kementerian kelautan dan perikanan badan karantina ikan...

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELP. : (021) 3519070 (HUNTING), FAKSIMILE (021) 3513282 LAMAN:http//www.bkipm.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK [email protected]

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

NOMOR 369/KEP-BKIPM/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK DI UNIT USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN/INSTALASI KARANTINA IKAN

UNTUK IKAN MATI DAN BENDA LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) oleh Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)/Instalasi Karantina Ikan (IKI) untuk ikan mati dan benda lain berjalan secara konsisten dan efektif, perlu dilakukan kegiatan inspeksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Karantina Ikan Yang Baik Di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan/Instalasi Karantina Ikan Untuk Ikan Mati Dan Benda Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);

4. Peraturan . . .

-2-

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor. PER.20/MEN/2007, tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1161); 13. Keputusan . . .

-3-

13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya.

14. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 239/KEP-BKIPM/2014 Tentang Pedoman Cara Karantina Ikan Yang Baik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK DI UNIT USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN/INSTALASI KARANTINA IKAN UNTUK IKAN MATI DAN BENDA LAIN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Karantina Ikan Yang Baik Di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan/Instalasi Karantina Ikan Untuk Ikan Mati Dan Benda Lain sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Karantina Ikan Yang Baik Di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan/Instalasi Karantina Ikan Untuk Ikan Mati Dan Benda Lain sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman bagi Inspektur Karantina Ikan dalam melaksanakan kegiatan inspeksi.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Kepegawaian Hukum dan Organisasi Sugiman

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2014

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, ttd. NARMOKO PRASMADJI

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi perdagangan dunia selain membawa resiko

masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina yang

berpotensi merusak kelestarian sumberdaya hayati perikanan di

dalam negeri, juga menuntut kualitas produk perikanan yang

semakin baik agar dapat bersaing di pasaran luar negeri.

Karantina ikan adalah tindakan sebagai upaya mencegah

masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar

negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau

keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Tindakan tersebut disebut dengan tindakan karantina yang

terdiri dari pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,

penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan, yang dikenal

dengan istilah 8P. Tindakan karantina dilakukan oleh petugas

karantina di tempat atau di luar tempat pemasukan dan/atau

pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina.

Instalasi karantina ikan adalah tempat beserta segala sarana

dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan

tindakan karantina, untuk menjamin bebasnya media pembawa dari

hama dan penyakit ikan karantina dan hama penyakit ikan yang

dipersyaratkan oleh negara tujuan. Untuk mencapai hal tersebut,

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 369/KEP-BKIPM/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK DI UNIT USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN/INSTALASI KARANTINA IKAN UNTUK IKAN MATI DAN BENDA LAIN

2

pengelolaan instalasi dilaksanakan melalui penerapan Cara

Karantina Ikan yang Baik (CKIB).

CKIB adalah metode yang berisikan standar operasional

prosedur (SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa semua

tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan

secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar

biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.

Tujuan dari program CKIB pada dasarnya adalah mendorong

Unit Usaha Pembudidaya Ikan (UUPI) untuk melaksanakan

manajemen kesehatan ikan yang baik dengan menerapkan prinsip-

prinsip biosekuriti dalam setiap tahapan budidaya di instalasi

karantina, dan melakukan pencatatan terhadap kegiatan serta hasil

pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan penelusuran / treacebility.

Keberhasilan manajemen kesehatan di suatu unit instalasi

karantina tidak luput dari konsistensi pemilik instalasi karantina

yang telah disertifikasi dalam menerapkan dan

mengimplementasikan dokumen mutu, kelayakan teknis termasuk

kesesuaian peruntukan instalasi karantina.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis inspeksi CKIB untuk

UUPI/instalasi ikan mati dan benda lain adalah sebagai pedoman

bagi inspektur karantina dalam melaksanakan inspeksi konsistensi

3

penerapan dokumen mutu, kelayakan teknis dan peruntukan

instalasi karantina berdasarkan metode CKIB.

C. Definisi

1. Inspeksi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap penerapan

CKIB pada UUPI/instalasi berdasarkan prinsip-prinsip

biosekuriti dan ketertelusuran.

2. Inspektur karantina ikan adalah pegawai negeri tertentu yang

memiliki kompetensi melakukan kegiatan inspeksi dan

pengambilan contoh uji apabila dipandang perlu dalam rangka

penerapan CKIB, yang telah ditetapkan dan mendapatkan

nomor regestrasi sebagai inspektur karantina ikan dengan

surat keputusan Kepala BKIPM.

3. Instalasi karantina ikan yang selanjutnya disebut instalasi

karantina adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas

yang ada padanya yang dipergunakan untuk melaksanakan

tindakan karantina ikan.

4. Tindakan karantina ikan yang selanjutnya disebut tindakan

karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah

masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari

luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri

atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah

Negara Republik Indonesia.

5. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala

BKIPM adalah kepala badan yang melaksanakan tugas teknis

dibidang karantina ikan.

4

6. Kepala Pusat Karantina Ikan yang selanjutnya disebut

Kapuskari adalah kepala pusat yang melaksanakan tugas

teknis dibidang karantina ikan.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut

UPT KIPM adalah unit kerja teknis yang berada di bawahdan

bertanggungjawab kepala kepala BKIPM.

8. Instalasi karantina ikan milik kementerian yang selanjutnya

disebut instalasi karantina kementerian adalah instalasi yang

dibangun oleh kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah

ditetapkan dalam bentuk sertifikat instalasi karantina ikan

yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan (UPT KIPM).

9. Instalasi karantina ikan milik perorangan atau badan hukum

yang selanjutnya disebut instalasi karantina perorangan atau

badan hukum adalah instalasi yang dibangun oleh perorangan

atau badan hukum dan telah ditetapkan dalam bentuk

sertifikat instalasi karantina ikan yang pengelolaannya dibawah

pengawasan UPT KIPM.

