kementerian perhubungan direktorat...

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERALPERKERETAAPIAN

laporanmonItorIngcapaIan kInerjatrIwulan I tahun 2020

sekretarIat dIrektorat jenderalperkeretaapIan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian i

Kata Pengantar

Laporan monitoring capaian kinerja merupakan laporan monitoring secara

berkala (triwulan) atas pelaksanaan dan pencapaian target kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui

Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Laporan monitoring kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

2020 disusun dengan tujuan untuk memantau kemajuan pencapaian kinerja

secara berkala, serta mengidentifikasi kendala/hambatan dan

merekomendasikan penyelesaian termasuk upaya percepatan guna

mencapai target yang ditetapkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan

kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan monitoring

kinerja triwulan I Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan pemenuhan kinerja Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkeretaapian tahun 2020.

Jakarta, April 2020

SEKRETARISDIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

ZULMAFENDI, SE, M.ScPembina Utama Madya (IV/d)NIP. 19621005 198903 1 001

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian ii

Daftar IsiHalaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I : PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Tugas dan Fungsi

1.4 Struktur Organisasi

1.5 Sumber Daya Manusia

1.6 Sistematika Pelaporan

I-1

I-2

I-3

I-4

I-6

I-8

BAB II : CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2020 II-12.1 Tahap Pengukuran Kinerja

2.2 Pengukuran Capaian Kinerja

2.3 Realisasi Anggaran Unit Kerja

II-1

II-2

II-18

BAB III : PENUTUP III-13.1 Tindak Lanjut Rekomendasi LKIP Tahun 2019 III-1

3.2 Kesimpulan III-3

3.3 Rekomendasi III-5

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian iii

Daftar GambarHalaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen Perkeretaapian I-5

Gambar 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan/

Kepangkatan dan Pendidikan

I-7

Gambar 2.1 Capaian Kinerja Jumlah Pencapaian Target

Legislasi (Rancangan dan Peraturan

Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Triwulan I

Tahun 2020

II-6

Gambar 2.2 Capaian Kinerja Jumlah SDM Perkeretaapian

yang Berkompeten dan Profesional yang Memiliki

Sertikat Kompetensi/Keahlian Triwulan I Tahun

2020

II-8

Gambar 2.3 Capaian Kinerja Target Penerimaan Negara

Bukan Pajak Triwulan I Tahun 2020

II-14

Gambar 2.4 Capaian Kinerja Persentase Penyerapan

Anggaran Triwulan I Tahun 2020

II-17

Gambar 2.5 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2020 Per

Jenis Belanja

II-18

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian iv

Daftar TabelHalaman

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Beradasarkan Unit Kerja I-6

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan /

Kepangkatan

I-6

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan I-7

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkeretaapian Tahun 2020

II-2

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Per Triwulan Jumlah

Rekomendasi Kebijakan/Pedoman Teknis

Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian

II-4

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target

Legislasi (rancangan dan peraturan perundangan)

di Bidang Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2020

II-5

Tabel 2.4 Pegawai Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki

Sertifikat Kompetensi/Keahlian Triwulan I Tahun

2020

II-6

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Rasio Peningkatan Pegawai Ditjen

Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat

Kompetnsi/Keahlian Triwulan I Tahun 2020

II-7

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian II-10

Tabel 2.7 Karakteristik Tingkat Maturasi SPIP II-11

Tabel 2.8 Capaian Tingkat Maturasi SPIP Triwulan I Tahun

2020

II-12

Tabel 2.9 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal

Perkeretaapian Periode Januari - Maret Tahun

2020

II-13

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Target Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP)

II-14

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian v

Triwulan I Tahun 2020

Tabel 2.11 Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen

Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2020

II-16

Tabel 2.12 Capaian Kinerja Persentase penyerapan Anggaran

Setditjen Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2020

II-17

Tabel 2.13 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2020 Per

Jenis Belanja

II-18

Tabel 3.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pada LKIP Tahun

2019

III-1

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Triwulan I Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020

III-4

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Perkeretaapian I - 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan

bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (Good

Governance and Clean Governance), Direktorat Jenderal Perkeretaapian

diberikan tanggung jawab untuk mengelola, mengatur dan mengawasi

penyelenggaraan transportasi perkeretaapian kepada masyarakat umum untuk

memenuhi pelayanan yang memadai termasuk di dalamnya aspek pertanggung

jawaban (accountability) pelaksanaan tugas Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa setiap Instansi

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara wajib untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta dapat memberikan informasi

kinerja secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan

melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik sebagai upaya perbaikan

secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan monitoring kinerja triwulan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkeretaapian pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban unit

kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian

Perhubungan yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan

Kementerian Perhubungan. Laporan monitoring kinerja memuat gambaran

pencapaian kinerja secara transparan yang dikaitkan dengan upaya – upaya

strategis dan operasional yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan indikator


kinerja dalam kerangka pemenuhan tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi

unit kerja.

Pencapaian kinerja setiap uraian sasaran ditunjukkan melalui pencapaian

setiap indikator kinerja pada sasaran tersebut yang berorientasi pada outcome

atau output penting lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengukur

akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian sasaran dituangkan melalui

program/kegiatan yang saling berkaitan dan bersinergi membentuk sejumlah

output atau outcome dalam mencapai suatu sasaran tertentu. Oleh karena itu,

dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja sesuai program dan sasaran,

dilakukan pengukuran terhadap capaian kinerja dari setiap kegiatan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2020

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian disusun dengan maksud

melakukan evaluasi kinerja untuk meningkatkan pencapaian kinerja sesuai

dengan masing-masing tugas dan fungsinya.

Tujuan penyusunan laporan monitoring ini adalah memberikan penjelasanmengenai pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapianpada triwulan I tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) triwulan Itahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja(performance agreement) triwulan I tahun 2020. Analisis atas capaian kinerjaterhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasinya kegiatan yangmendukung kinerja (performance gap) guna perbaikan terhadap kinerjaprogram/kegiatan di periode berikutnya.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan


Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur

pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan

dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam

lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, penyusunan

dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja,

serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan

Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

b. Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta

pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat

Jenderal Perkeretaapian;

c. Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi,

perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan

pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri serta

pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian; dan

d. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian,

standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan

tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi,

kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan,

pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan

penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta

pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkeretaapian.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan


Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan unit kerja dibawah

Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan sebagai salah satu unsur pelaksana tugas

dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi terdiri dari Bagian

Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum serta Bagian Kepegawaian

dan Umum, sebagaimana pada bagan berikut :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015Sekretariat Ditjen Perkeretaapian I - 5

Gambar 1. 1Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

LaporanMonitoring

CapaianKinerja

Triwulan

ISETD

ITJENPERKERETAAPIAN

2020

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian I - 6

1.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkeretaapian pada triwulan I tahun 2020 adalah sebanyak 98 orang, dengan

uraian sebagai berikut :

Tabel 1. 1Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No Unit Kerja Jumlah Pegawai

1. Bagian Perencanaan 18

2. Bagian Keuangan 28

3. Bagian Hukum 19

4. Bagian Kepegawaian dan

Umum

33

TOTAL 98

Tabel 1. 2Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/ Kepangkatan

No Golongan / Kepangkatan JumlahPegawai

1. Golongan I 02. Golongan II 203. Golongan III 654. Golongan IV 13

TOTAL 98


Tabel 1. 3Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai1 SD 02 SLTP 03 SLTA 104 D-1 05 D-2 06 D-3 207 D-4 58 S-1 429 S-2 2110 S-3 0

TOTAL 98

Gambar 1. 2Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

dan Pendidikan


1.6. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan Laporan Monitoring Triwulan I sebagai berikut :

a. Bab I, PendahuluanMemuat gambaran singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuanserta terkait unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang termuatdalam kedudukan, tugas dan fungsi sebagai regulator di bidangPerkeretaapian serta struktur organisasi termasuk sumber daya manusia.

b. Bab II, Capaian Kinerja Triwulan IMemuat metode pengukuran untuk analisis capaian kinerja unit kerja danrealisasi anggaran. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis unit kerjatersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan perbandingan targetdan realisasi kinerja pada triwulan I tahun 2020, analisis penyebabkeberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusiterhadap indikator kinerja kegiatan, termasuk pelaporan realisasikeuangan unit kerja terkait pelaksanaan anggaran pada triwulan I tahun2020.

c. Bab III, PenutupMateri berisikan yang berupa kesimpulan dan saran/rekomendasi yangperlu dilakukan unit kerja di periode berikutnya untuk meningkatkankinerja.

d. LampiranTerdiri dari rincian pengukuran kinerja tahun 2020 serta data dukungcapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Ditjen Perkeretaapian II - 1

BAB IICAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2020

2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJAPengukuran kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis untuk

menginventarisir, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan

efisiensi dan efektifitas suatu instansi/organisasi pemerintah dalam

melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengukuran hasil kinerja dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk

mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran untuk

mempermudah interpretasikan atas pencapaian kinerja. Idealnya pengukuran

kinerja menjadi akan lebih efektif jika dilakukan secara berkala tiap bulan atau

triwulan sampai dengan akhir tahun.

Pengukuran terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui

Perjanjian Kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkeretaapian yaitu dengan pencapaian hasil/output suatu kegiatan dalam

kurun dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Tahapan yang dilakukan

dalam pengukuran capaian kinerja adalah :

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2020 terhadap target kinerja

Triwulan I tahun 2020;

2. Analisis penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja;

3. Identifikasi permasalahan dan upaya peningkatan kinerja.

Dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja mengacu pada

Peraturan Menteri Perhubungan PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Sistem Akuntabllitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di

Lingkungan Kementerian Perhubungan, untuk mengetahui capaian kinerja

antara rencana dan realisasi suatu output dan outcome kegiatan digunakan

formula sebagai berikut :


a. Kondisi pertama, apabila output suatu kegiatan tidak tercapai sesuaidengan target, formula yang dipergunakan adalah :

b. Kondisi kedua, apabila output suatu kegiatan tercapai sesuai dengantarget tetapi biaya yang digunakan lebih rendah dari rencanaanggaran, maka formula yang dipergunakan adalah:

Indikator kinerja menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah

instansi kerja pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa

ditingkatkan dan diukur.

2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dengan melaksanakan 3 (tiga) sasaran dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan,

ditetapkan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tahun 2020

No Sasaran Indikator Kinerja (Revisi) Target2020

TargetTW 1

1. Terlaksananyaperumusan regulasidan kebijakan dalampenyelenggaraanperkeretaapian

a. Jumlah rekomendasikebijakan/pedomanteknis pembinaan danpeningkatanperkeretaapian

7Dokumen

-

Realisasi

Tingkat Pencapaian Kinerja = ---------------- x 100%

Rencana

Rencana - (Realisasi – Rencana)

Tingkat Pencapaian Kinerja = ---------------------------------------- x 100%

Rencana


No Sasaran Indikator Kinerja (Revisi) Target2020

TargetTW 1

b. Persentasepencapaian targetlegislasi (rancangandan peraturanperundangan) dibidang perkeretaapian

20 % 5%

2. Tersedianya SDMPerkeretaapian yangberkompeten danprofesional yangmemiliki sertikatkompetensi/keahlian

c. Rasio pegawai DitjenPerkeretaapian yangmemiliki sertifikatkompetensi/keahlian

45 % 25%

3. Terwujudnya goodgovernance danclean governmentdi lingkunganDirektorat JenderalPerkeretaapian

d. Nilai AKIP DitjenPerkeretaapian

85 -

e. Tingkat Maturasi SPIPDirektorat JenderalPerkeretaapian

Level 3 -

f. PerolehanPenerimaam NegaraBukan Pajak (PNBP)Bidang Perkeretaapian

1.500Milyar

53,89Milyar

g. Persentasepenyerapan anggaran

99,37% 10,40%

2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Analisis Pencapaian Targeta. Sasaran pertama Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan

KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapianSasaran Terlaksananya Perumusan Regulasi Dan Kebijakan dalam

Penyelenggaraan Perkeretaapian, dengan indikator kinerja sebagai

berikut :1) Jumlah rekomendasi kebijakan/pedoman teknis pembinaan dan

peningkatan perkeretaapian (IKK No.1);

2) Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan

perundangan) di bidang perkeretaapian (IKK No. 2).


