rakor tingkat menteri karantina...
TRANSCRIPT
R A K O R T I N G K A T M E N T E R I
KARANTINA WILAYAH
31 Maret 2020
MENTERI KOORDINATORBIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
19
2Legenda
x
y
Kasus Positif Komulatif
Kasus Meninggal Komulatif
128
4 18
2
698
74
18020
81
7
91
8
9
0
17
0
7
0
5
0
6
1
2
0
13
1
3
050
18
0
3
0
9
0
1
0
2
0
1
0
2
0
2
2
5
0
8
0
3
02
0
2
0
1
0
1
0
PETA SEBARAN KASUS COVID-19 DI INDONESIASumber: covid19.go.id data per Tanggal 30 Maret 2020 Jumlah Kasus Indonesia
• Positif: 1414• Sembuh : 75• Meninggal: 122
2
PEMBARUAN PROYEKSI PERMODELAN COVID-19 OLEH ITB
Keempat gambar kurva diatas adalahpembaruan proyeksi COVID19 olehtim permodelan matematika ITB
1. Upaya social distancing akan mengurangi laju penularan (g.4).2. Terjadi pergeseran kurva proyeksi menjadi lebih landai, sebagai berikut:
a. Puncak kasus baru harian COVID19 menjadi maksimum sekitar300 an setelah sebelumnya diproyeksikan jumlah maksimum kasusbaru per hari mencapai 600 kasus (g.3);
b. Pergeseran kurva tersebut diiringi dengan pergeseran kurva kearah kanan yang berarti puncak kasus baru harian bergeser dariakhir maret ke akhir april (g.3);
c. Kasus baru masih akan terus terjadi sampai dengan oktober 2020(g.3).
3. Akumulasi kasus COVID19 di Indonesia akan terjadi sampai Oktober2020, dengan akumulasi jumlah kasus diatas korea selatan dan masihdibawah Amerika Serikat (g.2).
1 2
3
4
±28.000
±1.900.000.000
±1.300.000.000
< 1.000.000.000
±300
3
4
RPP PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
PENGERTIAN
• Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikianrupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit/kontaminasi.
• Tujuan: mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
RUANG LINGKUP
• Minimala. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. Pembatasan kegiatan keagamaan;
c. Pembatasan kegiatan di tempat /fasilitas umum.
PENGUSULAN/PELAKSANAAN
• Diusulkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Pemerintah Pusat melalui Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
• Disetujui oleh Pemerintah Pusat (Presiden) dan menetapkan:
a. Status dan tingkatan bencana nonalam nasional dan daerah;
b. Status kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
c. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Keppres.
• Didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional,pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
5
ATURAN PEMBERLAKUAN KARANTINA
Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besarharus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungansumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan;
Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masukbeserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untukmencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi;
Karantina Wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut;
Merujuk UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, ada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah jika menerapkan karantina wilayah;
Selama karantina, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak jadi tanggung jawab pemerintah pusat;
Pemerintah harus memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
Pemerintah harus memberikan kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat;
Semua orang atau warga punya hak perlakuan yang sama selama masa karantina.
6
ATURAN PEMBERLAKUAN KARANTINA
Upaya penanggulangan wabah meliputi: pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda, seperti rumah, ternak, tanaman, lading, dan lain – lain, yang diakibatkan oleh upayapenaggulangan wabah (termasuk karantina), dapat diberikan ganti rugi;
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenispenyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina
REKOMENDASI
Penguatan Kebijakan Ekonomi untuk mengatasi dampak covid-19, misalnya Penyaluran BLT yang tepat sasaran,Relaksasi PPh, menjaga daya beli masyarakat dll.
Komunikasi publik kepada masyarakat dan dunia usaha sebelum memberlakukan karantina wilayah;
Kerjasama dengan pengusaha ritel, pedagang pasar tradisional dan pengusaha logistic untuk menjaminketersediaan pasokan kebutuhan sehari – hari masyarakat;
1
2
3
4
5
7
Ketersedian pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan dan mekanisme distribusi kepada penerima manfaat;
Pengaturan pembatasan pembelian untuk menghindari panik berbelanja;
6 Sektor yang terkait dengan pangan, perbankan dan keuangan, kesehatan, energi dan informasi agar tetapberoperasi (beraktifitas).
T E R I M A K A S I H
kemenkopmkri @kemenkopmk @kemenko_pmk kemenkopmk
kemenkopmk.go.id
8
9
PETA SEBARAN KASUS COVID-19 di DKI JAKARTA
ESTIMASI UNTUK DKI JAKARTA
Intervensi 33% Intervensi 70%
Diperhitungkan dalam membuat perhitungan bahwa H0 = 14 februari (80 kontak saat dansa)
Variabel :Populasi = 10.532.750, r0=2,3, intervensi di H-33 (tanggalKeppres keluar), dampak intervensi 33% dan 70%, inkubasi = 3,38 hari, CFR : 9,3%, waktu sampai dengan ke RS : 6.67 d, lama untuk sembuh : 7 d, waktu inkubasi sampai meninggal : 10 d, lama waktu di RS 19 d, rataan yang masuk ke RS : 86 3%
Estimasi H-60 dengan intervensi 33% :Akan ada 1.079 orang terpapar dan sedang dalam masa inkubasi, 1.679 orang perluperawatan, 451 meninggal, 1.606 orang sembuh, 2.334 orang masih dalam fase menular.
