Harga Eceran (Kota Medan):Rp.2.500/eksemplar

EDISI 13324 - 30 JANUARI 2011

Redaksi/Usaha:Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit :PT Karya Peduli KebangsaanK O R A N K O R U P S I P O L I T I K K R I M I N A L

KPKPOSSELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2011

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

<<< selanjutnya baca Hal. 2

K OLOM REDAKSI

WAJAR jika sebagian khalayak skeptisterhadap instruksi Presiden Susilo BambangYudhoyono mengenai penanganan kasusGayus Halomoan Tambunan. Kasus ini sudahlama ditangani kepolisian. Bukannya menjadigamblang, kasus Gayus justru semakin kusutdan amburadul. Sulit membayangkan terjadiperubahan besar dalam pengungkapankasus ini dalam sekejap.

Presiden mengeluarkan 12 butir instruksiberkaitan dengan pengusutan kasus mafiapajak itu setelah sorotan publik tak kunjungberhenti. Ada perintah pemberian sanksihukum serta administrasi bagi pejabat yangterlibat kejahatan dan pelanggaran dalamkasus ini. Ada instruksi audit kinerja dankeuangan lembaga penegak hukum. Sederetperintah ini juga disertai tenggat penerapandan kewajiban memberi laporan kepadapublik.

Banyak orang mempertanyakan kenapaPresiden baru mengeluarkan perintah itusekarang ketika kasus Gayus sudah semakinkeruh. Sebagai presiden, bukankah ia bisamemerintahkan Kepala Polri kapan saja dantidak perlu disampaikan secara terbuka jikaingin kasus ini diusut secara tuntas?

Pertanyaan seperti itu muncul karenabanyak orang sudah telanjur kurang percayaatas keseriusan pemerintah dan penegakhukum membongkar skandal mafia pajaktersebut. Sejak awal kepolisian tidak mengusutperusahaan-perusahaan yang didugamenyuap Gayus. Hingga dibawa ke penga-

Perlu Bukti,Bukan Instruksi

Kepala SMU 4Medan Mark UpHarga BukuMEDAN – Dunia pendidikan di negeriini masih saja diwarnai tindakanmemalukan segelintir pihak yangterlibat di dalamnya. Permainan-permainan untuk memperkaya dirisendiri kerap dilakukan oknum-ok-num di dunia pendidikan, sehinggatarget pemerintah untuk mencerdas-kan anak bangsa jadi terhambat.

Puluhan abad silam para filsufYunani mengingatkan kita betapapentingnya pendidikan dalam hidupdan kehidupan manusia. Merekamenganggap bahwa pendidikan harusmampu memanusiakan manusia.

Itu senada dan seirama dengan apayang dikatakan sang begawan penga-jaran nusantara, Ki Hadjar Dewan-tara yang mengatakan, bahwa sub-stansi pendidikan adalah untuk mem-bebaskan manusia. Bebas dalam artitak terombang-ambing pada pihakmanapun, independen serta mandiridalam menentukan arah hidup indivi-du yang kemudian berimbas padakeberlangsungan suatu bangsa.

Namun bagaimana dunia pendidi-kan di Indonesia bisa berjalan sesuaidengan harapan kalau masih adaoknum-oknum nakal yang bercokol didalamnya. Ironinya lagi, kalau oknumnakal tersebut adalah pemimpin darisalah satu tempat pendidikan, danpendidikan tersebut milik negara yangseharusnya ikut membantu mencip-takan pendidikan yang dapat terjang-kau masyarakat bawah, namun inginsekolah tinggi.

Dari data yang didapat KPK Posdisebutkan, Kepala Sekolah SMANegeri 4 Medan yang beralamat diJalan Gelas Ayahanda Medan, DrsRamzahram MSi diduga bermaindengan harga buku alias mark up.Kabarnya, mark up buku ini berkisarhingga 40 persen. Jika dari 31 jumlahbuku yang dibeli tersebut dihitungrata-rata sekitar Rp30.000 makadiperkirakan Rp12.000 masuk kekantongnya dikali jumlah murid yangtidak sedikit.

Demikian diungkap salah seorangorang tua murid kepadaKPKPos,

Menyedihkan,Warga Miskin BerebutNasi Sisa Pesta

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Copot Kadisdik Medan

NASIB FITRIYUS TEROMBANG-AMBING NASIB FITRIYUS TEROMBANG-AMBING NASIB FITRIYUS TEROMBANG-AMBING NASIB FITRIYUS TEROMBANG-AMBING NASIB FITRIYUS TEROMBANG-AMBING I HAL 8

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

SEPARUH LEBIH GUBERNUR TERLIBAT KORUPSI

Syamsul Bakal DinonaktifkanJAKARTA - Gila jugapemimpin di negeriini. Dari 33 Gubernurdi Republik ini,ternyata 17 Gubernurmelakukan korupsi.Para Gubernur korupitu masih aktifmenjalankan tugasmemimin daerah.Lebih gila lagi, sudahmelakukan dugaankorupsi malahmemenangkanPilkada dan dilantikuntuk kedua kalinyamenjadi Gubernur.

Kok tidak dinonaktif-kan? "Sebanyak 17 Guber-

nur masih menunggu kepu-tusan tetap untuk dinonak-tifkan dari jabatannya ka-rena diduga tersangkut ka-sus korupsi. Meski demikian,17 Gubernur itu sudah di-ganti sementara oleh wakilgubernur untuk mengambilalih pimpinannya," ungkapMenteri Dalam Negeri Ga-mawan Fauzi di Jakarta,Senin.

Memang, sambung Men-dagri, 17 gubernur yang ter-jerat hukum tersebut benar-benar menjadi terdakwaapalagi menjadi terpidanatindak korupsi atau pelang-garan hukum lainnya, sa-ngat mengganggu roda ki-nerja pemerintahan daerah.

Mendagri mencontohkanbeberapa Gubernur terjerethukum, Gubernur Sumate-

ra Utara Syamsul Arifinyang kini ditahan KPK, lan-taran diduga korupsi danaAPBD Kabupaten Langkatsaat Syamsul masih menja-bat Bupati Langkat. Syam-sul bakal dinonaktifkansembari menunggu status-nya sebagai terdakwa.

"Sekarang kan masihmenjadi tersangka, jika be-nar menjadi terdakwa dandiadili di pengadilan, makayang menjabat sementarasebagai gubernur adalahwakilnya," tandasnya.

Selain itu, GubernurBengkulu Agusrin MaryonoNajamuddin menjadi ter-sangka dugaan korupsi pe-nyimpangan dana perimba-ngan khusus bagi hasil pa-jak bumi dan bangunan

Syamsul bakal dinonaktifkan sembari menunggu statusnya sebagai terdakwa.Sekarang kan masih menjadi tersangka, jika benar menjadi terdakwa dan diadilidi pengadilan, maka yang menjabat sementara sebagai gubernur adalahwakilnya"

GAMAWAN FAUZIMENTERI DALAM NEGERI‘’<<< selanjutnya baca Hal. 2

MEDAN - Kejaksaan TinggiSumatera Utara (Kejatisu)harus sesegera mungkinmenahan Wali Kota MedanRahudman Harahap seba-gai tersangka dugaan ko-rupsi. Dengan berstatuskantersangka, berarti telahcukup bukti untuk mela-kukan penahanan.

Hal ini disampaikanpraktisi hukum Irvan FadliLubis, ketika kepadanyaditanya menyangkut lam-batnya proses pemeriksaanterhadap Rahudman Hara-hap, yang telah dinyatakan

sebagai tersangka kasusdugaan korupsi.

Menurut Irvan Fadli, pe-nahanan harus dilakukanagar terjadi penegakan hu-kum di Indonesia, khusus-nya di Kota Medan. Jikapenahanan tersebut tidakjuga dilakukan, maka Keja-tisu telah menghambat pe-negakan hukum di Indone-sia.

Untuk itu, Kejatisu harusmenjemput bola. Janganmalah menunggu bola daripresiden untuk mendapatijin penahanan. Kalau Keja-

tisu sudah menetapkan sta-tus tersangka bagi Rahud-man, berarti telah cukupbukti untuk melakukan pe-nahanan. Yang jelas Keja-tisu jangan hanya menung-gu dan menunggu saja.

“Kalau hanya menunggumau sampai kapan penega-kan hukum dapat terlak-sana di Indonesia khususnyadi Medan, untuk itu Kejatisuharus tegas,” pungkasnya.

Belum Ada KepastianSementera di tempat ter-

pisah, Kajatisu Sution Us-

KEJATISU TIDAK TEGAS

Rahudman HarusDitahan

JAKARTA - Jurang pemisahkaya miskin di Ibukota, memanglebih transparan. Malah,jumlah orang miskin di Jakartagrafiknya semakinmengelembung. Bahkanbanyak diantara orang melaratitu, tidak mampu memenuhikebutuhannya sehari-hari.Jalan akhir yang ditempuh punberebut nasi dan makanan sisapesta. Cara ini demimempertahankan hidupnya.

Selain berebut nasi dan makanansisa pesta di berbagai restoran sertagedung-gedung mewah lainnya,kemiskinan rakyat juga terungkapdari makin meningkatnya wargayang hanya bisa makan nasi jemuran.

"Kini semakin banyak orang miskindi Jakarta, yang terlihat berebut nasidan makanan sisa pesta. Peman-dangan itu menjadi keseharian sayadan tim kami yang gemar melakukanobservasi kemiskinan di sejumlahkota, terutama Jakarta," ucap aktivisGerakan 77-78, M Hatta Taliwang diJakarta, kemarin.

Tim menyimpulkan, terjadi pening-katan sangat besar jumlah orang

MEDAN - Pendidikan sangat dibu-tuhkan untuk mencetak anak-anakbangsa yang nantinya jadi penerusNegara ini. Namun apa jadinyakalau ternyata anggaran yang dise-diakan pemerintah untuk duniapendidikan diselewengkan oknum-oknum di dinas pendidikan sendiri.

Demikian pernyataan yang di-sampaikan Mapancas Medan, saatmelakukan aksi demo di KejariMedan, Kamis (21/1). Untuk itumereka meminta agar Kejari Medanmengusut adanya dugaan korupsi dilingkungan Dinas Pendidikan (Dis-dik) Kota Medan. Padahal sudahbanyak gelombang aksi dari berba-gai elemen ke Kejari, namun hinggakini kasusnya seperti diendapkan.

Menurut mereka, jika nantinyakasus ini tidak segera diusut makadikhawatirkan anggaran dana tahun2011 ini bakal menemui kasusserupa, apalagi pada tahun ini peme-rintah menggontorkan anggaranhingga Rp158 triliun dari totalRp248 miliar dan dari seluruh totalanggaran pendidikan 2011, ditrans-fer ke daerah hingga 60 persen.

"Namun kalau kasus di DisdikMedan ini tidak cepat diambil tinda-kan dan segera mengganti KadisdikMedan Drs Hasan Basri MM makajangan harap target esensi pendidi-kan nasional dapat terealisasi,"

tegasnya kepada KPK Pos.Adapun kasus yang terjadi dianta-

ranya menurut mereka, adanyapenarikan uang pelicin dana BOSdari setiap Kacabdis sebesar 17%yang diduga merugikan Negarasebesar Rp3 miliar yang terjadi padatahun 2006/2007.

Penunjukan percetakan kepadasalah satu percetakan yang kabar-nya sahabat atau orang terdekatKadisdik Medan guna mendapatkanrabat/fee (keuntungan) yang tidaksesuai dengan Permen Diknas No.26tahun 2005, tanggal 26 Desember,tentang daftar buku yang telahmemenuhi kelayakan penerbit yangdiatur dan mengakibatkan kerugianNegara dan pendidikan Kota Medanpada tahun 2006/2007 sebesar Rp1Miliar.

Kemudian percetakan yang mela-kukan pengerjaan soal/LJI, UAStahun ajaran 2004/2005 yang meng-gunakan APBD 2004 sebesar Rp4miliar dan merugikan Negara sebe-sar Rp2 Miliar dilakukan pengerjaantanpa tender.

Selain itu juga adanya indikasiKKN dalam melakukan pengang-katan Kepala Sekolah SD, SMP danSMU se Kota Medan, juga di sekolahse kota Medan dengan mata angga-ran No.2.11.01.20/001, tidak dilaku-

<<< selanjutnya baca Hal. 2

MAPANCAS MEDAN DESAK

Masyarakat 17 Desa Kuasai Areal PTPN 4 Kebun SosaSIBUHUAN - Masyarakat Kecama-tan Sosa yang mengatas namakandiri sebagai “Masyarakat 17 Desa”menguasai areal PTPN 4 KebunSosa sebanyak tiga lokasi yangterdiri dari Afdeling I, II dan III.

Dalam aksi demonstrasi masya-rakat 17 desa yang dilaksanakan dilokasi sengketa pada minggu lalumerekomendasikan empat tuntutanpokok yang harus dipenuhi pihakperusahaan, yaitu a). Kebun sawitdua Ha/KK. b). Pertapakan rumah200 meter dari drainase sebelah kiridan kanan jalan lintas Palas - Riau.c). Pertapakan untuk sarana kepen-tingan umum seluas 5 Ha, dan 4).Pembebasan jalan untuk umum bagiareal kebun masyarakat yang berba-tasan langsung dengan areal kebunPTPN 4 Sosa.

Beberapa hari sebelum demon-strasi digelar, masyarakat telahmenghalau beberapa personil Bri-mob Poldasu yang melakukan pe-ngawalan terhadap karyawan peru-sahaan yang sedang melaksanakanpemanenan sawit di areal pengua-saan massa, hingga petugas kemanantersebut kucar kacir menyelamatkandiri.

Pada aksi demonstrasi tersebutmasyarakat meminta pihak Peme-rintah Pemkab Padanglawas (Palas)dan jajaran unsur Muspika Sosa

menjadi mediator untuk menye-lesaikan konflik yang semakin harisemakin memanas. Selang tiga jamsetelah demonstrasi berlangsung,pihak Pemkab Palas (Muspida Plus),unsur muspika dan pihak mana-jemen PTPN 4 hadir di lokasi aksidan disepakati dilakukan dialog ter-buka serta damai untuk mencarisolusi dari tuntutan yang disam-paikan 'masyarakat 17 desa' yanglangsung didampingi tokoh pemuda,cendikiawan adat dan alim ulama.

Dialog terbuka yang dilakukandigedung SMPN 2 Sosa yang kebe-tulan tidak jauh dari titik pusatkonsentrasi demontrasi masyarakat17 desa, Bupati Basyrah Lubis beser-ta rombongan dan pihak manajemenPTPN 4 Kebun Sosa dikawal ketatpihak kepolisian sektor Sosa, Baru-mun dan personil Brimob, untukmenghindari terjadinya tindakananarkis para demonstran.

Bupati Kabupaten Palas, BasyrahLubis dalam pertemuan itu memintaagar masyarakat dapat bersikaptenang dan mengajak 'masyarakat17 desa' menyelesaikan masalahdengan kepala dingin. kesempatanyang sama Camat Sosa Drs. Marzaselaku perwakilan dari unsur muspi-ka meminta pihak PTPN 4 KebunSosa mengakomodir permintaan

<<< selanjutnya baca Hal. 2

KPK POS

SAMBUNGANE D I S I 133

24 - 30 JANUARI 2011

2

KKKKKPPPPPKKKKKPOSKORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan:Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: ManaonLubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma BaktiSH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : JlT.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening:0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

MENYEDIHKAN, WARGA MISKIN BEREBUT NASI SISA PESTA .................dari hal 1

PERLU BUKTI, .....................dari hal 1

dilan, perkara Gayus pun dibiarkan bolong. Bekas pegawai pajak ituhanya didakwa seputar penyuapan terhadap penegak hukum. Ini puntak tuntas karena jaksa dan petinggi kepolisian yang terlihat tidak dijerat.

Setelah masyarakat tak berhenti menyorotinya, barulah kepolisianbergerak lagi. Itu pun Gayus hanya dijerat pasal gratifikasi, dan bukannyasuap. Artinya, ada kemungkinan perusahaan yang diduga menyuapnyatetap lolos. Padahal sudah berkali-kali ia mengaku menerima duit miliaranrupiah dari PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin, dan PT Bumi Resources.

Polisi juga baru belakangan ini memegang data pajak 151perusahaan yang pernah ditangani atau dibantu Gayus, termasuk tigaperusahaan Grup Bakrie itu. Padahal kasus ini sudah ditangani penegakhukum lebih dari satu tahun.

Di tengah keputusasaan publik itu, instruksi Presiden selengkap apapun akan ditanggapi secara dingin. Orang kurang percaya lagi padaretorika karena yang mereka harapkan adalah tindakan nyata. Penegakhukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, harus mampu membuktikanbahwa mereka benar-benar serius membongkar skandal Gayus. Jikatidak, bukan hanya kredibilitas lembaga penegak hukum yang semakinruntuh, citra pemerintah pun akan semakin buruk.

Sebagian publik juga masih ingat ketika Presiden memerintahkankepolisian mengusut kasus rekening gendut di institusi ini. Tapi hinggasekarang kasus ini tidak juga terungkap. Jangan sampai instruksi Presidenkali ini bernasib sama. Khalayak akan semakin kecewa bila 12 butirperintah itu ditetapkan hanya demi politik pencitraan alias sekadarmenebarkan kesan bahwa pemerintah seolah-olah peduli terhadappemberantasan korupsi. (***)

miskin yang suka berebut maka-nan sisa pesta, jika dibandingsepuluh tahun silam, atau di awalreformasi. Berebut nasi sisa itu,bukan hanya terjadi di Jakarta,tetapi di berbagai pelosok Indone-sia, utamanya di Pulau Jawa.

"Di Jakarta, memang lebihkentara. Tadi pagi kebetulan sayaketemu seorang ibu di sebuahgang di kawasan Pejompongan,yang sedang siap-siap menjemurnasi sisa-sisa dari tetangga-nya,"ungkapnya.

Si ibu memaparkan, dia tidakmampu lagi beli beras dan karena-nya hanya bisa menjemur nasi sisatetangga sebagai makanankesehariannya. Dia dan keluarga-nya mengaku tidak mampu lagimembeli beras yang harganya naikgila-gilaan.

Sang ibu akan menjemur nasisisa tetangganya, setelah keringlantas dikukus, diberi garamsedikit dan kelapa, atau yangpopuler disebut `nasi aking', makasiap untuk dimakan bersamakeluarganya. Jika si ibu butuhuang, ternyata kelebihan nasi

aking akan dijual seharga Rp2.000/Kg.

"Ini kan fakta kemiskinan diJakarta yang notabene dekatdengan para elite penguasa kita.Tetapi dari teman sesama aktivis,saya mendapat info banyak orangmiskin di mana-mana seringberebut nasi sisa pesta yang akandibuang para `office boy` ketempat sampah," ujarnya lagi.

Selain itu, sambung Hatta,banyak warga miskin, terutamaibu-ibu menjadi tukang nyi-pingatau mengais beras yang tercecerdi sekitar tempat penjualan berasdi berbagai pasar tradisionalIbukota. Jumlah warga miskinyang memungut beras tercecer ini,jumlahnya bertambah dari waktuke waktu.

Jumlah mereka terus bertambahbanyak di semua pasar. Kalautahun-tahun sebelumnya mungkinhanya kurang dari 10 orang, kinisudah di atas 50-an orang perpasar, paparnya.

Mereka semua, menurutnya,mengandalkan hidupnya dari berastercecer untuk ditanak sehari-hari.

Ini kenyataan yang beberapatahun lalu tidak kita jumpaibegitu marak di ibukota, jelasnya.

"Masihkah kita semua percayaangka kemiskinan berkurang?Gambaran itu baru di Jakarta.Bagaimana dengan mereka yangjauh dari ibukota? Inilah salahsatu output kebijakan yang kelirudari para elite masa kini. Waktunyadiubah, bukan ditutup-tutupi,dibantah dengan memberi angkabayang-bayang saja," tanyanya.

Pengamat sosial Rizal Ramlimengatakan, terlalu banyakkebohongan di Republik ini. Ditengah kampanye keberhasilanpemerintah mengurangi kemis-kinan, ternyata kasus bunuh dirikarena tekanan kemiskinansemakin meningkat.

"Ini betul-betul realitas yangsangat menyakitkan. Klaimkeberhasilan pangan sangatbertolak belakang dengan hargapangan yang melonjak tinggi danimpor beras 1,2 juta ton. Saatnyauntuk menghentikan kebohongan,mulailah nyatakan kebenaranpada 2011," kata Rizal, mantan

Menko Perekonomian.Iman Sugema pengamat

ekonomi menilai pemerintahdengan bangga mengklaimIndonesia kini telah masuk dalamnegara perekonomian 18 besar didunia. Namun, klaim itu ternyatasangat berbeda dengan kenyataandi lapangan. Rakyat kecil takmerasakan langsung apa yangdigembar-gemborkan pemerintah.

“Jadi saya kok tidak melihatada perubahan kehidupan rakyat.Kenyataannya sampai sekarang,pemerintahan SBY-Boedionobelum pernah mempunyai gebra-kan yang menggetarkan di bidangekonomi. Jadi bagaimana bisadiklaim berhasil, apalagi rakyatjuga belum merasakan adanyaperubahan kesejahteraan sampaisaat ini," komentarnya.

Program bidang ekonomi bisadikatakan berhasil, jika pelaksa-naannya berjalan dan bisa menularpada sektor lainnya, terutama dalammemperbaiki kehidupan rakyat.Selama ini, malah tidak sedikitpembangunan proyek infrastrukturyang jalan di tempat. (ENDY)

dari masyarakat, karena permasalahan tersebut sudahlebih 3 tiga tahun berlarut-larut.

Dialog yang berlangsung alot serta dihiasi hujatan-hujatan tajam demonstran yang menuding oknum PTPN 4Sosa sebagai penipu dan biadab karena telah menyebabkanmasyarakat menjadi miskin dan sengsara sedikit senyap,karena pihak perusahaan memberikan jawaban bahwatuntutan masyarakat akan disampaikan kepada Dirut danpada prinsipnya pihak manajemen PTPN 4 Kebun Sosasiap membangun areal kebun masyarakat seluas 2 Ha/KKdalam bentuk PIR (Perkebunan Inti Rakyat) asal lahan yangtersedia tidak dalam sengketa (masalah).

Jawaban pihak perusahaan yang disampaikan pihakmanajemen belum dapat memuaskan 'masyarakat 17desa'. Salah satu tokoh perwakilan demonstran memberi-kan warning kepada pihak PTPN 4 dan sampai tanggal18 April 2011 merupakan deadline akhir. "Jika pada bataswaktu yang ditentukan tidak ada tanggapan positif maka'masyarakat 17 desa' akan mengambil alih penuh arealafdeling I, II dan III," tegas tokoh demonstran di hadapanunsur muspida, muspika dan pihak perusahaan.

Menjelang berakhirnya pertemuan tersebut, KPK POSmeminta keterangan salah satu tokoh masyarakat de-monstran. "Gerakan massa yang akan dilakukan 'mas-yarakat 17 desa' adalah tetap melaksanakan pendudukanareal tiga afdeling ini dan masing-masing perwakilanmasyarakat 17 desa sudah membentuk tim kerja denganpembagian tugas yang dilaksanakan secara bergilir,”pungkas tokoh masyarakat itu.

Ke depan (pasca deadline) yang kami tentukan, jikapihak PTPN 4 Kebun Sosa tidak responsif terhadaptuntutan kami, masyarakat akan mengusir karyawan yangsaat ini masih berdomisili di perumahan yang disediakanperusahaan.

"Bagi staf afdeling dan karyawan yang membangkangakan disandra dan dilakukan sweefing terpadu, tentutujuannya agar 'masyarakat 17 desa' dapat membangunarealnya masing-masing. Sebab setiap Kepala Keluargasudah tahu dimana bakal lokasi areal pertaniannya,"tambahnya. (GARI)

MASYARAKAT 17 ..............dari hal 1

kan semestinya, dana pendataan sekolah, dana pengadaannaskah ujian Rp4.200 persiswa yang dilakukan tanpa ten-der (langsung kepada Kadisdik), dana ujian praktikRp1.300 per siswa dengan mata anggaranNo.2.11.01.201.001.01.2 yang bersumber dari dana APBD2005/2006 Kota Medan, dan tentu saja hal ini melanggarKepres No.80 tahun 2004 dan melanggar kesepakatanKepala Sekolah se Kota Medan.

Dugaan penyelewengan dana bantuan ProgramBantuan Terara untuk siswa putus sekolah TP.2005/2006sebesar Rp2 Miliar dengan dugaan fiktif di beberapasekolah di kota Medan yang melibatkan Lurah dan CamatNo.Cek.753574 dan 886910 tanggal 21/12/2005-2006 norek.2.11.01.2.02.001.11.2

Dugaan lain tentang pemalsuan surat keterangan hasilujian (SKHU) dari SDN Medan Labuhan ke SDN 45Helvetia tahun 2005, kasusnya membeku di PoltabesMedan. Begitu juga dengan adanya penyelewengan danaAPBD 2009 pada percetakan kartu pelajar Rp10.000persiswa sehingga merugikan Negara Rp2 Miliar.

Ironinya adanya pencetakan spanduk jargon Pendi-dikan Prima dan pengutipan biaya Rp250.000 per sekolah,padahal dananya telah dianggarkan di APBD Kota Medansebesar Rp5 Miliar, serta pemotongan uang makan danaAPBD Provsu tahun 2009 Rp50 ribu/orang di 23 kab/kotasehingga Negara rugi Rp50 miliar.

Atas dasar tersebut mereka meminta agar KadisdikMedan segera diperiksa dan ditangkap, namun kenya-taannya hingga kini walau permintaan itu sudah berulangkali mereka sampaikan seperti dianggap angin lalu, bahkanmereka juga meminta untuk memeriksa jaksa-jaksa yangmenangani permasalahan tersebut sebelumnya. (BEN)

COPOT KADISDIK .............dari hal 1

man Aji mengatakan, prosespemeriksaan Rahudman ma-sih menunggu ijin dari Presi-den dan keputusan Kejagung.

Sution mengatakan hal iniusai penandatangan MoUantara Kejatisu dengan Uni-versitas Sumatera Utara(USU), Rabu lalu.

"Pemeriksaan Rahudmansebagai tersangka masih me-nunggu. Mengenai surat ijinpemeriksaan Rahudman su-dah lama dikirim, saat ini ki-ta sedang menunggu jawa-ban dari presiden," kata Su-tion.

Saat ditanyakan kapanRahudman akan diperiksa,Kajatisu hanya menjawab,yang tahu kapan Rahudmandiperiksa hanya Kejagung.Karena sampai saat ini be-lum ada ijin dari presiden.

"Yah kita tunggu sajakapan waktunya, karenasaya tidak bisa memastikankapan," jawabnya enteng.

Hal senada juga diucap-kan Jaksa Agung Muda Pe-

ngawasan Marwan Effendi."Tentang berapa lama ijinpemeriksaan dari presidenkeluar hanya presiden yangtahu,"jawabnya.

Sifat TemperamenSedang ucapan yang di-

lontarkan Rahudman Hara-hap di media massa, saatpelantikan Sekda Kota Me-dan beberapa waktu lalu,mengundang pertanyaanbanyak pihak. "Saya tidaktahu akan diletakkan dimana dia. Suka hati diamau kemana," kata Rahud-man saat wartawan mem-pertanyakan tentang jaba-tan Fitriyus mantan Sekda-ko Medan.

Praktisi Hukum AbdulHakim Siagian SH menutur-kan, ada dua kemungkinankata-kata Rahudman terse-but ditujukan.

Kemungkinan pertamaditujukan kepada wartawan.Hal tersebut berkaitan de-ngan pemberitaan Rahud-man tentang statusnya

sebagai tersangka dugaankorupsi yang terus gencardiberitakan di media, se-hingga Rahudman merasajengkel. Kemungkinan kedua,selama ini hubungan Rahud-man dengan Fitriyus sudahtidak harmonis lagi.

"Walaupun sedang meng--hadapi banyak masalah,sebagai seorang kepala da-erah seharusnya Rahudmantidak boleh menunjukkansikap yang demikian, kare-na akan menimbulkan ber-macam praduga di tengah-tengah masyarakat," kataHakim, seraya menambah-kan, seharusnya sebagai or-ang nomor satu di MedanRahudman tidak perlu me-nonjolkan sifat tempera-mentalnya apalagi dihada-pan wartawan.

Langgar MekanismeMenanggapi pemberhen-

tian mendadak Fitriyus seba-gai Sekretaris Daerah (Sek-da) Kota Medan, DirekturLembaga Bantuan Hukum

(LBH) Medan Nuriono SHmenilai, pemberhentian itudiduga ada pelanggaran me-kanisme serta terkesan tidakprofesional.

“Kalau pergantian dila-kukan secara wajar makahal-hal insiden pelemparanpulpen tidak perlu terjadi,meski dalam hal ini belumdiketahui apakah ada unsursengaja atau tidak. Namunyang jelas ada faktor lain dibalik pergantian tersebut,”kata Nuriono.

Dia menjabarkan, pe-ngangkatan Fitriyus sebagaiSekda dilakukan GubernurSumatera Utara SyamsulArifin, nah apakah dalampergantian ini sudah adamekanisme yang dilaksana-kan, terlebih lagi ini me-nyangkut masalah kepenti-ngan publik.

“Alasan mengenai per-gantian Fitriyus pun tidakjelas kenapa dan mengapadia diganti oleh Wali KotaMedan Rahudman Harahap.

Kalau memang ada kesala-hannya, harus diumumkan kepublik. Tidak dengan seenak-nya saja melakukan peme-catan dan menggantikannyadengan orang lain," tegasNuriono.

Dari kondisi ini, ucapnya,Fitriyus bisa menggugat Ra-hudman ke Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) Me-dan, jika memang ada pe-langgaran dalam pember-hentian jabatan Sekda.

Memang secara umum,lanjut Nuriono, pergantianjabatan di lingkungan peme-rintahan biasa terjadi, tetapiharus ada alasan kuat kena-pa dilakukan pemberhentian.

“Dan, kalau pun memangada kaitannya dengan masa-lah kinerja, saya kira saat initak perlu ditutupi lagi padapublik. Karenanya pimpinanharus memaparkannya kepa-da publik tentang alasanpergantian seorang pejabat,”tandasnya.

(VIN/FER)

RAHUDMAN HARUS DITAHAN .............................................................................................................dari hal 1

selain itu anehnya lagi, sebagai bukti tanda pembayaranbuku tersebut , sekolah itu meminta pula anggaran untukpembuatan kartu bukti pembayaran, walau nilainya tidakbesar. Setiap siswa dikenakan Rp500. Namun dirasa aneh,seharusnya tanda bukti ini disatukan saja denganselebaran pengajuan jenis buku dan harganya.

Selain itu para siswa juga dikenakan biaya lain, sepertiuang kebersihan sebesar Rp500 per siswa uang privateless Rp50.000 per siswa perbidang studi bahkan uangparkir juga dikenakan bagai siswa yang menggunakankendaraan sebesar Rp1000 perhari.

Mungkin bagi orang tua yang mampu biaya tersebuttidaklah besar. Namun bagi orang tua yang hidupnyasederhana tentu hal ini terasa berat. Untuk itu dimintakepada pihak aparat segera menyelidiki hal ini, agar anak-anak yang berprestasi namun orangtuanya kurangmampu dapat mengecam pendidikan. (BEN)

KEPALA SMU 4 ....................dari hal 1

(PBB) juga bea perolehan hakatas tanah dan bangunanProvinsi Bengkulu tahunanggaran 2006-2007, yangmenyebabkan kerugian ne-gara mencapai Rp21,3 mi-liar.

Politisi Partai Demokratyang baru saja terpilih kem-bali sebagai Gubernur Beng-kulu dan Agusrin menjaditersangka kasus tersebutsejak 2008. Namun setelahdilantik jadi Gubernur lang-sung ditahan.

Korupsi Gubernur lainnyajuga menjerat GubernurDaerah Istimewa Aceh,Gubernur Kalimantan TimurAwang Faroek Ishak sebagaitersangka dalam kasus du-gaan korupsi dalam penjua-lan saham PT Kaltim PrimaCoal melibatkan perusahaandaerah.

Lucunya, Awang yangsudah dicekal pelarangan keluar negeri, malah denganbebas pergi ke luar negeridengan alasan mempromosi-

kan daerahnya.Juga Gubernur Kaliman-

tan Selatan Rudi Arifin yangsudah ditetapkan sebagaitersangka kasus santunanpembebasan tanah eks pa-brik kertas di Martapura,Kabupaten Banjar. Hinggakini belum diapa-apakanoleh Kejagung. Dan masihleluasa memimpin daerah.

Menurut Gamawan, gu-bernur atau kepala daerahlainnya baik bupati maupunwalikota yang dinonaktif-

kan adalah yang sudah men-jadi terdakwa dan itu hanyasementara hingga mempu-nyai keputusan tetap.

Meski ada usulan yangtelah menjadi tersangka jugadinonaktifkan, menurutnya,berdasarkan UU hal itu me-nyatakan bahwa yang dinon-aktifkan hanya bagi yangtelah dinyatakan sebagaiterdakwa.

"Kalau di pengadilan di-nyatakan bebas, jabatan se-bagai kepala daerah dikem-

balikan kepadanya, namunkalau kepala daerah tidakmemiliki wakil baru kitatunjuk pejabat sementara,"jelas Gamawan.

Karena itu diharapkankedepan setiap yang men-calonkan menjadi kepaladaerah mereka yang benar-benar bersih dari tindak pida-na korupsi atau pelanggaranhukum lainnya, sehinggapemerintahan bisa berjalanlebih baik, sarannya.

(ENDY)

SYAMSUL BAKAL DINONAKTIFKAN .............................................................................................dari hal 1

MEDAN - RektorUSU Prof Dr. dr.Syahril Pasaribu,DTM&H, M.Sc (CTM),Sp.A(K)mengukuhkan tigaguru besar tetapyakni, Prof. Dr.Tamrin, M.Sc, Prof.Dr. Ir. HumalaLodewijk Napitupulu,dan Prof. drg.Sondang Pintauli,Ph.D di gelanggangmahasiswa kampusUSU.

Dalam pidatonya rektormenyebutkan saat ini Uni-versitas Sumatera Utaraterus berbenah diri, khusus-nya berkenaan dengan pem-benahan pada lingkup sa-tuan unit kerja yang ada.”Langkah pembenahan sa-tuan unit kerja ini telahdiawali dengan melakukanrotasi pimpinan pada ma-sing-masing unit kerja sertapada bagian-bagiannya,”ujarnya.

Sebagai wujud konkrit

dari langkah pembenahantersebut baru-baru ini telahmelakukan pelantikan danserah terima jabatan untuk92 pejabat baru di lingku-ngan Universitas SumateraUtara yang menduduki jaba-tan pada 55 satuan unit kerjadan bagiannya.

Langkah tersebut ucaprektor dilakukan semata,sebagai wujud dari kebijakanpembaharuan pada perang-kat struktur organisasi uni-versitas. Seperti pada jaba-tan Direktur dan Wakil Di-rektur Sekolah Pascasarjana,Direktur Lembaga Peneli-tian dan Pengabdian/Pelaya-nan Kepada Masyarakat be-serta Ketua dan Sekretarispada perangkat bagiaannya,Direktur dan Wakil DirekturRumah Sakit Gigi dan MulutPendidikan USU, Ketua danSekretaris Program Studiuntuk 41 program studi yangada di jenjang S3 dan S2pada Sekolah Pascasarjana,

Prof. Dr. Tamrin, M.Sc,dengan judul pidato : “Pe-ningkatan Nilai Tambah Ha-sil Alam dan Daur UlangLimbah Melalui Proses Ki-

mia Fisika”, menyimpulkanbahwa pentingnya perla-kuan proses kimia fisikadalam pengolahan hasilalam dan daur ulang limbahsehingga dapat menghasil-kan nilai ekonomis yanglebih tinggi.

Prof. Dr. Ir. Humala Lode-wijk Napitupulu, dengan ju-dul : “Perkembangan Simu-lasi Komputer dan ProspekPenggunaannya di Bidang

Teknik Industri” menyatakanbahwa, berbagai bukti man-faat penggunaan simulasikomputer menunjukkanpentingnya pengembangandan penggunaan simulasikomputer pada perancangansistem, analisis, perencanaan,pengujian kebijakan dan pe-nyelesaian masalah di bidangteknik industri.

