1

KETERBUKAAN

INFORMASI PUBLIK

BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR

WILAYAH I MEDAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERIODE APRIL - JUNI

T.A 2020

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

2

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... 2

DAFTAR ISI......................................................................................................................... 3

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 4

I.1 Latar Belakang .......................................................................................................... 4

I.2 Maksud dan Tujuan .................................................................................................. 5

BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK ...................................... 6

II.1 Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP .................................... 6

II.2 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP ...................................... 8

II.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik, meliputi informasi : .............................. 8

Jumlah Pemohon Informasi ................................................................................ 8

Presentase data pekerjaan pemohon (institusi, pemerintah, dst) ........................ 9

Jumlah permintaan informasi ............................................................................. 9

Status pelayanan informasi (presentase informasi dipenuhi, ditolak, dalam proses) 10

Media permintaan informasi yang digunakan pemohon (surat tertulis, email, dst) 10

Rata-rata waktu pelayanan (berapa hari) ............................................................ 11

Informasi atau data yang paling banyak diminta pemohon ................................ 11

II.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik ............................................................. 12

II.5 Kondisi Layanan Informasi Publik .......................................................................... 14

II.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik ............................................................. 14

II.7 Survey Layanan Informasi Publik ........................................................................... 15

BAB III KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK ............................... 14

BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN

INFORMASI PUBLIK DAN MEDIA SOSIAL ................................................................ 15

4

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas

dalam kehidupan bernegara, dengan demikian pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai

pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, dalam bentuk aturan atau pun pelayanan-

pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu elemen penting dalam

mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh

informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan

informasi dan dokumentasi dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Implementasi dari keterbukaan

informasi tentu tetap harus mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, yang

secara jelas dan tegas telah mengatur tentang hak dan kewajiban semua pihak. Kedua hal ini,

yaitu hak dan kewajiban, harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak dalam kedudukan masing-

masing.

Pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat di Balai

Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan, dengan menjalankan peran sebagai instansi

non profit yang memberikan pelayanan publik secara prima. Pelayanan publik yang di bentuk

bukan hanya untuk sebagai penyeimbang serta pemberi masukkan, akan tetapi sebagai sarana

peningkatan kualitas instansi yang dinaunginya sendiri. Informasi juga sebagai bahan acuan

untuk memberi masukkan kepada penyelenggara pelatihan agar mengikuti perkembangan zaman,

seperti penggunaan media sosial secara maksimal juga dapat membantu untuk menyampaikan

informasi kepada masyarakat secara efisien, bahwa kegiatan yang dilakukan benar adanya juga

memberi pengetahuan bahwa kegiatan apa saja yang termasuk di dalam instansi tersebut.

5

I.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Adapun maksud diterbitkannya laporan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Balai

Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan ini adalah dalam rangka pemenuhan

kewajiban Badan Publik sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1

Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa “setiap Badan

Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik kepada Komisi

Informasi Pusat”.

1.2.2 Tujuan

Laporan ini bertujuan mengukur kepuasan publik sebagai pengguna layanan dan

meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi pelayanan publik di Balai Pengembangan

Kompetensi Wilayah I Medan melaksanakan survey kepuasan dalam rangka melaksanakan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

6

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

II.1 Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Komitmen Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan dalam

menjalankan pelayanan publik di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I

Medan yang termuat dalam maklumat pelayanan Balai sebagai berikut: “Dengan ini, kami

segenap pegawai Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan menyatakan

sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Mutu yang telah

ditetapkan, apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.”

Adapun kebijakan internal Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan ialah

untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon / pengguna informasi publik

melakukan layanan langsung dan layanan melalaui media, antara lain telepon, Fax, email, papan

pengumuman, televise dan website sesuai peraturan dan ketentuan berlaku. Dalam memberikan

layanan informasi kepada pemohon informasi, petugas menetapkan waktu pemberian Pelayanan

Informasi Publik dan manyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik sesuai jadwal hari kerja.

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan

setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu dengan

mengisi daftar aduan/ keluhan/ masukan. Proses penyelesaian atau tindak lanjut terhadap aduan/

keluhan/ masukan konsumen dilakukan penanganan langsung sesaat aduan/ keluhan/ masukan

diterima atau untuk tindak lanjut untuk kegiatan selanjutnya. Pengelolaan hasil transaksi

penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan daftar keluhan konsumen/

laporan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada Kepala Subbagian Tata Usaha

sebagai penanggungjawab. Struktur Organisasi PPID Balai Pengembangan Kompetensi PUPR

Wilayah I Medan dan tanggung jawabnya terdiri atas:

1. Pembina PPID: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2. Atasan PPID: Sekretaris Badan Pengembangan SDM

3. Kepala Balai:

Memberikan persetujuan penyampaian informasi public kepada petugas yang ditunjuk

menyampaikan informasi publik.