10. Sarana instalasi karantina adalah segala peralatan/fasilitas

dan bahan yang digunakan untuk pelaksanaan tindakan

karantina di instalasi karantina.

11. Dokumen mutu adalah sekumpulan dokumen yang berisi

tentang panduan mutu, prosedur kerja dan/atau instruksi

kerja serta formulir kegiatan/rekaman data suatu UUPI dalam

5

menerapkan CKIB berdasarkan prinsip-prinsip biosekuriti

untuk menjamin kesehatan ikan.

12. Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) adalah semua hama

dan penyakit ikan yang belum terdapatdan/atau telah terdapat

diarea tertentu diwilayah Republik Indonesia yang dalam waktu

relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau

yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

13. Hama Penyakit Ikan (HPI) tertentu adalah semua HPI selain

HPIK yang sudah terdapat dan/atau belum terdapat di wilayah

Republik Indonesia yang dapat merusak, mengganggu

kehidupan, atau menyebabkan kematian ikan.

14. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang

selanjutnya disebut media pembawa adalah ikan dan bagian-

bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama

dan penyakit ikan karantina.

15. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh

daur hidupnya berada di dalam air dalam keadaan hidup atau

mati termasuk bagian-bagiannya.

16. Bendalain adalah media pembawa selain ikan yang mempunyai

potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina.

17. Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) adalah metode yang

berisikan standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan

untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan

fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten,

sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin

kesehatan ikan.

6

18. Biosekuriti adalah upaya pengamanan sistem budidaya dari

kontaminan/tertular patogen akibat transmisi jasad dan jasad

pembawa patogen (carrier) dari luar dengan cara-cara yang

tidak merusak lingkungan.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan petunjuk teknis inspeksi

CKIB/instalasi karantina ikan mati dan benda lain, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina

Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3482);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang

Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor.

PER.05/MEN/2005, tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk

Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan

Karantina;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk

Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan

Karantina Dari Luar Negeri Dan Dari Suatu Area Ke Area Lain

Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

7


PER.10/MEN/2012 tentang Kewajiban Tambahan Karantina

Ikan;


33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan;

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 26/MEN-

KP/2013 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit

Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya.

8. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu

dan Keamanan Hasil Perikanan nomor KEP.319/KEP-

BKIPM/2014 tentang Pedoman Instalasi Karantina Ikan; dan


dan Keamanan Hasil Perikanan nomor KEP.320/KEP-

BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Instalasi

Karantina Ikan.


dan Keamanan Hasil Perikanan nomor 338/KEP-BKIPM/2014

tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Karantina

Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Nomor 239/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Cara

Karantina Ikan yang Baik.

8

BAB II

PROSEDUR DAN TATACARA INSPEKSI

A. Persyaratan Infeksi

UUPI yang dapat dilakukan inspeksi penerapan CKIB adalah

UUPI yang telah mendapatkan keputusan penerapan CKIB berbasis

in line inspection dari Kepala Pusat Karantina Ikan dan UUPI yang

telah mendapatkan sertifikat CKIB.

Instalasi Karantina yang dapat dilakukan inspeksi adalah

instalasi karantina kementerian atau instalasi karantina perorangan

atau badan hukum yang telah mendapatkan Sertifikat Instalasi

Karantina Ikan yang ditandatangani oleh Kepala BKIPM, Kapuskari

maupun Kepala UPT KIPM.

Inspeksi CKIB untuk UUPI/instalasi ikan mati dan benda lain

ini dilaksanakan paling kurang setiap 6 (enam) bulan. Hasil dari

inspeksi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.

B. Pelaksana Inspeksi

Inspeksi terhadap instalasi karantina kementerian, dilakukan

oleh pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang

telah memiliki sertifikat inspektur karantina dan bertugas di kantor

pusat.

9

Inspeksi dan verifikasi terhadap instalasi karantina perorangan

atau badan hukum, dilakukan oleh pejabat fungsional Pengendali

Hama dan Penyakit Ikan yang telah memiliki sertifikat inspektur

karantina, dengan kreteria :

a. Instalasi kategori A dan B oleh tim inspektur karantina yang

terdiri dari inspektur karantina pusat dan inspektur karantina

UPT KIPM, yang ditetapkan oleh Kepala BKIPM cq. Kapuskari.

b. Instalasi kategori C oleh inspektur karantina UPT KIPM yang

ditetapkan oleh Kepala BKIPM cq. Kepala UPT KIPM.

C. Persiapan Inspeksi dan Verifikasi

1. Sekretariat Instalasi Karantina Pusat Karantina Ikan atau

sekretariat Instalasi Karantina UPT KIPM menginventarisir

kelengkapan dokumen instalasi karantina yang telah

mendapatkan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.

2. Sekretariat Instalasi Karantina Pusat Karantina Ikan menyiapkan

surat penugasan inspeksi instalasi karantina untuk

ditandatangani oleh Kapuskari bagi instalasi karantina

kementerian dan instalasi karantina perorangan atau badan

hukum kategori A dan B, dibuat menurut contoh formulir

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

3. Sekretariat Instalasi Karantina UPT KIPM menyiapkan surat

penugasan inspeksi instalasi karantina untuk ditandatangani

oleh Kepala UPT KIPM unuk instalasi karantina perorangan atau

10

badan hukum kategori C, dibuat menurut contoh formulir

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

4. Inspektur karantina ikan menyiapkan dokumen terkait inspeksi

UUPI/instalasi karantina, yaitu :

a. Daftar isian (checklist) inspeksi (Lampiran 2.);

b. Form Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan Inspeksi

(Lampiran 3.);

c. Form Daftar Temuan Ketidaksesuaian (Lampiran 4.);

5. Inspektur karantina ikan sebelum melaksanakan inspeksi, wajib

melakukan review terhadap :

a. Dokumen mutu;

b. Laporan penggunaan instalasi karantina bulanan;

c. Laporan hasil rekomendasi perbaikan oleh UUPI/instalasi

karantina;

d. Sanksi administratif (jika ada).

