15

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini, memuat gambaran hasil tinjauan kepustakaan yang dilakukan oleh

Penulis, dan merupakan suatu usaha Penulis untuk mendeskripsikan suatu

jawaban di tataran konsepsional terhadap rumusan masalah Penelitian dan

Penulisan Karya Tulis Kesarjanaan ini. Adapun rumusan masalah dalam karya

tulis ini perlu Penulis kemukakan kembali di sini, yaitu, bagaimana asas

persamaan perlakuan di depan hukum yang berlaku di Indonesia dalam PBM dan

dalam Putusan 41 serta 127 Mahkamah Agung yaitu dalam sengketa TUN antara

Wakil Rumah Ibadat A Quo dengan Kepala Dinas? Di samping itu tinjauan

kepustakaan ini disusun dalam rangka merumuskan suatu proyeksi teoritis

sebelum dalam Bab III, proyeksi teoritis itu dipergunakan untuk melihat

bagaimana pengejawantahan atau manifestasi asas hukum di atas satuan amatan

penelitian atau hasil penelitian berupa PBM, dan putusan pengadilan, yaitu

Putusan 41, dan Putusan 127.

Langkah Penulis untuk mendeskripsikan tinjauan kepustakaan mengenai

asas persamaan perlakuan di depan hukum ini dilakukan dengan menyusunnya ke

16

dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama, adalah uraian kepustakaan mengenai

pengertian negara hukum (rule of law). Kedua, negara hukum (rechstaat) dan rule

of law. Ketiga, hakikat persamaan perlakuan di depan hukum. Keempat, fungsi

asas persamaan di hadapan hukum. Kelima, unsur-unsur persamaan perlakuan di

depan hukum. Keenam, arti penting asas persamaan di depan hukum. Ketujuh,

Pengertian judicial review. Kedelapan, kaitan judicial review dengan persamaan

perlakuan di depan hukum. Kesembilan, Bab tinjauan kepustakaan ini diakhiri

dengan arti penting studi kepustakaan atas asas persamaan perlakuan di depan

hukum.

2.1. Pengertian Negara Hukum (Rule of Law)

Hukum mendikte adanya suatu cita-cita negara hukum, yang mulai

memerlihatkan, atau mewujudkan diri secara lebih mencerahkan di abad ke XVII,

dan umumnya kebanyakan penulis berpandangan bahwa hal itu mulai muncul di

negara-negara Barat. Istilah negara hukum, yang di dalamnya mengandung

prinsip penting yang menjadi konsen penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah

ini yaitu persamaan di hadapan hukum, baru mengemuka pada abad ke 19.

Pembicaraan mengenai negara hukum (rechtstaat) biasanya dimulai

dengan pengertian dua konsep, yaitu apa yang dimaksud dengan konsep “negara”

dan konsep “hukum”.1 Definisi istilah hukum ini berbeda-beda dari para ahli, dari

dulu sampai sekarang belum ada suatu definisi yang pasti mengenai hukum,

padahal hukum itu pasti. Pada umumnya yang dimaksudkan dengan hukum

adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam

1 Dr. Khrisna Harahap, SH., MH., HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia, Grafiti Budi,

2003, Bandung, hlm., 22.

17

suatu kehidupn bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku

dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan

suatu sanksi.2

Begitu pula dengan negara, sulit untuk ditemukan definisi yang pasti.

Akan tetapi tidaklah menjadi suatu masalah bila orang tidak mengetahui suatu

definisi tersebut, yang diperlukan sebetulnya lebih kepada pengetahuan

mengetahui makna dan tujuan dari negara hukum tersebut. Sebab, pada

hakikatnya negara itu, dalam perspektif Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum

bukanlah suatu makhluk yang harus diartikan secara bertele-tele. Negara itu

adalah subyek hukum atau a party to contract, as simple as that!

Secara umum, tujuan negara antara lain, dari cirinya, untuk menjamin

adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law. Oleh

sebab itu, orang mengatakan bahwa negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan

yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Negara hukum itu berkeadilan,

tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara itu, baik yang

diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk kepada hukum yang sama.

Kembali, dalam hal ini terlihat manifestasi dari persamaan perlakuan di hadapan

hukum. Dalam negara hukum, hukum yang memegang komando tertinggi dalam

penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan

negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip the rule of law and not of

man. Hukum itu nampak seolah-olah sebagai satu orang laki-laki perkasa (a

2 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, 2002, Edisi

Keempat, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, hlm., 40.

