panduan teknis akreditasi 2013

22
i DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............……………………………………..... 1 B. Maksud dan Tujuan ……………………………………........... 1 C. Ruang Lingkup .....…………………………………………… 2 D. Sasaran ...................…………………………………………. 2 E. Dasar Hukum .............………………………………………. 3 F. Pengertian ………………………………................................. 4 BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB A. Kewenangan ................……………………………………..... 6 B. Tugas dan Tanggung Jawab ................................................... 7 C. Mekanisme Pengambilan Keputusan ....................................... 9 BAB III KERANGKA KERJA AKREDITASI A. Persyaratan dan Jenis Lembaga ................……….………..... 11 B. Nilai dan Prinsip Akreditasi ................................................... 12 C. Pengukuran Akreditasi ........................................................... 14 BAB IV PENYELENGGARAAN AKREDITASI A. Tata Cara Akreditasi ................................……….………..... 15 B. Alur Kegiatan Akreditasi ....................................................... 16 C. Hasil Akreditasi .................................................................... 17 BAB V PENGENDALIAN AKREDITASI A. Supervisi ................................………...................……..... 18 B. Monitoring ........................................................................... 19 C. Evaluasi .................................................................................. 19 D. Pelaporan ............................................................................... 20 BAB VI PENUTUP ................................................................................. 21 LAMPIRAN Lampiran 1. Penilaian Komponen Akreditasi ......................................... 22 Lampiran 2. Formulir Pendaftaran Akreditasi......................................... 24 Lampiran 3. Instrumen Deskripsi LKSA ................................................ 25 Lampiran 4. Dokumen Yang Harus Dilampirkan .................................... 46

Upload: dewi-kartika

Post on 12-Jun-2015

26.584 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Panduan teknis akreditasi 2013

i

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............……………………………………..... 1

B. Maksud dan Tujuan ……………………………………........... 1

C. Ruang Lingkup .....…………………………………………… 2

D. Sasaran ...................…………………………………………. 2

E. Dasar Hukum .............………………………………………. 3

F. Pengertian ………………………………................................. 4

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

A. Kewenangan ................……………………………………..... 6

B. Tugas dan Tanggung Jawab ................................................... 7

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan ....................................... 9

BAB III KERANGKA KERJA AKREDITASI

A. Persyaratan dan Jenis Lembaga ................……….………..... 11

B. Nilai dan Prinsip Akreditasi ................................................... 12

C. Pengukuran Akreditasi ........................................................... 14

BAB IV PENYELENGGARAAN AKREDITASI

A. Tata Cara Akreditasi ................................……….………..... 15

B. Alur Kegiatan Akreditasi ....................................................... 16

C. Hasil Akreditasi .................................................................... 17

BAB V PENGENDALIAN AKREDITASI

A. Supervisi ................................……….…..................……..... 18

B. Monitoring ........................................................................... 19

C. Evaluasi .................................................................................. 19

D. Pelaporan ............................................................................... 20

BAB VI PENUTUP ................................................................................. 21

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penilaian Komponen Akreditasi ......................................... 22

Lampiran 2. Formulir Pendaftaran Akreditasi......................................... 24

Lampiran 3. Instrumen Deskripsi LKSA ................................................ 25

Lampiran 4. Dokumen Yang Harus Dilampirkan .................................... 46

Page 2: Panduan teknis akreditasi 2013

ii

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Lembaga di bidang kesejahteraan sosial merupakan salah satu ujung tombak

berhasilnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Seiring dengan tuntutan global

maka peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan lembaga di

bidang kesejahteraan sosial merupakan hal yang harus dipenuhi. Pemerintah dalam hal

ini melalui Kementerian Sosial perlu menjawab peluang dan tantangan dalam upaya

peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia. Upaya pemerintah dalam

menjamin pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas salah satunya

melalui pelaksanaan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

Kenyataan faktual di Indonesia menunjukkan bahwa beberapa tahun berselang

telah berkembang demikian banyak lembaga di bidang kesejahteraan sosial, baik jumlah

maupun mutu pelayanan dengan kecenderungan mengalami perkembangan yang relatif

pesat. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian

Sosial RI memperlihatkan secara grafis perkembangan LKS di Indonesia. Trend sosial

tersebut, terlihat dari keberadaan LKS yang terus meningkat. Pada tahun 2004 tercatat

sebanyak 33.364 organisasi sosial lokal yang terdaftar di Kementerian Sosial. Selama

periode Tahun 2004-2009, terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni dari 33.364

organisasi sosial telah meningkat menjadi 34.587 organisasi sosial lokal (belum

termasuk organisasi sosial asing).

