Komite Internasional Palang MerahDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum DiperiksaKomite Internasional Palang Merah (ICRC)

Pembentukan 5 Mei 1919 (umur 95)Jenis Organisasi kemanusiaan swasta

TujuanPerlindungan dan bantuan kepada korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya.

Kantor pusat Jenewa, SwissWilayah layanan InternasionalPresidenDirektur Jenderal

Peter MaurerYves Daccord

Anggaran1.156 juta CHF (2010)[1]

173 m for headquarters983.2 m for field operations

Jumlah karyawan 12.500 (rata-rata staff ICRC tahun 2011) [2]

Situs web www.icrc.org

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) adalah lembaga kemanusiaan swasta yang berbasis di Jenewa, Swiss. Negara-negara peserta (penanda tangan) keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dan 2005, telah memberi ICRC mandat untuk melindungi korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Termasuk di dalamnya adalah korban luka dalam perang, tawanan, pengungsi, warga sipil, dan non-kombatan lainnya.

ICRC adalah salah satu dari tiga komponen, sekaligus cikal bakal, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Selain ICRC, komponen Gerakan antara lain Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) dan 186 Perhimpunan Nasional. Perhimpunan Nasional di Indonesia bernama Palang Merah Indonesia (PMI). ICRC adalah organisasi tertua dan dihormati dalam Gerakan, dan merupakan salah satu organisasi yang paling banyak diakui di seluruh dunia. Salah satu contoh pengakuan

dunia, ICRC telah tiga kali menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1917, 1944, dan 1963.

Daftar isi 1 Misi dan mandat 2 Status Hukum 3 Sejarah

o 3.1 Pendirian Komite Internasional Palang Merah o 3.2 Sebelum Perang Dunia I o 3.3 Perang Dunia I o 3.4 Perang Dunia II o 3.5 Pasca Perang Dunia II

4 Organisasi o 4.1 Direktorat o 4.2 Majelis o 4.3 Dewan Majelis o 4.4 Presiden o 4.5 Staff o 4.6 Pendanaan

5 Emblem/Lambang 6 Prinsip-Prinsip Dasar 7 ICRC dan Gerakan 8 Kegiatan 9 ICRC di Indonesia

o 9.1 Kegiatan 10 Referensi 11 Pranala luar

Misi dan mandatPernyataan misi resmi ICRC berbunyi: Komite Internasional Palang Merah (ICRC) adalah organisasi yang tidak memihak, netral, dan mandiri, yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lain dan memberi mereka bantuan. ICRC mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan bantuan kemanusiaan dan berupaya mempromosikan dan memperkuat hukum humaniter dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Tugas utama ICRC bersumber pada Konvensi Jenewa dan Statuta Gerakan, dimana dikatakan bahwa tugas ICRC antara lain:

memantau kepatuhan para pihak yang bertikai kepada Konvensi Jenewa mengorganisir perawatan terhadap korban luka di medan perang mengawasi perlakuan terhadap tawanan perang (Prisoners of War – POW) dan

melakukan intervensi yang bersifat konfidensial dengan pihak berwenang yang melakukan penahanan.

membantu pencarian orang hilang dalam konflik bersenjata (layanan pencarian) mengorganisir perlindungan dan perawatan penduduk sipil bertindak sebagai perantara netral antara para pihak yang berperang

Status HukumICRC adalah satu-satunya institusi yang disebut secara eksplisit menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai otorita pengawas. Mandat hukum ICRC bersumber pada empat Konvensi Jenewa 1949, serta Statuta Gerakan. ICRC juga menjalankan tugas-tugas yang tidak secara khusus diamanatkan oleh hukum, seperti mengunjungi tahanan politik di luar konflik dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam bencana alam.

ICRC adalah asosiasi swasta yang terdaftar di Swiss dan mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum di wilayah Swiss selama bertahun-tahun. Hak-hak istimewa itu dikatakan mendekati kedaulatan de facto. Pada tanggal 19 Maret 1993, landasan hukum perlakuan khusus untuk ICRC ditetapkan melalui perjanjian resmi antara Pemerintah Swiss dan ICRC. Perjanjian ini melindungi "kesucian" (sanctity) semua properti ICRC di Swiss termasuk kantor pusat dan arsip-arsip, memberi kekebalan hukum kepada anggota dan staf, membebaskan ICRC dari semua pajak dan biaya, menjamin pengiriman barang, jasa, dan uang yang dilindungi dan bebas kepabeanan, memberi ICRC privilese komunikasi yang aman setara dengan kedutaan asing, dan menyederhanakan perjalanan ke dalam dan ke luar Swiss bagi ICRC. Sebaliknya Swiss tidak mengakui passport yang dikeluarkan ICRC.

Berbeda dengan keyakinan umum, ICRC bukan entitas berdaulat seperti Orde Penguasa Militer Malta (Sovereign Military Order of Malta) dan juga bukan merupakan organisasi internasional, baik non-pemerintah (LSM) maupun antar pemerintah. ICRC membatasi keanggotaannya hanya warga negara Swiss, dan juga tidak seperti kebanyakan LSM, ICRC tidak memiliki kebijakan keanggotaan yang terbuka dan tak terbatas bagi semua orang karena anggota baru dipilih oleh Komite (melalui suatu proses yang disebut cooptation/pemilihan). Akan tetapi, sejak awal 1990-an, ICRC mempekerjakan orang-orang dari seluruh dunia untuk bekerja dalam misi lapangan dan di Kantor Pusat. Pada tahun 2007, hampir setengah staf ICRC bukan warga negara Swiss. ICRC mendapat privilese dan kekebalan hukum di banyak negara, berdasarkan hukum nasional di negara-negara tersebut, berdasarkan perjanjian antara ICRC dan pemerintah, atau, dalam beberapa kasus, berdasarkan yurisprudensi internasional (seperti hak delegasi ICRC untuk tidak memberi kesaksian di depan pengadilan internasional).

Sejarah

Pendirian Komite Internasional Palang Merah

ICRC berawal dari visi dan tekad satu orang: Henry Dunant. Tanggal: 24 Juni 1859. Tempat: Solferino, kota kecil di Italia utara. Pada waktu itu tengah pasukan Austria dan Prancis bertempur sengit. Sore harinya, 40.000 prajurit bergeletakan tewas atau terluka. Henry Dunant, seorang warga Swiss, kebetulan melewati daerah itu untuk suatu urusan bisnis. Ia ngeri menyaksikan ribuan prajurit menderita tanpa pelayanan medis. Ia mengajak penduduk setempat merawat mereka. Dia tekankan bahwa prajurit dari kedua belah pihak harus diberi perawatan yang setara.

Sekembalinya ke Swiss, Dunant menerbitkan sebuah buku berjudul A Memory of Solferino (Kenangan dari Solferino), yang berisi dua usulan:

agar pada masa damai didirikanperhimpunan - perhimpunan bantuan kemanusiaan yang memiliki juru rawat yang siap untuk merawat korban luka pada waktu terjadi perang;

agar para relawan ini, yang akan bertugas membantu dinas medis angkatan bersenjata, diberi pengakuan dan perlindungan melalui sebuah perjanjian internasional.

Pada tahun 1863, sebuah perkumpulan amal bernama Perhimpunan Jenewa untuk Kesejahteraan Masyarakat membentuk sebuah komisi lima orang untuk mewujudkan gagasan Dunant itu. Beranggotakan Gustave Moynier, Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia, Theodore Maunoir, dan Dunant sendiri, komisi ini kemudian mendirikan Komite Internasional Pertolongan Korban Luka, yang kemudian menjadi Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. Mereka lalu terus mengembangkan gagasan Henry Dunant. Atas undangan mereka, 16 negara dan empat lembaga filantropis menghadiri Konferensi Internasional di Jenewa pada tanggal 26 Oktober 1863. Dalam konferensi ini sebuah lambang pembeda, yaitu palang merah di atas dasar putih, diadopsi. Lahirlah Palang Merah.

Sebelum Perang Dunia I

Untuk memformalkan perlindungan dinas medis angkatan bersenjata di medan tempur dan untuk mendapatkan pengakuan internasional atas Palang Merah beserta cita-citanya, Pemerintah Swiss mengundang pemerintah semua negara Eropa, serta Amerika Serikat, Brasil, dan Meksiko, untuk menghadiri sebuah konferensi diplomatik resmi. Enam belas negara mengirim total 26 delegasi ke Jenewa. Pada tanggal 22 Agustus 1864, konferensi ini mengadopsi sebuah perjanjian bernama “Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Korban Luka dalam Pertempuran Darat,” yaitu perjanjian pertama yang membentuk Hukum Humaniter Internasional. Perwakilan dari 12 negara dan kerajaan menandatangani konvensi ini: Baden, Belgia, Denmark, Perancis, Hesse, Italia, Belanda, Portugal, Prusia, Swiss, Spanyol, dan Württemberg.

Konvensi ini berisi sepuluh pasal, menetapkan untuk pertama kali aturan-aturan yang mengikat secara hukum dan menjamin netralitas dan perlindungan bagi tentara yang terluka, personel medis lapangan, dan lembaga kemanusiaan khusus dalam konflik bersenjata. Selain itu, konvensi juga menetapkan dua persyaratan terkait pengakuan perhimpunan bantuan nasional oleh Komite Internasional:

Perhimpunan nasional harus diakui oleh pemerintah nasionalnya sendiri sebagai perhimpunan bantuan sesuai dengan konvensi, dan

Pemerintah nasional dari masing-masing negara harus menjadi negara pihak dalam Konvensi Jenewa.

Tidak lama setelah penetapan Konvensi tersebut, perhimpunan nasional pertama didirikan di Belgia, Denmark, Perancis, Oldenburg, Prusia, Spanyol, dan Württemberg. Tahun 1864, Louis Appia dan Charles van de Velde, seorang kapten Angkatan Darat Belanda, menjadi delegasi independen dan netral pertama yang bekerja di bawah simbol Palang Merah dalam konflik bersenjata. Tiga tahun kemudian tepatnya pada tahun 1867, Konferensi Internasional Perhimpunan Bantuan Nasional untuk Perawatan Korban Luka dalam Perang diselenggarakan untuk pertama kali.

Pada tahun 1867, Henry Dunant terpaksa menyatakan bangkrut karena kegagalan bisnis di Aljazair, sebagian karena dia mengabaikan kepentingan bisnisnya selama aktivitas tak kenal

lelah-nya untuk Komite Internasional. Kontroversi seputar masalah bisnis Dunant dan opini publik negatif yang berkembang, ditambah dengan konflik berkepanjangan dengan Gustave Moynier, menyebabkan pencopotan Dunant dari posisinya sebagai anggota dan sekretaris. Dia didakwa memalsukan kebangkrutan dan surat perintah penangkapan dikeluarkan. Dunant terpaksa meninggalkan Jenewa dan tidak pernah kembali ke kota asalnya. Pada tahun-tahun berikutnya, perhimpunan nasional didirikan di hampir semua negara di Eropa. Pada tahun 1876, komite mengadopsi nama "Komite Internasional Palang Merah" (ICRC), yang masih menjadi nama resmi hingga saat ini. Lima tahun kemudian, Palang Merah Amerika didirikan atas upaya dari Clara Barton. Semakin banyak negara menandatangani Konvensi Jenewa dan mulai menghormatinya di lapangan selama konflik bersenjata. Dalam waktu yang relatif singkat, Palang Merah mendapatkan momentum besar sebagai sebuah gerakan yang dihormati secara internasional, dan perhimpunan nasional menjadi kian populer sebagai tempat untuk bekerja secara sukarela.

Pada tahun 1906, Konvensi Jenewa 1864 direvisi untuk pertama kali. Satu tahun kemudian, Konvensi Den Haag X, diadopsi pada Konferensi Perdamaian Internasional Kedua di Den Haag, memperluas ruang lingkup Konvensi Jenewa untuk perang di laut. Sesaat sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, 50 tahun setelah berdirinya ICRC dan pengadopsian Konvensi Jenewa pertama, sudah ada 45 perhimpunan bantuan nasional di seluruh dunia. Gerakan telah menjangkau luar Eropa dan Amerika Utara hingga ke Amerika Tengah dan Selatan (Argentina, Brazil, Chili, Kuba, Meksiko, Peru, El Salvador, Uruguay, Venezuela), Asia (Republik Tiongkok, Jepang, Korea, Siam), dan Afrika (Republik Afrika Selatan).

Perang Dunia I

Ketika Perang Dunia I meletus, ICRC menghadapi tantangan besar yang hanya bisa diatasi berkat kerjasama ICRC dengan perhimpunan nasional Palang Merah. Juru rawat Palang Merah dari seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, memberi dukungan pelayanan medis angkatan bersenjata negara-negara Eropa yang terlibat dalam perang. Pada tanggal 15 Oktober 1914, segera setelah dimulainya perang, ICRC mendirikan Badan Tawanan Perang Internasional (POW Agency), yang pada akhir 1914 memiliki sekitar 1.200 staf, sebagian besar relawan. Di akhir perang, Badan ini sudah mengirimkan sekitar 20 juta surat dan pesan, 1,9 juta paket, dan sekitar 18 juta franc Swiss (Rp.170milyar) sumbangan uang untuk POW dari semua negara yang terkena dampak. Selain itu, atas intervensi Badan ini, sekitar 200.000 tahanan menjadi bagian dari pertukaran POW antar pihak-pihak yang bertikai, dibebaskan dari tahanan dan kembali ke negara asal mereka. Indeks kartu organisasi Badan ini mengakumulasi sekitar 7 juta catatan dari tahun 1914 hingga tahun 1923, setiap kartu mewakili satu orang tahanan atau satu orang yang hilang. Indeks kartu membantu identifikasi sekitar 2 juta tawanan perang dan bisa mengontak keluarga mereka. Indeks lengkap tersebut saat ini dipinjamkan ICRC ke Museum Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional di Jenewa. Hak untuk mengakses indeks tersebut masih sangat terbatas untuk ICRC.

Selama perang, ICRC memonitor kepatuhan pihak-pihak bertikai terhadap Konvensi Jenewa yang telah direvisi pada tahun 1907 dan meneruskan keluhan tentang pelanggaran ke negara masing-masing. Ketika senjata kimia digunakan dalam perang untuk pertama kalinya dalam sejarah, ICRC dengan gigih memprotes peperangan jenis baru ini. Bahkan tanpa mandat dari Konvensi Jenewa, ICRC berusaha meringankan penderitaan penduduk sipil. Di wilayah yang secara resmi ditetapkan sebagai "wilayah pendudukan", ICRC dapat membantu penduduk

sipil berdasarkan Konvensi Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat tahun 1907. Konvensi ini juga merupakan dasar hukum pekerjaan ICRC terkait tawanan perang. Kegiatan Badan Tawanan Perang Internasional sebagaimana diuraikan di atas mencakup kunjungan inspeksi ke kamp-kamp POW. Sebanyak 524 kamp di seluruh Eropa dikunjungi oleh 41 delegasi dari ICRC hingga perang berakhir.

Antara tahun 1916 dan 1918, ICRC mengeluarkan sejumlah kartu pos yang memuat foto dari kamp POW. Foto-foto tersebut menunjukkan para tawanan dalam kegiatan mereka sehari-hari seperti mendistribusikan surat dari rumah. Tujuan ICRC adalah memberikan harapan dan penghiburan kepada keluarga tawanan dan mengurangi ketidakpastian tentang nasib orang-orang yang mereka cintai. Setelah perang berakhir, ICRC mengatur pemulangan sekitar 420.000 tawanan ke negara asal mereka. Pada tahun 1920, tugas repatriasi diserahkan kepada Liga Bangsa-Bangsa yang baru terbentuk, yang menunjuk diplomat dan ilmuwan Norwegia Fridtjof Nansen sebagai Komisioner Tinggi Pemulangan Tawanan. Mandat hukumnya kemudian diperluas untuk mendukung dan merawat pengungsi perang dan orang-orang terlantar manakala kantornya diubah menjadi Komisaris Tinggi untuk Pengungsi Liga Bangsa-Bangsa. Nansen, yang menciptakan paspor Nansen untuk pengungsi tanpa negara dan yang dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1922, menunjuk dua delegasi dari ICRC sebagai deputinya.

