Koperasi dan Yayasan

Azka ShabrinaRadhita MillatiShafa Satustika

Koperasi dan Yayasan

KOPERASIKoperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan seorang buat semua, dan semua buat seorang. Dr. Moh. Hatta (The Movement in Indonesia)Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. UU No. 25 tahun 1992

Landasan, Asas, dan Tujuan KoperasiBerdasarkan Bab kedua UU No. 25 tahun 1992:Landasan Koperasi adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan didasarkan pada asas kekeluargaan.

Tujuan Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu juga ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur

Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional;Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Fungsi, Peran, dan Prinsip KoperasiFungsi, Peran, dan Prinsip KoperasiPrinsip-prinsip Koperasi tersebut adalah:Keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka;Pengelolaan dilakukan secara demokratis;Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; danKemandirian

Dalam mengembangkan Koperasi juga harus melaksanakan prinsip:Pendidikan Koperasi; danKerja sama antar Koperasi

SYARAT PENDIRIAN KOPERASISyarat Pendirian & Pembentukan KoperasiPembentukan Koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:Orang yang akan membentuk Koperasi harus memahami pengertian, nilai, dan prinsip-prinsip KoperasiKoperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20. Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 badan hukum KoperasiPendiri Koperasi Primer adalah WNI yang cakap hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum, pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus yang ditunjuk masing-masing Koperasi untuk menghadiri rapat pembentukanUsaha yang dilaksanakan Koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanyaModal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakanMemiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola KoperasiProses Pembentukan Koperasi

Dalam rapat pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran Dasar Koperasi yang memuat antara lain:Daftar nama pendiriNama dan tempat kedudukanMaksud dan tujuan Jenis koperasi dan bidang usahaKetentuan mengenai keanggotaanKetentuan mengenai Rapat AnggotaKetentuan mengenai pengurus, pengawas, dan pengelolaKetentuan mengenai permodalan, jangka waktu berdiri, dan pembagian sisa hasil usahaKetentuan mengenai pembubaran dan sanksiMuatan Anggaran DasarBentuk dan Jenis KoperasiKoperasi dapat berbentuk primer dan sekunder.Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi diantaranya adalah:Koperasi ProdusenKoperasi KonsumenKoperasi Simpan PinjamKoperasi PemasaranKoperasi JasaKEPENGURUSAN KOPERASI1. KeanggotaanAnggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.Keanggotaan Koperasi dapat didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi dan dapat diperoleh maupun diakhiri setelah syarat dalam Anggaran Dasar terpenuhi. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.KeanggotaanSetiap anggota mempunyai kewajiban untuk:Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

KeanggotaanHak setiap anggota adalah:Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan hak suara dalam Rapat AnggotaMemilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawasMeminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan anggaran dasarMengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar Rapat AnggotaMemanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang samaMendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan anggaran dasar

2. Perangkat KoperasiPerangkat organisasi koperasi terdiri dari:Rapat AnggotaPengurusPengawas

Rapat anggota menetapkan:Anggaran Dasar; Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi; Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; Pembagian sisa hasil usaha; Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.Rapat AnggotaKeputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai dilakukan dengan jalan voting

Dalam voting setiap anggota mempunyai 1 suara. Untuk koperasi sekunder hak suara diatur dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi secara berimbang

Rapat anggota diadakan minimal 1 kali setahun, rapat pengesahan pertanggung jawaban pengurusan diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku lampau

Rapat anggota luar biasa dapat dilaksanakan dalam keadaan gentingRapat AnggotaPengurusDipilih oleh anggota dalam Rapat Anggota dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran DasarMasa jabatan paling lama 5 tahunDapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang untuk mengelola koperasiApabila terdapat kerugian karena kesengajaan atau kelalaian, pengurus menanggung kerugian tersebutLaporan tahunan disusun oleh pengurus paling lambat 1 bulan sebelum rapat anggota dilaksanakan