7

Memberikan arahan terhadap aduan/ keluhan/ masukan konsumen yang membutuhkan

penyelesaian yang lebih serius.

4. Kepala Subbagian Tata Usaha:

Melakukan identifikasi informasi publik

Menerima laporan informasi publik

Menyiapkan rencana penyelesaian aduan/ keluhan/ masalah komsumen

Menyelesaikan aduan/ keluhan/ masalah komsumen

5. Petugas Informasi Publik:

Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang

tugasnya masing-masing.

Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau

mempersulit salah satu pihak yang dilayani

Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif,

transparan, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh

penyelenggara.

Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara.

Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan.

Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan

publik.

Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan.

Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima

pelayanan publik.

Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan

pelayanan publik.

8

6. Pejabat Pengendali Dokumen dan Pejabat Pengendali Rekaman

Memberikan data dan informasi publik yang dipublikasikan kepada pemohon data dan

informasi publik.

Melakukan koordinasi mengenai ketersediaan data/informasi yang akan disampaikan

kepada publik.

II. 2 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Implementasi Pelaksanaan kegiatan terkait KIP yang dilaksanakan di Balai Pengembangan

Kompetensi PUPR Wilayah I Medan antara lain

Penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik Balai Pengembangan PUPR Wilayah I

Medan

Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan informasi public, Balai

Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan secara khusus telah membangun Ruang

Layanan Informasi Publik (Pelayanan Terpadu) yang terletak di Gedung B lantai I.

II.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2017 pelayanan informasi publik Balai Pengembangan Kompetensi PUPR

Wilayah I Medan sudah ada, untuk itu gambar grafik di bawah ini menjelaskan jumlah pemohon

informasi publik yang telah dilayani oleh PPID Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I

Medan pada Triwulan II tahun 2020.

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Jumlah Pemohon 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

0

1

2

3

4

5

6

7

ora

ng

Jumlah Pemohon Informasi Pada Triwulan I - II Tahun 2020

9

Jumlah pemohon informasi publik selama Triwulan II 2020 dapat diklasifikasikan sesuai data

pekerjaannya menjadi 3 kelompok besar, yaitu: Individu sebesar 0%; Institusi 100%, dan

Kelompok Orang sebesar 0%. Selanjutnya data tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Diagram di bawah ini merupakan rekapitulasi pelayanan informasi publik di Balai

Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan pada Triwulan II tahun 2020 dengan

membutuhkan rata-rata waktu penyelesaian selama kurang 3 hari kerja.

Status pelayanan permintaan informasi publik pada Triwulan II periode April-Juni tahun

2020 sebesar 100% permintaan informasi dikabulkan, 0% permintaan informasi yang sedang

0%

100%

0%

KLASIFIKASI DATA PEKERJAAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK PADA

TRIWULAN II TAHUN 2020

Individu Institusi Kelompok Orang

0

1

2

3

4

5

6

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Jumlah Pemohon 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Jum

lah

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik di Bapengkom PUPR Wilayah I Medan pada Triwulan I - II Tahun 2020

10

proses, dan 0% permintaan informasi ditolak karena data dan informasi yang diminta bukan

merupakan kewenangan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan dan atau

termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan. Gambar pie chart di bawah ini

menunjukkan Presentasi Status Pelayanan Permintaan Informasi Publik Triwulan II periode 2020.

Adapun media permintaan informasi yang digunakan oleh pemohon sebesar 0%

menggunakan media elektronik baik itu melalui Instagram, Twitter dan Facebook, email, maupun

telepon, dan sisanya 100% merupakan pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan

informasi publik. Dapat terlihat pada gambar pie chart Media Permintaan Permohonan Informasi

yang digunakan pemohon selama Triwulan II tahun 2020 di bawah ini.

Berdasarkan catatan buku tamu yang berada di Ruang Layanan Informasi Publik, jumlah

tamu dan/atau pemohon informasi yang pernah datang sebesar 9 (sembilan) orang yang berasal dari

100%

0% 0%

Status Pelayanan Permintaan Informasi Publik Pada Triwulan II

Tahun 2020

Dipenuhi Ditolak Diproses

0%

100%

MEDIA PERMINTAAN PERMOHONAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN PEMOHON

PADA TRIWULAN II TAHUN 2020

Elektronik Manual

11

kelompok oran, dengan keperluan mulai dari permintaan informasi wawancara, riset, studi

banding, dan konsultasi.

PPID Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan pada Triwulan II tahun

2020 menyelenggarakan pelayanan informasi publik dengan melayani jumlah pemohon informasi

sebanyak 0 kelompok orang, 2 permintaan informasi dipenuhi, 0 permintaan informasi ditolak

dengan rata-rata penyelesaian permohonan 2 hari kerja (uraian rincian permohonan terlampir).