18

Man), Raja, King, dan dengan demikian agak sejalan dengan pengertian

(nomocratie), yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, nomos.3

Memerhatikan uraian di atas, nampaknya hakikat dari negara hukum itu

sendiri berakar juga pada konsep kedaulatan hukum. Kedaulatan itu pada

prinsipnya suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Seperti telah Penulis

kemukakan di atas, kekuasaan tertinggi dalam negara itu adalah hukum. Hukum

adalah Raja. Oleh sebab itu, seluruh alat perlengkapan negara hamba si Raja itu,

Hukum, apapun namanya termasuk warganegara harus tunduk dan patuh serta

menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Krabe mengemukakan :

“negara sebagai pencipta dan penegak peraturan di dalam

segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan

pengertian, hukum itu menyumber kesadaran hukum rakyat, maka

hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan

seseorang”. 4

2.2. Negara Hukum (Rechstaat) dan Rule of Law

Di Eropa, konsep negara hukum di kenal dengan istilah rechtstaat, berasal

dari bahasa Belanda dan Jerman. Konsep rechtstaat atau “negara hukum”

merupakan lawan dari konsep machstaat atau “negara kekuasaan”. Sedangkan,

dalam sistem Anglo Saxon (English common law) dikenal istilah rule of law.

3 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika,

2010, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm., 57.

4 B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum., Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi

Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia, Dilengkapi dengan

Naskah Lengkap Amandemen UUD 1945, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003, Edisi

Pertama, Cetakan Pertama, hlm.,12.

19

Konsep negara hukum sudah didambakan sejak sebelum Plato. Tetapi

Plato bahkan menulis bukunya berjudul “Nomoi”. Seperti juga Emanuel Kant,

Plato memaparkan prinsip-prinsip negara hukum secara formal. Prinsip-prinsip itu

kemudian oleh Julius Stahl terlihat sebagai suatu gagasan negara hukum yang

substantif. Menurut Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah

„rechtsstaat‟ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (1) Perlindungan hak

asasi manusia, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan undang-

undang, (4) Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks penelitian dan penulisan

skripsi ini dan uraian pustaka ini, apa yang dikemukakan oleh Stahl itu memang

sama sekali tidak menyebutkan persamaan perlakuan di hadapan hukum secara

tegas. Namun demikian, hal itu tidaklah harus diartikan bahwa Stahl tidak

mengakui adanya tuntutan persamaan perlakuan di hadapan hukum dalam konsep

negara hukum yang dikemukakan olehnya. Menurut Penulis, dengan adanya

pengakuan akan hak-hak asasi manusia, maka sejatinya ada pengakuan terhadap

prinsip persamaan perlakuan di hadapan hukum, dalam Stahl.

Selain penulis-penulis klasik di atas, yang lebih rechstaat katimbang rule

of law, Penulis yang relatif datang belakangan yaitu ahli hukum tata negara

Inggris (England) yang bermana A.V. Dicey, sekalipun tidak menyamakan antara

rule of law dan rechstaat, juga mengemukakan ada tiga arti penting dari negara

hukum yang disebut dengan istilah “the rule of law” yaitu: 5 supremacy of law,

equality before the law, dan due process of law. Hal ini sudah Penulis singgung di

dalam Bab Pendahuluan skripsi ini6. Kaitan dengan itu, “The International

5 Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M., Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama,

2009, Cetakan Pertama, Bandung, hlm., 5.

6 Lihat uraian yang sama di Bab I Skripsi ini, hlm., 7, Supra.

20

Commission of Jurists” mengurai unsur-unsur negara hukum yang terdiri dari:

prinsip bahwa negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-

hak individu dan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Meskipun konsep negara hukum di berbagai negara seperti telah

dikemukakan di atas adalah berbeda, yaitu sesuai dengan sistem dan latar

belakang sejarah kelahirannya, namun pada dasarnya mempunyai ide atau cita-

cita untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,7 dan seperti

telah Penulis kemukakan di atas, kaitannya dengan mencari jawaban atas

pertanyaan rumusan masalah penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah ini,

bahwa baik rule of law maupun rechstaat, kedua-duanya mengakui akan adanya

persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law), karena tekad

pada penghormatan atas hak-hak asasi manusia (human rights). Selain itu, dalam

konsep negara hukum atau rule of law sejak kelahirannya dimaksudkan sebagai

usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak terjadi

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau tindakan penguasa negara yang

