KEBERADAAN MATA KULIAH HAPTUNHAPTUN adalah mata kuliah inti (kompetensi utama) dan merupakan kurikulum nasional Kedudukan HAPTUN adalah sebagai mata kuliah dasar keahlian.Fungsi HAPTUN memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Nega ra

EKSISTENSI HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA EKSIS TENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARAHAPTUN adalah rangkaian peraturan-peraturan yg memu at cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka peradilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk untuk melaksanakan ber jalannya Peraturan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara). UU No.5 Th.1986 tentang PTUN sebagaimana diubah dlm UU No.9 Th.2004 merupakan hukum acara dalam arti luas, karena undang-undang ini tidak saja mengatur ten tang cr-cr berperkara diTUN,tetapi sekaligus juga menga tur tentang kedudukan,susunan dn kekuasaan dari PTUN

Indonesia adalah negara hukum didasarkan atas Penjelasan UUD 1945 : Negara Republik Indone sia berdasarkan atas hukum (rechstaat),tidak ber dasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat)Sebagai negara hukum, tindakan penguasa harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlakuTujuan akhir negara hukum adalah memberikn per lindungan terhadap hak asasi manusia dari tinda kan sewenang-wenang para penguasa.

TUJUAN PEMBENTUKAN PERADILAN TUNTujuan Peradilan Administrasi negara secara preven tif adalah mencegah tindakan-tindakan badan/ pejabat tata usaha negara yang melawan hukum atau merugikan rakyat, Sedangkan secara represif ditujukan terhadap tinda kan-tindakan badan/pejabat tata usaha negara yg melawan hukum dan merugikan rakyat, perlu dan harus dijatuhi sanksi. (Menurut SF Marbun)

Tujuan peradilan administrasi adalah untuk membe rikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupun bagi admiistrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu (Menurut Sjahran Basah)

FUNGSI PERADILAN TUNFungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah seba gai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah-Badan/Pejabat TUN dengan rakyat (orang perorang/badan hukum perdata). Konflik disini adalah sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

PENDEKATAN TENTANG EKSISTENSI PTUNPendekatan FilosofisPendekatan TeoritisPendekatan HistorisPendekatan Sistemik

PENDEKATAN FILOSOFISEksistensi PTUN bertitik tolak dari kebutuhan untuk mengawasi secara yuridis perbuatan pemerintah agar tetap sesuai dgn fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (bonnum commune) seluas-luasnya. Dalam menjalankn fungsinya,alat-alat negara (pemerintah dlm arti luas) harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan rakyat (kedaulatan hukum dan kedaula tan rakyat).Pengujian yg dilaksanakn oleh peradilan administrasi terhadap keputusan tata usaha negara ditujukan agar terwujud kesatu an yg harmonis antara norma umum abstrak yg terkandung dalam peraturan dasar suatu keputusan tata usaha negara

Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perun dang-undangan di bawah UU terhadap UU Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menguji Kepu tusan Tata Usaha Negara.Dengan uji materiil tersebut diharapkan dapat tersusun suatu bentangan norma hukum yang sesuai sinkron dan berhierarkhi sebagaimana teori hierarkhi peratu ran perundang-undangan dan oleh karenanya semua peraturan hukum yang ada adalah bentuk dari norma tisasi cita hukum dan cita sosial sebagaimana norma dasar negara (Gundnorm).Menurut Hans Kelsen, hukum berlaku karena semua hukum berakar pada satu norma dasar (grundnorm). Keputusan TUN yang disengketakan merupakan bagian dari hukum positif yang harus sesuai dengan tertib hukum (rechtsorde) yang berlaku.Judicial riview terhadap produk hukum pemerintah telah dilakukn secara bertingkat Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-undang terhadap UUD

PENDEKATAN TEORITISEksistensi suatu negara hukum tidak pernah akan ter lepas dari unsur-unsur Rechtsstaat dalam arti klasik. Menurut FJ.Stahl dlm bukunyaPhilosohie des Recht (1878), diintrodusir bahwa suatu negara hukum hrs memenuhi empat unsur penting, yaitu :a. Adanya perlindungan terhadap HAMb. Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan;c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlakud. Adanya PTUN