Selanjutnya, Prof. drg.Sondang Pintauli, Ph.D yang

berjudul : “Upaya Pemeli-haraan Kesehatan Gigi danMulut Dalam PencapaianKesehatan yang Utuh danMenyeluruh Secara Maksimal”mengatakan, gigi sehat bukantercermin dari kerapian atauwarna gigi semata, tetapi darifungsinya. Gigi yang sehat jugatidak cukup hanya rapid anputih, tetapi harus didukungoleh akar gigi dan jaringan pe-riodontal yang sehat.(FeR)

Tiga Guru Besar USU Dikukuhkan

ACEH TAMIANG - Dunia pendidikanyang sangat penting bagi generasipenerus bukan hanya tanggung jawabpemerintah, namun juga menjaditanggung jawab masyarakat. Hal iniditetapkan pemerintah dengan adanyakomite untuk musyawarah dalam upayamemajukan pendidikan.

Kadis Pendidikan Aceh TamiangIzwardi SIp, mengatakan, Rabu pekanlalu, masyarakat juga punya berke-wajiban memikirkan pengembangan

pendidikan. Masyarakat (komitesekolah) harus bekerja sama denganKepala Sekolah untuk mengembangkanpendidikan.

Komite mempunyai peran pentingdalam upaya pengembangan pendi-dikan. Oleh sebab itu, keberadaankomite sangat penting dalam pendidi-kan (di sekolah). Dan diharapkan komitepeduli terhadap pendidikan bagi anakbangsa demi masa depannya.

(BSO)

Masyarakat Aceh Tamiang Punya AndilKembangkan Pendidikan

KPK POS

KORUPSIE D I S I 133

24 - 30 JANUARI 2011

3

NASIONAL

Korupsi Garuda Dipeti-eskanJAKARTA - Mandeknya sejumlahkasus yang menjerat Badan UsahaMilik Negara (BUMN), terutamadugaan korupsi PT Garuda Indo-nesia di Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) menjadi sebuahpertanyaan ada apa ini? Bahkanmembuat keprihatinan bagimasyarakat yang anti korupsi.

Eks SekjenDepluDihukumRinganJAKARTA - Inilah hukumanpaling ringan terhadap ko-ruptor. Vonis ringan diberikanSudjadnan Parnohadiningrat,eks Sekretaris Jenderal De-partemen Luar Negeri yangmelakukan korupsi renovasigedung KBRI di Singapurayang merugikan negara sebe-sar Rp 8,47 miliar. Sudjadnancuma dihukum selama 1 ta-hun 8 bulan penjara dan den-da sebesar Rp 100 juta subsider2 bulan penjara.

Majelis hakim pengadilanTindak Pidana Korupsi (Ti-pikor) yang menjatuhkanhukuman itu, lebih ringandibandingkan tuntutan JaksaKPK Suwarji, yang sebelum-nya menuntut 3 tahun pen-jara ditambah denda senilaiRp 200 juta subsider enambulan kurungan.

"Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan mela-kukan tindak pidana korupsisecara bersama-sama, yangmelanggar pasal 3 UU Pem-berantasan Tindak PidanaKorupsi," papar Ketua Maje-lis Jupriadi, dalam amar pu-tusannya di Jakarta, Selasapekan lalu.

Saat membacakan amarputusannya, hakim Jupriadimengungkapkan alasan dite-tapkannya vonis untuk Su-djanan lebih rendah dari tun-tutan jaksa, karena alasan ke-sehatan.

"Mengingat terdakwamengidap penyakit jantungkronis," kata Jupriadi.

Majelis mengungkapkansaat menjabat Sekjen DepluSudjadnan sengaja membe-rikan kesempatan Mocham-mad Slamet Hidayat selakuDuta Besar Singapura tahun2003, untuk meraup sejumlahuang dari Anggaran BiayaTambahan (ABT) guna per-baikan rumah dinas sertagedung KBRI di Singapura.Padahal, belum ada persetu-juan dari Menteri Keuangan.

Dengan kekuasannya ma-lah tetap melaksanaannya.Sehingga, renovasi itu tidakmengindahkan Keppres RINomor 18 Tahun 2000 ten-tang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang dan Jasa.Proyek pembangunan kem-bali gedung KBRI, wismaduta besar, wisma DCN danrumah dinas KBRI di Singa-pura tahun 2003 dilakukantanpa proses lelang.

Lee Ah Kuang, dari peru-sahaan Ben Soon Heng Engi-neering Enterprise ditunjuklangsung sebagai pelaksanaproyek. Renovasi KBRI yangpenuh kongkalikong ini me-nyebabkan kerugian keua-ngan negara senilai Rp 8,47miliar.

Atas persetujuan pencairanABT untuk biaya renovasiKBRI Singapura, Sudjadnanmendapat imbalan dari Sla-met sebesar US$200.000.Rinciannya uang senilai US$100 ribu diterima terdakwalangsung dari Slamet. Sisa-nya diberikan Slamet melaluisejumlah orang termasuk istriSudjadnan yang bernamaNunung.

Pemberian uang diserah-kan kepada terdakwa melaluiErizal di Hotel Four SeasonSingapura pada Januari 2004.Dalam kasus korupsi ini, Sla-met Hidayat divonis 3 tahunpenjara denda Rp150 juta diPengadilan Tipikor tahun2008. Vonis yang sama jugadijatuhkan kepada Kepala Ad-ministrasi Kedubes Singapu-ra, Erizal.

Kasus itu bermula ketikaDuta Besar RI untuk Singa-pura saat itu, Slamet Hidayat,akan merenovasi KedutaanBesar RI di Singapura. Slametmengajukan dana renovasisebesar Rp 17 miliar, tapidisetujui oleh DepartemenKeuangan sebesar Rp 16,4miliar. Setelah proyek selesai,rekanan menagih biaya reno-vasi ke kedutaan.

Dalam lembar tagihan,rekanan meminta KedutaanBesar RI untuk Singapuramembayar 3,38 juta dolarSingapura.

Kenyataannya, rekananhanya menerima 1,68 jutadolar Singapura.(ENDY)

PenegakanHukum Jalandi Tempat

"KPK harus fokus ungkap ko-rupsi BUMN, terutama Garuda. Ja-ngan memble mengusut penyim-pangan di BUMN. Salah satunya,KPK membuat unit penindakankhusus untuk korupsi BUMN,"desak Peneliti Indonesia BudgetCenter (IBC) Roy Salam, di Ja-karta, pekan lalu.

Menurut Roy, berdasarkan lapor-an serikat Karyawan PT GarudaIndonesia, sebulan lalu, diketahuiDirektur PT Garuda Indonesia,Emirsyah Satar diduga sebagaipihak yang paling bertanggungjawab terhadap carut marutnya ta-ta kelola IT PT Garuda untuk

mengembalikan kemampuan BU-MN ini menghasilkan deviden bagipemerintah.

Kasus dugaan korupsi Garuda,hanya sebagaian kecil dari ba-nyaknya kasus di tubuh Garuda.Ada juga kasus korupsi pengadaanpesawat boeing type B.737-800NG, dengan potensi penyimpangansangat besar. Dalam kasus ini telahterjadi sales and leaseback

Diungkapkan sudah menjaditanggung jawab KPK untuk mem-benahi kelola keuangan di BUMN.Hal itu, lantaran sebagian BUMNbersinggungan dengan sektor pu-blik sehingga dampaknya dapatlangsung dirasakan masyarakatluas.

Juga, karena BUMN menguasaisebagian besar sumber daya publik,harapanmasyarakat terhadapKPK, sebetulnya KPK mampumengendus dan menindak korupsidi sektor BUMN, paparnya.

Dugaan korupsi dalam penga-daan pesawat Boeing Garuda,diketahui terdapat dugaan korupsiFinancing pesawat Boeing type

B.737-800 NG' (Sales and Lease-back), yang dimulai pada sekitartahun 1996 dan 1998. Ketika itu,Garuda dan Boeing telah sepakatmenandatangani "Aircraft Pur-chase Agreement" untuk pembelianPesawat B.737-800 NG dan B.777-200.

Dalam perjalanannya, Garudadan Boeing sepakat melaksanakankewajiban sesuai yang diperjan-jikan di Purchase Agreement yoSupplemental Agreement, makaGaruda diizinkan mencari bantuanpendanaan dari pihak ketiga. Daripengadaan itu, diketahui terdapatbeberapa keganjilan, antara lain,tahun 1996 menandatangani Pur-chase Agreement No. PA.1938 un-tuk pembelian 6 unit pesawatB.777 - 200 dengan nilai US $1.036.09 1.000.

Didalam pelaksanaannya Ga-ruda tidak mampu memenuhikewajiban sesuai yang diperjan-jikan sehingga disepakati untuk di"delay", dengan konsekwensi hargapesawat menjadi naik karena dike-nakan "Price Escalation" dan final-

ty berupa "Slide Charge" danditetapkan didalam "SupplementalPurchase Agreement".

Garuda melakukan beberapakali penundaan pelaksanaanperjanjian, sehingga harga pesawatjadi melambung tinggi di atasharga pasar dan Garuda harusmenanggung kewajiban keuanganberupa penalty yang sangat besarnilainya, sampai pada tahun 2002telah ditandatangani Supplemen-tal Purchase Agreement.

Selain itu, tahun 1998 menan-datangani Purchase Agreement No.PA.2158 untuk pembelian 16 unitpesawat B.737 - 700 NG dengannilai US$878.232.000.

Didalam pelaksanaannya Garu-da tak mampu memenuhi kewa-jiban sesuai yang diperjanjikansehingga disepakati untuk di "de-lay" dengan konsekwensi hargapesawat menjadi naik karena dike-nakan "Price Escalation" dan Pi-nalty berupa "Slide Charge" danditetapkan di dalam "SupplementalPurchase Agreement".

Garuda juga melakukan bebera-

pa kali penundaan pelaksanaanperjanjian sehingga harga pesawatjadi melambung tinggi di atasharga pasar dan Garuda harusmenanggung kewajiban keuanganberupa penalty yang sangat besarnilainya, sampai pada tahun 2002telah ditandatangani Supplemen-tal Purchase Agreement No. 2-PA.2158 dengan nilai USD.1.053.873.000 ditambah Pinaltyberupa Slide Charge.

Bahkan tahun 2007 Garuda danBoeing sepakat menandatanganiSupplement Purchase AgrementNo. 4-PA.2158 untuk mengubahpembelian tipe pesawat dan jumlahpesawat menjadi 25 unit pesawatB.737-800 NG dan SupplementPurchase Agreement No. 5-PA.1938untuk mengubah pembelian pesa-wat menjadi 10 unit B.777-300 dannilai kedua nya diperkirakan sebe-sar di atas US$3 billion. Haruskankasus korupsi besar di maskapaiplat merah ini sengaja dipetieskanKPK?

Wawahualam.(ENDY)

TANAH PUTIH - AktifisLSM LP3NKRI RokanHilir, EW Sembiringgerah terhadap kinerjaKejaksaan Negeri UjungTanjung yang dinilaipenegakan hukumtindak pidana korupsi didaerah ini terkesan jalanditempat. Pasalnya, 45unit rumah toko (Ruko)yang dibiayai melaluiAPBD Rohil tahunanggaran 2003 sebesarRp 6,7 miliar diperjual-belikan.

45 unit Ruko tersebutsudah diperjual belikanmantan anggota DPRDRohil periode 2000-2004.Dari 45 Unit Rukotersebut 3 diantaranyadisebut-sebut milikmantan Ketua DPRDRohil Annas Makmunyang sekarang menjabatsebagai Bupati RokanHilir kendati penjualanRuko tersebut telahdipublikasikan dimediacetak namun aparatpenegak hukumdidaerah ini takbergeming. “saya heranpemberitaan dikoran,awal dari pihak Polisidan Jaksa untukmelakukan penyelidikan.Justru dibiarkan," ujarSembiring keheranan,Kamis pekan lalu.

40 mantan anggotaDPRD Rohil tersebut,selain terlibat penjualanRuko juga didugaterlibat korupsi danaPurnabakti dan danaasuransi yang didanaimelalui APBD Rohiltahun anggaran 2001hingga 2003 berpotensimerugikan keuangannegara belasan miliarrupiah. Bahkan 25 orangmantan anggota DPRDtersebut tahun 2004 lalutelah diperiksa oleh KasiIntelijen KejaksaanNegeri Ujung Tanjungketika itu dijabat P.Pasaribu. "Sayangnyahingga saat ini kasusdugaan korupsi danaPurnabakti dan danaAsuransi serta penjulan45 unit Ruko aset PemdaRohil tersebut terkesandipeti eskan," ujarnya

Pemeriksaanterhadap 25 mantananggota dewan yangtidak ditindaklanjutiKejari Ujung Tanjung,tatkala dikonfirmasikepada P Pasaributerkait dugaan korupsiberjemaah yangmelibatkan 40 orangmantan anggota dewan.Ia menjelaskan bahwadirinya harus menungguperintah KejaksaanTinggi Riau. Ternyatapernyataan yangdisampaikan Pasaribukepada Pers hanya “live

service” semata, sebagaibukti anggota DPRDRohil 2000-2004 yangberjumlah 40 orang itutidak seluruhnyadiperiksa jaksa.Diantaranya pimpinandan mantan KetuaDPRD Rohil AnnasMaamun, yang tidakdiperiksa. Menurut jaksa,masing-masing mantananggota dewan telahmengantongi sertifikatsehinga dengan mudahpara mantan anggotaDPRD tersebutmengalihkannya kepadapihak lain.

Harapan masyarakatterhadap penegakanhukum tindak pidanakorupsi di Rokan Hilirjauh panggang dari api,meski berulangkalidilakukan pergantiankepala kejaksaan namunpenegakan hukumtindak pidana korupsiterkait dugaan korupsimasih jauh dari yangdiharapkan masyarakat.Pantauan dilapanganmemperkirakan sekitar60 persen dari 45 Rukomilik Pemda tersebutsudah direnovasi,sebelumnya Rukotersebut terdiri dualantai namunbelakangan ini Rukotersebut dirubah menjaditiga lantai dandipergunakanpemiliknya menjadisarang burung walet.

Sumber di DPRDRohil menyebutkan, saatjual beli Ruko paramantan anggota dewantidak memegang suratkepemilikan makanyapada saat transaksitidak bisa langsungmenerima uang daripembeli, melainkanmelalui Sekwan DPRDRohil ketika itu dijabatSyahminan. Anggotadewan sebagai pemilikdisinyalir hanyamenerima Rp 100 juta,sedangkan Ruko dijualdisinyalir dengan hargaRp 175 hingga Rp 200juta. Para mantananggota dewan tak bisaberbuat banyak karenaseluruh sertifikat tanahtersebut dikabarkandipegang mantanSekwan.

Begitu juga soalindikasi di ‘peti eskan”jaksa dugaan korupsidana Purnabakti dan danaasuransi para mantananggota dewan. Masing-masing anggota dikenakanuang tutup mulutsebesar Rp 25 juta X 40orang total Rp 1 miliar.Dengan uang tersebut,kasus dugaan korupsi yangditangani Kasi Intelijenmembeku. (PUR)

Bekas MendagriDiperiksa KPK

kan terkatung-katung selamaempat tahun. Bila perlu, pene-tapan tersangka terhadapdirinya ditetapkan KPK em-pat tahun lalu.

"Jadi saya menyayangkan.Ini kan sudah empat tahunperistiwa itu muncul. Kalausaya memenuhi syarat seba-gai tersangka, kenapa tidakwaktu itu, jadi ada apa ini?"tanyanya serius.

Bukan hanya itu, Hari he-ran kenapa ia dianggap ber-sama-sama dengan mantanDirjen Otonomi Daerah Oen-tarto Sindung Mawardi danpengusaha Alm Hengky Sa-muel Daud terlibat korupsi.Tapi, ia tidak ditindak dalamwaktu yang bersamaan de-ngan kedua orang tadi. Pada-hal, KPK bisa saja melakukanhal tersebut sebagaimanamenetapkan 26 mantan anggotadewan sebagai tersangka dalamkasus Traveller Cheque.

Dengan ditetapkan dalamwaktu bersamaan, ada keun-tungan tersendiri dalampenyidikan. Yakni bisa dila-kukan konfrontasi antaratersangka yang satu denganyang lain. “Sekarang bagai-mana, pengusahanya sudahmeninggal. Kok bisa menen-tukan 26 anggota DPR jaditersangka saja bisa, ini me-nentukan tiga saja tidak?”katanya.

Meski demikian, Hari me-nganggap ini sebagai musi-bah setengah bencana. Meng-ingat, Hari yang tidak tahumenahu secara detil menge-nai pengadaan damkar, ma-lah dijerat dengan pasal kebo-hongan.

"Ini terlihat ketika sayamenjalani serangkaian prosespenyidikan di KPK, mulai dariditetapkan menjadi tersang-ka, dipanggil lembaga anti-korupsi dan menjalani peme-riksaan. Sebenarnya saya jugatidak mengerti. Ya ini kanjadinya kayak setengah mu-sibah bencana,” komentarnya.

Kasus pengadaan mobilpemadam ini berawal radio-gram Depdagri bernomor027/1496/OTDA, 12 Desem-ber 2002 yang memerintah-kan setiap kepala daerahmelaksanakan pengadaanmobil pemadam kebakaranTohatsu tipe V80 ASM danMorita tipe ME5. Karenaspesifikasi mobil hanya bisadipenuhi oleh PT Istana Sara-na Raya dan PT Satal Nu-santara yang dimiliki peng-usaha Hengky Samuel Daud,maka 208 mobil kemudiandibeli dari dua perusahaantersebut dengan harga Rp227,128 miliar.

Menurut perhitungan BP-KP harga mobil-mobil itujauh lebih mahal Rp 86 miliar.

Harga yang normal untuk 208unit pemadam kebakaranmenurut BPKP adalah Rp141,050 miliar. Selain diang-gap merugikan negara sebe-sar Rp86 miliar, kerugiannegara bertambah dengandiberikannya fasilitas pembe-basan bea masuk terhadapenam unit mobil pemadamkebakaran sehingga kerugiantotal mencapai Rp97,026miliar.

Terkait kasus itu, Haridianggap yang bertanggungjawab, sehingga dinilai KPKmelanggar Pasal 2 ayat 1 atauPasal 3, Pasal 2 dan atau Pasal11 atau Pasal 12 huruf d UUNo.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pi-dana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara yang sama,sudah ada beberapa pejabatyang telah dijatuhi hukuman.Seperti, mantan GubernurKepulauan Riau Ismeth Ab-dullah yang dihukum duatahun penjara denda Rp 100juta subsidair 3 bulan, jugamantan Dirjen Otda DepdagriOentarto Sindung yang divo-nis 3 tahun penjara dengandenda Rp 100 juta subsidairtiga bulan. Rekanan Depdagri,Hengky Samuel Daud dihu-kum 15 tahun penjara dengandenda Rp 500 juta subsidairenam bulan kurungan.(ENDY)

JAKARTA - Hari Sabarno,bekas Mantan Menteri DalamNegeri (Mendagri) di era Presi-den Megawati menjalani pe-meriksaan perdana di KomisiPemberantasan Korupsi(KPK). Pemeriksaan sebagaitersangka sejak 29 September2010, terkait kasus dugaankorupsi pengadaan alatpemadam kebakaran (Dam-kar) di Departemen DalamNegeri tahun 2002-2005.

Setelah menjalani peme-riksaan tim penyidik KPKselama kurang lebih 4,5 jampada Kamis pekan lalu, Harimengungkap panjang lebartentang kasus yang menje-ratnya. Bahkan membantahkeras tuduhan yang diberikankepada dirinya.

"Tuduhan saya itu, hanyadijadikan pelengkap agarKPK tidak disebut diskri-minatif oleh masyarakat.Saya dianggap ikut serta danterlibat, padahal faktanyatidak demikian," papar Hari.

Hari juga mempertanya-kan motivasi pengusutan ka-susnya oleh KPK. Jika benarterbukti ada pelanggaran,seharusnya diusut sejak peng-adaan Damkar dilakukan,yakni dalam kurun waktu2002-2005.

Menurut Hari, seharusnyaKPK dapat menindaklanjutikasus ini dengan cepat. Bu-

HARI SABARNO DIPERIKSA–Mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno berada di ruang tunggu saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta,Kamis (20/1). Hari Sabarno diperiksa terkait kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran Departemen Dalam Negeri tahun 2002-2005.

AEKKANOPAN - Besarnyaanggaran proyek pembuatantanaman rehabilitasi hutanmangrove dilokasi KecamatanKualuh Ledong, KabupatenLabuhan Batu Utara (Labura)yang dilaksanakan oleh CVFahlepi Prasetia seluas 100hektar dengan nilai kontrak Rp678.875.000 menggunakandana alokasi khusus TA 2010.

KPK POS

KORUPSIE D I S I 133

24 - 30 JANUARI 2011

4

SUMUT

KKKKKPPPPPKKKKKPOSKORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, Sutrisno,Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: Haryono Poes; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, Toib Harahap; BIRO NIAS: TriberRein Hard G (Kabiro), Eferani Zai; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga (Sergai); Ruben Sembiring, Junjungan Saragih (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); DamasusSilalahi (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nimrot Siahaan SH, Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga(Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Junaidi, Drs HSB Harahap, Nur Efendi (Tanjungbalai); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring,Alboin Simbolon, Syahril (Batubara); Taufik Hidayat, M Sohur Lubis (Panyabungan); Ahmad Gozali (Palas); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul(Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian,Sahidin (Kutacane); Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).

Proyek Hutan Mangrove Cacat MutuJembatan CorBerusia SebulanSEI RAMPAH - Bangunan jembatan coryang baru selesai dikerjakan di Dusun II,Desa Tebing Tinggi (Dungun), KecamatanTanjung Beringin, Kabupaten SerdangBedagai hanya berusia sebulan. Sebab,jembatan cor yang dibangun tanpa plangdibangun diatas tali air lahan persawahanbakong itu, diduga tidak sesuai denganBestek, contohnya, campuran semen danpasir, lebih banyak pasirnya ketimbangsemennya, sehingga kekuatannya tidak bisamenahan kendaraan yang melintas.

Awalnya, keberadaan jembatan yangbaru dibangun itu,, sangat menggembirakanmasyaralat. Alasannya, sangat membantumasyarakat yang melintas ketikamembawa hasil pertaniannya keluar,karena sebelummnya jembatan tersebutsangat dilalui kendaraan. “Pertamanyakami sangat senang dibangun jembatanbaru, petani lancar membawa hasilpertanian ke luar desa, namun tak beberapalama selesai dibangun jembatan cor tersebutambruk, ucap Anwar warga Tebing Tinggi,Senin pekan lalu.

Warga lainnya, mengatakan, agar pihakterkait membangun kembali jembatantersebut. Janganlah masyarakat dirugikan,inikan sumber dananya dari masyarakatyang membayar Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) serta retribusi lainnya, tegasnyasembari mengaku bahwa pembangunanjembatan itu sudah puluhan tahundidambakan.

Terpisah, Kepala Desa Tebing Tinggi,Ridwan AS menjelaskan tidak mengetahuiberapa dana untuk pembangunan jembatanmilik Dinas Bina Marga Sergai tersebut.“Kami tidak tahu berapa dananya proyekDinas Bina Marga Sergai tersebut, ucapKades.(ADI)

PembangunanPelataran SekolahTerancam Balik DiadukanBATUBARA - Adanya laporan tentangpelaksanaan pembangunan pelataranSMPN 4 Desa Bogak, Kecamatan Tanjung-tiram, Kabupaten Batubara terancam balikdiadukan. Sumber di Lima puluh, Selasapekan lalu, mengatakan kasus itu balikdiadukan karena dinilai apa yangdilaporkan tidak mempunyai dasar faktayang kuat untuk diadukan. Disampingproyek bersumber dari bantuan hibahPemprovsu tersebut masih dalam tahapberjalan.

"Setau kita pelaksanaan pembangunanwaktu itu masih dalam tahap berjalan. Apabisa dijadikan dasar bukti kesalahan untukdiadukan," tukasnya terkait adanya pihakyang melaporkan tentang pembangunanpelataran sekolah tanggal 16 Januari 2010yang ditujukan kepada institusi hukum.Bahkan Kasek Hj Mahanum Z SAg SPdjuga berjanji untuk menempuh jalur hukumatas pencemaran nama baik sekolah.(TRIS)

Badan Hanpang TilepDana Pembibitan SawitAEKKANOPAN - Peran Badan KetahananPangan (Hanpang) Kabupaten LabuhanBatu Utara dalam membangunkesejahteraan petani tanaman keras bakaltercoreng. Pasalnya kebijakan yang 'semaugue' terhadap anggaran dana APBD 2010yang telah ditetapkan peruntukanpembibitan kelapa sawit dan karet senilaiRp 146 juta, teridikasi diselewengkan.

Sesuai investigasi dilapangan, tidakmenemukan lokasi bibit dan bahan benihbibit. Sementara tahun anggaran telahberlalu. Kepala Badan Hanpang saatdikonfirmasi mengatakan tidak ada posanggaran untuk kepada itu. SekretarisBadan Ketahanan Pangan FahruddinNasution SP, memberikan jawaban berbeda.Katanya, berhubung pelaksanaannyaterbentur waktu maka anggarannya dikem-balikan. "Bukan ini saja tapi ada beberapapos anggaran yang dikembalikan," katanyaJumat pekan lalu.

Seorang staf menyampaikan bahwabenar program bibit sawit ada dan dananyatelah tersedia sebesar Rp 146 juta, tapi telahdialihkan ketiga pos anggaran berbeda,yaitu menjadi pengadaan barang kantorseperti ATK, feeling kabinet, AC, dan mesingiling pakan ternak.

Menyikapi pengalihan dan ketidak-wajaran kucuran anggaran dana ini, Sekre-taris Jenderal Aliansi Jurnalis IndependentKualuh, Nurdin Sima mengatakan Bahwaini sudah menyalahi ketetapan anggaranbahkan dinilai dari harga satuan dari pospengalihan paket terdapat selisih nilaiharga yang signifikan dengan angka paguawal proyek.

"Kita minta instansi terkait segeramemeriksa dan menindaklanjuti kebocoranini," ungkapnya.(TIM)

Bangunan Kolam Ratusan Juta Tak TerawatBINJAI - Kantor Perikananmilik Pemerintah Kota Binjai,yang terletak di Jalan Madura,Lingkungan III, KelurahanKebun lada, Kecamatan BinjaiUtara, tampaknya tak berjalandengan baik. Pantauan dilapangan pemijahan ikanterkesan tak terawat semen-tara anggaran pembuatankolam tersebut seharga ratusanjuta rupiah, Rabu pekan lalu.

Bak atau kolam tempatpemijahan ikan memang barudiperbanyak dan diperbaikitahun 2009 lalu. Namunsayangnya, air dalam kolam ituterlihat sangat kotor dansejumlah kolam tidak men-dapatkan oksigen.

Kepala Unit PelayananTeknis Daerah (UPTD) Peri-kanan, Ir Diana P Barus saatingin dikonfirmasi dihalangioleh salah seorang pegawaiyang mengatakan sambil

tertawa, “Kalau mau konfir-masi dan bercerita tentangikan, dikasi makan dan jikasudah besar baru digoreng.”

Berselang bebarapa menit,akhirnya Diana dapat ditemuidan mengatakan bahwa tidak

adanya oksigen di sejumlahkolam pemijahan ikan disebab-kan tenaga listrik tidakmampu menghidupkan mesinkincir. “Kami pernah coba,setiap kali kami hidupkanmesin kincir itu, arus listrik

langsung membal dan mati.Memang, ikan di kolam ini banyakyang mati, dan hal itu sudahmenjadi resiko tidak mungkin bisahidup semua,” ujarnya.

Menurutnya, ikan yangdipijahkan ada berbagai jenisdan pihaknya miliki 22 kolamyang digunakan untuk memi-sahkan ikan yang sakit, bertelurdan lain sebagainya. Dising-gung jumlah masyarakat yangmengambil bibit ikan daritempatnya, ia tidak bisamenjelaskan. “Kalau itu sayatidak tahu, sebab saya masih barudisini. Memang datanya adadengan anggota saya, kebetulan,hari ini dia tidak masukberhubungan sakit,” elaknya.

Kalau proses pengambilanbibit ikan sambungnya, dapatdilakukan secara berkelompokdan bibit ikan akan diberikansecara cuma-cuma. “Kitasistemnya bantuan, kalau ada

kelompok yang ingin memijah-kan ikan, akan kita berikan.Untuk satu kelompok terdiridari 10 orang, dan ikan yangkita berikan tergantung darikemampuan kelompok danperikanan sendiri. Kalaujumlah kelompok yang sudahmenerima bibit dari sini ya itutadi, saya tidak tahu sebabdatanya ada dengan anggotasaya,” paparnya seraya menam-bahkan, kalau mengambil secaraperorangan akan dikenakan biayatetapi dengan harga miring.

Disoal masalah PenghasilanAsli Daerah (PAD) dariperikanan Kota Binjai, Dianamengaku tidak ada dibebankanPAD. “Kami dibawah naunganDinas Pertanian, jadi anggarankami dari sana. Misalnya kamiingin membeli pakan ikan,kami akan usulkan ke pertani-an, barulah anggaran turun,”ucapnya.(SBR)

SUDAH RUSAK–Kolam induk yang baru saja masa pemeliharaannya berakhir namunsudah rusak. Diduga, hal ini disebabkan tidak dipakainya jasa konsultan pada proyektersebut. Gambar direkam Kamis (13/1).

DinasTarukim 'ProPembangunan'BINJAI - DPRD Kota Binjai,bersama Kepala Dinas TataRuang Permukiman (Taru-kim) Kota Binjai, MahfullahDaulay, menggelar rapat diruang utama DPRD Binjai,untuk membahas pembangu-nan di Jalan A Yani Binjaiyang saat ini terlihat semera-wut, Kamis pekan lalu

Dalam pembahasan itu,ada sejumlah bangunan yangdisinggung oleh DPRD Binjai,yakni pembangunan peruma-han oleh Atek dan RS AL-Fuadi serta bangunan lainnyayang dianggap sudah menye-robot lahan Pemerintah KotaBinjai.

Menurut Mahfullah Dau-lay, bangunan perumahanyang dibangun oleh Atek, me-mang sudah memakan lahanPemko. “Bangunan Atek yangmasuk ke lahan Pemko hanyapagar belakang, dan untukmasalah ini sudah kita suratisebanyak tiga kali,” ujarnya.

Setelah disurati sebanyaktiga kali, Atek memang mem-bandel dan sudah dilayang-kan surat pembongkaran.“Kita layangkan surat untukmembongkar pagar itu, da-lam surat itu ada dua pilihan,dibongkar sendiri atau di-bongkar secara paksa.”

Surat pembongkaran itusambungnya, memiliki teng-gang waktu dua kali dua pu-luh empat jam. “Kalau ba-ngunan itu tidak juga dibong-kar. Maka, kalau tidak adahalangan, kita akan mem-bongkar secara paksa Seninmendatang,” tegasnya.

Untuk bengunan, RS Al-Fuadi yang diduga berdiridiatas parit, ia mengaku akanmelakukan peninjauwan gu-na memastikan apakah ba-ngunan itu tepat di atas lahanpemerintah atau tidak. “Inimemang menjadi pekerjaansaya. Kalau memang itu su-dah menyerobot lahan Pem-ko, akan kita bongkar layak-nya bangunan Atek. Tapi ke-napa baru sekarang ya adakabar sepeti ini,” herannya.

Dia dengan tegas menga-takan tidak takut kepadasiapapun dalam membangunPemko Binjai ini. “Kalau adapembangunan di Kota Binjaiini, baik perumahan dan ru-mah pejabat, tetap akan kitakenakan pajak dalam peng-urusan IMB.”

Sementara itu, Ketua DP-RD Binjai, Ir Haris Harto yangsekaligus memimpin sidangberharap pembangunan diKota Binjai khusunya di Ja-lan A Yani Binjai dapat dibe-nahi dengan baik.

“Kita sama-sama meng-inginkan pembangunan dikota ini, tetapi pembangunanyang dilakukan haruslahtertata dengan rapi. Sehingga, halitu menjadi tanggungjawabTarukim dan intansi terkaitlainnya,” ujar Haris.(SBR)

Proyek tersebut terindikasisarat KKN secara berjamaahbaik antara kontraktor, peng-awas dan Dinas KehutananLabura. Investigasi lapangan,Selasa pekan lalu, menyatakankondisi lokasi lapangan proyektak wajar. Artinya areal di lapa-ngan rehabilitasi yang kerangkaacuannya tentang pembangu-nan sumber daya alam danlingkungan hidup pada haki-katnya dimaksudkan menjagakelestarian lingkungan agartetap mempertahankan kualitasdan kapabilitas ekosistim.

Hal ini tak mungkin tercapaiakibat kuat dugaan adanyapermainan dalam pelaksanaanproyek mangrove, terbukti dariburuknya sistem penanamanjalur, pemasangan air, kecilnyapolyback, lubang tanam, bibityang tidak merata pertumbuhan-

nya, dan diameternya juga.Keberadaan daun rata-rata

berdaun satu bahkan volumepekerjaannya diragukan. Meli-hat spesifikasi teknis kegiatanyang mekanisme pelaksanaanyatidak sesuai jelas. Proyek hutan

mangrove Labura cacat mutu,berarti rakyat telah dikelabuioleh dinas kehutanan melaluiprogram proyek dan ini beraki-bat kerugian negara yang cukupbesar.

Ketika hal ini dipertanyakan

pada Kadis Kehutanan Labura,Ir Petrus Tongli mengatakan te-lah selesai. "Kita telah menurun-kan tim dan mengukur luas lahanjadi luas lahan tidak bisa disele-wengkan sebab ada alat pemantausatelit dari pusat," ungkapnya.(TAN)

Proyek DinasPertanian TanpaKonsultanPAKPAK BHARAT - Pemba-ngunan kolam induk yang ber-sumber dari Anggaran Penda-patan Belanja Daerah (APBD)tahun anggaran (TA) 2010 ber-biaya Rp 90 juta yang dibuat un-tuk membantu Kelompok Budi-daya Ikan (Pokdakan) Keca-matan dengan kontrak selama10 tahun tanpa menggunakanjasa konsultan. Kolam indukyang telah selesai dikerjakan ter-diri dari 9 paket berlokasi di Ke-camatan Salak dua titik, Keca-matan Siempat Rube dua titik,Kecamatan STU Julu dua titik, Ke-camatan Tinada satu titik, Ke-camatan Kerajaan satu titik danKecamatan PGGS satu titik.

Hal tersebut diungkapkan Pe-jabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Hamaska Silalahi padaDinas Pertanian Kabupaten Pak-pak Bharat kepada wartawan, saatdijumpai diruang kerjanya, Jumatpekan lalu. “Saat dinas pertanianmengajukan asistensi ke pihakpemkab, dana jasa konsultan untukproyek tersebut dihapuskan. Walaudemikian kegiatan itu tetap kamikerjakan walau tanpa konsultandan mengangkat asisten teknik daridinas lain,” ungkapnya.

Ditambahkannya, hampirsemua kegiatan di dinas perta-nian untuk tahun anggaran (TA)2010 tidak memakai jasa konsultandan tanpa honor kegiatan.(PT)

TEBING TINGGI - Setelah meng-alami ‘sakit’ selama tujuh tahun(usaha tak sehat,red) sejak tahun2002, akhirnya Tim Audit BadanPemeriksa Keuangan dan Pem-bangunan (BPKP) menyatakanPerusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Tirta Bulian Kota Te-bingtinggi berstatus ‘Sehat’ binsembuh kembali terhitung mulaitahun 2009.

Kondisi PDAM Tirta Bulianyang sempat sakit-sakitan (vailid)selama 7 tahun tidak menyurutkansemangat Ir.Oki Doni Siregarselaku Direktur PDAM, “dalammemenej sistem perubahan ma-najemen perusahan, secaraberanjak mulai tahun 2009 PDAMTirta Bulian dinyatakan sudahberstatus ‘sehat’,keberhasilan itudiperoleh setelah melalui perjua-ngan yang cukup panjang sehinggaberhasil meraih Sertifikat ISO9001:2008 dari SAI Global Inter-national dan Perpamsi Award 2009”.Demikian ungkap Direktur PDAMTirta Bulian Ir Oki Doni Siregardihadapan Pj Walikota Tebing-tinggi Drs H Eddy Syofian MAPsaat menyampaikan persentaseKinerja Comporative PDAM,Kamis pekan lalu, di aula PDAMJalan Pusara Pejuang Tebingtinggi.

Disebutkan bahwa kerugianPDAM Tirta Bulian dari tahun 2006trend-nya cenderung menurun,

namun terjadi fluktuasi naik padatahun 2009 yang disebabkanadanya pembebanan biaya-biayatahun sebelumnya yang meliputitunggakan dana pensiun sejaktahun 1993 s/d 2007, pelunasanhutang tahun 2006, tunggakanretribusi APU (air permukaan)2003 s/d 2007, penghapusan piutanguntuk rekening yang tidak tertagihsejak tahun 1990 s/d 2006 danpenghapusan piutang dibebankanpada tahun 2009.