1. IKK No. 1 : Jumlah rekomendasi kebijakan/pedoman teknis pembinaandan peningkatan perkeretaapianTarget jumlah laporan rekomendasi kebijakan/pedoman teknis pembinaan

dan peningkatan perkeretaapian tahun 2020 sebanyak 7 dokumen, dengan

rincian dokumen sebagai berikut :

a) Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api

Bandara Minangkabau;

b) Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api

Bandara Internasional Soekarno Hatta;

c) Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api

Bandara Internasional Kualanamu;

d) Studi Evaluasi Kemanfaatan Pengoperasian Kereta Api Perintis Lintas

Kertapati-Indralaya;

e) Buku Informasi Perkeretaapian Tahun 2020;

f) Penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di

lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

g) In House Consultant Bidang Perencanaan Perkeretaapian.

Pada triwulan I, jumlah rekomendasi kebijakan/pedoman teknis pembinaan

dan peningkatan perkeretaapian pada tahun 2020 belum ditargetkan

realisasi. Posisi saat ini dari total 7 paket kegiatan, 6 paket telah kontrak

pada minggu ke-II Maret 2020 dan 1 paket dalam masa sanggah pra-

kualifikasi (target kontrak April 2020).

Tabel 2.2Capaian Kinerja Per Triwulan Jumlah Rekomendasi Kebijakan/Pedoman

Teknis Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian

Indikator KinerjaKegiatan Satuan Target

Capaian Kinerja Triwulan ITahun 2020 Kinerja

(%)Target Realisasi

Jumlah rekomendasikebijakan/pedoman teknispembinaan danpeningkatanperkeretaapian

Dokumen 7 - - -


2. IKK No. 2 : Persentase pencapaian target legislasi (rancangan danperaturan perundangan) di bidang perkeretaapianPenyusunan peraturan perundangan bidang perkeretaapian

(baru/revisi/perbaikan) dilaksanakan untuk memenuhi amanah undang-

undang dan Peraturan Pemerintah serta dalam upaya pemecahan

permasalahan serta peningkatan kinerja pembangunan perkeretaapian.

Penyusunan dilaksanakan secara bertahap dengan pembahasan secara

intensif dengan seluruh pihak terkait serta juga telah dilakukan harmonisasi

dengan peraturan perundangan terkait lainnya.

Target capaian legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang

perkeretaapian pada tahun 2020 yaitu sebanyak 9 Peraturan atau sebesar

20% dari total target capaian legislasi hingga tahun 2024. Pada triwulan I

tahun 2020, belum terdapat realisasi capaian legislasi (rancangan dan

peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian dikarenakan beberapa

usulan revisi/rancangan peraturan/rancangan perundangan bidang

perkeretaapian masih dalam proses pengesahan/persetujuan pimpinan.

Secara rinci posisi hingga triwulan I, terdapat 1 rancangan Peraturan Menteri

Perhubungan terkait Pengawasan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian

Berbasis Teknologi Informasi yang masih menunggu penandatanganan oleh

Menteri Perhubungan serta 1 rancangan Peraturan Menteri terkait Tata Cara

Penetapan Trase masih dalam tahap pembahasan di Direktorat Lalu Lintas

dan Angkutan Kereta Api.

Tabel 2.3Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Legislasi (rancangan dan peraturan

perundangan) di Bidang Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target


(%)Target Realisasi

Persentase pencapaian targetlegislasi (rancangan danperaturan-perundangan) dibidang perkeretaapian

% 20 5 0 0


Gambar 2.1Capaian Kinerja Jumlah Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan

Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2020

b. Sasaran Kedua Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompetendan Profesional yang Memiliki Sertikat Kompetensi/KeahlianSasaran yang kedua memiliki indikator kinerja berupa rasio peningkatan

pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat

kompetensi/keahlian (IKK 3). Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal

Perkeretaapian pada Triwulan I tahun 2020 sebanyak 613 pegawai,

dimana dari total pegawai tersebut yang mempunyai sertifikat kompetensi

teknis dan sertifikat keahlian pada triwulan I tahun 2020 sebanyak 139

pegawai (136 pegawai yang memiliki sertifikat teknis dan 3 pegawai yang

memiliki sertifikat keahlian bidang kepegawaian). Adapun rincian sebagai

berikut :

Tabel 2.4

Pegawai Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki SertifikatKompetensi/Keahlian Triwulan I Tahun 2020

NO UNIT KERJA JUMLAH PEGAWAI

1 Setditjen Perkeretaapian 7

2 Direktorat LLAKA 7

3 Direktorat Prasarana Perkeretaapian 27

4 Direktorat Sarana Perkeretaapian 34



5 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian 18

6 BTP Sumatera Bagian Utara 4

7 BTP Sumatera Bagian Barat 1

8 BTP Sumatera Bagian Selatan 3

9 BTP Jakarta dan Banten 5

10 BTP Jawa Bagian Barat 4

11 BTP Jawa Bagian Tengah 9

12 BTP Jawa Bagian Timur 2

13 Balai Pengujian Perkeretaapian 14

14 Balai Perawatan Perkeretaapian 4

15 BPKAR Sumatera Selatan 0

TOTAL 139

Pada triwulan I tahun 2020, realisasi capaian jumlah SDM Perkeretaapian

yang berkompeten dan profesional yang memiliki sertikat JFT/Teknis

sebanyak 139 pegawai (22,68% dari keseluruhan pegawai DJKA

sebanyak 613 pegawai) atau capaian sebesar 90,70% dari target yang

ditetapkan sebanyak 154 pegawai (25% dari keseluruhan pegawai DJKA

sebanyak 613 pegawai). Adapun detail realisasi pada triwulan I

sebagaimana Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 2.5Capaian Kinerja Rasio Peningkatan Pegawai Ditjen Perkeretaapian yang

Memiliki Sertifikat Kompetnsi/Keahlian Triwulan I Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target


(%)Target Realisasi

Rasio pegawai Ditjen Perkeretaapianyang memiliki sertifikatkompetensi/keahlian

% 45 25 22,68 90,70


Gambar 2.2

Capaian Kinerja Rasio Peningkatan Pegawai Ditjen Perkeretaapian yang

Memiliki Sertifikat Kompetnsi/Keahlian Triwulan I Tahun 2020

Upaya dalam rangka meningkatkan jumlah pegawai Ditjen Perkeretaapian

yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian antara lain :

1) Identifikasi SDM/pegawai Ditjen Perkeretaapian sesuai kualifikasi yang

dimungkinkan untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan guna

memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan keahlian tertentu;

2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi

teknis/keahlian tertentu yang dilaksanakan secara periodik setiap

tahunnya;

3) Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait (Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Perhubungan, PT. KAI maupun Akademisi) dalam

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

4) Sosialisasi kepada pegawai terkait fungsional tertentu untuk

pengembangan karir dan kompetensi pegawai;

5) Tindak lanjut proses persetujuan jabatan fungsional Jabatan Fungsional

Tertentu/Teknis kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).


Terkait dengan butir 5 diatas, saat ini telah disetujui oleh Kemenpan RB

untuk pembentukan jabatan fungsional bidang perkeretaapian yaitu Penguji

Sarana, Penguji Prasarana, Inspektur Sarana, Inspektur Prasarana, Asisten

Sarana dan Asisten Prasarana. Kementerian Perhubungan juga telah

melakukan penyempurnaan naskah akademik dengan mengikuti ketentuan

berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai

Negeri Sipil, dengan penyempurnaan naskah akademik sebagai berikut :

1) Jabatan fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dan Penguji Prasarana

Perkeretaapian yang semula diusulkan sebagai jabatan fungsional

kategori keterampilan diubah menjadi jabatan fungsional kategori keahlian;

2) Untuk mendukung tugas dan fungsi Penguji sebagaimana butir 1 tersebut

di atas juga mengusulkan jabatan Asisten Penguji Sarana dan Asisten

Penguji Prasarana sebagai jabatan fungsional kategori keterampilan;

3) Jabatan fungsional keahlian Inspektur Sarana Perkeretaapian diusulkan

dipecah menjadi Inspektur Sarana Perkeretaapian dan Inspektur

Prasarana Perkeretaapian.

c. Sasaran ketiga Terwujudnya Good Governance dan CleanGovernment di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sasaran yang ketiga adalah Terwujudnya Good Governance dan Clean

Government di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan

indikator kinerja sebagai berikut :1) Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (IKK No.4);

2) Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK No. 5);

3) Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang

Perkeretaapian (IKK No. 6);

4) Persentase penyerapan anggaran (IKK No. 7).


1. IKK. 4 yaitu Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian

Target AKIP Ditjen Perkeretaapian tahun 2020 adalah sebesar 85 dan

pada triwulan I tahun 2020 belum ditetapkan target dikarenakan belum

ada penilaian dari Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian

Perhubungan (penilaian biasanya dilaksanakan pada triwulan III dan nilai

ditetapkan pada triwulan IV).

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penilaian

terhadap implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian

diantaranya :

a. Penyusunan mekanisme dan implementasi reward dan punishment

terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja;

b. Penyusunan perjanjian kinerja Eselon III dan IV serta seluruh ASN;

c. Penyusunan monitoring rencana aksi setiap bulan;

d. Menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan

pencapaian sasaran (outcome) untuk masing-masing indikator kinerja;

e. Penyiapan data realisasi kinerja dilengkapi data dukung yang resmi

(valid).

Tabel 2.6Capaian Kinerja Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian

Indikator KinerjaKegiatan Satuan

Target2019

Capaian KinerjaTriwulan I Tahun 2020 Kinerja

(%)Target Realisasi

Nilai AKIP Ditjen

Perkeretaapian

Nilai 89 - - -


2. IKK. 5 yaitu Tingkat Maturitas SPIP Direktorat JenderalPerkeretaapianTingkat maturasi penyelenggaraan SPIP tidak hanya berguna sebagai

evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam

penyelenggaraan SPIP. Tingkatan atau Level Maturasi sesuai Pedoman

tersebut, terdiri atas 5 tingkatan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikut adalah

karakteristik masing-masing tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP

sebagai berikut :

Tabel 2.7Karakteristik Tingkat Maturasi SPIP

TINGKAT/LEVEL KARAKTERISTIK SPIP

Belum Ada(Level 0)

Sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yangdiperlukan untuk melaksanakan praktek-praktekpengendalian intern

Rintisan(Level 1)

Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risikodan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasidan pemantauan sehingga kelemahan tidakdiidentifikasikan

Berkembang(Level 2)

Telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namuntidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannyasangat tergantung pada individu dan belum melibatkansemua organisasi. Efektivitas pengendalian belumdievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belumditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan menanganikelemahan tidak konsisten.

Terdefinisi(Level 3)

Telah melaksanakan praktik pengendalian intern danterdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi ataspengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yangmemadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadidengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuanorganisasi

Terkelola danTerukur(Level 4)

Telah menerapkan pengendalian internal yang efektif,masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalumengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatanitu sendiri maupun tujuan organisasi. Evaluasi formal danterdokumentasi. Namun kebanyakan evaluasi dilakukansecara manual.


TINGKAT/LEVEL KARAKTERISTIK SPIP

Optimum(Level 5)

Telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan,terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukungoleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasikomputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalampemantauan pengendalian, manajemen risiko, danpenegakan aturan. Self assessment atas pengendalianintern dilakukan secara teru menerus berdasarkan analisisgap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktifdalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.

Target tingkat maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Ditjen Perkeretaapian tahun 2020 adalah level 3 (terdefenisi). Pada

triwulan I, penilaian terhadap tingkat maturasi Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) Ditjen Perkeretaapian tahun 2020 masih belum

dilakukan baik oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

dan BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP. Penilaian

biasanya dilaksanakan pada triwulan III dan penetapan hasil pada triwulan

IV.

Tabel 2.8Capaian Tingkat Maturasi SPIP Triwulan I Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan Satuan TargetCapaian Kinerja

Triwulan I Tahun 2020 Kinerja(%)

Target Realisasi

Tingkat Maturasi SPIP DJKA Level 3 - - -

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk penyelenggaraan dan persiapan

penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

dantaranya :

a. Penyusunan Surat Keputusan Tim Satuan Tugas Sitem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian mulai dari

Tingkat Eselon I, Eselon II dan Eselon III Unit Mandiri Balai

Teknik/Balai Pengujian/Balai Perawatan/Balai Pengelola KA Ringan

Sumatera Selatan;


b. Sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi SPIP di lingkungan

Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

c. Penyusunan daftar resiko, peta resiko dan rencana tindak

pengendalian di setiap Eselon I, Eselon II dan Eselon III Mandiri;

3. IKK 6 yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DitjenPerkeretaapianPada triwulan I tahun 2020, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) Perkeretaapian sebesar Rp. 44,98 Milyar yang terdiri dari :

a. Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016);

b. Pendapatan Non Fungsional.