PERKEMBANGAN KONSEPKonsep negara hukum versi F.J. Stahl ini kemu dian berkembang di Eropa Barat (Eropa Konti nental) yang bertradisi hukum civil law. Selanjutnya, muncul varian negara hukum baru yaitu Rule of Law,yang dikenal kan oleh Albert Venn Dicey dalam bukunya Introduction to the law of the consti tution (1885). Negara hukum versi Albert Venn Dicey ini ber kembang di negara-negara Anglo Saxon yang bertradisikan common law sytem (termasuk jajahan-jajahan Inggris).

KONSEP RULE OF LAWKonsep ini menghendaki bahwa setiap negara hukum harus memiliki unsur-unsur :a. Adanya supremasi hukum (Supremacy of Law)b. Persamaan kedudukan didepan hukum (Equality Before the Law)c. Adanya jaminan terhadap Hak-hak Asasi Manu sia (Constitutions Based on Individual Right)

PERSAMAAN RECHTSTAAT RULE OF LAWKeduanya sama-sama menghendaki adanya jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya.Keduanya mensyaratkan agar pemerintah dijalankan berdasarkan atas hukum, bukan oleh manusia ataupun atas kekuasaan belaka (Machtstaat).

PERBEDAAN RECHSTAAT RULE OF LAWTerletak pada keharusan adanya Peradilan Administrasi guna melindungi rakyat dari tindak/perbuatan pemerintah yang melanggar Hak Asasi warganyaPenganut konsep Rechtstaat, menganggap bahwa kehadiran peradilan admi nistrasi negara adalah penting adanya guna memberikan perlindungan hukum bagi warga negara atas tindakan/perbuatan pemerintah yang melanggar Hak Asasi war ganya dalam lapangan hukum administrasi, termasuk juga memberikan perlindu ngan bagi Pejabat Administrasi Negara yang telah bertindak sesuai hukum

Penganut konsep Rule of Law, menganggap bahwa keberadaan peradilan admi nistrasi negara bukanlah keharusan. Prinsip Equality Before the Law (persamaan kedudukan didepan hukum) lebih ditonjolkan. Prinsip ini menghendaki agar prinsip persamaan antara rakyat dengan pejabat administrasi negara tercermin pula dalam lapangan peradilan

PENDEKATAN HISTORISPasal 134 ayat (1) dan Pasal 138 ISPasal 2 RO (Reglement op de Rechterlijk Organisatie en Het Beleid der Justitie in Indonesie)Ordonansi Staatsblad 1915 No. 707 yang diatur lebih lanjut dengan Ordonansi Staatsblad1927 No.29 Tentang Peratu ran Perbandingan dalam Perkara Pajak (mengatur Perdilan Tata Usaha Istimewa atau Raad van Beroep voor Belasting zaken) dan Pasal 59 ICW Tahun 1925 Stbl.1924 No.448 dibentuk peradilan khusus bagi bendaharawan (Comptabelrechtspraak)

Pasal 134 ayat (1) IS dan Pasal 2 RO menetukan bahwa : Perselisihan perdata diputus oleh hakim biasa menurut Undang-undang, Pemeriksaan serta penyelesaian perkara administrasi menjadi wewenang lembaga administrasi itu sendiri Perselisihan perdata antara rakyat pencari keadilan dengan pemerintah diselesai kan melalui peradilan perdataPenyelesaian sengketa administrasi negara dilakukan melalui Administratief beroep (penyelesaian sengketa internal melalui administrasi negara itu dilaku kan oleh instansi yang secara hierarkhis lebih tinggi atau oleh oleh instansi lain diluar instansi yang memberikan keputusan).