Dalam penyelenggarakan akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan

sosial diperlukan penilaian terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Dalam

penilaian akreditasi tersebut diperlukan panduan teknis akreditasi. Panduan teknis ini

sangat penting artinya untuk menjadi tuntunan, pegangan, acuan, dan kesatuan gerak

dalam menjamin mutu penyelenggaraan akreditasi sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman pelaksanaan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial

dimaksudkan sebagai acuan dalam menyelenggarakan akreditasi lembaga di

bidang kesejahteraan sosial secara obyektif dan memenuhi akuntabiilitas publik.

Page 3: Panduan teknis akreditasi 2013

iii

2. Tujuan

a. Tersedianya acuan dan alat kerja yang bersifat teknis didasarkan pada norma,

standar, prosedur dan kriteria.

b. Terbangunnya kesatuan pemahaman dan gerak langkah dalam penyelenggaraan

akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

c. Terlaksananya akreditasi secara transparan, benar, tepat dan terukur serta

berkualitas.

C. Ruang Lingkup

Panduan ini mendeskripsikan hal-hal teknis yang terkait dengan

penyelenggaraan akreditasi dan pihak-pihak yang berperan serta dalam

penyelenggaraan akreditasi.

Penyelenggaraan akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial,

dilaksanakan sebagai bagian dari proses untuk mendorong terciptanya sistem

pelayanan sosial yang profesional dan memiliki akuntabilitas terhadap kepentingan

publik sebagai penerima pelayanan.

Proses akreditasi dilakukan secara obyektif dengan memperhatikan aspek

transparansi, kesesuaian, ketepatan dan terukur (measurable). Atas dasar itu, maka

akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial diselenggarakan dalam

ruang lingkup yang sangat terbatas, yakni dalam cakupan :

1. Pelayanan sosial langsung yang diselenggarakan oleh lembaga kesejahteraan

sosial; dan

2. Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Lingkup kegiatan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa proses akreditasi

terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial hanya mencakup pelayanan sosial

langsung yang diselenggarakan oleh LKS dan pelayanan sosial yang diselenggarakan

oleh UPT dan UPTD.

D. Sasaran

Sasaran pengguna buku Panduan Teknis Akreditasi Lembaga di bidang

Kesejahteraan Sosial ini adalah para pemangku kepentingan, yang terdiri dari:

1. Kementerian/Instansi/lembaga terkait di tingkat pusat, baik Kementerian Sosial RI

maupun kementerian/instansi/lembaga lainnya;

2. Badan Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial;

Page 4: Panduan teknis akreditasi 2013

iv

3. Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;

4. Instansi/Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;

5. Instansi/Dinas terkait pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di

seluruh Indonesia;

6. Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial tingkat nasional, provinsi dan

kabupaten/kota, asosiasi pekerja sosial, asosiasi lembaga pendidikan pekerjaan

sosial, serta asosiasi lembaga kesejahteraan sosial;

7. Lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan pelayanan sosial langsung;

dan

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di

seluruh Indonesia.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran

Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5294);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi

Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 91 tahun 2011;

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet

Indonesia Bersatu II;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan, Organisasi, Tugas dan

Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Sosial;

7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang

Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial .

Page 5: Panduan teknis akreditasi 2013

v

F. Pengertian

1. Panduan Teknis adalah acuan kerja yang memuat ketentuan yang bersifat teknis

mengenai tata cara pelaksanaan NSPK dan spesifikasinya, yang harus dijadikan

sebagai patokan oleh semua pihak yang terkait; Panduan Teknis ini merupakan

ketentuan yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan lainnya secara

berjenjang.

2. Akreditasi adalah penentuan tingkat kelayakan dan standarisasi penye-lenggaraan

kesejahteraan sosial yang diberikan kepada lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

3. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial adalah lembaga yang

menyelenggarakan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah, maupun masyarakat.

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit kelembagaan di bidang kesejahteraan

sosial yang didirikan oleh pemerintah pusat.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unit kelembagaan di bidang

kesejahteraan sosial yang didirikan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun

kabupaten/kota.

6. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan

sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk

oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

7. Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya

disebut Badan Akreditasi adalah lembaga yang melakukan penilaian untuk

menetapkan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan

Sosial

8. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut pekerja sosial adalah

sesorang yang bekerja,baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki

kompetensi dan profesi pekerjaaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial

yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik

pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan

masalah sosial.

9. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) adalah seseorang yang dididik dan dilatih

secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan

masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah

maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Page 6: Panduan teknis akreditasi 2013

vi

10. Asesor adalah seseorang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya diangkat,

ditugaskan dan diberhentikan oleh Menteri Sosial serta mendapat penugasan dari

Badan Akreditasi untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kelayakan dan

standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.

11. Standar Pelayanan Minimal di bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah

ukuran teknis dan spesifik tentang pelayanan minimal yang perlu dilakukan oleh

lembaga di bidang kesejahteraan Sosial meliputi program, sumber daya manusia,

manajemen organisasi, sarana dan prasarana, proses pelayanan dan hasil

pelayanan.

Page 7: Panduan teknis akreditasi 2013

vii

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

A. Kewenangan

Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi

Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial melibatkan berbagai pihak, untuk

mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Akreditasi perlu diatur kewenangan berbagai

pihak tersebut.

1. Menteri Sosial RI

a. Mengangkat dan Memberhentikan :

1) Anggota dan Sekretaris Akreditasi;

2) Asesor;

3) Anggota Dewan Kehormatan Akreditasi;

b. Menetapkan:

1) Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

2) Instrumen akreditasi;

3) Sertifikat Akreditasi;

2. Kepala Badan Pendidikan & Penelitian Kesejahteraan Sosial

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan akreditasi;

3. Dewan Kehormatan Akreditasi

Memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial dalam hal :

a. Pengangkatan dan pemberhentian asesor;

b. Pemberian dan pencabutan sertifikat akreditasi;

c. Pemberhentian anggota Badan akreditasi;

d. Pengembangan kebijakan akreditasi;

4. Badan Akreditasi

a. Badan Akreditasi mempunyai tugas

1) Menyusun, menetapkan kriteria dan tugas asesor;

2) Melaksanakan seleksi asesor;

3) Menugaskan kepada asesor untuk melaksanakan penilaian akreditasi;

Page 8: Panduan teknis akreditasi 2013

viii

b. Badan akreditasi mengusulkan kepada Menteri Sosial dalam hal

1) Pengangkatan dan pemberhentian asesor;

2) Hasil penilaian akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial;

5. Asesor Akreditasi

Melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.

6. Sekretariat Badan Akreditasi

a. Sekretariat Pusat

1). Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Badan Akreditasi Pusat dan 6

Balai Besar Diklat Kessos;

2). Mengelola seluruh sarana dan prasarana Badan Akreditasi;

3). Pengelolaan keuangan Akreditasi.

b. Sekretariat Wilayah

Berada di Balai Besar Pendidikan & Pelatihan Kesejahteraan Sosial untuk

memfasilitasi kegiatan Akreditasi di wilayah kerjanya mencakup:

1). Menyediakan sarana kegiatan akreditasi;

2). Menyiapkan tenaga kesekretariatan;

3). Memfasilitasi kerja anggota Badan Akreditasi dan asesor.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi

Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial melibatkan berbagai pihak, untuk

mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Akreditasi perlu diatur kewenangan berbagai

pihak tersebut.

1. Menteri Sosial RI

Sebagai pembina pelaksanaan akreditasi

2. Dewan Kehormatan

Memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial dalam hal :

a. Pengangkatan dan pemberhentian asesor

b. Pemberian dan pencabutan sertifikat akreditasi

c. Pemberhentian anggota Badan akreditasi

d. Pengembangan kebijakan akreditasi

Page 9: Panduan teknis akreditasi 2013

ix

3. Badan Akreditasi

a. Ketua Badan Akreditasi, bertugas:

1) Mengkoordinasikan pengelolaan organisasi

2) Mempimpin Rapat Pleno, Rapat Konsultasi Dewan Kehormatan, Rapat

Rutin Anggota Badan Akreditasi, Rapat Rutin Bersama (rapat bersama

jajaran Sekretariat Badan Akreditasi), dan rapat lainnya (termasuk Rapat

Paripurna serta forum-forum pertemuan Badan Akreditasi lainnya).

3) Menandatangani surat keputusan, surat menyurat, pernyataan resmi,

perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak atas nama Badan Akreditasi.

