DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Daftar

Isi.........................................................................................................................

BAB I :

PENDAHULUAN............................................................................................

A. Latar

Belakang..............................................................................................

B. Rumusan

Masalah.........................................................................................

BAB II : PEMBAHASAN…………………………........

…………………………….

A. Lembaga Keuangan;

Koperasi/BMT............................................................

a)

Pengertian................................................................................................

b) Prinsip

Operasional.................................................................................

c) Fungsi

Lembaga.......................................................................................

d) Jenis/Macam-macam

Koperasi/BMT......................................................

e) Produk atau

Jasa......................................................................................

BAB III : PENUTUP………………........

…………………………………………… 10

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perekonomian dewasa ini semakin berkembang pesat, baik

lembaga perekonomian bank atau non bank. Namun yang akan kita bahas dalam

makalah ini adalah Koperasi / BMT (Baitul Mal Wa Tamwil)

Saat ini terdapat beragam jenis lembaga perekonomian yang ada di Indonesia,

mulai dari kelas tradisional sampai dengan kelas modern pun tersedia. Bahkan

dewasa ini perkembangan lembaga perekonomian non bank pun sanga

menggembirakan sebagai pengganti sebagian dari kegiatan perbankan yang tidak

terlayani selama ini. Pada akhirnya masyarakat punya banyak pilihan dalam

rangka memenuhi kebutuhan akan dana untuk membiayai kegiatan usahanya.

Koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi Indonesia, harus mampu berperan

dalam mewujudkan Demokrasi Ekonomi Indonesia, yang lebih mengutamakan

kesejahteraan dan kemakmuran anggota khususnya dan kesejahteraan masyarakat

umumnya. Sebagai salah satu sektor perekonomian Indonesia, koperasi harus

memiliki kemampuan untuk menghadapi persaingan diantara sektor ekonomi

yang lain.

B. Rumusan Masalah

Ada beberapa poin yang akan diulas dalam makalah ini, yang dapat kami

rumuskan sebagai berikut :

a) Apa pengertian Koperasi/BMT menurut UU maupun definisi umum?

b) Bagamaina cara berdirinya BMT?

c) Apa Visi, Misi dan Tujuan?

d) Apa fungsi lembaga tersebut?

e) Apa saja jenis / macam-macam lembaga tersebut?

2

f) Produk atau jasa apa yang ditawarkan oleh lembaga perekonomian Koperasi

BMT?

g) Perbedaan Koperasi Konvensional dengan Koperasi Syariah?

3

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Koperasi/BMT

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi adalah “badan usaha yang

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebgai gerakan ekonomi

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Prof. R.S Soeriaatmadja,

mendefinisikan Koperasi sebagai berikut: “Koperasi ialah suatu perkumpulan dari

orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak

memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar

memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan

bersama.” Jadi dalam garis besarnya, Koperasi dapat dipahami sebagai

perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui

pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis tanpa

memandang golongan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa didalam koperasi

setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur yang

pertama adalah ekonomi, sedangkan unsur yang kedua adalah unsur sosial.

Sebagai suatu bentuk perusahaan maka koperasi berusaha memperjuangkan

pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan sebagai perkumpulan orang, koperasi berusaha memenuhi kebutuhan

para anggotanya itu, tanpa menjadikan keuntungan sebagai titik tolak usahanya.

Keuntungan memang bukan tujuan utama koperasi. Sebagaimana dikemukakan

oleh Bung Hatta, bahwa : ”Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang

lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan

ongkos semurah-murahnya, bukan keuntungan.” Namun yang lebih diutamakan

oleh koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

Agar koperasi tidak menyimpang dari tujuannya itu, maka pembentukan dan

4

pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Pada saat

pembentukannya, koperasi harus dibentuk atas dasar adanya kesukarelaan dan

kemauan bersama para pendirinya. Kemudian, pada saat pengelolaannya, tiap-tiap

anggota koperasi harus turut berpartisipasi dalam mengembangkan usaha serta

dalam mengawasi jalannya koperasi. Bila dirinci lebih jauh, maka beberapa pokok

pikiran yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah sebagai berikut :

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang

memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

2. Bentuk kerja sama di dalam organisasi koperasi bersifat sukarela.

3. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

4. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta

mengawasi jalannya usaha koperasi.

5. Resiko dan keuntungan koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

Selain itu, sesungguhnya terdapat jenis keuangan lain di luar perbankan.

Lembaga ini sama-sama memilki misi keumatan yang jelas, dengan sistem syariah

Islam sebagai sistem operasionalnya. Yang terkait langsung dengan upaya

pengentasan kemiskinan adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Pada dataran

hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah

koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun

demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat sistem

operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian.

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tamwil atau dapat juga

disebut dengan Baitul Maal wa Baitul Tamwil. Secara harfiah Baitul Maal berarti

rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Dari pengertian tersebut

dapat ditarik kesimpulan, bahwa BMT merupaka organisasi bisnis yang juga

berperan sosial. BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran

masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua

komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem

5

keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan

pengusaha yang terkecil sekalipun.

BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi jug motif sosial.