PENDEKATAN SISTEMMenurut Hans Kelsen, norma merupakan kesatuan dgn struktur piramida, dimulai dari yg tertinggi yaitu nor ma dasar (Grundnorm),norma umum Generalnorm dn diimplementasikan menjadi norma-norma konkret (Concrete norm). Sistem hukum merupakan suatu proses yg terus mene rus, mulai dari yang abstrak menjadi yang positif dan selanjutnya sampai menjadi yang nyata/konkritGuna menjaga konsistensi vertikal peraturan perun dang-undangan RI (termasuk Keputusan) diperlukan instrumen pengujian materiil (judicial riview) terhadap perundang-undanganJudicial riview (uji materiil) terhadap produk hukum pemerintah dilakukan secara bertingkat PTUN berwenang menguji Keputusan TUN akibat adanya Sengketa Tata Usaha Negara

ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAAudi Alteram PartemKedudukan Penggugat dengan Tergugat samaPeradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan sederhana : dapat diikuti oleh orang awam cepat : tidak berbelit-belit biaya ringan : terjangkau oleh semua lapisan masyarakat Sidang Terbuka Untuk UmumPraduga Rechmatig SK yg digugat dianggap sah sebelum dinyatakan ketidak absahannya oleh putusan yg berkeku atan tetap

-Pembuktian Bebas-Keaktifan HakimHakim dapat memerintahkan kepada para pihak sela ma dalam proses persidangan guna memperoleh sua tu kebenaran materiil-Erga OmnesPutusan Peradilan TUN mengikat semua pihak /pihak III, sesuai dengan karakter publik-Gugatan TUN tdk menunda pelaksanaan Keputusn TUN

KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARAKompetensi adalah kekuasaan mengadiliKompetensi terdiri atas : a. Kompetensi relatif b. Kompetensi absolut Kompetensi Relatif PTUN :adalah kekuasaan mengadili antar badan-badan pengadilan yang sejenis (distribusi van rechtsmacht). Misal : PTUN Sby, PTUN Mdn, PTUN Jkt, PTUN SmrKompetensi Absolut adalah kekuasaan mengadili antar badan badan peradilan (attributie van rechtsmacht).Misal : PU, PTUN, PA, PM

KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARAKompetensi Absolut PTUN :Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha NegaraSengketa TUN :Sengketa yg timbul dalam bidang TUN,antara orang / badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya KTUN,termasuk sengketa Kepegawai an berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keputusan Tata Usaha NegaraSuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yg berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peratu ran perundang-undangan yang berlaku, yg ber sifat konkrit, individual dan final yang menimbul kan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

7 elemen KTUN :a. penetapan tertulisb. dikeluarkan oleh BPTUNc. berisi tindakan hukum TUNd. bersifat konkrit, individual dan finale. menimbulkan akibat hukumf. bagi seseorang / badan hukum perdata

Tertulis, tidak menunjuk pada bentuk format (formaliteiten) seperti SK Pengangkatan, tetapi pada isi (materi) yang menunjuk pada hubungan hukumKonkrit berwujud tertentu atau dapat ditentukanIndividual tidak ditujukan untuk umumFinal sudah definitif

SYARAT-SYARAT GUGATANTertulis (ps.53 ayat 1)- sebagai dasar pegangan pemeriksaan- tidak pandai baca/tulis dapat mengutarakan untuk menggugat kepada Panitera PTUN untuk dirumuskan dalam bentuk tertulis- sifat mutlak

Dibuat dan ditandangani oleh Penggugat atau Kuasanya (ps.56 ayat 2) atau cap jari yang dilegalisir oleh Ketua PTUN (ps.56 ayat 2)Dilampiri Surat Kuasa yang sah bila diwakili oleh Kuasa (ps.56 ayat 2) Sedapat mungkin disertakan KTUN yang disengketakan (ps.56 ayat 3)Diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterima atau sejak diumumkan KTUN (ps.55)

ISI GUGATANSyarat Formal : 1. Nama Penggugat 2. Kewarganegaraan Penggugat 3. Tempat tinggal Penggugat 4. Pekerjaan Penggugat / Kuasanya 5. Nama Jabatan Tergugat 6. Tempat kedudukan Tergugat

Syarat Materiil :a. KTUN yang disengketakan b. Ada kepentingan yang dirugikan c. Diajukan masih dalam tenggang waktu d. Uraian alasan gugatan :1.Dasar Gugatan / Posita / Fundamentum Petendi :