4) Tugas dan tanggung jawab lainnya.

b. Wakil Ketua Badan Akreditasi, bertugas:

1) Mengkoordinasikan pengawasan terhadap kinerja organisasi.

2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan

Akreditasi dan/ atau tugas-tugas lainnya yang disepakati anggota Badan

Akreditasi.

c. Anggota Badan Akreditasi, bertugas:

1) Melaksanakan program yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab

yang didelegasikan.

2) Menangani permasalahan terkait dengan tugas yang dipimpin, baik

internal maupun eksternal.

3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan

Akreditasi dan/atau tugas-tugas lainnya yang disepa-kati oleh anggota

Badan Akreditasi.

d. Asesor, bertugas:

1) Melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga dibidang kesejahteraan

sosial;

2) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan akreditasi

e. Sekretaris Badan Akreditasi, bertugas:

1) Memfasilitasi dukungan administratif terhadap seluruh kegiatan

perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran Badan Akreditasi.

2) Memfasilitasi seluruh perangkat organisasi Badan Akreditasi.

Page 10: Panduan teknis akreditasi 2013

x

3) Mengkoordinasikan fungsi-fungsi kehumasan Badan Akreditasi.

4) Mengkoordinasikan fungsi administrasi, baik tata laksana maupun

keuangan Badan Akreditasi.

5) Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan seluruh fungsi Badan Akreditasi

6) Mengendalikan pengelolaan aset dan perlengkapan Badan Akreditasi.

7) Memfasilitasi penyusunan laporan, saran, masukan dan pertimbangan

yang akan disampaikan dalam Rapat Pleno dan rapat-rapat lainnya.

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan

Akreditasi dan/atau tugas-tugas lainnya yang disepakati anggota Badan

Akreditasi.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme Pengambilan Keputusan dilakukan melalui forum rapat sebagai berikut:

1. Rapat Pleno: Rapat Pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi pada

Badan Akreditasi. Forum ini dilaksanakan untuk pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan:

a. Penetapan Peraturan Badan Akreditasi;

b. Penetapan Keputusan Badan Akreditasi;

c. Penetapan Akreditasi terhadap lembaga kesejahteraan sosial;

d. Pengangkatan Asesor;

e. Pengambilan keputusan lainnya, sebagai tindak lanjut Rapat Rutin, Rapat

Konsultasi Tim Pakar, dan Rapat Rutin Gabungan.

2. Rapat Konsultasi Dewan Kehormatan: Rapat ini diselenggarakan sebagai forum

untuk membahas berbagai hal yang dipandang memerlukan pendapat dari Dewan

Kehormatan demi keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Akreditasi. Forum Rapat

Konsultasi Dewan Kehormatan diselenggarakan sekurang-kurangnya tiga bulan

sekali;

3. Rapat Rutin: Forum Rapat Rutin dilaksanakan untuk membahas persiapan

pelaksanaan kegiatan Badan Akreditasi, membahas berbagai masukan yang

diterima melalui pengaduan masyarakat serta laporan hasil monitoring dan evaluasi

yang bersifat mendesak. Forum ini sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga)

Anggota Badan Akreditasi. Rapat rutin diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga)

kali sebulan;

Page 11: Panduan teknis akreditasi 2013

xi

4. Rapat Rutin Gabungan: Forum Rapat Gabungan dilaksanakan bersama jajaran

Sekretariat Badan Akreditasi, untuk membahas substansi yang berkenaan dengan

ketatalaksanaan administrasi, program kerja dan penganggarannya. Rapat Rutin

Gabungan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan; dan

5. Rapat Koordinasi: Forum Rapat Koordinasi merupakan pertemuan yang bersifat

koordinatif untuk membahas aktivitas yang berkenaan dengan dukungan kemitraan,

pelaksanaan advokasi, sosialisasi, desiminasi dan aktivitas terkait lainnya yang

dipandang memerlukan keterlibatan pihak lain sebagai mitra Badan Akreditasi. Rapat

koordinasi ini dapat bersifat lokal, regional maupun nasional, bertempat di Jakarta

maupun di tempat lain yang dipandang representatif. Pelaksanaan rapat koordinasi

diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun.

.