Penyelenggaraan PNBP dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dan

Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat

Sarana Perkeretaapian dan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Tabel 2.9Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Periode Januari - Maret Tahun 2020

NO JENIS PENDAPATANREALISASI

JANUARI -MARET2020

1 Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15Tahun 2016) 3.958.748.000,-

a. Sertifikasi Sumber Daya ManusiaPerkeretaapian 512.000.000

b. Sertifikasi Sarana dan PrasaranaPerkeretaapian 1.563.530.000

c. Jasa Pelayanan Penerbitan Ijin BidangPerkeretaapian 290.000.000

d. Jasa Pelayanan Peralatan Perkeretaapian 1.194.348.000

e. Penggunaan Sarana Perkeretaapian 294.170.000

f. Pelayanan Persetujuan Spesifikasi TeknisSarana Perkeretaapian 104.700.000


NO JENIS PENDAPATANREALISASI

JANUARI -MARET2020

g. TAC (Track Acces Charge) 0

2 Pendapatan Non Fungsional 41.024.207.004,-

JUMLAH KESELURUHAN Rp. 44.982.955.004,-

Dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar

Rp.44,98 milyar dan target yang ditetapkan sebesar Rp. 53,89 milyar

maka diperoleh capaian sebesar 83,47%.

Tabel 2.10Capaian Kinerja Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Triwulan I Tahun 2020

Indikator KinerjaKegiatan Satuan Target

Realisasi Kinerja Kinerja(%)Target TW 1 Realisasi TW 1

Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)

Rupiah 1.500 Milyar 53,89 Milyar 44,98 Milyar 83,47

Gambar 2.3Capaian Kinerja Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Triwulan I

Tahun 2020


Faktor - Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator kinerja

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara lain :

a. Belum optimalnya pemanfaatan sewa lahan pada Direktorat Jenderal

Perkeretaapian;

b. Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan BMN sehingga masih

terdapat temuan terkait pemanfaatan BMN yang kurang/belum disetor,

kurang/belum dipungut, dan digunakan langsung;

c. Pendapatan non fungsional pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

sebagian besar berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran

yang lalu;

d. Pendapatan dari TAC masih belum terealisasi tepat waktu.

Upaya meningkatkan capaian kinerja Target Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) diantaranya :

a. Melakukan revisi terhadap peraturan terkait PNBP untuk memperjelas

dan memperbaharui pembagian tugas dan fungsi Balai, sehingga

proses dalam administrasi penerimaan PNBP sesuai pada tupoksinya;

b. Mengusulkan pengembangan organisasi berupa Badan Layanan Umum

(BLU) dan Direktorat khusus pengelola aset/BMN;

c. Penyempurnaan peraturan terkait IMO dan TAC untuk lebih

mengoptimalkan PNBP dari pengoperasian prasarana milik negara;

d. Penyiapan sistem penagihan TAC secara online sehingga bisa tepat

waktu secara berkala (setiap bulan/triwulan).

4. IKK 7 yaitu IKK Persentase Penyerapan Anggaran (%)

Pada tahun 2020 alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkeretaapian sebesar Rp.276.116.707.000,- dan realisasi anggaran

pada triwulan I sebesar Rp.30.107.770.753,- dengan persentase

penyerapan anggaran sebesar 10,90% dari target yang ditetapkan

sebesar 10,40% atau capaian kinerja sebesar 104,81%. Adapun rincian

penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

pada tabel dan gambar berikut :


Tabel 2.11Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2020

JENIS PAGU REALISASI % SISA

[467504] SATKER KANTOR PUSATDIREKTORAT JENDERALPERKERETAAPIAN

276.116.707.000 30.107.770.753 10,90% 246.008.936.247

PER JENIS BELANJA

BELANJA PEGAWAI 50.398.066.000 9.334.671.766 18,52% 41.063.394.234

BELANJA BARANG 134.805.738.000 20.600.969.787 15,28% 114.204.768.213

BELANJA MODAL 90.912.903.000 172.129.200 0,19% 90.740.773.800

PER SUMBER DANA

RM 276.116.707.000 30.107.770.753 10,90% 246.008.936.247

SBSN - - -

PHLN - - -

Penyerapan anggaran berbasis kinerja sudah seharusnya berpegang pada tiga

prinsip, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif dengan memperhatikan dan

membandingkan input atas output dan outcome. Pada triwulan I tahun 2020

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan efisiensi dan

optimalisasi anggaran di lingkungan Sekretariat Diretorat Jenderal Perkeretaapian

dengan tetap mempertimbangkan pencapaian output per jenis belanja.

Upaya kedepan yang perlu dilaksanakan untuk mempertahankan/meningkatkan

kinerja antara lain perlu diusulkan revisi dokumen anggaran untuk realokasi

anggaran yang diprediksi tidak terserap/terlaksana dan dipindahkan ke kegiatan

prioritas lainnya seperti penanganan dampak COVID-19.


Tabel 2.12Capaian Kinerja Persentase penyerapan Anggaran

Setditjen Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan Satuan TargetRealisasi Kinerja

Kinerja (%)Target TW 1 Realisasi TW 1

Persentase PenyerapanAnggaran SetditjenPerkeretaapian

% 99,37 10,40 10,90 104,81

Gambar 2.4Capaian Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Triwulan I Tahun 2020


2.3 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Induk Ditjen

Perkeretaapian Tahun Anggaran 2019 No. SP. DIPA-022.08-

0/2020, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tahun Angaran 2020 sebesar Rp.12.563.709.953.000,- dengan

alokasi anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkeretaapian sebesar Rp.276.116.707.000,- dengan realisasi

pada triwulan I sebesar Rp. 30.107.770.753,- atau 10,90% dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.13Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2020 Per Jenis Belanja

No. Jenis Belanja Pagu Realisasi % Sisa Dana

1 Belanja Pegawai 50.398.066.000 9.334.671.766 18,52 41.063.394.234

2 Belanja Barang 134.805.738.000 20.600.969.787 15,28 114.204.768.213

3 Belanja Modal 90.912.903.000 172.129.200 0,19 90.740.773.800

TOTAL 276.116.707.000 30.107.770.753 10,90 246.008.936.247

Gambar 2.5

Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2020 Per Jenis Belanja

Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2020Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

III - 1

BAB IIIPENUTUP

3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA LKIP TAHUN 2019

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada Laporan Kinerja Tahun 2019

sebagai berikut :

Tabel 3.1Tindak Lanjut Rekomendasi Pada LKIP Tahun 2019

No Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK)

agar dimonitoring secara berkala

sehingga dapat dimanfaatkan

dalam pengarahan dan

pengorganisasian kegiatan serta

pengukuran keberhasilan kegiatan

dapat lebih mudah dilaksanakan

Melaksanakan pemantauan atas

target rencana aksi pada PK

secara periodik setiap bulan

melalui aplikasi kinerja e-

Performance, laporan triwulan

dan pembuatan matriks

pemantauan rencana aksi yang di

upload di aplikasi e-SAKIP reviu

2. Sinkronisasi dan konsistensi antara

kegiatan melalui rencana kerja dan

anggaran sesuai sasaran dan

target yang hendak dicapai

berdasarkan tugas dan fungsi

masing-masing unit kerja dengan

pemanfaatan sumber daya manusia

dan sumber daya anggaran dalam

melaksanakan tugas dan fungsi

pada setiap Bagian di Setditjen

Perkeretaapian

Melakukan penyesuaian kegiatan

dan anggaran untuk mendukung

indikator kinerja Setditjen

Perkeretaapian melalui

pelaksanaan rapat dan

sinkronisasi penyusunan indikator

yang melibatkan tiap Bagian di

lingkungan Setditjen

Perkeretaapian


III - 2


3. Perbaikan terhadap indikator yang

tidak memenuhi target di tahun

2019, antara lain :

a. Rasio peningkatan pegawai

Ditjen Perkeretaapian yang

memiliki sertifikat JFT/Teknis;

b. Nilai AKIP Direktorat Jenderal

Perkeretaapian;

c. Persentase penyerapan

anggaran Direktorat Jenderal

Perkeretaapian;

d. Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) Ditjen

Perkeretaapian

Beberapa hal yang telah

ditindaklanjuti pada indikator-

indikator tersebut antara lain :

a. Telah disetujui oleh

Kemenpan Reformasi

Birokrasi untuk pembentukan

jabatan fungsional bidang

perkeretaapian yaitu Penguji

Sarana, Penguji Prasarana,

Inspektur Sarana, Inspektur

Prasarana, Asisten Sarana

dan Asisten Prasarana serta

telah dilakukan

penyempurnaan naskah

akademik;

b. Melakukan beberapa upaya

dalam rangka peningkatan

nilai AKIP seperti membuat

mekanisme dan implementasi

reward dan punishment,

menyusun PK ASN,

menyajikan informasi

keuangan yang terkait

langsung dengan pencapaian

sasaran (outcome) serta

melengkapi data dukung

capaian kinerja yang valid;

c. Pemantauan pelaksanaan

anggaran secara berkala


III - 3


dengan realokasi anggaran

yang diprediksi tidak terserap

ke kegiatan prioritas lainnya;

d. Beberapa upaya yang telah

dilakukan dalam rangka

peningkatan PNBP antara

lain penambahan jumlah

tenaga penguji serta proses

revisi terhadap peraturan

terkait PNBP guna

pengoptimalan PNBP.

3.2 KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dalam laporan monitoring capaian kinerja triwulan

I tahun 2020 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh

sebagai berikut :

1. Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk

melaksanakan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi

Perkeretaapian melalui kegiatan dukungan manajemen dan teknis

lainnya sebagaimana penetapan Perjanjian Kinerja yaitu :

a. Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam

penyelenggaraan perkeretaapian;

b. Tersedianya SDM Perkeretaapian yang berkompeten dan

profesional yang memiliki sertifikat JFT/Teknis;

c. Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan

Direktorat Jenderal Perkeretaapian.


III - 4

2. Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun

2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2Capaian Kinerja Triwulan I Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tahun 2020

No Sasaran Indikator Kinerja SatuanTarget2020

TargetTW 1

RealisasiTW 1

CapaianKinerjaTW 1 (%)

CapaianKinerja2020 (%)

1. TerlaksananyaPERUMUSANREGULASI danKEBIJAKANdalampenyelenggaraanperkeretaapian

1) Jumlahrekomendasikebijakan/pedoman teknispembinaan danpeningkatanperkeretaapian

Dokumen 7 - - - -

2) Persentasepencapaian targetlegislasi(rancangan danperaturanperundangan) dibidangperkeretaapian

% 20 5 0 0 0

2. TersedianyaSDMPerkeretaapianyangberkompetendan profesionalyang memilikisertikatJFT/Teknis

3) Rasio pegawaiDitjenPerkeretaapianyang memilikisertifikatkompetensi/keahlian

% 45 25 22,68 90,70 50,40

3. TerwujudnyaGOODGOVERNANCEdan CLEANGOVERNMENTdi lingkunganDirektoratJenderalPerkeretaapian

4) Nilai AKIP DitjenPerkeretaapian

Nilai 85 - - - -

5) Tingkat MaturasiSPIP DirektoratJenderalPerkeretaapian

Level 3 - - - -

6) PerolehanPenerimaam

Milyar 1.500 53,89 44,98 83,47 3,00


III - 5

No Sasaran Indikator Kinerja SatuanTarget2020

TargetTW 1

RealisasiTW 1

CapaianKinerjaTW 1 (%)

CapaianKinerja2020 (%)

Negara BukanPajak (PNBP)BidangPerkeretaapian

7) Persentasepenyerapananggaran

% 99.37 10,40 10,90 104,81 10,98

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 69,75

3. Pada tahun 2020, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkeretaapian adalah sebesar Rp.276.116.707.000,- dengan realisasi

pada triwulan I sebesar Rp.30.107.770.753, atau sebesar 10,91%.