2. Tuntutan / Petitum :a. KTUN dinyatakan batal / tidak sahb. Ganti rugi dan rehabilitasic. Perintah untuk menerbitkan KTUN yang dimohon

Alasan Gugatan : 1. Bertentangan dengan peraturan per-UU-an : a. bersifat prosedural / formal; b. bersifat materiial / substansial c. dikeluarkan oleh B/P-TUN yang tidak berwenang

2.B/P-TUN pada waktu mengeluarkan KTUN te lah menggunakan wewenangnya utk tujuan la in dari maksud diberikannya wewenang itu (penyalahgunaan wewenang/detour nement de pouvoir) 3. B/P-TUN pada waktu mengeluarkan KTUN atau tidak setelah mempertimbangkan semua kepenti ngan yang tersangkut dengan KTUN itu seharus nya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil KTUN tersebut :

Pengecualian alasan ini :a. bila B/P-TUN tidak mengeluarkan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya,maka hal itu disamakan dgn KTUN;b. bila B/P-TUN tidak mengeluarkan KTUN yg dimohon, sedangkan jangka waktu yang ditentukan dalam UU telah lewat, maka B/P-TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan KTUN tsb.;c. Dalam hal per-UU-an tidak menentukan, maka lewat waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, B/P-TUN ybs. Dianggap telah mengeluarkan KTUN yang berisi menolak

SUBYEK-OBYEK DALAM GUGATANSubyek : 1. Penggugat - Perseorangan - Badan Hukum Perdata 2. Tergugat - Badan - Pejabat Tata Usaha Negara

SURAT KUASADasar HukumPasal 57 UU No.5 Th.1986Juklak MARI No.05/Td.TUN/III/1992SEMA RI No.2 Th.1991 angka V.9.cSEMA RI No.6 Th.1994 tentang Kuasa Khusus

Pihak dapat diwakili oleh :SeseorangBeberapa orang kuasa, dengan syarat : a. Materi/obyek gugatan sama b. Semua penerima kuasa harus bertanda-tangan c. Harus seorang advokat d. Boleh kuasa substitusi/limpahan

JENIS SURAT KUASA1.Surat Kuasa Khusus Surat kuasa yang memberi wewenang khusus kepada si Penerima Kuasa, yakni wewenang yang bersifat terbatas tentang suatu masalah tertentu

2. Surat Kuasa Umum Surat kuasa yang memberikan wewenang umum kepada si Penerima Kuasa. Biasanya surat kuasa ini diberikan dalam rangka melakukan perbuatan pemilikan dan pengelolaan

BENTUK SURAT KUASASurat Kuasa dapat berbentuk lisan atau tulisSifat kekhususan surat kuasa, terletak pada : a. penyebutan Para Pihak secara lengkap b. peruntukan Perbuatan tertentu c. penyebutan Forumnya

Bila dibuat di Luar Negeri :-Memenuhi syarat yang ditentukan di negara yang bersangkutan-Diketahui oleh perwakilan NKRI di negara tersebut-Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia

LEGALISASI SURAT KUASASurat Kuasa Khusus bagi Advokat tidak perlu dilegalisirSurat Kuasa dengan cap jempol harus diwarmerking oleh pejabat yang berwenangSurat Kuasa harus diberi materai yang cukup

KUASA SUBSTITUSISurat Kuasa Substitusi adalah surat kuasa yang memberi wewenang limpahan kepada si Penerima Kuasa limpahan dari Penerima Kuasa IPersyaratan Surat Kuasa Substitusi:Nama, Kewarganegaraan, kualitas Pelimpah kuasa dan kedudukannya dalam perkaraDasar wewenang pelimpahan kuasaNama, Kewarganegaraan, identitas Penerima kuasa limpahan dan kedudukannya dalam perkaraNama dan identitas pihak lawan perkaraTentang masalah apa yang kuasa itu diberikanNomor perkara dan forum