Page 12: Panduan teknis akreditasi 2013

xii

BAB III

KERANGKA KERJA AKREDITASI

A. Persyaratan dan Jenis Lembaga

1. Persyaratan

a. Persyaratan Akreditasi untuk Unit Pelayanan Sosial langsung baik yang

diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun mandiri dilakukan

dengan ketentuan:

1) berbadan hukum;

2) terdaftar dan memiliki ijin operasional di kementerian/ instansi sosial

3) melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung kepada penyandang

masalah kesejahteraan sosial

4) rekomendasi dari instansi sosial.

b. Persyaratan Akreditasi untuk Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah dan

pemerintah daerah dilakukan dengan ketentuan:

1) mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan keputusan

pejabat yang berwenang

2) melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung kepada penyandang

masalah kesejahteraan social

2. Jenis Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang akan diakreditasi

a. Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah dan pemerintah daerah

1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, seperti: Panti Sosial Asuhan Anak

(PSAA), panti/ sasana anak yatim piatu, Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA),

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP), Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan

lembaga lainnya sejenis.

2) Lembaga rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan, seperti Panti Sosial

Bina Daksa (PSBD), Panti Sosial Bina Rungu Wicara (PSBRW), Panti Sosial

Bina Grahita (PSBG), Panti Sosial Bina Laras (PSBL),Balai Besar

Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD), dan lembaga lainnya sejenis.

3) Lembaga rehabilitasi sosial tuna sosial, seperti Panti Sosial Karya Wanita

(PSKW), Panti Sosial Bina Karya (untuk rehabilitasi penyandang masalah

gelandangan dan pengemis, dan lembaga lainnya sejenis

4) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, seperti Panti

Sosial Pamardi Putra (PSPP) dan lembaga lainnya sejenis.

Page 13: Panduan teknis akreditasi 2013

xiii

5) Unit layanan lanjut usia, seperti Panti Sosial Tresna Werdha, Sasana

Tresana Werdha, Klub Lansia, Karang Werdha, dan lembaga lainnya

sejenis.

b. Unit Pelayanan Sosial langsung baik yang diselenggarakan oleh Lembaga

Kesejahteraan Sosial maupun mandiri, antara lain

1) Panti-panti sosial/lembaga pelayanan sosial yang dikelola/di bawah binaan

Organisasi Keagamaan dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. Seperti: Panti

Asuhan Muhammadiyah, Panti Asuhan Kristen dan sebagainya

2) Lembaga-lembaga kesejahteraan sosial mandiri seperti: panti asuhan

yayasan, lembaga kesejahteraan sosial, dengan cakupan pelayanan sosial

antara lain:

a). Kesejahteraan Sosial Anak, seperti: Panti Sosial Asuhan Anak, Anak

yatim piatu, Petirahan Anak (PSPA), Panti Sosial untuk Anak yang

berkonflik/berhadapan dengan hukum, Panti Sosial Panti Sosial Bina

Remaja (PSBR) dan lembaga lainnya sejenis.

b). Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan, Panti Sosial Bina Daksa,

Panti Sosial Bina Rungu Wicara, Panti Sosial Bina Grahita, Panti Sosial

Bina Laras dan lembaga lainnya sejenis.

c). Rehabilitasi sosial tuna sosial, seperti Panti Sosial Karya Wanita, Panti

Sosial Bina Karya untuk rehabilitasi penyandang masalah gelandangan

dan pengemis, dan lembaga lainnya sejenis

d). Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, seperti Panti Sosial

Pamardi Putra (PSPP) dan lembaga lainnya sejenis.

e). Pelayanan lanjut usia, seperti Panti Sosial Tresna Werdha, Sasana

Tresana Werdha, Klub Lansia, Pusaka (di DKI Jakarta), Karang Werdha,

dan sebagainya dan lembaga lainnya sejenis.

B. Nilai dan Prinsip Akreditasi

1. Nilai

a. Profesionalisme

Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan etika moral dalam menjalankan

tugas-tugas akreditasi.

b. Akuntabilitas

Penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dan

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan

atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Page 14: Panduan teknis akreditasi 2013

xiv

c. Transparan

Data/ Informasi akreditasi dan pelaksanaan kerja organisasi akreditasi dapat

diakses oleh publik,

d. Pengawasan

Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan akreditasi

dengan mengusahakan keterlibatan masyarakat luas.

e. Mudah, Cepat dan Tepat

2. Prinsip Penyelenggaraan Akreditasi

a. Prinsip Komitmen

Setiap Anggota, Sekretariat dan Asesor Badan Akreditasi harus berkomitmen

untuk:

1) mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan;

2) menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalisme;

3) menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Badan

Akreditasi;