Setahun sebelum akhir perang, ICRC mendapat Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1917 atas pekerjaan yang luar biasa selama perang. Itu adalah satu-satunya Hadiah Nobel Perdamaian yang diberikan pada periode 1914-1918. Pada tahun 1923, Komite mengadopsi perubahan kebijakan mengenai pemilihan anggota baru. Hingga saat itu, hanya warga dari kota Jenewa yang bisa bekerja di ICRC. Pembatasan ini diperluas untuk mencakup warga negara Swiss. Sebagai konsekuensi langsung dari Perang Dunia I, satu protokol tambahan dari Konvensi Jenewa diadopsi pada tahun 1925 yang melarang penggunaan gas cekik atau gas racun dan unsur-unsur biologi sebagai senjata. Empat tahun kemudian, Konvensi asli direvisi dan Konvensi Jenewa kedua mengenai "Perlakuan terhadap Tawanan Perang" ditetapkan. Kejadian-kejadian selama Perang Dunia I dan kegiatan-kegiatan ICRC secara signifikan meningkatkan reputasi dan kewenangan ICRC di antara komunitas internasional dan membuat kompetensinya diperluas.

Di awal tahun 1934, rancangan usulan sebuah konvensi tambahan untuk perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata diadopsi oleh Konferensi Internasional Palang Merah. Sayangnya, mayoritas pemerintah kurang tertarik melaksanakan konvensi ini, sehingga konvensi tersebut masih belum berlaku sebelum pecahnya Perang Dunia II.

Perang Dunia II

Dasar hukum kegiatan ICRC selama Perang Dunia II adalah Konvensi Jenewa yang direvisi tahun 1929. Kegiatan ICRC mirip dengan yang dilakukannya selama Perang Dunia I: mengunjungi dan memantau kamp-kamp POW, mengorganisir bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil, dan mengatur pertukaran berita terkait tawanan dan orang-orang hilang. Di akhir perang, 179 delegasi telah melakukan 12.750 kunjungan ke kamp POW di 41 negara. Badan Informasi Pusat tentang Tawanan Perang memiliki 3.000 staf, indeks kartu penelusuran tawanan memuat 45 juta kartu, dan 120 juta pesan dipertukarkan oleh Badan ini. Salah satu kendala utama adalah Palang Merah Jerman yang dikendalikan Nazi menolak mematuhi statuta Jenewa termasuk pelanggaran secara terang-terangan seperti deportasi keturunan Yahudi dari Jerman dan pembunuhan massal yang dilakukan di kamp-kamp

konsentrasi yang dijalankan oleh pemerintah Jerman. Selain itu, dua aktor besar lain yang terlibat dalam konflik, Uni Soviet dan Jepang, bukan negara pihak pada Konvensi Jenewa 1929 dan secara hukum tidak diwajibkan mematuhi aturan-aturan konvensi.

Selama perang, ICRC gagal membuat kesepakatan dengan Nazi Jerman tentang perlakuan terhadap tahanan di kamp konsentrasi, dan akhirnya memilih untuk tidak memberi tekanan guna menghindari terganggunya kegiatan-kegiatannya dengan POW. ICRC juga gagal memberi respon atas informasi yang dapat dipercaya mengenai kamp-kamp pemusnahan dan pembunuhan massal orang Yahudi di Eropa. Ini masih dianggap sebagai kegagalan terbesar ICRC dalam sejarahnya. Setelah November 1943, ICRC mendapat izin untuk mengirim paket kepada tahanan di kamp konsentrasi bagi yang nama dan lokasinya sudah diketahui. Karena tanda terima paket-paket tersebut sering kali ditandatangani oleh penghuni lain, ICRC berhasil mendata identitas sekitar 105.000 tahanan di kamp-kamp konsentrasi dan mengantar sekitar 1,1 juta paket, terutama ke kamp Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, dan Sachsenhausen.

Pada tanggal 12 Maret 1945, Presiden ICRC Jacob Burckhardt mendapat pesan dari Jenderal SS Ernst Kaltenbrunner yang menerima permintaan ICRC untuk mengijinkan delegasi ICRC mengunjungi kamp-kamp konsentrasi. Perjanjian ini terikat oleh persyaratan bahwa delegasi harus tinggal di kamp-kamp sampai akhir perang. Sepuluh orang delegasi, di antaranya Louis Haefliger (Mauthausen Camp), Paul Dunant (Theresienstadt Camp) dan Victor Maurer (Dachau Camp), menerima penugasan tersebut dan mengunjungi kamp-kamp. Louis Haefliger mencegah pengusiran paksa atau peledakan Mauthausen-Gusen dengan memperingatkan pasukan Amerika, sehingga berhasil menyelamatkan nyawa sekitar 60.000 tahanan. Tindakannya dikutuk oleh ICRC karena dianggap bertindak tidak tepat dan berdasarkan keinginannya sendiri sehingga mempertaruhkan netralitas ICRC. Baru pada tahun 1990, reputasinya akhirnya direhabilitasi oleh Presiden ICRC Cornelio Sommaruga.

Contoh lain dari spirit kemanusiaan yang luar biasa adalah Friedrich Born (1903-1963), seorang delegasi ICRC di Budapest yang menyelamatkan 11.000 hingga 15.000 orang Yahudi di Hongaria. Marcel Junod (1904-1961), seorang dokter dari Jenewa, adalah salah satu delegasi terkemuka lainnya selama Perang Dunia Kedua. Cerita tentang pengalamannya, termasuk kisahnya sebagai salah satu orang asing pertama yang mengunjungi Hiroshima setelah bom atom dijatuhkan, bisa dibaca dalam buku Warrior without Weapon.

Pada tahun 1944, ICRC menerima Hadiah Nobel Perdamaian kedua. Seperti pada Perang Dunia I, hadiah ini juga menjadi satu-satunya Nobel Perdamaian yang diberikan selama periode utama Perang Dunia Kedua, 1939 sampai 1945. Di akhir perang, ICRC bekerja sama dengan perhimpunan nasional Palang Merah untuk mengatur bantuan kemanusiaan ke negara-negara yang paling parah kondisinya. Tahun 1948, Komite mengeluarkan sebuah laporan kajian kegiatan-kegiatan selama perang, dari tanggal 1 September 1939 sampai 30 Juni 1947. Sejak Januari 1996, arsip ICRC untuk periode ini dibuka untuk penelitian akademik dan publik.

Pasca Perang Dunia II

Pada tanggal 12 Agustus 1949 revisi lanjutan atas dua Konvensi Jenewa sebelumnya diadopsi. Konvensi tambahan tentang "Perbaikan Kondisi Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Kapal Karam", kini disebut Konvensi Jenewa kedua, dibawa dalam payung Konvensi Jenewa sebagai pengganti Konvensi Den Haag 1907 X. Konvensi Jenewa

1929 mengenai "Perlakuan terhadap Tawanan Perang" mungkin menjadi Konvensi Jenewa kedua dari sudut pandang sejarah (karena konvensi itu sebenarnya dirumuskan di Jenewa), tapi setelah 1949 disebut Konvensi ketiga karena secara kronologis dirumuskan setelah Konvensi Den Haag. Merespon pengalaman Perang Dunia II, Konvensi Jenewa Keempat, sebuah Konvensi baru tentang "Perlindungan Penduduk Sipil pada Masa Perang," ditetapkan. Selain itu, Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II tanggal 8 Juni 1977 dimaksudkan untuk membuat konvensi tersebut berlaku dalam konflik internal seperti perang sipil. Protokol Tambahan III Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai lambang pembeda tambahan dengan menambahkan lambang baru, kristal merah, diadopsi pada tahun 2005. Saat ini, empat konvensi dan protokol tambahan berisi lebih dari 600 pasal, perluasan yang luar biasa jika dibandingkan dengan hanya 10 pasal dalam konvensi pertama tahun 1864.

Dalam perayaan seabad ICRC pada tahun 1963, ICRC dan Liga Perhimpunan Palang Merah, mendapat Hadiah Nobel Perdamaian ketiga. Sejak tahun 1993, orang-orang non-Swiss diperbolehkan bekerja sebagai delegasi ICRC di luar negeri, tugas yang sebelumnya dibatasi hanya untuk warga negara Swiss. Sejak saat itu, kuota staf yang bukan warga negara Swiss telah meningkat sekitar 35%.

Pada tanggal 16 Oktober 1990, Majelis Umum PBB memutuskan untuk memberikan status pengamat kepada ICRC untuk sesi-sesi sidang umum dan pertemuan-pertemuan sub-komite, status pengamat pertama yang diberikan kepada organisasi non-pemerintah. Resolusi tersebut diusulkan bersama oleh 138 negara anggota dan diperkenalkan oleh duta besar Italia, Vieri Traxler, untuk mengenang asal mula organisasi tersebut dari Pertempuran Solferino.

ICRC untuk pertama kali mengakhiri sikap bungkam kepada media yang lazim dilakukannya dengan mengutuk Genosida yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994. ICRC berupaya mencegah kejahatan yang terjadi di sekitar Srebrenica pada tahun 1995 tetapi kemudian membuat pernyataan, "Kami harus akui kendati berbagai upaya yang kami lakukan untuk membantu ribuan warga sipil yang diusir secara paksa dari kota dan meskipun dedikasi rekan-rekan kami di lapangan, dampak ICRC terhadap tragedi yang terungkap sangat terbatas". ICRC kembali sekali lagi muncul ke publik pada tahun 2007 untuk mengutuk "pelanggaran hak asasi manusia"oleh pemerintah militer Myanmar termasuk kerja paksa, kelaparan, dan pembunuhan pria, wanita, dan anak-anak.

OrganisasiICRC berkantor pusat di kota Jenewa, Swiss dan memiliki kantor-kantor di luar negeri yang disebut Delegasi di sekitar 80 negara. Setiap delegasi berada di bawah tanggung jawab seorang Kepala delegasi yang adalah perwakilan resmi ICRC di suatu negara. Dari 2.000 karyawan profesionalnya, sekitar 800 orang bekerja di kantor pusat Jenewa dan 1.200 ekspatriat bekerja di lapangan. Setengah dari pekerja lapangan bertugas sebagai delegasi (delegate) yang mengatur operasi ICRC di negara-negara berbeda sedangkah separuh lainnya adalah tenaga spesialis seperti dokter, agronomis, insinyur atau penterjemah. Di kantor delegasi, staf internasional dibantu oleh sekitar 13.000 staf nasional, sehingga jumlah total staf yang bekerja untuk ICRC sekitar 15.000 orang. Delegasi juga sering bekerja sama dengan Perhimpunan Nasional Palang Merah/Bulan Sabit Merah dimana delegasi berada sehingga bisa memanfaatkan relawan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Nasional untuk membantu sebagian operasi ICRC.

Struktur organisasi ICRC sulit dipahami oleh orang luar. Hal ini sebagian karena kerahasiaan organisasi, tetapi juga karena strukturnya yang berubah-ubah. Majelis (Assembly) dan Presiden (Presidency) adalah dua institusi yang telah lama ada, sedangkan Dewan Majelis (Assembly Council) dan Direktorat (Directorate) baru dibentuk pada paruh kedua abad kedua puluh. Keputusan sering kali dibuat secara kolektif, sehingga kewenangan dan hubungan kekuasaan tidak kaku. Saat ini, organ terpenting adalah Directorate dan Assembly.

Direktorat

Direktorat adalah badan eksekutif ICRC. Direktorat bertanggung jawab atas manajemen sehari-hari, sementara Majelis membuat kebijakan. Direktorat terdiri atas Direktur Jenderal dan lima direktur di bidang "Operasi", "Sumber Daya Manusia", "Sumber Daya Keuangan dan Logistik", "Manajemen Komunikasi dan Informasi ", dan "Hukum Internasional dan Kerjasama dalam Gerakan". Anggota Direktorat diangkat oleh Majelis untuk bekerja selama empat tahun. Direktur Jenderal memikul tanggung jawab yang hampir seperti seorang CEO dalam beberapa tahun terakhir, di mana ia sebelumnya lebih merupakan orang pertama di antara yang sederajat di Direktorat.

Majelis

Majelis (juga disebut Komite) mengadakan pertemuan secara teratur dan bertanggung jawab mendefinisikan tujuan, pedoman, dan strategi dan mengawasi masalah keuangan ICRC. Majelis memiliki keanggotaan maksimum 25 warga Swiss. Anggota harus fasih Bahasa Perancis, tetapi banyak yang juga berbahasa Inggris dan Jerman. Para anggota Majelis dipilih untuk jangka waktu empat tahun, dan tidak ada batasan berapa kali seorang anggota Majelis bisa dipilih. Tiga perempat suara dari semua anggota dibutuhkan untuk terpilih kembali setelah masa ketiga, yang mana ini menjadi motivasi bagi anggota untuk tetap aktif dan produktif.

Pada tahun-tahun awal, anggota ICRC adalah orang Jenewa, Protestan, putih, dan laki-laki. Wanita pertama, Renée-Marguerite Cramer, terpilih pada tahun 1918. Sejak saat itu, beberapa orang wanita telah menjabat sebagai Wakil Presiden, dan jumlah wanita setelah Perang Dingin telah mencapai sekitar 15%. Anggota non-Jenewa diterima pertama kali pada tahun 1923, dan satu orang keturunan Yahudi pernah bertugas di Majelis.

Kalau komponen-komponen lain Gerakan banyak yang multi-nasional, ICRC percaya bahwa sifatnya yang satu negara (mono-national) merupakan aset karena kewarganegaraannya adalah Swiss. Berkat netralitas permanen Swiss, pihak yang berkonflik bisa yakin bahwa tidak seorangpun dari pihak "musuh" yang akan menentukan kebijakan di Jenewa. Perang Perancis-Prusia 1870-1871 menunjukkan bahwa bahkan aktor Palang Merah (dalam hal ini Perhimpunan Nasional) dapat begitu terikat dengan nasionalisme sehingga mereka tidak dapat mempertahankan kemanusiaan yang netral.

Dewan Majelis

Selanjutnya, Majelis memilih Dewan Majelis (assembly council) beranggotakan lima orang yang merupakan inti aktif dari Majelis. Dewan bertemu setidaknya sepuluh kali setiap tahun dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atas nama Majelis dalam beberapa hal. Dewan juga bertanggung jawab mengorganisir pertemuan Majelis dan memfasilitasi komunikasi antara Majelis dan Direktorat. Dewan Majelis biasanya termasuk presiden, dua

wakil presiden dan dua anggota terpilih. Seorang wakil presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun, sedangkan yang lainnya diangkat secara permanen dimana masa jabatannya berakhir ketika yang bersangkutan pensiun dari jabatan wakil presiden atau dari ICRC. Saat ini Olivier Vodoz dan Christine Beerli adalah wakil presiden ICRC.

