yayasan dan perkumpulan point

7/28/2019 Yayasan Dan Perkumpulan Point

1/30

YAYASAN DAN PERKUMPULAN

Erika,S.H,.M.Kn


2/30

Visi dan Misi UUY

Visi : Menjamin kepastian dan

ketertiban hukum kepadayayasan

Misi :1. Memberikan

perlindungan dan

kepastian hukum kepadamasyarakat2. Memberikan

perlindungan dan ketertiban hukum kepada

yayasan3. Memberikan pemahaman

yang benar kepadamasyarakat tentang

yayasan.


3/30

Dasar Hukum Yayasan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001tentang Yayasan yang di undangkan 06

Agustus 2001 dan telah berlaku efektif 06Agustus 2002, yang sebagaimana di ubahdengan Undang-undang Nomor 28 Tahun

2004 yang di undangkan 06 oktober 2004dan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun2008 Tentang pelaksanaan Undang-undangtentang Yayasan


4/30

Pengertian yayasanYayasan adalah badan hukum yang terdiri

atas kekayaan yang di pisah dan di

peruntukan untuk mencapai tujuantertentu di bidang sosial, keagamaan dankemanusian, yang tidak mempunyaianggota.

Badan hukum yayasan lahir setelah aktapendirian di sahkan oleh menteri hukumdan hak asasi manusia.


5/30

Pendirian yayasan

syarat formal pendirian yayasan

Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) UUY Jo Pasal 15 PP No63/2008 :

Salinan akta yayasan yg di buat notaris dalam bahasa indonesia

Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan

yang di tanda tangani oleh pengurus yayasan dan di ketahui oleh lurahatau kepala desa setempat

FC NPWP Yayasan

Bukti Pembayaran PNBP Rp. 100.000 Untuk pemesanan nama yayasan

Bukti pembayaran PNBP Rp.300.000. Untuk pengumuman yayasan

dalam TBNRI

Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan ataupernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilaikekayaan yang di pisahkan sebagai kekayaan awal mendirikan yayasan

Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal yayasan


6/30

Syarat dan tata cara pendirian yayasan oleh orang

asing :

Pasal 9 UUY Jo Pasal 10 PP No 63/2008

Identitas pendiri yg di buktikan dengan paspor sah

Pemisaha harta pendiri minimal Rp.100.000.000 Surat penyataan pendiri bahwa kegiatan yayasan

yang didirikan tidak merugikan masyarakat,bangsa dan negara indonesia.

Selanjutnya perhatikan pasal 12,13,24 PP No63/2008


7/30

Kegiatan Yayasan (1) Kegiatan sosial, antara lain :

1. Pendidikan formal dan non formal

2. Panti asuhan, panti jompo, panti wreda3. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium

4. Pembinaan olahraga

5. Penelitian di bidang ilmu pengentahuan

6. Studi banding


8/30

kegiatan yayasan (2) kegiatan keagamaan, antara lain :

1. Mendirikan sarana ibadah

2. Mendirikan pondok pesantren3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan

sedekah

4. Meningkatkan pemahaman keagamaan

5. Melaksanakan syiar agama

6. Studi banding keagamaan


9/30

Kegiatan yayasan (3)

Kegiatan kemanusian,antara lain :

Memberi bantuan kepada korban bencana alam

Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin

dan gelandangan

Mendirikan dan menyelanggarakan rumah singgah

dan rumah duka Memberikan perlindungan konsumen

Melestarikan lingkungan hidup


10/30

Apakah yayasan dapat melakukan

kegiatan usaha : Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan

usaha (PT) Dan atau ikut serta dalam badan usaha (PT) dengan

ketentuan :

1. Penyertaan modal maksimal 25% dari aset yayasan

2. Kegiatan usaha (pT) yang didirikan yayasan sesuai dangan maksud

dan tujuan yayasan

3. hasil kegiatan usaha tidak boleh di bagikan kepada organ yayasan

4. Organ yayasan tidak boleh merangkap sebagai direksi dan komisarispada badan usaha (PT) Yang di dirikan.

5. Yayasan tidak mengenal pewarisan terkait asetnya

6. PNS Boleh ikut mendirikan yayasan

7. Yayasan dapat di dirikan oleh satu orang saja


11/30

Isi anggaran dasar yayasan

Nama dan tempatkedudukan (tidak bolehsama)

Jangka waktu pendirian Kekayaan awal (cara

memperoleh danpengunaanya) Organ yayasan, pembina,

pengurus, pengawas Tata cara pengangkatan,

pemberhentian danpenggantian, pembina,pengurus, pengawas

Hak dan kewajibanpembina, pengurus,

pengawas.