sewenang-wenang kepada rakyatnya.8 Pembatasan itu dengan jalan adanya

supremasi hukum yaitu bahwa semua tindakan penguasa tidak boleh semau-

maunya, tetapi harus berdasarkan dan berakar pada hukum (Krabbe), menurut

ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada

pembagian kekuatan negara (Locke, Montesquieu), khususnya kekuasaan

yudikatif harus dipisahkan dari raja (penguasa). Semua itu bertujuan untuk

7 Prof. A. Mukthie Fadjar. S.H., M.S., Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publising, 2005, Cetakan

ke-2, Malang, hlm., 22.

8 Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M., Op.Cit., hlm., 2.

21

menjamin dan melindungi hak-hak rakyat dan membawa kesejahteraan umum9

sesuai dikte Hukum.

Hal itu berarti dalam suatu negara hukum, semua orang harus tunduk

kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang selalu adil.

Pembatasan kekuasaan negara dalam suatu negara hukum bertujuan agar hak-hak

rakyat tidak dilanggar oleh pemerintah. Dapat dikatakan juga ada hak-hak rakyat

yang tidak dapat dicampuri oleh negara, hak-hak rakyat ini disebut dengan hak-

hak asasi manusia, atau sering juga disebut dengan non derogable rights. Negara

tidak dapat mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersebut kecuali,

wajib menjamin agar hak-hak tersebut tidak dilanggar baik oleh perseorangan

maupun negara. Salah satu diantara hak tersebut adalah kebebasan beragama.

Pemerintah tidak dapat memaksakan sesuatu warganya untuk memeluk sesuatu

agama yang tertentu. Pemerintah tidak dapat mencampuri dalam hal pemilihan

agama. Kekuasaan untuk itu hanya terletak pada pribadi manusia itu sendiri.

Inilah yang dikatakan tentang pembatasan kekuasaan negara dan hak individu

untuk mempunyai suasana pribadi.10

Elemen-elemen yang penting dari sebuah negara hukum, yang merupakan

ciri khas dan merupakan syarat mutlak, adalah: asas pengakuan dan perlindungan

hak-hak asasi manusia, asas legalitas, asas pembagian kekuasaan negara, asas

peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi,

dan asas konstitusional.11

9 Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Op. Cit., hlm., 19.

10

Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Cetakan ke-3, 1983,

Alumni, Bandung, hlm., 4.

11

Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Op.Cit., hlm., 43.

22

2.3. Hakikat Persamaan Perlakuan di Hadapan Hukum, Suatu kontrak

Asas atau prinsip hukum bukanlah berarti bukan peraturan hukum

konkrit12

, termasuk merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan

latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang

setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan

putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan

mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.13

Pandangan seperti itu menegaskan bahwa kalau asas hukum seperti

persamaan perlakuan di hadapan hukum itu adalah suatu kaedah, maka dengan

demikian asas persamaan perlakuan di hadapan hukum hakikatnya adalah suatu

kontrak. Sebagai suatu kontrak, asas hukum mempunyai dua fungsi yaitu fungsi

dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum.14

Dalam Skripsi ini, apa yang

Penulis maksudkan dengan kontrak adalah:

“Segenap kewajiban bagi setiap orang berjanji atau bersepakat

dengan orang lain untuk memberikan, atau berbuat atau tidak

berbuat sesuatu terhadap atau untuk orang lain tersebut, atau

berkenaan dengan segenap kewajiban yang dituntut oleh hukum

kepada setiap orang untuk memberikan atau berbuat atau tidak

12

Dalam Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum, Jeferson Kameo SH., LL.M., Ph.D., meminta

perhatian untuk memeriksa hasil penelitian individuilnya yang tidak dipublikasikan bahwa pada

prinsipnya asas hukum itu kaedah. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

536K/Pid/2005. Menurut keputusan tersebut, suatu konsep justru tidak memunyai kekuatan hukum

mengikat. Melanggar konsep bukan melanggar hukum, namun melanggar asas hukum adalah

melanggar hukum. Hal ini berarti asas hukum itu kaedah hukum konkret. Lihat Buku tersebut,

hlm., 5.

13

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Op.Cit., hlm., 34.

14

Ibid, hlm., 36.