Presiden

Majelis juga memilih, untuk jangka waktu empat tahun, satu orang untuk menjadi Presiden ICRC. Presiden adalah anggota Majelis dan pemimpin ICRC, dan presiden selalu disertakan dalam Dewan Majelis sejak pembentukannya. Presiden secara otomatis menjadi anggota kelompok tersebut setelah beliau diangkat, tetapi ia tidak harus selalu berasal dari dalam organisasi ICRC. Ada faksi yang kuat dalam Majelis yang ingin menjangkau ke luar organisasi untuk memilih presiden dari pemerintah Swiss atau kalangan profesional seperti perbankan atau kedokteran. Tiga presiden terakhir sebelumnya merupakan pejabat dalam pemerintahan Swiss. Pengaruh dan peran presiden tidak terdefinisikan dengan baik, dan perubahan tergantung pada waktu dan gaya pribadi masing-masing presiden. Sejak tahun 2000, presiden ICRC adalah Jakob Kellenberger, seorang penyendiri yang jarang membuat penampilan diplomatik tetapi yang terampil dalam negosiasi pribadi dan nyaman dengan dinamika Majelis. Pada bulan Februari 2007, beliau diangkat oleh Majelis untuk periode empat-tahun berikutnya yang akan berakhir pada tahun 2011. Presiden-presiden ICRC antara lain:

1863–1864: Henri Dufour 1864–1910: Gustave Moynier 1910–1928: Gustave Ador 1928–1944: Max Huber 1944–1948: Carl Jacob Burckhardt 1948–1955: Paul Ruegger 1955–1964: Leopold Boissier 1964–1969: Samuel Gonard 1969–1973: Marcel Naville 1973–1976: Eric Martin 1976–1987: Alexandre Hay 1987–1999: Cornelio Sommaruga 2000-2012: Jakob Kellenberger 2012-Sekarang: Peter Maurer

Staff

Setelah ICRC berkembang dan kian terlibat secara langsung dalam konflik, terjadi peningkatan jumlah staf dengan latar belakang profesional, bukan relawan, selama beberapa tahun terakhir. ICRC hanya memiliki dua belas karyawan pada tahun 1914 dan 1.900 selama Perang Dunia Kedua yang didukung 1.800 relawan. Jumlah staf yang dibayar menurun setelah Perang Dunia I dan II, tetapi mengalami peningkatan kembali dalam beberapa dasawarsa terakhir; secara rata-rata ada 500 staf lapangan tahun 1980-an dan lebih dari seribu staff pada tahun 1990-an. Dimulai tahun 1970-an, ICRC menjadi lebih sistematis dalam pelatihan untuk mengembangkan staf yang lebih profesional. ICRC menjadi karir yang menarik bagi lulusan universitas terutama di Swiss, tetapi beban kerja sebagai karyawan ICRC sukup menuntut. 15% dari staf keluar setiap tahun dan 75% karyawan bekerja kurang dari tiga tahun. Staf ICRC multi-nasional dan sekitar 50% bukan warga negara Swiss pada

tahun 2004. Staf internasional ICRC dibantu dalam pekerjaan mereka oleh sekitar 13.000 karyawan nasional yang dipekerjakan di negara-negara dimana delegasi ada.

Pendanaan

Anggaran ICRC pada tahun 2010 mencapai 1.156 juta franc Swiss (Rp11 trilyun). Seluruh dana yang diberikan kepada ICRC bersifat sukarela dan diterima sebagai sumbangan berdasarkan dua jenis permintaan yang diajukan oleh Komite: Appeal Kantor Pusat yang bersifat tahunan untuk menutup biaya-biaya internal dan Appeal Darurat untuk misi-misi yang bersifat per kasus. Pendanaan ICRC berasal dari tiga kategori, yaitu negara, swasta dan perhimpunan nasional. Negara-negara penyumbang ICRC antara lain Swiss, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, Negara-negara Eropa lainnya, dan Uni Eropa. Negara-negara ini menyumbang sekitar 80-85% dari anggaran ICRC. Sekitar 3% berasal dari hibah pihak swasta, dan sisanya berasal dari perhimpunan nasional.

Emblem/LambangKonferensi diplomatik yang diadakan di Jenewa pada tahun 1864 mengadopsi tanda berupa palang merah di atas dasar putih, yang merupakan kebalikan dari bendera Swiss. Namun, dalam perang Rusia-Turki 1876-1878, Kekaisaran Ottoman menyatakan akan menggunakan tanda berupa bulan sabit merah, bukan palang merah, sebagai lambangnya dan akan tetap menghormati lambang palang merah yang digunakan oleh pihak musuh. Setelah itu, Persia juga memutuskan untuk menggunakan tanda yang lain, yaitu singa dan matahari merah. Kedua lambang ini kemudian diakui oleh konferensi diplomatik yang diadakan pada tahun 1929. Pada tahun 1980, Republik Islam Iran memutuskan untuk mengganti singa dan matahari merah dengan bulan sabit merah. Lambang palang merah dan bulan sabit merah berhak memperoleh penghormatan sepenuhnya berdasarkan hukum internasional. Namun, kadang-kadang timbul persepsi di sementara kalangan bahwa kedua lambang ini memiliki konotasi budaya, agama, atau politik tertentu. Hal ini dapat membahayakan pemberian perlindungan bagi korban konflik bersenjata, dinas medis militer, dan pekerja kemanusiaan.

Selain itu, hingga belum lama ini, Perhimpunan Nasional yang tidak ingin menggunakan lambang palang merah ataupun bulan sabit merah tidak dapat diakui sebagai anggota penuh Gerakan. Ini mempersulit Gerakan mewujudkan prinsip kesemestaan (universality), yang merupakan salah satu Prinsip Dasarnya, serta memperbesar kemungkinan terus munculnya lambang-lambang baru. Untuk mengatasi masalah tersebut, diusulkan pemberlakuan sebuah lambang baru yang bisa diterima oleh semua Perhimpunan Nasional dan semua Negara. Gagasan ini sangat didukung oleh Gerakan dan kemudian terwujud pada bulan Desember 2005, yaitu ketika sebuah konferensi diplomatik memutuskan untuk mengakui kristal merah sebagai tanda pembeda bersama-sama dengan palang merah dan bulan sabit merah.

Prinsip-Prinsip DasarKegiatan ICRC dipandu oleh tujuh Prinsip Dasar yang ditaati bersama oleh ICRC dan semua komponen lain Gerakan. Prinsip-prinsip tersebut –yaitu kemanusiaan, ketidakmemihakan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan– dikemukakan dalam Statuta Gerakan dan menjadi nilai bersama yang membedakan Gerakan dari organisasi-organisasi kemanusiaan lain. Gerakan telah memberi ICRC tugas menegakkan dan mendiseminasikan prinsip-prinsip tersebut. Ketujuh Prinsip Dasar berikut ini

diproklamasikan dalam Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-20 (Wina, 1965): Kemanusiaan Gerakan, yang lahir dari keinginan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada korban luka di medan pertempuran, berusaha dengan kemampuan internasional maupun nasionalnya untuk mencegah dan meringankan penderitaan manusia di mana saja. Tujuan Gerakan adalah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan serta memastikan penghormatan terhadap umat manusia. Gerakan memajukan saling pengertian, persahabatan, kerja sama, dan perdamaian abadi di antara semua bangsa. Kesamaan Gerakan tidak membeda-bedakan kebangsaan, ras, agama, status sosial, atau pandangan politik korban. Gerakan membantu korban hanya atas dasar kebutuhan mereka. Bantuan diprioritaskan bagi kasus penderitaan yang paling mendesak. Kenetralan Agar tetap dipercaya oleh semua pihak, Gerakan tidak akan berpihak dalam konflik yang terjadi dan tidak akan terlibat dalam pertentangan politik, ras, keagamaan, ataupun ideologis. Kemandirian Gerakan bersifat independen. Setiap Perhimpunan Nasional, sekalipun merupakan pendukung pemerintah masing-masing di bidang kemanusiaan dan tunduk pada hukum nasional negaranya, harus mempertahankan otonominya supaya dapat bertindak sesuai prinsip-prinsip Gerakan. Kesukarelaan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah sebuah gerakan yang memberikan bantuan atas dasar kesukarelaan, tidak didorong dengan cara apapun oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Kesatuan Hanya boleh ada satu Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah di suatu negara. Perhimpunan itu harus terbuka bagi semua orang. Perhimpunan itu harus melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah negaranya. Kesemestaan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, di mana semua Perhimpunan Nasional mempunyai status yang setara dan tanggung jawab serta kewajiban yang sama dalam membantu satu sama lain, ada di seluruh dunia.

ICRC dan GerakanICRC bertanggung jawab atas pengakuan secara hukum perhimpunan bantuan kemanusiaan sebagai perhimpunan nasional Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan dengan demikian menerimanya ke dalam Gerakan. Aturan-aturan yang tepat terkait pengakuan itu didefinisikan dalam Statuta Gerakan. Setelah pengakuan oleh ICRC, suatu perhimpunan nasional diakui sebagai anggota Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. ICRC dan Federasi bekerjasama dengan perhimpunan nasional dalam misi internasional mereka, terutama dengan sumber daya manusia, material, dan keuangannya dan mengatur logistik di lokasi. Menurut Perjanjian Sevilla 1997, ICRC adalah pimpinan lembaga Palang Merah dalam konflik, sementara organisasi lain dalam Gerakan menjadi pimpinan dalam situasi non-perang. Perhimpunan Nasional akan menjadi pimpinan terutama ketika konflik terjadi di dalam negara mereka sendiri. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) adalah lembaga pendiri Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional untuk melindungi dan membantu para korban konflik bersenjata, ICRC juga berperan sebagai promotor dan pemelihara Hukum Humaniter Internasional. Organisasi ini juga merupakan pelindung Prinsip-prinsip Dasar Gerakan. Secara bekerja sama dengan Federasi Internasional, ICRC menyelenggarakan pertemuan-pertemuan Gerakan sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran dasar Gerakan.

Perhimpunan-perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah mewujudkan pekerjaan dan prinsip-prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional di sekitar 180 negara. Perhimpunan-perhimpunan Nasional bertindak sebagai pendukung (auxiliaries) bagi pemerintah negara mereka masing-masing di bidang kemanusiaan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan pelayanan, termasuk program bantuan darurat

kemanusiaan bencana, program kesehatan, dan program sosial. Pada waktu perang, Perhimpunan-perhimpunan Nasional membantu penduduk sipil yang terkena dampak dan, bilamana diperlukan, memberikan dukungan kepada dinas medis angkatan bersenjata.

Federasi Internasional Perhimpunan-perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bekerja berdasarkan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional untuk mengilhami, memperlancar, dan meningkatkan semua kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Perhimpunan-perhimpunan Nasional yang menjadi anggotanya, dalam rangka memperbaiki situasi kelompok penduduk yang paling rentan. Didirikan pada tahun 1919, Federasi Internasional mengarahkan dan mengkoordinasi bantuan internasional yang diberikan oleh Gerakan kepada para korban bencana alam dan bencana teknologi, kepada para pengungsi eksternal, dan dalam situasi darurat kesehatan. Federasi Internasional bertindak sebagai wakil resmi di bidang internasional bagi perhimpunan-perhimpunan yang menjadi anggotanya. Federasi Internasional memajukan kerja sama di antara Perhimpunan-perhimpunan Nasional dan memperkuat kemampuan kemampuan mereka untuk mempersiapkan diri secara efektif dalam menghadapi bencana dan untuk melaksanakan program-program kesehatan dan sosial.

KegiatanKegiatan ICRC terbagi dalam empat kategori, yakni perlindungan (protection), bantuan (assistance), pencegahan (prevention) dan kerjasama (cooperation).

Perlindungan ICRC berusaha untuk melindungi manusia dalam situasi konflik atau kekerasan bersenjata, dan untuk dapat melakukan hal ini, ICRC harus terus berada di dekat para korban dan menjalin dialog secara konfidensial dengan pihak-pihak yang terlibat, baik Negara maupun non-Negara. Kegiatan perlindungan mencakup kunjungan ke tempat-tempat penahanan dan pemulihan kembali hubungan keluarga.

Bantuan Krisis kemanusiaan sering kali terjadi secara bersamaan dengan, atau menjadi penyebab tak langsung bagi, krisis-krisis lain seperti kelaparan, wabah penyakit, dan kekacauan ekonomi. Dalam kondisi seperti itu, ICRC memberikan bantuan yang dibutuhkan. Walaupun demikian, ICRC selalu berusaha untuk tetap terarah pada tujuan utamanya, yaitu memulihkan kemampuan orang untuk mencukupi kebutuhannya sendiri atau mandiri. Bantuan bisa bermacam-macam bentuknya, seperti makanan dan/atau obat-obatan, pembangunan atau perbaikan sistem penyediaan air atau sarana medis dan pemberian pelatihan kepada staf kesehatan primer, ahli bedah, dan teknisi prostetik/ortotik.

Pencegahan Kegiatan ICRC yang bersifat preventif dirancang untuk membatasi efek buruk dari konflik dan menjaga agar efek-efek semacam itu sekecil mungkin. Semangat yang sesungguhnya dari Hukum Humaniter Internasional ialah agar penggunaan kekuatan dilakukan secara terkendali dan secara proporsional dengan tujuannya. Karena itu, ICRC berusaha untuk menyebarluaskan seluruh rangkaian prinsip-prinsip kemanusiaan dalam rangka mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi ekses-ekses terburuk dari peperangan.

Kerjasama Tujuan kegiatan kerja sama ICRC adalah untuk meningkatkan kemampuan Perhimpunan-perhimpunan Nasional memenuhi tanggung jawab mereka sebagai lembaga Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam memberikan pelayanan kemanusiaan di negara masing-masing. ICRC terutama membantu dan mendukung Perhimpunan-perhimpunan

Nasional dalam kegiatan mereka untuk memberikan bantuan kepada para korban konflik dan ketegangan dalam negeri (kesiapan dan tanggapan); mempromosikan Hukum Humaniter Internasional dan menyebarluaskan pengetahuan mengenai Prinsip-Prinsip Dasar, cita-cita, dan kegiatan-kegiatan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional; dan memulihkan hubungan antara anggota keluarga yang tercerai berai sebagai bagian dari jaringan kerja pencarian Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia.

ICRC di Indonesia

Kegiatan

Berkat kerjasama yang telah lama terjalin antar ICRC, PMI dan Pemerintah Indonesia, puluhan ribu orang yang terkena dampak dari berbagai situasi kekerasan dan bencana dan orang-orang yang dicabut kebebasannya mendapat manfaat dari kegiatan kemanusiaan. ICRC mengembangkan sebagian besar kegiatannya bersama dengan PMI, kecuali untuk kegiatan yang berkaitan dengan sifat khusus ICRC sebagai perantara yang sangat netral dan mandiri, seperti kunjungan ICRC kepada orang-orang yang dicabut kebebasannya.

Kegiatan terkait penahanan: ICRC melaksanakan kegiatan perlindungan terutama untuk kepentingan orang-orang yang dicabut kebebasannya. Akses selama bertahun-tahun semakin meningkat dan berkat kerjasama dari pihak berwenang Indonesia (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia - DITJENPAS - dan Kepolisian Republik Indonesia), maka kunjungan ICRC ke fasilitas penahanan telah diperluas hinggu di luar lingkup awal tahanan yang ditemui secara individual dan ditahan karena alasan tertentu. Pada akhir periode peninjauan kembali kegiatan ICRC di Indonesia, kunjungan tahanan dan keahlian khusus ICRC yang didukung pendekatan struktural multi-disiplin (kesehatan, air & sanitasi, manajemen penjara, dll) telah memberi manfaat bagi semua penghuni fasilitas penahanan yang dikunjungi (hampir 100 tempat penahanan). ICRC meretas jalan bagi tahanan dan keluarganya untuk tetap menjalin kontak melalui surat menyurat. Bertindak sebagai perantara yang netral, ICRC juga memfasilitasi pembebasan orang-orang yang ditahan oleh suatu kelompok bersenjata.

Bantuan untuk penduduk sipil: Bekerja sama dengan PMI, ICRC memberi bantuan kemanusiaan dengan segera kepada orang yang memerlukan, baik akibat konflik bersenjata maupun bentuk-bentuk kekerasan lain atau bencana alam. Berdasarkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia dan sesuai dengan skala dan intensitas permasalahan yang dihadapi, ICRC memberi bantuan atau mendukung pihak lain khususnya PMI dan pemerintah setempat dalam upaya untuk menangani suatu situasi kemanusiaan. ICRC telah bekerja secara khusus di Papua, Sulawesi dan Nanggroe Aceh Darusalam dan berkonsentrasi pada bantuan medis/kesehatan, materi, dan pangan, rehabilitasi pertanian, dan program air dan sanitasi. Kegiatan-kegiatan usai tsunami 2004 merupakan yang terpenting dari segi kuantitas dan keberagamannya.