3.3 REKOMENDASI

Hal-hal yang direkomendasikan sebagai hasil evaluasi capaian kinerjatriwulan I tahun 2020 sebagai berikut :

1. Terhadap indikator kinerja yang tidak memenuhi target diperlukanperbaikan untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya :

a. Monitoring pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk aktifmengikuti pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensiteknis dan keahlian tertentu yang dilaksanakan secara periodik,termasuk mendorong minat pegawai untuk jabatan fungsionaltertentu;

b. Percepatan penyusunan/revisi Permenhub bidang perkeretaapianmelalui rapat intensif internal Ditjen Perkeretaapian via onlinetermasuk koordinasi dengan Sekretariat Jenderal KementerianPerhubungan (Biro Hukum);

c. Melakukan revisi terhadap peraturan terkait PNBP untukmemperjelas dan memperbaharui pembagian tugas dan fungsi Balai,


III - 6

sehingga proses dalam administrasi penerimaan PNBP sesuai padatupoksinya serta percepatan penyempurnaan peraturan terkait IMOdan TAC untuk lebih mengoptimalkan PNBP dari pengoperasianprasarana milik negara;

d. Percepatan penagihan/pembayaran TAC sebagai PNBP secaraonline agar tepat waktu dan berkala.

2. Sinkronisasi dan konsistensi antara kegiatan melalui rencana kerja dananggaran sesuai sasaran dan target indikator lainnya yang hendakdicapai berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja denganpemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran dalammelaksanakan tugas dan fungsi pada setiap Bagian di SekretariatDirektorat Jenderal Perkeretaapian.

LAMPIRANMONITORING RENAKSI PERIODE JANUARI - MARET 2020

REALISASIOUTPUT

REALISASIANGGARAN (Rp)

CAPAIANOUTPUT

CAPAIANANGGARAN

Vol % Vol % Vol Vol % %

1. Studi Kemanfaatan Pembangunandan Pengoperasian Kereta Api BandaraMinangkabau

0 0% 0 0% 0 0 0% 0%

PIHAK POKJAPERLU

TAMBAHANWAKTU DALAMMENGEVALUASI

KORDINASIDENGAN POKJA

JIKA TERJADIKELAMBATAN

PPK PPTKA

2. Studi Kemanfaatan Pembangunandan Pengoperasian Kereta Api BandaraInternasional Soekarno Hatta

0 0% 0 0% 0 0 0% 0%

PIHAK POKJAPERLU




PPK PPTKA

3. Studi Kemanfaatan Pembangunandan Pengoperasian Kereta Api BandaraInternasional Kualanamu

0 0% 0 0% 0 0 0% 0%

PIHAK POKJAPERLU




PPK PPTKA

4. Studi Evaluasi KemanfaatanPengoperasian Kereta Api PerintisLintas Kertapati-Indralaya

0 0% 0 0% 0 0 0% 0%

PIHAK POKJAPERLU




PPK PPTKA

5. Buku Informasi Perkeretaapian Tahun2020 0 0% 0 0% 0 0 0% 0%

PIHAK POKJAPERLU




PPK PPTKA

6. Penyusunan Rencana IndukTeknologi Informasi dan Komunikasi DiLingkungan DJKA

0 0% 0 0% 0 0 0% 0%

PIHAK POKJAPERLU




PPK PPTKA

7. In House Consultant BidangPerencanaan Perkeretaapian 0 0% 0 0% 0 0 0% 0%

PIHAK POKJAPERLU




PPK PPTKA

Persentase pencapaian targetlegislasi (Jumlah rancangan danperaturan perundangan) di bidangperkeretaapian

Koordinasi Penyusunan PeraturanPerundang-Undangan Di BidangPerkeretaapian

8 8% 135.726.400 8% 5 80.306.600 5% 5%Tidak terlaksananya

kegiatan karenaperubahan jadwal

melakukanpercepatan

kegiatan danmembuat timeline

pelaksanaanterbaru

Kasubbag PeraturanPerundang-undangan

Koordinasi Pengendalian danPengawasan Produk Hukum atasPenyelenggaraan Perkeretaapian



melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Kegiatan Jaringan Dokumentasi danInformasi Hukum di Lingkungan DitjenPerkeretaapian

100 100% 200.930.000 100% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Pemberian Pertimbangan Hukum diLingkungan Ditjen Perkeretaapian 100 100% 881.280.000 100% 5 45.178.000 5% 5%

Tidak terlaksananyakegiatan karena

perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

Kasubbag Perjanjiandan Advokasi Hukum

Kegiatan Bantuan Hukum (advokasi) diLingkungan Ditjen Perkeretaapian 8 8% 65.148.000 8% 0,48 3.924.000 0,48% 0,48%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

Kasubbag Perjanjiandan Advokasi Hukum

MONITORINGRENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIANTAHUN 2020

No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN KEGIATAN

7

B.

Persentase pencapaiantarget legislasi (Jumlahrancangan dan peraturanperundangan) di bidangperkeretaapian

% 20

1

TerlaksananyaPERUMUSANREGULASI danKEBIJAKAN dalampenyelenggaraan

A.

Jumlah rekomendasikebijakan bidangpembinaan danpeningkatanperkeretaapian

Dokumen 7

TARGET BULAN JANUARI

TARGET OUTPUT TARGET ANGGARAN

Jumlah rekomendasi kebijakanbidang pembinaan dan peningkatanperkeretaapian

7

EVALUASI REANCANATINDAK LANJUT

PENANGGUNGJAWAB

REALISASI BULAN JANUARI % CAPAIAN BULANJANUARI

REALISASIOUTPUT


CAPAIANOUTPUT

CAPAIANANGGARAN



7

1


A.


Dokumen 7




7


PENANGGUNGJAWAB


Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian 8 8% 39.075.360 8% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Rasio pegawai Ditjen Perkeretaapianyang memiliki sertifikatkompetensi/keahlian tertentu

Penyertaan Pendidikan dan PelatihanSDM Ditjen Perkeretaapian 0 0% - 0% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

KasubbagKepegawaian dan

Organisasi

Pengembangan Kelembagaan danPenataan Organisasi /Balai/UPT 0 0% - 0% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Organisasi

Sosialisasi dan Penyusunan WilayahBebas Korupsi (WBK) dan UnitPengendalian Gratifikasi

8 8% - 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

Kasubbag RumahTangga

Administrasi Pengelolaan Kepegawaian 8 8% 46.485.120 8% 10 59.290.000 10% 10%

dilakukan upayamemastikan target

capaian sesuaioutput kegiatan

melakukanmonitoring

terhadap capaioutput kegiatan


Organisasi

Sosialisasi dan Penyusunan PMPRBDitjen Perkeretaapian 8 8% 7.260.400 8% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Organisasi

Kenaikan Pangkat Terpadu 8 8% 5.469.120 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Organisasi

Persiapan Masa Pensiun 8 8% 1.464.320 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Organisasi

Updating Aplikasi DatabaseKepegawaian Ditjen Perkeretaapian 25 25% 25.074.000 25% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Organisasi

Penyusunan / Review StandartOperasional Prosedur (SOP) BidangKepegawaian



melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Organisasi

Updating Data Pegawai untukPembayaran Gaji 13, THR, UangMakan, Tunjangan Kinerja dan PPh 21



melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Organisasi

Penyusunan Beban Kerja 0 0% - 0% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Organisasi

Penyusunan Jabatan Fungsional Umumdan Tertentu 0 0% - 0% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Organisasi

B.


% 20

2

Tersedianya SDMPerkeretaapianyang berkompetendan profesionalyang memilikisertikat JFT/Teknis

C.

Rasio pegawai DitjenPerkeretaapian yangmemiliki sertifikatkompetensi/keahliantertentu

%

1


45

REALISASIOUTPUT


CAPAIANOUTPUT

CAPAIANANGGARAN



7

1


A.


Dokumen 7




7


PENANGGUNGJAWAB


Penyertaan Kegiatan RakornisKepegawaian 0 - - 0% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Organisasi

Ujian dan Penyesuaian Ijazah 8 8% 7.404.000 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Organisasi

Penyusunan Formasi dan PenerimaanCalon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) danPegawai Pemerintah dengan PerjanjianKerja



melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Organisasi

Character Building 50 50% 200.857.000 50% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Organisasi

Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) danRencana Kerja Tahunan (RKT) bidangperkeretaapian

25 25% 68.868.000 25% 66 181.108.254 66% 66%



melakukanmonitoring


Kasubbag Program

Penyusunan Rencana Kerja danAnggaran Ditjen Perkeretaapian 8 8% 78.349.920 8% 7 63.813.500 7% 7%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

Kasubbag Program

Penyusunan Rencana StrategisKemenhub Bidang PerkeretaapianTahun 2020 - 2024



melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

Kasubbag Rencana

Monitoring pengendalian dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunansesuai PP no.39 Tahun 2006, KSP danLaporan Monitoring Kinerja per Triwulan



melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

Kasubbag Evaluasidan Pelaporan

Monitoring pengendalian dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunansesuai dengan PP No.10/2011 danmonitoring pembiayaan proyek/kegiatanmelalui penerbitan SBSN sesuai PPNo.56/2011

8 8% 36.752.000 8% 29 131.100.000 29% 29%



melakukanmonitoring



Perencanaan dan PengendalianTerpadu Proyek-Proyek Perkeretaapian 8 8% 52.944.080 8% 11 72.390.105 11% 11%



melakukanmonitoring



Monitoring Penerapan KebijakanStrategis terkait Iklim dan Gender 8 8% 89.675.200 8% 13 143.254.950 13% 13%



melakukanmonitoring


Kasubbag Rencana

Penyusunan LAKIP DitjenPerkeretaapian dan LAKIP SekretariatDitjen Perkeretaapian



melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Penyusunan Laporan Tahunan 25 25% 92.670.000 25% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


2


C.


%

3

TerwujudnyaGOODGOVERNANCE danCLEANGOVERNMENT dilingkunganDirektorat JenderalPerkeretaapian

D. Nilai AKIP DitjenPerkeretaapian Nilai

45

85

REALISASIOUTPUT


CAPAIANOUTPUT

CAPAIANANGGARAN



7

1


A.


Dokumen 7




7


PENANGGUNGJAWAB


Penyiapan Bahan Rapat PimpinanDitjen Perkeretaapian 8 8% 18.248.000 8% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Sosialisasi dan Bimtek Rencana Kerjadan Anggaran 8 8% 43.733.600 8% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

Kasubbag Program

Tingkat Maturasi SPIP DirektoratJenderal Perkeretaapian

Penyusunan SPIP Direktorat JenderalPerkeretaapian 8 8% 42.433.600 8% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Pengumpulan dan pengolahandata/statistik perkeretaapian 8 8% 30.205.600 8% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Pengembangan & Pengelolaan WebsiteDitjen Perkeretaapian TA.2019 8 8% 35.019.520 8% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Pembinaan dan Evaluasi hasil-HasilPemeriksaan dan Tindak lanjut (LHP) 25 25% 130.665.500 25% 17 87.912.000 17% 17%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

Kasubbag VerifikasiAnggaran

Pengawasan dan Pengendalian 8 8% 17.411.760 8% 5 11.643.174 5% 5%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

KasubbagPerbendaharaan dan

BMN

Administrasi Pengelolaan Umum danRumah Tangga 8 8% 49.374.400 8% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Monitoring Pemeliharaan danPerawatan Mesin Absensi UPT/Balaidan Satker Perkeretaapian



melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Program Pencegahan danPemberantasan PenyalahgunaanPeredaran Gelap Narkotika (P4GN)

0 - - - 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Monitoring dan Evaluasi KinerjaPegawai di Lingkungan DitjenPerkeretaapian

8 8% 71.498.720 8% 17 155.470.800 17% 17%



melakukanmonitoring



Informasi Kebijakan Dan ProgramPembangunan Bidang PerkeretaapianMelalui Leaflet, Booklet, Spanduk



melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

Kasubbag Humas danKSLN

Iklan Layanan Masyarakat TerkaitPemberitaan Informasi dan ProgramMedia Massa Dengan Pemuatan MelaluiMedia Cetak Substansi DirektoratJenderal Perkeretaapian



melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


3


D. Nilai AKIP DitjenPerkeretaapian Nilai

E.Tingkat Maturasi SPIPDirektorat JenderalPerkeretaapian

Level 3

85

REALISASIOUTPUT


CAPAIANOUTPUT

CAPAIANANGGARAN



7

1


A.


