l a k i p 2 0 1 8

L A K I P 2 0 1 8

KATA PENGANTAR ................................................................................................................ i DAFTAR ISI ............................................................................................................................ ii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................. iii IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1

A. GAMBARAN UMUM ................................................................................................. 1

B. DASAR HUKUM ......................................................................................................... 4

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI ........................................... 4

D. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS) ........................................................... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................................................... 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................................... 11

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .............................................................................. 11

B. REALISASI ANGGARAN ............................................................................................. 17

BAB IV PENUTUP................................................................................................................... 19

LAMPIRAN :

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (PK AWAL DAN PK REVISI TERAKHIR)

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

L A K I P 2 0 1 8

Gambar 1.1 Interaksi antara tugas dan fungsi PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat .................. 5

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Ditjen PAUD dan Dikmas Jawa Barat .................................. 6

L A K I P 2 0 1 8

Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-

PAUD dan Dikmas) Jawa Barat saat ini telah mampu menjadikan dirinya menjadi salah satu

lembaga pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyakarat yang

terkemuka di Indonesia. Dalam perjalanannya selama 58 tahun, lembaga ini telah banyak

memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara berupa hasil temuan di berbagai

bidang model-model pembelajaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat,

serta telah banyak sekali menghasilkan buku-buku panduan pembelajaran terkait.

Laporan akuntabilitas kinerja PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada tahun 2018 ini

merupakan perwujudan dan rasa tanggung jawab instansi pemerintah yang bergerak di

bidang pendidikan kepada stakeholder sekaligus sebagai sumber informasi bagi para

pengelola tentang kemajuan yang telah dicapai selama setahun. Rencana stratejik yang

digunakan dalam LAKIP ini mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan

Kinerja (PK), kemudian diukur kinerjanya melalui Pengukuran Kinerja.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian pada format pengukuran kinerja pada PP-

PAUD dan Dikmas Jawa Barat hingga tanggal 31 Desember 2018 telah berhasil

merealisasikan 95,09% dari dana kegiatan yang ditargetkan. Hasil demikian ini didasarkan

pada rata-rata pencapaian kegiatan dari target yang ditetapkan dan diukur berdasarkan

perhitungan yang ada dalam Format Pengukuran Kinerja.

Presentase realisasi tersebut sudah maksimal dengan perencanaan yang dilakukan di

awal tahun anggaran. Kinerja yang dihasilkan antara lain pengembangan model telah

menghasilkan 17 Naskah model, lalu terdapat 1.415 lembaga PAUD Dikmas telah

dipersiapkan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan sebanyak 1.572 orang

SDM yang telah meningkat kompetensinya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan program PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat

Tahun Anggaran 2018 telah terlaksana dengan baik dan adanya kesesuaian antara

perencanaan dan pelaksanaan serta hasil yang telah sesuai dengan target.

L A K I P 2 0 1 8

A.

ejak berdiri lembaga ini telah mengalami delapan kali reorganisasi dan

restrukturisasi. Tahun 1961, berdasarkan SK Menteri Pendidikan, Pengadjaran

dan Kebudajaan No._523228/UU/1960 tanggal 27 Djuni 1960 lembaga ini

bernama Pusat Penelitian dan Latihan Nasional Pendidikan Masjarakat [PPLNPM], dengan

wilayah kerja nasional. Pada tahun 1979 dengan SK Menteri P dan K No. 0202/O/1978 nama

dan fungsi lembaga ini berubah menjadi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB),

sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan

Olahraga dengan wilayah kerja nasional. BPKB secara teknis edukatif dan administratif

bertanggung jawab dan dibina oleh Direktur Pendidikan Tenaga Teknis.

Pada Tahun 1991 berdasarkan SK Mendikbud No. 0136/O/1991 BPKB mengalami

perubahan baik tugas, fungsi maupun organisasinya menjadi lembaga fungsional dengan

Pamong Belajar sebagai tenaga fungsionalnya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

BPKB Jayagiri secara teknis edukatif bertanggung jawab dan dibina oleh Direktur

Pendidikan Tenaga Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan

Olahraga, dan secara teknis administratif bertanggungjawab dan dibina oleh Kepala

Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat. Wilayah kerja meliputi

Propinsi Jawa Barat dan Kalimantan Barat.