Kegiatan yang bertujuan meningkatkan penghormatan terhadap penduduk sipil: Dalam kerangka mandat perlindungannya, ICRC sebagai perantara netral telah mengkombinasikan berbagai bentuk representasi kepada pihak berwenang. Dengan berpegang teguh pada prinsip kerahasiaan (confidentiality) yang melandasi semua aksinya, Tim ICRC mengumpulkan laporan perlakuan buruk dan bentuk kesewenangan lainnya, untuk kemudian diserahkan dan ditindaklanjuti secara semestinya oleh pihak berwenang, dalam kerangka dialog bilateral

yang telah terjalin. ICRC juga memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang terkena dampak, atau yang menghadapi resiko, dan kepada keluarga mereka, seperti pencarian orang hilang atau orang yang tidak jelas nasibnya, mengorganisir pertemuan kembali (reuni) keluarga, dan mendorong atau memberi dukungan secara langsung kepada keluarga orang hilang, dan mengurus jenasah.

Promosi Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan norma-norma lainnya: ICRC telah bekerja terus-menerus untuk menyebarkan pengetahuan dan memperluas penerimaan HHI termasuk aturan-aturan kebiasaannya, dan dalam lingkup yang lebih kecil, standar-standar hukum internasional terkait seperti Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Target audiens antara lain institusi Pemerintah yang dalam posisi untuk mencegah atau membatasi kekerasan dan untuk mengatur penggunaan kekuatan, dan dalam batasan tertentu yang menyasar masyarakat sipil. Penekanan khusus diarahkan untuk membantu institusi terkait mengadopsi aksi nasional dalam mengimplementasikan komitmen internasional Pemerintah Indonesia di level nasional dan membantu mengikuti praktik terbaik internasional. ICRC juga mendorong pengkajian masalah-masalah hukum ini, terutama HHI, di kalangan akademik. Pencapaian di bidang yang terakhir sangat besar. Sebagai contoh, dukungan ICRC, Militer dan Kepolisian telah mengkreasikan materi pelatihan mereka sendiri, dan fakultas hukum di seluruh Indonesia telah mengembangkan program pengajaran HHI.

Kerjasama dengan Perhimpunan Nasional: PMI adalah mitra operasional tak ternilai bagi ICRC. ICRC melibatkan PMI dalam perencanaan dan implementasi dalam sebagian besar kegiatannya. ICRC juga mendukung banyak kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh PMI dan secara konsisten berupaya meningkatkan kapasitas Perhimpunan Nasional di sektor yang berbeda-beda, khususnya kegiatan pemulihan kembali hubungan keluarga dan pencarian, siaga dan tanggap darurat, promosi HHI, air dan sanitasi. Upaya-upaya pengembangan kapasitas termasuk mengorganisir pelatihan, penyediaan sumber daya keuangan dan materi lainnya, menerbitkan kebijakan dan pedoman, dan penyediaan masukan teknis.

Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit MerahDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum DiperiksaFederasi Internasional Perhimpunan Palang Merah

dan Bulan Sabit Merah

Singkatan IFRCPembentukan 1919Jenis Organisasi bantuan kemanusiaan

Tujuan

Membantu dan mengkoordinasikan semua kegiatan oleh organisasi lokal of the Gerakan Palang Merah

Kantor pusat Jenewa, SwissPresiden Tadateru KonoéSekretaris jenderal Bekele GeletaSitus web www.ifrc.org

Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) adalah suatu Badan yang mendukung aktivitas kemanusiaan yang dilaksanakan oleh perhimpunan nasional atas nama kelompok-kelompok rentan dan bertindak sebagai juru bicara dan sebagai wakil Internasional mereka. Federasi mendukung Perhimpunan Nasional dan ICRC dalam usahanya untuk mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang HPI dan mempromosikan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan.

Daftar isi 1 Statuta federasi 2 Pembentukan 3 Status 4 Struktur Organisasi

o 4.1 Sekretariat o 4.2 Sidang Umum o 4.3 Keuangan

5 Slogan 6 Lihat pula 7 Pranala luar

Statuta federasiStatuta Federasi memutuskan tanggung jawab Federasi sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai badan penghubung dan koordinasi permanen dari Perhimpunan-Perhimpunan Nasional;

2. Memberikan bantuan kepada Perhimpunan Nasional yang mungkin memerlukan dan memintanya;

3. Mempromosikan pembentukan dan pengembangan Perhimpunan Nasional;4. Mengkoordinasi operasi bantuan yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Nasional

dalam rangka membantu korban bencana alam dan pengungsi di tempat di mana tidak ada konflik bersenjata.

PembentukanSelama berkecamuknya Perang Dunia I (8 Juli 1914 – 10 Nopember 1918) perhimpunan Palang Merah Nasional, terutama di Eropa,mengemban tugas yang sangat berat. Perang yang menelan korban kurang lebih 12 juta orang berlangsung pada saat di mana masih kurangnya hukum-hukum Internasional yang dapat mengendalikan dan mengawasi perilaku perang dari

negara-negara yang terlibat. Lambang Palang Merah terlihat di mana-mana sebagai tanda betapa pentingnya peran Palang Merah sebagai suatu organisasi kemanusiaan pada saat trjadinya persengketaan bersenjata.

Setelah berakhirnya PD I timbul pemikiran untuk membentuk Liga perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah guna mengkoordinasikan usaha-usaha yang diarahkan pada kesehatan dan kesejahteraan umat manusia.

Pada bulan April 1919, bertempat di gedung CERCLE NAUTIQUE, Cannes, Prancis, diselenggarakan Konperensi Kesehatan Internasional yang diikuti oleh berbagai negara. Pada Konperensi itu, Ketua Komite Bantuan untuk Korban Perang (War Council) Palang Merah Amerika, P. Davison, mengajukan proposal tentang pembentukan Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang didukung oleh perwakilan dari Palang Merah Prancis, Inggris, Italia dan Jepang.

Konperensi dipimpin oleh Profesor EILE ROUX, Direktur PASTEUR INSTITUTE, yang ternyata menyetujui dan mendukung ide tersebut. Tanpa mengalami banyak kesulitan, pada tanggal 5 Mei 1919 terbentuklah LIGA PERHIMPUNAN PALANG MERAH. Pada saat pembentukan itu pesertanya barulah terdiri dari negara-negara pendiri yaitu Palang Merah Nasional Amerika, Prancis, Inggris, Italia dan Jepang, walaupun sudah terdapat 28 perhimpunan Nasional yang mendapat pengakuan ICRC dari 52 perhimpunan yang ada di seluruh dunia.

Pada tahun 1991 nama LIGA PERHIMPUNAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH dsempurnakan menjadi FEDERASI INTERNASIONAL PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH.

StatusFederasi Intrnasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah komponen dari Gerakan Palang Merah dan Bulan sabit Merah Internasional,yang mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri. Hingga pertengahan tahun 1977 sebanyak 171 perhimpunan nasional telah menjadi anggota federasi setelah terlebih dulu mendapat pengakuaan dari ICRC.

Fungsi dan Tugas Federasi menurut Anggaran Dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai badan penghubung, koordinator dan pendidik di antara perhimpunan-perhimpunan nasional dan memberikan bantuan yang mungkin dibutuhkan mereka.

2. Mendorong dan memajukan berdirinya suatu perhimpunan nasional dari setiap negara.

3. Memberikan bantuan dengan segala cara yang dapat dilakukan kepada para korban bencana.

4. Membantu perhimpunan nasional dalam kesiagaan pertolongan terhadap korban bencana alam termasuk pengaturannya.

5. Mengatur dan mengkoordinasikan bantuan internasional secara langsung dan sesuai dengan ketentuan serta prinsip-prinsip internasional.

Mengatur dan mengkoordinasikan keikutsertan perhimpunan nasional dalam kegiatan pemeliharaan kesehatan dan memajukan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan cara kerjasama dengan pejabat-pejabat yang berwenang setempat.

Mendorong dan mengkoordinasikan pertukaran gagasan di antara perhimpunan nasionaluntuk mendidik anak-anak dan remaja demi tercapainya cita-cita kemanusiaan dan perkembangan persahabatan di antara mereka di semua negara.

Membantu perhimpunan nasional dalam menanamkan prinsip-prinsip serta cita-cita dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

Memberikan pertolongan kepada para korban pertikaian bersenjata sesuai dengan persetujuan yang ditandatangani dengan Komite Internasional Palang Merah.

Membantu Komite Internasional dalam memajukan dan mengembangkan HPI dan bekerjasama dengannya dalam penyebarluasan HPI dan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan pada Perhimpunan Nasional.

Menjadi wakil resmi dari anggota perhimpunan nasional di kawasan Internasional,antara lain mengambilkeputusan dan rekomendasi yang telah disetujui dalam musyawarah dan menjaga keutuhan perhimpunan nasional serta melindungi kepentingannya.

Menjalankan mandat yang dipercayakan padanya oleh konperensi internasional.

Struktur OrganisasiFederasi terdiri dari 2 (dua) badan utama yaitu DEWAN PIMPINAN dan SIDANG UMUM.

Dewan Pimpinan Dewan Pimpinan terdiri dari seorang Ketua (Presiden), 8 orang wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara dan 16 anggota (perhimpunan).

Ketua Federasi dipilih dari anggota Federasi sebagaimana halnya dengan wakil-wakil ketua. Namun 1 (satu) dari 8 (delapan) wakil ketua sifatnya ex officio yaitu Ketua Perhimpunan Nasional di mana Markas Besar federasi berada, dengan ketentuan bahwa perhimpunan nasional dimaksud tidak boleh lagi diusulkan untuk duduk sebagai anggota dewan pimpinan lainnya.

Keanggotaan dewan pimpinan paling banyak hanya untuk 2 (dua) kali masa bakti yang masing-masing 4 tahun, dan baru dapat dipilih kembali setelah melalui tenggang waktu selama 1 periode berikutnya.

Sekretariat

Seketaris Jendral Federasi yang juga selaku Sekretaris Dewan Pimpinan, bertugas mengepalai Sekretariat atau Markas Besar Federasi. Sekjen dibantu oleh beberapa orang Wakil sekjen yang masing-masing mengkoordinasikan beberapa direktorat, yaitu :

wakil Sekjen I membawahi :

1. direktorat Bantuan Bencana2. direktorat Bencana dan Pengungsian3. direktorat Regional Afrika4. direktorat Regional Asia dan Pasifik5. direktorat Regional Amerika6. direktorat Regional Eropa7. direktorat Regional Timur Tengah dan Afrika Utara

Wakil sekjen II membawahi :

1. Direktorat Bantuan External2. Direktorat Komunikasi3. Direktorat Revenue Generation4. Kepala urusan Prinsip dan Kebijaksanaan5. Kepala Urusan Perencanaan

Wakil Sekjen III membawahi :

1. Direktorat Pengembangan dan Kerjasama2. Direktorat Kesiagaan Bencana3. Direktorat Pengembangan Sumber dan Institusi4. Direktorat Kesehatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial5. Direktorat Darah6. Kepala Urusan Wanita dan Pembangunan7. Kepala Urusan Palang Merah Remaja

Di samping itu terdapat juga unsur-unsur pendukung yang langsung bertanggung jawab kepada Sekjen, yaitu :

1. direktorat keuangan2. direktorat administrasi3. direktorat Sumber Daya Manusia4. direktorat Sistem Informasi

Sidang Umum

Sidang Umum Federasi diselenggarakan sedikitnya 2 (dua) tahun sekali dan dipimpin oleh Ketua Federasi. Di dalam Sidang Umum terdapat komisi-komisi yaitu:

1. Komisi Bantuan Bencana2. Komisi Pengembangan3. Komisi Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat4. Komisi Remaja ( Palang Merah Remaja)

Keuangan

Sumber pendapatan Federasi terutama pada iuran anggota perhimpunan nasionalyang disampaikan setiap tahun. Besarnya iuran ditentukan oleh Komisi Anggaran dan disahkan oleh Sidang Umum. PMI membayar iuran sebanyak SFr. 50.000/tahun .

SloganFederasi mempunyai slogan, yaitu:

”PER HUMANITATEM AD PACEM (Latin)“THROUGH HUMANITY TO PEACE” (Inggris)

Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sejak dibentuk pada tahun 1919 secara berurutan dipimpin oleh ketuanya, yaitu :

Tahun Pimpinan Asal

1919–1922 Henry Davison  Amerika Serikat

1922–1935 John Barton Payne  Amerika Serikat

1935–1938 Cary Travers Grayson  Amerika Serikat

1938–1944 Norman Davis  Amerika Serikat

1944–1945 Jean de Muralt  Swiss

1945–1950 Basil O'Connor  Amerika Serikat

1950–1959 Emil Sandström  Swedia1959–1965 John MacAulay  Kanada1965–1977 José Barroso Chávez  Meksiko1977–1981 Adetunji Adefarasin  Nigeria1981–1987 Enrique de la Mata  Spanyol1987–1997 Mario Enrique Villarroel Lander  Venezuela1997–2001 Astrid Nøklebye Heiberg  Norwegia2001–2009 Don Juan Manuel Suárez Del Toro Rivero  Spanyol2009–kini Tadateru Konoé  Jepang

FOKAL MEDIAKUForum Komunikasi Aloemni PMR SMP Negri 13 Bekasi 

 

1.SEJARAH PALANG MERAH INTERNASIONAL

SEJARAH PALANG MERAHPALANG MERAH INTERNASIONAL

ARTI PALANG MERAH : Suatu perhimpunan yang anggotanya memberikan pertolongan secara sukarela kepada setiap manusia yang sedang menderita tanpa membeda – bedakan bangsa, golongan, agama dan politik.

SEJARAH

Berawal dengan pecahnya perang antara pasukan Perancis dan Italia melawanAustria

pada tahun 1859 di Selferino (Italia Utara), Henry Dunant menyaksikan terjadinya perang tersebut dimana banyak korban perang yang tidak mendapat pertolongan, sehingga timbul ide atau gagasan untuk memberi pertolongan kepada korban perang tersebut. Pengalaman selama beberapa hari bergelut di

medan

perang, ia tuangkan di dalam buku yang ditulisnya pada tahun 1962 bejudul “ A Memory of Solferino “ (Kenangan di Solferino). Buku tersebut berkisah tentang kondisi yang ditimbulkan oleh peperangan dan mengusulkan agar dibentuk satuan tenaga sukarela yang bernaung di bawah suatu lembaga yang memberikan pertolongan kepada orang yang terluka di

medan

perang.

1. KOMITE INTERNASIONAL PALANG MERAH ( KIPM )

(International Committee of the Red Cross)

Latar belakang berdirinya Buku kenangan di Solferino (a memory of solferino) sangat menarik perhatian masyarakat diantaranya 4 orang penduduk Jenewa, yaitu :

1. General Dufour 3. Dr. Theodore Maunoir

2. Dr. Louis Appia 4. Gustave Moynier

4 orang tersebut bersama Henry Dunant membentuk Komite Lima

(1963), mereka merintis terbentuknya KIPM yang kemudian menjadi Internasional Committee of the Red Cross (ICRC). Pada tanggal 22 agustus 1864 atas prakarsa ICRC, pemerintah Swiss menyelenggarakan suatu konferensi yang diikuti oleh 12 kepala negara yang menandatangani perjanjian Internasional yang dikenal dengan :

KONVENSI JENEWA I Tentara yang terluka atau sakit harus diobati.

Sebagai penghargaan terhadap negara Swiss, maka lambang perlindungan menggunakan tanda Palang Merah di atas dasar putih, yang terjadi dengan mempertukarkan warna – warna federal. Lambang ini hendaknya dipakai untuk Rumah Sakit, Ambulance dan para petugas penolong dimedanperang/konflik bersenjata.

Karena tanda Palang Merah diasumsikan mempunyai arti khusus, maka pada tahun 1876 simbol bulan sabit merah disahkan untuk digunakan oleh Negara-negara Islam. Kedua symbol tersebut memiliki arti dan nilai yang sama.

“Konferensi Internasional Palang Merah “ yang diselenggarakan 4 tahun sekali dan dihadiri oleh ICRC, Federasi, Perhimpunan Nasional dan Pemerintah peserta peratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1949. Pertemuan itu membahas persoalan – persoalan umum dan menampung usul – usul serta resolusi di samping mengambil keputusan.Para

peserta konferensi memilih anggota Standing Commission (Komisi Tetap) yang bersidang pada waktu diantara dua konferensi Internasional.