4) mendorong LKS dan UPT/UPTD agar berorientasi pada upaya peningkatan

mutu lembaganya dan bukan sekedar untuk memperoleh peringkat akreditasi

semata;

5) tidak menyalahgunakan identitas, jabatan, dan sumberdaya lembaga untuk

kepentingan pribadi;

b. Prinsip Integritas

Untuk menjamin integritasnya dalam menjalankan tugas dan wewenang setiap

Anggota, Sekretariat dan Asesor Badan Akreditasi dilarang:

1) menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak

langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan

tugasnya;

2) menyalahgunakan wewenangnya sebagai pihak yang mengakreditasi guna

memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;

3) membuat kesepakatan atau bargaining dalam arti negatif dengan pihak yang

diakreditasi;

4) menggurui dan atau mendebat argumentasi pihak yang diakreditasi;

c. Prinsip Independensi

Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenang setiap

Anggota, Sekretariat dan Asesor Badan Akreditasi wajib:

1) bersikap netral dan tidak memihak;

Page 15: Panduan teknis akreditasi 2013

xv

2) menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan

kewajibannya;

d. Prinsip Kerahasiaan

1) merahasiakan proses akreditasi;

2) menyampaikan informasi tentang lembaga kepada professional terkait hanya

untuk kepentingan akreditasi

C. Pengukuran Akreditasi

1. Penentuan Tingkat Akreditasi Akreditasi untuk Lembaga di bidang kesejahteraan sosial dikelompokkan 3 kategori:

a. Kategori A (baik sekali) adalah Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang memperoleh skor/ nilai ≥ 86- 100%

b. Kategori B (baik) adalah Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang memperoleh skor/ nilai antara 68-85%

c. Kategori C (cukup) adalah Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang memperoleh skor/ nilai ≤ 50 - 67%

d. < 50 belum terakreditasi

Nilai tersebut diperoleh melalui Nilai Gabungan dari 3 instrumen : a. Instrumen isian lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

b. Instrumen Diskripsi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial

c. Hasil penilaian asesor

Page 16: Panduan teknis akreditasi 2013

xvi

BAB IV PENYELENGGARAAN AKREDITASI

A. Tata Cara Akreditasi

1. Proses Akreditasi

Tingkat kelayakan dan standardisasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial

ditentukan melalui suatu proses akreditasi. Secara umum, proses pelaksanaan

akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial dapat digambarkan sebagai

berikut:

Page 17: Panduan teknis akreditasi 2013

xvii

Keterangan :

a. Instrumen Daftar isian lembaga di bidang Kesejahteraan sosial: Lembaga di

bidang Kesejahteraan Sosial dengan mengisi instrumen.;

b. Mengajukan Permohonan: Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial mengajukan

permohonan akreditasi kepada Ketua Badan Akreditasi dengan melampirkan isian

instrumen dan persyaratan administrasi ke kantor Badan Akreditasi;

c. Verifikasi oleh Sekretariat Badan Akreditasi untuk memeriksa kelengkapan

instrumen beserta lampiran-lampirannya. Apabila memenuhi persyaratan dilanjutkan

dengan Visitasi ke Lembaga di Bidang Kesos, apabila tidak memenuhi persyaratan

dikembalikan kepada lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial;

d. Penugasan asesor ke Lembaga di Bidang Kesos melalu Visitasi dan

Penyusunan Laporan Hasil Visitasi kepada Badan Akreditasi:

Visitasi dilakukan oleh asesor dan Tim;

e. Rapat Pleno Pengusulan Penetapan Hasil Akreditasi oleh Badan Akreditasi

Rapat pleno dihadiri minimal 2/3 dari anggota Badan Akreditasi untuk mengusulkan

hasil penilaian akreditasi dan dimohonkan pertimbangan dari Dewan kehormatan

Akreditasi.

f. Penetapan Hasil Akreditasi oleh Menteri Sosial atas Pertimbangan Dewan Kehormatan Akreditasi

hasil pertimbangan dewan kehormatan diusulkan kepada kepada Menteri Sosial

untuk ditetapkan akreditasi.

g. Penerbitan Sertifikat Akreditasi:

Sertifikat akreditasi diterbitkan oleh Menteri Sosial dan berlaku sesuai dengan

tingkatan akreditasi yang di capai oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.

B. Alur Kegiatan Akreditasi

1. Penyampaian informasi mengenai kebijakan, tatacara dan penetapan formasi

akreditasi dalam tahun anggaran melalui surat kilat khusus, P4s.kemsos.go.id;

dan/atau ; www.depsos.go.id.