Tahun 1997 melalui SK Mendikbud No. 022/O/1997 lembaga ini berubah tugas serta

fungsi, dan tetap menjadi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar

Sekolah, Pemuda dan Olahraga. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPKB Jawa

Barat secara teknis edukatif bertanggung jawab dan dibina oleh Direktur Pendidikan

Tenaga Teknis, dan secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Kantor

Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan wilayah kerja hanya

Provinsi Jawa Barat.

SC

L A K I P 2 0 1 8

Tahun 2001 seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999

tentang Pemerintah Daerah melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun

2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah

Otonom, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 125/O/ 2001

tentang Penutupan Instansi Vertikal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Berdasarkan SK Mendiknas ini diterbitkan Surat Edaran Sekretaris Departemen Pendidikan

Nasional Nomor 88936/A.A5/HK/2001 tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Unit

Pelaksana Teknis dibawah Departemen Pendidikan Nasional. Surat edaran ini menetapkan

BPKB Jawa Barat termasuk dari 5 BPKB yang tidak dialihkan menjadi perangkat daerah dan

masih tetap menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan

Luar Sekolah dan Pemuda. Adapun tugas, fungsi, wilayah kerja dan struktur organisasi

masih mengacu kepada SK Mendikbud No. 022/O/1997.

Tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 115/O/2003

tanggal 31 Juli 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan

Luar Sekolah dan Pemuda, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia No. 016/O/2004 tanggal 2004 tanggal 17 Februari 2004 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 115/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, BPKB Jawa Barat

dialihfungsikan menjadi Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-

PLSP). Dengan dasar tersebut lembaga ini berubah nomenklatur menjadi BP-PLSP

Regional II, wilayah koordinasi kerja meliputi Propinsi: Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta,

Lampung, Bengkulu dan Bangka-Belitung.

Seiring dengan perubahan pendidikan luar sekolah menjadi pendidikan nonformal

dan informal sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 membawa konsekuensi perubahan

kelembagaan BP-PLSP. Tahun 2007 BP-PLSP Regional II berubah menjadi BP-PNFI Regional

II sesuai dengan Permendiknas RI nomor 28 ahun 2007, tanggal 25 Juli 2007.

Tahun 2008 BP-PNFI Regional II Bandung berubah menjadi Pusat Pengembangan

Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-PNFI) Regional I Bandung, sesuai dengan

Peraturan Mendiknas RI Nomor 8 tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008, tentang Organisasi

dan Tata Kerja P2-PNFI. Permendiknas ini menyatakan perubahan eselonisasi lembaga dari

III/a menjadi II/b.

L A K I P 2 0 1 8

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2012 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PP-PAUDNI Regional

I Bandung), menyatakan bahwa nomenklatur berubah menjadi PP-PAUDNI Regional I

Bandung mulai tanggal 17 April 2012 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jawa Barat,

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 68 Tahun 2015 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, menyatakan

bahwa nomenklatur berubah menjadi PP-PAUD dan DIKMAS Jawa Barat mulai tanggal 28

Desember 2015 dengan wilayah koordinasi kerja meliputi Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI

Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme serta Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah

diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP). Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang

mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan

bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan

APBN/APBD. LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja PP-PAUD

DAN DIKMAS Jawa Barat selama tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) tahun

2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun

2017 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian

kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (Feedback)

perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (continuing

improvement).

L A K I P 2 0 1 8

B.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pengembangan

Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2018

berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat;


Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.

C.

Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan

Dikmas) disebutkan bahwa PP-PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan

L A K I P 2 0 1 8

pengembangan model dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, PP-PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

1. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

2. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

3. pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

4. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

5. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program dan penerapan model

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

6. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

7. pengelolaan informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

8. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia

dini dan pendidikan masyarakat; dan

9. pelaksanaan urusan administrasi PP-PAUD dan Dikmas.

Gambar 1.1 Interaksi antara tugas dan fungsi PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya, PP-

PAUD dan Dikmas memiliki kelengkapan organisasi yang digambarkan pada struktur

L A K I P 2 0 1 8

organisasi dengan tugas dan kewenangan yang tercantum pada Permendikbud No. 68

Tahun 2015.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Ditjen PAUD dan Dikmas Jawa Barat

L A K I P 2 0 1 8

D.