Tugas PengurusMengelola Koperasi dan usahanya; Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; Menyelenggarakan Rapat Anggota; Mengajukan laboran keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.Wewenang PengurusMewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan; Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat AnggotaPengawasDipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan persyaratannya ditetapkan dalam anggaran dasar.Tugas pengawas adalah sebagai berikut:Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.Wewenang pengawas adalah sebagai berikut:Meneliti catatan yang ada pada Koperasi. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.3. ModalModal koperasi terdiri dari modal sendiri dan pinjaman.Modal sendiri dapat berasal dari:Simpanan pokokSimpanan wajibDana cadanganHibahModal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang, maupun sumber lain yang sah.Untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi juga dapat memumupuk modal melalui modal penyertaanSHU = pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.SHU Dana Cadangan = dibagikan kepada anggota, digunakan untuk pendidikan perkoperasian, dan keperluan koperasi lainnya Besarnya dana cadangan ditentukan dalam rapat anggota.4. Sisa Hasil Usaha (SHU)BERAKHIRNYA KOPERASIPembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan:Keputusan pemerintah. Keputusan rapat anggota.

Keputusan pembubaran oleh pemerintah dilakukan apabila:Terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang; Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan atau pailitKoperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi

PEMBUBARANMelakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas koperasi yang akan dibubarkan.Mengirim surat pemberitahuan rencana pembubaran koperasi kepada pengurus.Jika tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan, keputusan pembubaran koperasi dalam jangka waktu paling lama 4 bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran.Pengurus berhak mengajukan keberatan terhadap rencana pembubaran secara tertulis, paling lama 2 bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran.Terhadap keberatan yang diajukan, Menteri harus memutuskan menerima atau menolak keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak pengajuan keberatan.Prosedur Pembubaran oleh PemerintahContdJika keberatan diterima, Menteri harus menyampaikan pembatalan rencana pembubaran secara tertulis paling lama 1 bulan sejak keputusan ditetapkan. Apabila ditolak, Menteri akan mengeluarkan keputusan pembubaran koperasi berikut alasan penolakannya paling lama 1 bulan sejak tanggal keputusan.Jika dalam jangka waktu yang ada di poin 3, 5, dan 6 Menteri tidak mengeluarkan keputusan, maka rencana pembubaran koperasi dinyatakan batal.Menteri membentuk Tim Penyelesai untuk melaksanakan penyelesaian setelah keputusan pembubaran koperasi dikeluarkan. Tim penyelesai tersebut harus memberitahukan pembubaran koperasi secara tertulis kepada seluruh kreditor koperasiKreditor dapat mengajukan tagihan kepada tim penyelesai paling lama 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuanMenteri mengumumkan pembubaran koperasi dalam Berita Negara RI, dan sejak tanggal pengumuman tersebut status badan hukum koperasi dihapus

Melaksanakan Rapat Anggota Khusus Pembubaran dengan materi memutuskan pembubaran dan menunjuk PenyelesaiKuasa Rapat Anggota memberitahukan keputusan pembubaran koperasi secara tertulis kepada semua kreditor dan pemerintah yang menyebutkan: (1) nama dan alamat Penyelesai, serta (2) ketentuan bahwa kreditor dapat mengajukan tagihan paling lambat 3 bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan pembubaranPenyelesai segera melakukan penyelesaian setelah keputusan pembubaran koperasi diberitahukanProsedur Pembubaran oleh Rapat AnggotaContdPenyelesai mempunyai hak, kewajiban, dan wewenang sebagai berikut:Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan; Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggotatertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi; Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya; Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi; Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota; Membuat berita acara penyelesaian.Pemerintah mengumumkan pembubaran koperasi dalam Berita Negara RI, dan sejak tanggal pengumuman tersebut status badan hukum koperasi dihapuskan.

YAYASANPengertian YayasanYayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.Kekayaan yang dipisahkanyang berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperolehdilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan. Pencapaian Tujuan YayasanPencapaian tujuan dapat dilakukan dengan cara mendirikan badan usaha, atau menyertakan kekayaan di dalam sebuah badan usaha. Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung.Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha yang didirikan/diberi penyertaan.