Dokumen 7




7


PENANGGUNGJAWAB


Penyiapan Bahan Expose/Jumpa PersProgram Pengembangan PembangunanPerkeretaapian

0 - - 0% 3 14.000.000 3% 3%



melakukanmonitoring



Dokumentasi Kegiatan (Kliping)Transportasi Kereta Api DirektoratJenderal Perkeretaapian



melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Peliputan (Monitoring) DanPendokumentasian PenyelenggaraanPelayanan Jasa Transportasi Kereta Api

0 - - 0% 18 85.206.000 18% 18%



melakukanmonitoring



Penerbitan News Letter DitjenPerkeretaapian 25 25% 119.740.000 25% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Pameran 0 0% - 0% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Sosialisasi Rencana IndukPerkeretaapian 8 8% 48.336.800 8% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

Kasubbag Rencana

Penyusunan Publikasi ProgramPerkeretaapian Melalui Layanan MediaSosial



melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Sidang Dalam Rangka Kerjasama LuarNegeri Ditjen Perkeretaapian 8 8% 148.548.000 8% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


3



Level 3

REALISASIOUTPUT


CAPAIANOUTPUT

CAPAIANANGGARAN



7

1


A.


Dokumen 7




7


PENANGGUNGJAWAB


Sosialisasi Keterbukaan InformasiPublik 8 8% 44.489.760 8% 16 86.951.000 16% 16%



melakukanmonitoring



Edukasi Masyarakat untuk BidangPerkeretaapian 8 8% 15.232.080 8% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Pembinaan Sistem AdministrasiPerkantoran 8 8% 35.727.200 8% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

Kasubbag Tata Usaha

Pembinaan Mental dan SpiritualPegawai 8 8% 10.164.000 8% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


Organisasi

Pengelolaan Arsip 8 8% 32.894.720 8% 5 20.100.000 5% 5%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

Kasubbag Tata Usaha

Monitoring Ketatausahaan 8 8% 27.163.760 8% 38 128.899.360 38% 38%



melakukanmonitoring


Kasubbag Tata Usaha

Contact Center Bidang Perkeretaapian 8 8% 42.173.200 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

Kasubbag Tata Usaha

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan diLingkungan Ditjen Perkeretaapian 8 8% 12.664.000 8% 0 - 0% 0%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

Kasubbag Tata Usaha

Pembinaan Keprotokolan dan MC 0 - - 0% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

Kasubbag Tata Usaha

Administrasi Pelelangan 25 25% 93.017.500 25% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

PPK Kepegawaian

Layanan Sarana dan Prasarana Internal 8 8% 11.991.289.120 8% 0,37 547.640.500 0,37% 0,37%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

PPK Kepegawaian

Layanan Perkantoran 8 8% 12.242.080 8% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

PPK Kepegawaian

Perolehan Pendapatan Negara BukanPajak (PNBP) Bidang PerkeretaapianBidang Perkeretaapian

Penyusunan Laporan PengelolaanKeuangan 75 75% 807.321.000 75% 21 223.291.400 21% 21%


perubahan jadwal

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

Kasubbag VerifikasiAnggaran

3


E.

F.

Perolehan PendapatanNegara Bukan Pajak(PNBP) BidangPerkeretaapian BidangPerkeretaapian

Rupiah 1.500.000.000.000

Tingkat Maturasi SPIPDirektorat JenderalPerkeretaapian

Level 3

REALISASIOUTPUT


CAPAIANOUTPUT

CAPAIANANGGARAN



7

1


A.


Dokumen 7




7


PENANGGUNGJAWAB


Pengusulan PNBP yang berkaitandengan Tupoksi dan MonitoringPelaksanaan PNBP DitjenPerkeretaapian

8 8% 48.418.240 8% 8 46.352.000 8% 8%



melakukanmonitoring


KasubbagPelaksanaan

Anggaran

Penyusunan Laporan SIMAK BarangMilik Negara (BMN) di LingkunganDitjen Perkeretaapian

8 8% 25.560.560 8% 31 99.810.000 31% 31%



melakukanmonitoring



BMN

Peninjauan Lapangan PemanfaatanBarang Milik Negara pada DitjenPerkeretaapian



melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


BMN

Pelaksanaan Serah Terima BelanjaModal dan Belanja Barang HasilPekerjaan Satker / UPT

0 - - 0% 0 - 0% 0%Tidak terlaksananya


melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru


BMN

Pemutakhiran data Inventarisasi danPenilaian Direktorat JenderalPerkeretaapian

0 - - 0% 19 70.720.000 19% 19%



melakukanmonitoring



BMN

Persentase penyerapan anggaran

Monitoring Pelaksanaan Anggaran 8 8% 89.675.200 8% 0 143.254.950 13% 13%



melakukanmonitoring


KasubbagPelaksanaan

Anggaran

Rapat Koordinasi Antar Bagian,Direktorat dan Rapat koordinasi TeknisDitjen Perkeretaapian



melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

PPK Keuangan

Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker diLingkungan Direktorat JenderalPerkeretaapian



melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

PPK Keuangan

3


F.


Rupiah 1.500.000.000.000

G. Persentase penyerapananggaran % 99,37

SEKRETARISDIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

ZULMAFENDI, SE, M.ScPembina Utama Madya (IV/d)NIP. 19621005 198903 1 001

User

Rectangle

VOL % VOL % VOL % VOL %

1. Studi Kemanfaatan Pembangunan dan

Pengoperasian Kereta Api Bandara

Minangkabau

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%



Internasional Soekarno Hatta

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%



Internasional Kualanamu

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

4. Studi Evaluasi Kemanfaatan Pengoperasian

Kereta Api Perintis Lintas Kertapati-Indralaya0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

5. Buku Informasi Perkeretaapian Tahun 2020 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

6. Penyusunan Rencana Induk Teknologi

Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan DJKA0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

7. In House Consultant Bidang Perencanaan

Perkeretaapian0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Persentase pencapaian target legislasi

(Jumlah rancangan dan peraturan

perundangan) di bidang perkeretaapian

- - - -

Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan Di Bidang Perkeretaapian16% - 16% 100%

Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan

Produk Hukum atas Penyelenggaraan

Perkeretaapian

100% - 100% 100%

Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian100% - 100% 100%

Pemberian Pertimbangan Hukum di Lingkungan

Ditjen Perkeretaapian100% - 100% 100%

Kegiatan Bantuan Hukum (advokasi) di

Lingkungan Ditjen Perkeretaapian16% - 16% 100%

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di

Bidang Perkeretaapian16% - 16% 100%

LAMPIRAN C

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

TAHUN 2020


B.

Persentase pencapaian

target legislasi (Jumlah

rancangan dan peraturan

perundangan) di bidang

perkeretaapian

% 20

Tidak terlaksananya

kegiatan karena

perubahan jadwal

1

Terlaksananya

PERUMUSAN

REGULASI dan

KEBIJAKAN dalam

penyelenggaraan

A.

Jumlah rekomendasi

kebijakan bidang

pembinaan dan

peningkatan

perkeretaapian

Dokumen 7

Jumlah rekomendasi kebijakan bidang

pembinaan dan peningkatan perkeretaapian

OUTPUT ANGGARAN

TARGET BULAN FEBRUARI

ALOKASI

ANGGARAN

4,654,781,000

- -

REALISASI BULAN FEBRUARI

OUTPUT ANGGARAN

9,033,000,000

- -

PENANGGUNG

JAWAB

PPK PPTKA

Bagian Hukum

- - - -

RENCANA TINDAK

LANJUT

Koordinasi dengan

Pokja

Pokja membutuhkan

waktu tambahan

EVALUASI

698,217,150 801,020,685 114.7%15.00%

melakukan

percepatan

kegiatan dan

membuat timeline

pelaksanaan

terbaru



1

Terlaksananya

PERUMUSAN

REGULASI dan

KEBIJAKAN dalam

penyelenggaraan

A.

Jumlah rekomendasi

kebijakan bidang

pembinaan dan

peningkatan

perkeretaapian

Dokumen 7



OUTPUT ANGGARAN


ALOKASI

ANGGARAN

- -


OUTPUT ANGGARAN

9,033,000,000

- -

PENANGGUNG

JAWAB

PPK PPTKA

- - - -

RENCANA TINDAK

LANJUT

Koordinasi dengan

Pokja

Pokja membutuhkan

waktu tambahan

EVALUASI

Rasio pegawai Ditjen Perkeretaapian yang

memiliki sertifikat kompetensi/keahlian

tertentu

- - - -

Penyertaan Pendidikan dan Pelatihan SDM


Pengembangan Kelembagaan dan Penataan

Organisasi /Balai/UPT- - - -

Sosialisasi dan Penyusunan Wilayah Bebas

Korupsi (WBK) dan Unit Pengendalian

Gratifikasi

16% - 16% 100%

Administrasi Pengelolaan Kepegawaian 16% - 16% 100%

Sosialisasi dan Penyusunan PMPRB Ditjen

Perkeretaapian16% - 16% 100%

Kenaikan Pangkat Terpadu 16% - 16% 100%

Persiapan Masa Pensiun 16% - 16% 100%

Updating Aplikasi Database Kepegawaian Ditjen


Penyusunan / Review Standart Operasional

Prosedur (SOP) Bidang Kepegawaian70% - 70% 100%

Updating Data Pegawai untuk Pembayaran Gaji

13, THR, Uang Makan, Tunjangan Kinerja dan

PPh 21

16% - 16% 100%

Penyusunan Beban Kerja - - - -

Penyusunan Jabatan Fungsional Umum dan

Tertentu- - - -

Penyertaan Kegiatan Rakornis Kepegawaian - - - -

Ujian dan Penyesuaian Ijazah 16% - 16% 100%

Penyusunan Formasi dan Penerimaan Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

16% - 16% 100%

Character Building 50% - 50% 100%

Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian - - - -

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) bidang

perkeretaapian

50% - 50% 100%

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran


Penyusunan Rencana Strategis Kemenhub

Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 - 202470% - 70% 100%

Monitoring pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan sesuai PP

no.39 Tahun 2006, KSP dan Laporan

Monitoring Kinerja per Triwulan

16% - 16% 100%

Monitoring pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan sesuai

dengan PP No.10/2011 dan monitoring

pembiayaan proyek/kegiatan melalui penerbitan

SBSN sesuai PP No.56/2011

16% - 16% 100%

Perencanaan dan Pengendalian Terpadu

Proyek-Proyek Perkeretaapian16% - 16% 100%

2

Tersedianya SDM

Perkeretaapian

yang berkompeten

dan profesional

yang memiliki

sertikat JFT/Teknis

C.

Rasio pegawai Ditjen

Perkeretaapian yang

memiliki sertifikat

kompetensi/keahlian

tertentu

% 45

dilakukan upaya

memastikan target

capaian sesuai

output kegiatan

3

Terwujudnya GOOD

GOVERNANCE dan

CLEAN

GOVERNMENT di

lingkungan

Direktorat Jenderal

Perkeretaapian

D.Nilai AKIP Ditjen

PerkeretaapianNilai 85

dilakukan upaya

memastikan target

capaian sesuai

output kegiatan

2,746,836,000

5,860,111,000

Bagian Kepegawaian

Bagian Perencanaan

686,709,000

25.00% 1,465,027,750.00

melakukan

percepatan

kegiatan dan

membuat timeline

pelaksanaan

terbaru

melakukan

monitoring

terhadap capai

output kegiatan

838,538,140 122.11%

1,656,687,497 113.08%

25.00%



1

Terlaksananya

PERUMUSAN

REGULASI dan

KEBIJAKAN dalam

penyelenggaraan

A.