Mengacu kepada gambar 1.1, dimana seharusnya keterkaitan antara setiap fungsi

PP-PAUD dan Dikmas dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat terselenggara

dengan baik dan saling terhubung satu dan lainnya. Akan tetapi, dalam

pelaksanaannya fungsi tersebut yang terejawantahkan dalam kegiatan dan program

yang diemban pada tiap unit atau seksi terkesan berjalan masing-masing

menyebabkan program dan kegiatan menjadi kurang sinkron.

Pengembangan model menjadi isu utama karena merupakan core business dari

tugas dan fungsi PP-PAUD dan Dikmas. Permasalahan yang selalu menjadi perhatian

serius tiap tahunnya adalah penerapan model secara massal. Hal tersebut disebabkan

model yang dikembangkan baru diterapkan sebatas pada tempat ujicoba belum

secara luar ataupun nasional. Kemudian terkait anggaran, pengembangan model

dianggarkan masih berbasis pada anggaran belum berbasis pada kebutuhan hal

tersebut dapat terlihat dari porsi anggaran pada setiap model yang dikembangkan

masih disama-ratakan sehingga untuk model-model yang dianggap perlu ujicoba lebih

mendalam karena terkait dengan tingkat kesulitan tidak dapat terlaksana.

Pengembangan mutu merupakan salah satu tugas utama PP-PAUD dan Dikmas,

belum adanya gugus kendali mutu merupakan permasalahan utama yang dihadapi PP-

PAUD dan Dikmas Jawa Barat. Pengembangan mutu yang seharusnya menjadi sebuah

siklus antara pemetaan mutu, supervisi dan pengembangan sumberdaya akan tetapi

yang terjadi adalah tidak adanya sinkronisasi diantara ketiga program atau kegiatan

tersebut. Belum terbangunnya sistem yang memadai terkait hal tersebut membuat

kegiatan dan program terkesan berjalan sendiri-sendiri. Belum lagi ada duplikasi

pekerjaan yang dilakukan di tingkat Dinas Pendidikan Kab/Kota terkait pemetaan

mutu.

L A K I P 2 0 1 8

ntuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Kepala Pusat Pengembangan

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Barat,

sebagai pajabat penanggung jawab program dan kegiatan, pada awal tahun 2018 telah

berjanji kinerja dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, untuk mencapai sasaran

strategis dan target kinerja Pusat PAUD dan Dikmas dengan menetapkan sasaran strategis

yang perealisasiannya didukung oleh 4 indikator kinerja, beserta target kinerja dan

anggaran sebesar Rp. 14.542.813.000,-, dari total anggaran sebesar Rp. 38.800.600.000,-

(hasil revisi), dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis Tersedianya Hasil Pengkajian dan Pengembangan Model/Program

PAUD dan Dikmas yang bermutu, berwawasan Gender, ESD dan kewarganegaraan

global, serta replikabel diseluruh regional/wilayah, perealisasiannya didukung oleh 4

indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Jumlah Model/Program PAUD Dikmas yang dikembangkan, divalidasi dan

diterapkan.

Kinerja ditargetkan sebanyak 17 model, dengan anggaran sebesar Rp.

3.492.175.000.-, setelah revisi target kinerja tetap sebanyak 17 model, dengan

anggaran menjadi sebesar Rp. 3.535.028.000.-.

Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan sebagai

berikut:

Model/program PAUD Dikmas yang dikembangkan, dengan kegiatan :

a. Pelaksanaan studi pendahuluan, dengan target 2 kegiatan yaitu:

1) Studi kepustakaan dan identifikasi masalah pengumpulan data;

2) FGD Hasil Studi Pendahuluan.

b. Penyusunan draft model, dengan target 2 kegiatan yaitu:

1) Penyusunan draft model;

2) FGD draft model.

UC

L A K I P 2 0 1 8

c. Pelaksanaan uji coba model konseptual dan operasional, dengan target 4

kegiatan yaitu:

1) Uji Model Konseptual;

2) Revisi Model Konseptual dan Orientasi Calon Sasaran Uji Coba Operasional;

3) Pelaksanaan Uji Coba Model Operasional;

4) Seminar Hasil Uji Coba;

5) Revisi Model Akhir dan Penggandaan Terbatas;

6) Penyusunan Laporan Ujicoba;

7) Penggandaan Hasil Uji Paska Pembakuan.

d. Labsite pengembangan model, dengan target 3 kegiatan yaitu:

1) Lab Site PAUD;

2) Lab Site Kampung Literasi Budaya Ekonomi;

3) Lab Site Pramuka.