23

berbuat sesuatu terhadap atau untuk orang lain apabila keadilan

menghendaki meskipun tidak diperjanjikan sebelumnya”15

.

Sebagai suatu kontrak, pengakuan asas persamaan kedudukan di dalam

hukum itu, seperti telah Penulis kemukakan di atas sudah dimulai dari

perumusannya di dalam Konstitusi Negara. Oleh sebab itu, apabila dikaitkan

dengan pengertian kontrak yang baru saja Penulis kemukakan di atas tersebut,

maka asas persamaan kedudukan di hadapan hukum itu merupakan suatu

perikatan (an obligation) dalam sistem kewajiban sebagai suatu dikte hukum. Hal

itulah yang mendorong Penulis berpendapat bahwa asas persamaan kedudukan di

hadapan hukum itu sejatinya adalah satu strand, atau satu untaian benang dalam

tenunan satu untaian kain (fabrik). Apabila helai benang (strand) itu dicabut

keluar dari untaian pada helai kain itu maka lama kelamaan kain (fabrik) itu akan

menadi rusak tercerai berai. Demikianlah rasionalisasi yang dapat dikonstruksi

Penulis, suatu rasio legis dalam rangka memertanggungjawabkan apa pendirian

Penulis bahwa pada hakikatnya asas persamaan perlakuan di hadapan hukum

(equality before the Law) itu adalah suatu kontrak.

Mengingat asas persamaan di hadapan hukum itu adalah suatu asas, maka

ada di dalam kepustakaan pendapat bahwa asas hukum dibagi juga menjadi asas

hukum umum dan asas hukum khusus.16

Asas atau prinsip persamaan perlakuan di

depan hukum merupakan prinsip yang berlaku universal. Penulis seperti P.

Scholten berpandangan bahwa asas hukum umum ialah asas yang berhubungan

15

Lihat definisi kontrak itu dalam Jeferson Kameo SH., LL.M., Ph.D, Kontrak Sebagai Nama Ilmu

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, hlm., 2.

16

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Op.Cit., hlm., 36.

24

dengan seluruh bidang hukum.17

Prinsip persamaan perlakuan di depan hukum

menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di depan

hukum (equality before the law), setiap orang harus diperlakukan sama.18

Dalam sebuah negara hukum prinsip ini merupakan salah satu elemen

yang sangat penting. Seperti telah Penulis kemukakan di atas, sebagaimana

dikemukakan oleh A.V. Dicey yaitu equality before the law. Prinsip ini

merupakan prinsip hak asasi manusia (human rights). Hak asasi manusia (HAM)

yang dimaknai sebagai seperangkat hak yang dimiliki manusia semata-mata

karena dirinya manusia (rights that all human beings everywhere have or should

have equally and in equal measure by virtue of their humanity).19

Hak ini bersifat

inheren atau melekat pada diri manusia. Equality before the law menurut

pengertian Dicey, dalam suatu negara menuntut agar baik kedudukan warga

negara demikian pula pejabat pemerintah adalah sama dan tidak ada bedanya di

muka hukum.

2.4. Fungsi Asas Persamaan Perlakuan di Hadapan Hukum

Kalaupun ada perbedaan, hanyalah fungsinya. Pemerintah berfungsi untuk

mengatur. Sedangkan rakyat, diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur

mempunyai pedoman yang sama yaitu Hukum. Keduanya harus sama-sama

melaksanakan dan tidak boleh melanggarnya. Siapa saja yang melanggar hukum

17

Ibid.

18

Ibid, hlm., 37.

19

Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H., Konsep Negara Berbasis Hak Sebagai Argumen Justifikasi

Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Vol.9, No.3, September 2012,

hlm., 564.

25

akan memperoleh sanksi.20

Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh

mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan

orang atau kelompok orang tertentu. Dengan adanya persamaan kedudukan setiap

orang dalam hukum dan pemerintahan, segala sikap dan tindakan diskriminatif

dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang

terlarang tidak terkecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara

yang dinamakan „affirmative actions’ guna mendorong dan mempercepat

kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk

mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan

setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.21

Menurut Dicey, persamaan di hadapan hukum (equality before the law)

dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh

ordinary court. Ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik

pejabat maupun warganegara biasa berkewajiban menaati hukum yang sama.22

Inilah dasar perbedaan antara Dicey dan penulis-penulis Eropa Kontinetal yang

memungkinkan perlakuan yang berbeda kepada Pejabat TUN, misalnya di

Indonesia, untuk diadili di pengadilan administrasi atau PTUN, apabila diduga

melakukan penerbitan keputusan TUN yang diduga melawan hukum.