Di hadapan Pj Walikota dansejumlah pimpinan SKPD sepertiKadis PU Ir HM Nurdin, KepalaBappeda H Marapusuk Siregar danAsisten Bidang Umum Adminis-trasi H Hadi Winarno, Oki mema-parkan bahwa pembebanan biayaperusahaan yang paling beratadalah pada pembayaran tungga-kan dana pensiun sebesar Rp 2,135miliar yang mulai dibayar padatahun 2008 sebesar Rp 230.148.831,berikutnya pada tahun 2009 sebe-sar Rp 669.662.272 dan pada tahun2010 sebesar Rp 669.662.272. “Totaltunggakan dana pensiun yangsudah dibayar sampai dengan saatini sebesar Rp 1.538.940.178, jadisisa yang akan dibayar melaluicicilan tahun 2011 adalah Rp596.719.790," jelas Oki Doni.

Oki menambhakan bahwa padaDesember 2008, PDAM Tirta Buliantelah melunasi hutang tahun 2006

sebesar Rp 200 juta kepada BankSumut, membayar tunggakanRetribusi APU (Air Permukaan)2003-2007 sebesar Rp 156.804.420dengan sisa cicilan Rp 12 juta sertapenghapusan piutang untukrekening yang tidak tertagih sejaktahun 1990 s/d 2006 penghapusanpiutang dibebankan pada tahun2009 sebesar Rp 434.344.579, paparOki.

Dalam rangka peningkatanpelayanan kepada pelanggan,lanjut Oki, PDAM Tirta Bulianmenerapkan program pelayanandengan Sistem Manajemen MutuISO 9001: 2008 dengan auditorStandard Australian InternationalGlobal (SAI global) internationalcertifier, menyediakan ruangpelayanan prima bagi pelangganserta menyediakan telepon bebaspulsa untuk menerima keluhanpelanggan dengan nomor (0621)326111.

“Kita berharap melalui programpelayanan system manajemenmutu tersebut, segala keluhankonsumen terkait mutu dankualitas air dapat diatasi."

Menyikapi hal itu. Pj WalikotaTebingtinggi H Eddy Syofian,berharap agar PDAM Tirta Bulianmampu mempertahankan prestasiyang telah diraih selama ini denganlebih meningkatkan pelayanankepada para pelanggannya.(RS)

BPKP Nyatakan PDAMTirta Bulian Sehat Kembali

KPK POS

KORUPSIE D I S I 133

24 - 30 JANUARI 2011

5

LIPSUS

Hutang Rp 10 M pada Rekanan

DPRD Harus Bertanggung JawabDPRD Deli Serdang harus bertangungjawab terhadap aliran dana sebesar Rp7,09 miliar yang di gelontorkan menjadipos pembiayaan pada PAPBD 2009,untuk pembayaran hutang pekerjaanswakelola GDSM tahun 2007 di DinasCipta karya dan Pertambangan DeliSerdang.

Pertanggung jawaban itu sangatdibutuhkan agar rakyat lebihmengatahui apa yang menjadi dasarhukum DPRD mensahkanpengalokasian anggaran tersebut. Lebihdari itu, hingga kini Dinas Cipta Karyabelum melunasi hutang pekerjaan tahun2007 kepada pihak ketiga.

Hal itu dibuktikan masih banyaknyarekanan yang menuntut dinas tersebutminta pembayaran, bahkan ada rekanantelah berulangkali melabrak SekdakabAzwar dan Bupati Amri Tambunanmenuntut penbayaran upah kerjanya.

“Darimana munculnya angka Rp 7,09miliar untuk kost bayar hutangpekerjaan dinas cipta karya ? Apakahangka itu berdasarkan hasil audit BPKPsebelumnya atau memang sengaja

diposkan untuk hal lain," cetuspemerhati kinerja dewan, Andri dikantor DPRD Deli Serdang.

Disebutkan, ada ratusan jenispekerjaan Dinas Cipta Karya tahun2007 yang jelas-jelas tidak tercantundalam APBD tahun 2007, 2008, dan2009. Anehnya DPRD mengesahkananggaran sebesar Rp 7,09 Miliar untukpos bayar hutang. ”Ini yang perluditindaklanjuti apakah ada konspirasiantara pemkab dengan Dewan,”tegasnya.

Mantan ketua DPRD Deli Serdangperiode 2004-2009 H Wagirin ArmanS.Sos kepada wartawan menyatakanjika pengalokasian anggaran tersebutmenjadi masalah, dirinya terhindar daripersoalan itu sebab dia salah satudiantara beberapa anggota dewan yangsetuju pengalokasian anggaran untukbayar hutang Dinas Cipta Karya.

Dijelaskan, kronologis mengapaanggaran pos untuk bayar hutang yangtidak tercantum dalam APBD bisa lolosdan disahkan DPRD. Pemkab sejaktahun 2008 telah mengusulkan agar

dewan menyetujui pengalokasiananggaran Dinas Cipta Karya danPertambangan sekira Rp 9miliar lebihuntuk pembayaran hutang tahun 2007.Namun karena selaku pimpinan dewanmengetahui bahwa pengalokasian itumelanggar hukum maka dirinya tidakmenyetujui.

Kemudian pengusulan juga berlanjutpada R-APBD 2009, ketika itu sejumlahanggota dewan sempat melayangkanmosi tidak percaya terhadap pimpinandewan karena menolak pengajuantersebut. Bahkan pimpinan dewandituding tidak pro rakyat danmenghambat pembangunan sertamenghalangi program pemerintahdaerah yakni GDSM.

Walau demikian, kata wakil ketuaDPRD periode 2009-2014 ini, pimpinandewan beserta sejumlah panitiaanggaran (panggar) dewan yang saat inidirubah menjadi Badan anggaran(Banggar) dan Kabag Hukum DPRDdan staf melakukan konsultasi denganBPKP mempertanyakan apakah bolehpengusulan pos bayar hutang tersebut

ditampung di APBD.Ketika itu, menurut wagirin Arman,

BPKP mengingatkan DPRD DeliSerdang agar tidak mengesahkan ataumenerima usulan tersebut karena tidakmemiliki dasar hukum yang jelas.”BPKP sudah mengingatkan dewanuntuk mencari dasar hukumnya, bilatidak ada alas hukum yang kuat makaakan menimbulkan masalah dikemudianhari, ungkapnya.

Nah, atas saran BPKP dewan menco-ret usulan tersebut dalam R-APBD 2009.Kemudian dalam pembahasan PAPBD2009 pemkab kembali ngotot denganmemasukkan usulan yang sama.

Saat itu pembahasan PAPBD hampirmentok tidak disahkan tetapi secarakebetulan Ketua Dewan Wagirin Armansedang cuti panjang. Dalam kesempatanitulah salah seorang dari pimpinandewan MBS menandatangai beritaacara draf Kebijakan Umum Anggaran(KUA) dan Prioritas Plafon AnggaranSementara (PPAS) perubahan APBD2009 dan selanjutnya disahkan melaluirapat paripurna.

Sementara itu, Kadis Cipta karya danPertambangan Deli Serdang Ir DonaldLumban Tobing, menjelaskan hinggatahun 2007 ada sekira 191 paketpekerjaan jenis swakelola yang tidakditampung dalam APBD tahun berjalandan pekerjaan itu merupakan “warisan”yang ditinggalkan Kadis sebelumnya.

Sebagian besar pekerjaan itu belumdapat dibayar karena masih dalamproses audit BPKP, Dinas TarukimProvinsi dan inspektorat Deli Serdang.Bila pekerjaan itu nantinya selesai diadudit oleh pihak BPKP tentu dinasakan membayar lunas sesuai denganhasil audit.

Dijelaskannya lagi, diperkirakananggaran Rp 7,09 miliar yangdialokasikan dalam PAPBD 2009 untukkost bayar hutang Dinas Cipta karyabelum mencukupi untuk melunasiseluruh paket pekerjaan terhutang.Itulah sebabnya setiap pembayaranhutang harus melalui proses audit BPKP.”hutang pekerjaan ini pada masa KadisCipta Karya yang lama, bukan dimasasaya menjabat,” imbuhnya. (PS)

Bupati DilabrakBEBEBERAPA waktu laluBupati Deli Serdang AmriTambunan sempat dilabraksalah seorang rekanan proyekswakelola GDSM menuntutupah kerja yang belum dibayardinas Cipta Karya.

Aksi nekat Sarman, 50tahun, dilakukan saat Bupatimenghadiri paripurna DPRDkarena tidak sanggupmenahanan penderitaanselama tiga tahun dizolimi danminta pertanggungjawabanbupati upah kerja proyekdibayar lunas.

Labrakan kepada Bupati itumerupakan kedua kalinya.Sebelumnya Sarman jugapernah melabrak SekdakabDeli Serdang Azwar S.Msidalam kasus yang sama. Ketikaitu Sarman mendapat jawabanbahwa upah kerjanya segeradibayar. Karena pemkabdiangggap ingkar janji makaperistiwa kedua terjadi denganmelabrak bupati Deli SedangAmri Tabunan

Pada saat itu ,Sarmanmengaku dirinya sudah tidaktahan lagi menanggung bebankredit bank atas pinjamanuntuk melaksanakan berbagaipekerjaan proyek GDSM padatahun 2007. Dia sudah berpuluh

kali minta pembayaran dansudah melaporkan hal inikepada dewan tetapi tidakmendapat tanggapan.

Akibatnya sang istritercintanya kerap sewot karenabarang-barang perhiasannyajuga turut tergadai. Sementarapihak Pemkab Deli Serdangselalu berjanji-janji untukmembayar upah kerja proyekswakelola sekira Rp 110 jutayang telah dikerjakannya.

Pekerjaan itu meliputirehabilitasi gudang kantorDPRD, rehabilitasi MasjidAmal Bakti Pancasila,pembuatan sumur di Percut SeiTuan, rehabilitasi parit JalanTengku Fahruddin Lubukpakam. Kemudian, rehabilitasiparit Jalan Thamrin Lubukpakam dan rehabilitasijembatan perlintasan di depankantor Bupati Deli Serdang.

Bupati Amri Tambunankepada wartawan ketika itumenyatakan belum adanyapembayaran upah kerjatersebut karena pekerjaan yangdisebutkan Sarman itu belumdiakui dan belum diajukan keDPRD. ”Pemkab bukan tidakmau bayar, tetapi masihpanjang proses yang harusdilalui,” jelas Bupati.

PROGRAM yang dicanangkanBupati Amri Tanbunan sejak tahun2006 silam dipusatkan di DinasPemukiman Pengembangan Wilayahdan Pertambangan (Kimbangwil)sekarang Dinas Cipta Karya DeliSedang, sudah menggaung hampirdiseluruh wilayah NKRI yangmenjadi ciri khas pemerintah daerahmengikut sertakan elemen masyakatdan pengusah swasta bersama-samamengangkat keterpurukan pembangu-nan daerah ke arah yang lebih baik.

Tak ayal, berbagai pujian danacungan jempol dari berbagailapisan masyarakat diarahkankepada pencetus program tersebut.Termasuk sejumlah pemkab diIndonesia banyak berguru ke DeliSerdang mencari tahu kiat keberhasilanprogram itu. Bahkan pemkab DeliSerdang pernah mendapat penghargaandari pemerintah pusat atas keberhasilanprogram tiga pilar itu.

Namun siapa menyangka danmenduga, dibalik sejuta penghar-gaan dan perhatian tersebut, GDSMternyata ternoda dan menyimpanbanyak misteri. Tahun 2007 adasekira 191 paket pekerjaan jenisswakelola di dinas Kimbangwil yangtidak ditampung dalam APBDsebagian besar proyek tersebutdiduga bermasalah.

Hal itu dibuktikan, hingga kinimasih banyaknya para pelaku kerja”menjerit “upah kerja serta bahanmaterial yang digunakan belumdibayarkan pihak dinas kepadapekerja dan pengusaha.

Bukan itu saja, dinas ini sempatberurusan dengan aparat hukum.Sejumlah pejabat dan staf di dinastersebut diperiksa penyidik Poldasuatas pengaduan salah satu LSMdiwilayah itu dengan dugaanpenyimpangan penggunaan keua-ngan daerah APBD tahun 2007sekira Rp 10 miliar.

Pemeriksaan itu dikuatkandengan surat nomor B/26/II//2009/Dit Reskrim tertanggal 17 Februari2009 tentang Surat PemberitahuanPerkembangan hasil Penyelidikanyang ditandatangani DirekturReserse Kriminal Polda SumutKombes Pol Drs Wawan Irawan.Dalam surat itu dijelaskan bahwapenyidik Dit Reskrim Polda Sumuttelah melakukan penyelidikanterhadap dugaan tindak pidana tipikorpada Dinas Pemukiman PengembanganWilayah dan Pertambangan kabupatenDeli Serdang.

Dalam surat itu juga dijelaskanbahwa penyidik telah menalkukanpengecekan fisik dan penyalurandana yang berasal dari programpengembangan infrastrukturwilayah strategis dan cepat tumbuh.Penyidik Dit Reskrim Polda Sumutmasih melakukan penyelidikan lebihlanjut dengan mencari fakta-faktayang dapat menguatkan untukditingkatkan ke penyidikan. Namunsangat disayangkan, hingga kinikasus ini seakan leyap ditelan bumi,tanpa keterangan yang jelas “bolapanas” berhenti di Poldasu.(PS)

Gerakan Deliserdang

Membangun (GDSM) meru-

pakan salah satu program

pemerintah kabupaten Deli

Serdang yang dinilai cukup

sukses membangun

infrasturktur pedesaan dan

perkotaan diwilayah itu.

DINAS Cipta Karya PemkabDeli Serdang mengakui masihmemiliki hutang kepadarekanan sebanyak Rp 10 miliaratas pekerjaan 17 paket proyekPenghunjukan Langsung dan154 paket pekerjaan GerakanDeliserdang Membangun.

“Memang dinas ini masihpunya hutang kepada rekananhampir Rp 10 miliar untukpekerjaan 172 paket proyeksejak tahun 2003 hingga 2008yang belum dapat dibayar,”Kata Ir Basari sekretaris DinasCipta Karya, minggu pekan alu.

Disebutkan, terkendalanyapembayaran upah kerjatersebut akibat pekerjaandilakukan diluar kontek APBDsehingga harus melalui auditBPKP terlebih dahulu agaranggaran dapat diusulkan untukditampung dalam PerubahanAnggaran Pendapatan BelanjaDaerah (P-APBD).

Berdasarkan data yang ada,pekerjaan tahun 2003 hingga2005 ada sebanyak 17 paketpekerjaan diluar kontek APBDbernilai Rp 3 miliar lebih, duadiantaranya sudah dibayarsetelah diaudit oleh BPKP.Anggarannya ditampungdalam PAPBD Tahun 2005yaitu pembangunan GedungMajelis Ulama Indonesia (MUI)Deli Serdang sebesar Rp 836juta lebih dengan pemba-ngunan pasar tradisional KotaGalang sebesar Rp 863,36 juta.

Semula anggaran GedungMUI sebesar Rp 863 juta tetapi

setelah dilakukan audit olehBPKP yang layak dibayarhanya Rp 836 juta. Demikianhalnya Pasar TradisionalGalang awalnya diajukansebesar Rp 1.185 Miliar. Dengandemikian pekerjaan ditahun2003 ada sekira Rp 1.267.492.000 lagi yang belum dibayar.

Sedangkan pekerjaan untuktahun 2007-2008 yang diluarkontek APBD ada sebanyak154 paket bernilai Rp 9.579.069.000 yang belum dibayarkepada rekanan. Hal ini masihdalam pemeriksaan pihakBPKP bersama Dinas TarukimSumut. "Sedang dalam prosesaudit BPKP dan Dinas TarukimPemprovsu, setelah nanti finalmaka akan kita ajukan kebupati agar ditampung dalamP-APBD 2009," ucapnya.

Basari juga mengaku

prihatin melihat rekanan yangupah kerjanya belum dibayar,padahal hasil pekerjaannyasudah dinikmati orang banyak,bahkan ada pekerjaan yangsudah rusak.

Hal senada juga diungkapkanmantan Pimpro Dinas CiptaKarya Arwin Walat saat ditanyaiseputar pekerjaan proyek GDSMtahun 2007-2008 diluar kontekAPBD dan belum dibayarsebanyak 172 paket pekerjaan.

Tetapi BPKP untuk tahappertama sudah melakukanaudit terhadap 43 paketpekerjaan atau sekira 28 persen,dan BPKP masih melanjutkanaudit tersebut untuk tahapkedua. Bila nantinya sudahterdata baru anggarannyadiusulkan agar ditampungdalam APBD sehingga upahpekerja dapat dibayarkan.(PS)

WAKIL ketua DPRD DeliSerdang Wagirin Armanmenyatakan sangat prihatinmasih adanya pekerjaan proyekswakelola tahun 2007 yangbelum dibayar pemkab. DPRDtelah mensahkan anggaranuntuk bayar hutang di DinasCipta Karya sebesar Rp 7,09Miliar di PAPBD 2009, walaupekerjaan itu tidak tercantumdalam APBD sebelumnya.

Dijelaskan, awalnya DPRDtidak setuju mensahkanpengalokasian anggaran untukpembayaran hutang proyekGDSM karena tidak tercatatdalam neraca hutang dalamAPBD sebelumnya. Dengandemikian, tidak ada alasanapapun bagi Dinas Cipta Karyatidak membayar lunas upahkerja atupun hutang bahanmaterial proyek GDSM yangdikerjakan pada tahun 2007lalu yang sudah diaudit BPKP.

Menyikapi adanya pihakkeuangan dan bendaharawanyang tidak mengakui hasilaudit BPKP, perlu dilakukanpemeriksaan oleh penyidikkepolisian maupun Kejaksaan.Karena BPKP adalah lembagaresmi pemeriksa keuanganyang diakui negara. ”Laporkansaja ke pihak kejaksaan,”

ungkapnya.Mantan Ketua DPRD Deli

Serdang periodik 2004-2009 inimensinyalir banyaknyapekerjaan GDSM yang belumdibayarkan akibat anggaransebesar Rp 7,09 M yangdialokasikan untuk bayarhutang telah habis terpakai.

Bendahara Tidak AkuiHal yang sama juga dialami

Parlin Silitonga, 52 tahun,warga Lubuk Pakam. Hinggakini upah kerja atas pekerjaanpengecoran Jalan Lingkungansepanjang 565 x 3 meter dantembok penahan sepanjang 75meter, dengan lebar 30 dantinggi 60 centi meter terletak diDusun II Gang Maduma, DesaPagar Jati, Lubuk Pakam, yangtelah selesai dikerjakan padatahun 2007 lalu. Berdasarkanhasil audit BPKP RI yang adadi Dinas Cipta Karya, totalupah kerja yang harusdibayarkan atas pekerjaantersebut sebesar Rp 109 juta.

Namun kasus ini berbeda,pihak keuangan dan bendaha-rawan dinas tidak mengakuihasil audit BPKP atas peker-jaan tersebut dinilai salahobjek. Sehingga upah kerja atasnama Parlin Silitonga tidakdapat dibayar.

Sikap penolakan bendaha-rawan Dwi dan bendahara HWahidin mengakibatkanterjadinya pertengkaran antaraParlin dengan mereka belumlama ini. “Saya minta upahkerja dibayar sesuai denganhasil audit BPKP, sudah tigatahun upah kerja belum pernahsaya terima,” ucap Parlin.

Menurut Parlin, bila pihakbendaharawan tidak bersediamembayar upah kerja sesuaihasil audit, dirinya akanmembawa kasus ini ke jalurhukum. ”Ini sudah permainan,banyak kejanggalan yang harusdibongkar di instansi ini,"imbuhnya.

Bendahara Dinas CiptaKarya Deli Serdang H Wahidinyang dikonfirmasi mengakuiberdasarkan hasil audit BPKPtahun 2010 upah kerja yangharus dibayar kepada Parlinsebesar Rp 109 juta.

Namun dirinya tidak beranimembayarkan karena takutterjadi salah bayar. Pasalnyatahun pekerjaan itu ,dirinyabelum menjabat bendahara.“Ada kekeliruan data dalamproyek ini, yang tau adalahbendahara lama (Dewi-red) jadisaya tidak berani bayar,”elaknya.(PS)

Wagirin Arman: Hasil AuditBPKP Wajib Dibayar

Kantor Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Deli Serdang.

KPK POS

POLITIKE D I S I 133

24 - 30 JANUARI 2011

6

N A DSUMUTJAMBI

Verifikasi Balon Bupati,Ketua KPUD Rohil Tebang PilihTANAH PUTIH–Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) RokanHilir Azhar Syakban dalam melakukan verifikasi terhadap Balon (bakalcalon) Bupati Rohil periode 2011-2016 terkesan “menganaktirikan”lawan politik Bupati incumben Annas Maamun. Sehingga AzharSyakban seperti “meludah ke atas” sudah tentu mengenai wajahsendiri.

Bupati :Disiplin PNSBaru 50PersenSINGKIL - Bupati AcehSingkil H MakmursyahPutra SH,MM saat me-mimpin apel gabunganpegawai dijajaranyakemarin, mengatakandisiplin PNS baru berjalan50 persen. Karenanya harusdiambil langkah seriusuntuk meningkatkannyadan bila ada perubahanakan diberikan sanksiberat sesuai aturan.

“Masyarakatmengharapkan disiplinPNS meningkat dengandiberlakukannya lima harikerja di lingkup PemkabAceh Singkil,”kata Bupati.

Disebutkannya ada yangmenilai pemberlakuanlima hari kerja tak efektif,terbukti tingkat kedisi-plinan PNS terus menurun.PNS hanya bekerja antarapukul 08.00 WIB - 14.00WIB, selebihnya kebanya-kan duduk di warung kopimenunggu jam pulangkantor.

Tidak efektifnya aturanlima hari kerja serta takdisiplinya PNS, dirasakansejumlah masyarakat yangmembutuhkan pelayan. Diatas pukul 14.00 Wib, rata-rata perkantoran pemerin-tah sudah kosong.

“Kalau kita datang kekantor selepas zuhur, sudahtidak ada orang. Padahaljam kerja sampai pukul16.00.WIB,” kata seorangwarga Suro yang mengakuada keperluan ke kantorSetdakab Aceh Singkil,baru-baru ini.

Menyikapi hal iniBupati memerintahkan,Kepala Kantor Satpol PP,WH dan Damkar AcehSingkil, melakukan raziarutin bagi PNS yangmangkir dari tugas. Bilakedapatan segera laporkanuntuk diberi sanksi tegas.“Lakukan razia rutin, bilaada PNS melanggar aturan,laporkan supaya diberi sanksitegas,” kata Makmur.

Tidak hanya disitu,untuk meningkatkandisiplin anak buahnya, usaiapel gabungan Makmurmemanggil semua kepalaSKPD ke ruangan rapatSekdakab. Bupati menegursekaligus meminta penje-lasan satu per satu alasanmenurunya disiplin PNS didaerah ini.(KAR)

PembuatanSIM KembaliNormalSINGKIL - Setelah sempatterhenti selama sebulan ini,akibat gangguan jaringaninternet, pembuatan SuratIzin Mengemudi (SIM)online di Polres Aceh Singkil,kembali normal sejak Selasa(18/1) kemarin.

Kapolres Aceh Singkil,AKBP H Helmi Kwarta,melalui Kasat Lantas IptuAndri Permana kepadawartawan mengatakan,semua perangkat yangmengalami kerusakan,seperti central processingunit (CPU) sudah diperbai-ki. Pembuatan SIM onlinesudah bisa dilakukan lagi.Masyarakat yang akanmembuat silahkan menda-tangi unit pelayananpembuat SIM di SatlantasPolres,” kata Andri.

Dibagian lain, Andrimenyebutkan, tingginyaangka kecelakaan lalulintas di daerah ini selainpengguna jalan belumsepenuhnya mentaatiaturan, salah satu faktorlainnya yaitu, banyaknyajalan yang rusak. Karenaitu, dalam waktu dekat ini,Polres Aceh Singkil akanberkoordinsi dengan pihakterkait agar segera mela-kukan perbaikan jalan-jalan yang rusak gunameminimalisir kecelakaanlalulintas. “Kita akansurati Pemkab supayamemperbaiki jalan rusak, danberlubang yang selama inijadi penyebab kecelakaan,”pungkas Andri.(KAR)

2011, Listrik Jambi Bebas Pemadaman

Sejumlah Pembangkit Bakal DibangunJAMBI - Di 2011 ini, pihak PLNberjanji tidak akan ada lagipemadaman bergilir untukwilayah se- Sumbagsel,khususnya Kota Jambi. Hal inidiungkapkan langsung GM PLNS2JB Sumbagsel, NandiRanadireksa, ketika diwawancarai sejumlah wartawan,usai acara makan malam dancultural night pada rapat kerjatriwulan IV tahun 2010 di gedungRatu Convertation Centre, baru-baru ini.

“Untuk Kota Jambi, rekanwilayah Kit (wilayahpembangkit listrik, red) SumateraBagian Selatan, sudah tandatangani sewa PLTG dengan daya2 x 50 mega watt di PayoSelincah untuk memenuhikebutuhan listrik Jambi,”ungkapnya.

Ia menegaskan, untuk semuawilayah se- Sumbagsel,dimatanya, tidak ada bedanyasama sekali. “Semua wilayahSumatera ini punya masa depan

yang cerah,” ucapnya.Dalam kata sambutannya, ia

mengakui, prospek Jambi untuklebih maju sangat bagus. Olehkarenanya, kebutuhan listrik Jambiharus segera dipenuhi. Denganterpenuhinya kebutuhan listriktersebut, ia berharap, dapat menun-jang pertumbuhan ekonomi Jambi.Ditanyakan, berkenaan denganstatus PLN Kota Jambi yang saatini masih berstatus cabang ? iamengatakan, tidak akanmempermasalahkan hal tersebut.

“Apapun statusnya, PLN akanmelayani sebaik-baiknya. Yangpasti, kita akan memberikan semuapelayanan yang terbaik. Statusnyaapa tiu semua sama saja,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan, untukmenunjang dan memenuhikebutuhan listrik di beberapadaerah dalam Kota Jambi,rencananya, akan mengoperasikanbeberapa pembangkit listrik dibeberapa kabupaten dalamProvinsi Jambi. Salah satunyaPLTU Sarolangun yang akan sege-

ra dioperasikan pada sebelum31 Januari mendatang.

''Kita harapkan, sebelum 31sudah bisa digunakan,”cetusnya. Selain itu, iamenyebutkan, akanmembangun PLTU diKabupaten Kuala Tungkal.“Besaran dayanya yakni 2 x 7mega watt,” ujarnya. SelainPLTU tersebut, pada rencana-nya, PLN juga akan memba-ngun Pembangkit ListrikTenaga gas (PLTG) sebesar 12mega watt di Sungai Gelam.

“Kita akan sewa selama 6tahun dan akan memanfaatkan12 mega gas di Sungai Gelamitu,” janjinya.

Sementara itu, di singgungberkenaan dengan listrikprabayar. Ia mengatakan,berkenaan dengan listrikprabayar, akan langsung dikomersilkan, bukan lagipercontohan“Tahun ini akandimulai 8000 unit dulu,”katanya.

H Tambunan, Humas PLN,kemarin menyebutkan untuklistrik prabayar ini, akan lebihdulu dilakukan bagi karyawanPLN. Listrik prabayar ini akankita sosialisasikan dulu.''Mungkin untuk awal, ke PLNdulu, setelah itu baru kemasyarakat,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, listrikprabayar ini akan dilakukankepada pelanggan baru, denganarti kata, yang akan memasangjaringan baru. Setelah lengkapsemua persyaratannya, untukyang pasang baru, akan kita buatlistrik prabayar. Lebih lanjut, iamengatakan, untuk pelangganlama, tidak menutupkemungkinan untuk dibuatkanlistrik parabayar. Namun, harusdibuatkan ampere baru.

“Ini akan kita lakukanbertahap, perlahan. Tidakmungkin langsung. Yang lamajuga bisa dibuat listrik prabayar,tapi harus pasang ampere baru,”jelas Tambunan.

Saat ini, lanjutnya, ada sekitar300.000 lebih pelanggan PLN diProvinsi Jambi ini. Di 2011, adasekitar 30.000 pelanggan yangada dan masuk dalam daftartunggu untuk dipasangkanjaringan listrik baru. Namun, iamengatakan, dari jumlah terse-but,tidak semuanya akan bisa dilakukanpemasangan jaringan baru.

“Tidak semuanya akan bisaterpasang. Saat ini, beban puncak(waktu malam, red) ProvinsiJambi mencapai 150 mega watt.Sedangkan minimum bebannya70 mega watt,” pungkasnya.

Gubernur Jambi, yang padaacara tersebut, diwakili olehSekda Provinsi Jambi, AMFirdaus mengungkapkan, adanyalistrik merupakan salah satutujuan untuk menuju hidup yanglebih baik. Ia berharap, pihakPLN dapat menjaga amanahyang diberikan oleh masyarakat.“Jangan sampai ada lagi listrikyang hidup mati dan merugikanmasyarakat,” cetusnya.(JE)

PelaksanaanDana BansosMenuai PolemikAEKKANOPAN - Di kabupaten Labuhan-batu Utara (Labura), akibat, tergesa- gesapetinggi daerah otonomi baru menyusunkelengkapan struktur daerah, dimanfaat-kan pejabat bermental korup untuk menyu-sup masuk di jajaran pemerintahan. Al hasil,bukan kemajuan yang terjadi tapi koruptorsemakin bertambah.

Dinas Pertanian Labura yang berhubu-ngan langsung dengan petani ditengaraimenjadikan pejabatnya leluasa mengelabuipetani. Seperti yang dialami Kelompok Tani(Poktan) Pulo Dogom Bawah KecamatanKualuhhulu salah satu penerima danabantuan sosial (Bansos) sebesar Rp.375 juta.Bansos yang bersumber dari APBN tersebutdialokasikan untuk pembuatan proyekpencetakan sawah seluas 50 hektar.

Ketua Poktan Pulo Dogom Bawah Sariman,diduga telah dijadikan alat pejabat DinasPertanian Labura untuk menggerogoti alirandana bansos tersebut. Bagaimana tidak,kendati dana Rp375 juta masuk ke rekeningkelompok tani, namun saat pencairan harusmelalui persetujuan Kadis Pertanian seba-gai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ter-masuk Kabid PLA sebagai Panitia Penga-was Tehnik Kerja (PPTK) proyek tersebut.

Dugaan Ketua Poktan ini menjadi alatmainan para pejabat, saat ini merupakanisu santer di daerah ini. Kendati Sarimantelah mengambil dana Rp75 persen darikeseluruhan anggaran, namun sebagianbesar masuk ke kantong oknum KadisPertanian Ir.Wasington dan oknum PPTKIr Sodrus Said Nasution serta Bendaharadana Bansos Agus Hamri.

Pantauan KPK Pos di lapangan, dugaanini sulit ditampik kebenarannya. Saatwartawan KPK Pos bertemu Sodrus SaidNasution di ruanga kerjanya mengatakansegala yang menyangkut urusan pencairandana proyek antara pihak poktan dan PPK(Kadis Pertanian).

“Jadi saya bisa saja tidak mengetahuiberapa jumlah dana yang sudah dicairkandan kita tidak mengetahui kalau adapemotongan- pemotongan dana tersebut.Itu bisa ditanyakan kepada PPK sebaburusan pencairan itu urusan PPK," ucapnya.

Semestinya sebagai PPTK, Sodrusmemiliki wewenang dan tanggungjawabdalam proses pencairan, sebab sebelumpencairan dilakukan Poktan, PPTK harusterlebih dahulu PPTK memberikan peni-laian terhadap hasil kerja.

Naifnya lagi, ketika ditanya jumlahvolume kerja hingga saat ini, oknum PPTKini juga tidak dapat merinci dengan pasti."Setahu saya kelompok tani sudah bekerjadan saat ini juga masih melaksanakanpekerjaan. Namun saya belum bisa menga-takan jumlah volumenya secara pasti, kitatunggu hasil laporan dari Poktan, baru nantikita turun ke lapangan meninjau dan mencekkebenarannya. “Di lapangan kan ada plankproyeknya berapa luas areal yang dikerjakan,"kelitnya dan terkesan menutupi.

Sementara saat ini kondisi di lapangan,hasil pekerjaan pembuatan pencetakansawah persentasenya tidak lebih dari 40persen. Di perkirakan hingga kini yang sudahrampung hanya 20 hektar dari 50 hektar.Padahal pengerjakan pencetakan sawahbaru mestinya harus diselesaikan sebelummasa anggaran 2010 berakhir.

Bendahara dana Bansos Agus Hamriyang dikonfirmasi wartawan, Kamis (20/01) terkait persoalan ini memberi jawabansetali tiga uang dengan PPTK.

"Hingga saat ini pihak Poktan telahmencairkan dana sebesar 75 persen darianggaran. Namun kita belum mengetahuisejauhmana hasil kerja poktan. Kemarinkita sudah turun ke lapangan dan pihak pok-tan masih bekerja. Masalah keterlambatanpenyekesaian pekerjaan, kita sudah berte-mu pihak Dinas Pertanian Sumut dan mem-berikan keluangan jadwal penyelesaianhingga akhir Januari," ujarnya. (RP)

Azhar Syakban sempat beru-rusan dengan Polda Riau terkaitijazah yang digunakannya didu-ga aspal. Harusnya dalam mela-kukan verifikasi administrasibalon, jujur dan adil serta tidakmemihak.

“Apakah Azhar Syakban be-nar-benar bersih dari tindakanhukum. Sepengetahuan saya,Azhar Syakban pada saat me-ngikuti test calon anggota KP-UD tahun 2004 lalu, dalambiodatanya tidak tamat SMA.Tapi ia bisa punya SKB (SuratKeterangan Berpenghargaan)SLTA yang diperoleh dari Su-matera Barat pada tahun 1980,atas nama Azhar Syukran.Apakah ini dibiarkan, tentuperlu dipertanyakan,”ujarAnirzam, aktifis LSM NCWRohil Kamis pekan lalu.

“Padahal kasus nama ijazahtersebut sudah berulangkalidipublikasikan, namun aparatpenegak hukum di daerah ini

terkesan membiarkan dugaanijazah aspal tersebut,” ujarnya

Tindakan tebang pilih danmenganaktirikan balon lain dila-kukan Azahar Syakban saat mem-verifikasi Hermansani. Dikabar-kan ijazah Hermansani dalamSTTB SD, SMP dan SMA bernamaHerman. Sementara dalam Ijazahsarjana bernama Hermansani.Namun perbedaan nama itu sudahdiklarifikasi melalui PengadilanNegeri dan dinyatakan soal namatidak ada masalah lagi.

Perlu diketahui public, kesa-lahan nama itu tidak hanya padaHermansani, tapi juga calonincumben yakni Annas Maamun.

“Dalam ijazah SR dan SMP,incumben tersebut disinyalirbernama Anas Makmoen. Setelahmenjabat anggota DPRD, gantinama menjadi Anas Makmun dansekarang berubah lagi menjadiAnnas Maamun. Kalau KPUDRohil mau jujur, adil dan tran-sparan, jangan ada tebang pilih

dalam melakukan verifikasiPersyaratan administrasi

Anas Maamun yang majukembali pada pemilukada2011 ini, jika benar adakesalahan nama tanpa adapembetulan oleh instansi ter-kait sebaiknya jangan dite-rima. KPUD harus indepen-den, bebas dari intervensi daripihak manapun.

Menurut Anirzam jangankarena merasa tersaingi ba-lon lain, lalu mencari-carikesalahan. Kalau takut ber-kompetisi, sebaiknya incum-ben mundur dari pada kalahdalam pertarungan di pemi-lukada mendatang.

Dari peta politik di 12Kecamatan, hasil survei NCWdibeberapa Desa dan Ke-camatan, incumben tak ba-kalan menang melawan kan-didat lainnya. Ada beberapafaktor yang menjadi peni-laian masyarakat, pertamafaktor usia sudah memasuki74 tahun. “Ngapain dipilihjompo, masih ada yang muda-muda dan agresip memimpinRokan Hilir 5 tahun ke depan,”imbuhnya.

Keterangan dihimpunKPK Pos menyebutkan kala-ngan aktifis LSM bakal me-

ngadukan Azhar Syakban keKejaksaan Tinggi Riau ter-kait ijazah yang digunakanAzhar Syakban atas namaAzhar Syukran. Setelah itudikabarkan akan digugatperdata ke Pengadilan Negeriterkait penggunaan Ijazahatas nama Azhar Syukranuntuk kelengkapan adminis-trasi dalam mengikuti testkompetensi di KPUD PropisiRiau tahun 2008 lalu.