Kerena beroperasi dengan pola Syariah, sudah barang tentu mekanisme

kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama

atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.

Jadi pada prinsipnya kedua jenis lembaga keuangan non bank ini, yaitu Koperasi

ataupun Koperasi Syariah yang disebut dengan BMT, pada hakikatnya adalah

ingin meningkatkan taraf kesejahteraan anggotanya. Juga dalam menumbuh

kembangkan usaha mikro dan kecil dilingkungannya.

B. Tahapan Pendirian BMT

C. Prinsip Operasional

Sebelum berbicara prinsip operasional daripada koperasi, perlu kita

ketahui asas dalam koperasi itu sendiri. Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 Pasal

2, menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Dan hal ini sejalan dengan apa

yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 1. Sejauh bentuk-bentuk

perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

kekeluargaan, semangat kekeluargaan ini merupakan pembeda utama antara

koperasi dengan perusahaan lainnya.

Perbedaan antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya

bukan hanya terletak pada landasan dan asasnya, tapi juga pada prinsip-prinsip

pengelolaan organisasi dan usaha yang dilakukannya. Prinsip-prinsip pengelolaan

organisasi dan usaha koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas

kekeluargaan yang dianut oleh koperasi. Prinsip-prinsip koperasi ini yang

mengatur baik mengenai hubungan antar koperasi dengan para anggotanya,

hubungan antar sesama anggota koperasi, pola kepengurusan organisasi, serta

6

mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang

berasas kekeluargaan. Selain itu, prinsip-prinsip koperasi ini juga mengatur pola

kepengelolaan usaha koperasi. Oleh karena itu, secara lebih terinci, ia juga

mengatur pola kepemilikan modal koperasi serta pembagian hasil sisa usahanya.

Dalam Bab III, bagian Kedua, Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 diuraikan, bahwa :

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

b. Pengelolaan dilakukan sukarela dan terbuka;

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan

besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

e. Kemandirian.

2. Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip

koperasi sebagai berikut :

a. Pendidikan perkoperasian;

b. Kerjasama antar koperasi.

Dalam penjelasan dari Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 tersebut, diuraikan

bahwa prinsip koperasi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat

dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan

prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini

merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan

ciri khas serta jati diri koperasi. Dengan adanya prinsip tersebut, koperasi dapat

dibedakan dari badan usaha lainnya.

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama

sebagai berikut :

7

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dengan

mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah

dalam kehidupan nyata;

2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan

mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan

berakhlaq mulia;

3. Kekeluargaan;

4. Kebersamaan;

5. Kemandirian;

6. Profesionalisme;

7. Istiqomah.

C. Fungsi Lembaga

Dasar hukum operasional koperasi Indonessia adalah UU No. 25 Tahun

1992, tentang fungsi dan peran kopersi yang diatur dalam Bab III Pasal 4. Berikut

kutipan bunyi lengkap pasal 4 UU No. 25/1992 : Fungsi dan Peran Koperasi

adalah :

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kwalitas

kehidupan manusia dan masyarakat;

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan

ketahanan perekonomian nasional;

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian

nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas dasar asas

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi :

8

1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan

mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota,

kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya;

2) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih

profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam

menghadapi persaingan global;

3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan anggota;

4) Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara aghniya’

sebagai shohibul maal dengan du’afa sebagai mudhorib, terutama

untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll;

5) Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara pemilik

dana (shohibil maal), baik sebagai pemodal maupun sebagai

penyimpan dengan pengguna dana (mudhorib) untuk pengembangan

usaha yang produktif.

D. Jenis/Macam-macam Koperasi/BMT

Untuk memisah-misahkan koperasi yang bersifat heterogen itu satu sama

lainnya, Indonesia dalam sejarahnya menggunakan berbagai dasar atau kriteria

seperti: lapangan usaha, tempat tinggal para anggota, golongan dan fungsi

ekonominya. Pemisahan yang menggunakan berbagai kriteria seperti tersebut

diatas itu selanjutnya disebut dengan penjenisan. Dalam perkembangannya

kriteria yang dipergunakan berubah-ubah dari waktu kewaktu.

Peraturan Pemerintah NO. 60 Tahun 1959 tentang perkembangan Gerakan

Koperasi (Pasal 2), mengatakan sebagai berikut :

(1) Pada dasarnya yang dimaksud dengan penjenisan koperasi ialah pembedaan

koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi.

(2) Dalam peraturan ini dasar penjenisan koperasi ditekankan pada lapangan

usaha dan atau tempat tinggal para anggota suatu koperasi.

9

Berdasarkan ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 2 PP 60/1959, maka

terdapatlah 7 jenis koperasi (Pasal 3) yaitu :

a. Koperasi Desa

b. Koperasi Pertanian

c. Koperasi Peternakan

d. Koperasi Perikanan

e. Koperasi Kerajinan/Industri

f. Koperasi Simpan Pinjam

g. Koperasi Konsumsi

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa jenis-jenis koperasi lain dapat didirikan

asalkan sesuai dengan Undang-Undang Koperasi dan Peraturan Pemerintah.