Estimasi H-60 dengan intervensi 70% :Akan ada 137 orang terpapar dan sedang dalam masa inkubasi, 958 orang perluperawatan, 268 meninggal, 1.285 orang sembuh, 538 orang masih dalam fase menular.
10
https://pikobar.jabarprov.go.id/#/ (Update 29 Maret 2020 Pukul 12.30)
ODP = 11.038, PDP = 898, Positif Covid-19 = 149, Sembuh = 9, Meninggal = 19
PETA SEBARAN KASUS COVID-19 di JAWA BARAT
11
PETA SEBARAN KASUS COVID-19 di JAWA TENGAH
12
PETA SEBARAN KASUS COVID-19 di JAWA TIMUR
13
14
KASUS COVID-19 di DIY
15
PETA SEBARAN KASUS COVID-19 di BANTEN
ACEH (70)(DSP : 34) (DU: 844)(DSPD : 165) (P : 6306)
SUMUT (237)(DSP : 103) (DU: 1974)(DSPD : 429) (P : 8608)
SUMBAR (82)(DSP : 51) (DU: 655)(DSPD : 128) (P : 5510)
RIAU (73)(DSP : 34) (DU: 740)(DSPD : 126) (P : 4383)
JAMBI (41)(DSP : 9) (DU: 403)(DSPD : 57) (P : 3583)
BENGKULU (23)(DSP : 2) (DU: 216)(DSPD : 50) (P : 2320)
SUMSEL (76)(DSP : 11) (DU: 749)(DSPD : 219) (P : 6421)
LAMPUNG (77)(DSP : 15) (DU: 834)(DSPD : 125) (P : 5705)
BANGKA BELITUNG (22)(DSP : 4) (DU: 2192)(DSPD : 92) (P : 16040)
KEPULAUAN RIAU (33)(DSP : 10) (DU: 235)(DSPD : 38) (P : 2615)
DKI JAKARTA (203)(DSP :187) (DU: 3003)(DSPD :749) (P : 26800)
JAWA BARAT (352)(DSP :130) (DU: 3310)(DSPD :756) (P : 26400) JAWA TENGAH (296)
(DSP : 90) (DU: 3205)(DSPD :738) (P : 35308)
DI YOGYAKARTA (82)(DSP : 16) (DU: 881)(DSPD :236) (P : 7950)
BANTEN (112)(DSP : 49) (DU: 825)(DSPD :178) (P : 7324)
JAWA TIMUR (380)(DSP :213) (DU: 3510)(DSPD :680) (P : 35395)
BALI (65)(DSP : 15) (DU: 971)(DSPD :168) (P : 7300)
NTB (36)(DSP : 11) (DU: 878)(DSPD :134) (P : 6746)
NTT (50)(DSP : 7) (DU: 385)(DSPD : 66) (P : 2386)
KALBAR (48)(DSP : 11) (DU: 476)(DSPD : 69) (P : 4748)
KALTENG (24)(DSP : 10) (DU: 251)(DSPD : 33) (P : 2369)
KALSEL (45)(DSP : 15) (DU: 440)(DSPD :108) (P : 4264)
KALTIM (54)(DSP : 25) (DU: 584)(DSPD : 71) (P : 5466)
KALUT (9)(DSP : 5) (DU: 131)(DSPD : 9) (P : 744)
SULUT (46)(DSP : 4) (DU: 466)(DSPD : 123) (P : 3833)
SULTENG (36)(DSP : 3) (DU: 307)(DSPD : 34) (P : 3691)
SULSEL (105)(DSP : 21) (DU: 937)(DSPD : 251) (P :10121)
SULTRA (34)(DSP : 5) (DU: 223)(DSPD : 37) (P : 2327)
GORONTALO (14)(DSP : 2) (DU: 183)(DSPD : 28) (P : 1191)SULBAR (12)
(DSP : 1) (DU: 67)(DSPD : 11) (P : 685)
MALUKU (28)(DSP : 5) (DU: 136)(DSPD : 13) (P : 1805)
MALUKU UTARA (20)(DSP : 2) (DU: 119)(DSPD : 25) (P : 957)
PAPUA BARAT (19)(DSP : 2) (DU: 130)(DSPD : 22) (P : 1002)
PAPUA (42)(DSP : 5) (DU: 418)(DSPD : 33) (P : 3059)
KETERANGAN:PROVINSI (JUMLAH RUMAH SAKIT)(DOKTER SPESIALIS PARU : DSP) (DOKTER UMUM : DU)(DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM : DSPD) (PERAWAT : P)
JUMLAH SDM KESEHATAN DAN RSSumber : Dashboard BPPSDMK Tahun 2019 dan PDPI Januari 2020
16
PETA SEBARAN RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19Sumber: KepMenKes nomor HK. 01.07/MENKES/169/2020
2
5
7
5
2
1
5
7
1
3
2
3
3
4
2
2
4
4
2
2
5
3
2
4
9138
1
1
4
11
2
2
4
17
Jumlah Rumah Sakit Rujukan: 135
PETA JUMLAH RUMAH SAKIT DAN VENTILATORDALAM MENDUKUNG PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA
Sumber data ASPAK Kementerian Kesehatan per 23 Maret 2020
Legenda
Jumlah Rumah Sakit: 1.827
Jumlah Ventilator: 8.396
X
Y
43
139
120
479
42
206
43
216
28
87
55
281
14
66
39
91
15
113
24
108
144
1071
271
1214186
1154
33
238229
942
73
323
51
226
17
121 25
80
31
143
71
53
28
114
31
114
6
56
27
83
27
80
65
289
20
68
10
41
8
63
12
22
9
39
8
31
22
45
18
Jumlah Rumah Sakit: 1.827
Jumlah Ventilator: 8.396
L A M P I R A N : U U N O M O R 6 TA H U N 2 0 1 8
19
LATAR BELAKANG
1. Globalisasi teknologi transportasi dan era perdagangan bebas→ Indonesia terletak pada posisi yang sangatstrategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orangdan barang.
2. Dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang munculkembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan Kedaruratan KesehatanMasyarakat (KKM)→ Pelindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia
3. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, berkomitmen melakukan upaya untuk mencegahterjadinya KKM yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional dibidang kesehatan (IHR 2005) → Komitmen Internasional
4. UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara sudahtidak relevan lagi
20
Upaya Cegah Tangkal Penyakit & Faktor Risiko Kesehatan yang Komprehensif &Terkoordinasi
UU NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
21
KERANGKA ISI UU NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
22
98 PASAL
14 BAB
1. Ketentuan Umum
2. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Hak dan Kewajiban
4. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
5. Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan Wilayah
6. Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk
7. Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah
8. Dokumen Karantina Kesehatan
9. Sumber Daya Kekarantinaan Kesehatan
10.Informasi Kekarantinaan Kesehatan
11.Pembinaan & Pengawasan
12.Penyidikan
13.Ketentuan Pidana
14.Ketentuan Penutup
KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT ADALAH KEJADIAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERSIFAT LUAR BIASA DENGAN DITANDAI PENYEBARAN
PENYAKIT MENULAR DAN/ATAU KEJADIAN YANG DISEBABKAN OLEH RADIASI NUKLIR, PENCEMARAN BIOLOGI, KONTAMINASI KIMIA,
BIOTERORISME, DAN PANGAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA KESEHATAN DAN BERPOTENSI MENYEBAR LINTAS WILAYAH ATAU LINTAS NEGARA.
23
DITETAPKAN DAN DICABUT OLEH PEMERINTAH PUSAT, YANG SEBELUMNYA DITETAPKAN JENIS PENYAKIT DAN FAKTOR RISIKO YANG DAPAT MENIMBULKAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN PADA KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT SECARA CEPAT DAN TEPAT, DAN DAPAT BERKOORDINASI DAN BEKERJA SAMA DENGAN DUNIA
INTERNASIONAL
1.
2.
Pasal 10 – 14 UU Kekarantinaan Kesehatan
PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN
Pintu Masuk Wilayah
Pelabuhan
Bandar Udara
Karantina Rumah
Karantina RS
Pembatasan Sosial
Karantina Wilayah
PLBDN
Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu.
Dalam penyelenggaraannya Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah.
Alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan
objek objek
24
PENETAPAN DILAKUKAN TINDAKAN KARANTINA KESEHATAN
• Terjadinya penularan penyakit antar manusia yang ditandai dengan sinyal epidemiologi dan sinyal virologipositif (Episenter)
• Ditemukannya kasus postif terjangkit yang berasal dari daerah terjangkit KKM
• Ditetapkannya penyakit atau faktor risiko yang berpotensi KKM oleh pemerintah pusat
• Ditetapkannya suatu penyakit yang menjadi PHEIC oleh WHO dan sudah ditemukan di Indoensia
• Peningkatan jumlah kesakitan dan/atau kematian tinggi dalam kurun waktu singkat
• Jumlah kasus dan perluasan daerah terjangkit penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah semakinbertambah.
Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar harusdidasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya,
teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
25
PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN DI WILAYAH
26
Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumahbeserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasisedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit ataukontaminasi.
Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakityang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupauntuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayahtermasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksipenyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegahkemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentupenduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atauterkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinanpenyebaran penyakit atau kontaminasi. (Contoh: peliburan sekolah dankerja, pembatasan kegiatan keagamaan)
Untuk karantina wilayah dan
pembatasan sosialberskala besar
ditetapkan oleh MENTERI
KARANTINAWILAYAH
• Kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam karantina rumah dan karantina wilayah menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.
• Dalam tindakan karantina rumah sakit, kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawabpemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.