Informasi berkembang sa-lah satu LSM telah mene-lusuri Ijazah yang dimilikiAzhar Syakban atas namaAzhar Syukran ke Dinas Pen-didikan Provinsi SumateraBarat di Padang. Sumber diPadang menyebutkan kabar-nya Azhar Syakban tidakpernah mengikuti ujian persa-maan SLTA di Sumatera Ba-rat pada tahun 1980 lalu. Yangmengikuti ujian persamaanadalah Azhar Syukran.

Polda Riau saat melakukanpemeriksaan terkait ijazahyang dimiliki Azhar Syakbanatas nama Azhar Syukran tidakmenyebutkan asal ijazahdiperoleh dari sekolah mana dandari daerah mana. SementaraPropinsi Sumatera Baratterdiri 17 Kab/Kota.(PUR)

Defisit 11,9 M, KUAdan PPASSubulussalamDisahkanSUBULUSSALAM - kebi-jakan Umum Anggarandan Plafon Prioritas Ang-garan Sementara (KUA/PPAS) APBK Subulussa-lam 2011 disahkan,Selasa kemarin denganditandatangani WalikotaSubulussalam Merah Sak-ti SH dengan unsur Pim-pinan DPRK setempat.Namun Nota KUA danPPAS yang diajukan timTAPK Subulussalammengalami defisit Rp11,9milyar.

Pada kesempatan ituWalikota mengatakan ta-hun ini terjadinya defisitanggaran cukup tinggi,namun beberapa upayatelah kita lakukan sepertiberupaya meningkatkanDAK dan DAU Subulus-salam.

Disisi lain terang Sakti,penerimaan CPNS mem-pengaruhi keuanganPemko Subulussalam,maka sengaja diperketataturan bagi CPN yanglulus. Seperti tidak meng-ajukan surat pindah sela-ma 8 tahun tahun, karenapenerimaan CPNS itumenggunakan anggaranAPBK Subulussalam.

Salain itu, defisit

terjadi dipengaruhi adanyapenambahan sejumlahlembaran daerah antaralain, BPBD, Kantor Arsipdan Perpustakaan, Pela-yanan Perizinan Terpadu,MPD, MAA, MPU dan BaitulMal. Namun demikian pe-merintah tidak boleh lelah.

“Kita terpaksa mela-kukan berbagai cara untukmenarik dana dari APBPatau percepatan daerahterpencil, dan untuk itudiharapkan kepada seluruhSKPD lebih bijaksanamenjemput ‘kue’ dariProvinsi dan Pusat,”kataWalikota.

Desakan publik untukmenempatkan putra daerahmenduduki jabatan di SK-PD karena, Sakti mencon-tohkan seperti Dinas Tena-ga Kerja dan Transmigrasiyang diduduki putra daerahpada tahun 2010, tidakmampu mendatangkankue-kue dari provinsi, apa-lagi dari pusat. “Ia hanyamampu menghabiskan da-na APBK saja, coba kitabayangkan,”katanya lagi.

Karena itu Sakti meng-harapkan seluruh elemendapat memberikan sumba-ngan pemikiran demi kema-juan Subulussalam.(KAR)

KPKPOS /ISTIMEWA

KUA/PPAS - Walikota Subulussalam Merah Sakti SH sedang menandatangani KUA-PPASdisaksikan Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala, selasa (18/01) di Gedung DPRK setempatdi Jln Pertemuan(atas). SAMBUTAN - Para peserta eksekutif dan legislatif sedangmendengarkan sambutan Walikota Subulussalam saat penandatanganan KUA-PPAS KotaSubulussalam

KPK POS

POLITIKE D I S I 133

24 - 30 JANUARI 2011

7

SUMUT

Penggantian KTP Karena Kelalaian, Tetap BayarRANTAUPRAPAT - Penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran disebabkan kelalaianpemiliknya tetap harus membayar biaya administrasi sesuaiPerda. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Ir Hj Esty PancaningdiahM.Si di ruang data dan karya kantor bupati, Kamis (20/11).

Tak AmanPemindahanPasar GlugurDitundaRANTAUPRAPAT - Kalau kemanantidak terjamin, ada baiknya pemindahanPasar Glugur ditunda. Demikiandikatakan Bupati Labuhanbatu dr TigorPanusunan Siregar usai mendengarkanekspos dari koordinator tim sosialisasi,verifikasi, pendataan ulang pedagangdan persiapan pengoperasian pasargelugur Rantauprapat di ruang data dankarya kantor bupati, Kamis (20/11).

Bupati mengatakan itu berkaitandengan keadaan Pasar Glugur yangterbuka tanpa pagar pengaman, baik dipintu masuk maupun kios pedagang,sehingga dikhawatirkan mengundangtimbulnya aksi pencurian dan pen-jarahan.

Ditambahkan saat pemindahanpedagang, sebaiknya mengutamakanskala prioritas yakni mereka yang benar-benar tercatat sebagai pedagang di PasarBaru dan Pasar Lama. Banyak contohpemindahan pasar maupun pedagangkaki lima (PKL) tidak menimbulkangejolak, tetapi banyak juga yang gagal.

“Hal itu tentunya tidak terlepas daripendekatan dan sosialisasi yang kitalakukan”, ujar Bupati.

Koordinator Tim Sosialisasi, Veri-fikasi, Pendataan Ulang Pedagang danPersiapan Pengoperasian Pasar GelugurRantauprapat, Drs Karlos Siahaan,menyampaikan pemindahan pasar barudan lama direncanakan 27 Januari 2011mendatang. Dari verifikasi yangdilakukan, di Pasar Glugur terdapat 813unit kios dan 607 unit meja beton, denganjumlah keseluruhan 1.420 unit. Dari dataitu terdapat selisih sebanyak 121 kios.Kelebihan kios ini direncanakan akandiberikan kepada PKL yang berada disepanjang Jl Diponegoro dan KHAhmad Dahlan.

Dijelaskannya juga, pengadaan aruslistrik ditanggung Pemkab Labuhan-batu hanya sebatas pengadaan jaringansampai lokasi Pasar Glugur. Sementarapemasangan instalasi ke kios-kiosditanggung pedagang.

Disinggung masalah keamanan,Karlos Siahaan yang juga AsistenPemerintahan Setdakab Labuhanbatumengatakan, keamanan kios ditanggungmasing-masing pedagang dikoordinirDinas Pasar dan Kebersihan.

Sementara kriteria peningkatanstatus dari pedagang dangau-dangau diKompleks Pasar Baru ke Kios danPerekrutan PKL untuk menempati kiosdan meja beton di Pasar Gelugur Ran-tauprapat adalah memiliki Surat Kete-rangan Usaha, lamanya berjualan,volume dan ukuran tempat berjualan, danjenis usaha.

Turut memberikan arahan KetuaDPRD Hj Ellya Rossa Siregar, Dandim0209/LB Letkol Inf Iman Sakti Zebuadan anggota DPRD dari Komisi A H.AliAkbar Hasibuan.(HAH)

DRS H Dwi Anang Wibowo patut diacungijempol. Sosok ini dalam mengisi waktuluang dihabiskan dengan membaca bukuuntuk menambah wawasan dan menyalur-kan hobinya sebagai pecinta pendidikan.

“Saya suka jalan-jalan, tapi hanyauntuk menenangkan pikiran. Ke mall sayatidak suka jalan-jalan, lebih baik membacabuku di rumah,”katanya

Atas kecintaan dan dedikasi padapendidikan, ia berusaha menyekolahkantiga anaknya hingga keperguruan tinggi.“Anak saya yang pertama Alfa Yolanda,saat ini kuliah semester III di Unimed,anak kedua Pristisal Wibowo, kuliah diUSU Semester I dan anak ketiga Febri,kuliah Semester V Kedokteran,”ungkapAnang.

Anang juga mengaku istrinya Hj YusniSH, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Pemerintah Kota (Pemko) Binjai.“Meski kami berdua PNS, kesederhanaantetap tercipta dalam keluarga, agar kelakanak-anak kami dapat meniru kehidupansederhana seperti apa yang saya alamahulu,”kata Anang.

Selain aktif di dunai pendidikan, ternyataAnang juga aktif di kepemudaan dan masya-rakat. “Selain menjalin haroniasasi juga untukmendapatkan info tentang pendikan. Manatahu ada keluhan tentang pendidikan di sekitarlingkungan kita,” ucapnya.

Isi Waktu LuangdenganMembaca

Drs H Dwi Anang Wibowo M.Pd, Kadis P dan P Binjai

“Zerba Sukimawa Bea”Dalam perjalanan meniti

karir dan kehidpan, tentusetiap orang pernah terbenturdengan berbagaipermasalahan. Terkadangdatang silih berganti sehinggamembuat kita merasakannyabegitu berat. Masalah jugabisa membuat manusia, emosi,lupa dan lalai dan mungkinsaja berujung pada perbuatanyang menyimpang.

Namun berbeda dengan DrsH Dwi Anang Wibowo, KepalaDinas Pendidikan dan Penga-jaran (P dan P) Kota Binjaiyang baru saja dilantik WaliKota Binjai, HM Idaham.Baginya masalah harusdiselesaikan, karena itu iatetap ulet dan terus belajarmenghadapi berbagaimasalah yang menimpanya.

Pelajaran berharga itudiperoleh Anang semenjakmasih kanak-kanak. Di masakecilnya bersama keluargamenjalani kehidupansederhana di Kel Mencirim,Binjai Timur. Anang sendiridilahirkan di Kota Malang 30Januari 1958 silam.

Dalam menapakikehidupan, Anang memilikimoto “Zerba Sukimawa Bea”atau tidak ada kebahagiantanpa pengorbanan. Anangjuga memiliki sikap disiplindalam setiap pekerjaan danitu sudah diterapkan semenjakmasih kuliah hingga menjadipejabat.

Berikut ini petikanwawancara wartawan KPK

Pos Sabar Simnjuntakbersama Drs H Dwi AnangMPd, baru-baru ini saatdisambangi di ruang kerjanya.

KPK Pos : memegangjabatan seperti saat ini,apakah merupakan cita-citasejak kecil atau kebetulan sajadipercaya pimpinan?

Drs H Dwi Anang MPd(Anang) : Kalau jabatan sayasaat ini memang sudahmenjadi cita-cita sejak kecil,bukan kebetulan. Sebab, sejakkecil, saya sangat senangdunia pendidikan dan inginmengabdikan ilmu kepadaanak bangsa.

KPK Pos : Tamat SMP,pendidikan apa yang bapakambil?

Anang : Karena saya inginmenjadi seorang guru, begitutamat SMP, saya lanjut kesekolah kejuruan di KotaBinja, dulu disebut SPG(Sekolah Pendidikan Guru).

KPK Pos : Bapak berasaldari keluarga sederhana, apaupaya yang bapak lakukanuntuk menyelesaikan sekolahhingga perguruan tinggi?

Anang : Selama kuliah,saya tidak pernah memintauang pada orangtua dan ituprinsip saya. Keinginan kuatmeraih cita-cita membuatsaya berjuang keras.Salahsatu yang saya lakukankuliah sambil bekerja menjadiseorang guru.

KPK Pos : Sejak tahunberapa bapak menekunipekerjaan sebagai seorang

guru?Anang : Saya tamat SPG

tahun 1977, lalu diangkatmenjadi guru SD Negeri 02759di Kelurahan Mencirim BinjaiTimur. Kemudian guru di SDNegeri 023895 yang berada diJln Pengeran Diponogoro.

KPK Pos : Adakahpenghargaan yang bapakterima waktu itu?

Anang : Ya… saya dianu-grahi penghargaan guruteladan tingkat Binjai danProvinsi Sumatera Utara padatahun 1987. Dari SD Negeri023895 saya ditetapkanmenjadi pilot projek CaraBelajar Siswa Aktif (CBSA).Bahkan, saya sempat dapatshow team ke London selama4 bulan. Selama saya menga-jar, saya juga kuliah di IKIPtamat tahun 1985.

KPK Pos : Jabatan apayang pertama kali bapak raih?

Anang : Ya pertama, KepalaSeksi (Kasi) Pendidikan Dasardi Langkat tahun 2001. Saatotonomi daerah, saya menjadiKasubdis Pendididkan Dasardi Dinas P dan P Langkat, lalumenjadi Kabid sampai 2008dan pindah ke Provinsi Sumut.Pernah menjadi Ketua UjianNasonal dan UASBN di DinasP dan P Provinsi Sumut. Maret2010 saya diangkat menjadiKepala Bidang PendidikanDasar dan Pelayanan KhususDinas P dan P Provsu.

KPK Pos : Masih adajabatan, selain itu?

Anang : Ya…jabatan

terakhir ya di sini sebagaiKadis P dan P Binjai. Tepat 11Januari 2011 saya diangkatdan dipercaya WalikotaBinjai untuk mengembanamana sebagai Kepala DinasP dan P.

KPK Pos : Kendala apasaja yang pernah bapak alamiselama menjalani karir?

Anang : Kendala, yabanyak sekali, tidak dapatdisampaikan satu persatu.Semua kendala yang meng-hadang karir saya hadapidengan ulet dan terus belajar.Hasilnya tahun 2003 sayamenyelesaikan S2 di Unimed.

KPK Pos : Begitu mene-rima jabatan sebagai KepalaDinas, hal apa yang pertamakali bapak lakukan?

Anang : Pertama tentuberadabtasi dengan seluruhpegawai denganmemperkenalkan diri danmelihat situasi. selanjutnya,saya memulai pekerjaan dariyang ringan terlebih dahulu.

KPK Pos : Apa yang bapakterapkan pada seluruhpegawai?

Anang : Awalnya merom-bak cara kerja, baru menerap-kan disiplin. Itu dimaksudkanagar pendidikan di KotaBinjai menjadi lebih baik.Dan tugas itulah yangdiberikan Walikota ketikamenempatkan saya sebagaiKepala Dinas P & P. Mudah-mudahan, harapan walikotadan wakil Walikota terhadapdunai pendidikan di kota ini

berjalan dengan baik.KPK Pos : Terkait Disipilin,

apa yang sudah bapaklakukan?

Anang : Setiap hari sayaperintahkan seluruh pegawaiapel dan langsung sayapimpin. Upaya ini sayalakukan untuk menanamkanrasa disiplin seluruh pegawai.Karena memang sayamelaksanakan pekerjaanpenuh dengan disiplin dan rasatanggungjawab. Buktinyasaya siap menandatanganiberkas dalam berdiri sekalipunserta siap melayani setiaporang yang membutuhkan.

KPK Pos : Ada upaya yanglain?

Anang : Ya, memberikanpelayanan terbaik, mulai dariKantor Dinas P dan P sampaike sekolah-sekolah. Denganilmu dan pengalaman yangsaya miliki, mudah-mudahandapat diterapkan padapendidikan di Kota Binjai.

KPK Pos : Apa harapanBapak pada seluruh pegawaidan guru di Kota Binjai?

Anang : Tentu seluruhpegawai bisa bekerjasamadengan baik untuk kebaikanbersama. Untuk para guru,berharapk dapat membimbingsiswa dengan sabar. Janganlagi terdengar terjadi kekeras-an terhadap siswa termasukperbuatan yang menyimpangdari aturan. Saya mengajaksemuanya bangki gunameningkatan kualias pendi-dikan di Kota Binjai.

Esty menjelaskan, yangtermasuk kelalaian adalahhilang dan rusak. Rusaktermasuk salah pengetikankarena adanya kesalahandata yang masuk ke kom-puter. Yang tergolong gratis,belum memiliki KTP, KKdan akte kelahiran, peng-gantian KK karena adanyapenambahan anggota ke-luarga, adanya perkawinan/perceraian (pemacahan KKdan perubahan status per-kawinan), pindah datang,musibah disebabkan keba-karan dan bencana alam.

Karena itu Hesty me-minta kepada seluruh lapis-an masyarakat agar berhati-hati memasukkan data se-perti nama, alamat, tempattanggal lahir. “Kalau adakesalahan dalam memasuk-kan data itu tanggungjawabmereka dan menggantinyaharus membayar sesuai Per-da,” tegasnya.

Secara khusus Hestymengungkapkan, pelayanangratis pembuatan KTP initidak membuat masyarakatmelupakan kewajibannya,seperti membayar PajakBumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunanmerupakan kewajiban danada kemungkinan setiappembuatan KTP di Kelura-han/Desa serta di KantorCamat, soal PBB akan dita-nyakan.

Untuk itu, kata Hesty, ja-ngan salahkan pihak kantorcamat, desa/kelurahan apa-bila mereka tidak melayanipembuatan KTP karena ma-syarakat tidak bisa mem-perlihatkan bukti pelunasanPBB. “Jangan jadikan inialasan pihak kantor camat,desa/kelurahan mempersulitmereka dalam pembuatanKTP gratis ini”, kata Hesty.

Dalam ekspos itu diper-oleh informasi, jumlah pen-duduk Labuhanbatu tahun2010 414.417 jiwa. Yang me-miliki KTP hanya 60.220 ji-wa atau 18,49 persen. De-mikian juga kepemilikanKK hanya 54.339 KK(48,33%) dari 112.413 KKyang ada. “Dari datatersebut dapat disimpulkan,kepemilikan KTP dan KK diLabuhanbatu masih rendah,sehingga perlu dilakukansosialisasi secara terus me-nerus,” ujar Esty.(HAH)

MEDAN - Adnan BuyungNasution melihat pemba-ngunan di wilayah TapanuliBagian Selatan perlu diper-cepat. Kondisi ini terjadikarena banyak putra daerahTapanuli Bagian Selatanyang menjadi orang-orangbesar tingkat nasional, tapitidak memperhatikan kam-pong halamannya.

Adnan mencontohkan,Jendral AH Nasution, Willi-em Iskandar dan lain-lain-nya. Namun, banyaknya to-koh-tokoh besar itu, banyakjuga yang lupa akan kema-juan kampung halamannya.

"Saya bersama putra-putra Tapanuli Selatan lain-nya berusaha untuk kembali

membangun Tapanuli Sela-tan. Pembangunan ini akankita khususkan untuk gene-rasi muda Tapanuli Selatan,"ujar Adnan Buyung Nasu-tion, di VIP Room BandaraPolonia, Jumat (21/1).

Adnan juga menjelaskan,dirinya memang tidak per-nah dilahirkan dan tinggaldi Tapanuli bagian selatan.Namun, dirinya merasaingin membantu baik morilmaupun materil dalammembangun Tapanuli ba-gian selatan.

"Saya akan membantubaik materil maupun moril.Sebagai putra daerah, akansaya bantu semampu saya,"tuturnya. (SBC)

Pembangunan TapselPerlu Dipercepat

Stadion Binaraga Tak Terawat,Bupati Kecewa

RANTAUPRAPAT - Kondisi stadi-on Binaraga yang pembangu-nannya menghabiskan dana mil-yaran rupiah kini kondisi terbeng-kalai terutama dari sisi perawatan.Hal itu membuat Bupati Labu-hanbatu Dr H Tigor PanusunanSiregar Sp.PD kecewa. Kekece-waan itu terungkap saat bupatimelakukan sidak ke lapangansepak bola yang terletak di JalanBinaraga Rantauprapat, beberapawaktu lalu.

Bupati mengatakan, pihak pe-ngelola stadion harus sungguh-sungguh merawat dan tanggungjawab pengelola yaitu Dinas Pe-muda Dan Olahraga. ”Kondisinyasungguh memperihatinkan, sayasangat kecewa,” ujarnya.

Menurutnya, kontruksi bangu-nan memang sudah baik, namunkarena perawatan minim, lapa-

ngan ini tidak layak untuk sebuahpertandingan besar. Kondisi rum-put lapangan sudah terlihatsangat jauh mutunya. Untuk itu,Senin 17 Januari bupati akanmemanggil pihak terkait penge-lolaan stadion dan melibatkanpihak lain yang memang mema-hami persoalan bagaimana men-cari solusi agar Stadion Binaragaini menjadi salah satu stadionterbaik di Sumatera Utara.

Kita akan mencari solusi untukpembenahan agar stadion inibaik,” tegasnya seraya melihatpapan plank proyek dengan ang-garan sekitar 5 milyar tahun2009 di lokasi lapangan. HarapanBupati setelah adanya perbaikansecara terstruktur, stadion ini akandilengkapi dengan fasiltas saranapendukung yang berstandarnasional, penerangan, ruang ber

AC bagi kamar ganti pemain danjuga lintasan di area stadion diakan di upayakan di tahun 2012.Kebutuhan itu sangat terkaitdengan prestasi sepak bola diLabuhanbatu di masa akan datangsehingga ada manfaat untuk me-ningkat PAD bila stadion ini dikunjungi para pengemar sepakbola,” ucap Tigor seraya menga-takan akan mengajukan bantuanke Menpora untuk kelengkapanfasiltas di stadion ini.

Terkait hal itu Sang Bupati inilalu memerintahkan Sekdakab,Kadis Pora dan Kakan KesbangLinmas dan Pemerhati Bola sesuaidengan koordinasi ke tiga pejabatitu Senin 17/01 di ruang data kar-ya sesuai sertijab 12 Eselon II un-tuk menghitung dana awal untukpemugaran kondisi lapangan yangmemprihatinkan itu. (HAH)

RANTAUPRAPAT - Wakil BupatiLabuhanbatu Suhary Pane SIPdan Muspida Plus tampak meng-hadiri acara Wisuda 664 sarjanaUniversitas Labuhanbatu (ULB)di Lapangan Ika Bina, Kota Ran-tauprapat Selasa kemarin.

Setelah prosesi pelantikanyang dihadiri ribuan keluargawisudawan, Ketua Yayasan Uni-versitas Labuhanbatu DR HAmarullah Nasution SE, MBAmemaparkan, jumlah alumniULB yang diwisuda 664 orang.Alumni Ekonomi 52 orang, Hu-kum 34 orang, Pertanian 11 orang,Pendidikan Biologi 158 orang,Matematika 134 orang, Sejarah90 orang dan PPKN 132 orangserta D-III Ahli Komputer 53orang.

Dengan demikian sampai wi-suda angkatan ke IX tahun 2011ini, jumlah sarjana yang telahditetaskan ULB mencapai 2. 525alumni berasal dari seluruh Kab/kota di Sumatera Utara bahkan

luar provinsi. Di antaranya 70persen alumni putra daerahLabuhanbatu.

Doktor juga anggota DPRDSumatera Utara ini mengatakan,sangat berbahagia dan senangkarena baru pertama MuspidaPlus hadir pada acara yang sudah9 kali digelar. Saat ini bertambahaset masyarakat Labuhanbatu,bagi lulusan berprestasi akandiberikan bea siswa meneruskankuliah ke jenjang Program S-2sesuai program studi masing-masing.

“Segera daftar diri keKampus ULB untuk diadakanpenyaringan dan selamat wisuda,jangan lupa almamater,” ka-tanya.

Sementara Wakil BupatiLabuhanbatu Suhary Pane SIPmenyampaikan pesan ketidak-hadiran Bupati dr. Tigor P. Siregar.Selain ucapan selamat, WakilBupati juga menitipkan pesankepada wisudawan agar selalumengamalkan tri dharma pergu-ruan tinggi.

Sementara itu Ade ParlaunganNasution SE MSi mewakili paraKetua Sekolah Tinggi mengung-kapkan mereka selalu berupayamemberikan konsep yang jelasdengan menyusun program per-kuliahan.

Hingga sesuai dengan apayang dibutuhkan pengguna lulus-an, tanpa melupakan perkem-bangan teknologi.(HAH)

Suhary HadiriWisuda SarjanaUniversitasLabuhanbatu

KPK POS

POLITIKE D I S I 133

24 - 30 JANUARI 2011

8

SUMUT

Nasib Fitriyus Terombang-ambingMEDAN – Banyak misteri atas lengesernya HM Fitriyus dari jabatanSekda Kota Medan. Pasca serah terima jabatan Fitriyus tak pernahkelihatan di kantor Pemko Medan.

Jalur Hijau di MedanMakin Kritis…?MEDAN - CP Nainggolan, salah seorang

anggota Komisi DDPRD Kota Medanmengatakan bahwap e r u b a h a nperuntukan di 12lokasi di Kota Medantelah melalui kajiandan pembahasan olehtim Pemko Medan.Komisi D jugamenggunakan dasarkajian yangd i s e r a h k a npemerintah sebagaibahan pertimbangansebelum menyetujui

dilakukannya perubahan perutukan tersebut.Hal itu disampaikan CP Nainggolan saat

ditemui KPK Pos beberapa waktu lalu di GedungDPRD Kota Medan.

Termasuk tiga lokasi yang merupakan jalurhijau diubah jadi lahan pertokoan danperdagangan. Ketiga lokasi itu adalahperubahan peruntukan tanah di Jln A.HNasution Kelurahan Kwala Bekala KecamatanMedan Johor atar permohonan Suka Ginting,dari jalur hijau menjadi Pertokoan/Perdaganganuntuk dibangun 3 unit rumah toko (Ruko).Perubahan peruntukan tanah di Jln A.HNasution Kelurahan Kwala Bekala KecamatanMedan Johor atas permohonan Suka Ginting,dari jalur hijau menjadi Pertokoan/Perdaganganuntuk dibangun 9 unit rumah toko (Ruko).

Perubahan peruntukan tanah di Jln TengkuCik Ditiro No.110 Kelurahan MadrasKecamatan Medan Polonia atas permohonanNg Kwang Eng, dari Jalur Hijau menjadiPertokoan/Perdagangan untuk dibangun1(satu) unit restoran.

Awalnya beberapa anggota dewan menolakdilakukannya perubahan peruntukan lahanterutama tanah yang masuk wilayah jalur hijau.Namun saat paripurna, anggota dewan danfraksi-fraksi lebih banyak yang menyetujuinya.

“Memang dalam hal ini DPRD hanyaberfungsi untuk melakukan pengawasan,sedangkan kajian dan analisis itu merupakandomainnya Pemeritah Kota,”kata Naiggolan.

Karena itu, lanjut Nainggolan DPRD Medanmelalui Komisi D mengajukan sejumlah syaratatas dilakukannya perubahan peruntukan tanahtersebut. Persyaratan itu nantinya akandituangkan ke dalam surat walikota untukdipenuhi pihak pengembang. Salah satunyaadalah pihak pengembang harus menyediakandaerah resapan air yang bertujuan antisipasibanjir.

Kita dari DPRD, kata Nainggilan akan terusmelakukan pengawasan pemenuhan persya-atan tersebut. Seringkali jadi permasalahanadalah pengembng nakal yang cenderung takmelaksanakan aturan.

“Kami berwewenang dan bertugas menga-wasi dan berharap pengembang melaksanakanaturan yang disepakati,”ucapnya.

Menurut Nainggolan rusaknya Medan,dikarenakan pengembang dan eksekutor tidakmemenuhi aturan. Sehingga daerah resapan airtak di penuhi dan minimnya jalur hijau. Saatmasalah itu ditemukan pemeritah juga tidakmemberi sanksi tegas.

Dijelaskan Nainggolan, dalam keputusanperubahan peruntukan tersebut terpadat aturantegas. Misalnya akan pembongkaran ruko/bangunan jika pihak pengembang tidakmemenuhi ketentuan yang ada. Ke depan kitaberharap semua pihak mau terlibat mengawasipermasalahan ini sebagai bentuk antisipasiMedan tidak tenggelam.

Ditempat terpisah Ibu Endang pendudukGang Palem Jln T. Cik Di Tiro No.110 KelurahanMadras Hulu, saat ditanya tanggapanngaseputar perubahan peruntukan lahan di wilayahtempat tingglanya. Endang mengaku tidak tauadanya perubahan peruntukan tersebut. “Yaterserah pada para pengambil keputusan, namunjika dilakukan perubahan peruntukan makaharus dibuat parit atau aliran air. Sebab inikandaerah kawasan banjit, jika tidak ada aliran airyang baik bukan tidak mungkin Kel MadrasHulu ini akan terendam banjir,” ungkapnya.(TIE)

Kepala BKD Kota MedanLahum mengatakan kepadawartawan sebenarnya tidak adabatasan waktu buat fitriyus me-ngurus surat pindah. Dan masihterbuka kemungkinan jika Fitri-yus masih mau menetap danbertugas di Pemko Medan. Tapiapakah mengurus pindah kePemprov atau tetap menjadikadis di Pemko Medan, pastinyaharus mengurus surat dan reko-mendasi dari BKD di tandatangani walikota.

Jika Fitriyus tetap bertahan

di Pemko Medan dengan trackrecord jabatannya mantan sek-da, kelihatan tidak wajar. Ala-sannya sederhana, itu melanggarazas kepatutan.

Menurut Lahum, Fitriyuslebih baik melanjutkan jabatanke Pemprov Sumut, meskipunbukan berarti Pemprov tidakberhak menolak jika tidak adaformasi. Jika itu maka pilihanFitriyus adalah ke Kab/Kota.“Surat rekomendasi akan dite-ruskan ke Gubernur sebagaibahan pengkajian dan penilaian

lebih lanjut,”jelas Lahum.Langgar MekanismePergantian Sekretaris Dae-

rah Kota (Medan dari pejabatlama Fitriyus kepada pejabatbaru Syaiful Bahri Lubis dinilaimelanggar mekanisme dan di-anggap tidak profeional.

"Kalau pergantian dilakukansecara wajar maka insidenpelemparan pulpen tidak perluterjadi, meski belum diketahuiapakah ada unsur sengaja atautidak. Namun yang jelas ada faktorlain, dibalik pergantian tersebut,"ungkap Nuriono SH, Direktur LBHMedan, baru-baru ini.

Nuriono, menambahkan pe-ngangkatan Fitriyus sebagaiSekda langsung oleh Gubsu H

Syamsul Arifin. "Nah, apakahdalam pergantian ini sudah adamekanisme yang dilaksanakan,terlebih lagi ini menyangkutmasalah kepentingan publik,"ujarnya.

Menurutnya, pergantian Fi-triyus pun tidak jelas, kenapadan mengapa dia diganti. Jikadia bersalah, tambah Nurionoharus diumumkan ke publik.Selain itu lanjutnya, Fitriyus punbisa menggugat Rahudman kePengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Medan dan Mendagrijika memang ada pelanggaranpencopotan jabatannya.

"Itupun, kalau ada kebera-nian yang harus dilakukan olehpara pejabat jika memang tidak

sesuai dengan mekanisme per-gantian bisa menggugat pim-pinan secara langsung," ucap-nya.

Lebih lanjut Nuriono menga-takan, secara umum pergantianjabatan dilingkungan pemerin-tahan biasa terjadi. Namun,harus ada alasan kuat kenapadia diberhentikan dan tidakperlu ditutup-tutupi.

Untuk itu dirinya berharap, kedepan dalam pergantian pimpinanharus ada ketaatan. "Walikotaharus memikirkan jabatannya,prilaku baik membangun kiner-ja baik pada bawahannya. Semen-tara prilaku buruk juga akan mem-bangun kinerja yang buruk bagibawahannya," ungkapnya.(TIE/BSC)

Sampai Kiamat, Tokoh Lintas Agama Tak akan Berhenti

Pemko Salurkan DDUB 17,575 MPj Wali Kota Tebing Tinggi Eddy Syofian dalam sebuah acara bersama para PNS belum lama ini.

KETUA Pengurus Pusat Muham-madiyah Din Syamsuddinmemastikan gerakan tokoh lintasagama tidak ada unsur politik.Gerakan ini adalah gerakanmoral yang berujung untukkemaslahatan rakyat secarakeseluruhan dan berkeadilan.

"Ini tidak berhenti. Kalau perlusampai hari kiamat. Sampaihidup ini berakhir kita tidakpengaruh oleh tantangan danancaman," ujar Din Syamsuddin,di Jakarta, belum lama ini.

Din mengaku sedih atasmunculnya gerakan yangmenghadang gerakan ini denganmenghujat dirinya, menuduhgerakan ini bagian dari upayapemakzulan. Terlebih setelahdibentuknya posko-poskopengaduan. "Posko pengaduanadalah untuk mengumpulkandata akurat," tegasnya.

Terkait munculnya kecamanpada dirinya, ia mengaku tidakakan gentar. Gerakan tokoh lintasagama akan terus bergeraksampai ada perubahan yangsubtantif. "Gerakan ini adalahmurni gerakan moral, tidak ada

yang menunggangi dan ditung-gangi.

Sementara itu pertemuantokoh lintas agama denganPresiden Susilo BambangYudhoyono di istana negara,kemarin, dinilai tidak fair.Pasalnya, pertemuan tersebutberlangsung tertutup, padahalmasyarakat Indonesia berhakmengetahui apa saja yangdibahas dalam pertemuantersebut.

"Badan pekerja sendirimenyayangkan pertemuantersebut berlangsung tidak fairdan bersifat tertutup. Padahalpublik berhak tahu," Kataanggota Badan Pekerja GerakanTokoh Lintas Agama MelawanKebohongan, Chalid Muhammad,di Maarif Institute.

Menurutnya, publik sangatkecewa terhadap proses dan hasilakhir dari pertemuan tersebut.Badan pekerja mencatat tak adasatu poin pun dari 19 poinkebohongan yang dinyatakantokoh lintas agama. Menurutnya,pertemuan itu bukanlah akhirdari komitmen para tokoh lintas

agama untuk tetap menyuarakannurani masyarakat bawah.

Sementara itu, Juru BicaraBadan Pekerja, Fajar Riza Ul Haqmengatakan, pihaknya sebenar-nya tidak sepakat diadakannyapertemuan itu. Badan Pekerja,menurutnya, telah menganjurkanmenunda pertemuan itu, karenawaktunya belum tepat. Selain itupublik juga masih bersemangatmemberikan data-data tentangkebohongan pemerintah. "Jadipertemuan itu terlalu prematur,"kata Fajar.

Ia menambahkan, badanpekerja akan melakukan kam-panye di kota-kota besar dalamrangka memperluas konsultasipublik terkait data-data keboho-ngan pemerintah.

Terkait serangan balik daripendukung pemerintah kepadasejumlah tokoh lintas agamadikhawatirkan akan menim-bulkan kekacauan. Terlebih, jikapemerintah tidak merealisasikanjanji yang dituntut tokoh lintasagama, maka massa akantermobilisasi dalam jumlah yanglebih besar.

"Spanduk-spanduk anti DinSyamsuddin dan sejumlah tokohlintas agama yang membeberkankebohongan pemerintah akanmenjadi pelumas ke arah yang tidakdiinginkan," ujar anggota Tim BadanPekerja Tokoh Lintas Agama, EdwinPartogi, di Jakarta.

Menurutnya, saat ini banyakorganisasi dadakan yang justrumendukung pemerintah danmenghujat para tokoh lintasagama. Hal ini akan membuatkekacauan di tingkat masyara-kat, karena apa yang disampai-kan oleh tokoh agama adalahfakta dan dirasakan oleh mayori-tas umat.

"Organisasi dadakan sebaik-nya berhenti. Akal pendek merekapendek dan jangan tunggumasyarakat yang lebih besarbergerak dan membuktikankebohongan ini," tegasnya.

Seperti diberitakan, kantorMuhammadiyah pada akhirpekan lalu sempat didatangikelompok mengatasnamakanArus (Aliansi Rakyat PendukungSBY). Mereka menghujat KetuaPP Muhammadiyah yang

dianggap sebagai inisitor gerakantokoh lintas agama.

Selain itu, ada juga gerakanyang mengatasnamakan Gadis(Gerakan Anti Din Syamsuddin)yang menyebarkan spanduk danpamflet anti Din Syamsuddinyang bertuliskan "Din Provo-kator", dan berbagai spandukkecaman lainnya

Sebelumnya konstalasi politikdi Senayan juga memanas pascaMahkamah Konstitusi (MK)mengabulkan permohonanyudusial revius terkait ketentuapasal 184 ayat (4) UU No 27tahun 2009 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD.

Sejuah ini diketahui sudah 126anggota DPR mengusulkanpenggunaan hak menyatakanpendapat atas dugaan skandalBank Century.

"Sebenarnya kita cukupditeken 25 tandatangan sajauntuk diagendakan Bamus agardimasukkan dalam rapatparipurna," ujar anggota KomisiIII DPR, yang juga anggota Tim9, Bambang Soesatyo dalamkonferensi pers di Gedung DPR,

Senayan, Jakarta belum lama ini.Yudisial reviu itu diajukan

Bambang Soesatyo bersamaanggota DPR dari Fraksi PKBLily Wahid, dan anggota DPRdari Fraksi Hanura Akbar Faisal

Putusan MK itu jelas memilikiimplikasi penting bagi konstalasipolitik nasional. Proses pemak-zulan terhadap presiden/wakilpresiden bukan lagi menjadipersoalan sulit di DPR jikamemang presiden/wakilpresiden menyalahi konstitusidan melakukan tindak pidanakorupsi.

Bambang Soesatyo mene-gaskan syarat kuorum dalamhak menyatakan pendapat yangtercantum di pasal 184 ayat 4sama saja mengurangi hakkonstitusional anggota DPR.

"Akibatnya, DPR kemudiantidak bisa menjalankan fungsicheck and balance terhadapkebijakan pemerintah," katanya.