Jumlah rekomendasi

kebijakan bidang

pembinaan dan

peningkatan

perkeretaapian

Dokumen 7



OUTPUT ANGGARAN


ALOKASI

ANGGARAN

- -


OUTPUT ANGGARAN

9,033,000,000

- -

PENANGGUNG

JAWAB

PPK PPTKA

- - - -

RENCANA TINDAK

LANJUT

Koordinasi dengan

Pokja

Pokja membutuhkan

waktu tambahan

EVALUASI

Monitoring Penerapan Kebijakan Strategis

terkait Iklim dan Gender16% - 16% 100%

Penyusunan LAKIP Ditjen Perkeretaapian dan

LAKIP Sekretariat Ditjen Perkeretaapian100% - 100% 100%

Penyusunan Laporan Tahunan 50% - 50% 100%

Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen


Sosialisasi dan Bimtek Rencana Kerja dan

Anggaran16% - 16% 100%

Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal

Perkeretaapian- - - -

Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal


Pengumpulan dan pengolahan data/statistik

perkeretaapian16% - 16% 100%

Pengembangan & Pengelolaan Website Ditjen

Perkeretaapian TA.201916% - 16% 100%

Pembinaan dan Evaluasi hasil-Hasil

Pemeriksaan dan Tindak lanjut (LHP)50% - 50% 100%

Pengawasan dan Pengendalian 16% - 16% 100%

Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah

Tangga16% - 16% 100%

Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin

Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian16% - 16% 100%

Program Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika

(P4GN)

- - - -

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di


Informasi Kebijakan Dan Program

Pembangunan Bidang Perkeretaapian Melalui

Leaflet, Booklet, Spanduk

50% - 50% 100%

Iklan Layanan Masyarakat Terkait Pemberitaan

Informasi dan Program Media Massa Dengan

Pemuatan Melalui Media Cetak Substansi

Direktorat Jenderal Perkeretaapian

16% - 16% 100%

Penyiapan Bahan Expose/Jumpa Pers Program

Pengembangan Pembangunan Perkeretaapian- - - -

Dokumentasi Kegiatan (Kliping) Transportasi

Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian70% - 70% 100%

Peliputan (Monitoring) Dan Pendokumentasian

Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Transportasi

Kereta Api

- - - -

Penerbitan News Letter Ditjen Perkeretaapian 50% - 50% 100%

Pameran - - - -

Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian 16% - 16% 100%

Penyusunan Publikasi Program Perkeretaapian

Melalui Layanan Media Sosial16% - 16% 100%

3

Terwujudnya GOOD

GOVERNANCE dan

CLEAN

GOVERNMENT di

lingkungan

Direktorat Jenderal

Perkeretaapian

D.Nilai AKIP Ditjen

PerkeretaapianNilai 85

dilakukan upaya

memastikan target

capaian sesuai

output kegiatan

E.

Tingkat Maturasi SPIP

Direktorat Jenderal

Perkeretaapian

Level 3

5,860,111,000

250,380,091,000

Bagian Perencanaan

Bagian Keuangan,

bagian Kepegawaian

dan Bagian

Perencanaan

25.00% 1,465,027,750.00

melakukan

monitoring

terhadap capai

output kegiatan

melakukan

percepatan

kegiatan dan

membuat timeline

pelaksanaan

terbaru

dilakukan upaya

memastikan target

capaian sesuai

output kegiatan

1,656,687,497 113.08%

23,271,842,719.00 116% 20,030,407,280 8.00%



1

Terlaksananya

PERUMUSAN

REGULASI dan

KEBIJAKAN dalam

penyelenggaraan

A.

Jumlah rekomendasi

kebijakan bidang

pembinaan dan

peningkatan

perkeretaapian

Dokumen 7



OUTPUT ANGGARAN


ALOKASI

ANGGARAN

- -


OUTPUT ANGGARAN

9,033,000,000

- -

PENANGGUNG

JAWAB

PPK PPTKA

- - - -

RENCANA TINDAK

LANJUT

Koordinasi dengan

Pokja

Pokja membutuhkan

waktu tambahan

EVALUASI

Sidang Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri


Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik 16% - 16% 100%

Edukasi Masyarakat untuk Bidang


Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran 16% - 16% 100%

Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai 16% - 16% 100%

Pengelolaan Arsip 16% - 16% 100%

Monitoring Ketatausahaan 16% - 16% 100%

Contact Center Bidang Perkeretaapian 16% - 16% 100%

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di


Pembinaan Keprotokolan dan MC - - - -

Administrasi Pelelangan 50% - 50% 100%

Layanan Sarana dan Prasarana Internal 16% - 16% 100%

Layanan Perkantoran 16% - 16% 100%

Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak

(PNBP) Bidang Perkeretaapian Bidang

Perkeretaapian

49.67 M 3.31% 25.56 M 51.68%

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan 100% - 100% 100%

Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan

Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP

Ditjen Perkeretaapian

16% - 16% 100%

Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik

Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen

Perkeretaapian

16% - 16% 100%

Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang

Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian16% - 16% 100%

Pelaksanaan Serah Terima Belanja Modal dan

Belanja Barang Hasil Pekerjaan Satker / UPT- - - #VALUE!

Pemutakhiran data Inventarisasi dan Penilaian

Direktorat Jenderal Perkeretaapian- - - #VALUE!

Persentase penyerapan anggaran 5.05% 5.21% 103.17%

Monitoring Pelaksanaan Anggaran 16% - 16% 100%

Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan

Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian16% - 16% 100%

Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di

Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian16% - 16% 100%

F.

Perolehan Pendapatan

Negara Bukan Pajak

(PNBP) Bidang

Perkeretaapian Bidang

Perkeretaapian

Rupiah 1,500,000,000,000

G.

3

Terwujudnya GOOD

GOVERNANCE dan

CLEAN

GOVERNMENT di

lingkungan

Direktorat Jenderal

Perkeretaapian

E.

Persentase penyerapan

anggaran % 99.37

Tingkat Maturasi SPIP

Direktorat Jenderal

Perkeretaapian

Level 3

2,978,299,000

250,380,091,000

3,066,521,000 613,304,200.00 20.00%

15.00% 446,744,850.00

Bagian Keuangan,

bagian Kepegawaian

dan Bagian

Perencanaan

melakukan

percepatan

kegiatan dan

membuat timeline

pelaksanaan

terbaru

dilakukan upaya

memastikan target

capaian sesuai

output kegiatan

23,271,842,719.00 116% 20,030,407,280 8.00%

694,848,600 113.30%

709,033,620

dilakukan upaya

memastikan target

capaian sesuai

output kegiatan

melakukan

percepatan

kegiatan dan

membuat timeline

pelaksanaan

terbaru

Bagian Keuangan

dilakukan upaya

memastikan target

capaian sesuai

output kegiatan

melakukan

percepatan

kegiatan dan

membuat timeline

pelaksanaan

terbaru

Bagian Keuangan158.71%


1. Studi Kemanfaatan Pembangunan danPengoperasian Kereta Api BandaraMinangkabau

15% 0% 220,950,000 0% 0 0% 0 0%

2. Studi Kemanfaatan Pembangunan danPengoperasian Kereta Api Bandara InternasionalSoekarno Hatta

15% 0% 217,800,000 0% 0 0% 0 0%

3. Studi Kemanfaatan Pembangunan danPengoperasian Kereta Api Bandara InternasionalKualanamu

15% 0% 220,500,000 0% 0 0% 0 0%

4. Studi Evaluasi Kemanfaatan PengoperasianKereta Api Perintis Lintas Kertapati-Indralaya 15% 0% 219,000,000 0% 0 0% 0 0%

5. Buku Informasi Perkeretaapian Tahun 2020 15% 0% 160,500,000 0% 0 0% 0 0%

6. Penyusunan Rencana Induk TeknologiInformasi dan Komunikasi Di Lingkungan DJKA 15% 0% 165,000,000 0% 0 0% 0 0%

7. In House Consultant Bidang PerencanaanPerkeretaapian 17% 0% 171,360,000 0% 0 0% 0 0%

Persentase pencapaian target legislasi(Jumlah rancangan dan peraturanperundangan) di bidang perkeretaapian

- - - -

Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian 24% - 20% 83%

Koordinasi Pengendalian dan PengawasanProduk Hukum atas PenyelenggaraanPerkeretaapian

100% - 7% 7%

Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan InformasiHukum di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian 100% - 2% 2%

Pemberian Pertimbangan Hukum di LingkunganDitjen Perkeretaapian 100% - 27% 27%

Kegiatan Bantuan Hukum (advokasi) diLingkungan Ditjen Perkeretaapian 24% - 8% 33%

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan diBidang Perkeretaapian 24% - 3% 13%

3,496,326,800 904,887,805 25.9%5.00%

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

- -

PENANGGUNGJAWAB

PPK PPTKA

Bagian Hukum

- - - -

RENCANA TINDAKLANJUT

Koordinasi denganPokja dan melakukan

percepatan saatstudy telah kontral

Pokja membutuhkan waktutambahan dan ditargetkankontrak pada awal bulan

april

EVALUASI

B.


20 persentase


perubahan jadwal dankarena pembatasan

kegiatan akibat pandemiCovid-19

1


A.


7 Dokumen

Jumlah rekomendasi kebijakan bidangpembinaan dan peningkatan perkeretaapian

6,382,784,000

- -

9,033,000,000

LAMPIRAN CRENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIANTAHUN 2020

No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN

TARGET BULAN MARETALOKASI

ANGGARAN

REALISASI BULAN MARET

OUTPUT ANGGARAN


- -

PENANGGUNGJAWAB

PPK PPTKA

- - - -





april

EVALUASI

1


A.


7 Dokumen

Jumlah rekomendasi kebijakan bidangpembinaan dan peningkatan perkeretaapian - -

9,033,000,000



ANGGARAN


OUTPUT ANGGARAN

Rasio pegawai Ditjen Perkeretaapian yangmemiliki sertifikat kompetensi/keahliantertentu

- - - -

Penyertaan Pendidikan dan Pelatihan SDMDitjen Perkeretaapian 24% - 0% 0%

Pengembangan Kelembagaan dan PenataanOrganisasi /Balai/UPT 0% - 17% 17%

Sosialisasi dan Penyusunan Wilayah BebasKorupsi (WBK) dan Unit PengendalianGratifikasi

24% - 0% 9%

Administrasi Pengelolaan Kepegawaian 24% - 50% 208%Sosialisasi dan Penyusunan PMPRB DitjenPerkeretaapian 24% - 12% 50%

Kenaikan Pangkat Terpadu 24% - 0% 0%Persiapan Masa Pensiun 24% - 0% 0%Updating Aplikasi Database Kepegawaian DitjenPerkeretaapian 75% - 0% 0%

Penyusunan / Review Standart OperasionalProsedur (SOP) Bidang Kepegawaian 100% - 0% 0%

Updating Data Pegawai untuk Pembayaran Gaji13, THR, Uang Makan, Tunjangan Kinerja danPPh 21

24% - 22% 92%

Penyusunan Beban Kerja - - 0% -Penyusunan Jabatan Fungsional Umum danTertentu - - 4% 4%

Penyertaan Kegiatan Rakornis Kepegawaian 5% - 0% -

Ujian dan Penyesuaian Ijazah 24% - 0% 0%

Penyusunan Formasi dan Penerimaan CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja

24% - 4% 17%

Character Building 50% - 46% 92%

Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian - - - -

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) danRencana Kerja Tahunan (RKT) bidangperkeretaapian

50% - 37% 74%

Penyusunan Rencana Kerja dan AnggaranDitjen Perkeretaapian 24% - 40% 166%

Penyusunan Rencana Strategis KemenhubBidang Perkeretaapian Tahun 2020 - 2024 100% - 41% 41%

Monitoring pengendalian dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunan sesuai PPno.39 Tahun 2006, KSP dan LaporanMonitoring Kinerja per Triwulan

24% - 9% 36%

Monitoring pengendalian dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunan sesuaidengan PP No.10/2011 dan monitoringpembiayaan proyek/kegiatan melalui penerbitanSBSN sesuai PP No.56/2011

24% - 24% 101%

Perencanaan dan Pengendalian TerpaduProyek-Proyek Perkeretaapian 24% - 18% 74%

1,853,850,060

63.00% 3,669,100,440.00

melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

melakukanmonitoring


954,844,740 51.51%

1,783,751,397 48.62%

25.00% Bagian Kepegawaian

Bagian Perencanaan

persentase


capaian sesuaioutput kegiatan dankarena pembatasan


3

Terwujudnya GOODGOVERNANCE danCLEANGOVERNMENT dilingkunganDirektorat JenderalPerkeretaapian

D. Nilai AKIP DitjenPerkeretaapian 86 Nilai




8,463,959,000

7,675,654,000

2


C.


46


- -

PENANGGUNGJAWAB

PPK PPTKA

- - - -





april

EVALUASI

1


A.


