rakor tingkat menteri karantina...

26
RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAH 31 Maret 2020 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Upload: others

Post on 26-Oct-2020

29 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

R A K O R T I N G K A T M E N T E R I

KARANTINA WILAYAH

31 Maret 2020

MENTERI KOORDINATORBIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Page 2: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

19

2Legenda

x

y

Kasus Positif Komulatif

Kasus Meninggal Komulatif

128

4 18

2

698

74

18020

81

7

91

8

9

0

17

0

7

0

5

0

6

1

2

0

13

1

3

050

18

0

3

0

9

0

1

0

2

0

1

0

2

0

2

2

5

0

8

0

3

02

0

2

0

1

0

1

0

PETA SEBARAN KASUS COVID-19 DI INDONESIASumber: covid19.go.id data per Tanggal 30 Maret 2020 Jumlah Kasus Indonesia

• Positif: 1414• Sembuh : 75• Meninggal: 122

2

Page 3: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

PEMBARUAN PROYEKSI PERMODELAN COVID-19 OLEH ITB

Keempat gambar kurva diatas adalahpembaruan proyeksi COVID19 olehtim permodelan matematika ITB

1. Upaya social distancing akan mengurangi laju penularan (g.4).2. Terjadi pergeseran kurva proyeksi menjadi lebih landai, sebagai berikut:

a. Puncak kasus baru harian COVID19 menjadi maksimum sekitar300 an setelah sebelumnya diproyeksikan jumlah maksimum kasusbaru per hari mencapai 600 kasus (g.3);

b. Pergeseran kurva tersebut diiringi dengan pergeseran kurva kearah kanan yang berarti puncak kasus baru harian bergeser dariakhir maret ke akhir april (g.3);

c. Kasus baru masih akan terus terjadi sampai dengan oktober 2020(g.3).

3. Akumulasi kasus COVID19 di Indonesia akan terjadi sampai Oktober2020, dengan akumulasi jumlah kasus diatas korea selatan dan masihdibawah Amerika Serikat (g.2).

1 2

3

4

±28.000

±1.900.000.000

±1.300.000.000

< 1.000.000.000

±300

3

Page 4: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

4

RPP PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

PENGERTIAN

• Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikianrupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit/kontaminasi.

• Tujuan: mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

RUANG LINGKUP

• Minimala. Peliburan sekolah dan tempat kerja;

b. Pembatasan kegiatan keagamaan;

c. Pembatasan kegiatan di tempat /fasilitas umum.

PENGUSULAN/PELAKSANAAN

• Diusulkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Pemerintah Pusat melalui Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

• Disetujui oleh Pemerintah Pusat (Presiden) dan menetapkan:

a. Status dan tingkatan bencana nonalam nasional dan daerah;

b. Status kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

c. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Keppres.

• Didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional,pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Page 5: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

5

ATURAN PEMBERLAKUAN KARANTINA

Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besarharus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungansumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan;

Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masukbeserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untukmencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi;

Karantina Wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut;

Merujuk UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, ada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah jika menerapkan karantina wilayah;

Selama karantina, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak jadi tanggung jawab pemerintah pusat;

Pemerintah harus memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;

Pemerintah harus memberikan kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat;

Semua orang atau warga punya hak perlakuan yang sama selama masa karantina.

Page 6: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

6

ATURAN PEMBERLAKUAN KARANTINA

Upaya penanggulangan wabah meliputi: pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;

Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda, seperti rumah, ternak, tanaman, lading, dan lain – lain, yang diakibatkan oleh upayapenaggulangan wabah (termasuk karantina), dapat diberikan ganti rugi;

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenispenyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina

Page 7: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

REKOMENDASI

Penguatan Kebijakan Ekonomi untuk mengatasi dampak covid-19, misalnya Penyaluran BLT yang tepat sasaran,Relaksasi PPh, menjaga daya beli masyarakat dll.