PROSES PEMERIKSAANTahap I - Penelitian AdministrasiTahap II - Proses Dismissal / Rapat Permusyawaratan - Menolak/mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN - Menolak/mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Cuma-Cuma - Menolak/mengabulkan Permohonan Pemeriksaan dengan Acara CepatTahap III - Menetapkan perkara diperiksa dengan Acara Biasa - Pemeriksaan PersiapanTahap IVSidang Terbuka untuk Umum

DISMISSAL PROSEDURProses1. Dilaksanakan oleh Ketua PTUN2. Dilaksanakan dalam Rapat Permusyawaratan dengan Acara Singkat3. Ketua PTUN dapat mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan Penetapan Dismissal4. Penetapan Dismissal berisi gugatan Dinyatakan Tidak di terima atau tidak berdasar :

Alasan1. Pokok gugatan tidak termasuk wewenang PTUN2. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 56 tidak dipenuhi3. Gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak4. Apa yang dituntut dalam gugatan sudah dipenuhi5. Gugatan diajukan sebelum waktu atau telah lewat waktuPerlawanan1. Diajukan dalam waktu 14 hari setelah diucapkan2. Perlawanan diajukan sesuai keterangan yang dimaksud dalam Pasal 563. Diperiksa dan diputus dengan Acara Singkat4. Jika perlawanan dibenarkan, Penetapan dinyatakan gugur5. Pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara

PEMERIKSAAN PERSIAPANProses1. Dilakukan sebelum pokok sengketa diperiksa2. Dilakukan dengan majelis lengkap atau dapat juga di lakukan oleh satu orang hakim3. Pemeriksaan dilakukan tertutup4. Kepada Penggugat, Hakim memberi nasehat untuk penyempurnaan gugatan dn kepada Tergugat, Hakim dapat meminta penjelasan5.Jika dalm tenggang waktu 30 hari setelah diberi nase hat gugatan tdk disempurnakan,maka gugatan gugur

Yang dilakukan dalam pemeriksaan1. Pengumpulan dokumen-dokumen terkait2. Meminta informasi kepada para pihak3. Pemeriksaan setempat4. Mendengar saksi-saksi

Ber-Acara Cuma-Cuma-Diajukan pada waktu Penggugat mengajukan gugatan-Harus disertai surat keterangan tidak mampu/Lurah/Camat-Permohonan diperiksa dan ditetapkan sebelum pokok sengketa diperiksa-Penetapan diambil di tingkat pertama dan terakhir-Jika dikabulkan biaya dibebankan pada Negara

ACARA PEMERIKSAAN Cepat Luar Biasa Acara Pemeriksaan Singkat Biasa

ACARA CEPATDasar Hukum: Pasal 64 ayat 2, Pasal 98 ayat 99Alasan: Adanya kepentingan yang cukup mendesak, yang dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan akibat KTUN

Pengecualian1. Pemeriksa bukan Hakim Majelis2. Prosesnya meniadakan Pemeriksaan Persiapan3. Jarak antara pemanggilan dan hari sidang tidak lebih 6 hari4. Pemeriksaan tidak lebih 35 hari : - 14 hari sejak diterima permohonan, dikeluarkan Penetapan - 7 hari sejak Penetapan, ditentukan Persidangan - 14 hari dilakukan Pemeriksaan

PROSES BERACARA CEPAT-Gugatan disertai Permohonan Acara Cepat.-Ketua PTUN slm 14 hari mengeluarkan Penetapan yang beri si Menerima atau Menolak Permohonan Acara Cepat. Gugatan disertai Permohonan Acara Cepat Ketua PTUN slm 14 hari mengeluarkan Penetapan yang be risi Menerima atau Menolak Permohonan Acara CepatBila Diterima : a. Menunjuk Hakim Tunggal d.t.w 7 hari b. Menetapkan hari sidang dgn tanpa Pemeriksaan Persiapan c. Jawaban dn Pembuktian masing-masing pihak tidak lebih dari 14 hari d. Kesimpulan e. Putusan

ACARA SINGKATAlasan 1.Adanya Perlawanan dari Penggugat (atas Penetapan yang merupakan hasil Rapat Permusyawaratan / Pro sedur Dismissal) 2.Terdapat keadaan yang sangat mendesak mengakibat kan Penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digu gat itu tetap dilaksanakan Pertimbangan-pertimbangan yang dapat mengabulkan permintaan Penggugat untuk beracara singkat : 1.Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yg akan diderita Penggugat akan sangat tdk seimbang dengan manfaat bagi kepentingan yg akan dilindungi oleh pelaksanaan KTUN yang digugat 2.Pelaksanaan KTUN yg digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pemb.