7 Dokumen


9,033,000,000



ANGGARAN


OUTPUT ANGGARAN

Monitoring Penerapan Kebijakan Strategis terkaitIklim dan Gender 24% - 0% 0%

Penyusunan LAKIP Ditjen Perkeretaapian danLAKIP Sekretariat Ditjen Perkeretaapian 100% - 35% 35%

Penyusunan Laporan Tahunan 75% - 7% 10%Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan DitjenPerkeretaapian 24% - 0% 0%

Sosialisasi dan Bimtek Rencana Kerja danAnggaran 24% - 0% 0%

Tingkat Maturasi SPIP Direktorat JenderalPerkeretaapian - - - -

Penyusunan SPIP Direktorat JenderalPerkeretaapian 24% - 5% 22%

Pengumpulan dan pengolahan data/statistikperkeretaapian 24% - 12% 51%

Pengembangan & Pengelolaan Website DitjenPerkeretaapian TA.2019 24% - 16% 67%

Pembinaan dan Evaluasi hasil-HasilPemeriksaan dan Tindak lanjut (LHP) 75% - 19% 26%

Pengawasan dan Pengendalian 24% - 7% 29%Administrasi Pengelolaan Umum dan RumahTangga 24% - 46% 194%

Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan MesinAbsensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian 24% - 11% 44%

Program Pencegahan dan PemberantasanPenyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika(P4GN)

- - 0% -

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai diLingkungan Ditjen Perkeretaapian 24% - 23% 95%

Informasi Kebijakan Dan ProgramPembangunan Bidang Perkeretaapian MelaluiLeaflet, Booklet, Spanduk

75% - 0% 0%

Iklan Layanan Masyarakat Terkait PemberitaanInformasi dan Program Media Massa DenganPemuatan Melalui Media Cetak SubstansiDirektorat Jenderal Perkeretaapian

24% - 3% 12%

Penyiapan Bahan Expose/Jumpa Pers ProgramPengembangan Pembangunan Perkeretaapian - - 2% -

Dokumentasi Kegiatan (Kliping) TransportasiKereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian 100% - 0% 0%

Peliputan (Monitoring) Dan PendokumentasianPenyelenggaraan Pelayanan Jasa TransportasiKereta Api

- - 37% -

Penerbitan News Letter Ditjen Perkeretaapian 75% - 1% 1%

Pameran - - 11% -Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian 24% - 0% 0%

Penyusunan Publikasi Program PerkeretaapianMelalui Layanan Media Sosial 24% - 0% 0%

Bagian Keuangan,bagian Kepegawaiandan BagianPerencanaan

63.00% 3,669,100,440.00

melakukanmonitoring


perlu rekomposisianggaran kegiatanswakelola untukmendukungtercapainya output



1,783,751,397 48.62%

24,296,011,915.00 97% 25,123,883,300 25% 101,942,883,000

Bagian Perencanaan

3


D. Nilai AKIP DitjenPerkeretaapian 86 Nilai





3 Level

7,675,654,000


- -

PENANGGUNGJAWAB

PPK PPTKA

- - - -





april

EVALUASI

1


A.


7 Dokumen


9,033,000,000



ANGGARAN


OUTPUT ANGGARAN

Sidang Dalam Rangka Kerjasama Luar NegeriDitjen Perkeretaapian 24% - 5% 19%

Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik 24% - 11% 46%Edukasi Masyarakat untuk BidangPerkeretaapian 24% - 0% 0%

Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran 24% - 1% 6%

Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai 24% - 25% 106%Pengelolaan Arsip 24% - 28% 116%Monitoring Ketatausahaan 24% - 44% 184%Contact Center Bidang Perkeretaapian 24% - 0% 0%Pelantikan dan Serah Terima Jabatan diLingkungan Ditjen Perkeretaapian 24% - 16% 66%

Pembinaan Keprotokolan dan MC - - 15% -Administrasi Pelelangan 75% - 0% 0%

Layanan Sarana dan Prasarana Internal 24% - 12% 50%

Layanan Perkantoran 24% - 28% 118%Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP) Bidang Perkeretaapian BidangPerkeretaapian

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan - - 25% 25%

Pengusulan PNBP yang berkaitan denganTupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBPDitjen Perkeretaapian

24% - 7% 28%

Penyusunan Laporan SIMAK Barang MilikNegara (BMN) di Lingkungan DitjenPerkeretaapian

24% - 28% 117%

Peninjauan Lapangan Pemanfaatan BarangMilik Negara pada Ditjen Perkeretaapian 24% - 8% 32%

Pelaksanaan Serah Terima Belanja Modal danBelanja Barang Hasil Pekerjaan Satker / UPT - - 0% 0%

Pemutakhiran data Inventarisasi dan PenilaianDirektorat Jenderal Perkeretaapian - - 3% 3%

Persentase penyerapan anggaran

Monitoring Pelaksanaan Anggaran 24% - 32% 135%

Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat danRapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian 24% - 4% 16%

Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker diLingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 24% - 7% 31%




melakukanpercepatan


pelaksanaanterbaru

Bagian Keuangan57.26%24% 1,341,515,520.00

Bagian Keuangan,bagian Kepegawaiandan BagianPerencanaan

perlu rekomposisianggaran kegiatanswakelola untukmendukungtercapainya output



24,296,011,915.00 97% 25,123,883,300 25%

768,203,720

101,942,883,000

11,858,196,000 682,139,040.00 6% 928,930,200 136.18%



perlu rekomposisianggaran kegiatan

swakelola untukmendukung

tercapainya output

Bagian KeuanganF.


1,500,000,000,000 Rupiah

G.

3


E.

Persentase penyerapananggaran 99.37 persentase

Tingkat Maturasi SPIPDirektorat JenderalPerkeretaapian

3 Level

5,589,648,000

LAMPIRANINDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM ... TAHUN ...

TENTANG

PENGAWASAN PRASARANA DAN SARANA PERKERETAAPIAN BERBASIS

TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 170 danPasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian diperlukanpengawasan terhadap prasarana dan saranaperkeretaapian berbasis teknologi informasi, perlumenetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentangPengawasan Prasarana dan Sarana PerkeretaapianBerbasis Teknologi Informasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentangPerkeretaapian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 65, TambahanLembaran Negara Republik Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5048) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56Tahun 2009 tentang PenyelenggaraanPerkeretaapian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 29, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR PM ...... TAHUN ……

TENTANGTATA CARA PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 PeraturanPemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang PenyelenggaraanPerkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Perkeretaapian dan untuk menjaminketerpaduan antara perencanaan pembangunan prasaranaperkeretaapian dengan pelaksanaannya dan keterpaduandengan perencanaan tata ruang maka perlu mengatur tentangtata cara penetapan trase jalur kereta api;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Menteritentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentangPerkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4722);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

PEGAWAI DJKA PEMILIK SERTIFIKAT TEKNISPer Januari 2020

Total Pegawai DJKA yang memiliki sertifikat teknis sebanyak 136 orang

No Nama NIP STATUS UNIT AuditorInspektur

saranaInspektur Prasarana

Penguji JalbangPenguji Fasop

Penguji Sarana

Asesor Unit Kerja

1 RONALD J. SIMBOLON 19790303 200502 1 002 PNS DJKA √ √ √ BTP Sumatera Bagian Barat

2 ANTON APRIANTO 19710418 199803 1 002 PNS DJKA √ √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian3 HARI SUSANTO 19790920 200604 1 001 PNS DJKA √ √ √ BTP Jawa Bagian Tengah4 MOH FATAWI 19670827 199303 1 002 PNS DJKA √ √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian5 ACHYAR PASARIBU 19730506 199703 1 001 PNS DJKA √ √ √ BTP Jawa Bagian Barat6 IMAM PRASETYO 19801129 200502 1 001 PNS DJKA √ √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian

7 FREDERIK PONGTULURAN 19750225 200604 1 001 PNS DJKA √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian8 PRAYUDI 19711208 199903 1 007 PNS DJKA √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian9 AMANNA GAPPA 19770718 200312 1 003 PNS DJKA √ √ √ Dit. LLAKA

10 WICAKSONO INDARTO 19800115 200604 1 002 PNS DJKA √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian11 CHANDRAWAN ADHIPUTRANTO 19710812 200502 1 001 PNS DJKA √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian

12 ADDIN ARISTOTIKA 19851103 2010121001 PNS DJKA √ √ √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian

13 RISKY HARIWAHYUDI 19850508 200912 1 009 PNS DJKA √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian14 DEAN ANDREE YUNIE ARDI 19880623 201012 1 004 PNS DJKA √ √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian15 HERU PRASETIJO 19710418 200312 1 001 PNS DJKA √ √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian16 NOVA HANDOYO 19781105 200312 1 002 PNS DJKA √ √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian17 HARYO KUMORO RAHMANDHEWO 19830220 201012 1 003 PNS DJKA √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian

18 YUNANDA RAHARJANTO 19810626 200604 1 001 PNS DJKA √ √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian19 MYRNA SECUNDA 19830307 201012 2 002 PNS DJKA √ √ √ Balai Pengujian Perkeretaapian20 ANDHIKA SETIAWAN 19850607 201012 1 002 PNS DJKA √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian21 ERNI BASRI 19760813 200212 2 001 PNS DJKA √ √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian22 MAMAT HARYANTO 19810106 200912 1 004 PNS DJKA √ √ √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian

23 MUTTAQIN 19691226 199703 1 002 PNS DJKA √ √ √ BTP Jakarta dan Banten

24 RATIH ANGGA APRIANI 19850412 200812 2 001 PNS DJKA √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian25 DONY CHRISNA SANJAYA 19880903 201012 1 003 PNS DJKA √ √ √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian26 S. TJATUR WIDIANTO 19651207 199303 1 002 PNS DJKA √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian27 GUNADI RAHARJO 19811208 200604 1 002 PNS DJKA √ √ √ BTP Jawa Bagian Tengah28 NANGIM ULINNUHA 19861021 201012 1 002 PNS DJKA √ √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian

29 YUYUT WIBOWO 19821120 2009121 006 PNS DJKA √ √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian30 YOHARY BARUNA PUTRA 19821227 200912 1 002 PNS DJKA √ √ √ √ Balai Pengujian Perkeretaapian31 AWANG KURNIAWAN 19830204 201012 1 002 PNS DJKA √ √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian32 IRWAN WIJAYA 19791124 201012 1 001 PNS DJKA √ √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian33 ANWAR TAUFIEK HIDAYAT 19640826 199303 1 003 PNS DJKA √ √ Balai Pengujian Perkeretaapian

34 SURIA ABDI 19700430 199703 1 001 PNS DJKA √ √ Dit. LLAKA

35 HENDRY NURYANUAR 19780103 200604 1 002 PNS DJKA √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian36 IKHSANDY WANTO H 19810105 200604 1001 PNS DJKA √ √ Dit. LLAKA37 ARI SUPRIANTORO 19790915 200112 1 002 PNS DJKA √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian38 DAVID SUDJITO 19790506 200502 1 003 PNS DJKA √ √ BTP Jawa Bagian Barat39 ZULFIKRI 19620709 199203 1 002 PNS DJKA √ √ Setditjen Perkeretaapian

40 CHOIRUDIN 19780909 200312 1 002 PNS DJKA √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian41 MOHAMAD ZULKARNAIN 19761111 200604 1 002 PNS DJKA √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian42 DANNY PALGUNADI 19771022 200312 1 001 PNS DJKA √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian43 M. FACHRUL FIRMANSYAH 19801218 200812 1 002 PNS DJKA √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian44 JUPER PANJAITAN 19760308 200604 1 001 PNS DJKA √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian

45 DENI SETIADI 19841211 200604 1 001 PNS DJKA √ √ Dit. LLAKA

46 AKHMAD AFIF SETIAWAN 19840810 201012 1 001 PNS DJKA √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian47 FAHMI ALAMSYAH 19871216 201012 1 004 PNS DJKA √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian48 MAKJEN SINAGA 19630101 199403 1 001 PNS DJKA √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian49 RUSDY ARSYAD 19780114 200604 1 002 PNS DJKA √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian50 MULYANTO 19650903 200604 1 001 PNS DJKA √ BTP Jakarta dan Banten