2. FEDERASI INTERNASIONAL PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH (IFRC)

(International Federation of The Red Cross)

Latar belakang berdirinya Dengan berakhirnya Perang Dunia I, berbagai epidemi penyakit berjangkit bencana kelaparan menjalar. Melihat kenyataan itu, Henry P. Davidson warga negara Amerika, merasa perlu mendirikan suatu organisasi yang menangani masalah bantuan tersebut. Organisasi ini resmi didirikan pada tanggal 5 Mei 1919 dalam suatu Konferensi Kesehatan Internasional di Cannas Perancis. Palang Merah Indonesia

termasuk anggota ke 68.

Organisasi

BADAN TERTINGGI ORGANISASI :

Badan tertinggi penentuan kebijaksanaan adalah disebut “General Assembly Board of Gevernors”. General Assembly atau sidang umum dihadiri oleh wakil-wakil dari semua anggota federasi dan bersidang tiap 2 tahun, Presiden Federasi dipilih tiap 4 tahun. Jika General Assembly tidak besidang, maka kebijakan tertinggi dilaksanakan oleh “Executive” yang aggotanya terdiri dari 16 Perhimpunan Nasional (dipilih berdasarkan letak goegrafis), Presiden dan Sekjen Federasi.

3. PRINSIP – PRINSIP DASAR GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL

Semua kegiatan kemanusiaan dilandasi oleh 7 prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Ketujuh prinsip ini disahkan dalam Konferensi Internasional Palang Merah ke XX di Wina tahun 1965. Ketujuh prinsip ini juga disahkan dalam Munas XIV Palang Merah Indonesia di Jakarta pada tahun 1986.

1. KEMANUSIAAN ( Humanity )

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan memberikan pertolongan tanpa membedakan korban terluka di dalam pertempuran, berupaya dalam kemampuan bangsa dan antar bangsa, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Palang Merah menumbuhkan saling pengertian, kerjasama dan perdamaian abadi bagi sesama manusia.

2. KESAMAAN ( Impartiality )

Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama/kepercayaan tingkatan atau pandangan politik. Tujuannya semata – mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah.

3. KENETRALAN ( Neutrality )

Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama atau idiologi.

4. KEMANDIRIAN (Independence

)

Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan Nasional disamping membantu Pemerintahannya dalam bidang kemanusiaan, juga harus mentaati peraturan negaranya, harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat bertindak sesuai dengan prinsip – prinsip gerakan ini.

5. KESUKARELAAN ( Voluntary Service )

Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela, yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun.

1. KESATUAN ( Unity )

Didalam suatu negara hanya ada satu Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah.

7. KESEMESTAAN ( Universality )

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah bersifat semesta. Setiap perhimpunan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia.

KOMITE INTERNASIONAL PALANG MERAH (KIPM)

FEDERASI INTERNASIONAL PALANG

MERAH DAN BULAN SABIT MERAH

PERHIMPUNAN PALANG MARAH dan

BULAN SABIT MERAH NASIONAL

Internasional Committee of the Red Cross (ICRC)

§ Markas Besar di Jenewa, anggota dewan ekskutifnya maksimal 25 orang warga negara Swiss.

§ TUJUAN :

Menjadi perantara NETRAL mengenai hal kemanusiaan dalam pertikaian politik, perang saudara dan kerusuhan dalam negeri.

§ TUGAS

Memberikan perlindungan kepada korban militer maupun sipil sebagai akibat konflik bersenjata, gangguan dan ketegangan dalam negeri.

Petugas KIPM mengunjungi tawanan perang/tawanan politik untukberdialog tanpa saksi sehingga dapat diperoleh gambaran yang nyata tentang kondisi penahanan juga membantu menyampaikan berita keluarga. Laporan tersebut bersifat rahasia.

§ Memberikan bantuan (sandang, pangan medis dan sanitasi) kepada korban konflik

International Federation of the Red Cross and Red Crescent society.

§ Markas Besar di Jenewa. Secretariat Federasi dipimpin oleh Sekjen mempunyai pegawai yang terdiri dari bermacam – macam bangsa.

§ Tujuan :

Mencegah dan meringankan penderitaan manusia melalui kegiatan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah nasional yang merupakan sumbangan untuk perdamaian.

§ Tugas :

1. Menggiatkan PEMBENTUKAN dan pengembangan PERHIMPUNAN NASIONAL di seluruh dunia. Federasi juga bertindak sebagai perantara, koordinator antara Perhimpunan Palang Merah Internasional.

2. Memberikan saran dan membantu Perhimpunan Nasional dalam meningkatkan, mengkoordinasi BANTUAN Internasional untuk KORBAN BENCANA ALAM dan PARA PENGUNGSI di luar daerah

Perhimpunan Nasional harus mendapat pengakuan dari KIPM, baru sah menjadi anggota federasi. Juga harus diakui oleh Pemerintahannya sebagai Perhimpunan penolong yang bersifat sukarela dan turut membantu Pemerintah. Sampai tahun 1992 anggota federasi ada 153 negara, PMI termasuk anggota ke-68.

§ Tugas :

Beraneka ragam tergantung kebutuhan negara yang bersangkutan, antara lain :

1. Memberikan bantuan darurat

2. Pelayanan kesehatan

3. Bantuan sosial bagi perorangan maupun kelompok

4. Latihan P3K

5. Melatih tenaga perawat

6. Transfusi darah

bersenjata tersebut.

§ Melakukan pencarian pada saat terjadi konflik bersenjata maupun sesudahnya. Mencari berita sampai mempersatukan keluarga yang terpisah akibat perang.

§ Melakukan PENYEBARLUASAN HPI dan prinsip – prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dengan tujuan menganjurkan penghormatan bagi kelompok non-kombatan (tentara yang luka, tawanan serta warga sipil). Disamping membatasi kekejaman, pengrusakan dan mempermudah bantuan yang segera, netral serta tidak memihak kepada para korban konflik bersenjata.

§ Dana, sumbangan sukarela dari pemerintah dan Perhimpunan Nasional.

pertikaian, seringkali dengan melancarkan permintaan bantuan ke seluruh dunia.

3. Mengembangkan pembentukan rencana KESIAPSIAGAAN NASIONAL terhadaP BENCANA ALAM.

4. Menggiatkan dan mengkoordinasi pertukaran gagasan kemanusiaan bagi pendidikan anak dan remaja diantara Perhimpunan Nasional demi membina hubungan baik antara remaja di seluruh dunia.

5. Membantu ICRC menyebarluaskan HPI dan PRINSIP – PRINSIP DASAR GERAKAN PALANG MERAH dan BULAN SABIT MERAH.

§ Dana, iuran tahunan dari anggota dan sumbangan sukarela untuk bantuan dan pengembangan.

7. Pembinaan remaja

8. Di masa perang, membantu tawanan, pengungsi dan kaum interniran.

HUKUM PERIKEMANUSIAAN INTERNASIONAL ( H P I )

( Internasional Humaniterian Law )

Definisi :

HPI adalah bagian dari hukum internasional yang memberikan perlindungan terhadap anggota angkatan perang yang luka, sakit, dan tidak dapat lagi ikut dalam peperangan serta penduduk sipil yang tidak ikut berperang. Selain itu juga mengatur metode perang.

Maksud dan tujuan adanya HPI :

Mengatur perang yang terjadi lebih manusiawi, bila perang itu tidak terhindarkan, menentukan orang – orang yang tidak ikut dalam peperangan atau tidak dapat lagi ikut dalam peperangan hendaknya dianggap manusia biasa yang patut dihargai dan diperlakukan secara manusiawi.

Sasaran penyerangan hanya boleh dilakukan terhadap obyek militer dan bukan obyek sipil. HPI sangat erat kaitannya dengan Palang Merah, dimulai dengan lahirnya Konvensi Jenewa

1864 ( pertama ). Konvensi Jenewa telah dilengkapi dan diperbaiki pada tahun 1906, 1928, 1949 dan 2 protokol ditambahkan pada konvensi tersebut ditahun 1977.

4 konvensi Jenewa 1949 :

Konvensi I : Perlindungan terhadap korban angkatan perang di darat yang luka

dan sakit, petugas kesehatan serta petugas dibidang agama.

Konvensi II : Perlindungan terhadap korban angkatan perang di laut, petugas

kesehatan,

petugas agama serta kapal perang yang kandas.

Konvensi III : Perlindungan terhadap tawanan perang.

Konvensi IV : Perlindungan terhadap orang – orang sipil di masa perang.

Karena ke 4 Konvensi tersebut belum mencakup perlindungan terhadap semua penderita yang diakibatkan oleh pertikaian, maka pada tahun 1977 dikeluarkan 2 protokol :

Protokol I : diterapkan pada konflik bersenjata internasional.

Protokol II : diterapkan pada konflik non internasional.

Tiap negara di dunia ikut mengesahkan dan menyetujui konvensi tersebut. Sekarang lebih dari 160 negara telah ikut menjadi peserta Konvensi Jenewa tahun 1942.

HPI perlu disebarluaskan :

Sesuai ketentuan, negara penandatanganan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I dan II 1977, mentaati dan menjamin, bahwa isi Konvensi tersebut diketahui dengan sebaik – baiknya terutama oleh angkatan perang, Dinas Kesehatan dan Rohaniawan ( golongan ini mempunyai hak dan kewajiban dalam Konvensi Jenewa ). Masyarakat dan penduduk sipil juga harus memahami HPI ini, agar mereka juga mengetahui hak – hak serta kewajiban dimasa pertikaian bersenjata. Kegiatan perikemanusian Palang Merah untuk menolong dan melindungi korban perang merupakan hak dan kewajiban dibawah ketentuan Konvensi Jenewa 1949. Kegiatan ini harus semata – mata bertujuan menolong korban perang sebagai manusia, terlepas dari pertimbangan politik atau militer. Untuk itu PMI turut menyebar luaskan HPI, terutama untuk kalangan PMI, yang dilakukan bersama dengan penyebarluasan prinsip – prinsip Palang Merah.

PALANG MERAH INDONESIA

Seperti Palang Merah Internasional, lahirnya PMI juga berkaitan dengan kancah peperangan, diawali pada :

A. MASA SEBELUM PERANG DUNIA II

1. 21 Oktober 1873 Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie ( NERKAI ) didirikan Belanda.

2. Tahun 1932 Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Djohan merencanakan mendirikan badan PMI.

3. Tahun 1940 pada sidang konperensi NERKAI, rencana diatas ditolak karena menurut Pemerintah Belanda, rakyatIndonesia

belum mampu mengatur Badan Palang Merah Nasional.

B. MASA PENDUDUKAN JEPANG.

Dr. RCL Senduk berusaha lagi untuk mendirikan Badan PMI namun gagal, ditolak Pemerintah Dai Nippon.

C. MASA KEMERDEKAAN RI

1. 17 Agustus 1945 RI Merdeka.

2. 3 September 1945 Presiden Soekarno memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martoatmodjo untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Pembentukan PMI dimaksudkan juga untuk menunjukan pada dunia Internasional bahwa negaraIndonesia

adalah suatu fakta yang nyata.

3.

5 September 1945

Menkes

RI

dalam Kabinet I ( Dr. Boentaran ) membentuk Panitia 5 :

Ketua : Dr. R. Mochtar.

Penulis : Bahder Djohan.

Anggota : Dr. Djoehana.

Dr. Marzuki.

Dr. Sintanala.

4.

17 September 1945

tersusun Pengurus Besar PMI yang dilantik oleh Wakil Presiden RI Moch. Hatta yang sekaligus beliau sebagai Ketuanya.

D. MASA PERANG KEMERDEKAAN.

Pada masa itu peperangan terjadi dimana – mana, dalam usia muda PMI menghadapi kesulitan, kurang pengalaman, kurang peralatan dan dana. Namun orang – orang secara sukarela mengerahkan tenaganya, sehingga urusan Kepalangmerahan dapat diselenggarakan. Dari pertolongan dan bantuan seperti :

§ Dapur Umum ( DU ).

§ Pos PPPK ( P3K ).

§ Pengangkutan dan perawatan korban pertempuran.

§ Sampai penguburan jika ada yang meninggal.

Dilakukan oleh laskar – laskar Sukarela dibawah Panji Palang Merah yang tidak memandang golongan, agama dan politik.

Pada waktu itu dibentuk Pasukan Penolong Pertama ( Mobile Colone ) oleh cabang – cabang, anggotanya terdiri dari pelajar.

E. BEBERAPA PERISTIWA SEJARAH PMI

1. Tanggal 16 Januari 1950.

Dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 25 / 1950 tentang pengesahan berdirinya PMI.

2. Tanggal 15 Juni 1950.

PMI diakui oleh ICRC.

3. Tanggal 16 Oktober 1950.

PMI diterima menjadi anggota Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dengan keanggotaan No. 68.

F. NAMA – NAMA TOKOH YANG PERNAH MENJADI KETUA PMI

1. Ketua PMI ke 1 ( 1945 – 1946 ) : Drs. Moch. Hatta.

2. Ketua PMI ke 2 ( 1945 – 1948 ) : Soetarjo Kartohadikoesoemo.

3. Ketua PMI ke 3 ( 1948 – 1952 ) : BPH Bintoro.

4. Ketua PMI ke 4 ( 1952 – 1954 ) : Prof. Dr. Bahder Djohan.

5. Ketua PMI ke 5 ( 1954 – 1966 ) : P. A. A. Paku Alam VIII.

6. Ketua PMI ke 6 ( 1966 – 1969 ) : Letjen Basuki Rachmat.

7. Ketua PMI ke 7 ( 1970 – 1982 ) : Prof. Dr. Satrio.

8. Ketua PMI ke 8 ( 1982 – 1986 ) : Dr. H. Soeyoso Soemodimedjo.

9. Ketua PMI ke 9 ( 1986 – 1992 ) : Dr. H. Ibnu Sutowo.

10. Ketua PMI ke 10 ( 1992 – 1998 ) : Hj. Siti Hardianti Rukmana.

11. Ketua PMI ke 11 ( 1998 – 2004 ) : Mari’e Muhammad.

12. Ketua PMI ke 12 (2004 – sekarang : Mari’e Muhammad

G. STRUKTUR ORGANISASI PMI

M U N A S —————————————— PENGURUS PUSAT M U S D A —————————————— PENGURUS DAERAH

M U S C A B —————————————— PENGURUS CABANG M U S R A N —————————————— PENGURUS RANTING

A N G G O T A

KETERANGAN : ————————– GARIS KOORDINASI

__________________ GARIS KOMANDO

Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi didalam perhimpunan PMI, dihadiri oleh utusan – utusan Cabang, Daerah serta Pengurus Pusat. Diadakan tiap 4 tahun. Saat ini PMI memiliki 306 Cabang dari 31 Propinsi ( Daerah ).

TUJUAN PMI :

Meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya, dengan tidak membedakan golongan, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

LAMBANG PMI :

1. PMI menggunakan lambang Palang Merah di atas dasar putih sebagai tanda PERLINDUNGAN sesuai dengan ketentuan Palang Merah Internasional,

2. Lambang PMI sebagai anggota Palang Merah Internasional adalah Palang Merah di atas dasar warna putih,

3. Lambang PMI sebagai Perhimpunan Nasional adalah Palang Merah di atas dasar putih dilingkari bunga berkelopaklima

.

KEANGGOTAAN PALANG MERAH INDONESIA

Didalam Anggaran Dasar PMI pada Bab VII pasal 11 disebutkan : Organisaasi PMI mempunyai anggota yaitu :

1. Anggota Remaja.

2. Anggota Biasa.

3. Anggota Kehormatan.

1. ANGGOTA REMAJA.

§ Wanita – Pria usia di bawah 18 tahun Warga NegaraIndonesia

.

§ Mendaftarkan diri secara sukarela di sekolah masing – masing.

§ Mendapat ijin atau persetujuan orang tua.