2. Jumlah Lembaga/satuan PAUD Dikmas yang dipersiapkan memenuhi Standar

Nasional Pendidikan (SNP).

Kinerja ditargetkan sebanyak 1.415 lembaga, dengan anggaran sebesar Rp.

7.759.067.000,-, setelah revisi target kinerja tetap sebanyak 1.415 lembaga, dengan

anggaran menjadi sebesar Rp. 6.716.644.000,-.


berikut:

Satuan PAUD dan Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional,

dengan kegiatan:

a. Pemetaan mutu satuan PAUD Dikmas

b. Supervisi satuan PAUD Dikmas, dengan kegiatan:

1. Pelaksana Orientasi Tim Lapangan

2. Pelaksanaan Supervisi

c. Pengembangan Kemitraan PAUD Dikmas, dengan kegiatan:

1. Penguatan Lembaga PAUD Dikmas

2. Bantuan BOP SKB

3. Apresiasi GTK PAUD Dikmas

L A K I P 2 0 1 8

3. Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya.

Kinerja ditargetkan sebanyak 1.572 orang, dengan anggaran sebesar Rp.

5.072.357.000,-, setelah revisi target kinerja tetap sebanyak 1.572 orang, dengan

anggaran menjadi sebesar Rp. 4.291.141.000,-.


berikut:

SDM PAUD dan Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya,

a. Peningkatan kompetensi SDM internal

b. Peningkatan kompetensi SDM eksternal

4. Jumlah Dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas.

Kinerja ditargetkan masih dalam proses, karena belum masuk dalam Tugas dan

Fungsinya Pusat Pengembangan PAUD Dikmas sehingga tidak ada kegiatan dalam

RKAKL DIPA yang mendukung Indikator Kinerja tersebut.

L A K I P 2 0 1 8

A.

Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program PAUD Dikmas yang

bermutu, berwawasan gender, ESD dan kewarganegaraan global, serta replikabel di

seluruh regional/wilayah, didukung oleh 4 indikator kinerja, dengan realisasi sebagai

berikut:

1. Jumlah Model/Program PAUD Dikmas yang dikembangkan, divalidasi dan

diterapkan.

Kinerja ditargetkan sebanyak 17 model (target setelah revisi), setelah diukur

pencapaiannya terealisasi sebanyak 17 Model, dengan persentase capaian sebesar

100 %.

Analisis realisasinya sesuai target/melebihi target:

Realisasinya sesuai target/melebihi target tersebut dimungkinkan karena

komitmen dan kerja keras seluruh pihak dalam terselenggaranya kegiatan

pengembangan model PAUD dan Dikmas.

Walaupun target kinerja telah tercapai, bahkan melebihi target, namun dalam

pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

a. Penganggaran yang seragam di setiap rumpun pengembangan model;

b. Alokasi dana perjalanan pada pelaksanaan studi pendahuluan yang terbatas;

c. Revisi model konseptual dijadwalkan 2 kali kegiatan, namun jadwal tersebut

bersamaan dengan undangan validasi dari Direktorat Jenderal;

d. Model pendidikan keluarga dan model penyelenggaraan paket C yang sulit

diterapkan dalam 2 (dua) siklus, konseptual dan operasional dalam satu tahun

karena bergantung kepada jadwal pembelajaran;

e. Jeda waktu antara validasi dengan seminar hanya hitungan hari berarti ada

kelemahan dalam penjadwalan;

f. Program labsite pengembangan model memiliki hambatan pada lemahnya

koordinasi sehingga sulit mencari data hasil kegiatan karena pelaksana tidak

melaporkan kepada penanggungjawab kegiatan.