6. Inspektur karantina ikan mencatat hasil review sebagaimana

dimaksud pada butir 4 di atas untuk dikonfirmasikan kepada

pemilik instalasi karantina pada saat pelaksanaan inspeksi.

D. Pelaksanaan Inspeksi

1. Pertemuan pembukaan

Ketua tim inspeksi instalasi karantina memimpin pertemuan

pembukaan pelaksanaan inspeksi yang dihadiri oleh manajemen

pemilik instalasi karantina, dengan tujuan :

a. Menyerahkan surat tugas inspeksi;

11

b. Memperkenalkan tim inspektur karantina ikan;

c. Pengisian daftar hadir;

d. Konfirmasi tujuan dan ruang lingkup;

e. Identifikasi pihak yang bertanggungjawab langsung terkait

dengan tujuan dan ruang lingkup inspeksi.

f. Konfirmasi agenda inspeksi yang mencakup peninjauan

dokumen mutu, verifikasi dokumen, peninjauan lapangan,

perumusan temuan inspeksi dan verifikasi serta pertemuan

penutup;

g. Konfirmasi petugas pendamping peninjauan lapangan dan

ruangan khusus untuk bekerja;

h. Konfirmasi ketersediaan dokumen dan rekaman data;

i. Konfirmasi bahwa inspektur karantina ikan diwajibkan

mengambil foto sebagai bukti ketidaksesuaian.

2. Pemeriksaan kesesuaian dokumen mutu

Inspektur karantina ikan melakukan pengecekan kesesuaian

dokumen mutu yang meliputi :

a. Konfirmasi standar operasional prosedur yang tertuang dalam

dokumen mutu dengan pelaksanaan di masing-masing unit;

b. Konfirmasi instruksi kerja dengan pelaksanaan pekerjaan;

c. Konfirmasi Pengisian rekaman data yang dilakukan oleh

masing-masing unit;

d. Konfirmasi kebenaran isi rekaman data;

e. Konfirmasi laporan penggunaan instalasi karantina bulanan;

f. Konfirmasi laporan hasil rekomendasi perbaikan oleh pemilik

UUPI/instalasi karantina.

12

3. Verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan

Inspektur karantina ikan melaksanakan verifikasi dokumen dan

pemeriksaan lapangan, yang meliputi :

a. Kesesuaian pelaksanaan prosedur kerja dengan SOP dan

Instruksi kerja yang telah ditetapkan;

b. Kesesuaian isi rekaman data;

c. Kesesuaian laporan penggunaan instalasi karantina.

Dalam pelaksanaan verifikasi dokumen dan pemeriksaan

lapangan ini, inspektur karantina wajib mengambil bukti fisik

yang berupa foto copi dokumen atau foto.

4. Perumusan Hasil Temuan

Inspektur karantina ikan melakukan pertemuan untuk

merumuskan :

a. Temuan ketidaksesuaian yang ditemukan oleh tim inspeksi;

b. Penyebab dari ketidaksesuaian dan pengaruhnya terhadap

penyebaran HPIK;

c. Hasil temuan ketidaksesuaian akhir.

5. Pertemuan Penutup

Ketua tim inspeksi memimpin pertemuan akhir dengan

manajemen UUPI/instalasi karantina. Hal yang disampaikan

adalah sebagai berikut :

a. Ucapan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari

manajemen UUPI/instalasi karantina;

b. Menyampaikan temuan ketidaksesuaian akhir atas inspeksi

UUPI/instalasi karantina;

13

c. Mendiskusikan hasil temuan ketidaksesuaian dengan

manajemen UUPI/instalasi karantina;

d. Memberikan kesempatan kepada manajemen instalasi

karantina untuk mengklarifikasi hasil temuan ketidaksesuaian;

e. Menyampaikan prosedur dan masa waktu tindakan perbaikan

atas temuan ketidaksesuaian;

f. Meminta manajemen UUPI/instalasi karantina untuk

menyampaikan rencana dan tanggal pelaksanaan tindakan

perbaikan temuan ketidaksesuaian;

g. Menyampaikan kepada manajemen UUPI/instalasi karantina

untuk segera menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian dalam

jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender;

h. Penandatangan form Temuan Ketidaksesuaian Inspeksi.

E. Laporan Hasil Inspeksi

Ketua tim inspeksi inspeksi membuat laporan hasil

pelaksanaan inspeksi yang ditujukan kepada :

1. Kepala BKIPM cq Kapuskari, untuk instalasi karantina


hukum kategori A dan B dengan tembusan kepada kepala

UPT KIPM.

2. Kepala UPT KIPM, untuk instalasi karantina perorangan

atau badan hukum kategori C dengan tembusan kepada

Kapuskari.

14

Laporan dikirimkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah

pelaksanakan inspeksi dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran 5, dengan melampirkan :

1. Surat tugas inspeksi.

2. Daftar hadir pembukaan dan penutupan inspeksi.

3. Daftar temuan ketidaksesuaian.

F. Tindak Lanjut Temuan Ketidaksesuaian

1. UUPI/Instalasi karantina yang sudah diinspeksi serta ditemukan

ketidaksesuaian, wajib menyampaikan hasil tindakan perbaikan

sesuai dengan rencana penyelesaian tindakan perbaikan yang

tertera di dalam Daftar Temuan Ketidaksesuaian (Format seperti

pada lampiran 6 dan 7), beserta berkas pendukung lainnya

kepada :

a. Kepala BKIPM cq Kapuskari untuk instalasi karantina


hukum kategori A dan B.

b. Kepala UPT KIPM untuk instalasi karantina perorangan atau

badan hukum kategori C.

2. Kepala UPT KIPM melakukan verifikasi, rekapitulasi dan evaluasi

serta menyampaikan hasilnya kepada Kepala BKIPM cq Kapuskari

(format seperti pada lampiran 8,9 dan 10).

3. Kepala UPT KIPM, perorangan atau badan hukum yang tidak

menindaklanjuti rekomendasihasil inspeksi sampai dengan jangka

15

waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi

administratif.