Dengan dikabulkannyagugatan ini, menurut Bambang,ke depan presiden tidak bolehbermain-main mengambil suatukeputusan.(BBS/MH)

PBB Targetkan6,7 Juta SuaraPemilu 2014MEDAN - Ketua Umum DPP Partai BulanBintang (PBB) DR. H. MS. Kaban, SE, MSimenargetkan partainya pada Pemilu 2014bisa meraih 6,7 juta suara.

"Target kita 6,7 juta suara, namun itusemua tergantung kita," kata MS Kabansaat memberikan arahan pada pembukaanMusyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) IDPW PBB Sumatera Utara di Asrama HajiMedan, baru-baru ini.

Acara tersebut mengambil tema‘Menegakkan tekad dalam mewujudkanide kreatif menyongsong kemenanganPBB’ dihadiri seluruh DPC se Sumutberlangsung 14-16 Januari 2011.

Dijelaskan Kaban, target 6,7 juta suaraitu, harus dapat diraih untuk menghindariaturan ambang batas suara parlemen yangmasih akan diberlakukan pada pemilumendatang. “PBB pernah meraih dukunganrakyat lebih dari tiga juta suara, meskikemudian Pemilu 2009 gagal lolos. Pemilu2014 dinilai sebagai momentum untukmeraih dukungan yang lebih besar lagi,”tegasnya.

Menurut mantan menteri kehutanan ini,kita ikut pemilu lagi (2009) tapi belummencapai raihan suara yang kita inginkan.Pemilu 2014 merupakan momen bagi kitauntuk kembali bangkit. “Seluruh jajaranpengurus dan kader PBB di semuatingkatan harus merapatkan barisan danbenar-benar bekerja keras agar target 6,7juta suara dapat diraih,” tegasnya.

Kaban juga meminta kepada parapengurus yang merasa tidak sanggup,disarankan segera meletakkan jabatan."Ketua DPC yang merasa tidak siap, sayaminta segera menyerahkan jabatan, karenaPBB sekarang berada pada posisi yanggenting," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Kaban jugamengingatkan kepada para pengurus dankader partainya bahwa partai politikbukan majelis taklim. "Parpol bukan maje-lis taklim. Manajemen parpol berbeda de-ngan manajemen majelis taklim," katanya.

Dijelaskannya, manajemen parpol,adalah manajemen yang berbicara soalkekuasaan yang pada akhirnya bermuarakepada upaya-upaya merebut kekuasaanitu sendiri. “PBB, juga bukan organisasikemasyarakatan (ormas), karena "fiqih"ormas sama sekali berbeda jauh dengan"fiqih" parpol,” jelasnya.

Sebagai parpol, orientasi PBB adalahkekuasaan dan PBB juga berbicara soalkekuasaan itu. Sehubungan dengan itu, Kabanmengingatkan para pengurus dan kader PBBuntuk menyadari posisi partai itu yangkurang beruntung dewasa ini.(MH)

TEBING TINGGI - Sejak digulirkan-nya Program Penanggulangan Kemis-kinan Perkotaan (P2KP) tahun 2006,Pemko Tebingtinggi telah menya-lurkan Dana Daerah untuk UrusanBersama (DDUB), baik melalui APBNmaupun APBD sebesar Rp 17.575milyar.

“Program PNPM-P2KP MandiriPerkotaan meliputi daya pemba-ngunan sosial, lingkungan dan eko-nomi, sedikitnya 8.089 masyarakatmiskin di kota ini telah meningkatkemandiriannya”, ungkap Pj WalikotaTebingtinggi Drs H Eddy Syofian padaacara temu ramah Badan Keswa-dayaan Masyarakat (BKM) dan Lem-baga Keswadayaan Masyarakat Pro-gram Nasional Pemberdayaan Masya-rakat (LKMPNPM) Mandiri, Jum’at(14/1) di gedung Hj Sawiyah NasutionJln Sutomo Tebing Tinggi.

Secara rinci dipaparkan EddySyofian, hingga saat ini PNPM MandiriPerkotaan di Tebingtinggi telah me-nyalurkan dana Daya PembangunanSosial Rp3,515 milyar, Daya Pem-bangunan Lingkungan Rp10,740 mil-yar dan dana Daya PembangunanEkonomi sebesar Rp2.001 milyar.

“Tingkat partisipasi masyarakatyang mengembalikan pinjaman ber-gulir berasal dari bantuan sosial dan

ekonomi cukup baik yakni sebesarRp2.001 milyar atau sekitar 75 persen”,papar Eddy Syofian.

Menurut Eddy Syofian, ancamanpenghidupan yang dihadapi masya-rakat perkotaan saat ini adalah pa-ngan, energi dan air. Dimana targetpemenuhan air bersih sebesar 85 persenpada tahun 2014 baru terpenuhi sebesar52 persen. Fungsi kehadiran PNPMMandiri Perkotaan untuk mengem-bangkan potensi wilayah perkotaanadalah mengembangkan lahan perta-nian berbasis perkotaan yang saat inisemakin terabaikan.

Diakui, selama ini perhatian peme-rintah daerah pada sektor ekonomikerakyatan belum maksimal, sebabmasih terfokus pada sektor pendidikandan kesehatan. Namun Eddy Syofianyang juga Kadis Infokom Sumut iniberjanji akan mengembangkan sektorekonomi kerakyatan.

“Sebenarnya, cukup banyak potensiekonomi kerakyatan yang bisa dikem-bangkan, untuk itu perlu dibuat petaproduk unggulan daerah agar terwu-jud ‘one village one product,” ucapEddy Syofian.

Sebelumnya, Kadis Pekerjaan Um-um melalui Pejabat Pembuat Komit-men (PPK) PNPM Mandiri PerkotaanKota Tebingtinggi Rudianto ST MT

dalam laporan dan ‘Expose Perkem-bangan PNPM Mandiri’ menyampaikan,total biaya yang sudah dilaksanakanuntuk masing-masing kecamatan sebesarRp 17,575 miliar terdiri dari KecamatanPadang Hulu sebesar Rp 3,490 miliar,Padang Hilir Rp 3.060 miliar, BajenisRp 3,790 miliar, Rambutan Rp 3,840miliar dan Kecamatan TebingtinggiKota sebesar Rp 3,395 miliar.

Ada pun jumlah masyarakat yangtelah menerima manfaat dari 730kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan diTebingtinggi sebanyak 39.697 orangmeliputi pembangunan jalan lingku-ngan sepanjang 34.480,60 meter,pembangunan drainase 26.242,20meter, rehabilitasi rumah 72 unit, pemba-ngunan MCK 18 unit, pembangunanjembatan sepanjang 301 meter danpembangunan pintu air sebanyak 5 unit.

Selain dihadiri Pj Walikota Tebing-tinggi, turut hadir dalam kegiatantersebut Sekdako H Hasbi Budiman,Kepala Badan Pemberdayaan Masya-rakat Kelurahan (PMK) H NizarRangkuti, Kepala Bappeda H Mara-pusuk Siregar, Kadis Pekerjaan UmumHM Nurdin, Konsultan ManajemenWilayah V Sumut, Susanti S.Sos M.Sipara Camat dan kepala kelurahan sertastakeholder PNPM Mandiri Perkotaanse Tebingtinggi.(RS)

9KPK POS

E D I S I 133

24 - 30 JANUARI 2011DAERAHPOLITIK

Disiplin AnggotaDewan MenyedihkanSEI RAMPAH - Rapatparipurna pengesahanatau penetapanpersonalia fraksi, danAlat KelengkapanDewan tahun 2011DPRD KabupatenSerdang Bedagai,Senin lalu dipimpinwakil ketua DPRD, HSayutinur MPd, molorselama 1 jam lebih darijadwal semula yangdiagendakan pukul10:00 WIB.

Meski pimpinan sidangtelah membuka rapat, seba-gian anggota dewan masihberada di luar kemudianmasuk satu persatu. Dari 45anggota dewan, ada 4 orangyang tidak hadir tanpa bisadilakukan konfirmasi warta-wan alasan ketidakhadiranmereka. Padahal agendawaktu sangat penting ten-tang alat kelengkapan ang-gota DPRD Sergai.

Penetapan personaliaFraksi, Komisi dan lembagalain, yaitu Badan Kehor-matan Dewan dan Legislasi.Pesonalia alat kelengkapandewan ini memang setiaptahunnya dilakukan kocokulang. Sebelum penetapantelah dilakukan konsultasiantar fraksi dan anggotadewan.

Saat Sekretaris Dewan(Sekwan) Drs H Suprin mem-bacakan Pimpinan Fraksi,Komisi, Badan dan anggo-tanya, pada anggota dewanhanya tepuk tangan di anta-ra mereka.

Usai dibacakan, sidangdiskor 15 menit untuk pene-tapan pimpinan, sekretarisdan anggota lembaga berda-sarkan usulan fraksi dankomisi serta badan. Sidangkemudian dilanjutkan denganpembacaan pimpinan masingmasing fraksi, komisi danbadan kelengkapan dewan.

Masing-masing ketua,fraksi Demokrat Drs Harto-yo, fraksi Partai Golkar, HMFuadi Pasaribu, fraksi PAN HSyahlan Siregar ST, fraksi

Hanura Pangeran HutajuluSH, fraksi PDIP Elvi YulianaBr Napitupulu, fraksi PKBSaparuddin, fraksi SergaiBersatu Budy SE dan fraksiIndonesia Sejahtera Parida-wati SPd.

Selanjutnya Ketua Komi-si A dijabat Longway Maos-pin Pakpahan SH (Golkar) ,Ketua Komisi B MahyudinPurba SSos (PAN), KetuaKomisi C M Yusuf YusnarSaragih SH (PPP), Ketua

Komisi D, Fery Haryanto SH(Demokrat), sedangkan Ke-tua Badan Legislasi (Baleg)diketuai Rusiadi SH ( Ha-nura) dan Ketua Badan Ke-hormatan Dewan (BKD) To-gar Situmorang (PDIP). (RYAD)

Berikan Pelayanan Terbaik Pada Masyarakat

Jaspen Pardede : WalikotaKangkangi UU 32 Tahun 2004BINJAI - Wali Kota Binjai HM Idahan dan Wakil WaliKota Binjai, Timbas Tarigan, di tahun 2011 initampaknya ingin memperlihatkan perubahan di KotaBinjai. Pasalnya, Idaham dan Timbas, melakukanmutasi besar-besaran terhadap 43 pejabat di tingkateselon II dan III. Pelantikan 43 pejabat yang baru, sudahdilakukan di Aula Pemko Binjai beberapa Minggu lalu

Pelantikan tersebut dihadiri seluruh Satuan Perang-kat Kerja Daerah (SKPD) Kota Binjai. Sehingga, ruanganAula Pemko Binjai, tidak dapat menampung seluruh SKPDyang hadir. Bahkan, sejumlah SKPD tidak segan-seganberdiri di tangga masuk ruangan dan di halaman.

Seketaris LSM P3H ( Pemerhati Pemerintaan Politikdan Hukum) Kota Binjai Jaspen Pardede mengatakankepada koran ini Kamis pekan lalu, dalam halpenempatan PNS yang direkrut dari luar daerahmengacuh pada UU RI Nomor. 32 tahun 2004 BAB 5pasal 131 ayat 2 tentang perpindaan PNS antar Kab/Kota dalam Provinsi harus disetujui Gubus danrekomendasi Badan Kepegawaian Negara BPN.

Sambung Jarpen, pelantikkan sejumlah eselon II yangdi rekrut dari luar daerah diduga tak ada surat dariGubernur maupun surat rekomendasi dari BPN denganadanya Pelantikkan itu Walikota Binjai sudah Kakang-kangi UU 32 tahun 2004 karena UU 32 ini sudah di atursegala bentuk persaratan dan Peraturan termasuk jugadalam penempatan untuk ekselon II ujarnya.

Jarpen Pardede meminta kepada Ketua DPRDBinjai untuk memembentuk Pansus supaya pansusdapat meneliti dan mencari kebenaran tentangPelantikkan atau pengangakatan PNS dari luar kotaBinjai, karena UU 32 tahun 2004 tidak ada sangkut-pautnya dengan Baperjakat (Badan PertimbanganPangkat ) Pemko Binjai" tandas jarpen.

Di tempat terpisah Samsudin mengatakan auditkinerja PNS Pemko Binjai belum dijalankan secara benar.Para SKPD tidak tahu apakah jumlah PNS terlalubanyak, kurang atau sudah cukup. Sebagai ujung tombakbirokrasi, salah satu penyebabnya adalah jumlah PNSbegitu banyak, sedangkan pekerjaan sedikit sehinggatenaga honor maupun PNS lebih banyak santai.

Sambung Damanik, Walikota Binjai HM Idaham dalampelantikkan 43 pejabat adalan orang-orang Idahamsehingga menjadi pembahasan di tingkat masyarakatmaupun di tingkat pejabat sehingga kita melihat paketWalikota mulai berkumandang," ujar Damanik.

Adapun 43 pejabat yang digantikan di antaranya,Kadis PU, Masniarni, adalah adik mantan Wali KotaBinjai HM Ali Umri, digantikan Alfi Syahriza, ST,M.ENG.SC, sebagai Pj Kadis PU.

Kadis P dan P, Misron, digantikan Drs H Dwi AnangWibowo Mpd, Kepala Bidang Kurikulum Indri digantiSyahri Ginting SPd, Sekretaris P dan P Partoyodigantikan Ismail Ginting, Kepala Bidang Tenaga danPendidikan Luar Sekolah, G Pane, diganti Drs TSyarifuddin. Kadis Kesehatan, Dr Al Fuad, digantikanDr Agusnadi Sp.A serta sejumlah pejabat eselon II danIII lainnya.(SBR)

RANTAUPRAPAT - Bupati Labu-hanbatu dr H Tigor PanusunanSiregar SpPD mengambil SumpahJabatan pada Pelantikan 58 PejabatEselon IIB, IIIA, IVA dan IVB diLingkungan Pemkab Labuhanbatu,Jumat (14/1) di Ruang Data danKarya Kantor Bupati.

Pada kesempatan itu Bupati jugamenyampaikan issu global yang saatini meliputi perubahan iklim (cli-mate change). Dampaknya ke dae-rah-daerah khususnya Kab Labu-hanbatu terhadap sektor pangan.

Bupati menyampaikan amanatPresiden Soesilo Bambang Yudho-yono pada Rapat Kerja Nasional(Rakernas) dengan seluruh kepaladaerah di Indonesia di Jakartabeberapa waktu lalu, tentang isuperubahan iklim ekstrem dan me-minta kepala daerah melakukanmitigasi agar dampaknya bisa dimi-nimalisir.

Perubahan iklim sangat berdam-pak terhadap pangan, khususnyaprodusen beras dunia seperti Viet-nam, Thailand, China dan negaralainnya yang selama ini mengekspor

kelebihan berasnya ke berbagainegara termasuk Indonesia. Negaratersebut akan mengurangi angkaekspor berasnya karena produksinyamenurun. Pengurangan itu bisamembuat kawasan regional, nasionaldan daerah khususnya LabuhanbatuBatu berkurang pasokan berasnya.

Untuk itu, kepala SKPD harus bisamenyikapinya agar ketahanan pa-ngan sub sektor beras tidak tergang-gu. Selain menekankan kerawanansektor pangan, Tigor juga mengi-ngatkan SKPD agar tetap komitterhadap pelayanan publik. KhususKTP gratis yang sudah diterapkansejak 17 Januari 2011. Para camat,Lurah dan Kepala Desa diingatkanagar pengurusan KTP benar-benargratis. “Bila ada lurah meminta uanguntuk pengurusan KTP, laporkan kesaya, hari itu juga akan saya gantilurahnya,” tegasTigor.

Demikian juga pengurusan aktekelahiran, sesuai instruksi Kemen-dagri, mendapat dispensasi denganperpanjangan hingga akhir 2011.Sementara kepada RSU Rantau-prapat dan Dinas Kesehatan, Tigor

mengigatkan agar pelayanan kese-hatan kepada masyarakat tidakasal-asalan.

Kepada pejabat yang dilantikhari itu maupun yang dilantik sebe-lum-sebelumnya, mulai tahun 2011ini roda pemerintahan dibesut Tigoruntuk berlari kencang demi perce-patan pencapaian kesejahteraanmasyarakat. “Mulai saat ini saya ajaksaudara lari 800 kilometer per jam,siapkan “stamina” dan “energi” agartidak tertinggal. Inspektorat dimintabisa memacu para kepala SKPDuntuk berlari kencang,” urainya.

Tigor yakin dengan tim impian(dream team) yang sudah dilantikhingga empat gelombang dapatmembuat perubahan yang lebih baikbagi masyarakat dan untuk itudiminta kepada para pejabat haruspunya keyakinan yang sama agarcita-cita mulia itu tercapai.

Pada kesempatan itu Tigor jugamengungkapkan akan merombaktotal perkantoran di SekretariatDaerah Kabupaten (Setdakab) La-buhanbatu dengan gedung yanglebih representatif pada akhir tahun

2011.Para pejabat yang dilantik hari

itu untuk Eselon II yaitu H ErwinSiregar SH dari Inspektur menjadiKepala Dinas Pendapatan, Penge-lolaan Keuangan dan Aset Daerah,Darfinsyah SH semula Ka. BadanPMPD/K menjadi Kadis Sosial, Na-ker dan Tranmigrasi. H Ali UsmanHrp SH dari Ass. Adm dan Umumjadi Inspektur (Bawaskab), AhmadMuflih SH menjadi Ass. Adm danUmum. H Syafruddin SE sebagaiKepala Badan PMPD/K, SabarSitompul S Pd jadi Kadis Pora,Budpar. Faisal Amri Siregar ST (Ka.Badan PMPT), Hasnul Basri S. Sos(Kaban Kesbang, Politik dan Lin-mas), Ir Nirwan Latif Siregar (KadisKelautan, Perikanan dan Peterna-kan), Drs Borkat Pane MM (KepalaDisperindag, Kop dan UKM, Ir LeoSunarta MMA (Kadis Pertanian danTanaman Pangan) dan beberapapejabat eselon III dan IV lainnya.

Hadir Wakil Bupati Suhari, Sek-dakab H Hasban Ritonga, SH, Asis-ten dan Kepala SKPD dan TimPenggerak PKK Labuhanbatu. (hah)

PARIPURNA - DPRD Sergai rapat paripurna untuk pengesahan dan menetapkan personalia kelengkapan dewan tahun 2011.

Pemerintah Tidak Boleh Dikte RakyatSTABAT - Keberadaan Ka-bupaten Langkat sebagaisalah satu Kabupaten/Kotadi Provinsi Sumut merupa-kan kekuatan untuk keterse-diaan pangan khususnya,sehingga sebagai salah satulumbung pangan nasional,Kabupaten Langkat harusdikelola secara lebih baik.

”Langkat telah banyakberubah, oleh karenanya ja-ngan pernah berpuas diri atasprestasi yang diraih, namunjadikan motivasi untuk me-ningkatkan pelayanan dimasyarakat”, kata Gubsu H.Syamsul Arifin SE dalamamanat tertulis dibacakanWagubsu Gatot Pujonugrohoyang disampaikan pada si-dang paripurna istimewaDPRD Hari Jadi Langkat ke-261, Senin lalu.

Di era otonomi daerah,tidak saatnya lagi pemerin-tah mendikte rakyat, akantetapi pemerintah harus tahu

apa yang dibutuhkan rakyat.Kebersamaan segenap kom-ponen masyarakat maupunelemen pemerintahan akanmengantarkan Langkat se-makin jaya.

Bupati Langkat H. Ngoge-sa Sitepu dalam kesempatanyang sama berharap kepadamasyarakat memberikanyang terbaik bagi harapandan cita-cita bersama. Hara-pan tidak akan terwujudtanpa kerja keras dan keber-samaan.

Ngogesa juga menyorotikultur budaya yang cendrungmengalami penurunan, haltersebut harus menjadi per-hatian semua masyarakatLangkat. Oleh karenanyamoment hari jadi merupakanupaya untuk terus mening-katkan kebersamaan tidaksaling memfitnah tetapi le-bih kepada semangat Bersa-tu Sekata, Berpadu Berjaya.

Sebelumnya Sekdakab

Langkat Drs. H. Surya Dja-hisa, M.Si selaku pengarahpanitia membacakan lintassejarah hari jadi Langkatyang didirikan oleh keturu-nan leluhur Dinasti DewaSyahdan hingga berlanjut keRaja Kahar yang membukaperkampungan di Kota Da-lam antara Stabat dan Hinai.

Tradisi masyarakat yangmembangun perkampunganpada 12 Rabiul Awal dan itubertepatan tanggal 17 Ja-nuari 1750. Dalam sambu-tannya Surya juga mengajakkepada undangan dan yanghadir membacakan UmmulFatihah kepada Alm.TuankuLuckman Sinar Basarshah IIAl Haj sebagai tokoh masya-rakat Melayu, yang jugapencetus motto daerah ”Ber-satu sekata, Berpadu berjaya”.Selain itu berbagai lombaserta pagelaran 11 etnis, jugadiselenggarakan oleh panitiayang bertujuan untuk mem-

UCAPAN SELAMAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD (kiri)menyalami Darfinsyah SH, yang dilantik menjadi Kadisnakertran Kab Labuhanbatu.

BUPATI LANTIK 58 PEJABAT

Ir Edy NoorPimpin Hanura BatubaraBATUBARA - Ir Edy Noor melalui musyawarah cabang(Muscab) I Partai Hanura Batubara terpilih sebagaiketua untuk priode 2011-2016. Musyawarah yangsecara demokratis di RM Anapa-Sipare-pare - Air Putih,Senin (17/1) dihadiri ketua DPD Partai HanuraSumatera Utara Ir Zulkifli Efendi Siregar M.Si danpengurus teras lainnya.

Hadir pada acara itu Kakan Kesbang Linmas Batu-bara Urip S.Sos, Camat Air Putih Radiansyah F Lubis,Pengurus DPC, PAC, Ranting Hanura dan penguruspartai politik se-Batubara.

Edy usai terpilih sebagai ketua mengatakan MuscabI Partai Hanura berlangsung aman, tertib dan demo-kratis, menunjukkan partai sangat dicintai masyarakat.Seluruh pengurus yang terpilih nantinya harus tetapsolid dan bekerja secara efektif dalam membesarkanpartai. Patut kita syukuri, pertahankan dan kitatingkatkan apa yang telah kita raih saat ini.

Jangan hanya nantinya terpilih sebagai pengurusyang baru tetapi kita tetap pada tujuan fundamentaldemi terciptanya satu tatanan struktur partai yangsolid dimasa mendatang. Kita harus tetap solid se-hingga program partai dan konsolidasi dapat berjalandengan baik dan efektif serta menyentuh setiap struk-tur tingkatan partai, khususnya di Batubara.

Saatnya kita membangun organisasi yang solid danmerakyat disemua tingkatan demi untuk kemenanganPemilu 2014 ucap anggota DPRD Batubara yang jugaketua fraksi Amanah,Nurani,Keadilan (Andil).

bangkitkan kepedulian dankebersamaan.

Sidang yang dipimpin Ke-tua DPRD H. Rudi HartonoBangun, SE selain dihadirianggota dewan juga dihadiripara pejabat Muspida Lang-kat dan Binjai juga para ko-

mandan satuan, Raja MudaTuanku Tengku Tazul RizalAzis Al Haj, para mantan pe-jabat serta segenap kompo-nen dan organisasi massa, di-lanjutkan acara resepsi page-laran hiburan rakyat dan pem-bukaan pameran bazar.(Jul)

TEBING TINGGI - Ang-garan Pendapatan dan Be-lanja Daerah Kota TebingTinggi pada tahun anggaran2011 sebesar Rp 324,7 miliar.APBD ini telah disahkanmelalui sidang paripurnaDPRD dan Pemko TebingTinggi, Jumat(31/12).

Sidang paripurna dipim-pin wakil ketua DPRD HChairil Mukmin TambunanSE dan H Amril Harahap

dihadiri 22 dari 25 anggotadewan dan semuanya me-nyatakan setuju serta mene-rima APBD TA 2011 disah-kan.

Rencana pendapatan2011 Rp 342.721.725.500jika dibandingkandengan2010 Rp300.286.127.000 me-ngalami peningkatan sebesarRp 42.425.598.500 (14,13%).Rancangan penerimaan ter-diri dari pendapatan asli daerah

(PAD) Rp25.535.823.500, jikadibandingkan pada 2010yang mencapai Rp17.641.943.000 juga menga-lami kenaikan Rp7.893.880.500(44,74%). Dana perimba-ngan Rp 303.026.902.000, ju-ga meningkat dari tahun2010 Rp 35.834.718.000(13,41%). lain lain pendapa-tan yang sahRp14.159.000.000.

Belanja tidak langsung

Rp220.797.709.337 bertam-bah Rp10.122.695.487(4,80%) dari tahun sebelum-nya. Belanja langsungRp135.543.422559 naikRp20.582.448.979 (17,90%).Keseluruhan belanja tersebutdialokasikan pada 17 bidangurusan dan alokasi terbesarpada bidang pendidikan, ke-sehatan, pekerjaan umum,lingkungan hidup, kesatuanbangsa dan politik, serta

pemerintahan umum.Fraksi golkar melalui juru

bicaranya Mahyan Zuhrisebelumnya meminta PemkoTebing Tinggi untuk mening-katkan PAD dan memaksi-malkan anggaran KomiteOlahraga Nasional Indonesia(Koni) yang ditampung me-lalui Dinas Pemuda Olah-raga dan Kebudayaan dansegera melakukan revisi per-da yang sudah tidak layak. (RS)

APBD Tebing Tinggi 2011, Rp324,7 M

BINGKISAN - Wagubsu H. Gatot Pujo Nugroho menyerahkan bingkisan kepada tokohmasyarakat Langkat didampingi Bupati H Ngogesa Sitepu pada peringatan Hari JadiLangkat ke-261 di Gedung Dewan, Senin (17/1)

PT HSJ Diduga Lakukan Pungli KepadaWarga Pengguna Jalan PerusahaanLABUHANBATU – PT Hari Sawit Jaya (PT HSJ) diduga mengutipretribusi kepada warga yang melintas di jalan areal perkebunan milikperusahaan perkebunan itu. Nominal kutipan yang diduga dilakukanoleh jajaran perusahaan, sekuriti, di Kecamatan Kualuh Hilir, Kabu-paten Labuhan Batu Utara, cukup mencengangkan. Kutipan liar itumencapai puluhan ribu rupiah. Selain kutipan, pihak sekuriti jugadiduga membatasi waktu bagi warga melintas.

KPK POS

KRIMINALE D I S I 133

24 - 30 JANUARI 2011

10

SUMUT, NADNASIONAL

Kejari Peringatkan KepalaDinas Aceh TamiangACEHTAMIANG – Kepala KejaksaanNegeri Aceh Tamiang, M Basyar Rifaimemperingatkan kepala dinas di Kabu-paten Aceh Tamiang segera menyetorkanuang dari perkara Perdata yang ditanganikejaksaan. Kejari Aceh Tamiang melansirtunggakkan dalam perkata Perdata menca-pai nilai Rp 14 miliar. Dan, baru Rp 170juta yang berhasil dikumpulkan kejaksaan.

Ironisnya, Basyar mengaku ratusan jutaitu baru dari dinas-dinas yang memilikiperkara perdata dengan jumlah uang yangkecil. Sementara dinas lain dengan jumlahuang yang besar belum ditagih. “Yangkakapnya akan menyusul kemudian,” kataBasyar.

Guna mempercepat pengembalian uangnegara yang tertumpuk di dinas-dinasnamun tidak dikembalikan ke Kas Daerah,Basyar mengancam akan membawa per-soalan itu ke pidana. “Para SKPD bisa diba-wa ke Pidana, tindakan korupsi,” tegasnya.

Penagihan Rp 170 juta dilakukan Kejak-saan hingga November 2010. Sisanya, masihmenunggu para dinas mengembalikan.Kejaksaan dalam hal ini berkapasitassebagai jaksa negara untuk menyelematkanuang negara yang tidak terpakai dalamrealisasi program di dinas-dinas. Uang yangtelah terkumpul oleh Kejaksaan dikembalikanke Kas Daerah Pemkab Aceh Tamian.(BSO)

Pembelian Lahan PTPN IV dari PT AANDiduga Rugikan Negara Rp 41 M

Pemkab BatubaraCanangkan Kota Layak AnakBATUBARA – Kebijakan PemerintahKabupaten Batu Bara patut didukunglapisan masyarakat. Pemkab Batu Baraberencana menerapkan pengembanganKota Layak Anak (KLA). Terobosan yangdiambil pemerintahan yang kini memasukiusai empat tahun itu, mendapat responpositif dari lesgilatif. KLA akan memfo-kuskan pengembangan kota dengan konsen-trasi kemanusiaan dan sumber daya manu-sia yang mengakomodir kepentingan anak.

Terobosan itu diungkapkan Bupati BatuBara, OK Arya Zulkarnain dalam acara“Kabupaten Layak Anak”, pada Kamispekan lalu. Acara dilangsungkan di AulaKantor Bupati Batu Bara, turut dihadiriKepala Biro Pemberdayaan Perempuan,Anak dan Keluarga Berencana, Marhamah,Ketua TP PKK hadijah Arya, Ketua DarmaWanita, Rahmawati Softan, dan jajaranDinas Pemkab Batu Bara.

Bupati menyebutkan, hak asasi anakharus dikedepankan. “Hindarkan tindakankekerasan terhadap anak,” katanya. Denganprogram KLA, Arya berharap kemampuandan hak-hak anak dapat terpenuhi.

Terhadap program itu, DPRD Batubaramengingatkan pemkab harus memenuhiaspek-aspek, lingkungan, kesehatan danpendidikan. “Diperlukan kerja keras yangserius dan sungguh-sungguh dari semuaelemen untuk memenuhi Kota Layak Anak,”kata Rizky Aryetta.(TRIS)

Kepala DesaDitudingBerbohong

Sengketa Lahan Warga Versus PT SLJ

Koptan Kecewa Penanganan Polisi

Dugaan tindakan pungutanliar itu diungkapkan AliansiPenyelamatan Indonesia (API).Berdasarkan keterangan yangdiperoleh API, warga dipaksamemberikan retribusi jalandengan jumlah Rp 15.000 hingga

Rp 40.000. Tak sampai disitu saja,warga juga harus mengeluarkanuang untuk tiga pos satpam,

Tiap satu pos satpam wargamemberikan upeti Rp 5.000.Kutipan itu diduga diterimapetugas keamanan PT HSJ, yang

berjaga di tiga pos, merupakanperbatasan Kabupaten LabuhanBatu Utara-Kabupaten Labu-han Batu. Sehingga, warga yangmelintasi jalan perkebunan de-ngan terpaksa harus mengeluar-kan Rp 70 ribu.

Kutipan tersebut menjadikeluhan warga, hanya saja hing-ga kini tak ada instansi yangmampu dan seakan tidak pedulidengan keluhan warga. Aki-batnya, warga kerap mengalamitindakan intimidasi dan kecewalantaran adanya larangan melin-tasi jalur tersebut. Hal itu dise-babkan pemberlakuan waktu

bagi warga yang melintasi jaluritu.

Perusahaan diduga memberi-kan akses jalan kepada wargatiga hari dalam satu minggu,yakni Senin, Selasa dan Rabudengan batas waktu dari pukul8 pagi hingga pukul 5 sore. Iro-nisnya, lewat dari batas waktuyang ditetapkan, warga dilarangmelintas kawasan itu, tanpaterkecuali. Hal ini mengakibat-kan warga terpaksa dapat kem-bali ke rumahnya, dan sulit mem-bawa hasil perkebunan mereka.API juga mendapatkan infor-masi, PT HSJ menyuruh masya-

rakat untuk melakukan pengera-san jalan sepanjang kurang lebih1 Kilometer, tepatnya di blok P4-P5 patok 11.000. Pada hal masya-rakat sudah membayar retribusi.

Atas tindakan kesewenanganitu, warga meminta Bupati La-buhan Batu Utara segera meres-pon tindakan retribusi yangdikenakan perusahaan kepadawarga Dusun Makmur Bersa-ma, Desa Kuala Bangka, Keca-matan Kualuh Hilir. Namun,harapan itu hingga kini seperti-nya tidak digubris oleh PemkabLabura. “Tolong kami Pak Bu-pati,” ucap seorang warga.(ATR)

BATAHAN – Pembelian lahan3.300 hektar oleh PTPerkebunan Nusantara IV dariPT Andalas Agro Nusantara(PT AAN) dan PT KretamIramindo (PT KI) didugamerugikan keuangan negarahingga miliaran rupiah.

Pembelian lahan itu sendiritelah dilakukan pada 2006. Pada pertemuan tripatrit diDPRD Mandailing Natal, PTAAN c/q PT KI telahmenyepakati kesepahamandengan Forum MasarakatPeduli Nagari Batahan.Pertemuan dimediasi olehDPRD Mandina MisbahuddinBatubara. Dalam pertemuanyang berlangsung, pada 22 Juni2006, disepakati antara lain. PT AAN dan masyarakat tidakakan menyengketakanpersoalan lahan. Untuk itu, PTAAN akan membeyarkan uangpago-pago kepada masyarakatKecamatan Batahan

Rp100.000/Ha, ditambahbantuan sosial beruparehabilitasi jalan danpembuatan jalan baru dikecamatan itu.

Kesepakatan lainnya,masyarakat bekerjasamadengan PT AAN dalamperalihan kepemilikan lahan.Selanjutkan kesepakatan jugadicapai menyoal pencabutansurat laporan masyarakat keKepolisian dan Kejaksaan soalsengketa lahan. PT AAN jugadiharuskan membangun kebunplasma kepada masyarakat.Tiap warga akan mendapatkandua hektar kebun plasma.

Kesepakatan yang telahdicapai, dianggap warga tidakpernah terealisasi. Akhirnyawarga turun ke jalanmelakukan aksi protes. Aksiprotes memanas di arealPTP.Nusantara IV yangmeliputi kawasan yang tidakjelas sampai sekarang, mana

HGU dan mana Kadestral.Sedangkan perkebunan plasmamenjadi permasalahan baru diKabupetn Madina. Protes jugadilancarkan warga denganpenerbitan IPK. Diduga,keluarnya IPK bagian daripersoalan.

Warga menengarai denganIPK, penebangan kayu terusterjadi. Seorang pemilik IPK, Saleh Bangun, eksploitasihutan. Hasilnya diangkutmelalui jalur air, yakni dariTPK menuju telukPalimbungan/teluk Ilalang.Aktivitas pemilik IPKberlangsung tanpa adagangguan yang berarti.

Pengambilalihan lahan olehPTPN IV disebut-sebutdananya mencapai Rp 41miliar. Ditambah denganadanya dugaan tentang DanaKredit Revitalisasi Perkebunan Rp 298 miliar, untuk empatKUD selaku Mitra PTPN

IV,serta dengan surat IPK diatas lahan PTPN IV sangatdipertanyakan. Bagaimanastatus kepastian hukumnyadan apakah sudah sesuaidengan asas umumpenyelenggaraan negara.

Inventarisasipermasalahaan pembangunanperkebunan Inti dan PlasmaPTP Nusantara IV. DiKecamatan lain yakni,Rantobae adalah yang didugamerupakan sebab tidakcukupnya lahan izin dan takeover dengan uraian masalahyang terjadi seperti. AdanyaIPK pembukaan lahan plasmauntuk KUD Bangko Jayatetapi ini sampai sekarangtidak selesai persoalan atasadanya penolakan keras dariwarga Rantobae atau manalahan inti mana lahan plasmatidak jelas keberadaannnya.Dan, telah beberapa kalidilakukaan sosialisasi namun

sampai sekarang tahun 2010masalah tidak selesai.(terdapat garapan masarakat tanamansudah berumur diatas 5 tahun diduga sebelum terjadi takeover) dan diduga belum adaMOU sampai sekarang antaraKUD dan pTPN Iv sehinggatidak jelas kewajiban keduabelah pihak.

Dari menelusuri take oversampai pada inventarisasipermasalahan pembangunanperkebunan inti dan plasmatimbul pertanyaan apa dasartake over dan ada dugaanadanya permainan oknumtertentu sehingga masalahtake over hingga identipikasilahan terdapat dugaan bahwaHutan lindung/register jugatelah digarap,kemudian wargapertanyakan( calon petaniplasma) kalau sitem profitshering sampai dimana haknyadan kalau itu Plasma sampaidimana juga hak warga?(TH)

Gudang CPO IlegalMarak di Batu BaraBATU BARA – Gudang penampungan crudepalm oil (CPO) di Kabupaten Batu Bara,persisnya di Jalan Lintas Sumatera hinggaTebing Tinggi, marak. Keberadaan gudangCPO ilegal itu terkesan “dibiarkan” oleh pihakaparat. Hasil pantauan Tim Aliansi Penyela-matan Indonesia (API), mendapatkan penje-lasan, keberadaan gudang CPO ilegal itu dibekingioknum-oknum aparat dari satuan militer.