Berikut adalah tabel yang menunjukan rekapitulasi layanan informasi publik di Balai

Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan tahun 2020.

NO BULAN JUMAH

PEMOHON

STATUS WAKTU

PELAYANAN DIPENUHI DITOLAK DIPROSES

1 JANUARI 6 6 0 0 2

2 FEBRUARI 3 3 0 0 2

3 MARET 0 0 0 0 0

4 APRIL 0 0 0 0 0

5 MEI 0 0 0 0 0

6 JUNI 2 2 0 0 2

7 JULI 0 0 0 0 0

8 AGUSTUS 0 0 0 0 0

9 SEPTEMBER 0 0 0 0 0

10 OKTOBER 0 0 0 0 0

11 NOVEMBER 0 0 0 0 0

12 DESEMBER 0 0 0 0 0

TOTAL 11 11 0 0 6

12

II.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

Adapun pengelolaan informasi publik tersedia dalam website www.bpsdm.pu.go.id pada

menu Home > Profil > Profil Organisasi > Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I

Medan. Maka akan di lihat informasi berupa :

Struktur Organisasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan

Fasilitas

http://www.bpsdm.pu.go.id/https://bpsdm.pu.go.id/https://bpsdm.pu.go.id/https://bpsdm.pu.go.id/bacahalaman-profil-organisasihttps://bpsdm.pu.go.id/bacahalaman-balai-pendidikan-dan-pelatihan-i-medanhttps://bpsdm.pu.go.id/bacahalaman-balai-pendidikan-dan-pelatihan-i-medan

13

PNBP

14

II.5 Kondisi layanan informasi publik di lingkungan Balai Pelatihan PUPR Wilayah I Medan

a. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Balai Pengembangan Kompetensi

PUPR Wilayah I Medan dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha, dalam hal ini Bidang

Kepegawaian yang membawahi petugas Pelayanan Publik yang terletak di Lantai I Gedung A

kantor Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan. Dilengkapi dengan fasilitas

meja informasi, LCD touch screen dan printer, jaringan internet, pengeras suara, Montitor CCTV,

AC dan Dispenser, kotak saran dan pengaduan, meja baca dan beberapa koleksi leaflet tentang

kePUPR-an, serta sofa tamu. Media yang digunakan di dalam penyelenggaraan pelayanan

informasi publik tidak hanya melalui Ruang Layanan Informasi Publik, tapi juga melalui media

sosial Instagram (@balaibangkommedan), Twitter (@PelatihanI), dan Facebook Balai

Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan.

b. Petugas pelayanan informasi publik

Petugas pelayanan informasi publik adalah staf Sub Bagian Tata Usaha, yang berjumlah 4

(empat) orang. Menggunakan sistem tugas harian untuk bertanggung jawab pada permohonan

informasi publik yang diterima baik melalui ruang layanan informasi publik maupun melalui media

sosial ataupun melalui kuesioner.

II.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Adapun inovasi yang dilakukan dalam pelayaan informasi publik balai kepada peserta

pelatihan ialah :

Memberikan nomor layanan pengaduan kepada publik, agar secara langsung bisa

ditindaklanjuti petugas PPID.

Menambah bandwitch Wi Fi agar bisa dinikmati oleh publik untuk memudahkan akses internet

dan mempermudah peserta maupun widyaiswara dalam mengumpulkan informasi yang

dibutuhkan.

Melakukan program One day one news or One Day One Post (Satu Hari Satu Berita).

15

BAB III

KENDALA DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keseluruhan pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik di lingkungan Balai

Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan telah berjalan dengan baik dan sesuai,

namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain:

1. Alat untuk mengelola media sosial masih menggunakan handphone pribadi.

2. Ruangan pelayanan publik sudah disiapkan akan tetapi belum di atur dengan baik agar lebih

nyaman.

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI

PUBLIK

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada bab sebelumnya, terdapat

rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di

lingkungan Kementerian PUPR, antara lain:

1. Memberikan sosialisasi/workshop kepada petugas PPID berupa informasi ataupun, kebijakan

/perubahan kebijakan yang diterima dari BPSDM agar petugas PPID bisa memahami tugas

yang diberikan dan bisa di implementasikan ke balai dan dilaksanakan dengan baik.

2. Perlu adanya alat komunikasi untuk aduan pelanggan secara langsung agar penanganan bisa

segera dilakukan berupa nomor aduan yang tersambung ke petugas pelayanan publik dan alat

untuk mngelola media sosial yang lebih fleksibel.

3. Mengatur tempat layanan informasi supaya terlihat lebih nyaman.