4. Sanksi administratif untuk instalasi karantina yang tidak

menindaklanjuti rekomendasi perbaikan, terdiri dari :

a. Peringatan tertulis.

Kapuskari menerbitkan peringatan tertulis yang ditujukan

kepada pemilik instalasi karantina dan diberikan tambahan

waktu untuk melaksanakan rekomendasi perbaikan selama 15

(lima belas) hari kalender, apabila setelah masa waktu 7 (hari)

pemilik instalasi karantina tidak melaksanakan rekomendasi

perbaikan. Format peringatan tertulis sebagaimana tercantum

dalam lampiran 11.

b. Pembekuan sertifikat instalasi karantina.

Kapuskari menerbitkan surat pembekuan sertifikat instalasi

karantina dan diberikan tambahan waktu selama 30 (tiga

puluh) hari kalender untuk melaksanakan rekomendasi

perbaikan, apabila setelah 15 (lima belas) hari kalender setelah

peringatan tertulis, pemilik instalasi belum melaksanakan

rekomendasi perbaikan. Format pembekuan sertifikat instalasi

karantina, sebagaimana tercantum dalam lampiran 12.

c. Pencabutan sertifikat instalasi karantina.

Kapuskari menerbitkan surat pencabutan sertifikat instalasi

karantina apabila dalam masa waktu30(tiga puluh) hari setelah

surat pembekuansertifikat instalasi karantina, pemilik instalasi

karantina tidak juga melaksanakan rekomendasi perbaikan.

16

Format pembekuan sertifikat instalasi karantina, sebagaimana

tercantum dalam lampiran 13.

17

BAB III KLASIFIKASI KETIDAKSESUAIAN

Dalam rangka inspeksi UUPI/Instalasi karantina perlu

ditetapkan terlebih dahulu klasifikasi objek yang dapat menimbulkan

bahaya penyebaran HPIK/HPI tertentu dalam proses produksi.

Kegiatan atau proses yang tidak sesuai dengan dokumen mutu

ataupun tidak menerapkan prinsip-prinsip biosekuriti dipastikan

akan mengganggu program CKIB yang pada akhirnya tidak dapat

memenuhi jaminan kesehatan ikan.

Klasifikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proses produksi

dibagi :

A. Ketidaksesuaian minor

Apabila persyaratan ataupun pelaksanaan proses tidak dipenuhi

atau gagal dipenuhi dan kemungkinan komoditas perikanan tidak

berakibat serius terhadap penyebaran HPIK/HPI tertentu.

B. Ketidaksesuaian serius


atau gagal dipenuhi dan kemungkinan dapat menyebabkan

komoditas perikanan menyebarkan HPIK/HPI tertentu meskipun

tidak kritis.

C. Ketidaksesuaian kritis


atau gagal dipenuhi dan kemungkinan besar dapat menyebabkan

komoditas perikanan menyebarkan HPIK/HPI tertentu.

Klasifikasi ketidaksesuaian yang mungkin dapat terjadi pada

penerapan CKIB pada UUPI/instalasi karantina untuk ikan non

hidup dan benda lain, adalah sebagai berikut :

18

1. UUPI/Instalasi karantina untuk ikan mati

No. URAIAN MN SR KR

1 2 3 4 5 1 DOKUMEN MUTU

a. Prosedur kerja dan instruksi kerja - Prosedur kerja dan instruksi kerja

yang tertulis dalam Dokumen Mutu tidak sesuai dengan yang dilaksanakan.

X

- Hanya sebagian dari prosedur kerja dan instruksi kerja yang dilaksanakan.

X

b. Rekaman data - Rekam data sesuai dengan format

yang ada dalam dokumen mutu tidak dikerjakan

X

- Rekam data tidak akurat X - Rekam data tidak mutakhir X

2 SARANA PENGASINGAN a. Ruang pengasingan - Ruang pengasingan tidak sesuai

dengan jenis, jumlah dan volume media pembawa

X

- Tidak ada sekat/pemisah antara media pembawa yang dalam masa pengasingan dan media yang tidak dalam masa pengasingan

X

- Ruang pengasingan berisikan media pembawa yang berbeda spesies

X

b. Sarana/peralatan ruang pengasingan

- Pengaturan sarana dan prasarana di ruang pengasingan tidak memperhatikan resiko terjadinya kontaminasi silang.

X

- Media pembawa diletakkan di lantai ruang pengasingan

X

- Peralatan (pengatur suhu, blower, dsb) tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya

X

19

3 SARANA PEMUSNAHAN Tidak tersedia sarana untuk pemusnahan

media pembawa yang teridentifikasi adanya HPIK

X

4 SARANA PENDUKUNG LAIN

a. Sarana pengelolaan limbah - Pengelolaan limbah (cair dan padat)

tidak sesuai dengan SOP X

- Sarana pengelolaan limbah yang ada tidak berfungsi dengan baik

X

b. Alat bongkar muat - Tidak tersedia alat bongkar muat

yang memadai X

- Alat bongkar muat yang ada tidak berfungsi dengan baik

X

c. Sumberdaya manusia - SDM yang ada tidak/belum mengerti

manajemen CKIB X

- SDM yang ada belum pernah mengikuti pelatihan CKIB

X

5 BIOSEKURITI

a. Sarana dan Prasarana - Tidak pernah dilakukan sanitasi dan

sterilisasi. X

- Tidak ada sarana dan prasarana sanitasi dan sterilisasi karyawan.

X

- Tidak ada sarana dan prasarana sterilisasi kendaraan

X

- Dilakukan sanitasi dan sterilisasi tetapi tidak sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja.

X

b. Personil - Tidak tersedia sarana dan prasarana

sterilisasi untuk petugas di ruang pengasingan

X

- Tidak tersedia perlengkapan kerja khusus untuk petugas di ruang pengasingan

X

- Personil tidak mematuhi SOP dan Instruksi Kerja Sanitasi dan Sterilisasi.