Asas perlakuan yang sama dalam hukum menjadi dasar dari semua

peraturan perundang-undangan. Sesuatu yang dianggap penting oleh keseluruhan

20 Dr. Khrisna Harahap, SH., MH., HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia, Grafitri Budi

Utami, 2003, Bandung, hlm., 39.

21

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,S.H., Op.Cit., hlm., 128.

22

Iriyanto A.Baso Ence, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi,

Alumni, 2008, Cetakan Pertama, Bandung, hlm., 41.

26

pihak yang terkait, harus sedapat mungkin diatur bersama-sama dengan para

pihak yang bersangkutan, melalui waki-wakilnya, sejauh materinya

memungkinkan untuk itu, dengan cara yang sama bagi para pihak tersebut.

Peraturan tidak boleh ditunjukan kepada suatu kelompok tertentu. Di dalam suatu

peraturan tidak boleh adanya pembedaan. Efek suatu peraturan tidak boleh

menimbulkan ketidaksamaan (diskriminasi), dan antara suatu peraturan dengan

peraturan lainnya tidak boleh timbul ketidaksamaan (kontradiksi). Tidak boleh

adanya peraturan perundang-undangan yang ditunjukkan kepada sekelompok

orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan

kesewenang-wenangan di depan hukum.23

Asas persamaan perlakuan di depan

hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan tidak boleh berisi hak-hak yang bersifat membedakan

berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau

status sosial.24

Ini yang berarti persamaan hak. Jika asas ini dikaitkan dengan

fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhadapan di sidang peradilan

adalah “sama hak dan kedudukannya” dengan kata lain sama hak dan kedudukan

di hadapan hukum.

Lawan dari asas ini adalah diskriminasi yaitu membedakan hak dan

kedudukan orang di depan sidang pengadilan. Diskriminasi normatif dan

diskriminasi kategoris (menurut status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin dan

budaya).

23

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Rajawali Pers,

2009, Jakarta, hlm., 149.

24

Kansil, Chistine S.T. Kansil, Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU

No.10. tahun 2004), Pradnya Paramita, 2007, Cetakan Pertama, hlm., 47.

27

Tuntutan asas persamaan hak dan kedudukan dalam praktek peradilan

adalah agar peradilan jauh dari tindakan dan perlakuan diskriminasi dalam segala

bentuk, dengan berpatokan pada; pertama: persamaan hak dan derajat dalam

proses pemeriksaan persidangan pengadilan, kedua: hak perlindungan yang sama

oleh hukum, ketiga, mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum.25

Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang. Di muka hukum

semua orang adalah sama (equality before the law).26

2.5. Mengurai Unsur Asas Persamaan Perlakuan di Depan Hukum

Prinsip persamaan perlakuan di depan hukum sebagaimana telah Penulis

kemukakan di atas, mengandung unsur-unsur seperti adanya jaminan persamaan

bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan; tersedianya mekanisme

untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Adanya jaminan persamaan bagi semua orang dan pemerintahan itu

artinya bahwa apabila ada satu aturan yang pembuatan dan tujuannya

diberlakukan bagi satu orang maka aturan itu juga berlaku bagi orang yang lain

dan pemerintah di dalam negara yang bersangkutan. Disamping itu, apabila ada

aturan yang dapat melahirkan suatu hak atau menjamin terselenggarannya hak

asasi setiap manusia yang ada di dalam negara itu, maka tidak ada satu pihak pun

yang dapat dengan sengaja menahan lahirnya hak-hak seperti itu apabila telah

terpenuhinya segala sesuatu yang dikehendaki di dalam peraturan perundangan

tersebut.

25

Prof. Dr. H. Muladi, SH (editor), ”Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya

dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, .hlm., 278

26

Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Op.Cit., hlm., 129.