2. LKS atau UPT/UPTD yang akan mengikuti akreditasi diwajibkan mengisi ‘Formulir

Online’ dan men-scan, meng- up load berkas yang di persyaratkan. dan di kirim

melalui P4s.kemsos.go.id.

3. Badan Akreditasi melakukan penelaahan kelengkapan administrasi yang dikirim

lembaga pemohon

Page 18: Panduan teknis akreditasi 2013

xviii

4. Badan Akreditasi menginformasikan hasil penelaahan administrasi melalui

p4s.kemsos.go.id kepada peserta akreditasi. Peserta akreditasi yang memenuhi

syarat akan mendapatkan ‘Kartu Peserta penilaian akreditasi’

5. Setelah itu dilakukan penilaian lembaga pemohon oleh asesor yang ditugaskan

badan akreditasi sesuai dengan urutan penilaian akreditasi (dengan menggunakan

instrumen)

6. Hasil penilaian disampaikan kepada badan akreditasi

7. Badan akreditasi selanjutnya menelaah hasil penilaian yang hasil penilaian itu

disampaikan kepada Menteri Sosial

8. Menteri Sosial atas dasar pengajuan badan akreditasi dan pertimbangan dewan

kehormatan akreditasi menetapkan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan

sosial. Penetapan itu diwujudkan dalam bentuk Piagam Akreditasi Lembaga di

Bidang Kesejahteraan Sosial

9. Surat Penetapan Akreditasi tersebut disampaikan kepada lembaga dimaksud dan

dipublikasikan dalam bentuk informasi digital dan tertulis melalui media yang ada.

C. Hasil Akreditasi

1. Lembaga yang sudah telah memenuhi ketentuan administratif dan penilaian, maka

yang bersangkutan akan memperoleh bukti berupa sertifikat akreditasi yang

ditetapkan oleh Menteri Sosial.

2. Masa berlaku sertifikat akreditasi sesuai dengan tingkatan akreditasi yang diperoleh

lembaga di bidang kesejahteraan sosial tersebut, yaitu:

a. Akreditasi A (baik sekali) berlaku selama 5 (lima) tahun

b. Akreditasi B (baik) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

c. Akreditasi C (cukup) berlaku selama 2 (dua) tahun.

3. Lembaga yang tidak memenuhi syarat akreditasi diberikan kesempatan untuk

mengajukan kembali dan apabila masa berlakunya akreditasi telah berakhir maka

lembaga yang bersangkutan mengajukan permohonan kembali.

4. Pengumuman hasil akreditasi dilakukan melalui: P4s.kemsos.go.id; dan ;

www.depsos.go.id dan sertifikat akan dikirimkan kepada LKS dan/atau UPT/UPTD

yang telah mengikuti akreditasi.

Page 19: Panduan teknis akreditasi 2013

xix

BAB V

PENGENDALIAN AKREDITASI

A. Supervisi

Supervisi adalah asistensi/ bimbingan teknis terhadap proses akreditasi Lembaga

Kesejahteraan Sosial (LKS) dan UPT/UPTD yang dilaksanakan oleh Kementerian

Sosial.

Pelaksana : Kementerian Sosial dan Badan Akreditrasi sesuai kewenangan masing-

masing

Tujuan supervisi adalah:

1. Melakukan pembinaan kepada yang disupervisi (LKS dan UPT/D) agar kinerja

pelayanan kesejahteraan sosial semakin baik sesuai standar pelayanan minimal.

2. Membangun kesiapan diri LKS dan UPT/D mengikuti akreditasi

3. LKS dan UPT/D menyiapkan perangkat software dan hardware.

4. Membantu menganalisis faktor penghambat dan pendukung proses akreditasi

yang sesuai dengan standar pelayanan minimal

Pelaksana supervisi adalah:

1. Kementerian Sosial RI cq. Badiklit:

memberikan bimbingan teknis kepada LKS dan UPT/D agar dapat menyiapkan

diri mengikuti akreditasi.

2. Badan Akreditasi

a. Bimbingan teknis kepada perwakilan Badan Akreditasi di daerah

b. Bimbingan teknis kepada para asesor didalam melakukan penilaian

akreditasi

Langkah-langkah supervisi:

1. Menyusun panduan dan instrument supervisi

2. Melaksanakan supervisi

3. Laporan hasil supervisi.

Page 20: Panduan teknis akreditasi 2013

xx

B. Monitoring

Monitoring merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis dan

dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam rangka untuk memantau situasi dan

kondisi, baik terhadap LKS dan/atau UPT/UPTD yang belum maupun yang telah

terakreditasi. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala setiap triwulan, semester

dan tahunan.