KEWAJIBAN :

A. Mengikuti pendidikan dan latihan dasar Kepalangmerahan.

B. Bersedia membantu tugas – tugas Kepalangmerahan dan tergabung dalam wadah / kegiatan Palang Merah Remaja.

C. Menjaga nama baik organisasi serta mempererat persahabatan baik nasional maupun internasional.

D. Mempertinggi ketrampilan dan kecakapan dalam tugas Kepalangmerahan.

HAK :

A. Dapat menjadi Anggota Biasa PMI jika telah mencapai usia 18 tahun.

B. Mendapat kesempatan pendidikan Kepalangmerahan.

C. Ikut aktif dalam Palang Merah Remaja.

D. Dapat mengikuti kegiatan – kegiatan sebagai Anggota Remaja baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri.

PALANG MERAH REMAJA

Palang Merah Remaja di bentuk oleh PMI pada bulan Maret 1950 yang merupakan perwujudan dari keputusan Liga Palang Merah ( League of the Red Cross and Red Crescent Societies ). Terbentuknya PMR di Indonesia ini dan juga PMR dibeberapa Palang Merah Nasional lainnya dilatarbelakangi oleh pecahnya Perang Dunia ke 1, dimana pada waktu itu Palang Merah Australia mengerahkan anak – anak sekolah supaya turut membantu sesuai dengan kemampuannya. Kepada mereka diberikan tugas ringan, seperti mengumpulkan pakaian bekas, majalah – majalah bekas dari dermawan, menggulung pembalut dan sebagainya. Anak – anak ini dihimpun dalam sebuah organisasi yang dinamakan “ Palang Merah Remaja “, kemudian prakarsa ini diikuti oleh negara – negara lain.

Keanggotaan PMR dibagi dalam tiga tingkatan antara lain :

PMR MULA : Setingkat usia murid SD, 7 – 12 tahun, Badge warna HIJAU.

PMR MADYA : Setingkat usia murid SLTP, 13 – 16 tahun, Badge warna BIRU.

PMR WIRA : Setingkat usia murid SLTA, 17 – 21 tahun, Badge warna KUNING.

Walaupun PMR sesuai dengan tingkatnya, adakalanya diperbantukan pula dalam tugas – tugas Kepalangmerahan, seperti turut membantu memberikan pertolongan P3K, dan lain – lain, namun tugas kewajiban utama yang dibebankan kepada PMR adalah :

1. Berbakti kepada masyarakat.

2. Mempertinggi ketrampilan dan memelihara kebersihan dan kesehatan.

3. Mempererat persahabatan nasional dan internasional.

2. ANGGOTA BIASA PMI

§ Wanita – Pria usia di atas 19 tahun Warga NegaraIndonesia

.

§ Mendaftarkan diri secara sukarela atas nama pribadi.

§ Mengetahui azas dan tujuan PMI dan bersedia mengikuti tata tertib organisasi PMI.

KEWAJIBAN :

A. Membayar iuran anggota.

B. Menyumbangkan pikiran, tenaga dan dana untuk menolong sesama yang menderita sesuai dengan kemampuan.

C. Menjaga nama baik organisasi.

D. Memajukan organisasi.

HAK :

A. Hak suara dalam rapat organisasi.

B. Hak memilih dan dipilih, menjadi Pengurus PMI.

C. Mendapatkan informasi tentang organisasi.

D. Mendapatkan kesempatan pendidikan dan latihan Kepalangmerahan.

E. Ikut aktif dalam Korps Sukarela.

F. Mendapatkan kesempatan begotongroyong, dan saling menolong antara anggota PMI.

G. Menikmati kepuasan batin sebagai insan yang memperhatikan nasib sesama.

KETERANGAN :

§ Anggota PMI adalah kekuatan inti organisasi.

§ Anggota PMI adalah potensi sumberdaya dan dana organisasi.

§ Anggota PMI pada suatu saat dapat menjadi Pengurus PMI dengan status keanggotaannya yang tetap.

ANGGOTA BIASA DIHARAPKAN AKTIF DALAM TSR MAUPUN KSR

SESUAI DENGAN MINAT DAN KONDISINYA.

TSR (TENAGA SUKARELA), KSR (KORPS SUKARELA)

1. Setiap anggota biasa perhimpunan PMI pada dasarnya adalah tenaga sukarela ( TSR ) yang menyumbangkan tenaga, waktu, pikiran dan dana, baik secara keseluruhan maupun bagian – bagiannya untuk tugas kemanusiaan.

2. KSR adalah kesatuan atau unit didalam perhimpunan PMI yang beranggotakan pribadi anggota biasa perhimpunan PMI yang menyatakan diri menjadi KSR PMI.

3. Fungsi TSR dan KSR :

A. Fungsi TSR PMI adalah sebagai tenaga pelaksana perhimpunan PMI dalam melaksanakan tugas kemanusiaan.

B. Dalam menjalankan fungsinya, TSR PMI dan KSR PMI berstatus sebagai tenaga sukarela.

C. Sebagai kesatuan maupun sebagai pribadi sukarelawan TSR PMI dan KSR PMI wajib mengikuti tata aturan dan ketentuan yang ditetapkan.

4. Tugas operasional :

A. Tugas TSR / KSR PMI adalah melaksanakan pertolongan / bantuan secara pribadi atau secara berkelompok yang terarah.

B. Setiap KSR dapat bertugas membantu tugas KSR dalam bidang – bidang tertentu.

3. ANGGOTA KEHORMATAN PMI.

§ Wanita – Pria tanpa batas usia.

§ Telah berbuat jasa bagi PMI dan diusulkan oleh Pengurus untuk diangkat.

§ Bersedia diangkat menjadi Anggota Kehormatan.

KEWAJIBAN :

A. Menjaga nama baik organisasi.

B. Memberi perhatian terhadap PMI.

HAK :

A. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus PMI.

B. Mengikuti perkembangan organisasi.

C. Ikut mengembangkan dan memajukan PMI dengan menyampaikan saran kepada Pengurus.

KETERANGAN :

§ Anggota Kehormatan PMI merupakan tanda Penghargaan bagi seseorang karena jasa – jasanya dalam menyumbangkan pikiran, tenaga maupun dana yang luar biasa ( ekstra ordiner ).

§ Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dapat mengusulkan seseorang untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan dengan alasan yang sangat kuat.

§ Pengurus Pusat mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan “ Anggota

Sukai ini:

SEJARAH PALANG MERAH INTERNASIONAL

Jean Henry DunantAdalah Bapak Palang merah sedunia karena beliaulah pendiri dan peloporberdirinya Palang Merah.J.H. Dunant lahir di Swiss pada tanggal 8 Mei 1828 (ditetapkan sebagai Hari Palang Merah dan BulanSabit Merah Internasional) Ayahnya bernama Jean Jacques Dunant dan Ibunya bernama AntoinetteColladon.

SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA PALANG MERAH Pada tanggal 24 Juni 1859 di Solferino Itali Utara, pasukan Prancis dan Itali sedang bertempur melawanpasukan Austria. Pada saat itu H.Dunant tiba disana dengan harapan dapat bertemu dengan KaisarPrancis (Napoleon III).H. Dunant secara kebetulan menyaksikan pertempuran itu. Saat itu dinas medis militer kewalahan dalammenangani korban perang yang mencapai 40.000 orang. Tergetar oleh penderitaan tentara yang terlukaH. Dunant bekerjasama dengan penduduk setempat segera bertindak mengkoordinasikan bantuanuntuk mereka.Setelah kembali ke Swiss, H. Dunant menggambarkan pengalaman itu ke dalam sebuah buku yangberjudul : UN SOUVENIR DE SOLFERINIO/ A MEMORI OF SOLFERINO yang artinya Kenang-kenangan dariSolferino TAHUN 1862. Dalam bukunya H. Dunant mengajukan 2 gagasan, yaitu :1. Membentuk organisasi Sukarelawan, yang akan disiapkan dimasa damai untuk menolong para prajurityang terluka di medan perang.2. Mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cidera di medan perang ,sertasukarelawan dari organisasi tersebut pada waktu memberikan perawatan.

Tahun 1863 Empat orang warga Jenewa bergabung dengan H. Dunant untuk mengembangkan keduagagasan tersebut. Empat orang tersebut adalah :1. General Dufour 2. Dr. Theodore3. Dr. Louis Appia 4. Gustave MoynierYang kemudian mereka bersama-sama membentuk Komite Internasional Palang Merah (KIPM) atau International Committee Of the Red Cross (ICRC).Berdasarkan gagasan pertama didirikanlah sebuah Organisasi Sukarelawan di setiap negara, yangbertugas membantu dinas medis angkatan darat pada waktu perang. Organisasi tersebut sekarangdisebut LRCS (Loague Of The Red Cross Society) atau LPPMI ( Liga Perhimpunan Palang Merah) yangdibentuk tanggal 5 Mei Tahun 1919. Tahun 1992 berubah menjadi Federasi Internasional Palang Merahdan Bulan Sabit Merah. Palang Merah lahir berdasarkan keinginan untuk membantu korban perang, dan untuk pelaksanaantugasnya pada tanggal 22 Agustus 1864 atas Prakarsa ICRC, Pemerintah Swiss menyelenggarakan konferensi yang diikuti 12 negara yang dikenal dengan Konvensi Genewa ( The Genewa Conventions Of August 12 1949 ) dengan hasil konfrensi :TUGAS PALANG MERAH : Pada Waktu Perang1. Membantu Jawatan Kesehatan angkatan Perang2. Memberi Pertolongan pada waktu perang Pada waktu damai1. Membangkitkan perhatian umum terhadap azas dan tujuan Palang Merah2. Menyebarluaskan Cita-cita Palang Merah Berdasarkan Prikemanusiaan3. Menyiapkan tenaga dan sarana Kesehatan/bantuan lainnya untuk menjamin kelancaran tugas palangMerah.4. Memberi bantuan dan pertolongan pertama dalam setiap musibah/kecelakaan.5. Menyelenggarakan PMR6. Turut memperbaiki Kesehatan rakyat7. Membantu Mencari Korban Hilang ( TMS ).

PALANG MERAH INTERNASIONALPalang Merah adalah suatu perhimpunan yang anggotanya memberikan pertolongan dengan sukarelaberdasarkan prikemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan tanpa membedakan bangsa, agamadan politik.Tiga macam Lambang Palang Merah yang resmi diakui Internasional :1. Palang Merah diatas warna dasar putihAdalah kebalikan dari bendera Swiss sebagai lambang yang diakui untuk menghormati negara Swiss ataukewarganegaraan Dunant.( 1864 )2. Bulan sabit Merah diatas warna dasar putih digunakan dinegara Arab ( 1876 )3. Singa dan Matahari Merah diatas warna dasar putih digunakan dinegara Iran.Arti Pemakaian Tanda Palang Merah : Pada Waktu PerangMelindungi korban perang baik sipil atau militer, kesatua kesehatan dan RS yang ditunjuk sebagai RSPalang merah oleh yang berwajib. Pada Waktu DamaiDi pakai sebagai petunjuk oleh jawatan kesehatan angkatan perang, Palang Merah Nasional danbeberapa Organisasi yang diberi ijin untuk memakainya

PRINSIP DASAR GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH INTERNATIONAL Prinsip dasar Palang Merah dikenal dengan 7 Prinsip Palang Merah yang disahkan di Wina ( Austria )oleh Konferensi International Palang Merah dan Bulan Sabit Merah XX tahun 1965.Terdiri atas :1.Kemanusiaan ( Humanity ) Bahwa gerakan Palang Merah dan Bulan sabit Merah didirikan berdasarkan keinginan untukmemberikan pertolongan tanpa membedakan korban dalam pertempuran, berusaha mencegah danmengatasi penderitaan sesama manusia.2.Kesamaan ( Importiality ) Bahwa gerakan ini tidak membedakan bangsa, suku, agama dan politik, tujuannya semata-mata untukmengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan yang paling parah.3.Kenetralan ( Neutrality ) Bahwa gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan Politik, agama, suku,atau ideologi agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak.4.Kemandirian ( Independence ) Bahwa gerakan ini bersifat mandiri, tugasnya membantu pemerintah dalam bidang kemanusiaan, harusmentaati peraturan negaranya dan harus menjaga otonomi negaranya sehingga dapat bertindak sesuaidengan prinsip pelang merah.5.Kesukarelaan ( Voluntari Service ) Gerakan ini memberi bantuan secara sukarela bukan keinginan mencari keuntungan.6.Kesatuan ( Unity ) Gerakan ini dalam suatu negara hanya terdapat satu perhimpunan palng merah atau bulan sabit merahyang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah.7.Kesemestaan ( Universality ) Bahwa gerakan ini bersifat semesta dimana setiap perhimpunan mempunyai hak dan tanggung jawabyang sama dalam menolong sesama.

Sembunyikan berita

Desiminasi Palang Merah menulis catatan baru: Sejarah Singkat Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional

 

A. Sejarah Gerakan

 

Perang Solferino

Pada tanggal 24 Juni 1859 di Solferino, sebuah kota kecil yang terletak di daratan rendah Propinsi Lambordi, sebelah utara Italia, berlangsung pertempuran sengit antara prajurit Perancis dan Austria. Pertempuran yang berlangsung sekitar 16 jam dan melibatkan 320.000 orang prajurit itu, menelan puluhan ribu korban tewas dan luka-luka. Sekitar 40 ribu orang meninggal dalam pertempuran.

 

Banyaknya prajurit yang menjadi korban, dimana pertempuran berlangsung antar kelompok yang saling berhadapan, memang merupakan karakteristik perang yang berlangsung pada jaman itu. Tak ubahnya seperti pembantaian massal yang menghabisi ribuan orang pada satu waktu. Terlebih lagi, komandan militer tidak memperhatikan kepentingan orang yang terluka untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan. Mereka hanya dianggap sebagai ‘makanan meriam’. Ribuan mayat tumpang tindih dengan mereka yang terluka tanpa pertolongan. Jumlah ahli bedah pun sangat tidak mencukupi. Saat itu, hanya ada empat orang dokter hewan yang merawat seribu kuda serta seorang dokter untuk seribu orang. Pertempuran tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh Perancis.

 

Akibat perang dengan pemandangannya yang sangat mengerikan itu, menggugah Henry Dunant, seorang pengusaha berkebangsaan Swiss (1828 – 1910) yang kebetulan lewat dalam perjalanannya untuk menemui Kaisar Napoleon III guna keperluan bisnis. Namun menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan akibat pertempuran,  membuat kesedihannya muncul dan terlupa akan tujuannya bertemu dengan kaisar. Dia mengumpulkan orang-orang dari desa-desa sekitarnya, dan tinggal di sana selama tiga hari untuk dengan sungguh-sungguh menghabiskan waktunya untuk merawat orang yang terluka.

 

Ribuan orang yang terluka tanpa perawatan dan dibiarkan mati di tempat karena pelayanan medis yang tidak mencukupi jumlahnya dan tidak memadai dalam tugas/keterampilan, membuatnya sangat tergugah. Kata-kata bijaknya yang diungkapkan saat itu, Siamo tutti fratelli (Kita semua saudara), membuka hati para sukarelawan untuk melayani kawan maupun lawan tanpa membedakannya.

 

Komite Internasional

Sekembalinya Dunant ke Swiss, membuatnya terus dihantui oleh mimpi buruk yang disaksikannya di Solferino. Untuk menghilangkan bayangan buruk dalam pikirannya dan untuk menarik perhatian dunia akan kenyataan kejamnya perang, ditulisnya sebuah buku dan diterbitkannya dengan biaya sendiri pada bulan November 1862. Buku itu diberi judul “Kenangan dari Solferino” (Un Souvenir De Solferino).

 

Buku itu mengandung dua gagasan penting yaitu:

>    Perlunya mendirikan perhimpunan bantuan di setiap negara yang terdiri dari sukarelawan untuk merawat orang yang terluka pada waktu perang.

>    Perlunya kesepakatan internasional guna melindungi prajurit yang terluka dalam medan perang dan orang-orang yang merawatnya serta memberikan status netral kepada mereka.