Tata cara penyelenggaraanrapat organ yayasan Tahun buku (01 januari s/d

31 desember) Perubahan anggaran dasar Penggabungan dan

pembubaran yayasan Penggunaan kekayaan

yayasan sisa likuidasi danpenyaluran kekayaan

yayasan setelah bubar Peraturan penutup Identitas pendiri, pembina,

pengurus,dan pengawas


12/30

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan

Di perbolehkan asal tidak mengubah maksud dantujuan

Berdasarkan permufakatan rapat pembina atau

persetujuan 2/3 anggota pembina yang hadir Merubah nama dan kegiatan harus mendapat

persetujuan MenHukHam

Merubah selain nama dan kegiatan, cukup diberitahukan kepada MenHukHam

Merubah data yayasan cukup di beritahukan

Atas persetujuan kurator, jika yayasan pailit


13/30

Larangan terhadap yayasan Membagika hasil kegiatan usaha

Membagikan kekayaan yayasan

Memakai nama yang sama dengan nama yayasanlain

Melakukan perubahan anggaran dasar pada saatyayasan pailit, kecuali atas persetujuan kurator


14/30

Organ yayasan

Pembina di sarankan minimal 3 orang

Pengawas minimal 1 orang Pengurus terdiri dari : ketua, sekretaris, bendahara

Pengurus bertindak untuk dan atas nama yayasan

Masa tugas yayasan 5 tahun kecuali pembina


15/30

Kewenangan pembina

Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan

anggota pengawas Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar

yayasan Pengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan

yayasan Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau

pembubaran yayasan Pengesahan laporan tahunan penunjukan likuidator dalam hal yayasan di bubarkan Rapat gabungan hanya dapat di lakukan oleh pengurus dan

pengawas, agendanya adalah mengangkat pembina, hasilnya dilaporkan kepada menteri


16/30

Tugas dan wewenang pengurus Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan

untuk kepentingan yayasan

Wajib menyusun program kerja dan rancangananggaran tahunan yayasan yang di sahkan pembina

Wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yangdi nyatakan oleh pengawas

Wajib dengan etikad baik dan tanggung jawabmenjalankan tugasnya dengan mengindahkanperaturan perundang-undangan yang berlaku


17/30

Tugas dan wewenang pengurus Berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal

dengan pembatasan sebagai berikut :

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak temasukmengambil uang yayasan di bank)

2. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai

bentuk usaha baik di dalam maupu di luar negeri3. Memberikan atau menerima pengalihan harta tetap

4. Membeli atau dengan cara lain mendapat/memperoleh harta tetap atasnama yayasan

5. Menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan serta

mengagunkan/ membebani kekayaan yayasan6. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliansi dengan yayasan,pembina, pengurus, pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja padayayasan, perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dantujuan yayasan

semua perbuatan tersebut harus menadapat persetujuan dari pembina


18/30

Kewenangan organ pengawas Wajib dengan etikad baik dan tanggung jawab

menjalankan tugas pengawasan untuk kepentinganyayasan

Memeriksa dokumen Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang

kas Mengentahui segala tindakan yang telah di jalankan oleh

pengurus

Memberi peringatan kepada pengurus Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara

pengurus, apabila pengurus tersebut bertindakbertentangan dengan anggaran dasar atau peraturanperundang-undangan yang berlaku


19/30

Sanksi terhadap organ yayasan yang

melanggar undang-undang yayasan :

Pidana penjara tahun, jika melanggar pasal 5 uuY

Pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan :1. Uang

2. Barang

3. Atau kekayaan yayasan yang di bagikan.


20/30

Ketentuan peralihan UUY Yayasan yang sudah ada sebelum UUY :- Tetap di akui sebagai badan hukum jika :

- di daftarkan Di PN dan di umumkan dalam TBNRI; atau di daftarkandi pengadilan negeri dan mempunyai izin dari instansi terkait

Paling lama 3 tahun sejak 06 Oktober 2005, yakni 06 oktober 2008

wajib disesuaikan anggaran dasar Paling lama 1 tahun sejak penyesuaian anggaran dasar, wajib di

beritahukan kepada MenHukHam Yayasan di akui sebagai BH Tidak menyesuaikan anggaran dasarnya

dalam masa 3tahun, yakni 06 oktober 2008, tidak dapat mengunakankata yayasan dan harus melikuidasi kekayaasnnya serta menyerahkan

sisa hasil likuidasi sesuai pasal 68 UUY Yayasan yg didirikan dan telah mememenuhi kreteria sebagai BH

Harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian utkmemperoleh status BH Kepada Men Huk Ham, yang dalam premiseaktanya di sebutkan asal usul pendirian yayasan termasuk kekayaan

yayasan yang bersangkutan


21/30

Pengabungan yayasan

Penggabungan yayasan dapat di lakukan denganmenggabungkan 1 atau lebih yayasan dengan yayasan lain,dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkakan diribubar

Penggabungan yayasan dapat di lakukan denganmemperhatikan :

a.Ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan usahatanpa di dukung yayasan lain

b.Yayasan yang menerima penggabunganbdan yangbergabung kegiatan sejenis, atau

c.Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukanperbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya,ketertiban umum dan kesusilaan


22/30

Pembubaran yayasan

Yayasan bubar karena :

- Jangka waktu berakhir

- Tujuan telah atau tidak tercapai

- Putusan pangadilan dengan alasan :