Tujuan Monitoring adalah memberikan jaminan bagi terlaksananya proses akreditasi

sesuai dengan rencana, dengan melakukan pengecekan terhadap aktivitas-aktivitas

yang dijalankan, mencatat kemajuan-kemajuan yang sesuai dengan rencana,

menemukenali kekuatan-kekuatan dan masalah-masalah yang timbul dan

melakukan penyesuaian dengan adanya perubahan yang terus terjadi di lingkungan

program/ kegiatan akreditasi Lembaga dibidang kesejahteraan sosial.

Pelaksana Monitoring

1. Kementerian Sosial RI cq. Badiklit:

Melakukan pemantauan perkembangan akreditasi terhadap LKS dan UPT/D.

2. Badan Akreditasi

a. Pemantauan perkembangan penilaian akreditasi kepada perwakilan Badan

Akreditasi di daerah

b. Pemantauan terhadap berfungsi atau tidaknya peran asesor didalam

melakukan penilaian akreditasi.

Hasil monitoring digunakan sebagai:

1. Masukan untuk proses verifikasi dan validasi;

2. Bahan pertimbangan untuk penetapan kebijakan; dan/atau

3. Masukan untuk proses pengambilan keputusan akreditasi.

C. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu rangkaian kegiatan penilaian yang terencana dan

terjadwal.

1. Tujuan evaluasi dilakukan untuk menilai:

a. Kinerja dan kemajuan yang dicapai pada setiap tahapan kegiatan (evaluasi

proses);

Page 21: Panduan teknis akreditasi 2013

xxi

b. Tingkat keberhasilan yang dicapai pada tahapan akhir kegiatan (evaluasi

hasil);

c. Situasi umum perkembangan LKS dan/atau UPT/UPTD ybs;

d. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan akreditasi;

e. Faktor-faktor pelancar dan pembatas (hambatan) dalam proses pelaksanaan

akreditasi LKS dan/atau UPT/UPTD.

2. Pelaksana Evaluasi

a. Kementerian Sosial RI cq. Badiklit:

Melakukan penilaian perkembangan akreditasi terhadap LKS dan UPT/D.

b. Badan Akreditasi

1) Penilaian akreditasi kepada perwakilan Badan Akreditasi di daerah

2) Penilaian terhadap berfungsi atau tidaknya peran asesor didalam

melakukan penilaian akreditasi.

D. Pelaporan

Laporan merupakan suatu rangkaian aktivitas penyampaian data dan informasi

yang terencana dan terjadwal. Bentuk laporan pelaksanaan kegiatan akreditasi

baik yang dilakukan oleh Kementerian Sosial maupun yang dilakukan oleh

Badan Akreditasi terdiri dari:

a. Laporan hasil visitasi/ pelaksanaan akreditasi

b. Laporan pelaksanaan hasil supervisi

c. Laporan pelaksanaan hasil monitoring;

d. Laporan pelaksanaan hasil evaluasi;

e. Laporan rutin berkala, baik laporan semester maupun laporan akhir tahun;

f. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Page 22: Panduan teknis akreditasi 2013

xxii

BAB VI

P E N U T U P

Buku Panduan Umum ini disusun untuk menjadi acuan dan pegangan bagi para

penanggung-jawab program pada Kementeria/Instansi/Lembaga yang menjadi mitra

Badan Akreditasi, baik di tingkap pusat, di provinsi maupun di kabupaten/kota. Buku

Panduan Umum ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh semua pihak, baik

segenap civitas Badan Akreditasi maupun Kementerian/ Instansi/Lembaga terkait dan

khususnya para penyelenggara lembaga kese-jahteraan sosial yang berada diberbagai

wilayah Indonesia.

Kehadiran buku panduan ini, pada prinsipnya tidak hanya sebagai acuan bagi

pihak terkait, akan tetapi juga dimaksudkan sebagai upaya perluasan informasi dalam

rangka peningkatan pemahaman dari segenap pemangku kepentingan (stakeholders)

khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan tersusunnya buku ini, segenap civitas Badan Akreditasi berharap agar

proses pelaksanaan akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan dapat berjalan

sesuai ketentuan yang berlaku.