L A K I P 2 0 1 8

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Lokasi ujicoba operasional hanya 2 lokasi dari 3 lokasi yang disyaratkan Perdirjen

No. 02 Tahun 2016;

b. Memilih lokasi yang tidak memerlukan penginapan;

c. Waktu yang terbatas, sehingga rapat tidak dilaksanakan sebagaimana

mestinya;

d. Untuk model sumber belajar paket C dalam jaringan hanya dilakukan ujicoba

konseptual;

e. Model yang digandakan merupakan model saat validasi dengan Direktorat;

f. Penanggungjawab kegiatan dalam hal ini Kepala Seksi Pengembangan Sarana

Pembelajaran langsung meminta data kegiatan dan menungaskan pengelola

data mengunjungi pelaksana kegiatan.

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100%, dan pada tahun 2018

capaian kinerja sebesar 100%, maka pada tahun 2018 terdapat

peningkatan/penurunan capaian kinerja sebesar 0%, hal ini disebabkan seluruh

tahapan kinerja pengembangan model telah terlaksana dan tercapai.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir renstra tahun 2019

sebesar 26 naskah, sampai dengan tahun 2018 baru tercapai sebesar 17 naskah hal

tersebut dikarenakan terdapat perbedaan perhitungan pencapaian kinerja. Pada

renstra yang dihitung adalah output naskah pengembangan model,

pengembangan media belajar, labsite dan penelitian pengkajian, sedangkan di

kinerja ini yang dihitung hanya capaian pengembangan model saja.

2. Jumlah lembaga/satuan PAUD Dikmas yang dipersiapkan memenuhi Standar


Kinerja ditargetkan sebanyak 1.415 lembaga (target setelah revisi), setelah diukur

pencapaiannya terealisasi sebanyak 1.415 lembaga, dengan persentase capaian

sebesar 100 %

L A K I P 2 0 1 8

Realisasinya sesuai target/melebihi target tersebut dimungkinkan karena adanya

komitmen dan konsistensi serta kerja keras melaksanakan program dan kegiatan.



a. Keterlambatan daftar lembaga yang diusulkan dalam pemetaan mutu dari Dinas

Pendidikan Kab/Kota;

b. Sering adanya perubahan daftar lembaga yang diusulkan untuk pemetaan mutu

oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;

c. Terlambatnya hasil verifikasi lembaga oleh tim verifikator Dinas Pendidikan

Kab/Kota;

d. Aplikasi pemetaan mutu masih bergantung kepada Pusat;

e. Kegiatan supervisi satuan PAUD dan Dikmas dari yang ditargetkan 700 lembaga

dapat tercapai 702 lembaga dikarenakan tambahan 2 SKB;

f. Pada tahap workshop koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan supervisi,

peserta dari daerah ada yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan

panitia;

g. Tahap workshop hasil pelaksanaan supervisi terdapat satu peserta dari BAN

PAUD PNF tidak dapat menghadiri dikarenakan ada kegiatan lain yang

mendesak;

h. Pada kegiatan pengembangan kemitraan PAUD-Dikmas, mitra kurang

kooperatif dan tidak komitmen misalnya tidak memenuhi kewajiban sesuai

tenggat waktu yang ditentukan serta pengabaian juknis;

i. Pelaksanaan program tidak sampai tahap verifikasi dan validasi sehingga tidak

dapat diketahui dengan mudah hasil analisisnya;

j. Pada tahap kegiatan penyaluran BOP, terdapat kebijakan yang berubah-ubah

dan pengambilan keputusan yang terkesan kuran bagus dalam perencanaan.

Hal ini berimbas pada sedikitnya waktu koordinasi dengan lembaga dan

pelaksanaan yang agak terlambat;

k. Kepala SKB yang kurang kooperatif dalam menyediakan dokumen dalam

penarikan anggaran, syarat pengajuan dan pelaporan;

L A K I P 2 0 1 8

l. Kepala SKB tidak menyampaikan informasi kepada tutor untuk menyediakan

dokumen yang dibutuhkan.