1. melanggar ketertiban umum dan kesusilaan

2. tidak mampu membayar utang setelah pailit

3. Asetnya tidak cukup melunasi utang setelah pailit4. Tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam masa

tiga tahun 06-10-2005 s/d 06-10-2008

Yayasan yang di bubarkan harus di likuidasi


23/30

Solusi yayasan yang tidak di akui sebagai BH Oleh UUY

untuk memperoleh BH adadal berdasarkan pasal 36 PPNo 63/2008 :

Pasal 36 : (1) Yayasan yg telah didirikan sebelum berlakunya UU dan tidak

Diakui sebagai BH dan tidak melaksanakan ketentuan pasal 71ayat (2) UU harus mengajukan permohona pengesahan aktapendirian utk memperoleh status BH sebagaimana yang dimaksud pasal 15

(2) Akta sebagaimana yang di maksud ayat (1) dalam premiseaktanya di sebutkan asal usul pendirian yayasan termasukkekayaan yang bersangkutan

(3) Perbuatan Hukum yg di lakukan yayasan sebagaimana yangdi maksud pada ayat (1) yang belum memperoleh status badanhukum menjadi tanggung jawab pribadi anggota organ yayasansecara tanggung renteng


24/30

Pasal 68 :

(1). Kekayaan sisa hasil likuidasi di serahkan kepadayayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan denganyayasan yang bubar

(2). Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana yang di

maksud pada ayat (1) dapat di serahkan kepada badanhukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan

yayasan yang bubar, apabila hal tersebut di atur dalam UU

(3). Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak di

serahkan kapada yayasan lain atau badan hukum lainsebagaimana yang di maksud ayat (1) ayat (2) kekayaantersebut di serahkan kepada negara dan pengunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar


25/30

Akta perubahan anggaran dasar yayasan di

bedakan menjadi tiga :1. Perubahan nama dan kegiatan yayasan akan mendapat

persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan

2. Perubahan pasal-pasal lain selain perubahan nama,kegiatan dan perubahan organ yayasan akan mendapatsurat pemberitahuan pencatatan perubahan anggarandasar yayasan

3. Perubahan data yaitu perubahan organ yayasan

Tata cara Perubahan anggaran dasar tersebut di aturdalam pasal 16,17,18 PP nomor 63 tahun 2008


26/30

Pengertian perkumpulan Perkumpulan adalah sekumpulan orang, didirikan

untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuantertentu dan atau di bidang sosial, dan atau

kemanusian dan tidak membagikan keuntungankepada anggotanya.


27/30

Syarat-syarat pendirian

perkumpulan Syarat formal perkumpulan :

1. Asli salinan akta pendirian perkumpulan

2. Fc surat domisili atas nama perkeumpulan darilurah/kepala desa

3. NPWP atas nama perkumpulan

4. Bukti setor pembayaran PNBP atas namaperkumpulan Rp.250.000

5. Asli bukti pembayaran pengumuman TBNRI

PERKUMPULAN sebagai badan hukum lahir setelahmedapat pengakuan dari Kemenhukham


28/30

Dasar hukum perkumpulan dan Ormas

Staatblad 1870 nomor 64 tentang perkumpulan-perkumpulan Badan hukum, sebagaimana terakhir diubah dengan staatblad 1904 nomor 272 tentang

perkumpulan-perkumpulan badan hukum, pasal 1653s/d 1665 Kitab undang-undang hukum perdata danperaturan perundang-undang yang mengaturperkumpulan.

UU nomor 8 tahun 1985 tentang organisasikemasyarakatan

PP Nomor 18 tahun 1985 tentang organisasikemasyarakatan


29/30

Isi akta perkumpulan memuat : nama dan tempat kedudukan Maksud, tujuan, kegiatan Jangka waktu Jumlah kekayaan

Keanggotaan Hak dan kewajiban anggota, pengurus dan pengawas Tatacara pengangkatan, pemberhentian, penggantian anggota, pengurus dan

pengawas Penetapan tempat dan tatacara penyelenggaraan rapat perkumpulan dan rapat

pengurus

Kewenangan tertinggi pada rapat umum anggota, bukan organ lain Pembubaran, penggabungan korum rapat umum anggota dan penggunaan

sisa kekayaan hasil likuidasi Perubahan anggaran dasar korum 2/3 Rapau umum anggota Susunan nama anggota, pengurus, pengawas


30/30

Perbedaan yayasan dan perkumpulan Yayasan :

1. Adanya kekayaan yang dipisaahkan dari pendiri

untuk kekayaan awalyayasan

2. Organ terdiri dari;pembina, pengurus danpengawas

3. Tidak mempunyaianggota

4. Wajib badan hukum

Perkumpulan

1. Tidak perlu ada kekayaanawal, kekayaan

perkumpulan di dapatdari iuran anggota

2. Organ terdiri dari ; Rapatumum anggota,pengurus, pengawas

3. Mempunyai anggota4. Tidak wajib badan

hukum.

5. Contoh : ormas, Lsm

yayasan dan perkumpulan point

Documents