Pantauan Tim API di sepanjang Jalinsumlima puluh-Tebing Tinggi, terdapat tiga gudangpenadah CPO. Aksi ilegal minyak mentah,terpantau pada pukul 18:10 WIB, pada Kamispekan lalu. Kegiatan tampak dilakukan secaraterang-terangan. Truk pengangkut CPOdengan leluasa mencurahkan CPO dari tangki.Kehadiran Tim API mendapat respon arogandari pekerja gudang. Hal itu terungkap saat,tim menanyakan pemilik gudang tersebut.Bahkan, pria yang menjaga gudang dengan nadakeras mengancam keberadaan Tim API. Tindakanarogan kembali dilakukan pria itu saat, salahseorang anggota Tim API mengabadikankegiatan di gudang tersebut dengan kamera.

Menyakini lokasi merupakan gudang CPOilegal, tim bermaksud menggali keterangandari pihak kepolisian di Kecamatan LimaPuluh. Salah seorang personel, Bripka Namenuturkan panjang lebar keberadaan gudangCPO ilegal itu. Keterangan Na diperolehlantaran Kepala Polsek Lima Puluh, tidakberada di kantornya.

Dituturkannya, kepolisian mengetahuikeberadaan gudang itu dengan tindakanilegalnya. Bahkan, sebut Na, tindakanpenggerebekan pun telah dilakukan. Tetapi,aktivitas dan keberadaan gudang CPO ilegal,hingga kini menjadi keresahan pengusaha,masih berlangsung. Dari penjelasan Na,terungkap operasi ilegal tersebut diketahuimarkas Kepolisian Daerah Sumatera Utara.Entah apa alasannya, tindakan kejahatan ituhingga kini berjalan mulus. Na berdalih, kegiatanilegal itu dilindungi oknum-oknum militer.

Ketua API Ali Tua Rambe mndesak Kepoli-sian segera menindak kegiatan ilegal itu. Halsenada dikatakan Wakil Ketua API, Dansen HSimarmata. Dansen menyayangkan sikapkepolisian yang mendiamkan kegiatan itu.“”Kepolisian terkesan pengecut memberan-tasnnya,” kata Dansen.(WHS)

RANTAUPRAPAT – Kepala DesaJawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu,Kabupaten Labuhan Batu, YusufAnwar dianggap berbohong. Keboho-ngan itu diungkapkan Ratini, usaimendengarkan pengakuan YusufAnwar di Pengadilan Negeri RantauPrapat. Yusuf dilaporkan Ratini dansuaminya, D Sianturi dengan tuduhanpenggelapan dan penipuan. Pasangansuami istri ini mengaku telah rugi Rp12 juta, akibat tindakan Yusuf.

Persoalan bermula dari rencana DSianturi membeli lahan seluas 4,7hektar di Desa Jawi-Jawi. Untukkepengurusan tanah yang akan dibeli,Ratini didampingi salah seoranganaknya, menemui Yusuf.

Kepada Yusuf, Ratini memintabantuan mengurus surat ganti rugiterhadap tanah yang akan mereka beli.Kemudian Ratini menyerahkan Rp 12juta sebagai biaya pengurusan suratganti rugi.

Setelah dinanti, Yusuf tak kunjungmemberi kabar ihwal pengurusan itu.Bahkan Yusuf tidak dapat ditemui dirumahnya, didatangi Ratini dansuaminya berulang-ulang. Kesaldengan tindakan Yusuf, Ratinimeneruskan perkara itu ke PolresRantau Prapat.

Bersama dua personel kepolisiandan pengacaranya, Ratini menemuiYusuf dikediamannya. Dalam perte-muan Yusuf mengaku telah menye-rahkan uang itu kepada SekretarisCamat Kualuh Hilir, Basrin Siregar.Untuk membuktikan omongannya,Yusuf menelepon Basrin dihadapanRatini dan pengacaranya. Dari ujungtelepon, Basrin membantah telahmenerima uang dari Yusuf.

Saat di pengadilan, Yusuf mem-bantah menerima uang dari Ratini.Kepada majelis hakim, Yusuf me-nyatakan, ia tidak pernah menerimauang Ratini. Uang ganti rugi, lanjutYusuf, diterima dari Basrin.

“Kalau seandainya tadi saya dipanggil untuk memberikan kesaksiansaya akan menjawab bahwa apa yangdiucapkan pak Yusuf itu bohong.Apabila ada seratus ucapannya, hanyadua yang benar,” kata Ratini kesal. (ATR)

AEKKANOPAN – Kelompok Tani Peng-hijauan Desa Suka Rame, KecamatanKualuh Hulu, Kabupaten Labuhan BatuUtara kecewa dengan Kepolisian. Keke-cewaan itu didasari tak kunjung selesainyaproses hukum sengketa lahan antaraKoptan Penghijauan dengan PT SawitaLedong Jaya (PT SLJ).

Kepolisian Resor Labuhan Batu padaRapat Dengar Pendapat dengan DPRDLabuhan Batu Utara, menegaskan, dalamkasus sengketa lahan itu telah menetapkanseorang tersangka, Johan. Bahkan Johan

dimasukkan dalam daftar pencarian orang(DPO) Polres Labuhan Batu. Namun, statusitu diduga hanya status bohong, karenaJohan beberapa kali ditemukan tampakberkeliaran.

Sengketa itu, kata Muslim Ketua KoptanPenghijauan, sudah berlangsung sejak 1996.Muslim menceritakan, pada 1996 Johanberkunjungk ke kampung mereka. Kehadir-an itu ternyat membawa musibah. “Gubukpetani dibakar bahkan petani dianiayahingga ada yang tewas,” kata Muslim.

Insiden itu, aku Muslim, telah dilaporkan

ke Kepolisian. Dalam pengaduannya wargamenyebutkan peranan Johan. Juni 2010,Johan lantas ditetapkan sebagai tersangka,namun pihak Kepolisian tidak melakukanpenahanan.

Direktur Eksekutip Lembaga KajianKesejahteraan Masyarakat (LKKM), Da-niel Marbun, menegaskan berdasarkan lapor-an Dinas Kehutanan, Surat Bupati tentang arealPT SLJ , diketahui areal itu merambah kawasanhutan produksi tanpa melalui prosedur. “Tidakada pelepasan izin dari MenteriKehutanan,” kata Daniel.(STJG)

NIASSELATAN – Kepala Satuan ReserseKriminal Kepolisian Resor Nias Selatan,AKP Marthin Luther Dachi langsungmemimpin penggerebekan lokasi judi disalah satu rumah makan, tidak jauh dariKantor Dinas Kimpraswil. Dari lokasipenggerebekan polisi mengamankansembilan orang tersangka, empat dianta-ranya tercatat sebagai Pegawai NegeriSipil.

Kini para tersangka, FT, EL, TL, AZ, MD,OD, SD, MG dan S terus menjalani peme-riksaan di Polres Nias Selatan. Dugaankesembilannya melakukan perjudianmakin menguat, setelah polisi menyita uangtunai Rp 600 ribu dari lokasi dan empat setkartu.

Marthin menegaskan para tersangka

dikenakan Pasal 303 KUHP dengan anca-man hukuman 10 tahun penjara dan dendaRp 25 juta. Proses hukum kepada sembilantersangka, kata Marthin, akan dilakukansecepatnya. Kini para tersangka punmenghuni sel tahanan Polres Nias Selatan.

DPRD Nias Selatan memberikan apre-siasi atas penggerebekan tersebut. Hal itudisampaikan Rendoes H Halawa, anggotaDPRD Nias Selatan. “Kami menghargaiPolres Nias Selatan dalam pemberantasanjudi. Karena merupakan program nasional,”katanya.

Rendoes mengharapkan Polres NiasSelatan menindak tegas peredaran minu-man keras. Sebab, kata Rendoes, minumanmengandung alkohol itu menyebabkan jatuh-nya korban, bahkan sampai meninggal. (ARM)

Mencuri, PegawaiPDAM TirtasariBinjai BakalDipecatBINJAI - Pegawai Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Tirtasari Binjai, Zul FadliGinting, yang sehari-harinya sebagaioperator terancam dipecat. Pasalnya, PolresBinjai telah mengamankan Zul dalamkasus pencurian tutup lahar dan kabeldinamo, Senin pekan lalu

Menurut Direktur Umum (Dirut) PDAMTirtasari Binjai, Dedi Syahfitri, pegawaitersebut tidak akan diterima lagi sebagaikaryawan. “Meski keluarganya mintadamai, kita tetap akan pecat dia (Zul Fadli-red) dengan cara tidak hormat,” tegas Dedi.

Dijelaskan Dedi, kejadian itu diketahuiSenin pekan lalu sekitar pukul 22.00 Wib.Saat itu, para pekerja ingin menurunkandebit air besar ke debet yang kecil kepelanggan. Begitu tiba di lokasi, karyawanmelihat ada tutup lahar dan kabel dinamopada mesin hilang. “Setelah diketahuinyahal itu, karyawan memberi tahukan kepadasaya dan selanjutnya, saya mengumpulkansemua operator serta petugas jaga malamuntuk dimintai keterangan secara baik-baik. Di karenakan tidak ada yang meng-aku, akhirnya saya perintahkan karyawansaya untuk membuat laporan ke PolresBinjai,” kata Dedi. Hasil penyelidikan,kepolisian mencurigai Zul dan menetap-kannya sebagai tersangka. “Pengakuannyadi Polres Binjai, perbuatan itu dilakukannyaseorang diri. Meskipun begitu, saya memintakepada Polres untuk mengusut tuntas siapasaja pelakunya,” jelas Dedi.(SBR)

Kasat Reskrim Polres Nisel PimpinPenggerebekan Lokasi Judi

ILUSTRASI

KRIMINAL

11KPK POS

E D I S I 133

24 - 30 JANUARI 2011 SUMUTNASIONAL

MEDAN - Kebakaran Pasar Tradisional Pulo Brayanmemunculkan kecurigaan di kalangan masyarakat.Peristiwa kebakaran pasar tradisional sebelumnyamelanda Pasar Sukaramai, pada Oktober 2010.Kebakaran yang kerap melanda pasar tradisionaldituding sebagai upaya menyingkirkan pedagangtradisional.

Hal itu dibantah oleh Ke-polisian Sektor Medan Barat,menangani peristiwa keba-karan Pasar Pulo Brayan, Se-lasam pekan lalu. Disebutkan,ratusan lapak pedagang diPasar Pulo Brayan dan lapakpedagang di bawah jembatanlayang, kedua lokasi terpisaholeh badan jalan selebar ham-pir empat meter itu, dilalapapi bersumber dari api lilin disalah satu rumah makan yangberada di pasar tersebut.

Kepala Sektor Medan Ba-rat, Kompol Arke F Ambatmenyebutkan, berdasarkanolah TKP, kebakaran di PasarPulo Brayan ini diduga dise-babkan oleh lilin dari warungmakanan milik Hj Anum. Apilangsung cepat menjalar danmembakar kios-kios di bawahjembatan layang, yang seba-gian besar terbuat dari bahanyang mudah terbakar sepertipapan dan plastik.

"Dugaan kita sementara,api berawal dari lilin di rumah

makan milik Hj.Anum. Se-bab, sebelum kebakaran ter-jadi di kawasan Pasar Bra-yan, pemadam listrik," tam-bahnya. Saat disinggungmengenai adanya unsur kese-ngajaan membakar PasarBrayan ini, kepolisian akanterus mengembangkan peris-tiwa kebakaran ini dengandukungan dari LabforensikPolda Sumut bersama mas-yarakat dan para penjagamalam. "Kita akan me-manggil 20-an saksi daripedagang dan masyarakatuntuk diminta keterangan.Dan, saat ini kita telah me-manggil petugas jaga malamdari organisasi Pemuda Pan-casila (PP) yang bernamaSyaifullah untuk menjelas-kan kejadian awal kebaka-ran ini," ungkap Arke.

Menurutnya, peristiwakebakaran ini murni musi-bah dan tidak ada unsur kese-ngajaan. Pasalnya, puluhanpara pedagang yang terkena

Sumber Api Membakar

Pasar Brayan Diduga

Dari Lilin

MEDAN - Calon penumpang salah satu maskapaipenerbangan di Bandar Udara Polonia Medan, mela-porkan sekuriti bandara ke polisi. Laporan yang dilaku-kan Wiliam Jo, penduduk Jalan Wahidin Medan, bermuladari tindakan sekuriti, Anggie F Lubis, yang dianggappelapor tidak menyenangkan perasaannya.

Tindakan itu berlangung pada Rabu pekan lalu. Josemula bermaksud mengambil tiket yang telah dipesan-nya, di salah satu loket penerbangan di Polonia. Tetapisaat akan mengambil tiket, ia mendapat perlakuankasar dari Anggie F Lubis. Jo dituding memasuki arealyang dianggap terlarang. Larangan itu pun mencuatkanargumentasi diantara keduanya. Hingga Anggie menga-jak duel Jo.

"Sekuriti langsung marah dan mengajak suami sayauntuk berduel.Suami saya memilih untuk tidak menang-gapinya, sembari memohon jangan terlalu arogandengan masyarakat yang merupakan para calon penum-pang,"ujar Ira, istri Wiliam Jo.

Menanggapi insiden itu, Armensyah ST dan HT.Tobingsalah satu pimpinan pengawasan Keamanan di BandaraPolonia Medan, membenarkan kejadian itu. "Kita belumtahu kronologinya. Jadi, kalau mau dilaporkan keMapolresta silakan saja, tidak ada masalah itu," ujarTobing. ( S.EDHI)

musibah saat diminta ketera-ngannya oleh kepolisian me-ngaku, terkejut dan tidakmenyangka atas peristiwakebarakan ini. "Jadi ini murnimusibah. Sebab, dari komen-tar para pedagang yang kitahimpun, tidak satupun peda-gang yang memprediksi keja-dian kebakaran ini terjadi,"tambahnya.

Selain itu, Arke juga berha-rap Pemerintah Kota Medanharus lebih respon denganperistiwa kebakaran ini. Dian-taranya, harus menata kem-bali pajak Brayan dengan pe-nataan yang rapi dan mendu-kung semua kalangan. "Kema-cetan lalu lintas terparahmemang ada di Pasar Brayanini. Sebab, kondisinya sangatsemberawut dan sulit untukditata dengan baik. Sehingga, kedepan pasak ini harus kembaliditata dengan baik dan men-dukung semua aspek sepertikepolisian," pungkasnya.

Arke menambahkan, keru-gian akibat kebakaran itumencapai miliaran rupiah."Menurut catatan kita darikepolisian, kerugian menca-pai Rp 5 miliar. Sebab, sedi-kitnya 600 kios, 15 rumah,delapan ruko dan satu Mus-hola habis dilalap si jagomerah," jelas Arke. (S.EDHI)

DPRD Langkat Dihebohkan Perselingkuhan SenatorLANGKAT - Gedung DPRDLangkat, Sumatera Utara,dihebohkan dengan infor-masi perselingkuhan duasenatornya, dari partai yangberbeda. Kisah dugaanperselingkuhan yang terjadipada Oktober 2010, itukembali menghangat. Keduainsan berlainan jenis, yakniSB, 65 tahun, merupakanpolitisi dari partai peme-nang Pemilu 2009 lalu,dipergoki sedang melakukanaksi mesra di salah saturuang DPRD Langkat.Teman mesranya, AD, 23tahun, juga senator diKabupaten Langkat.

Disebutkan, peristiwa itudipergoki sejumlah warta-

wan pada Oktober 2010.Sekira pukul 09.30 WIB,keduanya sedang berada didalam ruang Fraksi PD.Saksi mata tidak maudiungkap indentitasnya,menyebutkan, adeganmesra itu dilihatnya saatmelintasi ruang itu. "Sayamelintas di depan ruanganfraksi (PD) terlihat darijendela kaca dua insanberlainan jenis sedangmelakukan adegan tidaksenonoh sambil memegangdan meraba bagian tubuh,"kata saksi.

Saksi mengaku sempatmelihat cuplikan adeganmesra itu. Dikatakannya,SB memeluk AD dari

belakang. AD saat itusedang duduk, lalu SDmemeluk dan meraba-rababagian tubuh AD. "Kejadianitu dilihat sejumlah warta-wan," katanya. Mengetahuiadegan itu dilihat wartaw-an, keduanya, kata saksi,terperanjak.

Senator AD, tak hanyasekali ini dikabarkanmenjalin asmara denganrekan parlemennya. AD punpernah dikabarkan enjalinhubungan asmara denganSU. Perjalinan asmarakeduanya pun sempatmenghiasi media massa.

SB membantah kejadianitu. Saat dikonfirmasi, SBbahkan menyebut itu

Calon Penumpang PolisikanSekuriti Bandara Polonia

MEDAN - Fantastis. Untukpenanganan kasus terkaitminyak goring (migor),Kepolisian Resor KotaMedan harus membutuhkanwaktu lama. Ironisnya,selama kurun waktu duatahun, kasus yang dilaporkanTan Siu Hwa, 48 tahun,penduduk Jalan AR HakimNo 8/16 Medan, tak kunjungselesai. Dalam laporanpengaduannya yang ditanga-ni Unit Ekonomi SatuanReserse Kriminal PolrestaMedan, Tan Siu melaporkanLim Gek Kimernawati aliasCien Chai Cin, 40 tahun jugaberdomisili di Jalan ARHakim Medan.

Tak kunjung selesainnyakasus tersebut menimbulkan

kecurigaan akan adanyaupaya mem"petieskan"kasus itu oleh penyidik.Dugaan itu makin menguatlantaran proses pemerik-saan dan tindakan penyidi-kan disebut tak berjalan.Kasus tersebut bermuladari kerja sama perdaga-ngan antara Tan Siu denganCien Chai. Bisnis migoryang sudah tujuh tahunterjalin diantara keduanya,tiba-tiba menimbulkankecurigaan bagi pelapor.

Tan Siu Hwa mecurigaivolume migor yang dipesandari Cien Chai. Kecurigaanternyata benar adanya.Dari penimbangan migorsatu drum, seharusnya 180kilogram, ternyata hanya

bervolume 162 kilogram.Temuan itu langsungdilaporkan korban kepadakepolisian. Merasa dicurangidalam berbisnis, Tan Suimeneruskan perkara itukepolisian, lantaran akibattidak kesesuaian volumemigor, ia menderitakerugian mencapai ratusanjuta rupiah.

Namun, harapan untukmendapatkan keadilan bagiTan Sui hingga kin takkunjung diperoleh. KasatReskrim, Kompol FadillahZulkarnanen berjanjimengecek kembali kasustersebut.

"Nanti akan saya cekkembali," kata Fadillah.

(S.EDHI)

Dua Tahun Kasus Penipuan Migordi Polresta Medan Tak Selesai

Kobaran api yang meluluhlantakkan ratusan lapak pedagang di Pasar Pulo Brayan. Kobaran api baru dapat dipadamkan setelahpetugas Pencegah Pemadam Kebakaran Kota Medan bekerja selama tiga jam lebih. (KPKPos/Hasby)

merupakan fitnah yangsengaja digulirkan kepada-nya. "Itu fitnah," katanya.Bantahan serupa jugadilontarkan AD. Namun, AD

menyebutkan, persoalan itusudah ditangani BadanKehormatan Dewan."Silakan saja saudara tanyake BKD" sebut AD. (JUL)

SIBOLGA - Kejaksaan Negeri Sibolga didesak mengusutdugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas PerhubunganKota Sibolga. Sebab, beberapa item pungutan yangdilakukan Dinas Perhubungan Kota Sibolga didugatidak melalui prosedur alias dilakukan untuk kepenti-ngan pribadi. Hal itu sama artinya menyelewengkanSumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dugaan pungli diantaranya, retribusi pemakaiankekayaan daerah dari sektor dispensasi pemakaian jalanuntuk Tahun Anggaran 2010, terealisasi sebesar Rp.11.500.000, dan dari Sektor Jabatan Timbangan FortableRp 35.000.000. Jumlah pendapatan itu dinilai tidakwajar, atau lebih sedikit dari jumlah pendapatan riil,mengingat jalur tersebut menjadi jalur utama bagikendaraan. Minimnya pendapatan dari kedua sector itu,diduga karena pungutan yang dilakukan tanpa memberi-kan tiket retribusi kepada para sopir. Ini ditengarai untukkepentingan oknum tertentu.

Sekretaris DaerahKota Sibolga, S Bahri Hasibuanyang dikonfirmasi, Selasa pekan lalu, menyebutkan,setiap kutipan resmi mempergunakan kwitansi resmiyang dikeluarkan oleh Pemko Sibolga. "Namun, jika adakutipan yang tidak menggunakan kwitansi resmi nantikita serahkan ke Inspektorat," ujarnya.

Didesak tentang kutipan jembatan timbanganFortable, yang mana truk tidak ditimbang dan retribusidikutip tampa karcis apakah termaksuk pungutan liar.Bahri menjawab ringkas. "Nanti kita lihat, kalau adaberitanya, nanti kita rekomendasikan ke Inspektoratuntuk diperiksa," kata Bahri yang dikenal cukup sulitdikonfirmasi.

Sementara itu, Kabid Program Dinas PengelolahKeuanggan dan Aset Daerah (PKAD), Kota Sibolga, BasrilTanjung menyatakan, sumbangan PAD dari sektor Jalanuntuk 2010, terealisasi Rp 46 juta lebih. Terdiri dari retribusiFortable (jembatan timbangan) Rp. 4.800.000 per tahun .

Ketua Indonesia Coruption Watch (ICW) Sibolga -Tapteng, Dohar F Sianipar menegaskan Dinas Perhubu-ngan Kota Sibolga sarat dengan tindakan pungli.Indikasinya, sebagai bukti awal, semua mobil trukekspedisi Sibolga-Nias tonasenya rata-rata di atas 25ton. Padahal jenis truk adalah colt diesel dengan tonasemaksimal 5 ton. Kenyataan di lapanga, kata Dohar, trukjenis itu ternyata tidak pernah melalui jembatan timba-ngan, namun oknum petugas tetap mengutipnya secaraperperiodik. "Apakah mingguan atau bulanan. Sementarajika kita berbicara jumlah truk yang berangkat dankembali ke Sibolga, rata-rata 30 truk per hari denganmuatan over kapasitas," katanya.

ICW Sibolag-Tapteng, sebut Sianipar, mendesakKejari Sibolga mengusut dugaan pungli tersebut."Karena pungli itu merugikan keuangan negara,"tegasnya. (NAS)

Kejari Sibolga DidesakUsut Pungli di Dishub

TEBING TINGGI - Kepolisian Resor Kota Tebing Tinggiakhirnya gerah juga dengan desakkan berbagai elemen, agarmemberantas judi kupon yang beredar dan merusak moralrakyat. Desakkan bersebab, janji Kepolisian untukmembersihkan segala praktik judi di Kota Tebing Tinggi,tak kunjung menunjukkan hasil.

Desakkan disampaikan diantaranya dari wargaKecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai.Warg berharap kepolisian segara bersikap atas praktik judikupon alias togel yang marak di tengah-tengah mereka.Hal itu disampaikan tokoh masyarakat.

"Kami baca di koran, Kapolres Tebing Tinggi akanmembasmi judi togel dan membuat zero judi. Namun,hingga saat ini gebrakan yang dilakukan nihil," ujarsejumlah tokoh. Para tokoh menyebutkan, praktik judi diKecamatan Bandar Khalifah sepertinya tanpa hambatan.Warga masyarakat tidak ada rasa takut memasang juditogel yang diputar setiap malam.

Direktur Eksekutif LSM Tim Operasional PenindakPenyelamat Aset Negara (TOPPAN) Kota Tebing Tinggi,Ruben Sembiring mengakui fakta tersebut. "Ini sudah lamaberlangsung," katanya. Sementara Kapolres Tebing Tinggi,AKBP Robert Haryanto Watratan berjanji akan membe-rantas bentuk prakik perjudian di wilayahnya. (RS)

Disorot Soal Judi Kupon,Kepolisian Akhirnya Gerah

Polda Sumut Diminta TanganiKasus CPNS 2010 di Pakpak BharatPAKPAKBHARAT - Kepolisian Daerah Sumatera Utaradiminta segera menyelidiki dugaan kecurangan padaseleksi Penerimaan Pegawai Negeri (CPNS) 2010 diKabupaten Pakpak Bharat. Dugaan adanya kecuranganCPNS telah diungkapkan dan disampaikan berbagaielemen ke Polda Sumut. Laporan disampaikan KorpsWartawan Republik Indonesia (KOWRI) Cabang PakpakBharat, Koalisi LSMa di Pakpak Bharat mengatasnamkan,LSM PILIHI dan LBH SEKOLAH yang tergabung dalamtim Tim Relasi Pendampingan Independen (TRPI).

Surat lembaga nonpemerintah itu, telah disampaikanke Polda Sumut pada 13 Januari 2011, dengan NomorSurat 11.05/TIM/2011. "Hal ini demi terciptanya pemerin-tahan daerah yang berkualitas dan transparansi," tegasSaut H Togatorop selaku Ketua KOWRI Cabang PakpakBharat, Jumat pekan lalu. "Benar, kuat dugaan hasil CPNS2010 sarat KKN dan terindikasi melanggar peraturan yangberlaku. Sebab hasil tersebut tidak menunjukkan secaratransparan hasil skor ujian dan rangking pemenangkeseluruhan peserta yang ikut ujian seleksi," kata Saut.

Di samping itu, lanjut Saut, adanya isu uang pelicin untukmenggolkan sejumlah calon. KOWRI juga meminta TRPIselalu dan tidak berhenti memantau tindak-lanjut daripihak penegak hukum yang telah diberitahu-dilapori kasusdugaan kecurangan itu. "Ini juga bertujuan untuk menepisisu yang beredar di tengah-tengah masyarakat, bahwalaporan tersebut tidak hanya sekedar gertak sambal demiiming-iming menggiurkan yang akan diterima. SebabKoalisi LSM tersebut juga satu-satunya lembaga sosialkontrol yang disetujui pihak Pemkab Pakpak Bharat dalamturut serta mantau proses penerimaan hingga pengumumanpemenang CPNS Tahun 2010," katanya.

Saut menambahkan, diketahui jelas, proses peman-taauan tersebut dimulai dari pendaftaran pelamar ujian,pembakaran berkas (lembaran soal ujian) hingga pengi-riman berkas Lembar Kerja Jawaban (LKJ) sampai keUniversitas Indonesia (UI), dipantau Koalisi LSM.

Sementara Hasoloan Manik dari TRPI menjelaskan,adanya dugaan manipulasi data yang dilaporkan,menyangkut kepada tujuh calon. "Ada tujuh orang pelamaryang diumumkan Bupati Pakpak Bharat berdasarkanPengumuman Nomor 1910 Tahun 2010, disinyalir tanpamelalui proses pendaftaran ternyata dalam pengumumandinyatakan lolosPNS 2010. Ini jelas-jelas merupakanpembohongan publik dan melanggar peraturan yangberlaku, dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalamhal ini harus bertanggungjawab," tegas Hasoloan.

"Pihak kami juga telah mengirimkan laporan inikepada DPRD Pakpak Bharat guna meminta hasilpengumuman CPNS, dan kami berharap DPRD PakpakBharat mampu mengungkapkan apa yang seharusnyadiketahui masyarakat," sebutnya.

Di tempat terpisah, Y Tito Manik, Sekretaris KOWRIKabupaten Pakpak Bharat serta sejumlah tokoh dariberbagai elemen masyarakat juga minta DPRD PakpakBharat mengajukan hak angket terkait polemik seleksiPNS 2010 dan membentuk Pansus CPNSgate. "Penggu-naan hak angket Dewan untuk mempertanyakan kepadaBupati Pakpak Bharat terkait dugaan kecurangan dalampengumuman hasil seleksi CPNS, dinilai langkah yang lebihcepat dan mudah dalam menuntaskan persoalan yang adasaat ini. Sebab penggunaan hak angket ini langsungditanyakan kepada Bupati dan diharapkan hasil skor danrangking dapat diungkap secara transparan," jelasnya.

Selain itu Tito mengungkapkan, dalam waktu dekatKOWRI juga akan melaporkan kasus dugaan kecuranganterkait rekaman dugaan keterlibatan Bendahara danKepala Dinas salah satu SKPD yang memberikan iming-iming mampu meloloskan calon PNS dengan imbalan uangratusan juta rupiah, serta dugaan sejumlah pelamar padasaat pendaftaran memberikan keterangan atau bukti yangtidak benar. "Kami akan melaporkan ke Kejati Sumut,"katanya. (PT)

RANTAUPRAPAT - Setelah menuai kecaman atasinstruksi Kepala Dinas Pendidikan Labuhan Batu,Iskandar, melarang Sekolah Dasar 118240 tidakmenerima murid untuk tahun ajaran baru 2011. Terung-kap, bahwa areal sekolah yang berada di KecamatanRantau Utara, telah dikuasai oleh PT Seringo-ringo.

Hal itu diakui Iskandar saat dikonfirmasi wartawan.Dalam keterangannya, Iskandar mengakui memintapihak sekolah tidak menerima murid baru. Alasannya,sekolah itu tidak lagi milik Pemerintah KabupatenLabuhan Batu. "Sudah menjadi milik PT Siringo-ringodan juga sering mengalami kebanjiran," kata Iskandar.Karenanya, Dinas Pendidikan Labuhan Batu akanmenutup segera sekolah tersebut.

Iskandar menambahkan, peralihan kepemilikan itusudah dilakukan dan Pemkab Labuhan Batu telahmelakukan penandatangan kesepahaman dengan PTSeringo-ringo. "Sudah ada perjanjian MoU dengan pihakPT Siringo-ringo," tegasnya. Dinas Pendidikan LabuhanBatu dalam waktu dekat segera menutup operasionalsekolah.

Sayangnya, penutupan itu sama sekali tidak diketa-hui dan disosialisasikan kepada warga. Iskandarmenegaskan, para murid yang menimba ilmu akandipindahkan ke Sekolah Dasar 112144 Aek Matio."Kalau mengenai guru-guru akan kita cari di dekat kotaini juga," jelas Iskandar.

Kebijakan menutup operasional pendidikan itumendapat respon dari Aliansi Penyelamatan Indonesia(API). Tiga pimpinan API, Agus Dasopang, Alitua Rambedan Rustam Sitompul menemui Sekda Labuhan Batu,Hasban Ritonga, menyoal rencana itu. "Saya akanpelajari dalu tentang masalah ini,dan merupakan suatumasukan bagi Pemkab Labuhanbatu" kata Hasban.(TIM)

Dinas Pendidikan LabuhanBatu "Jual" Lahan SD 118240

12

LIPSUS

KPK POS

KRIMINALE D I S I 133

24 - 30 JANUARI 2011

MENYMENYMENYMENYMENYOROROROROROOOOOT INTEGRITT INTEGRITT INTEGRITT INTEGRITT INTEGRITASASASASASPERIZINAN SIMPERIZINAN SIMPERIZINAN SIMPERIZINAN SIMPERIZINAN SIM

HASIL survei Komisi Pemberantasan Korupsi, pada 2010,menempatkan Kota Medan pada kelompok 20 kotadengan integritas di bawah nilai enam dalam kepengu-rusan-pelayan perizinan. Meski pengurusan dan pelayananSurat Izin Mengemudi (SIM) lolos dari penilaian rendahitu. Namun, prestasi yang diraih Kepolisian Resor KotaMedan, pada tahun lalu, soal pelayanan hendaknya dapatdipertahankan.

Hanya saja, dalam berbagai praktiknya percaloan,ketransparanan dan prosedural kepengurusan SIM masihditemukan ruang dan celah "mempermainkan"masyarakat.

Pantauan KPK Pos di Markas Satuan Lalu LintasPolresta Medan, Senin pekan lalu, aksi percaloan masihterlihat nyata. Para penawar jasa berpromosi dapatmenyelesaikan persoalan pengurusan dan perpanjangan SIMdalam waktu singkat, dengan tarif beragam. Untukpengurusan SIM A dan SIM C (golongan baru) harga dipatokmencapai Rp 450 ribu hingga 500 ribu. Merupakan tarif diatas ketentuan. Begitu pula untuk SIM golongan Umum, danSIM BI maupun BII, mencapai Rp 600 ribu lebih.

Pada hal, tarif resmi yang ditetapkan berdasarkan PPRI No 50 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif PembuatanSIM. Diterakan, SIM A, BI dan BII, pemohon SIM diwajib-kan membayar biaya sebesar Rp 120 ribu. SIM C Rp 100ribu, SIM D hanya dikenakan Rp 50 ribu. Proses perpan-jangan, SIM A Umum, BI dan BII Rp 80 ribu. SIM C cukupmembayar Rp 75 ribu, dan SIM D hanya Rp 50 ribu.

Selain jumlah resmi itu, kutipan resmi lainnya, bagi

KEBERADAAN jasa SIM dilingkungan Satlantas PolrestaMedan, disebut-sebur SJO. Birojasa SJO bermarkas di kawasanJalan Karakatau Medan di manabiro jasa SJO ini disebut-sebutsangat dekat dengan oknumperwira sehingga jika ada wargayang mau mengurus SIMmelalui biro jasa SJO denganpembayaran Rp 400 ribu untukSIM C maka dengan mudahmasyarakat mendapatkan SIMC tersebut.

Ketika dikonfirmasi soalperanan biro jasa SJO, salahseorang staf menyebutkan,pimipinan mereka, MM tidakada alias keluar. "Jika maumenemuinya hubungi sajamelalui HP," kata seorang staf.Namun saat wartawan memintanomor telepon genggam MM,sang staf enggan memberikan.

Keberadaan jasa SIM, masihdigunakan sebagian pemohon."Kamu di mana kakak sudah disamping kantor Satlantas ini,"kata seorang wanita bertubuhgemuk saat keluar dari sebuahwarung yang bersebelahandengan kantor Satuan Lalulin-tas (Sat lantas) Poltabes Medandi Jalan Adinegoro sambilmemegang telepon seluler ditelinga kanannya.

Tidak berselang lama, seorangpria menghentikan laju sepedamotor Suzuki Smash warnahitam dengan motif garis silveryang ditungganginya tepat didepan wanita yang mengenakanbaju terusan berwarna merahmuda itu. Setelah memarkirsepeda motornya, pria mengena-kan jaket putih berjalanbersama wanita itu ke salah satuwarung dikawasan tersebut.

Kamu mau perpanjanganatau urus SIM (Surat IzinMengemudi) baru," kata wanitakerudung putih itu membukapembicaraan. "SIM C baru kak,"jawab pria yang menenteng tassandang warna hitam tersebut.

Perempuan itu sambil

memegang dompet kulitberwarna coklat tua memintauang Rp 400 ribu untuk pengu-rusan SIM C baru. Ia merincitarif pengurusan SIM C diSatlantas Rp 100 ribu, memba-yar tes kesehatan Rp 20 ribu,pengurusan sertifikat menge-mudi Rp 180 ribu di SekolahPolisi Negara (SPN) SampaliJalan Bhayangkara. "Sisanyauntuk biaya administrasi agarproses pengurusan di Satlantastak dipersulit. Paling kakakdapat Rp50 ribu-an nya,"katanya sambil memandangpria yang duduk persis didepannya.

Setelah harga disepakati, saatitu juga pria berambut pendekitu mengeluarkan uang mukauntuk pengurusan SIM danKartu Tanda Penduduk (KTP)sebagai persaratan utama.

Tidak jelas berapa jumlahuang yang diberikan, namunbegitu menerima uang panjar,perempuan itu langsung meng-ambil handphonnya.

Tidak diketahui pasti siapayang dihubunginya, namun saatitu ia memesan sertifikat atasnama AP untuk diantarkan ketempatnya saat itu berada. Usaimemesan sertifikat, perempuanitu kembali menelpon seseorang,kali ini dia minta dibuatkansurat kesehatan atas nama yangsama. "Pokoknya kamu tenangajalah, nggak usah repot,"katanya usai bertelepon kepadapria yang duduk di depannya itu.Tidak berapa lama kemudiankeduanya beranjak dari tempatduduknya kemudian berjalanmenuju kantor Satlantas.

Sepanjang perjalanan menujukantor yang menghadap ke arahTimur itu, perempuan itu disapahampir setiap orang yangberpapasan dengannya. Tidakhanya masyarakat sipil, bahkanpetugas berpakaian seragamlengkap pun terlihat begituakrab menyapanya.

Kantor SatlantasPolresta

Medan ini terbagi menjadibeberapa ruangan.