PROSES BERACARA SINGKATUU No.5 Th.1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam UU No.9 Th.2004 ten tang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tdk menga tur secara kimitatif sebagai mana pemeriksanaan dgn acara cepatDikembalikan kepada Ketua Majelis Hakim dalam mem berikan penilaian dn kebijakan yg diambil dlm menen tukan proses beracara singkat

Acara Cepat1. Kepentingan yang cukup mendesak di simpulkan dari alasan-alasan permoho nan Penggugat2. Diatur secara limitatif prosedur bera caranya3. Menyelesaikan pokok sengketa4. Bentuk akhir Putusan

Acara Singkat1. a. Adanya Perlawanan b. Keadaan yang mendesak yg membawa aki bat kepentingannya dirugikan jika KTUN yg digugat itu dilaksanakan2. Tidak diatur prosedur beracaranya3. Tidak menyelesaikan pokok sengketa4. Bentuk akhir pemeriksaan berupa Penetapan

Penundaan / SkorsingProsedurDiajukan bersama-sama dalam gugatan atau dibuat tersen diri tetapi harus diajukan bersama dalam gugatan2. Diajukan dalam proses berjalan, jika : a. Permohonan yang diajukan dalam gugatan belum dikabul kan b. Dalam gugatan belum dicantumkan Permohonan Penun daan c. Ada perkembangan daam proses yang sudah berjalan

Alasan :1.Terdapat keadaan yang mendesak yg mengakibatkn kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat tetap dilaksanakan2. Tidak terdapatnya kepentingan umum yang menjadi dasar dikeluarkan KTUN yang digugat tersebut

ACARA BIASA

PenggugatPembacaan GugatanPembacaan ReplikPembacaan RereplikPemeriksaan Saksi PPenyerahan Bukti TulisPemeriksaan Lapangan bila perluKesimpulanPutusan

Tergugat

Pembacaan Jawaban IPembacaan DuplikPembacaan ReduplikPemeriksaan Saksi TergugatPenyerahan Bukti TulisPemeriksaan Lapangan bila perluKesimpulanPutusan

EKSEPSI

Pengertian Eksepsi :Suatu bantahan Tergugat terhadap materi guga tan Penggugat yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara Klasifikasi Eksepsi :1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan 3. Eksepsi yg lain yang tidak mengenai kompetensi pengadilan

Pengajuan Eksepsi :

-Eksepsi tentang kompetensi absolut dapat diajukn selama pro ses sengketa berlangsung (in de lopende proses). -Meskipun Tergugat tidak mengajukan tentang kewenangan absolut ini,te tapi apabila hakim mengetahui hal ini,hakim karena jabatan (ex officio) berkewajiban menyatakan bahwa pengadilan tdk berwenang mengadili sengketa yg bersangku tan-Eksepsi tentang kompetensi relatif diajukan dlm penyampai an Jawaban I Tergugat dan harus diperiksa sebelum pokok sengketa diperiksa.-Eksepsi lain yg tdk mengenai kompetensi pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara

Jenis/klasifikasi Eksepsi:Eksepsi Prosesual (procesuele exceptie) adalah suatu eksepsi yang didasarkan atas hukum acara, yaitu :

-Eksepsi tentang hakim tidak berkuasa memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat (onbevoegdheid van den rechter)-Eksepsi tentang perkara telah diputus olh hakim dn mempunyai kekuatan hukum yg tetap (exceptio rei judicatae Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (disqualificatoire exceptie)-Eksepsi tentang lewatnya waktu (verjaring)Eksepsi tentang tidak lengkapnya subyek Tergugat (exceptio plurium fitis contractum)-Eksepsi tentang sengketa masih tergantung atau masih dlm pro ses pengadilan atau belum berkekuatan hukum tetap (exceptie van litispendentie)