28

Jaminan perlakuan yang sama itu, juga bukan lah suatu jaminan yang

kosong, namun jaminan atas perlakuan yang sama itu disertai dengan langkah-

langkah konkret, atau, seperti telah dikemukakan di atas, ada mekanisme untuk

merealisasikan jaminan itu. Misalnya, adanya aparat yang tersedia di dalam suatu

negara, yang tunduk kepada aturan itu untuk memastikan bahwa jaminan seperti

itu dinikmati oleh mereka yang telah memenuhi persyaratan memperoleh jaminan

itu. Akan sangat menghina asas hukum apabila aparat yang ada di dalam satu

negara yang diproklamasikan sebagai negara hukum, dan itu berarti ada jaminan

perlakuan yang sama bagi siapa saja di dalam negara itu untuk menikmati hak-hak

dasar yang ada, tetapi di sisi yang lain, justru aparat negara itu keberadaannya

lebih condong untuk memihak satu golongan, sementara cenderung meniadakan

kepentingan golongan yang lain.

2.6. Arti Penting Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Prinsip persamaan perlakuan di depan hukum sebagai prinsip dasar dari

hak asasi manusia berlaku umum dan harus dijamin pemenuhannya oleh negara.

Terutama bagi negara hukum, dalam pelaksanaan pemerintahannya wajib

menjujung tinggi hukum.27

Dalam hal inilah makna prinsip persamaan perlakuan

di depan hukum.

Arti penting sebagaimana telah dikemukakan di atas tersebut

mengisyaratkan, lagi-lagi suatu jaminan akan pemenuhan hak persamaan di

hadapan hukum. Dan, dalam uraian di atas, jaminan itu justru datang dari

27

Hukum yang dimaksud disini bukan pengertian hukum dalam arti sempit yang hanya

memberikan pengertian bahwa hukum adalah peraturan perundang-undangan (laws), tetapi Hukum

dalam arti luas (Law).

29

pemerintah atau penyelenggara negara dan aparat yang diberikan mandat oleh

hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan di dalam negara itu. Itu berarti,

misalnya apabila sudah ada suatu keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari

suatu peradilan negara, maka aparat yang tugasnya melaksanakan atau

mengeksekusi perintah pengadilan, harus segera mungkin menjalankan putusan

itu, sebab dengan dijalankannya putusan pengadilan itu maka pemerintah tersebut

otomatis dapat disebut sebagai pemerintah yang menjunjung tinggi hukum dan

bukan pemerintah yang lebih takut kepada suatu kekuasaan yang tidak

berdasarkan hukum, apalagi suatu kekuasaan yang memunyai kecenderungan

untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

2.7. Pengertian Judicial Review

Judicial review diartikan sebagai kewenangan untuk menguji atau hak uji

yang diberikan kepada kekuasaan kehakiman atau hakim.28

Judicial review juga

dapat dilakukan terhadap tindakan hukum yang bersifat konkret dan individual

dari administrasi negara.29

Dalam hal ini, jika perbuatan hukum tersebut

berbentuk keputusan atau ketetapan yang bersifat beschikking, pengawasan atau

pengujiannya dilakukan oleh pengadilan tata usaha negara (administratieve

rechtspraak). Sedangkan perbuatan hukum konkrit dan individual lainnya yaitu

yang berupa vonnis atau putusan pengadilan dapat diawasi atau dikontrol oleh

pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Putusan pengadilan pada tingkat pertama

dapat diuji oleh pengadilan pada tingkat banding, putusan pengadilan tingkat

28

Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Rajawali Pers, 2009, Edisi Pertama, Cetakan

Pertama, Jakarta, hlm., 39.

29

Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Perihal Undang-Undang, hlm., 7.

30

banding dapat diuji oleh pengadilan tingkat kasasi, dan bahkan pada tingkat kasasi

dapat diuji lagi dengan peninjauan kembali.30

Misalnya pada lingkungan peradilan

tata usaha negara, pada tingkat pertama ada pada pengadilan tata usaha negara,

tingkat banding pada pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pada tingkat kasasi

serta peninjauan kembali dilakukan di mahkamah agung.

Judicial review berbeda dengan toetsingsrecht, toetsingsrecht memiliki

arti lebih luas dan masih bersifat umum dan dapat diletakkan pada lembaga

kekuasaan negara baik yudikatif, legislatif maupun eksekutif.31

Sedangkan

judicial review, cakupan dan ruang lingkupnya terbatas pada kewenangan

pengujian yang dilakukan melalui mekanisme judicial dan lembaganya hanya

diletakkan pada lembaga kekuasaan kehakiman.32

Judicial review merupakan

bagian dari prinsip kontrol secara judicial atas perbuatan hukum konkret pejabat

TUN agar tidak bertentangan dengan norma hukum secara hierarkis. 33

Selain itu Judicial review perlu dilakukan dalam kaitannya dengan

pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah.