 

Selanjutnya Dunant mengirimkan buku itu kepada keluarga-keluarga terkemuka di Eropa dan juga para pemimpin militer, politikus, dermawan dan teman-temannya. Usaha itu segera membuahkan hasil yang tidak terduga. Dunant diundang kemana-mana dan dipuji dimana-mana. Banyak orang yang tertarik dengan ide Henry Dunant, termasuk Gustave Moynier, seorang pengacara dan juga ketua dari The Geneva Public Welfare Society (GPWS). Moynier pun mengajak Henry Dunant untuk mengemukakan idenya dalam pertemuan GPWS yang berlangsung pada 9 Februari 1863 di Jenewa. ternyata, 160 dari 180 orang anggota GPWS mendukung ide Dunant. Pada saat itu juga ditunjuklah empat orang anggota GPWS dan dibentuklah KOMITE LIMA untuk memperjuangkan terwujudnya ide Henry Dunant.  Mereka adalah :

1. Gustave Moynier2. dr. Louis Appia3. dr. Theodore Maunoir4. Jenderal Guillame-Hendri Dufour

 

Adapun Henry Dunant, walaupun bukan anggota GPWS, namun dalam komite tersebut ditunjuk menjadi sekretaris. Pada tanggal 17 Februari 1863, Komite Lima berganti nama menjadi Komite Tetap Internasional untuk Pertolongan Prajurit yang Terluka sekaligus mengangkat ketua baru yaitu jenderal Guillame – Henri Dufour.

 

Pada bulan Oktober 1863, Komite Tetap Internasional untuk Pertolongan Prajurit yang Terluka, atas bantuan Pemerintah Swiss, berhasil melangsungkan Konferensi Internasional pertama  di Jenewa yang dihadiri perwakilan dari 16 negara (Austria, Baden, Beierem, Belanda, Heseen-Darmstadt, Inggris, Italia, Norwegia, Prusia, Perancis, Spanyol, Saksen, Swedia, Swiss, Hannover,dan Hutenberg). Beberapa Negara tersebut saat ini sudah menjadi Negara bagian dari Jerman.

 

Adapun hasil dari konferensi tersebut, adalah disepakatinya satu konvensi yang terdiri dari sepuluh pasal, beberapa diantaranya merupakan pasal krusial yaitu  digantinya nama Komite Tetap Internasional untuk Menolong Prajurit yang Terluka menjadi KOMITE

INTERNASIONAL PALANG MERAH atau ICRC (International Committee of the Red Cross) dan ditetapkannya tanda khusus bagi sukarelawan yang memberi pertolongan prajurit yang luka di medan pertempuran yaitu Palang Merah diatas dasar putih.

 

Pada akhir konferensi internasional 1863, gagasan pertama Dunant – untuk membentuk perhimpunan para sukarelawan di setiap negara pun menjadi kenyataan Beberapa perhimpunan serupa dibentuk beberapa bulan kemudian setelah konferensi internasional di Wurttemburg, Grand Duchy of Oldenburg, Belgia dan Prusia. Perhimpunan lain mengikuti seperti di Denmark, Perancis, Italy, Mecklenburgh-schwerin, Spain, Hamburg dan Hesse. Pada waktu itu mereka disebut sebagai Komite Nasional atau Perhimpunan Pertolongan.

 

Selanjutnya, dengan dukungan pemerintah Swiss kembali, diadakanlah Konferensi Diplomatik yang dilaksanakan di Jenewa pada tanggal 8 sampai 28 Augustus 1864. 16 negara dan empat institusi donor mengirimkan wakilnya. Sebagai bahan diskusi, sebuah rancangan konvensi disiapkan oleh Komite Internasional. Rancangan tersebut dinamakan “Konvensi Jenewa untuk memperbaiki kondisi tentara yang terluka di medan perang” dan disetujui pada tanggal 22 Agustus 1864. Lahirlah HPI modern. Konvensi itu mewujudkan ide Dunant yang kedua, yaitu untuk memperbaiki situasi prajurit yang terluka pada saat peperangan dan membuat negara-negara memberikan status netral pada prajurit yang terluka dan orang-orang yang merawatnya yaitu personil kesehatan.

 

B. Komponen Gerakan

 

Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah 

Pada akhir perang dunia pertama sebagian besar daerah di Eropa sangat kacau, ekonomi rusak, populasi berkurang drastis karena epidemi, sejumlah besar pengungsi yang miskin dan orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan memenuhi benua itu. Perang tersebut sangat jelas menunjukkan perlunya kerjasama yang kuat antara perhimpunan Palang Merah, yang karena aktivitasnya dalam masa perang dapat menarik ribuan sukarelawan. Henry P. Davison, Presiden Komite Perang Palang Merah Amerika, mengusulkan pada konferensi internasional medis (April 1919, Cannes, Perancis) ”untuk memfederasikan perhimpunan palang merah dari berbagai negara menjadi sebuah organisasi setara dengan liga bangsa-bangsa, dalam hal peperangan dunia untuk memperbaiki kesehatan, mencegah penyakit dan mengurangi penderitaan.”

 

 

Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah[1] kemudian secara formal

terbentuk dengan markas besarnya di Paris oleh Perhimpunan Palang Merah dari Perancis, Inggris, Itali, Jepang, Amerika Serikat pada tanggal 5 Mei 1919 dengan tujuan utama memperbaiki kesehatan pada negara-negara yang telah sangat menderita setelah perang. Liga itu juga bertujuan untuk ‘memperkuat dan menyatukan aktivitas kesehatan yang sudah ada dalam Perhimpunan Palang Merah dan untuk mempromosikan pembentukan perhimpunan baru.’ Bagian penting dari kerja Federasi adalah menyediakan dan mengkoordinasi bantuan bagi korban bencana alam dan epidemi. Sejak 1939 markas permanennya ada di Jenewa. Pada tahun 1991, keputusan diambil untuk merubah nama Liga Perhimpunan Palang Merah menjadi Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFRC (International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societis).

 

Selanjutnya, baik IFRC, ICRC dan Perhimpunan Nasional, merupakan bagian dari komponen Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau biasa disebut dengan ”Gerakan” saja. Komponen Gerakan dalam menjalankan tugasnya sesuai Prinsip Dasar dan mandat masing-masing sebagaimana yang disebut dalam Statuta Gerakan.

 

International Committee of the Red Cross

Sebagai sebuah lembaga swasta dan mandiri, ICRC bertindak sebagai penengah yang netral antara dua negara yang berperang atau bermusuhan dalam konflik bersenjata Internasional, konflik bersenjata non-Internasional dan pada kasus-kasus kekerasan internasional. Selain itu, juga berusaha untuk menjamin bahwa korban kekerasan di atas, baik penduduk sipil maupun militer serta menerima perlindungan dan pertolongan.

 

Pada kasus-kasus konflik bersenjata Internasional maupun non-Internasional, aksi kemanusiaan ICRC didasarkan pada Konvensi dan protokol-protokolnya. Ini alasan mengapa kita mengatakan bahwa sebuah mandat khusus telah dipercayakan kepada ICRC oleh komunitas negara-negara peserta konvensi tersebut. Pada kasus-kasus kekerasan internal, ICRC bertindak berdasar pada hak inisiatif kemanusiaan seperti tercantum dalam statuta gerakan.

 

ICRC adalah pelindung prinsip-prinsip dasar gerakan dan pengambil keputusan atas pengakuan perhimpunan-perhimpunan nasional, dimana dengan itu mereka menjadi bagian resmi dari gerakan. ICRC bekerja untuk mengembangkan HPI, menjelaskan, mendiseminasikan dan mempromosikan Konvensi Jenewa. ICRC juga melaksanakan kewajiban yang ditimpakan padanya berdasarkan Konvensi-konvensi tersebut dan memastikan bahwa konvensi-konvensi itu dilaksanakan dan mengembangkannya apabila perlu.

 

Perhimpunan Nasional

Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah organisasi kemanusiaan yang ada di setiap negara anggota penandatangan Konvensi Jenewa. Tidak ada negara yang dapat memiliki lebih dari satu Perhimpunan Nasional. Sebelum sebuah perhimpunan baru disetujui oleh ICRC dan menjadi anggota Federasi, beberapa syarat ketat harus dipenuhi. Menurut statuta gerakan Perhimpunan Nasional yang baru didirikan harus disetujui oleh ICRC. Untuk dapat memperoleh persetujuan dari ICRC, sebuah Perhimpunan Nasional harus memenuhi 10 syarat yaitu: 

Didirikan disuatu Negara Peserta Konvensi Jenewa 1949 Satu-satunya Perhimpunan PM/BSM Nasional di Negaranya Diakui oleh Pemerintah Negaranya Memakai nama dan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Bersifat mandiri Memperluas kegiatan di seluruh wilayah Terorganisir dalam menjalankan tugasnya dan dilaksanakan diseluruh wilayah

negaranya Menerima anggota tanpa membedakan latar belakang Menyetujui statuta Gerakan Menghormati Prinsip-prinsip Dasar Gerakan dan menjalankan tugasnya sejalan

dengan prinsip-prinsip HPI

 

Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

Badan ini mendukung aktivitas kemanusiaan yang dilaksanakan oleh perhimpunan nasional atas nama kelompok-kelompok rentan dan bertindak sebagai juru bicara dan sebagai wakil Internasional mereka. Federasi mendukung Perhimpunan Nasional dan ICRC dalam usahanya untuk mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang HPI dan mempromosikan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan.

 

Statuta Gerakan

Statuta Gerakan adalah salah satu dasar yang menentukan struktur dan kewajiban ICRC, Federasi, dan Perhimpunan Nasional. Statuta Gerakan disusun pada tahun 1928. Kemudian direvisi pada tahun 1952 direvisi lagi pada tahun 1986, tepatnya pada Konferensi Internasional yang ke-25 yang dilaksanakan di Jenewa.

 

Statuta ICRC

ICRC menetapkan statutanya pada tahun 1915. Semenjak itu mereka sudah merevisinya beberapa kali. Khususnya, mereka berefleksi dan mengembangkan pokok-pokok pikiran dari pasal 5 Statuta Gerakan. Untuk lebih persisnya, sebagai tambahan atas apa yang sudah

disebutkan di atas, statuta itu menyebutkan bahwa ICRC harus:

 

>    Melindungi dan mempromosikan penghormatan kepada prinsip-prinsip dasar gerakan, demikian juga dengan penyebarluasan pengetahuan HPI yang dapat dipakai dalam konflik bersenjata;

>    Mengakui semua Perhimpunan Nasional yang dibentuk berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam statuta gerakan;

>    Mengemban tugas yang diberikan oleh Konvensi Jenewa dan memastikan bahwa HPI dilaksanakan dangan setia.

>    Menyediakan perlindungan dan bantuan, dalam kapasitasanya sebagai penengah netral kepada militer dan korban sipil dari konflik bersenjata.·    Mengelola, menjalankan Badan Pusat Pencarian;

>    Melaksanakan mandat yang dipercayakan kepadanya oleh Konferensi Internasional.

 

Statuta Federasi

Statuta Federasi memutuskan tanggung jawab Federasi sebagai berikut:

>    Bertindak sebagai badan penghubung dan koordinasi permanen dari Perhimpunan-Perhimpunan Nasional;

>    Memberikan bantuan kepada Perhimpunan Nasional yang mungkin memerlukan dan memintanya;

>    Mempromosikan pembentukan dan pengembangan Perhimpunan Nasional;

>    Mengkoordinasi operasi bantuan yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Nasional dalam rangka membantu korban bencana alam dan pengungsi di tempat di mana tidak ada konflik bersenjata.

 

 

 Statuta Perhimpunan Nasional

Setiap Perhimpunan Nasional memiliki statuta sendiri-sendiri. Walaupun mungkin berbeda satu dengan yang lain, statuta itu harus mencerminkan semangat gerakan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan umum dalam statuta gerakan. Harus diperhatikan bahwa seperangkat “model statuta” tersedia untuk digunalan oleh perhimpunan nasional. Tujuan untuk pembuatan model tersebut pada tahun 1952 tidak untuk digunakan sebagai satu-satunya

peraturan bagi semua perhimpunan nasional tetapi untuk mewujudkan prinsip-prinsip konvensi dan gerakan, yang merupakan aplikasi universal. Model statuta ini sudah diubah sampai berkali-kali dan pantas untuk menjadi pedoman bagi perhimpunan nasional baru dalam membuat rancangan statutanya sendiri.

 

1] Pada saat itu, beberapa negara dimulai dari kerajaan Ottonam (Turki), sudah menggunakan Lambang Bulan Sabit Merah sebagai Lambang perhimpunan nasionalnya. 

mylawuskbloghukum

Search

Main menu

Skip to primary content

Home About

Post navigation

← Previous Next →

Palang Merah Internasional (ICRC)Posted on March 18, 2013

BAB I

PENDAHULUAN

 

1. 1.  Latar Belakang

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) adalah lembaga kemanusiaan swasta yang berbasis di Jenewa, Swiss. Negara-negara peserta (penanda tangan) keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dan 2005, telah memberi ICRC mandat untuk melindungi korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Termasuk di dalamnya adalah korban luka dalam perang, tawanan, pengungsi, warga sipil, dan non-kombatan lainnya.

ICRC adalah salah satu dari tiga komponen, sekaligus cikal bakal, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Selain ICRC, komponen Gerakan antara lain Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) dan 186 Perhimpunan Nasional. Perhimpunan Nasional di Indonesia bernama Palang Merah Indonesia (PMI). ICRC adalah organisasi tertua dan dihormati dalam Gerakan, dan merupakan salah satu organisasi yang paling banyak diakui di seluruh dunia. Salah satu contoh pengakuan dunia, ICRC telah tiga kali menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1917, 1944, dan 1963.

Pernyataan misi resmi ICRC berbunyi: Komite Internasional Palang Merah (ICRC) adalah organisasi yang tidak memihak, netral, dan mandiri, yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lain dan memberi mereka bantuan. ICRC mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan bantuan kemanusiaan dan berupaya mempromosikan dan memperkuat hukum humaniter dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Tugas utama ICRC bersumber pada Konvensi Jenewa dan Statuta Gerakan, dimana dikatakan bahwa tugas ICRC antara lain:

memantau kepatuhan para pihak yang bertikai kepada Konvensi Jenewa mengorganisir perawatan terhadap korban luka di medan perang mengawasi perlakuan terhadap tawanan perang (Prisoners of War – POW) dan

melakukan intervensi yang bersifat konfidensial dengan pihak berwenang yang melakukan penahanan.

membantu pencarian orang hilang dalam konflik bersenjata (layanan pencarian) mengorganisir perlindungan dan perawatan penduduk sipil bertindak sebagai perantara

netral antara para pihak yang berperang

 

1. 2.  Tujuan Pembuatan Makalah

Tujuan pembuatan makalah ini adalah :

1)      Sebagai tugas kelompok Hukum Organisasi Internasional

2)      Mengetahui sejarah terbentuknya ICRC itu sendiri

3)      Mengetahui serta memahami status hukum yang dimiliki ICRC

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

1. 1.  Definisi ICRC

ICRC (International Committee of the Red Cross  atau Komite Internasional Palang Merah) didirikan hamper satu setengah abad yang lalu. ICRC berupaya memelihara kemanusiaan di tengah kancah peperangan. Prinsip yang menjadi pedoman ICRC ialah bahwa dalam perang pun ada batas-batasnya, yaitu batas-batas bagi cara melakukan perang itu sendiri dan batas-batas bagi perilaku kombatan. Kumpulan aturan yang dibentuk dengan mempertimbangkan prinsip tersebut dan telah disahkan oleh hamper semua Negara di dunia dikenal dengan nama Hukum Humaniter Internasional (international Humanitarian Law), yang landasan utamanya ialah Konvensi-konvensi Jenewa (the Geneva Conventions).