X

20

2. UUPI/Instalasi karantina untuk benda lain

c. Lingkungan - Tidak pernah dilakukan sanitasi dan

sterilisasi terhadap lingkungan X

- Dilakukan sanitasi dan sterilisasi lingkungan, tetapi tidak sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja.

X

No. URAIAN MN SR KR

1 2 3 4 5 1 DOKUMEN MUTU

a. Prosedur kerja dan instruksi kerja - Prosedur kerja dan instruksi kerja

yang tertulis dalam Dokumen Mutu tidak sesuai dengan yang dilaksanakan.

X

- Hanya sebagian dari prosedur kerja dan instruksi kerja yang dilaksanakan.

X

b. Rekaman data - Rekam data sesuai dengan format

yang ada dalam dokumen mutu tidak dikerjakan

X

- Rekam data tidak akurat X - Rekam data tidak mutakhir X

2 SARANA PENGASINGAN a. Ruang pengasingan - Ruang pengasingan tidak sesuai

dengan jenis, jumlah dan volume media pembawa

X

- Tidak ada sekat/pemisah antara media pembawa yang dalam masa pengasingan dan media yang tidak dalam masa pengasingan

X

b. Sarana/peralatan ruang pengasingan - Pengaturan sarana dan prasarana di

ruang pengasingan tidak memperhatikan resiko terjadinya kontaminasi silang.

X

21

- Media pembawa diletakkan di lantai ruang pengasingan tanpa rak atau palet

X

3 SARANA PEMUSNAHAN

Tidak tersedia sarana untuk pemusnahan media pembawa yang teridentifikasi adanya HPIK

X

4 SARANA PENDUKUNG LAIN

a. Sarana pengelolaan limbah - Pengelolaan limbah (cair dan padat)

tidak sesuai dengan SOP X

- Sarana pengelolaan limbah yang ada tidak berfungsi dengan baik

X

b. Alat bongkar muat - Tidak tersedia alat bongkar muat

yang memadai X

- Alat bongkar muat yang ada tidak berfungsi dengan baik

X

c. Sumberdaya manusia - SDM yang ada tidak/belum mengerti

manajemen CKIB X

- SDM yang ada belum pernah mengikuti pelatihan CKIB

X

5 BIOSEKURITI

a. Sarana dan Prasarana - Tidak pernah dilakukan sanitasi dan

sterilisasi. X

- Tidak ada sarana dan prasarana sanitasi dan sterilisasi karyawan.

X

- Tidak ada sarana dan prasarana sterilisasi kendaraan

X

- Dilakukan sanitasi dan sterilisasi tetapi tidak sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja.

X

b. Personil - Personil tidak mematuhi SOP dan

Instruksi Kerja Sanitasi dan Sterilisasi.

X

c. Lingkungan - Tidak pernah dilakukan sanitasi dan

sterilisasi terhadap lingkungan X

22

- Dilakukan sanitasi dan sterilisasi lingkungan, tetapi tidak sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja.

X

23

BAB IV

PENUTUP

Metode CKIB adalah salah satu upaya untuk pencegahan

penyebaran HPIK maupun pemenuhan persyaratan Negara tujuan.

CKIB adalah metode yang berisikan standar operasional prosedur

(SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan

dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif,

konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk

menjamin kesehatan ikan.

Keberhasilan program CKIB tergantung konsistensi

UUPI/instalasi karantian dalam menerapkan dan

mengimplementasikan dokumen mutu CKIB pada unit usahanya

serta peran petugas karantina sebagai fasilitator . Semakin banyak

UUPI ikut serta dalam program CKIB, berarti kesehatan ikan yang

dilalulintaskan semakin terjamin, yang pada akhirnya dapat

meningkatkan mutu hasil perikanan untuk dapat bersaing di pasar

internasional.

Petunjuk Teknis Inspeksi Penerapan CKIB untuk

UUPI/Instalasi Ikan Mati dan Benda Lain ini disusun sebagai

panduan dalam pelaksanaan inspeksi penerapan CKIB di

UUPI/Instalasi Ikan Mati dan Benda Lain yang dilakukan oleh

Inspektur Karantina Ikan serta menyamakan pemahaman dan

persepsi inspektur karantina ikan dalam melaksanakan inspeksi.

24

Lampiran 1 : Format Surat Penugasan Inspeksi UUPI/instalasi karantina

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP

10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 35113282

LAMAN : http//www.bkipm.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK : [email protected]

Nomor : ……. Tanggal, Bulan,Tahun Lampiran : ……. Hal : Inspeksi UUPI/instalasi karantina Yth. Pimpinan PT/CV/ …………. di ……….. Dalam rangka menjamin penerapan sistem jaminan kesehatan ikan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan nomor 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik, maka kami menugaskan inspektur karantina ikan untuk melaksanakan inspeksi CKIB UUPI/instalasi karantina PT/CV/……., jl. ……… pada tanggal ……. s/d …..,, yaitu sebagai berikut : No Nama Nomor

Register Jabatan Asal UPT

1 …………… …………… Ketua 2 …………… …………… Anggota 3 …………… …………… Anggota

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kepala Pusat Karantina Ikan, ........…………………………. NIP. Tembusan : 1. Kepala UPT KIPM…. 2. Tim Inspeksi CKIB Catatan : *) Untuk Instalasi kategori C Surat tugas menggunakan KOP surat dan ditandatangani Kepala UPT KIPM

25

Lampiran 2 : Checklist Inspeksi

CHEKLIST INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK

UUPI/INSTALASI KARANTINA IKAN MATI

Nama UUPI/Instalasi : …….……………………………………………….. Alamat UUPI : ……..….…………………………………………… Tanggal Pelaksanaan : ……………………………………………………..

No. Aspek Yang Diinspeksi

Hasil Inspeksi

kesesuaian Keterangan

Ya Tidak 1. Pelaksanaan pekerjaan

dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja.