Komunikasi publik kepada masyarakat dan dunia usaha sebelum memberlakukan karantina wilayah;

Kerjasama dengan pengusaha ritel, pedagang pasar tradisional dan pengusaha logistic untuk menjaminketersediaan pasokan kebutuhan sehari – hari masyarakat;

1

2

3

4

5

7

Ketersedian pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan dan mekanisme distribusi kepada penerima manfaat;

Pengaturan pembatasan pembelian untuk menghindari panik berbelanja;

6 Sektor yang terkait dengan pangan, perbankan dan keuangan, kesehatan, energi dan informasi agar tetapberoperasi (beraktifitas).

Page 8: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

T E R I M A K A S I H

kemenkopmkri @kemenkopmk @kemenko_pmk kemenkopmk

kemenkopmk.go.id

8

Page 9: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

9

PETA SEBARAN KASUS COVID-19 di DKI JAKARTA

Page 10: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

ESTIMASI UNTUK DKI JAKARTA

Intervensi 33% Intervensi 70%

Diperhitungkan dalam membuat perhitungan bahwa H0 = 14 februari (80 kontak saat dansa)

Variabel :Populasi = 10.532.750, r0=2,3, intervensi di H-33 (tanggalKeppres keluar), dampak intervensi 33% dan 70%, inkubasi = 3,38 hari, CFR : 9,3%, waktu sampai dengan ke RS : 6.67 d, lama untuk sembuh : 7 d, waktu inkubasi sampai meninggal : 10 d, lama waktu di RS 19 d, rataan yang masuk ke RS : 86 3%

Estimasi H-60 dengan intervensi 33% :Akan ada 1.079 orang terpapar dan sedang dalam masa inkubasi, 1.679 orang perluperawatan, 451 meninggal, 1.606 orang sembuh, 2.334 orang masih dalam fase menular.

Estimasi H-60 dengan intervensi 70% :Akan ada 137 orang terpapar dan sedang dalam masa inkubasi, 958 orang perluperawatan, 268 meninggal, 1.285 orang sembuh, 538 orang masih dalam fase menular.

10

Page 11: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

https://pikobar.jabarprov.go.id/#/ (Update 29 Maret 2020 Pukul 12.30)

ODP = 11.038, PDP = 898, Positif Covid-19 = 149, Sembuh = 9, Meninggal = 19

PETA SEBARAN KASUS COVID-19 di JAWA BARAT

11

Page 12: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

PETA SEBARAN KASUS COVID-19 di JAWA TENGAH

12

Page 13: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

PETA SEBARAN KASUS COVID-19 di JAWA TIMUR

13

Page 14: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

14

KASUS COVID-19 di DIY

Page 15: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

15

PETA SEBARAN KASUS COVID-19 di BANTEN

Page 16: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

ACEH (70)(DSP : 34) (DU: 844)(DSPD : 165) (P : 6306)

SUMUT (237)(DSP : 103) (DU: 1974)(DSPD : 429) (P : 8608)

SUMBAR (82)(DSP : 51) (DU: 655)(DSPD : 128) (P : 5510)

RIAU (73)(DSP : 34) (DU: 740)(DSPD : 126) (P : 4383)

JAMBI (41)(DSP : 9) (DU: 403)(DSPD : 57) (P : 3583)

BENGKULU (23)(DSP : 2) (DU: 216)(DSPD : 50) (P : 2320)

SUMSEL (76)(DSP : 11) (DU: 749)(DSPD : 219) (P : 6421)

LAMPUNG (77)(DSP : 15) (DU: 834)(DSPD : 125) (P : 5705)

BANGKA BELITUNG (22)(DSP : 4) (DU: 2192)(DSPD : 92) (P : 16040)

KEPULAUAN RIAU (33)(DSP : 10) (DU: 235)(DSPD : 38) (P : 2615)

DKI JAKARTA (203)(DSP :187) (DU: 3003)(DSPD :749) (P : 26800)

JAWA BARAT (352)(DSP :130) (DU: 3310)(DSPD :756) (P : 26400) JAWA TENGAH (296)