Di lantai satu bagian depanterdapat ruang pendaftaran,loket pengurusan SIM baru ataulama, dan loket pengambilanSIM. Di bagian belakangberfungsi sebagai tempat ujianteori dan beberapa ruangan stafSatlantas. Di lantai dua meru-pakan ruang pejabat tinggiSatlantas Poltabes Medan.

Di bagian atas dindinggedung terlihat sebuah span-duk bertuliskan pengumumankenaikan tarif PNBP sesuai PPNo.50 tahun 2010. Yang dianta-ranya menyebutkan jikapengurusan SIM C naik Rp20ribu dari tarif semula yakniRp100 ribu.

Masuk ke gedung utama,perempuan dan temannya itulangsung masuk ke ruangansebelah selatan gedung tersebuttempat pengurusan SIM baru. Ialantas menyuruh pria yang ikutbersamanya duduk di satu kursiberwarna oren yang berjejer didepan loket pengambilan SIM.Sedangkan perempuan itulangsung menuju loket pengam-bilan formulir dan pendaftaran,setelah berbicara denganpetugas di tempat itu, ia yangmembawa sejumlah kertaskemudian mengajak kliennyakeluar dan menuju ke tempatujian teori di bagian belakanggedung tersebut.

Tidak jauh dari ruangan ujianitu, perempuan itu terlihatberbicara dengan kliennya.Dengan mengangguk-anggukpria itu kemudian masuk kedalam ruang ujian teori. Ditempat itu, pria tersebut menye-rahkan berkas yang diberikanperempuan itu padanya kepadadua orang Polisi Wanita yangduduk di depan ruangan ujiantersebut. Setelah memerikaberkas, pria itu kemudiandiberikan kertas ujian dan dudukdi deretan kursi yang disediakandi ruangan itu, sementara ia naik

ke lantai dua.Sekitar 30 menit kemu-

dian,perempuan itu turun danmenunggu tak jauh dari ruangujian teori. Tak lama kemudiankliennya pun keluar dariruangan ujian. Setelah berbicarasingkat, keduanya kemudianpergi menuju ruang pendaf-taran. Tak lama dari tempat itu,pria itu kemudian digiringseorang petugas berseragampolisi yang dipapan namanyatertulis salah seorang oknumpolis yang bertugas dikantortersebut.

Pria itupun kemudiandisuruh mengenakan rompiberwarna hijau yang di bagianbelakangnya bertuliskannomor 10. Setelah mengenakanrompi, pria itu juga disuruhmengenakan helm dan menaikisepeda motor Yamaha ZupiterZ. Setelah itu petugas tersebutmemintanya mengitari jalurputih yang ada di halamangedung tersebut. Saat mengi-tari gedung, oknum petugasSatlantas inipun terlihatmenulis di lembaran kertasyang ada di tangannya.

Hanya sekali putaran, pria itukemudian diminta turun danmasuk kembali ke ruanganpendaftaran. Di dalam ruanganperempuan itu terlihat sudahmemegang selembar sertifikatbermotif bingkai warna coklat."Sekarang tinggal nunggu fotoaja," katanya kepada kliennyaitu.

Sekitar satu jam kemudiandari mikrofon terdengarsipemohon dipanggil dipanggil.Pria itu lantas berdiri danmasuk ke dalam ruangan fotopengurusan SIM baru. Usaiberfoto, pria yang mengenakansepatu sport warna putihbergaris biru itu lantas disuruhperempuan itu untuk pulang."Ya udah kamu pulang aja lah,kalau nanti sore udah siapkakak kabari. Paling lama besokpagi ya," katanya sambil

berjalan menuju ke pintu keluargedung yang diiringi priatersebut. Sesuai instruksi, pria itulangsung mengambil sepedamotornya dan pergi mening-galkan kantor Satlantas PolrestaMedan tersebut.

Sumber lainya menyebutkandalam satu hari masyarakatkota Medan dalam hal pembua-tan SIM (apakah perpanjanganmaupun pengurusan SIM baru)setiap harinya sekitar 300hingga 400 pemohon,ujar sumberdi Satlantas Polresta Medan.

Sementara itu biaya pengu-rusan surat izin mengemudi(SIM) di Satlantas PoltabesMedan terhitung mulai 26 Juni2010 mengalami kenaikan.Padahal, sesuai pemberitaansebelumnya, kenaikan tariftersebut mulai Juli 2010.

Hasil pantauan wartawan diSatlantas Poltabes, sejumlahpemohon yang sudah sempatmembayar uang pendaftaranRp75 ribu kecewa dan terpaksamenambah lagi biaya hinggaRp120 ribu baru bisa foto SIM.Sementara kwitansi bank lamatidak berlaku sehingga pemohonSIM mengalami kerugian Rp75ribu.

Pengumuman kenaikan tarifterkesan mendadak itu terlihatdi spanduk informasi di depanpintu masuk markas SatlantasPoltabes Medan. Dalam spandukitu tercantum biaya PendapatanNegara Bukan Pajak (PNBP)untuk pembuatan SIM A, BI, BIIbaru yang sebelumnya Rp75 ribunaik menjadi Rp120 ribu.Sedangkan untuk perpanjanganSIM A, BI, BII yang semula Rp60ribu naik menjadi Rp 80 ribu.

Untuk penerbitan SIM C baru,tarif semula Rp75 ribu naikmenjadi Rp100 ribu, sedangkanuntuk perpanjangan tarif awalRp60 ribu naik menjadi Rp75ribu. Untuk pembuatan SIMInternasional baru tarif Rp250ribu, perpanjangan Rp 225 ribu.

Kasat Lantas Poltabes

Kompol I Made Arymengatakan, sesuai TR KapolriNomor : ST/1941/VI/2010,tanggal 24 Juni 2010, tentangtariff PNPB pada Polriberdasarkan PP No 50 tahun2010 mulai efektif berlaku 26Juni 2010.

masyarakat menilai kurang-nya sosialisasi tarif sertaprosedur tetap pengurusan SuratIzin Mengemudi (SIM) membuatmasyarakat enggan mengajukanpermohonan pengurusan SIM.

"SIM sangat penting bagipengendara. Tapi karena tarifdan prosedur pengurusan takjelas, membuat masyarakatenggan mengurus," Demikiandikatakan salah seorang wargasaat ditemui di SatlantasPolresta Medan ketiak maumengurus SIm buat dirinya.Warga yang enggan menyebut-kan dirinya ini mengakuimahalnya biaya pengurusan simmembuat warga enggan berhu-bungan langsung denganpetugas.

Hal itu dikatakannya terkaitmahalnya pengurusan SIM diSatlantas Polresta Medan.Dimana pemohon dikenakantarif Rp400 hingga Rp500 ribuuntuk pengurusan SIM C baru.

Harga sudah ditetapkanpemerintah. Tapi nyatanya dilapangan harganya jauh melam-paui harga yang sudah ditetap-kan,ujar warga tadi.

Menurutnya, calo menjadisalah satu penyebab mahalnyaSIM di Satlantas PolrestaMedan tersebut para calo inidari berbagai kalangan baikoknum polis itu sendir maupunoknum PNS dan PHL diling-kungan Satlantas PolrestaMedan.

Banyak pengendara yangingin SIM-nya cepat selesaitanpa melalui tes. Mungkin inijuga salah satu faktor mahalnyaharga SIM,jika diuji banyakpemegang SIM tidak mengertiaturan lalulintas. (KHAIR)

Mengintip Jasa SIM

pemohon harus lulus uji kesehatan dengan biaya Rp 20ribu. Pemohon SIM A umum dan BI dan BII, lumayan pelik,selain tes kesehatan juga melalui tes psikologi dengantotal biaya Rp 50 ribu. Artinya, total pengurusan, bagipemohon SIM perdana, kurang dari Rp 300 ribu.

Tentu saja, para pemohon awal SIM, tidak sekadarmembayar dan mealui tes kesehatan dan praktik. Merekapun diwajibkan melakukan praktik di lapangan dalammengemudi. Praktik ini pun, memberikan celah-ruangtindakan yang merugikan para pemohon SIM. Uji akhirtersebut sebagai penilai final layak atau belum mengan-tongi SIM.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Medan, Kompol IMade Ari P menegaskan sertifikasi mengemudi telahditiadakan. Bahkan, kata Made, masyarakat yang inginmemiliki SIM baru harsus wajib mengikuti ujian teori danpraktik yang dilaksanakan di halaman Mako SatlantasPolresta Medan, di Jalan Adinegoro Medan.

"Kalo dulu kita berikan sertifikat kalau pemohon itululus ujian praktiknya tapi sekarang tidak ada lagi karenamereka wajib ikut ujian. Dalam uji praktik ini penguji kitaakan melihat dan menilai sejauh mana keterampilan dankemahiran si pemohon dalam menguasai berkendaraan,"tegasnya.

Disinggung adanya istilah "SIM tembak", lumrahnyamenggunakan jasa (calo), Made membantah hal itu. "Kalaumau mengurus SIM saya sarankan langsung datang keSatlantas Polresta Medan dan janganlah menggunakanjasa calo," jawab Made. (S.EDHI)

YLKI Medan: Harus Mudah dan Murah

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Medan sangatmenyesalkan biaya serta sistem pengurusan SIM yang terkesandipersulit. Seharusnya dalam memperoleh surat izin itu, instansi yangterlibat di dalamnya haruslah bisa memberikan pelayanan sertabiaya yang murah dan mudah. Mengingat tujuan masyarakat untukmemperoleh SIM kebanyakan untuk mencari kerja.

"SIM itu digunakan untuk mencari makan makanya jangandipersulit," tegas Ketua YLKI Medan, Abu Bakar ketika dimintaikomentarnya, Selasa pekan lalu. Ketika disingung banyaknya syaratyang harus dipenuhi dalam memperoleh SIM, Abu menegaskan kalauada masyarakat yang mau mengurus SIM hendaknya janganlahdipersulit tapi berikanlah kemudahan. Dan dengan adanya tarif yangmencekik leher tersebut hendaknya ditiadakan dan biarlah pemohonSIM membayar sesuai dengan ketentuan.

Bila harga SIM murah dan prosesnya pengujianya sesuai denganperaturan, maka apabila ada masyarakat yang mau mengurus SIM,masih dikatakan Abu Bakar, akan dengan sendiri mereka mau belajaruntuk bisa lulus dari itu semua. Dengan demikian, murahnya biayapengurusan setidaknya dapat merangsang masyarakat kita untukmau belajar tentang rambu-rambu/peraturan lalulintas sebelummereka mengikuti ujian pembuatan SIM. "Kalo masyarakat kita maubelajar tentang peraturan lalulintas maka angka kecelakaan dijalanraya akan dapat berkurang," aku Abu Bakar. (S.EDHI)

Uji Akhir Masih Dianggap Belum "Proporsional"UJI akhir kepemilikan SuratIzin Mengemudi (SIM) dikeluh-kan banyak pemohon. Dalampenilaiannya, Kepolisian Sa-tuan Lalu Lintas menetapakanpenilaian lolos ujian akhir,berupa praktik mengemudi,dengan skor hingga 12. Bagipemohon SIM memperolehnilai itu akan segera menda-patkan SIM. Sedang yang tidakmemenuhi skor diberi kesem-patan kembali. Hal ini punmenuai sejumlah kekecewaan.

Kepolisian menegaskan,bahwa ujian praktik sebagaisyarat memperoleh SIM. Na-mun, beberapa pemohon me-rasa kecewa, lantaran penilai-an mengemudi, mutlak kewe-nangan kepolisian. Kekece-waan itu diungkapkan bebe-rapa pemohon yang tidakmendapatkan skor lolos.

Kekecewaan itu diungkap

beberapa pemohon, pekan lalu,di Kantor Satlantas PolrestaMedan, Jalan Adinegoro Medan.Andi, 23 tahun, penduduk JalanBrigjen Zein Hamid, mengaku,telah dua kali mengikuti ujianakhir pemohonan SIM.

Namun, lantaran tak dapatmemperoleh skor lolos, ia punmengikuti trik lain untuk

memperoleh SIM. Andi me-ngakui terpaksa mengikuti"permaianan" yang ada dikantor kepolisan dalam halpemohonan SIM . Untuk itu,Andi harus mengeluarkantambahan di luar tarif resmi.Malangnya, jumlah uang yangdikeluarkan Andi jauh lebihbesar dari seluruh kutipan

resmi. "Sekitar Rp 400 ribu,"kata Andi. Jumlah itu, akunyaterpaksa dilakukan gunamemperoleh SIM.

Lain lagi pengakuan Re-gar. seorang pelajar yang sa-ngat menginginkan SIM C.Pelajar ini mengaku sudah duakali mengikuti ujian akhir,praktik mengemudi. Lagi-lagipenguji, kepolisian menyata-kan Regar belum lolos. Pelajarini tidak mau begitu saja me-nyerah, sebab ia mengetahuijika mau mendapatkan SIM,harus mau mengeluarkan uangdi atas ketentuan. Alhasil,Regar pun berhasil menda-patkan SIM.

Kedua warga tadi meru-pakan sebagian contoh kecilakan rumitnya pengurusanSIM di Satlantas PolrestaMedan. Jika masyarakat me-ngikuti jalur resmi. (KHAIR)

KPK POS

SUARA KPKE D I S I 133

24 - 30 JANUARI 2011

13

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.comttd:redaksi

AKHIR-akhir ini kasus korupsi diIndonesia sering dijadikantontonan yang menarik bagimasyarakat, misalkan kasusmafia pajak yang melibatkanGayus Tambunan Cs. Kasuskorupsi yang dilakukan olehberbagai kepala daerah diIndonesia (dari Sabang sampaiMerauke diindikasi ada korupsi).Dari sekian banyak kasusmenurut pengamatan penulis,sungguh ironis rasanya bila kitamenilai bahwa korupsi sungguhindah untuk dilakukan, ataspenilaian tersebut sudah saatnyakorupsi dan koruptor diberantas.

Defenisi tindak pidana korupsimenurut Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentangtindak pidana korupsi diartikan :Pertama, setiap orang yangsecara melawan hukummelakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri danorang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuanganatau perekonomian negara.Kedua, setiap orang dengantujuan untuk menguntungkan dirisendiri dan orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan dansarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan danperekonomian negara.

Korupsi merupakan perbuatanyang dulunya baik menjadiperbuatan yang tidak baik yang

REPUBL IK GAYUSCatatan Christianto Wibisono

GAYUS adalah nama generik Romawidengan empat tokoh besar. GaiusSempronius Gracchus adalah politikuspenganjur pembagian pemilikan tanahyang terbunuh olehLucius Opimius. GaiusPapirius Carboadalah negarawandan orator yangdimakzulkan MarcusLicinius Crassus.Kedua Gayus tersebuthidup pada abadkedua sebelumMasehi.

Kaisar Caligulajuga bernama kecilGaius. Sakingbencinya kepada DPRatau Senat Roma, iamengangkat kudanyauntuk melecehkansenator Romawi.Sebagian sejarah iniditulis Gaius (130-180) yang pakarhukum.

Di Indonesia,penulis Gayus Siagianadalah sastrawanterkenal. PolitikusPDI-P yangterkemuka tentulahGayus Lumbuun.Namun, kedua Gayusitu kini kalah pamordari Gayus ”Kaisar”Tambunan, yangseorang diri daripenjara bisa menak-lukkan RepublikIndonesia, Presiden,DPR, kepolisian,kejaksaan, danpengadilan negeri.

Barangkali arwahdari empat Gayus Romawi berein-karnasi di tubuh Gayus Tambunansehingga aparat Negara KesatuanRepublik Indonesia kalang kabut,sempoyongan, dan dilecehkan.

Saya mengutip akar kata dansemangat zaman Romawi karena, diluar kasus Gayus, kita melihat kisahbagai dua Gayus yang saling bunuh.Eksekutif sedang dikritik oleh tokohagama dengan senjata kata-kata yangsangat konfrontatif: tuduhan bahwapemerintah membohongi publik.

Dunia modern dengan perkembanganteknologi BlackBerry, yang cobadihambat seorang menteri, tetap sajatak bisa lepas dari penyakit umummanusia: cemburu, dengki, iri, dan bencikarena tidak bisa menghargai prestasiserta kinerja orang lain.

Kebangkrutan RomawiSetiap orang berusaha memenangkan

dan membenarkan diri sendiri, takpernah sportif mengakui danmenghormati meritokrasi. Penyakit itusudah ada sejak zaman Taurat dan terushingga zaman nuklir. Ketika otakmanusia mampu menciptakan senjatapamungkas pemusnah sesama manusia,

hati nurani yang belum beranjak darikebencian dan iri hati berujung padasaling bunuh.

Celakanya, jika di zaman kunokapasitas manusia untuk membunuhsatu sama lain hanya berdampakratusan atau ribuan orang sesuai denganperkembangan teknologi perang danalat bunuh-membunuh, di zaman GayusTambunan kekuatan otak manusiasudah sanggup membunuh jutaan orangsekaligus dengan nuklir, rudal, roket, danbom bunuh diri. Sebanyak 19 orang bisamembunuh 3.000 orang sekaligus tanpamemaklumkan perang, tetapi sudahmenciptakan neraka di pusat peradabandunia, kota New York, AS, 11 September2001.

Setara dengan kedahsyatan teknologibom, epidemi korupsi yang telahmembelit Republik Indonesiamengulangi skenario dan riwayat

kebangkrutan Romawi. Kekaisaran itubukan hancur oleh serbuan orang barbardari luar Romawi, tetapi ambruk karenaperang saudara dan korupsi membusukyang dilakukan para senator, kaisar, danelite Romawi. Kekaisaran Romawihanya bisa dilihat bekasnya dalam

Colosseum Romawi yang tinggalreruntuhan belaka.

Republik Indonesia tentu tak akanbangkrut karena seorang Gayus. Namun,jika ada ribuan dan jutaan Gayus padapelbagai tingkatan seperti juga Romawipenuh orang bernama Gayus, sebetulnyapara tokoh agama lebih afdalmengeluarkan peringatan yang taksektarian dan hanya menyalahkanpresiden terpilih.

MemperlemahPada 12 Januari lalu, Mahkamah

Konstitusi (MK) mengeluarkan fatwayang memperlemah Presiden dalammenghadapi rongrongan legislatifdengan pembiaran jumlah pengusul hakmenyatakan pendapat menjadi hanyadua pertiga dari dua pertiga atau empatpersembilan. Suatu tirani minoritasterhadap mayoritas. Fatwa MK ituberpotensi mengakselerasi ambisi

partisan memakzulkan Wakil PresidenBoediono yang dikaitkan dengan masih”mengambangnya kasus Century”.

Kelemahan Indonesia sejak ordereformasi adalah presiden terpilih takpernah berhasil menguasai parlemendan harus tunduk kepada koalisi. Dalam

koalisi, sistem presidensial terbajak dantersandera oleh manuver koalisi parle-menter. Kedudukan presiden miripperdana menteri dalam sistem demo-krasi parlementer 1945-1960 ketikaDPR dengan mudah dapat menyatakanmosi tak percaya atau istilah sekarang:hak menyatakan pendapat.

Susilo Bambang Yudhoyono dinilaipengecut dan plinplan. Namun, seandai-nya Wiranto, Prabowo, atau Amien Raisberada pada posisi presiden terpilih,pasti mereka juga akan berbuat samadengan SBY. Berkompromi,berkohabitasi, dan ”berkumpul kebo”dengan lawan politik yang tiap saat siapmenerkam jadi Brutus dan Gayusterhadap sesama.

Indonesia memang sangat ekstremdalam reaksi terhadap tantangansituasi. Kita pernah memakai demokrasiparlementer liberal 15 tahun (1945-

1960) dengan 10 perdana menteri ataurata-rata kabinet cuma 1,5 tahunberkuasa.

Bung Karno membanting ke ekstremdiktator, tetapi cuma enam tahun sistemitu dibajak oleh Soeharto yangkemudian bertahan 32 tahun

memerintah RepublikIndonesia. Setelah ituMPR dan DPR mengebirikekuasaan presidensehingga presidenterpilih—yang memangtak mampu menguasaimayoritas parlemen—harus hidup ”berkumpulkebo” dengan parlemenmultipartai yang sulitdijamin loyalitasmaupun solidaritasnya.

Sistem presidensialyang disandera olehparlemen itu meng-hasilkan pemerintahanyang bagai autopilot.Presiden sebagai pilotmalah diganggu awak-nya. Untung Tuhanmasih adil dan melihatkinerja masyarakathingga penerbanganIndonesia Inc denganautopilot masih tumbuh7 persen.

Seandainya pilot takdiganggu oleh awakyang hiruk-pikuk,pesawat bisa melaju duadigit menyamai China.Sekarang fatwa MKmalah membuat sangpilot semakin sulitbermanuver dan awakyang tidak dipilih rakyatbisa mengambil alihpesawat dari kopilotyang mau digusurdengan isu BankCentury.

Dalam hiruk-pikuk itu, tak heranseorang Gayus Tambunan dengan lihaimengulangi skenario Romawi: ketikaGayus saling bunuh, kaisar jadi sinis dansetengah gila mengangkat kuda jadisenator, dan senator saling bunuh ataubunuh diri.

Presiden Republik Indonesia seharus-nya berani menyatakan, ”Stop kegilaanGayus. Saya minta referendum seluruhrakyat.” Di manakah 70 juta rakyatpemilih SBY-Boediono, mengapa Andamembiarkan Gayus mengkup SBY-Boediono? Jika Anda tak bergerakdalam tempo tiga bulan, Boediono akantermakzulkan dan pemerintah sebetulnyasudah tak sah karena suara rakyat pemilihtelah dikudeta oleh ”senator model kudaCaligula” dan epidemi korupsi Gayus.

Penulis adalah CEO Global NexusInstitute / Kmps 20111

secara harafiah dinilai bahwakorupsi merupakan sebuah nilaiyang diartikan sebagaikebusukan, kebejatan,ketidakjujuran, dapat disuap ataupenyimpangan dari kesucian.

Dari defenisi sebagaimanadipaparkan diatas jelas bahwakorupsi merupakan perbuatanyang tercelah dan tidak terpujiyang dilakukan orang atau badanhukum atas dasar keserakahansebagai seorang penguasa danpengambil kebijakan.

Akibat dari keserakahan danperbuatan tercela tersebut, kasuskorupsi dirasakan sampai saat inimasih menjadi persoalan klasikdari berbagai daerah diIndonesia. Berbagai surveydilakukan namun kasus korupsidirasakan makin hari bukanmakin berkurang akan tetapibertambah, mengapa hal tersebutterjadi?

Ada Beberapa Hal SulitnyaKorupsi Diberantas ; Pertama,tidak adanya niat baik pelakuatau tidak adanya kesadaranhukum (yang menyuap danmenerima suap) untuk tidakmelakukan korupsi.

Kedua, sanksi yang dijatuhkanselama ini masih dirasakanringan sehingga efek jera bagikoruptor tidak ada (sebaiknyaamanah undang-undang hukummati sudah selayaknyadiberlakukan).

Ketiga, diskriminatif dalamhal penanganan tindak pidanakorupsi (misalnya ; berbagaikasus korupsi yang menjadikorban palu hakim kebanyakkan

pegawai bawahan bukan pejabatpengambil kebijakan.

Keempat, unsur politik(adanya indikasi intervensipolitik dari penguasa terhadaplembaga yudikatif khususlembaga penegak hukum baikkepolisian, kejaksaan, KPK danlembaga pengadilan). Contohkasus korupsi hasil penilaianpenulis terindikasi intervensipolitik adalah kasus Sismin-bankum, Bank Century, Gayus,yang diindikasi melibatkanpetinggi partai politik tertentu.Kasus pembunuhan yang diindi-kasikan oleh mantan ketua KPK.

Kelima, penegak hukum (KPKPos Edisi 20 tentang SaatNyaReformasi dan RegenerasiPenegak Hukum di Indonesia).Dari tulisan tersebut, penulismenilai bahwa sebagian besarpenegak hukum yang ditem-patkan di lembaga hukum diIndonesia merupakan produklama dan dinilai masih berjiwakorup dan bukan produk refor-masi yang memiliki integritasdan idealisme yang memilikisebuah tujuan hukum menujukeadilan dan kepastian akanhukum dalam diri. Contohnya,jiwa korup aparat penegakhukum produk lama adalahmondar-mandirnya GayusTambunan dari penjara ke Bali,adanya fasilitas mewah kepadakasus korupsi yang melibatkanArtalita Suryani di penjara.

Menilik dari topik diatas,maka sudah saatnya keindahanakan korupsi yang selama inidirasakan dan dilakukan

“berjamaah” artinya kasuskorupsi bukan hanya dilakukanoleh segelintir orang akan tetapihampir semua instansi diindikasitindak pidana korupsidiketemukan misalnya dilembaga eksekutif, legislatif,yudikatif, bahkan kementerianagama pun diketemukan korupsiyang seyogianya pengetahuanakan kebenaran kebaikan adadisitu dijauhkan atau dihindari.

Indahnya korupsi untuk tidakdilakukan merupakan ajakankepada semua sektoral (sektorpublik/pemerintah, sektorswasta) dan atau masyarakatuntuk menjauhkan sifat korup,kebejatan, kebusukan,keserakahan dalam diri.

Kesulitan pemberantasansebagaimana dikemukakandiatas sudah saatnya dijauhkandan dicari solusi untuk menga-tasinya demi mencapai cita-citabersama dalam hal memberantastindak pidana korupsi. Adabeberapa hal yang harus dilaku-kan dalam pemberantasan tindaktindak pidana korupsi kedepanantara lain : Pertama, kewena-ngan yang dimiliki oleh lembagahukum khususnya KPK, kejak-saan, kepolisian, pengadilan perludiberi aturan yang jelas sejauhmana pengaturan kewenangantersebut dimiliki. Misalnya nilainominal objek perbuatan yangdilakukan tidak diatur secaramendetail atau terperincisehingga diindikasi penangananterjadi tumpang tindih dansarang akan korupsi.

Kedua, korupsi merupakan

kejahatan luar biasa dan bukankejahatan konvensional(kejahatan biasa) sehinggapenanganannya harus extraordinary (luar biasa), makadengan kewenangan “super body”yang dimiliki oleh lembaga KPKdalam hal melakukan koordinasidan supervisi dengan lembagapenegakkan hukum lainnya perluditingkatkan sebagaimanadiamanahkan dalam Pasal 6huruf c Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi berbunyi: “TugasKPK yaitu melakukanpenyelidikan, penyidikan danpenuntutan terhadap tindakpidana korupsi serta mengambil-alih kasus korupsi terhadaplembaga penegak hukum lainnyaapabila penanganan kasuskorupsi dimaksud diindikasiditelantarkan.

Ketiga, dengan dibentuknyaperwakilan KPK dan pengadilantindak pidana korupsi di daerahkhususnya di tingkat Provinsi,dengan apresiasi tinggi perlumendapat dukungan dariberbagai elemen demi untukmengefesiensikan penanganantindak pidana korupsi akantetapi demi untuk memberikanpondasi atau fundamental hukumdiperlukan pengaturannya dalamperaturan perundang-undangansecara spesifik.

Keempat, peran sertamasyarakat perlu ditingkatkanartinya dengan dilibatkannyamasyarakat dalam hal keikut

sertaannya dalampemberantasan tindak pidanakorupsi. Diharapkan korupsicepat terungkap demi untukmengahapus dan mengurangitindak pidana korupsi.

Kelima, menjalankan prinsipgood gouvernance lainmengandung prinsip nilaipemerintahan yang bersih, baik,transparan, akutanbel, sertaselalu berpihak pada kepentinganmasyarakat dan ataukepentingan umum.

Menurut penulis, korupsidiistilahkan sebuah nyanyianyang sering diperdengar berbunyi.Disini senang disana senang,dimana-mana hati-ku senang,diartikan korupsi merupakantindakan keserakahan atas dasarmencari solusi secara illegaldengan cara mengenyampingkanaturan atau perundang-undanganyang ada untuk mencapai satutujuan untuk kepentinganpribadi, golongan dan bukankepentingan umum.

Bangsa Besar adalah bangsayang dalam bertindak selalumengedepankan hukum sebagai“gerbang terdepan” dalambertindak. Sudah satnyasupremasi hukum Ditegakkandemi untuk mencapai suatukeadilan akan kepastian hukum.

Penulis adalah PengamatHukum Pidana Indonesia dan

Direktur Eksekutif PadaLembaga Advokasi Perempuan

dan Anak Kota Subulussalam.Alumni Pascsarjana UNPAD

Bandung

Oleh Nobuala Halawa SH MH

Indahnya Korupsi Jika Tidak Dilakukan

SEI RAMPAH - Dikhawatirkan petani Sergaimulai Januari 2011 yang berada dilima wilayahkecamatan Kabupaten Sergai bakal kelaparankarena tidak bisa menanam padi seperti biasanya.

14KPK POS

E D I S I 133

24 - 30 JANUARI 2011SUMUTANEKA

Ribuan Massa Semarakkan Bintang Bayu

Kekhawatiran ini akibatpenutupan saluran irigasiintek Sungai Ular dan akandioperasikan kembali padaOktober 2011 mendatang,karena menunggu selesainyamega proyek dam raksasaberlokasi di Desa Pulau Ta-gor, Sergai.

Kepala Dinas Pertaniandan Peternakan (Distanak)Kabupaten Sergai, Ir Mega-hadi mengatakan, kondisi initentu saja mengakibatkansekitar 11.320 hektar arealpersawahan di lima keca-matan yakni, Pegajahan,Perbaungan, Pantai Cermin,

Teluk Mengkudu dan SeiRampah tidak bisa ditanamipadi seperti biasanya.

“Mulai awal Januari sam-pai Oktober 2011 tidak bisaditanami padi, tetapi kitaupayakan petani dapat me-nanam tanaman lain selainpadi. Kita telah memintabantuan pusat bantuan bibitkedelai dan jagung sehinggapara pemilik areal sawahdapat mengagantinya de-ngan tanaman tersebut," te-rangnya.

Dijelaskan, di kecamatanSei Rampah, hanya dua desayang tidak bisa ditanami padi

Saluran Intek DitutupPetani Bakal Kelaparan

SERGAI - Ribuan massa dariberbagai elemen masyarakattumpah ruah memenuhi ha-laman Kantor Camat Bin-tang Bayu hingga kejalan-jalan, Minggu lalu, mengi-kuti gerak jalan santai dalamrangka memeriahkan HariJadi Kecamatan BintangBayu yang ke-4 yang jatuhpada 7 Januari lalu.

Peserta terdiri dari unsurMuspika, PNS, Kepala Desa,Ibu-ibu TP.PKK, Staf danBidan Puskesmas, perangkatDesa, BPD, OKP PemudaPancasila yang berjumlahratusan dan warga masya-rakat lainnya. Personil Dan-ramil-17 Kotarih juga turutambil bagian.

Camat Bintang Bayu, DrsH Mariyono Sp didampingiSekcam Drs Zulkan danKetua PAC Pemuda Panca-sila Bung Yunus tepat pukul08.00 WIB di jalan protokol

depan Kantor Camat melepaspeserta gerak jalan santaiyang di awali rombonganKacabdis, Danramil-17 Kota-rih, TP-PKK dan Kepala Desa.

Pantauan KPK Pos darigaris start hingga garis fin-ish semua peserta tampakbersemangat. Dari ribuanpeserta terdapat peserta ter-tua atas nama Tiuran Siman-juntak (70) warga KampungKristen dan Reza Sembiring(2) warga Saranggiting Ka-han. Tiuran kepada KPK Posdi sela-sela jalan santai me-ngaku diajak Kepala Desauntuk ikut jalan santai. "So-nang hian do au dohot amang(senang sekali saya ikut ba-pak)," ujar nenek denganbahasa batak kental. Tak adalelah dan nafas terengah-engah yang tampak darisioppung.

Banyak kesan yang ter-tangkap kamera KPK Pos, MELEPAS - Camat Bintang Bayu, Sekcam dan Bung Yunus melepas para peserta gerak jalan santai. (KPK POS/ARM)

AREAL PERSAWAHAN - Areal persawahan yang bakal tidak dialiri air yang berasal dari sungai Ular, akibat penutupan saluran irigasiintek Sungai Ular. (KPK POS/ADI)

seperti bocah Reza yangmeski menangis di gendo-ngan neneknya akhirnyagembira saat nomor undian-nya keluar dan berhak men-dapat hadiah. Begitu jugadua ibu-ibu Kepala Sekolahyang terpaksa naik mobilyang dibawa Kader PemudaPancasila karena mulai me-ngalami kram. Semua mem-beri kesan senang dan gembi-ra memeriahkan HUT Bin-tang Bayu.

Camat Bintang Bayu, DrsH Mariyono Sp mengatakan,sangat senang dan haru meli-hat begitu besar dan tinggi-nya antusias masyarakatyang tidak mengenal usia.Semua larut dalam kegem-biraan. Ini adalah modal ba-ik untuk tetap mengeratkantali persaudaraan dan me-nguatkan kebersamaan.

"Dengan kegiatan ini puladiharapkan mampu mem-

AEK KANOPAN - Saat iniPemkab Labura sedanggencar-gencarnya melak-sanakan program kebersi-han. Meski baru hitunganhari usia kinerja bupatiterpilih H KaruddinsyahSitorus menjabat bupati,namun telah menunjukkangrafik peningkatan bersihlingkungan di Ibu KotaKabupaten dan 8 Keca-matan. Hal ini mendapatsambutan masyarakat.

Namun di balik keber-hasilan itu, ada hal yangterlalaikan, sehinggamembuat rasa risih danmerusak pandangan. Halini terkait truk pengang-kut sampah peninggalanpejabat bupati yang lalu.Truk pengangkut sampahtersebut kelihatan semakinjompo yang kondisinyasudah sangat mempriha-tinkan. Bahkan beresikotinggi pada keselamatanpengendara akibat tanpaada lagi pintu pengaman-nya.

Kondisi ini menjadi bu-ah bibir warga Aek Kano-pan yang menyatakan, truksampah sudah layak jugamenjadi sampah. Untuk itu,DPRD harus pro aktif mem-perjuangkan transportasibaru dan memantau angga-ran termasuk dana pera-

watan TA 2010 lalu.Ketika hal ini diperta-

nyakan kepada Humas Pem-kab SA Hasibuan, minggulalu, mengakui, pada TA 2011ini pihak Pemkab akan me-nambah armada angkutansampah yang baru.

Menurut seorang wargapecinta lingkungan M Ba-rus, Jumat lalu, pencapaiankebersihan yang berkelan-jutan harus dilengkapi sara-na dan prasarananya. Ken-dala vital harus segera dian-tisipasi melalui pencadang-an tempat pembuanganakhir (TPA) yang hinggasaat ini masih pinjam pakaidi lokasi fuso PTPN Mem-bang Muda yang semakinsempit.

Saat ini masyarakat jugabertanya-tanya tentanganggaran perawatan danrehab truk pengangkutsampah TA 2010. Ketika halini di konfirmasikan kepa-da Kadis Pekerjaan Umum(PU), yang bersangkutantidak berada ditempat. Me-lalui Kabid KebersihanElisda di ruangannya, Ka-mis lalu, mengatakan ang-garan perawatan TA 2010memang ada. "Biar lebihjelas lagi tanyakan sajananti langsung kepada PakKadis biar lebih jelas,"ujarnya.(TAN)

Truk PengangkutSampah Semakin Jompo

yaitu Sei Rejo danPematang Pelintahan. “Kitaberharap dan minta do’amasyarakat agar pemerin-tah pusat dapat mengabul-kan permohonan bantuanbenih bibit kedelai dan ja-gung bagi petani yang tidakdapat menanam padi," ujarMegahadi.

Terpisah, anggota kelom-pok tani yang arealnya ba-kal tidak dialiri air ditemui,Rabu, mengaku hanya bisapasrah. “Rencananya kalautidak ada air, areal persa-wahan ditanam ubi kayu,karena lebih mudah mera-watnya dibandingkan ja-gung ataupun kedelai," ucapHanafi Daulay, warga DesaPematang Setrak, Kecama-tan Teluk Mengkudu, Sergai.

(ADI)

berikan citra positif dalamhal meningkatkan kedisipli-nan. Peran Pemuda Panca-sila juga sangat saya hargai.Aktif dan peduli," ujar Mari-yono.

Dalam rangka HUT Bin-tang Bayu, banyak kegiatanyang dilakukan. Sepak Bolagembira yang banyak me-ngundang gelak tawa. Ba-gaimana tidak, seoarangKacabdis, Kepala-KepalaSekolah dan Kepala Desadipaksa mengolah sikulitbundar dan yang terjadi,jatuh, terguling, lecet danpegal-pegal. Akhirnya Winar-ni, seorang Tutor PAUD diDesa Pergajahan Kahan ber-hak mendapat hadiah utamasebuah televisi warna 14 incidari Camat. "Saya senangsekali pak, kebetulan sayamemang mendambakan me-miliki televisi," ketus Winarnidengan haru.(ARM)

Dishutbun Sergai GalangMinat Pemuda Tanam Pohon

STABAT - Ulama yang merupakan sosok panutan dimasyarakat, sebagai kekuatan untuk membangundaerah secara hakiki. Hal ini sangat mempengaruhisikap dan mental masyarakat untuk berpartisipasi danmemelihara pembangunan.