“which govern the exercise of power and duties by public bodies.

Furthe, that is the law relating to the control of govermental power

which has as its primari purpose,’to keep the powers of

governmentalwithin their legal bounds, so as to protect the citizen

30

Ibid, hlm., 8.

31

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Model-model Pengujian Konstitusional di Pelbagai Negara,

Konstitusi Pers, 2005, Jakarta, hlm., 4-7.

32

Ibid.

33

Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., Op.Cit., hlm., 41.

31

against, their abuse. The powerfull engines of autority must be

prevented from running amok” 34

Judicial review merupakan suatu pengawasan terhadap kekuasaan

pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tetap

berada pada batas-batas hukumnya, yakni sesuai dengan prinsip-prinsip umum

pemerintahan yang baik, dengan demikian dapat melindungi warga negara dari

penyalahgunaan kekuasaan atau perlakuan pemerintah yang sewenang-wenang.

Sebagaimana diketahui, prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik atau the

general priciples of good adminstration according to the law itu di dalam literatur

di Indonesia dikenal dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau

sering disingkat dengan AAUPB. Asas-asas itu menjadi rujukan dari pihak

pengadilan, terutama pengadilan yang tugasnya memastikan bahwa administrasi

negara berjalan sesuai dengan asas-asas hukum, dan satu dari strand atau asas itu

adalah asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law)

yang menjadi obyek kajian dari penelitian dan penulisan karya tulis kesarjanaan

ini.

2.8. Kaitan Judicial Review & Persamaan Perlakuan di Depan Hukum

Judicial review yang pada hakikatnya adalah suatu sistem pengawasan

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum baik yang bersifat

umum dan abstrak maupun yang bersifat individual dan konkret, sebagaimana

telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Dalam kaitannya dengan prinsip

persamaan perlakuan di depan hukum, maka prinsip persamaan perlakuan di

34

Carendish Law Card, Constitutional law, Carendish Publishing Ltd, 1997, 1998, pp. 47-48.

32

depan hukum dipakai sebagai dasar pengujian atas tindakan yang dilakukan oleh

badan peradilan tersebut.

2.9. Arti Penting Tinjauan Kepustakaan

Mengenai arti penting secara keseluruhan dari tinjauan kepustakaan ini,

dapat dikemukakan beberapa hal.

Pertama, bahwa prinsip persamaan perlakuan di hadapan hukum itu pada

hakikatnya, seperti telah dikemukaan di atas adalah suatu kontrak. Sebagai suatu

kontrak, dan juga asas hukum yang tidak abstrak dan menjadi latar belakang yang

sama dengan kaedah konkret yang diterapkan oleh lembaga yang berwenang

seperti lembaga pengadilan, maka asas itu menjadi patokan bagi lembaga

peradilan untuk menentukan apakah suatu negara itu merupakan negara hukum

atau negara yang diselenggarakan berdasarkan kekuasaan belaka (politik hukum).

Kedua, terlihat dari uraian di atas, bahwa asas persamaan perlakuan di

depan hukum yang juga, ibarat menjadi suatu untaian (strand) penting dalam

anyaman fabrik yang mengikat masyarakat, adalah asas yang instrumental.

Instrumental, artinya tanpa asas itu, maka jaminan akan tegaknya dan kewibawaan

suatu negara akan menjadi kurang begitu baik, kalau tidak mau dikatakan tidak

ada sama sekali.

Bagaimanakah hal-hal seperti itu bermanifestasi atau mengejawantahkan

diri di dalam peraturan-perundangan yang ada di Indonesia? Misalnya, apakah hal

(strand) seperti itu ada di dalam PBM, sama seperti yang telah dikemukakan di

atas ada juga di dalam konstitusi? Dan, apakah keberadaan strand itu di dalam

peraturan yang konkret di Indonesia benar-benar diikuti juga oleh penyelenggara

negara yang ada di negara ini, seperti misalnya aparat pemerintah daerah dan

33

pihak hakim yang menyelenggarakan peradilan? Dalam Bab III, setelah uraian

tentang berbagai peraturan perundangan yang menjadi satuan amatan, dimana

strand itu akan dilihat, jawaban-jawaban itu dicoba diberikan dalam suatu

analisis.