(DSP : 90) (DU: 3205)(DSPD :738) (P : 35308)

DI YOGYAKARTA (82)(DSP : 16) (DU: 881)(DSPD :236) (P : 7950)

BANTEN (112)(DSP : 49) (DU: 825)(DSPD :178) (P : 7324)

JAWA TIMUR (380)(DSP :213) (DU: 3510)(DSPD :680) (P : 35395)

BALI (65)(DSP : 15) (DU: 971)(DSPD :168) (P : 7300)

NTB (36)(DSP : 11) (DU: 878)(DSPD :134) (P : 6746)

NTT (50)(DSP : 7) (DU: 385)(DSPD : 66) (P : 2386)

KALBAR (48)(DSP : 11) (DU: 476)(DSPD : 69) (P : 4748)

KALTENG (24)(DSP : 10) (DU: 251)(DSPD : 33) (P : 2369)

KALSEL (45)(DSP : 15) (DU: 440)(DSPD :108) (P : 4264)

KALTIM (54)(DSP : 25) (DU: 584)(DSPD : 71) (P : 5466)

KALUT (9)(DSP : 5) (DU: 131)(DSPD : 9) (P : 744)

SULUT (46)(DSP : 4) (DU: 466)(DSPD : 123) (P : 3833)

SULTENG (36)(DSP : 3) (DU: 307)(DSPD : 34) (P : 3691)

SULSEL (105)(DSP : 21) (DU: 937)(DSPD : 251) (P :10121)

SULTRA (34)(DSP : 5) (DU: 223)(DSPD : 37) (P : 2327)

GORONTALO (14)(DSP : 2) (DU: 183)(DSPD : 28) (P : 1191)SULBAR (12)

(DSP : 1) (DU: 67)(DSPD : 11) (P : 685)

MALUKU (28)(DSP : 5) (DU: 136)(DSPD : 13) (P : 1805)

MALUKU UTARA (20)(DSP : 2) (DU: 119)(DSPD : 25) (P : 957)

PAPUA BARAT (19)(DSP : 2) (DU: 130)(DSPD : 22) (P : 1002)

PAPUA (42)(DSP : 5) (DU: 418)(DSPD : 33) (P : 3059)

KETERANGAN:PROVINSI (JUMLAH RUMAH SAKIT)(DOKTER SPESIALIS PARU : DSP) (DOKTER UMUM : DU)(DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM : DSPD) (PERAWAT : P)

JUMLAH SDM KESEHATAN DAN RSSumber : Dashboard BPPSDMK Tahun 2019 dan PDPI Januari 2020

16

Page 17: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

PETA SEBARAN RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19Sumber: KepMenKes nomor HK. 01.07/MENKES/169/2020

2

5

7

5

2

1

5

7

1

3

2

3

3

4

2

2

4

4

2

2

5

3

2

4

9138

1

1

4

11

2

2

4

17

Jumlah Rumah Sakit Rujukan: 135

Page 18: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

PETA JUMLAH RUMAH SAKIT DAN VENTILATORDALAM MENDUKUNG PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA

Sumber data ASPAK Kementerian Kesehatan per 23 Maret 2020

Legenda

Jumlah Rumah Sakit: 1.827

Jumlah Ventilator: 8.396

X

Y

43

139

120

479

42

206

43

216

28

87

55

281

14

66

39

91

15

113

24

108

144

1071

271

1214186

1154

33

238229

942

73

323

51

226

17

121 25

80

31

143

71

53

28

114

31

114

6

56

27

83

27

80

65

289

20

68

10

41

8

63

12

22

9

39

8

31

22

45

18

Jumlah Rumah Sakit: 1.827

Jumlah Ventilator: 8.396

Page 19: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

L A M P I R A N : U U N O M O R 6 TA H U N 2 0 1 8

19

Page 20: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

LATAR BELAKANG

1. Globalisasi teknologi transportasi dan era perdagangan bebas→ Indonesia terletak pada posisi yang sangatstrategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orangdan barang.

2. Dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang munculkembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan Kedaruratan KesehatanMasyarakat (KKM)→ Pelindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia

3. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, berkomitmen melakukan upaya untuk mencegahterjadinya KKM yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional dibidang kesehatan (IHR 2005) → Komitmen Internasional

4. UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara sudahtidak relevan lagi

20

Upaya Cegah Tangkal Penyakit & Faktor Risiko Kesehatan yang Komprehensif &Terkoordinasi

UU NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

Page 21: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

21

Page 22: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

KERANGKA ISI UU NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

22

98 PASAL

14 BAB

1. Ketentuan Umum

2. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

3. Hak dan Kewajiban

4. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

5. Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan Wilayah

6. Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk

7. Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah

8. Dokumen Karantina Kesehatan

9. Sumber Daya Kekarantinaan Kesehatan

10.Informasi Kekarantinaan Kesehatan

11.Pembinaan & Pengawasan

12.Penyidikan

13.Ketentuan Pidana

14.Ketentuan Penutup

Page 23: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT ADALAH KEJADIAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERSIFAT LUAR BIASA DENGAN DITANDAI PENYEBARAN

PENYAKIT MENULAR DAN/ATAU KEJADIAN YANG DISEBABKAN OLEH RADIASI NUKLIR, PENCEMARAN BIOLOGI, KONTAMINASI KIMIA,

BIOTERORISME, DAN PANGAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA KESEHATAN DAN BERPOTENSI MENYEBAR LINTAS WILAYAH ATAU LINTAS NEGARA.

23

DITETAPKAN DAN DICABUT OLEH PEMERINTAH PUSAT, YANG SEBELUMNYA DITETAPKAN JENIS PENYAKIT DAN FAKTOR RISIKO YANG DAPAT MENIMBULKAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN PADA KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT SECARA CEPAT DAN TEPAT, DAN DAPAT BERKOORDINASI DAN BEKERJA SAMA DENGAN DUNIA

INTERNASIONAL

1.

2.

Pasal 10 – 14 UU Kekarantinaan Kesehatan

Page 24: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN

Pintu Masuk Wilayah

Pelabuhan

Bandar Udara

Karantina Rumah

Karantina RS

Pembatasan Sosial

Karantina Wilayah

PLBDN

Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu.

Dalam penyelenggaraannya Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah.

Alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan

objek objek

24

Page 25: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

PENETAPAN DILAKUKAN TINDAKAN KARANTINA KESEHATAN

• Terjadinya penularan penyakit antar manusia yang ditandai dengan sinyal epidemiologi dan sinyal virologipositif (Episenter)

• Ditemukannya kasus postif terjangkit yang berasal dari daerah terjangkit KKM

• Ditetapkannya penyakit atau faktor risiko yang berpotensi KKM oleh pemerintah pusat

• Ditetapkannya suatu penyakit yang menjadi PHEIC oleh WHO dan sudah ditemukan di Indoensia

• Peningkatan jumlah kesakitan dan/atau kematian tinggi dalam kurun waktu singkat

• Jumlah kasus dan perluasan daerah terjangkit penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah semakinbertambah.

Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar harusdidasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya,

teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

25

Page 26: RAKOR TINGKAT MENTERI KARANTINA WILAYAHcorona.sumselprov.go.id/userfiles/060620200851_0._RTM...Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala

PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN DI WILAYAH

26

Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumahbeserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasisedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit ataukontaminasi.

Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakityang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupauntuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayahtermasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksipenyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegahkemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentupenduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atauterkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinanpenyebaran penyakit atau kontaminasi. (Contoh: peliburan sekolah dankerja, pembatasan kegiatan keagamaan)

Untuk karantina wilayah dan

pembatasan sosialberskala besar

ditetapkan oleh MENTERI

KARANTINAWILAYAH

• Kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam karantina rumah dan karantina wilayah menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.

• Dalam tindakan karantina rumah sakit, kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawabpemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.