Eksepsi Materiil (materiele exceptie) adalah suatu eksepsi yang didasarkan atas hukum materiil,yaitu

-Eksepsi Dilator (dilatoir exceptie), yaitu suatu eksepsi yg mengatakan bahwa tuntutan Pengugat belum dapat dika bulkan berhubung dengan ; umpamanya : Pengugat mem berikan penundaan pembayaran, eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak terang (exceptio obscur libelli) -Eksepsi Peremtor (peremptoir exceptie), suatu eksepsi yg tetap menghalangi dikabulkannya tuntutan Penggugat, misalnya gugatan melampaui waktu verjaring atau hutang nya sudah dihapus; eksepsi tentang perkara belum waktu nya diajukan karena masih dipertimbangkan menerima atau menolak

PEMBUKTIAN

Dasar Hukum-Ps 100 UU No.5 Th.1986 sebagaimana telah diubah dlm -UU No.9 Th.2004-Jenis Alat Bukti 1. Surat atau tulisan 2. Keterangan Ahli 3. Keterangan Saksi 4. Pengakuan Para Pihak 5. Pengetahuan Hakim

Surat Akta OtentikKekuatan pembuktian formal membuktikan bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebutb. Kekuatan pembuktian materiil membuktikan bahwa benar-be nar peristiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi c. Kekuatan mengikat membuktikan bahwa pada tanggal terse but dalam akta telah menghadap kepada pejabat umum tadi dan menerangkan apa yang tertulis didalam akta.

Akta Di bawah tangan Surat Biasa

Keterangan Ahli

Pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persi dangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuan

Keterangan SaksiPernyataan orang yang diberikan dibawah sumpah dalam persi dangan tentang hal yang dialami, dilihat / didengarnya sendiri

Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi :1. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lu rus keatas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa ;

-Isteri atau suami salah satu pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai;-Anak yang belum berusia 17 tahun-Orang yang sakit ingatan

Seseorang yang dapat diminta mengundurkan diri sebagai saksi :Saudara laki-laki atau perempuan, ipar laki-laki atau perem puan dari salah satu pihakSetiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatan nya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubu ngan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

PUTUSAN

Pengertian PutusanSuatu akta yang dibuat oleh hakim/badan peradilan dengan mak sud untuk menghentikan pemeriksaan perkara baik yg bersifat sementara maupun finalSuatu akta yg dibuat oleh hakim / badan peradilan dengan mak sud untuk menghentikan pemeriksaan perkara baik yg bersifat sementara maupun final.

Klasifikasi Putusan Jenis Sifat AmarStruktur Putusan

Putusan Akhir mengakhiri suatu sengketaJenis Putusan Putusan Sela berfungsimemperlancar pemeriksaan Putusan Condemnatoir amarnya bersifat menghukum

Sifat Putusan Putusan Constitutif amarnya bersifat menimbulkan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum baru Putusan Declaratoir amarnya bersifat menjelaskan suatu keadaan hukum

Gugatan Ditolak Alasan Gugatan tdk terbukti, sehingga memperkuat KTUN yg di keluarkan oleh B/PTUNAmar Gugatan DikabulkanPutusan Alasan gugatan terbukti,sehingga tdk mem benarkan KTUN,baik seluruhnya atau seba gian. Gugatan Tidak Diterima Gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.Eksepsi dari Tergugat dite rima Gugatan Gugur Gugatan Digugurkan karena Penggugat /kuasanya tidak hadir dalam persidangan yg telah ditentukan dan telah dipanggil secara patut.

Putusan Akhir mengakhiri suatu sengketaJenis Putusan Putusan Sela berfungsi memperlancar pemeriksaan Putusan Condemnatoir amarnya bersifat menghukum

Sifat Putusan Putusan Constitutif amarnya bersifat menimbulkan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum baru Putusan Declaratoir amarnya bersifat menjelaskan suatu keadaan hukum.

**