a. Alokasi pembagian kuota satuan PAUD/LKP/PKBM yang dipetakan mutunya

diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota agar lebih sesuai dengan

lapangan dan memudahkan pelaksanaan;

b. Lembaga yang sudah didaftarkan untuk pemetaan mutu tidak bisa diubah,

untuk itu daftar lembaga yang sudah disepakati disahkan dan ditandatangani

oleh Kepala Dinas/Kepala Bidang;

c. Menambah jumlah verifikator di Kab/Kota;

d. Tidak menunggu upgrading aplikasi yang terbaru dan dapat menggunakan

aplikasi yang lama. Untuk itu pemetaan mutu dapat dilakukan secara ofline dan

online;

e. Untuk kegiatan workshop koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan supervisi

mendatang undangan yang disampaikan ke daerah bukan hanya menyebutkan

kriteria namun bila perlu dapat menyebutkan nama yang diundang;

f. Pada kegiatan pengembangan kemitraan PAUD-Dikmas pemilihan lembaga

mitra agar dilakukan lebih selektif;

g. Jika program kemitraan dengan Perguruan Tinggi akan dilanjutkan sampai

kegiatan pemetaan mutu, akan lebih baik pelaksanaan program dilaksanakan

hingga tahap verifikasi dan validasi;

h. Pada tahap kegiatan penyaluran BOP perlu perencanaan yang lebih matang dan

waktu yang lebih memadai;

i. Perlu adanya desain/juknis/prosedur pelaksanaan program;

j. Pelaksanaan tahun 2018 dijadikan acuan maupaun pertimbangan dalam

menseleksi SKB yang akan dijadikan mitra pada tahun 2019.


capaian kinerja sebesar 100%, maka pada tahun 2018 capaian kinerja adalah sebesar

0%, hal ini disebabkan oleh terlaksananya seluruh kegiatan dan capaian program.

L A K I P 2 0 1 8


sebesar 3.933 lembaga, sampai dengan tahun 2018 baru tercapai sebesar 2.307

lembaga.

3. Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya

Kinerja ditargetkan sebanyak 1.572 orang (target setelah revisi), setelah diukur

pencapaiannya terealisasi sebanyak 1.572 orang, dengan persentase capaian

sebesar 100 %

Realisasinya sesuai target/melebihi target tersebut dimungkinkan karena

kerjasama yang apik serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanana

program.



a. Pada kegiatan program peningkatan kompetensi SDM Internal, dalam

perencanaan sering berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pimpinan;

b. Pada tahap kegiatan peningkatan kompetensi SDM Eksternal, tidak ada Batasan

dalam menentukan tema/konten pelaksanaan untuk kebutuhan diklatnya

sehingga tidak ada prioritas yang harus didahulukan;

c. Pelaksanaan In House Training (IHT) terdapat kendala pada kesiapan dilapangan

yang kurang maksimal terutama dalam menentukan lokasi tempat

penyelenggaran;

d. Dalam pelaksanaan FGD penyusunan struktur materi dan kurikulum diklat

tingkat lanjutan dalam jaringan bagi pendidik PAUD output atau struktur materi

yang dihasilkan tidak memenuhi jadwal yang telah ditentukan;

e. Dalam tahap orientasi, beberapa peserta yang diundang tidak memenuhi

kriteria yang telah ditentukan oleh pengelola program;

f. Pada tahap pelaksanaan diklat dalam jaringan pendidik PAUD tingkat dasar dan

lanjutan terdapat kendala seperti keterbatasan peserta dalam memahami TIK,

platform yang dipergunakan belum baku serta sarana dan prasarana di lokasi

belum optimal;

L A K I P 2 0 1 8



a. Walaupun terdapat beberapa perubahan dalam perencanaan, namun kegiatan

dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pimpinan dan sesuai dengan

kebutuhan di lapangan;

b. Hasil olah data digunakan untuk pelaksanaan kegiatan IHT maupun Bimbingan

Teknis tahun berjalan;

c. Kegiatan IHT sesuai dengan kebutuhan peserta baik meliputi tema dan

tempatnya;

d. Dalam mengundang peserta orientasi agar perlu lebih ketat untuk memenuhi

kriteria dalam rangka persiapan menentukan admin dan mentor untuk

pelaksanaan diklat dalam jaringan sehingga menjadi lebih optimal.


capaian kinerja sebesar 100%, maka pada tahun 2018 terdapat

peningkatan/penurunan capaian kinerja sebesar 0%, hal ini disebabkan oleh

terlaksananya seluruh kegiatan dan tercapainya seluruh target program.


sebesar 6.987 orang, dan sampai dengan tahun 2018 baru tercapai sebesar 5.415

orang.