51 INDAH WIDYA ASTUTI 19860126 200912 2 006 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian52 DIANITA HERDIANA 19801213 200912 2 001 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian53 BERNADI ARMISETYO 19821112 200912 1 005 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Barat54 AGUNG ARI PAMUNGKAS 19790707 200604 1 001 PNS DJKA √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian55 SAFMUL RASSAT 197107082006041001 PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian

56 PRATOMO GUNO SAPUTRO 19800529 200312 1 003 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian

57 GITA LANIATI 19810821 200312 2 002 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Tengah58 ANUNG SADPUTRO 19770901 200712 1 001 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Tengah59 EKO RAHADI N. 19820410 200912 1 003 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Timur60 ILLIYA AZIZAH 19870408 200912 2 006 PNS DJKA √ BTP Sumatera Bagian Selatan61 DONNY SATRIA 19830426 201012 1 003 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian

62 ANTONIUS MAY HERMAN 19820517 201012 1 003 PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian63 RYCO PRADHANA C. 19880416 201012 1 001 PNS DJKA √ Setditjen Perkeretaapian

64 WIDI ADITYA 19890213 201012 1 004 PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian65 M. ZAENUDDIN 19890331 201012 1 003 PNS DJKA √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian66 FERIAL RAMDHAN 19860522 200812 1 002 PNS DJKA √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian

67 SETYO GUNAWAN 19720322 199803 1 002 PNS DJKA √ √ Dit. LLAKA

68 AMANDA PRITASARI 19840319 200712 2 001 PNS DJKA √ √ Balai Pengujian Perkeretaapian69 ANNAS RIFAI 19810726 200604 1 001 PNS DJKA √ √ √ Balai Pengujian Perkeretaapian70 ABDUL KAMAL 197603082009121001 PNS DJKA √ BTP Sumatera Bagian Utara71 DEWI HESTIWIJAYANTI 197812272000122001 PNS DJKA √ √ Dit. Prasarana Perkeretaapian72 CHANDRA ANDAR LANDOASI 198607062009121004 PNS DJKA √ Setditjen Perkeretaapian

73 MEILISA GARNISIA 198805142009122001 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian74 EDI WIDIARTO 198604122008121001 PNS DJKA √ Dit. LLAKA75 NUR MUHAMMAD S.R. 198702252010121004 PNS DJKA √ Balai Perawatan Perkeretaapian76 YANRIL HANS HAIGMAN 198107252007121002 PNS DJKA √ BTP Jakarta dan Banten77 DARMAINILLAS 196805072006042002 PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian

78 MOCHAMMAD RAFLI KADAFI 198606072010121005 PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian

79 SENEWAN 196606141991031010 PNS DJKA √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian80 RR TRI DEWI KURNIATI 19620417 199303 2 002 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian81 ARIEF SUDYATMOKO 19790518 200604 1 001 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Timur82 BAMBANG G. KUNTO 19760121 200604 1 001 PNS DJKA √ BTP Jakarta dan Banten83 JIMMY MICHAEL GULTOM 19791031 200604 1 002 PNS DJKA √ √ BTP Jawa Bagian Barat

84 YOFI OKATRISZA 19820530 200712 1 001 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Tengah85 BERNARD HASIBUAN 19821226 200604 1 003 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Tengah86 DONNY SILANDO, ST 19820315 200712 1 001 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian87 MUHAMMAD YUSUF 19801002 200604 1 001 PNS DJKA √ BTP Sumatera Bagian Utara

No Nama NIP STATUS UNIT AuditorInspektur

saranaInspektur Prasarana

Penguji JalbangPenguji Fasop

Penguji Sarana

Asesor Unit Kerja

88 LUTHFIN NIAM 19770912 200912 1 002 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Tengah89 QURNIAWAN YULIANTO 19790708 200912 1 003 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian90 RENALDI PRABUDIMAN 19811212 200912 1 003 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Tengah

91 MELISA SILVIA ANGGRAINI 19870525 200812 2 001 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian92 M. ZAKI ALAM YUSRANI 19871214 201012 2 002 PNS DJKA √ BTP Jakarta dan Banten93 AKHMAD BARELVI 19881007 201012 1 007 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian94 INDRA EBEN HUTABARAT 19861210 201012 1 003 PNS DJKA √ BTP Sumatera Bagian Utara95 WAHYU PUJA P. 19880824 201012 1 003 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian

96 AFRIZA TELA KURNIA 19840409 201012 1 001 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian

97 DINO FRANDINATA 19760710 200812 1 001 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian98 ARI WIBOWO 198312252015031003 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian99 ROSNAENI 197701082009122002 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian

100 ISKANDAR 198006102007121001 PNS DJKA √ BTP Sumatera Bagian Utara101 NAOMI MASSANG LOLOK 19801110 200604 2 002 PNS DJKA √ Dit. Prasarana Perkeretaapian

102 RETNO SARI SUNARTO 19820923 200604 2 003 PNS DJKA √ Dit. LLAKA103 FERDIAN SURYO ADHI P 19800215 200712 1 002 PNS DJKA √ BTP Jawa Bagian Tengah104 TITIEK MASDINI A. 19650808 199103 2 001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian105 S. TJATUR WIDIANTO 19651207 199303 1 002 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian106 ARI PRANOVI INDRIANTO 19791024 200912 1 003 PNS DJKA √ BTP Sumatera Bagian Selatan

107 RISKY HARIWAHYUDI 19850508 200912 1 009 PNS DJKA √ √ Dit. Sarana Perkeretaapian

108 PRIH GALIH 19680410 199703 1 002 PNS DJKA √ √ Balai Perawatan Perkeretaapian109 RUSTAMIAJI JATMIKO 19810725 201012 1 002 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian110 AKHMAD YASKUR 19781004 201012 1 001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian111 M. SYARIF HIDAYAT 19791201 200912 1 006 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian112 ANIK SETIANI 19740112 200502 2 001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian

113 UDUT PANGIHUTAN S. 19830717 200812 1 002 PNS DJKA √ Balai Perawatan Perkeretaapian114 SITI HENIYAWATI 19721016 200604 1 003 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian115 YAYAN KUSHARYANTO 19801110 200604 1 003 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian116 VENNY ARIANTI 19870605 200912 2 002 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian117 RUSMAN PRIHATANTO 19810531 201012 1 001 PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian

118 ARMAINI DEWI 19710515 200312 2 001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian

119 BOMBY DUSWARA 19870601 201504 1 002 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian120 M.DANU PRAWIRA 19920420 201503 1 005 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian121 DANIEL PAUNDANAN 19740524 200712 1 001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian122 TEDDY PRIVANTORO 19830601 201012 1 002 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian123 TODO BINSAR PARULIAN 19830429 201012 1 003 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian

124 RAHMAWATY 197107292006042001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian125 LILIK MUJAKI 198206092005011006 PNS DJKA √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian126 AGUS SUNARYO HADI S. P. 198608202014021001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian127 TATI HENDRAWATI 196910222012122003 PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian128 TUTI 197705172006042005 PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian

129 DWI KURNIADI GUNAWAN 198911262015031001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian

130 NUNU ZULYAH - PNS DJKA √ Balai Pengujian Perkeretaapian131 HARDIANTO EKO PRASETIO 198312132010121004 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian132 F. J. ARISMAN HAREFA 19700501 199603 1 002 PNS DJKA √ √ √ Dit. Keselamatan Perkeretaapian133 FERRY CANDRA HASIBUAN 19821226 200312 1 001 PNS DJKA √ Setditjen Perkeretaapian134 ARIE KURNIAWAN 19810128 200604 1 001 PNS DJKA √ Dit. Sarana Perkeretaapian

135 M. HIDAYAT 19800327 200604 1 002 PNS DJKA √ Balai Perawatan Perkeretaapian136 MUHAMMAD LOKOT N. 19790605 200312 1 001 PNS DJKA √ BTP Sumatera Bagian Selatan


1 Setditjen Perkeretaapian 7

2 Direktorat LLAKA 7

3 Direktorat Prasarana Perkeretaapian 27

4 Direktorat Sarana Perkeretaapian 34

5 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian 18

6 BTP Sumatera Bagian Utara 4

7 BTP Sumatera Bagian Barat 1

8 BTP Sumatera Bagian Selatan 3

9 BTP Jakarta dan Banten 5

10 BTP Jawa Bagian Barat 4

11 BTP Jawa Bagian Tengah 9

12 BTP Jawa Bagian Timur 2

13 Balai Pengujian Perkeretaapian 14

14 Balai Perawatan Perkeretaapian 4

15 BPKAR Sumatera Selatan 0TOTAL 139

%

REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( PNBP )DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

POSISI 31 MARET 2020SESUAI APLIKASI SIMPONI PER JENIS JASA

NO JENIS PENDAPATANTARGET REALISASI REALISASI TOTAL

TAHUN 2020 S/D BULAN LALU % MARET % REALISASI %(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

1 Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016) 1.018.336.400.000 3.017.990.000 0,30 940.758.000 0,09 3.958.748.000 0,39A. Sertifikasi Sumber Daya Manusia Perkeretaapian 2.400.000.000 462.420.000 19,27 49.580.000 2,07 512.000.000 21,33B. Sertifikasi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian 20.685.500.000 824.050.000 3,98 739.480.000 3,57 1.563.530.000 7,56C. Jasa Pelayanan Penerbitan Ijin Bidang Perkeretaapian 850.000.000 155.000.000 18,24 135.000.000 15,88 290.000.000 34,12D. Jasa Pelayanan Peralatan Perkeretaapian 310.000.000 1.177.650.000 379,89 16.698.000 5,39 1.194.348.000 385,27E. Penggunaan Sarana Perkeretaapian 192.000.000 294.170.000 153,21 - 0,00 294.170.000 153,21F. Pelayanan Persetujuan Spesifikasi Teknis Sarana Perkeretaapian 148.900.000 104.700.000 70,32 - 0,00 104.700.000 70,32G. TAC (Track Acces Charge) 993.750.000.000 - 0,00 - 0,00 - 0,00

2 Pendapatan Non Fungsional 2.100.000.000 22.545.442.282 1.073,59 18.478.764.722 879,94 41.024.207.004 1953,53A. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu - 16.115.692.394 0,00 - - 16.115.692.394 0,00B. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu - 2.470.694.408 0,00 18.162.483.722 - 20.633.178.130 0,00C. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu - - 0,00 - - - 0,00D. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 2.100.000.000 3.959.055.480 188,53 219.765.000 10,47 4.178.820.480 198,99E. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) - - 0,00 - - - 0,00F. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah - - 0,00 - - - 0,00G. Pendapatan Anggaran Lain-lain - - 0,00 96.516.000 - 96.516.000 0,00H. Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara - - 0,00 - - - 0,00I. Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) - 0,00 - - - 0,00

JUMLAH KESELURUHAN 1.020.436.400.000 25.563.432.282 2,51 19.419.522.722 1,90 44.982.955.004 4,41

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

hal : 1 dari 1 halamantanggal cetak : 15-04-20 12:45:29 oleh : 467504

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

Kode Kegiatan : 1969 | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PERKERETAAPIAN Bulan : 01 s.d. 03

NO Kode | Nama Kegiatan Keterangan

Jenis Belanja

Total

Pegawai Barang Modal Beban Bunga Subsidi Hibah BanSos LainLain Transfer

11969 | Dukungan Manajemen dan Dukungan TeknisLainnya Ditjen Perkeretaapian

PAGUREALISASI

50,398,066,0009,334,671,766

(18.52%)

134,805,738,00020,600,969,787

(15.28%)

90,912,903,000172,129,200

(0.19%)

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

276,116,707,00030,107,770,753

(10.90%)

SISA 41,063,394,234 114,204,768,213 90,740,773,800 0 0 0 0 0 0 246,008,936,247

GRAND TOTALPAGUREALISASI

50,398,066,0009,334,671,766

(18.52%)

134,805,738,00020,600,969,787

(15.28%)

90,912,903,000172,129,200

(0.19%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

276,116,707,00030,107,770,753

(10.90%)SISA 41,063,394,234 114,204,768,213 90,740,773,800 0 0 0 0 0 0 246,008,936,247

kementerian perhubungan direktorat...

Documents