Istilah penjenisan koperasi ini juga digunakan dalam Undaang-Undang No. 12/67

tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Pasal 17) yang mengatakan :

(1) Penjenisan koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu

golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan

aktivitas/kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-

anggotanya.

(2) Untuk maksud efisiensi dan ketertiban, guna kepentingan dan perkembangan

koperasi Indonesia, ditiap daerah kerja hanya terdapat satu koperasi yang

sejenis dan setingkat.

Dengan demikian, maka Undang-Undang No. 12/67 ini telah memberikan

ruang gerak yang lebih luas bagi pertumbuhan dan perkembangan bermacam-

macam jenis koperasi di Indonesia.

E. Produk atau Jasa

Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui Koperasi/BMT sesungguhnya

tidak terbatas. Namun demikian, Koperasi/BMT harus mampu mengidentifikasi

berbagai sumber dana dan mengemasnya kedalam produk-produknya memiliki

nilai jual yang layak. Dalam perkembangannya, produk dan jasa dari koperasi itu

10

sendiri adalah terus berkembang sesuai dengan perkembangan jenis dari koperasi

itu sendiri. Namun yang akan kami paparkaan disi adalah beberapa produk dari

BMT :

1. Penghimpunan Dana (Funding)

a. Prinsip Wadi’ah. Wadi’ah berarti titipan. Jadi prinsip simpanan wadi’ah

merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT, oleh sebab itu,

BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik

serta mengembalikannya saat penitip (muwadi’) menghendakinya.

b. Prinsip Mudhorobah. Prinsip mudhorobah merupakan akad kerja sama

modal dari pemilik dana (shohibul maal) dengan pengelola dana atau

pengusaha (mudhorib) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan

dana, BMT berfungsi sebagai mudhorib dan penyimpan sebagai shohibul

maal.

2. Pembiayaan (financing-lending). Menurut pemanfaatannya, pembiayaan

BMT dapat dibagi menjadi dua yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan

modal kerja.

a. Pembiayaan Investasi. Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan

barang-barang permodalan (capital goods) serta fasilitas-fasilitas lain

yang erat hubungannya dengan hal tersebut.

b. Pembiayaan Modal Kerja. Pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan,

peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua sektor

ekonomi, perdagangan dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa.

Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua, yakni

pembiayaan produktif dan konsumtif.

a. Pembiayaan Produktif. Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas seperti

pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan

dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.

11

b. Pembiayaan Konsumtif. Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun

dalam jangka waktu yang relatif panjang.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi adalah “badab usaha yang

bernggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Dalam garis besarnya, Koperasi

dapat dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela

memepersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi

mereka, melelui pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis

tanpa memandang golongan. BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa

Tamwil atau dapat juga disebut dengan Baitul Maal wa Baitul Tamwil. Secara

harfiah Baitul Maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa BMT merupaka

organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Dalam Bab III, bagian Kedua, Pasal 5

UU No. 25 Tahun 1992 diuraikan, bahwa :

1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan

besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

e. Kemandirian.

12

2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip

koperasi, sebagai berikut :

a. Pendidikan perkoperasian;

b. Kerjasama antar koperasi.

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama

sebagai berikut :

a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dengan mengimplementasikannya

pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah dalam kehidupan nyata;

b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan

mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq

mulia;

c. Kekeluargaan;

d. Kebersamaan;

e. Kemandirian;

f. Profesionalisme;

g. Istiqomah.

Fungsi dan Peran Koperasi adalah :

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kwalitas kehidupan

manusia dan masyarakat;

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional

yang merupakan usaha bersama berdasar atas dasar asas kekeluargaan dan

demokrasi ekonomi.

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi :

13

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan

mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota,

kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya;

b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional

dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan

global;

c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan anggota;

d. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara aghniya’ sebagai

shohibul maal dengan du’afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana

sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll;

e. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara pemilik dana

(shohibil maal), baik sebagai pemodal maupun sebagai penyimpan dengan

pengguna dana (mudhorib) untuk pengembangan usaha yang produktif.

Berdasarkan ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 2 PP 60/1959, maka

terdapatlah 7 jenis koperasi (Pasal 3) yaitu :

1. Koperasi Desa

2. Koperasi Pertanian

3. Koperasi Peternakan

4. Koperasi Perikanan

5. Koperasi Kerajinan/Industri

6. Koperasi Simpan Pinjam

7. Koperasi Konsumsi

Penghimpunan Dana (Funding)

a. Prinsip Wadi’ah

Wadi’ah berarti titipan. Jadi prinsip simpanan wadi’ah merupakan akad

penitipan barang atau uang pada BMT, oleh sebab itu, BMT berkewajiban

menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya

saat penitip (muwadi’) menghendakinya.

14

b. Prinsip Mudhorobah

Prinsip mudhorobah merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana

(shohibul maal) dengan pengelola dana atau pengusaha (mudhorib) atas dasar

bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai mudhorib

dan penyimpan sebagai shohibul maal.

Pembiayaan (financing-lending)

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua yakni

pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

a. Pembiayaan Investasi

b. Pembiayaan Modal Kerja

Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua, yakni

pembiayaan produktif dan konsumtif.

a. Pembiayaan Produktif

b. Pembiayaan Konsumtif

15