Peran istimewa yang dimiliki oleh ICRC merupakan peran yang ditugaskan kepadanya oleh negara-negara  melalui berbagai instrument Hukum Humaniter. Namun, walaupun ICRC menjalin hubungan tetap dengan negara-negara, ICRC selalu menekankan statusnya sebagai organisasi yang independen (mandiri). Alasannya ialah,bahwa hanya jika ICRC bebas bertindak secara mandiri terhadap pemerintah atau penguasa manapun, ICRC akan dapat melayani kepentingan sesungguhnya yang ada pada para korban konflik. Para korbanlah yang menjadi inti misi kemanusiaan ICRC.

 

1. 2.  Status Hukum

ICRC adalah organisasi kemanusiaan yang netral, tidak memihak, dan mandiri. Mandate ICRC, yaitu melindungi dan membantu korban konflik bersenjata, diperolehnya dari Negara-

negara melalui keempat Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta protocol Tambahannya Tahun 1977 dan 2005, yang menggantikan Konvensi Jenewa Pertama Tahun 1846.

Mandat dan status hukumnya membedakan ICRC dari badan-badan antarpemerintah, seperti misalnya organisasi-organisasi Perserikatan Bangsa-Bansa, dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM). Di kebanyakan negara di mana organisasi ini bekerja, ICRC mengadakan perjanjian markas besar dengan para pihak yang berwenang. Dengan perjanjian-perjanjian ini, yang tunduk pada hukum Internasional, ICRC memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan yang biasanya hanya diberikan kepada organisai-organisasi antarpemerintah, seperti misalnya kekebalan terhadap hukum, yang melindunginya dari proses administratif dan pengadilan, dan tidak dapat diganggu gugatnya gedung, arsip dan dokumen-dokumen ICRC lainnya. Hak istimewa dan kekebalan tersebut harus ada pada ICRC, sebab hak-hak tersebut menjamin dua kondisi yang amat penting bagi tindakannya, yaitu kenetralan dan kemandirian. ICRC telah mengadakan perjanjian semacam itu dengan Negara Swiss, yang menjamin kebebasan bertindak dan kemandirian ICRC dari Pemerintah Swiss.

ICRC adalah asosiasi swasta yang terdaftar di Swiss dan mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum di wilayah Swiss selama bertahun-tahun. Hak-hak istimewa itu dikatakan mendekati kedaulatan de facto. Pada tanggal 19 Maret 1993, landasan hukum perlakuan khusus untuk ICRC ditetapkan melalui perjanjian resmi antara Pemerintah Swiss dan ICRC. Perjanjian ini melindungi “kesucian” (sanctity) semua properti ICRC di Swiss termasuk kantor pusat dan arsip-arsip, memberi kekebalan hukum kepada anggota dan staf, membebaskan ICRC dari semua pajak dan biaya, menjamin pengiriman barang, jasa, dan uang yang dilindungi dan bebas kepabeanan, memberi komunikasi yang aman setara dengan kedutaan asing, dan menyederhanakan perjalanan ke dalam dan ke luar Swiss bagi ICRC. Sebaliknya Swiss tidak mengakui passport yang dikeluarkan ICRC.

Berbeda dengan keyakinan umum, ICRC bukan entitas berdaulat seperti Orde Penguasa Militer Malta (Sovereign Military Order of Malta) dan juga bukan merupakan organisasi internasional, baik non-pemerintah (LSM) maupun antar pemerintah. ICRC membatasi keanggotaannya hanya warga negara Swiss, dan juga tidak seperti kebanyakan LSM, ICRC tidak memiliki kebijakan keanggotaan yang terbuka dan tak terbatas bagi semua orang karena anggota baru dipilih oleh Komite (melalui suatu proses yang disebut cooptation/pemilihan). Akan tetapi, sejak awal 1990-an, ICRC mempekerjakan orang-orang dari seluruh dunia untuk bekerja dalam misi lapangan dan di Kantor Pusat. Pada tahun 2007, hampir setengah staf ICRC bukan warga negara Swiss. ICRC mendapat privilese dan kekebalan hukum di banyak negara, berdasarkan hukum nasional di negara-negara tersebut, berdasarkan perjanjian antara ICRC dan pemerintah, atau, dalam beberapa kasus, berdasarkan yurisprudensi internasional (seperti hak delegasi ICRC untuk tidak memberi kesaksian di depan pengadilan internasional).

 

1. 3.  Asal-usul dan Sejarah

ICRC memeperoleh asal-usulnya dari visi dan tekad satu orang, Tanggalnya 24 Juni 1859. Tempatnya; Solferino, kota kecil di Italia bagian utara. Ketika itu angkatan perang Austria dan Perancis terlibat dalam  pertempuran sengit, dan setelah pertempuran selama 16 jam, 40.000 prajurit bergeletakan tewas dan terluka. Henry Dunant, seorang warga Swiss. Kebetulan melewati daerah itu untuk suatu urusan bisnis. Ia merasa ngeri melihat ribuan prajurit

menderita tanpa pelayanan medis. Ia mengajak penduduk setempat untuk membantunya merawat mereka. Ia menekankan bahwa prajurit dari kedua belah pihak harus diberi perawatan yang setara.

Dia berhasil dalam mengorganisir tingkat yang luar biasa dari bantuan pertolongan dengan memotivasi penduduk setempat untuk membantu tanpa diskriminasi. Kembali di rumahnya di Jenewa, ia memutuskan untuk menulis sebuah buku berjudul A Memory of Solferino yang ia diterbitkan dengan uang sendiri pada tahun 1862. Dia mengirim eksemplar buku untuk tokoh-tokoh politik dan militer terkemuka di seluruh Eropa. Selain menuliskan deskripsi yang jelas tentang pengalamannya di Solferino pada 1859, ia secara eksplisit menganjurkan pembentukan nasional organisasi-organisasi bantuan sukarela untuk membantu tentara perawat terluka dalam kasus perang. Selain itu, ia menyerukan pengembangan perjanjian internasional untuk menjamin netralitas dan perlindungan dari mereka yang terluka di medan perang serta petugas medis dan rumah sakit lapangan.

Asli Dokumen Pertama Konvensi Jenewa, 1864.

 

Pada tanggal 9 Februari 1863 di Jenewa, Henry Dunant mendirikan “Komite Lima” (bersama-sama dengan empat tokoh terkemuka lainnya dari keluarga terkenal Jenewa) sebagai komisi investigasi dari Masyarakat Jenewa untuk Kesejahteraan Masyarakat. [7] Tujuan mereka adalah untuk memeriksa kelayakan gagasan Dunant dan untuk mengatur sebuah konferensi internasional tentang kemungkinan implementasi mereka. Anggota komite ini, selain dari Dunant sendiri, adalah Gustave Moynier, pengacara dan Ketua Masyarakat Jenewa untuk Kesejahteraan Masyarakat, dokter Louis Appia, yang memiliki pengalaman yang signifikan bekerja sebagai dokter bedah lapangan, teman Appia dan rekan Théodore Maunoir, dari Jenewa Kebersihan dan Kesehatan Komisi, dan Guillaume-Henri Dufour, seorang Swiss Army umum terkenal besar. Delapan hari kemudian, lima laki-laki memutuskan untuk mengubah nama panitia kepada “Komite Internasional untuk Bantuan ke Terluka”. Pada bulan Oktober (26-29) 1863, konferensi internasional yang diselenggarakan oleh panitia diadakan di Jenewa untuk mengembangkan langkah-langkah yang mungkin untuk meningkatkan pelayanan medis di medan perang. Konferensi ini dihadiri oleh 36 orang: delapan belas delegasi resmi dari pemerintah nasional, enam delegasi dari non-pemerintah organisasi, tujuh non-resmi delegasi asing, dan lima anggota dari Komite Internasional. Negara-negara dan kerajaan diwakili oleh delegasi resmi adalah Baden, Bavaria, Prancis, Inggris, Hanover, Hesse, Italia, Belanda, Austria, Prusia, Rusia, Saxony, Swedia, dan Spanyol. Di antara proposal tertulis dalam resolusi akhir konferensi, yang diadopsi pada tanggal 29 Oktober 1863, adalah:

1. Dasar dari masyarakat kemanusiaan nasional untuk tentara yang terluka;2. Netralitas dan perlindungan bagi tentara yang terluka;3. Pemanfaatan pasukan relawan untuk bantuan pemulihan di medan perang;4. Organisasi konferensi tambahan untuk memberlakukan konsep-konsep dalam

perjanjian internasionaln yang mengikat secara hukum, dan5. Pengenalan simbol perlindungan umum khas bagi tenaga medis di lapangan, yaitu

gelang putih bantalan sebuah salib merah.

Memorial memperingati penggunaan pertama dari simbol Palang Merah dalam sebuah konflik

bersenjata selama Pertempuran Dybbol (Denmark) pada tahun 1864, bersama-sama didirikan pada tahun 1989 oleh Palang Merah masyarakat nasional dari Denmark dan Jerman.Palang Merah dalam aksi pada tahun 1864.

Hanya satu tahun kemudian, pemerintah Swiss mengundang pemerintah semua negara Eropa, serta Amerika Serikat, Brasil, dan Meksiko, untuk menghadiri sebuah konferensi diplomatik resmi. Enam belas negara mengirimkan total dua puluh enam delegasi ke Jenewa. Pada tanggal 22 Agustus 1864, konferensi mengadopsi Konvensi Jenewa pertama “untuk kemajuan dari syarat yang Terluka di tentara di Lapangan”. Perwakilan dari 12 negara dan kerajaan menandatangani konvensi itu: Baden, Belgia, Denmark, Perancis, Hesse, Italia, Belanda, Portugal, Prusia, Swiss, Spanyol, dan Württemberg. Konvensi tersebut berisi sepuluh artikel, menetapkan untuk pertama kalinya aturan yang mengikat secara hukum menjamin netralitas dan perlindungan bagi tentara yang terluka, petugas bidang medis, dan lembaga-lembaga kemanusiaan tertentu dalam suatu konflik bersenjata. Selain itu, konvensi didefinisikan dua persyaratan khusus untuk pengakuan masyarakat lega nasional oleh Komite Internasional.

Masyarakat nasional harus diakui oleh pemerintah nasionalnya sendiri sebagai masyarakat bantuan sesuai dengan konvensi, dan Pemerintah nasional masing-masing negara harus menjadi negara pihak pada Konvensi Jenewa.

Langsung setelah pembentukan Konvensi Jenewa, masyarakat nasional pertama yang didirikan di Belgia, Denmark, Perancis, Oldenburg, Prusia, Spanyol, dan Württemberg. Juga pada tahun 1864, Louis Appia dan Charles van de Velde, seorang kapten dari tentara Belanda, menjadi delegasi independen dan netral pertama yang bekerja di bawah simbol Palang Merah dalam konflik bersenjata. Tiga tahun kemudian pada tahun 1867, Konferensi Internasional pertama Perhimpunan Bantuan Nasional untuk Keperawatan Perang Wounded diselenggarakan.

Juga pada tahun 1867, Henry Dunant dipaksa untuk menyatakan bangkrut karena kegagalan bisnis di Aljazair, sebagian karena ia telah mengabaikan kepentingan bisnisnya selama kegiatan tak kenal lelah nya untuk Komite Internasional. Kontroversi seputar bisnis Dunant transaksi dan pendapat yang dihasilkan publik yang negatif, dikombinasikan dengan konflik yang berkelanjutan dengan Gustave Moynier, menyebabkan pengusiran Dunant dari jabatannya sebagai anggota dan sekretaris. Dia didakwa dengan kebangkrutan penipuan dan surat perintah penangkapan dikeluarkan. Dengan demikian, ia terpaksa meninggalkan Jenewa dan tidak pernah kembali ke kota rumahnya. Dalam tahun-tahun berikutnya, masyarakat nasional didirikan di hampir setiap negara di Eropa. Pada tahun 1876, komite mengadopsi nama “Komite Internasional Palang Merah” (ICRC), yang masih penunjukan resmi hari ini. Lima tahun kemudian, Palang Merah Amerika didirikan melalui upaya Clara Barton. Lebih banyak negara menandatangani Konvensi Jenewa dan mulai menghormati dalam praktek selama konflik bersenjata. Dalam waktu yang agak singkat, Palang Merah mendapatkan momentum besar sebagai gerakan internasional dihormati, dan masyarakat nasional menjadi semakin populer sebagai tempat untuk pekerjaan sukarela.

Ketika Nobel Peace Prize pertama diberikan pada tahun 1901, Komite Nobel Norwegia memilih untuk memberikan bersama-sama ke Henry Dunant dan Frédéric Passy, seorang pasifis internasional terkemuka. Lebih penting daripada kehormatan hadiah itu sendiri, ucapan selamat resmi dari Komite Internasional Palang Merah ditandai rehabilitasi terlambat dari Henry Dunant dan mewakili penghargaan untuk peran kunci dalam pembentukan Palang

Merah. Dunant meninggal sembilan tahun kemudian di resor kesehatan kecil Swiss Heiden. Hanya dua bulan sebelumnya lama lawannya Gustave Moynier juga meninggal, meninggalkan tanda dalam sejarah Komite sebagaimana terlama presidennya pernah.

Pada tahun 1906, Konvensi Jenewa 1864 direvisi untuk pertama kalinya. Satu tahun kemudian, Konvensi Den Haag X, diadopsi pada Konferensi Perdamaian Internasional Kedua di Den Haag, memperluas ruang lingkup Konvensi Jenewa untuk perang angkatan laut. Sesaat sebelum awal Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, 50 tahun setelah berdirinya ICRC dan pengadopsian Konvensi Jenewa pertama, sudah ada 45 masyarakat kemanusiaan nasional di seluruh dunia. Gerakan telah diperpanjang sendiri di luar Eropa dan Amerika Utara ke Tengah dan Amerika Selatan (Argentina, Brazil, Chili, Kuba, Meksiko, Peru, El Salvador, Uruguay, Venezuela), Asia (Republik Cina, Jepang, Korea, Siam), dan Afrika (Afrika Selatan).

 

 

1. 4.  Dasar Hukum

            Operasi ICRC umumnya didasarkan pada Hukum Humaniter Internasional (IHL), empat Konvensi Jenewa tahun 1949, mereka dua Protokol Tambahan tahun 1977 dan Protokol Tambahan III tahun 2005, Anggaran Dasar Palang Merah Internasional dan Gerakan Bulan Sabit Merah, dan keputusan yang Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Hukum Humaniter Internasional (IHL), Perjanjian dan Hukum Adat Hukum Internasional Kemanusiaan adalah seperangkat aturan yang mulai berlaku dalam konflik bersenjata. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan bahaya dari konflik bersenjata dengan memberlakukan kewajiban dan tugas kepada mereka yang berpartisipasi dalam konflik bersenjata. IHL terutama berkaitan dengan dua bagian, perlindungan terhadap orang-orang yang tidak, atau tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran dan pembatasan pada cara dan metode peperangan seperti senjata dan taktik [20]. IHL yang dirikan pada konvensi Jenewa yang pertama kali ditandatangani pada tahun 1864 oleh 16 negara. Tradisi dan Bea Cukai telah diatur pelaksanaan perang sampai saat itu, yang bervariasi tergantung pada lokasi dan waktu. Konvensi Jenewa Pertama tahun 1949 mencakup perlindungan bagi yang terluka dan sakit dari konflik bersenjata di darat. The Jenewa Kedua Konvensi meminta perlindungan dan perawatan untuk luka, sakit dan terdampar dari konflik bersenjata di laut. The Jenewa Ketiga Konvensi menekankan perlakuan terhadap tawanan perang. Konvensi Jenewa Keempat menyangkut perlindungan warga sipil di masa perang. Selain itu, ada adalah tubuh lebih banyak Hukum Adat Internasional (CIL) yang mulai berlaku bila diperlukan.

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

1. 1.  Kesimpulan

          Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpula bahwa ICRC adalah singkatan dari International Committee of the Red Cross) yang merupakan salah satu dari organisasi internasional yang bersifat netral, tidak memihak, dan berbasis kemanusiaan. Perlu diketahui bahwasanya ICRC ( Komite Internasional Palang Merah ) adalah lembaga pendiri Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Di samping melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional untuk melindungi dan membantu para korban perang, ICRC adalah promotor dan pemelihara hukum humaniter internasional.