasan tanggung jawab atas segala

pekerjaan dan tindakan masing-masing dalam tugasnya untuk

tahun buku yang berkenaan. -----------------------------------

----------------- KEUNTUNGAN/KERUGIAN/DANA CADANGAN -------------------------------------- Pasal 9 -------------------------

1. Keuntungan bersih adalah keuntungan yang didapat setelah

dikurangi pajak-pajak, biaya-biaya operasional dan biaya-biaya

lainnya dan akan dibagikan kepada semua pendiri untuk bagian

yang seimbang dengan pemasukannya masing-masing. -------------

2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan

setelah neraca dan perhitungan laba rugi disahkan sesuai

dengan ketentuan pasal 8 ayat (2). --------------------------

3. jika pesero menderita kerugian, maka kerugian itu dapat

ditutup dengan jalan menambah/mengurangkan -modal masing-

masing. ------------------------------------------------------

16

4. Bilamana dianggap perlu, maka sebelum atau pada saat

keuntungan tersebut dibagikan, sebagian dari keuntungan

tersebut dapat dipisahkan untuk dana cadangan, yang

besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan semua

pesero. ------------------------------------------------------

5. Dana cadangan dimaksud adalah keuntungan yang belum

dibagikan kepada semua pesero dan dapat dibagikan sewaktu-

waktu apabila dianggap perlu oleh dan atas persetujuan semua

pesero. ----------------------------------------------------

5. Selain dimaksudkan untuk menutupi kerugian, dana cadangan

tersebut dapat pula dipergunakan sebagai modal pembantu

menurut kebutuhan—modal kerja perseroan, dengan ketentuan

bahwa segala keuntungan/kerugian yang didapat harus

dimasukkan ke dalam perhitungan laba-rugi perseroan. -------

--------------------------- LAIN-LAIN -------------------------------------------------- PASAL 10 ----------------------

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur di dalam akta ini

akan- diatur dan ditetapkan atas dasar persetujuan bersama

secara tertulis oleh semua pesero. --------------------------

--------------------------- DOMISILI -------------------------------------------------- PASAL 11 -----------------------

Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya

para pesero memilih tempat kedudukan  yang umum dan tetap di

kantor panitera Pengadilan Negeri Bekasi di Bekasi. --------

---------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bekasi, pada hari

dan tanggal tersebut pada bagian awal akta dengan dihadiri

oleh : -------------------------------------------------------

1. Tuan MUHAMIDIN, lahir di Surakarta, pada tanggal 01-01-1956 (satu Januari seribu sembilanratus   limapuluh

enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Bekasi, Bojong Permai A2- Nomor : 2, Rukun Tetangga 007,

Rukun Warga 001, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan

Rawalumbu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:

10.5509.010151.1006. ------------------------------------

2. Tuan SOLEHAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-08-1958-- (enambelas Agustus seribu sembilanratus limapuluh

delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

17

Bekasi, Kampung Jati Nomor : 99, Rukun Tetangga 001,

Rukun Warga 006, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun

Selatan, Kabupaten Bekasi, Pemegang- Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 10.1203.160858.1004. ----------------------------

-Keduanya karyawan Notaris sebagai saksi-saksi. --------------

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para

penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh

para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ---------------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------------

18