2. Rekam data telah dikerjakan sesuai dengan buku Dokumen Mutu.

3. Rekam data diisi secara akurat sesuai dengan kenyataan yang ada.

4. Peruntukan ruang pengasingan telah sesuai dengan jenis, jumlah dan volume media pembawa.

5. Ruang pengasingan terpisah dari ruang penyimpanan media pembawa

6. Ruang pengasingan menjadi satu dengan ruang penyimpanan tetapi terdapat sekat/pemisah yang jelas.

7. Media pembawa yang disimpan di ruang pengasingan dari species yang sama.

8. Pengaturan sarana dan prasarana di ruang pengasingan selalu memperhatikan resiko terjadinya kontaminasi silang.

9. Didalam ruang pengasingan terdapat palet yang terbuat dari bahan metal/plastik.

10. Seluruh peralatan di ruang pengasingan berfungsi dengan baik.

11. Tersedia sarana pemusnahan untuk media pembawa yang teridentifikasi HPIK.

12. Penanganan limbah cair/padat telah dilakukan sesuai SOP dan Instruksi kerja.

13. Sarana pengelolaan limbah yang ada tidak berfungsi dengan baik.

14. Tersedia alat bongkar muat dan berfungsi dengan baik.

26

15. Tersedia personil yang mengerti manajemen CKIB.

16. Petugas yang bertanggungjawab di ruang pengasingan berlatarbelakang pendidikan teknis perikanan.

17. Petugas di UUPI/instalasi karantina melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan Instruksi kerja

18. Sarana ruang pengasingan berikut peralatannya dilakukan sanitasi dan sterilisasi sesuai dengan SOP.

19. Tersedia sarana dan prasarana sanitasi dan sterilisasi untuk karyawan.

20. Terdapat perlengkapan kerja khusus untuk petugas di ruang pengasingan.

21. Dilakukan sanitasi dan sterilisasi lingkungan sesuai dengan SOP.

22. UUPI telah melaksanakan sanitasi dan sterilisasi terhadap lingkungan instalasi, tetapi tidak sesuai SOP dan Instruksi kerja

23. Petugas di ruang karantina melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan Instruksi kerja

24. UUPI/instalasi karantina telah melaksanakan saran dan tindak lanjut hasil dari temuan tim inspektur.

25. Dokumen karantina/dokumen lain untuk telusur asal ikan didokumentasikan dengan baik


27. UUPI telah melaksanakan audit internal terhadap pelaksanaan program CKIB

CATATAN :

Ketidaksesuaian kritis dan serius, UUPI/instalasi wajib melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan temuannya.

Ketidaksesuaian minor, menjadi saran untuk dilakukan perbaikan oleh UUPI/instalasi.

………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

Inspektur Karantina, 1. ………………………… 2. ………………………… 3. …………………………

27

CHEKLIST INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK

UUPI/INSTALASI KARANTINA BENDA LAIN

Nama UUPI/Instalasi : …….……………………………………………….. Alamat UUPI : ……..….…………………………………………… Tanggal Pelaksanaan : ……………………………………………………..

No. Aspek Yang Diinspeksi

Hasil Inspeksi

kesesuaian Keterangan

Ya Tidak 1. Pelaksanaan pekerjaan

dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja.

2. Rekam data telah dikerjakan sesuai dengan buku Dokumen Mutu.

3. Rekam data diisi secara akurat sesuai dengan kenyataan yang ada.

4. Peruntukan ruang pengasingan telah sesuai dengan jenis, jumlah dan volume media pembawa.

5. Ruang pengasingan terpisah dari ruang penyimpanan media pembawa

6. Ruang pengasingan menjadi satu dengan ruang penyimpanan tetapi terdapat sekat/pemisah yang jelas.

7. Pengaturan sarana dan prasarana di ruang pengasingan selalu memperhatikan resiko terjadinya kontaminasi silang.

8. Didalam ruang pengasingan terdapat palet yang terbuat dari bahan metal/plastik.

9. Tersedia sarana pemusnahan untuk media pembawa yang teridentifikasi HPIK.

10. Penanganan limbah cair/padat telah dilakukan sesuai SOP dan Instruksi kerja.

11. Sarana pengelolaan limbah yang ada tidak berfungsi dengan baik.

12. Tersedia alat bongkar muat dan berfungsi dengan baik.

13. Tersedia personil yang mengerti manajemen CKIB.

14. Petugas yang bertanggungjawab di ruang pengasingan berlatarbelakang pendidikan teknis perikanan.

15. Petugas di UUPI/instalasi karantina melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan Instruksi kerja

28

16. Sarana ruang pengasingan berikut peralatannya dilakukan sanitasi dan sterilisasi sesuai dengan SOP.

17. Tersedia sarana dan prasarana sanitasi dan sterilisasi untuk karyawan.

18. Dilakukan sanitasi dan sterilisasi lingkungan sesuai dengan SOP.


20. Petugas di ruang karantina melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan Instruksi kerja

21. UUPI/instalasi karantina telah melaksanakan saran dan tindak lanjut hasil dari temuan tim inspektur.

22. Dokumen karantina/dokumen lain untuk telusur asal ikan didokumentasikan dengan baik


24. UUPI telah melaksanakan audit internal terhadap pelaksanaan program CKIB

CATATAN :

Ketidaksesuaian kritis dan serius, UUPI/instalasi wajib melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan temuannya.

Ketidaksesuaian minor, menjadi saran untuk dilakukan perbaikan oleh UUPI/instalasi.

………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

Inspektur Karantina, 1. ………………………… 2. ………………………… 3. …………………………

29

TATA CARA PENGISIAN CHECKLIST INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK

UNTUK UUPI/INSTALASI IKAN MATI DAN BENDA LAIN

1. Diisi dengan nama UUPI

2. Diisi dengan alamat lengkap UUPI

3. Diisi dengan tanggal pelaksanaan inspeksi

4. Checklist hasil inspeksi kesesuaian diisi dengan tanda “ √ “ sesuai

dengan kenyataan yang ada dan dapat ditambahkan keterangan

pada kolom keterangan untuk menjelaskan temuan.