4. Jumlah Dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas.

Kinerja ditargetkan masih dalam proses, karena belum masuk dalam Tugas dan

Fungsinya Pusat Pengembangan PAUD Dikmas sehingga tidak ada kegiatan dalam

RKAKL DIPA yang mendukung Indikator Kinerja tersebut berakibat tidak ada yang

dapat dilaporkan terkait capaian kinerjanya.

L A K I P 2 0 1 8

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Sasaran Strategis Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan

model/program PAUD dan Dikmas yang bermutu berwawasan gender, ESD dan

kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/wilayah, adalah sebesar Rp.

14.542.813.000,- (akumulasi anggaran revisi dari 4 indikator kinerja yang diperjanjikan) dan

terealisasikan sebesar Rp. 14.123.710.454,- dengan presentase capaian sebesar 97,12%.

Ketercapaian realisasi anggaran tersebut di atas didukung oleh 4 indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah Model/program PAUD dan Dikmas yang dikembangkan, divalidasi dan

diterapkan.

Dengan anggaran (hasil revisi lihat bab II) sebesar Rp. 3.535.028.000,- terealisasi

sebesar Rp. 3.354.016.944,-, dengan persentase capaian sebesar 94,88%.

2. Jumlah Lembaga/satuan PAUD Dikmas yang dipersiapkan memenuhi Standar




3. Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya.



4. Jumlah dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas

Tidak terdapat realisasi anggaran karena belum masuk dalam Tugas dan Fungsinya

Pusat Pengembangan PAUD Dikmas sehingga tidak ada kegiatan dalam RKAKL

DIPA yang mendukung Indikator Kinerja tersebut.

Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya anggaran

sesuai target yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

a. Terbatasnya anggaran perjalanan;

b. Perubahan sasaran kegiatan atas usulan dari Dinas Pendidikan.

L A K I P 2 0 1 8

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut di atas, langkah antisipasi

yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Perubahan dari paket meeting hotel menjadi kegiatan di lembaga pemerintah;

b. Penyesuaian sasaran sesuai usulan Dinas Pendidikan.

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 36.895.251.840,

dengan persentase 95,09%

L A K I P 2 0 1 8

apaian kualitatif utama yang diperoleh di tahun 2018 adalah terjadinya

pelaksanaan tugas pokok (core business) yakni pengembangan model dan

pengembangan mutu PTK dan satuan PAUD - Dikmas secara sistemik. Subsistem

pengembangan model terkait secara sinergis dengan subsistem peningkatan mutu PTK

melalui penempatan output pengembangan menjadi input sasaran dan substansi

peningkatan mutu PTK dan satuan pendidikan PAUD Dikmas. Demikian pula pada

subsistem pendukung, sinergitas terhadap pelaksanaan subsistem utama (pengembangan

model dan pengembangan mutu) sudah terjadi pada tahap penyiapan input

pengembangan model.

Subsistem pendukung: Pengembangan Kemitraan dan Rapat Koordinasi Kerja telah

menyediakan input dasar yakni infrastruktur yang mendorong terjadinya keterlibatan

pemerintah daerah (dinas pendidikan kabupaten dan kota) sejak dari penetapan sasaran

dan substansi pengembangan model maupun peningkatan kompetensi PTK PAUD dan

Dikmas. Subsistem pendukung lainnya, yaitu Pemetaan Mutu berkontribusi pada

penetapan satuan/program sasaran pengembangan model dan pengembangan mutu

sekaligus menjadi sasaran fasilitasi akreditasi (pengembangan mutu) dalam kerangka

pencapaian standar nasional pendidikan.

Dari sisi aspek realisasi anggaran per 31 Desember 2018 UPT PP-PAUD dan Dikmas

mencapai 95,09% dari target rencana penyerapan sasaran anggaran secara aplikasi MoLK

sebesar 100%. Akan tetapi secara riil, dalam penyerapan anggaran memperhitungkan juga

adanya efisiensi/penawaran atas suatu transaksi pembelanjaan anggaran, serta adanya

dana yang tidak terserap, misalnya belanja transport untuk peserta kegiatan dikarenakan

tidak terpenuhinya kuota undangan pada suatu pelaksanaan kegiatan, efisiensi anggaran

terkait pengalihan untuk pembiayaan bencana alam.