”Kita tetap bergandengan tangan, dan terbuka siapmenerima masukan demi kebaikan Bumi Langkat,”harap Bupati Ngogesa Sitepu ketika menerimakehadiran para ulama yakni DR H Zulfikar Hajar Lc,Prof. DR H Amiruddin MS, H. Amhar Nasution di rumahdinas, Rabu.

Dalam kesempatan silaturahmi itu, Bupati menyam-paikan terima kasihnya atas kesediaan para ulamauntuk menjenguk dirinya sekaligus berdiskusi gunamemberikan masukan-masukan dalam meningkatkanmental, spiritual masyarakat maupun jajaran SKPD.

Al-Ustadz DR H. Zulfikar Hajar, Lc yang juga KetuaMajleis Taklim Jabbal Noor menyampaikan apresiasiatas berbagai kebijakan yang telah dilakukan BupatiLangkat. Selaku putra daerah dirinya yang lahir diTanjung Pura, akan selalu siap untuk memberikanmasukan, bahkan mengingatkan terhadap hal-hal yangperlu menjadi perhatian Pemkab Langkat.

Langkat yang sejak dahulu dikenal sebagai bumireligius hendaknya terus dipelihara akhlakul karimahdi masyarakat, yang pada gilirannya merupakan asetbagi kekondusifan wilayah. Sementara Ustadz H AmharNasution yang juga dikenal sebagai penceramah dikalangan Poldasu menyatakan munculnya permasala-han hukum tidak harus diselesaikan secara formal,namun upaya penyelesaian juga bisa dilakukan melaluikekeluargaan, musyawarah mufakat sebab Islam jugamengenal Islah (perdamaian). (JUL)

Ulama Sebagai KekuatanBangun Daerah

SEI RAMPAH - Dinas Kehutanan danPerkebunan (Dishutbun) KabupatenSerdang Bedagai bekerjasama denganKomite Nasional Pemuda Indonesia(KNPI) menggalang minat pemudamenanam pohon. Alasannya, karenakelompok pemuda tersebut, dinilai bisamenjadi motor pengerak kedepan dalammelestarikan hutan dan ditempat lingku-ngannya tinggal.

Wacana ini bakal dilaksanakan awalFebruari 2011 nanti. Agar menarik minatpemuda mengikuti program ini, DishutbunSergai dan KNPI meramu kegiatantersebut dengan aksi ‘Gebyar Musik 1Miliar Pohon’ yang akan digelar di PantaiCermin, demikian Kadis Hutbun Sergai, IrTaufik Batubara didampingi Ketua KNPISergai, Drs Indra Syahrin, Minggu.

Dishutbun dengan program kebun bibitrakyat (KBR) telah menggalang kerjasa-ma dengan sejumlah kelompok masyara-kat dalam menyiapkan berbagai jenistanaman hutan yang akan ditanam.

Dishutbun Sergai sebelumnya telahmembentuk kelompok yang dinamakankebun bibit rakyat (KBR) berada disejum-lah lokasi di Sergai. "Sesuai dengan

tujuannya, bahwa KBR bertujuanpemberdayaan masyarakat dalampelestarian hutan, menghindari peneba-ngan pohon secara sembarangan (illegalloging) sehingga pada akhirnya masyara-katlah yang menjadi pilar dalam menjagadan melestarikan serta mengambil manfa-at hutan secara benar dan berkesinam-bungan," ungkap Taupik.

Sementara itu, Ketua KNPI Sergai, DrsIndra Syahrin mengatakan, momentumpenanaman 1 miliar pohon merupakankegiatan yang sangat di dukung untukdilaksanakan. “Kita sangat respon, makauntuk mengajak pemuda dilakukan dengancara yang khusus. Kalau mereka diajakuntuk seminar, mungkin kurang mendapatperhatian, tetapi jika dilakukan dengankegiatan musik maka responya akanmeningkat. Sembari menikmati musik kitamenyampaikan program penanamanpohon yang diharapkan mereka nantinyamenjadi motor penggerak dilingku-ngannya. Ke depan sebagai penerus bangsasetelah mengetahui dampak daripadaillegal loging dan sebagainya makadengan pasti lebih mudah mencegahnya,”bilangnya.(ADI)

STABAT - Hari Jadi Langkat yang ke-261 diperingatitanggal 17 Januari setiap tahunnya. Berbagai kegiatandiadakan Pemerintah Kabupaten Langkat untukmengisi hajatan dimaksud mulai dari yang bersifatperlombaan, festival, pagelaran seni, bakti sosial, danyang paling utama berkaitan dengan pembekalan men-tal keagamaan. Tak luput pula Dinas KesehatanKabupaten Langkat ikut memeriahkan event yangdiperingati setahun sekali ini.

“Sesuai arahan Bapak Bupati untuk mengisi berbagaikegiatan yang bersifat kemasyarakatan dan bernilaireligius, maka kita mengadakan dzikir dan tausiyahdalam rangka syukuran Hari Jadi Langkat,” ujar DrgHerman Sadeck MBA MSc, pada saat memberikansambutan diacara dzikir dan tausiyah syukuran harijadi Langkat ke-261 di aula pertemuan Dinkes Langkat,Selasa.

Dikatakan Sadeck kegiatan dzikir sebagai salah satuupaya pembekalan mental, sehingga jajarannya mampumelaksanakan tugas khususnya dalam menyikapi pro-gram layanan kesehatan Puskesmas 24 jam secara lebihbertanggungjawab, ikhlas didasari amanah yangdipercayakan.

Acara dzikir yang dihadiri oleh seluruh KepalaPuskesmas Se-Kab. Langkat, para Kasubbid, sekretarisDinkes langsung dibawakan oleh KH. Dr. Amiruddin MSsementara tausiyah disampaikan Al-Ustadz AmharNasution MA yang dalam uraiannya mengingatkankepada seluruh jajaran Dinkes untuk tidak berorientasikepada proyek duniawi belaka akan tetapi proyekakhirat sebagai bekal kelak di yaumul akhir. Kesemua-nya dapat terwujud dengan terus meningkatkanketaqwaan dan menyadari tugas sebagai amanah yangharus ditunaikan. (JUL)

Dinkes Langkat BekaliMental Jajarannya

DZIKIR - Tampak KH. Dr. Amiruddin MS, Kadis Kesehatan Drg. H. Herman Sadeck,MBA, MSc beserta jajarannya pada dzikir dan tausiyah. (KPK POS/JUL)

BATUBARA - Lima orangkordinator parkir yangberhasil melampaui targetpembayaran menerimapenghargaan dari PemkabBatubara. Penghargaanyang diterima berupa pia-gam dan kado dengan ha-rapan agar berbuat lebihbaik dan giat lagi. Acarapemberian piagam peng-hargaan diberikan lang-sung Bupati BatubaraH.OK Arya Zulkarnain SHMM kepada kordinatorpengelola parkir yaituSamsul Batubara (Sim-pang Gambus), Minan Lu-bis (Lima Puluh), Aidir-yanto (Tanjung Tiram),Syahrul Paking (Ujung Bo-om-Tanjung Tiram) danSuherman (Indra Pura).

Bupati Batubara H.OKArya Zulkarnain SH MMdalam bimbingannya me-nyebutkan, petugas parkirmerupakan pekerjaan yangmulia karena berfungsi

sebagai pengatur kende-raan yang parkir. Petugasparkir agar dapat melayanidan bekerja sepenuh hatisehingga pengguna jasamembayar retribusi yangmerupakan sumber penda-patan asli daerah (PAD).Hasil retribusi parkir yangdipungut dari pemilik ken-daraan akan dikembalikanlagi kepada rakyat Batu-bara dalam bentuk pemba-ngunan baik fisik maupunsosial.

Kepala Dinas Perhu-bungan Batubara AbdulRoni melalui sekretarisKhaidir Aruan SH yangmenangani masalah per-parkiran menegaskan, padatahun 2010 target pen-dapatan dari sektor parkirterlampaui. Di mana yangditargetkan sebesarRp76.785.000, dan berhasildiperoleh Rp78.785.000.Bahkan tahun ini akantingkatkan lagi. (TRIS)

Lima Kordinator ParkirTerima Penghargaan

JOMPO - Truk pengangkut sampah peninggalan pejabat bupati yang lalu yang saatini semakin jompo dan memprihatinkan (KPKPos/TAN)

ANEKA

15KPK POS

E D I S I 133

24 - 30 JANUARI 2011

SUMUT /NAD

Kapal Pesiar Berlabuh di Teluk Dalam

Bantuan Pupuk Harus Tepat Sasaran

"Saat ini kita masih meli-hat adanya bantuan pupukyang disalurkan belum meme-nuhi keinginan masyarakat,"demikian ditegaskan anggotaDPRD Batubara, Ir KristianManurung di ruang kerjanyadi Lima Puluh, Selasa lalu.

Dikatakan, pemerntahmelalui dinas terkait harusmemantau pendistribusianpupuk agar tidak menyim-pang dan merugikan petani."Jangan ada pengutipan liar(pungli) dalam bentuk apa-pun yang dapat merugikanmasyarakat," ucap politisi

PDI-Perjuangan.Kepala Dinas Pertanian

Batubara, Ir H Riswan Si-marmata MSP menegaskan,bantuan pupuk pemerintahpusat yang sudah disalurkanadalah pupuk jenis NPK 2,7ton, pupuk VOG 18,9 ton danpupuk VOC 126 liter. Dalampendistribusian kepada peta-ni melalui kelompok tani,diawasi UPTD Kecamatanmasing-masing.

Dalam pedistrbusiannya,tambahnya, harus sesuaidengan situasi kondisi masatanam. Dalam penyaluran-

nya tidak diperkenankandilakukan pengutipan danadalam bentuk apapun kepa-da petani. Pupuk harus disa-lurkan kepada petani yangberhak menerimanya sesuaipenggunaannya agar tidakterjadi penyalagunaan.

Sedang kepada UPTDKecamatan diperintahkanmemonitoring penyalurandan pembagian pupuk terse-but sampai kepada petaniserta benar-benar dilaksana-kan sebagaimana mestinya,sehingga tidak ada petaniyang menyalahgunakan pu-puk tersebut. "Andaikata adaditemukan penyalagunaanpupuk agar ditindak sesuaiketentuan yang berlaku,"ucapnya.(TRIS)

NIAS SELATAN - Dinas Pa-riwisata dan KebudayaanKabupaten Nias Selatandibawah Kepemimpinan Si-ado Zai SE, mulai membe-nahi sektor kepariwisatawandi kabupaten itu, denganharapan wisatawan manca-negara mau kembali datangke Nias Selatan.

Harus diakui, sudah bebe-rapa tahun belakangan inikapal pesiar dari manca-negara jarang berlabuh diNias Selatan, sehingga keda-tangan kapal pesiar sangatdiharapkan dalam mema-jukan dunia pariwisata diKabupaten Nia Selatan.

Setelah sekian lama va-kum, akhirnya kapal pesiarberlabuh juga di dermagaPelabuhan Telukdalam, Rabu

lalu. Kapal pesiar ini meng-angkut ratusan penumpangyang ingin melihat langsungkebudayaan Nias Selatan.

Kadis Pariwisata dan Ke-budayaan Kabupaten NiasSelatan Siado Zai SE padasaat ditemui di ruang kerja-nya, mengatakan, kedata-ngan kapal pesiar itu sesuaidengan komunikasi kerja-sama yang dibangun bersa-ma Remote Destination (Tre-vell Jet) dengan DirekturnyaLeksmono Santoso. Uji cobamasuknya Kapal pesiar MV.Clipper Odessy dengan 100orang wisatawan, berlabuhdi Pelabuhan Telukdalamdengan tujuan mau melihatbudaya Nias Selatan yangada di Desa Bawomataluodan sekitar Telukdalam,

Dalam Kapal tersebut ter-dapat 100 orang cru kapaldan 100 orang wisatawanmancanegara. Mereka di-sambut di Desa Bawoma-taluo dengan atraksi kebu-dayaan. Mereka akan mera-maikan Telukdalam denganaktivitas berbelanja keper-luan baik cendramata dansouvenir.

Kedatangan wisatawanini jelas membawa manfaatbagi peningkatan pendapa-tan asli daerah dan sekaligusmeningkatkan kesejahteraanmasyarakat Nias Selatan.Harapan Zai kiranya semuapihak dapat mendukung pro-gram Dinas Pariwisata danKebudayaan dan diharapkanjuga masyarakat dapat me-mahami sadar wisata dengan

BATUBARA - Bantuan pupuk dari pemerintahkepada petani harus tepat sasaran dan sesuaikebutuhan agar bantuan tersebut tidak sia-sia.

KAPAL PESIAR - Salah satu kapal pesiar yang dinantikan kedatangannya di Nias Selatan.(KPK POS/DOK)

MTsN Langga PayungBelajar Manasik Haji

SILAI DUNIA - Meski pencapaian produktivitas dari duakomoditi karet dan sawit belum memenuhi target di tahun2010 sebagaimana tertuang dalam RKAB, namuntingginya harga di pasaran dua komoditi tersebut telahmemberikan keuntungan besar bagi Kebun Silau Duniahingga mencapai Rp50 miliar.

Tingginya harga jual dua komoditi tersebut terlebihsawit adalah sejarah bagi persawitan Nasional. Demikianarahan sekaligus sambutan Manejer Kebun Silau DuniaIr Maroloan Simaibang pada acara Tahun Baru dilingkungan perumahan manejer.

Hadir dalam acara tersebut, Camat Silau Kahean,Sudarsono Darwin Tamba Sipayung berserta staf,Kapolsek Silau Kahean AKP Lamin SPd, para Askep, APK,Papam, Asisten, Mandor, Ketua IKBI, Pengurus BKAI-BKAK, Kepala-Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokohAgama, insan Pers, LSM dan sejumlah undangan lainnya.

Manejer Kebun Silau Dunia, dalam arahan internalnyamengatakan, apa yang dicapai Kebun Silau Dunia belumsesuai dengan apa yang tertuang dalam RKAB yakni 4,79persen sawit dan 3,6 persen karet dari sebelumnya. Meskidemikian tingginya harga dua komoditi tersebut tetapmemberikan laba besar hingga Rp50 miliar. Jauhdibanding tahun 2009 yang hanya Rp15 miliar. Untuk itu,lanjut Maroloan, ditahun 2011, sesuai himbauan direksi,tantangan lebih besar jika dibanding tahun 2010dikarenakan RKAB lebih tinggi ditahun 2011.

Dengan acara silaturahmi menyambut tahun baru ini,kita flash back kebelakang untuk lebih baik ke depan.Agar kerjasama yang baik antara pimpinan sampaiketingkat terkecil lebih bersinergi. Demikian pula halnyahubungan dengan Muspika dan masyarakat lainnya.Hubungan dengan semua stake holders harus lebih baiksebagaimana amanah dari direksi yang mengatakan,setiap unit kebun harus menjalin kerjasama denganMuspika, terlebih setelah PTPN 3 memperoleh sertifikatRSPO yang semuanya tak terlepas dari kerjasama parastake holders.

"Meski berat tantangan yang akan dihadapi di tahun2011, jika berpegangan pada tema acara tahun baruaanini, maka semua tantangan akan dapat dilalui dan targetdapat diraih," tukasnya.

Dikatakan, dengan menjalin mata rantai lebih erat dandalam kekompakan, maka target dalam RKAB 36 jutaKg Sawit dan 3,6 juta Kg Karet akan dapat kita capai."Mari bergandengan dengan semua bagian, baik karyawanpanen, mandor, karyawan pimpinan, pengaman, tatausaha dan lainnya. Semua hendaknya dalam satu kesatuanyang pasti," ujar manejer.

Sementara itu Camat Silau Kahean Sudarsono DTSipayung SSos MSi yang baru bertugas sekitar duaminggu, menyampaikan terima kasih atas acara yangdigelar Kebun Silau Dunia. Dari acara ini diharapkan akanlebih mendekat semua unsur yang ada di-KecamatanSilau Kahean. Hal senada juga disampaikan tokohmasyarakat Kecamatan Bintang Bayu Drs.Darwanto.

Dia mengatakan, sudah banyak yang dilakukan pihakKebun Silau Dunia. Perbaikan infrastruktur, gedungsekolah, perbaikan jalan dan keagamaan. Perusahaantetap menjalin kerjasama kemitraan yang kiranya dapatdipertahankan.

Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun) Agus Salim, mengajak seluruh pihak untuk bekerjadan berbuat lebih baik. "Kita renungkan apa yang telahkita perbuat untuk Tuhan, perusahaan, keluarga ditahun2010. "Mari kita evaluasi kinerja kita agar ke depan lebihmeningkat. Tingkatkan kinerja dan loyalitas, terlebihkebersamaan bagi semua," ujar Agus penuh harap. (ARM)

Laba Kebun Silau Dunia Rp50 Miliar

TEPAT SASARAN - Pupuk bersubsidi harus disalurkan sesuai kebutuhan. (KPK POS/DOK)

RANTAU PRAPAT - Para siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri(MTsN) Langga Payung, Kabupaten Labuhanbatu Selatan,melaksanakan praktek belajar manasik haji di Asrama HajiRantauprapat, Jumat lalu, yang diikuti 139 Siswa dandidampingi 30 guru yang juga turut bersama melaksanakankegiatan tersebut.

Kepala Sekolah MTsN Langga Payung, H Abdul HalimSiregar mengatakan, tujuan dilaksanakan kegiatan praktekbelajar manasik untuk mengetahui tentang pelaksanaanibadah haji yang dilaksanakan di tanah suci MekahalMukaromah.

Salah satu program yang selalu dicanangkan untukdilaksanakan adalah setiap satu tahun sekali terkhusus kepadasiswa kelas III dengan melaksanakan praktek belajar.

“Ini memang sudah diprogramkan untuk dilaksanakandengan tujuan lebih mengenalkan salah satu rukun Islam yangke 5 yaitu melaksanakan haji bagi mereka yang mampu,” ujarH Abdul Halim Siregar.

Lebih lanjut, Abdul Halim mengatakan, haji bukanlahsekadar prosesi lahiriah formal belaka, melainkan sebuahmomen revolusi lahir dan batin untuk mencapai kesejatiandiri sebagai manusia. Dengan kata lain, orang yang sudahberhaji haruslah menjadi manusia yang 'tampil beda' (lebihlurus hidupnya) dibanding sebelumnya. Dan ini adalahkemestian. Kalau tidak, sesungguhnya kita hanyalahwisatawan yang berlibur ke tanah suci di musim haji. (HAH)

KEBERSAMAAN - Dari Kiri kekanan, Askep Gurid HCP, Kapolsek, Manejer KebunSilau Dunia dan Camat Silau Kahean. (KPK POS/ARM)

Dua Kades Diberi GelarNIAS SELATAN - Dua KepalaDesa (Kades), Hilisataro GewaAezisokhi Maduwu als A Mesradan Kepala Desa HilisataroRaya Hekinus Maduwu als ASona, Senin lalu, secara resmimendapat gelar dari Siulu/Siilamasing-masing desa yangmereka pimpin. Ini merupakansalah satu contoh kepada selu-ruh pimpinan desa terutama diKabupaten Nias Selatan.

Pada kesempatan itu hadirCamat Toma Martin Wau SE,Ka. Babinsa Toma, dan tokohMasyarakat (Siulu/Siila) DesaHilisataro Gewa, tokoh DesaHilisataro Raya, tokoh Agamadari enam golongan Gereja,Ketua BPD, LKMD.

Dalam paparanya, CamatToma mengharapkan supayamasyarakat jangan disia-sia-kan, karena kepala desa sebagaisalah satu contoh bagi masya-rakat. "Kepala desa sebagaijarum, benangnya adalahmasyarakat," tegasnya.

Sementara kedua KepalaDesa tersebut, dengan tegasmenyatakan, akan bekerjasama dengan masyarakat, baikdalam pemerintahan maupunsecara adat istiadat desa. "Kitaharus secara bersama-samamembangun desa yang kitacintai ini. Kalau bukan kitasiapa lagi?," ujar keduanya.

Masyarakat kedua desasangat mengagumi kepemim-

pinan kedua Kepala Desa itu.Atas dasar tersebut maka, siulu/siila beserta seluruh masyara-kat Desa Hilisataro Raya danmasyarakat Desa HilisataroGewa memberikan gelar ke-besaran Kepada Kedua KepalaDesa.

Berdasarkan adat istiadat,setiap kepala desa yang baruterpilih harus memberi tahusiulu/siila dan seluruh tokohmasyarakat desa. Adat istiadatyang mereka laksanakan tidakterlepas dari acara pemoto-ngan babi, untuk diberi kepadaSiulu/siila dan masyarakatsecara keseluruhan. Babi yangdisediakan sebanyak 55 ekordan 1 ekor kambing. (ARM)

Cipan Hebohkan Masyarakat BerombangRANTAUPRAPAT - Masya-rakat Kelurahan berombang,Desa Sei Sanggul dan Desa SeiLumut, Kecamatan Panai Hilir,Kabupaten Labuhanbatu, be-lum Lama ini dihebohkan de-ngan kehadiran seekor binatangCipan. Dalam sepekan ini,masyarakat harus waspadadengan munculnya binatangtersebut yang berkeliaran dibe-berapa desa itu.

Kepala Desa Sei SanggulHarmen Ritonga bersamawarga Kelurahan BerombangDahren menuturkan, binatang

Cipan sudah ada selama satuminggu ini. "Begitu mendengarinformasi binatang tersebutmasuk kampung, saya danwarga langsung berjaga-jaga.Kami pun sempatmengejarnya, tetapi binatangitu tidak juga kami tangkap,"sebut Harmen.

Masih kata Harmen, bina-tang Cipan cukup menakutkan.Karena dapat menimbulkankematian apabila terkena jila-tan binatang ini. Sejauh inibelum ada korban jiwa akibatjilatan binatang terseut.

"Pemkab Labuhan Batudiharapkan menurunkan timguna menangkap binatangyang berbahaya itu, yang nanti-nya dapat dibawa ke kebunbinatang," tambahnya.

Rehan (18) dan Andi (18)warga Desa Sei Lumut DusunII membenarkan, dua hari lalubinatang Cipan berada tepat dibelakang rumah mereka. "Ka-mi mengejar binatang itu,tetapi lari mauk masuk paritbesar, hingga kami hanyamelihat Cipan pergi," katamereka.

Bentuk binatang Cipansangat besar. Bentuknya sepertiBadak, giginya panjang sepertitaring dan biasanya dapatdilihat mulai jam 15.00 ke atas.

Konon, Cipan (Tapirus In-dicus) berasal dari selat MelayaMalaysia, dan temasuk spesiesterbesar diantara 4 spesieslainnya. Berat badan mencapai540 kg, tetapi kebiasaannyahanya diantara 300 s/d 350 kg.Spesies ini mempuyai warnabadan yang unik yaitu hitamdan putih. Badak Cipan aktifpada waktu malam hari. Pema-lu sukar dijumpai di hutankecuali Kawasan janut.(MDS)

memelihara Sapta Pesonademi peningkatan kesadraanwisata yang berbudaya.

Masyarakat Nias Selatansangat antusias menyambutkedatangan kapal pesiar ini.

Camat Telukdalam Monas-duk Duha SE bersama jaja-rannya dan Polisi PamongPraja menyambut tamu wi-satawan mancanegara terse-but. (ARM)

Simposium NasionalIsi Reuni Akbar IKA ITMMEDAN - Ikatan Alumni Institut Teknologi Medan (IKA-ITM)akan menggelar acara Reuni Akbar Nasional yang pelaksana-an kegiatannya dipusatkan di Medan pada tahun 2011 ini.

Demikian dikatakan Ketua Panitia diwakili Wakil KetuaIr Hermansyah Alam MT MM kepada wartawan di ruangRapat Senat ITM, belum lama ini seusai acara pembentukansusunan kepanitian.

Pembentukan Susunan Kepanitian berhasil menetapkanKetua Reuni Akbar Nasional Ir Bustinursyah M.SC.IAI, WakilKetua Ir Hermansyah Alam MT MM, Sekretaris Kuswandi STMT dan Bendahara Ir Riana Puspita.

Lebih lanjut dikatakan Hermansyah Alam, visi yang akandicapai pada kegiatan tersebut, untuk menyatukan persepsialumni dalam rangka menciptakan kreatifitas,inovatif dan,mempererat hubungan alumni dalam rangka peningkatankesejahteraan sehingga terbentuk alumni yang kuat yang padaakhirnya bisa terjaring hubungan pada skup, lokal,nasionalmaupun Internasional.

Sedangkan misinya pertama adalah untuk menciptakanalumni yang kuat dan kerjasama dalam mencapai kesejah-teraan alumni. Kedua, menciptakan ide-ide inovatif dan tepatguna untuk masyarakat.

Ketiga, menciptakan jasa interprenuership yang salingdukung-mendukung antar alumni dan keempat, memberikanmasukan demi kemajuan berupa materil dan immaterilkhususnya dibidang kurikulum berbasis kopetensi sesuaiperkembangan teknologi.

“Sementara, tujuannya bagi alumni yang selesai di ITMdapat ditampung oleh perusahaan alumni senior, kemudianmembuat suatu perusahaan gabungan sesama alumni,” kataHermansyah sambil menambahkanwaktu pelaksanaannyareuni tersebut akan dibahas lagi dalam rapat kepanitiaan .

Reuni Akbar IKA ITM tahun 2011, menurut Herman, akandiisi berbagai kegiatan diantaranya Simposium Nasional danjuga Pembentukan Alumni. Wagubsu direncanakan menghadirikegiatan reuni Akbar IKA ITM yang dimulai pukul 10.00 WIBberakhir 18.00 WIB.(FeR)

PNS Tetap Terbaik Melayani PublikACEH TIMUR - Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai AbdiNegara dan masyarakat tetap menjadi yang terbaik saat inibila dibandingkan dengan pelayanan publik sektor swastayang ada di Indonesia khususnya Aceh.

Hal tersebut dikatakan Asisten III Bidang AdministrasiUmum, A. Munir SE MAP ketika membuka Diklat PrajabatanCPNS golongan III angkatan I dan II tahun 2011 KabupatenAceh Timur yang berlangsung di Aula gedung BKPP, Senin.

Menurutnya, hal ini merupakan bukti nyata dan bukansemata-mata hanya isapan jempol belaka. Sebab selama inikhususnya di Aceh, PNS masih merupakan ujung tombak bagipemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat, sehingga PNSharus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagimasyakarat dan juga kepada Negara.

PNS, tambahnya, harus memilik kemampuan berupapengetahuan, keterampilan, sikap dan prilaku yang diperlukandalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang dantanggung jawab sebagai PNS dalam menyerlenggarakanpemerintahan dan pembangunan. (BSO)

Perlombaan HUT ke-30 SatpamACEH TAMIANG - Hari ulang tahun (HUT) ke-30 SatuanPengamanan (Satpam) yang digelar di halaman MapolresKabupaten Aceh Tamiang, Minggu pekan lalu, berjalankhidmat.

Pada acara ini Kapolres Kabupaten Aceh Tamiang,membacakan amant tertulis Kapolri.

Dalam menyambut HUT ke-30 Satpam tersebut, digelarberbagai perlombaan diantaranya, lomba kesiapsiagaan posSatpam dan lomba sikap di wilayah kampong.

Pada lomba kesiapsiagaan pos Satpam PT Sisirau meraihjuara I, PTPN 1 juara II, dan juara III PTPN 1 Pulau TigaKecamatan Tamiang Hulu, juara IV diraih lomba barisberbaris sikap tampeng PT Semadam meraih juara I, Juara IIdan III masing-masing kantor DPRK Aceh Tamiang, serta PTPPP dan PT Para Sawita. (BSO)

KPKPOSE D I S I 133

24 - 30 JANUARI 2011 HALAMAN 16

KPK Terus Awasi HajiJAKARTA -KomisiPemberantasanKorupsi (KPK)akan terusmengawasipenyelenggaraanibadah haji yangdananya berasaldari APBN.Menurut WakilKetua KPK BidangPencegahan, MJasin, pihaknyasudah melakukankajian tentangpenyelenggaraanibadah haji. Kajianitu, di antaranyapada bidangkelembagaan,pelaksanaan,aturanperundangan, dansumber dayamanusia (SDM).

"Pada kajian itu, kitatemukan ada indikasikorupsi pada penyeleng-garaan ibadah haji," kataJasin, saat dihubungi,Kamis.

Dari hasil kajian itu,KPK mengajukan 11 re-komendasi kepada Ke-menag sebagai salah satuinstansi penyelenggaraibadah haji untuk menin-daklanjutinya.

Salah satu rekomen-dasi itu, menurut Jasin,adalah memisahkan peng-gunaan dana APBN de-ngan bunga tabungan ja-maah haji yang diguna-kan untuk penyelengga-raan ibadah haji. Pemi-sahan itu dinilai bisa men-cegah potensi terjadinyakorupsi. "Kita mendesakMenteri Agama supayamenjalankan rekomen-dasi kita," ujar Jasin.

Terkait rekomendasiitu, Jasin mengatakan,pihaknya telah mela-yangkan surat kepada

Presiden selaku kepalapemerintahan. Tujuan-nya, agar Presiden tahubagaimana penyeleng-garaan haji selama ini.

WajarPemerintah, dalam hal

ini Kemenag, menilaipengawasan KPK terha-dap penggunaan danaAPBN dalam penyeleng-garaan ibadah haji seba-gai sesuatu yang wajar.Menyikapi hal itu, Keme-nag akan bersikap terbu-ka, transparan, dan be-kerja sesuai prinsip akun-tabilitas.

"Kemenag siap trans-paran sebab administrasidan keuangan dibuku-kan secara rinci dan je-las," kata Sekretaris Dit-jen PenyelenggaraanHaji dan Umrah Keme-nag, Abdul Ghafur Dja-wahir, Kamis (20/1).

Dijelaskan, tiap ta-hunnya penyelenggaranibadah haji menyerapdana APBN. Dana APBN

LAPOR KE KPKAnda mengetahui tindakan korupsi yang telah

atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK

Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteriayang dapat ditangani KPK, maka akan diproses

lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan

1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30Tahun 2002.a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyeleng

gara negara, dan orang lain yang adakaitannya dengan tindak pidana

korupsi yang dilakukan oleh aparat penegakhukum atau penyelenggara negara;

b. Mendapat perhatian yang meresahkanmasyarakat; dan/atau

c. Menyangkut kerugian negara paling sedikitRp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, doku-men, gambardan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK.

4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber in-formasi untuk pendalaman.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920

Telp: (021) 2557 8300

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX

575 Jakarta 10120Telp: (021) 2557 8389Faks: (021) 5289 2454

SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Komisi Pemberantasan Korupsi

JAKARTA - Proyek pembangunan gedung baruDPR yang menyedot anggaran lebih dari Rp1triliun akan diawasi Komisi PemberantasanKorupsi (KPK). Pemimpin KPK Bidang Pence-gahan M Jasin menyatakan pengawasan proyekitu akan dilakukan KPK, tanpa harus diminta.

"Tentunya KPK bersama masyarakat yanganti terhadap korupsi selalu memantau penyim-pangan-penyimpangan yang berindikasi korupsidi mana pun, termasuk proyek pembangunangedung baru DPR," ujarnya, kemarin.

Pengawasan proyek kontroversial itu dinilailebih optimal dengan adanya partisipasi masya-rakat melalui KPK Whistle Blower System yangdapat diakses dengan mudah. Whistle bloweradalah pihak dalam suatu organisasi/institusiyang melaporkan suatu tindak kejahatan.

Sebelumnya, Sekjen DPR Nining Indrasalehmengatakan pihaknya akan mendorong agarKPK dan BPK mengawasi tahapan pemba-ngunan gedung baru DPR sehingga kecurigaanpraktik korupsi oknum Setjen DPR dalam proyekitu dapat terjawab dengan tuntas. (REL)

KPK Incar ProyekGedung DPR

tersebut diserap oleh duakementerian, yaitu Ke-menag dan KementerianKesehatan (Kemenkes).Total dana APBN yangdiserap Kemenkes untukpenyelenggaraan ibadahhaji, kata Ghafur, lebihbesar ketimbang danaAPBN yang diserap Ke-menag. Sekadar contoh,pada penyelenggaraanibadah haji 2010, Kemen-kes menyerap dana AP-BN kurang lebih Rp200miliar, sedangkan Keme-nag Rp68 miliar.

Diakui Ghafur, selamaini berkembang opini dimasyarakat terkait isupenyelewengan dana ha-ji. Padahal, menurut dia,administrasi keuanganterkait penyelenggaraanibadah haji telah berda-sarkan prinsip akuntabi-litas. "BPK kan sudahsering memeriksa keua-ngan. Kita sudah siapkarena semua dibuku-kan." (REL)

SINGKIL - Dalam sebulan ini, lampu penera-ngan jalan protokol Pulau Sarok, Singkil, AcehSingkil, padam. Akibatnya pada malam haripusat pemerintahan ibukota kabupaten tersebutgelap gulita. Artinya pemerintah KabupatenAceh Singkil tidak serius menangani lampulampu jalan untuk perbaikan.

Padahal, lampu penerangan jalan tersebutpembayaranya menggunakan anggaran peme-rintah daerah. Kamil (40) warga Pulau Sarok,pada wartawan, Sabtu, mengatakan, lamputersebut padam sejak sebulan lalu, namun belumada upaya perbaikan dari instansi terkait.

Disebutkan, padamnya lampu jalan protokolsangat mengurangi keindahan tata kota. Belumlagi terkait masalah keamanan. Maklum daerahitu merupakan pusat pemerintahan, terdapatkantor dan pendopo bupati, serta perkantoranpemerintahan lainnya.

“Saya sudah tanya ke dinas pengelolaankeuangan, kekayaan dan aset daerah. Katanyamati lampu lantaran kurang arus. Tapi dicek kePLN, mati lampu karena pemkab sebagaipengelola tidak ada yang melapor adanyakerusakan, siapa yang benar bingung kita,” katawarga di sana. .(KAR)

Pemkab Aceh SingkilKurang PerhatikanLampu Jalan

EFENDIKETUA DPRD NIAS SELATAN

BUDIELI LAIA SPdWAKIL KETUA 1

SOZANOLO NDURUWAKIL KETUA 2

Drs. FERIAMAN SARUMAHASEKWAN

LUBUK PAKAM - Bupati DeliSerdang mengajak seluruhsektor pendidikan khususnyapada Madrasah Diniyah yangberperan dibidang pendidikankeagamaan untuk terusberupaya melahirkan generasimuda yang handal, gunamenghadapi masa depan yangpenuh tantangan, ditandai denganmunculnya berbagai perubahansejalan dengan dinamikakehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara saat ini.

Ajakan itu disampaikanBupati melalui Wakil Bupati HZainuddin Mars ketika membu-ka Rapat Kerja Daerah (Raker-da) I Ikatan Guru DiniyahTakmiliyah (IGDT) Priode2010-2014. Deli Serdang, Kamis,di Aula Taman Pramuka Cadika,Lubuk Pakam.

Dikatakan, kondisi ini terjadiantara lain menyebabkanderasnya arus globalisasi yangmelanda hampir di seluruhbangsa-bangsa di dunia, denganpesatnya kemajuan teknologiinformasi dan komunikasi, yangtelah memperkecil ruang danjarak, sehingga menyatu, seolah-olah semua negara tanpa batas.

Pada sisi lain munculnyafenomena sosial yang kitarasakan di tengah-tengahmasyarakat saat ini telahberdampak mudahnya sebagianmasyarakat kita melakukanberbagai tindak kekerasan,pembunuhan, pemerkosaan, seksbebas dan lain-lain, yangmerupakan gambaran semakinmenurunnya pengamalan ajaranagama.

Karenanya bupati berharap

melalui Rakerda IGDT DeliSerdang ini dapat menyususnprogram kerja yang bermuarapada pembinaan moral putra-putri tunas-tunas bangsa yangkelak akan menjadi generasipenerus melanjutkan perjua-ngan cita-cita bangsa ke depan,dengan konsisten menanamkanakhlaq budi pekerti, bagimempersiapkan anak-anakyang berakhlaq dan ber iman.

Ketua Panitia PelaksanaRakerda I IGDT Deli SerdangKhairul Anwar MA menjelas-kan, Rakerda diikuti oleh 800guru-guru Diniyah,kegiatan itujuga digelar seminar singkattentang peran guru Diniyahdalam membentuk karakteranak bangsa dengan mengha-dirkan Narasumber Prof DRKH Ramli Abdul Wahid MA.(PS).

Madrasah Diniyah BerperanMembentuk Karakter Bangsa