5. Pada akhir halaman checklist diisi tanggal, bulan dan tahun

pelaksanaan inspeksi, nama pelaksana inspeksi dan

ditandatangani.

6. Checklist ini merupakan pedoman bagi inspektur karantina ikan

dalam menentukan ketidaksesuaian antara dokumen mutu

dengan kondisi yang ada yang nantinya didiskusikan dengan

pemilik, seterusnya dituangkan dalam form temuan

ketidaksesuaian.

30

Lampiran 3 : Format Daftar Hadir Pembukaan/Penutupan Inspeksi

OTORITAS KOMPETEN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN / PENUTUPAN INSPEKSI CKIB *)

Nama UUPI : ……………………………… Alamat : ……………………………… Tanggal : ……………………………… No Nama Instansi/Jabatan Tanda tangan

Catatan : * Coret sesuai kegiatan

31

Lampiran 4 : Format Temuan Ketidaksesuaian Inspeksi CKIB

OTORITAS KOMPETEN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

DAFTAR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

Nama UUPI Alamat No. Telp No. Fax

: : : :

No. SK. Penerapan No. SCKIB Tanggal Inspeksi

: : :

Jenis Media Pembawa :

Temuan Nomor :

Pimpinan UUPI Pelaksana Inspeksi

1. etua

2. nggota

: : : :

Temuan Ketidaksesuaian

Keterangan

Rencana Penyelesaian Tindakan Perbaikan, Tanggal : ……………………….. Ketua Tim Inspeksi Pimpinan UUPI (……………………………..) (…………..…………)

32

Lampiran 5 : Format Laporan Pelaksanaan inspeksi CKIB

LAPORAN MELAKSANAKAN KEGIATAN INSPEKSI PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK (CKIB)

DI UUPI/INSTALASI ………………………….

Pelaksana Tugas :

1. Nama : …………………….. NIP : …………………….. Pangkat/Gol : …………………….. Jabatan : Inspektur Karantina Ikan

No. Registrasi …… 2. Nama : ……………………..

NIP : …………………….. Pangkat/Gol : …………………….. Jabatan : Inspektur Karantina Ikan

No. Registrasi ……

Tanggal Inspeksi : …………………….. Nomor Surat Tugas : …………………….. Sumber Dana : …………………….. Tujuan : Inspeksi Penerapan CKIB di

PT/CV……… Alamat UUPI : ……………………..

I. PELAKSANAAN KEGIATAN 1. ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………. 2. dst …………………………….

II. HASIL YANG DIPEROLEH

1. .………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………

2. dst …………..

Demikian laporan pelaksanaan inspeksi penerapan CKIB dibuat untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tgl/bln/tahun Ketua Tim Inspeksi CKIB, …………………………………. NIP. ………..…………………

33

Lampiran 6 : Format Surat Pengantar Laporan Tindakan Perbaikan UUPI/Instalasi

KOP PERUSAHAAN

Tanggal, Bulan, Tahun Yth. Kepala UPT KIPM di Tempat Sehubungan dengan telah dilaksanakannya inspeksi penerapan

CKIB di perusahaan/instalasi kami pada tanggal …………….dan adanya

temuan ketidaksesuaian yang harus kami perbaiki, bersama ini

disampaikan bahwa kami telah lakukan perbaikan atas temuan tim

pelaksana inspeksi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan, Nama jelas

Jabatan

34

Lampiran 7 : Format Laporan Tindakan Perbaikan UUPI/instalasi

LAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN UUPI/INSTALASI Nama UUPI : ……………………….. Alamat : ……………………….. Tanggal Inspeksi : ……………………….. Inspektur Karantina Ikan : 1. ...………………….. 2. …………………….. 3. …………………….. No Temuan dan Tindakan Perbaikan Fisik 1. Temuan

Tindakan Perbaikan Lampiran Tanggal Penyelesaian

: : : :

Gambar Sebelum Perbaikan Gambar Setelah Perbaikan

2. Temuan Tindakan Perbaikan Lampiran Tanggal Penyelesaian

: : : :

Gambar Sebelum Perbaikan Gambar Setelah Perbaikan

3. Dan seterusnya ….

Tanggal, Bulan, Tahun Pimpinan UUPI, …………………………

35

TATA CARA PENGISIAN FORMAT LAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN UUPI/INSTALASI

1. UUPI/Instalasi mengisi nama perusahaan/pemilik, alamat

UUPI/Instalasi, tanggal inspeksi dan nama inspektur karantina

ikan sesuai dengan surat tugas. 2. Temuan : Diisi dengan hasil temuan mengacu kepada daftar

temuan ketidaksesuaian.

3. Tindakan perbaikan : Diisi dengan pernyataan UUPI/Instalasi

terhadap hasil tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan.

4. Lampiran : Diisi dengan nama dokumen/data yang dapat

mendukung gambar tindakan perbaikan atau blanko tindakan

perbaikan dari temuan yang bersifat administratif.

5. Tanggal penyelesaian perbaikan : Diisi dengan tanggal pada saat

perbaikan dari temuan ketidaksesuaian yang telah diperbaiki

oleh UUPI/Instalasi.

6. Gb. Sebelum Perbaikan : Diisi foto dari temuan ketidaksesuaian

pada saat inspeksi.

7. GB. Sesudah Perbaikan : Diisi foto dari hasil perbaikan yang

telah dilakukan oleh UUPI/Instalasi.

8. Tanggal, Bulan, Tahun : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun

UUPI membuat laporan.

KETENTUAN :

1. Setiap tindakan perbaikan UUPI/Instalasi yang bersifat fisik harus

disertai dengan foto sebelum perbaikan dan setelah perbaikan.

2. Setiap tindakan perbaikan UUPI/Instalasi yang bersifat

administratif harus disertakan dengan dokumen/data/rekaman

yang dijadikan temuan ketidaksesuaian dan setelah dilakukan

perbaikan.

3. UUPI/Instalasi melaporkan hasil perbaikan dari temuan

ketidaksesuaian kepada Kepala UPT KIPM setempat.

