BULETIN PUSAIR 1

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua..

Semangat pembangunan yang tengah membara di Kementerian PUPR bukan hanya sebatas membangun ifrastruktur akan tetapi juga membangun kemandirian masyarakat. oleh karena itu, pada buletin kali ini akan dibahas bagaimana Kementerian PUPR menjalankan program padat karya dengan melibatkan masyarakat.

selamat membaca..

DARI REDAKSI

B U L E T I N

PUSAIR

Daftar isi

1

REDAKSI

HUMAS

PUSAT LITBANG

SUMBER DAYA AIRJl. Ir. H. Juanda No. 193,

Bandung (40135)

SK Kepala Pusat Litbang Sumber

Daya Air No.30/KPTS/La/2013

EDISI 25/01/2018

Memasuki awal tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap fokus bekerja untuk m e ny e l e s a i ka n t u ga s d a n t a r g e t pembangunan infrastruktur yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Selain menyelesaikan proyek strategis nasional, pemerintah pada tahun ini juga memberikan perhatian besar dalam pembangunan proyek infrastruktur Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang bersifat padat karya.

Diharapkan dengan pelaksanaan program padat karya akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga terjadi pemerataan ekonomi ke perdesaan sekaligus untuk mengatasi kesenjangan. Dengan berfokus kepada program padat karya, Pemerintah memberikan porsi yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

KEMENTERIAN PUPRMULAI PROGRAM PADAT KARYAAWAL TAHUN 2018

KEMENTERIAN PUPRMULAI PROGRAM PADAT KARYAAWAL TAHUN 2018

BULETIN PUSAIR 2

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan Program Padat Karya (cash for work) akan langsung dapat dirasakan dampaknya oleh rakyat kecil. Kementerian PUPR menjadi salah satu dari empat kementerian yang ditugaskan Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk meningkatkan Program Padat Karya dalam agenda kerja tahun 2018.

“Program padat karya tahun 2018 dirancang untuk mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja atau sebanyak 20,5 juta hari orang kerja (HOK) dengan upah yang dibayarkan secara harian mencapai Rp 2,4 triliun dari total alokasi sebesar Rp 11,24 triliun,” kata Menteri Basuki.

Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran Rp 11,24 triliun dari total Rp 107,3 triliun di 2018 untuk program padat karya cash. Program padat karya mencakup program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masayarakat ( Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), pembangunan r u m a h s w a d a y a u n t u k M a s y a r a k a t Berpenghasilan Rendah (MBR), rumah khusus dan pemeliharaan rutin jalan.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso mengungkapkan mulai minggu ketiga Januari 2018 ini Kementerian PUPR akan melaksanakan start-up pelaksanaan proyek padat karya di 12 kabupaten yang tersebar di 10 Provinsi.

Pemilihan lokasi tersebut menurut Imam didasarkan pada jumlah petani dan jumlah pelaksana kegiatan proyek padat karya dan jumlah penerima manfaat yang cukup signifikan dalam satu lokasi desa di masing-masing kabupaten tersebut.

“Selain itu juga untuk integrasi kegiatan padat karya antar unit organisasi di Kementerian PUPR yakni pada Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan pada satu lokasi yang sama,” ujar Imam di Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Ia berharap dengan adanya integrasi pelaksanaan proyek padat karya di lingkungan Kementerian PUPR akan memberikan hasil yang lebih optimal bagi masyarakat di daerah tersebut. (Jay)

Biro Komunikasi PublikKementerian PUPR