C

L A K I P 2 0 1 8

Penyerapan anggaran tersebut sudah merupakan kondisi maksimal, setelah

dilakukannya hal-hal berikut:

Akselarasi pelaksanaan melalui penjadwal ulang lebih cepat dari:

1. Kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan (prerequisite). Hal ini termasuk di

dalamnya kegiatan pengadaan modal dan kegiatan pendukung lainnya

2. Peningkatan mutu PTK yang terkait dengan persiapan pelaksanaan pemetaan

mutu dan supervisi, penerapan model hasil – hasil pengembangan tahun

sebelumnya.

3. Kegiatan utama yang dapat “menarik” terlaksananya kegiatan sertaannya, yakni

pengembangan model program, satuan/program, media pembelajaran dan

penelitian pengkajian.

Pengaturan pemenuhan undangan dari pihak eksternal yang lebih terkendala

terutama yang berpengaruh pada pelibatan SDM internal dan konsistensi jadwal

pelaksanaan kegiatan baik pada subsistem utama maupun subsistem pendukung.

L A K I P 2 0 1 8

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan Dikmas) Jawa Barat

dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

TUGAS

Melaksanakan pengembangan model dan mutu Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Masyarakat

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan Dikmas) Jawa Barat, sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan

tanggung jawab,saya akan:

a. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

b. Mengembangkan program di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

c. Mengembangkan model pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini dan masyarakat;

d. Melaksanakan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

e. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

f. Mengembangkan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

g. Mengelola sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

h. Melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini

dan pendidikan masyarakat; dan

i. Melaksanakan urusan administrasi PP-PAUD dan Dikmas.

Target Capaian Kegiatan: Layanan Pengkajian, Pengembangan model/program dan Pemetaan Mutu PAUD Dikmas

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

2018 Anggaran

Tersedianya hasil

pengkajian dan

pengembangan model/

program PAUD-Dikmas

yang bermutu,

berwawasan gender, ESD

dan kewarganegaraan

global, serta replikabel di

seluruh regional / wilayah

Model/Program PAUD Dikmas

yang dikembangkan, divalidasi,

dan diterapkan.

17 Naskah Rp. 3.535.028.000,-

1. Model PAUD Dikmas yang

Dikembangkan

17 Naskah Rp. 3.535.028.000,-

Lembaga/Satuan PAUD Dikmas

yang dipersiapkan memenuhi

Standar Nasional Pendidikan

(SNP)

1.415 Lembaga Rp. 6.716.644.000,-

1. Satuan PAUD-Dikmas yang

Disiapkan untuk Memenuhi

Standar Nasional

1.415 Lembaga Rp. 6.716.644.000,-

SDM PAUD Dikmas yang

meningkat kompetensinya

1.572 Orang Rp. 5.072.357.000,-

1. SDM PAUD-Dikmas yang

ditingkatkan kompetensinya

1.572 Orang Rp. 4.291.141.000,-

Total Jumlah anggaran kegiatan Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas adalah Rp.38.800.600.000,00 Sedangkan total jumlah indikator kinerja

sebesar Rp14,542,813,000,00

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018 Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini danPendidikan Masyarakat

(PP-PAUD dan Dikmas) Jawa Barat

NO Rencana PenyerapanJan Feb Mar April Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des

1 Bulanan 194.874 322.850 1.023.814 1.622.978 1.479.004 1.217.233 1.109.617 1.497.910 1.974.914 1.431.013 1.624.432 369.387

2 Kumulatif 194.874 517.724 1.541.538 3.164.516 4.643.520 5.860.754 6.970.370 8.468.280 10.443.194 11.874.207 13.498.639 13.868.026

3 % Kumulatif 1,34% 3,56% 10,60% 21,76% 31,93% 40,30% 47,93% 58,23% 71,81% 81,65% 92,82% 95,36% EVALUASI

Jakarta, Oktober 2018 Direktur Jenderal PAUD Barat Kepala PP-PAUD dan Dikmas dan Pendidikan Masyarakat Jawa Barat Harris Iskandar Bambang Winarji

1.34% 3.56%10.60%

21.76%

31.93%

40.30%

47.93%

58.23%

71.81%

81.65%

92.82%

95.36%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des

Penyerapan Per Bulan

% Penyerapan Kumulatif

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

L A K I P 2 0 1 8

l a k i p 2 0 1 8

Documents