Pendirian YayasanYayasan dapat didirikan oleh perorangan atau didirikan berdasarkan surat wasiat. Akta pendirian yang telah disahkan Menteri memberikan status badan hukum pada Yayasan, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal pengesahanPendirian Yayasan Oleh PeroranganYayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal, dan dilakukan dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri. Untuk memperoleh pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Pendirian Yayasan Oleh PeroranganYayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, salah satu anggota Pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara wajib dijabat oleh warga negara Indonesia. Anggota Pengurus Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia. Anggota Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan yang berkewarganegaraan asing harus pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara, kecuali pejabat korps diplomatik beserta keluarganya yang ditempatkan di Indonesia.Pendirian Yayasan Berdasarkan WasiatDalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat. Jika penerima wasiat tidak melaksanakan wasiat tersebut, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut.

Pendirian Yayasan Berdasarkan WasiatPendirian Yayasan berdasarkan surat wasiat harus dilakukan dengan surat wasiat terbuka, dengan cara:pendirian Yayasan langsung dimuat dalam surat wasiat yang bersangkutan dengan mencantumkan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan yang akan didirikan; ataupendirian Yayasan dilaksanakan oleh pelaksana wasiat sebagaimana diperintahkan dalarn surat wasiat oleh pemberi wasiat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini.Isi Akta Pendirian YayasanAkta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perluIsi Anggaran Dasarnama dan tempat kedudukan;maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;jangka waktu pendirian ;jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;

Isi Anggaran Dasartata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;penggabungan dan pembubaran Yayasan; danPenggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.Sumber Kekayaan Yayasansumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;wakaf;hibah;hibah wasiat; danperolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organ Yayasan: PembinaPembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Organ Yayasan: PembinaKewenangan Pembina tidak dapat diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas; antara lain:keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; danpenetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Organ Yayasan: PengurusPengurus adalah orang yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Diangkat oleh Pembina, dan yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Pengurus dapat menjabat selama 5 tahun, dapat diangkat kembali, dan dapat diberhentikan oleh Pembina apabila melakukan tindakan yang merugikan Yayasan.Susunan Pengurus Yayasan sekurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Organ Yayasan: PengurusTanggung jawab dan kewenangan Pengurus Yayasan antara lain:Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.Menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.Dalam menjalankan tugas, Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.Organ Yayasan: PengawasOrgan ketiga adalah Pengawas, yang tugasnya adalah melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Sekurang-kurangnya setiap Yayasan memiliki satu Pengawas. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina atau Pengurus, dan harus mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas dapat menjabat selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali.

Laporan Tahunan YayasanTanggung jawab pelaporan keuangan terletak pada Pengurus, yang harus menyusunnya paling lambat 5 bulan sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Laporan keuangan ditandatangani Pengurus dan Pengawas, serta disahkan rapat Pembina.Laporan Tahunan YayasanLaporan keuangan memuat, sekurang-kurangnya:laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.Penggabungan YayasanPengurus dapat mengajukan usul penggabungan pada Pembina, dan dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina. Penggabungan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Penggabungan YayasanPenggabungan dilakukan dengan memerhatikan:ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atauYayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.Penggabungan YayasanPengurus Yayasan-Yayasan yang menggabungkan diri menyusun usul rencana penggabungan, yang dituangkan dalam rancangan akta penggabungan. Rancangan akta penggabungan harus disetujui pembina masing-masing, kemudian dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris.Pembubaran YayasanAlasan pembubaran Yayasan dapat berupa, antara lain:jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atauharta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Pembubaran YayasanApabila yayasan bubar karena alasan pertama dan kedua, pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan. Apabila tidak menunjuk likuidator, pengurus bertindak sebagai likuidator. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan.Pembubaran YayasanKekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, atau dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.