4. Kepala UPT KIPM menugaskan inspektur KI yang melaksanakan

inspeksi di UUPI/Instalasi tersebut, untuk menverifikasi hasil

tindakan perbaikan.

36

Lampiran 8 : Format Berita Acara Verifikasi Tindakan Perbaikan

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI UPT – KIPM

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan ulang yang terkait hasil perbaikan berdasarkan kegiatan inspeksi terhadap UUPI/Instalasi di bawah ini:

Nama UUPI/Instalasi : Alamat : Tanggal Inspeksi : Inspektur Karantina Ikan : Pemeriksaan Ulang Tanggal : Inspektur Karantina Ikan : Berikut hasil verifikasi/pemeriksaan ulang terhadap UUPI/Instalasi :

No Temuan/ Penyimpangan Hasil Perbaikan

Tgl Selesai

Perbaikan

Status (Memuaskan/Tidak

memuaskan) 1 2 3 dst Temuan/penyimpangan masih dalam proses perbaikan : No Temuan / Penyimpangan Target (Tanggal) 1 2 3 dst Demikian Berita Acara Pemeriksaan Ulang terhadap UUPI/Instalasi atas nama PT/CV ……., dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kota, tgl/bln/tahun Inspektur Karantina Ikan UPT KIPM...... Nama NIP.....................

37

Lampiran 9 : Format Laporan Hasil Verifikasi Tindakan Perbaikan

OTORITAS KOMPETEN BADAN KARANTINA PERIKANAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan UUPI/Instalasi

Nama UUPI : lamat : Tanggal Inspeksi : Jenis Inspeksi : Nama Inspektur Karantina Ikan : Jumlah Ketidaksesuaian :

No Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan Status

(memuaskan/tidak memuaskan) / Alasan Uraian Uraian Diselesaikan Tanggal

1. 2. 3.

Dst

Inspektur KI,

Catatan : Jika berdasarkan hasil verifikasi , tindakan perbaikan yang dilakukan oleh UUPI/Instalasi belum memenuhi persyaratan, agar segera melaporkannya kepada ketua tim inspeksi. Nama Jelas NIP

38

Lampiran 10 : Format Surat Pengantar Tindakan Perbaikan

KOP UPT KIPM

Tgl, Bln, Tahun Yth, Kepala Pusat Karantina Ikan

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Jakarta

SURAT PENGANTAR Nomor: ….................................

Sehubungan dengan telah dilakukannya verifikasi tindakan perbaikan

ke UUPI/Instalasi, maka bersama ini disampaikan sebagai berikut:

No Naskah Dinas yang Dikirim Banyaknya Keterangan 1 Laporan hasil verifikasi tindakan

perbaikan CV/PT. ……. 2 (dua) Berkas Disampaikan

dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan

terima kasih

Kepala UPT KIPM

………………………….

39

Lampiran 11 : Format Surat Perpanjangan Masa Waktu Tindakan Perbaikan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 35113282


Nomor : ……. Tanggal, Bulan,Tahun Lampiran : ……. Hal : Perpanjangan Masa Perbaikan Temuan Inspeksi. Yth. Pimpinan PT/CV/ …………. di ………..

Menindaklanjuti hasil inspeksi penerapan CKIB di UUPI/Instalasi saudara pada ……tanggal, bulan, tahun… …, maka dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan saudara belum melaksanakan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian dengan batas waktu yang telah disepakati yaitu sampai dengan tanggal…., bulan….., tahun ….

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku kami memberikan perpanjangan waktu untuk melakukan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian dimaksud sampai dengan tanggal….., bulan….., tahun….. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut saudara tidak melakukan dan melaporkan hasil perbaikan, maka sertifikat Instalasi Karantina Ikan dan/atau sertifikat CKIB perusahaan saudara dapat dibekukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,

Nama jelas NIP.

Tembusan :

Yth. Kepala UPT KIPM setempat.

40

Lampiran 12 : Format Surat Pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan dan/atau Sertifikat CKIB





Nomor : ……. Tanggal, Bulan,Tahun Lampiran : ……. Hal : Pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan Yth. Pimpinan PT/CV/ …………. di ………..

Menindaklanjuti surat kami terdahulu nomor …. tanggal…, bulan…, tahun… … perihal Perpanjangan Masa Perbaikan Temuan Inspeksi, maka dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan saudara belum melaksanakan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian dengan batas waktu yang telah disepakati yaitu sampai dengan tanggal…., bulan….., tahun ….

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sertifikat instalasi karantina ikan perusahaan saudara dibekukan dan tidak diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai tempat melaksanakan tindakan karantina sampai dengan tanggal….., bulan….., tahun….. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut saudara tidak melakukan dan melaporkan hasil perbaikan, maka sertifikat Instalasi Karantina Ikan dan/atau sertifikat CKIB perusahaan saudara dinyatakan dicabut.


Kepala Pusat,

Nama jelas NIP.

Tembusan :

Yth. Kepala UPT KIPM setempat

41

Lampiran 13 : Format Surat Pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan dan/atau Sertifikat CKIB





Nomor : ……. Tanggal, Bulan,Tahun Lampiran : ……. Hal : Pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan Yth. Pimpinan PT/CV/ …………. di ……….. Menindaklanjuti surat kami terdahulu nomor …. tanggal…, bulan…, tahun… … perihal Perpanjangan Masa Perbaikan Temuan Inspeksi, maka dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan saudara belum melaksanakan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian dengan batas waktu yang telah disepakati yaitu sampai dengan tanggal…., bulan….., tahun ….

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ini kami mencabut sertifikat Instalasi Karantina Ikan dan/atau sertifikat CKIB perusahaan saudara dan tidak diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai tempat melaksanakan tindakan karantina.


Kepala Pusat,

Nama jelas NIP. Tembusan :

Yth. Kepala UPT KIPM setempat.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Kepegawaian Hukum dan Organisasi Sugiman

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, ttd. NARMOKO PRASMADJI

kementerian kelautan dan perikanan badan karantina ikan...

Documents