kekerasan anak dalam dunia pendidikan

8/18/2019 Kekerasan Anak Dalam Dunia Pendidikan

1/70


2/70

PUSAT PELAYANAN TERPADU

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

PROVINSI DKI JAKARTA

Jakarta, 2007

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP

ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN


3/70

kosong

kosong


4/70

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP

ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Penanggung Jawab

Wien Ritola

Koordinator Penulisan

Margaretha Hanita

Editor Ahli

Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd

Tim Penulis

Nahuda

Gino Purnomo

Niniek Agus Widjojo

Febiana

Suswandari

Evita AdnanKanthi Lestari

M. Rezfah Omar

Haryati

Yayah Edi Tarmidi

Diterbitkan oleh:

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)


Jl. Raya Bekasi Timur Km. 18, Pulo Gadung,

Jakarta Timur 13250

Telp. (021) 4788.2898 Fax. (021) 4788.2899

Hotline 0813 176 176 22

Website: http://www.p2tp2a-dki.org

Email: [email protected]


5/70

kosong


6/70

Kekerasan dalam Pendidikan

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja, tidak terkecuali dilingkungan pendidikan. Salah satu upaya pencegahan terjadinya kekerasan

terhadap anak di lingkungan pendidikan adalah melalui pengenalan hak-hak

anak dan bahaya kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, yakni

sekolah. Sebagai lingkungan terdekat dengan anak setelah keluarga, sekolah

merupakan tempat perkembangan diri yang paling berperan dalam

mempersiapkan seorang anak menjadi manusia dewasa yang sempurna.

Buku ini disusun oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, untuk memberikan pemahaman

tentang bahaya kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan dan cara-

cara untuk mengatasinya. Tujuan penyusunan buku ini adalah agar para guru,

orang tua dan pihak terkait mendapatkan gambaran tentang bahaya

kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan dalam bentuk tanya jawab

yang lebih mudah dipahami.

P2TP2A Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada narasumber, Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta

dan semua pihak terkait yang telah membantu hingga penyusunan buku ini

dapat berjalan dengan lancar. Semoga buku ini bermanfaat sebagai upaya

pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan.

KETUA PUSAT PELAYANAN TERPADU

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK


WIEN RITOLA, SH

KATA PENGANTAR


7/70

kosong


8/70

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I MELINDUNGI ANAK DARI BAHAYA KEKERASAN........... 1

BAB II KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM

PENDIDIKAN ....................................................................... 9

BAB III SANKSI HUKUM ATAS KEKERASAN DI

SEKOLAH ............................................................................. 21

BAB IV MENGATASI KEKERASAN DI SEKOLAH ........................... 27

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002


9/70

Kekerasan dalam Pendidikan

kosong


10/70

Melindungi Anak dariBahaya Kekerasan


11/70

kosong


12/70

Siapa yang disebut anak?

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002, “Anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak

yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut Pasal 1 KHA / Keppres

No.36 Tahun 1990 “anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18

tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwausia dewasa dicapai lebih awal”. Disamping itu menurut pasal 1 ayat 5 UU

No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, “anak adalah setiap manusia yang berusia

dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Apa yang dimaksud perlindungan anak?

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, perl indungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian ada perlindungan khusus yakni perlindungan yang diberikan

kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,

anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara

ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi

BAB I

Melindungi Anak dariBahaya Kekerasan


13/70

4 Kekerasan Pendidikan

korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif

lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak

korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat,

dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Apa yang dipertaruhkan dalam perlindungan anak?

Pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain pelanggaran

terhadap hak-hak azasi manusia juga menjadi penghalang sangat besar bagi

kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Anak yang menjadi korban

kekerasan, eksploitasi, abuse dan pengabaian, juga berisiko: hidup lebih

pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik yang buruk, mengalami

masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikannya (termasuk putussekolah), memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi

tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah. Di

sisi lain, tindakan-tindakan perlidungan yang sukses akan meningkatkan

peluang anak tumbuh sehat secara fisik dan mental, percaya diri dan

memiliki harga diri, dan kecil kemungkinannya melakukan abuse atau

eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anak-anaknya sendiri


14/70

Melindungi Anak dari Bahaya Kekerasan 5

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, aspek apa saja yang

memperoleh perlindungan?

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana

pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan (termasuk lembaga

pendidikan), berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi,

eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman,

kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Apa itu Konvensi Hak Anak?

Konvensi atau kovenan, adalah pakta (treaty , traktat) atau perjanjian

di antara beberapa negara. Karena pakta bersifat mengikat (di antara

beberapa negara) secara yuridis, pakta dirujuk juga sebagai hukum

internasional. Konvensi Hak Anak disahkan pada 20 November 1989 oleh

Majelis Umum PBB. Pada 2 September 1989 sesuai ketentuan pasal 49

(ayat 1), KHA diberlakukan sebagai hukum internasional. Surat Keputusan

Presiden No. 36/1990, tanggal 25 Agustus 1990 meratifikasi KHA

sehingga efektif berlaku sebagai instrumen hukum perlindungan anak di

Indonesia.

Bagaimana kedudukan anak yang dilindungi dalam KHA?

Dalam KHA, anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang

rentan (vulnerable groups), di samping kelompok rentan lainnya seperti:

pengungsi (refugees), pengungsi dalam negeri (internally displaced persons/

IDP’s), kelompok minoritas (national minorities), pekerja migran (migrant

workers), penduduk asli pedalaman (indigenous peoples), dan perempuan

(women). Pengkategorian serupa juga dilakukan oleh Komite PBB untuk

Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mengidentifikasi kelompok

rentan sebagai berikut: petani yang tidak memiliki tanah, pekerja di desa,

pengangguran di desa, pengangguran di kota, kaum miskin kota, anak-

anak, usia lanjut, dan kelompok khusus lainnya. KHA menyatakan bahwa

negara menjamin bahwa tidak ada anak yang akan dikenakan penyiksaan


15/70


atau kekejaman lainnya, ketidakmanusiawian atau penghinaan atau hukuman.

Tidak ada anak yang akan dihilangkan kebebasannya secara tidak sah atau

sewenang-wenang.

Apa yang dimaksud kekerasan terhadap anak?

Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran anak adalah:

Semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional,

penyalahgunaan seksual, penelantaraan, eksploitasi komersial atau eksploitasi

lain yang mengakibatkan cidera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap

kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabatanak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan

atau kekuasaan.

Di mana saja kekerasan terhadap anak terjadi?

Berdasarkan identifikasi kasus-kasusnya, kekerasan terhadap anak

terjadi dalam lingkup rumah tangga (domestic violence), kekerasan dalam

komunitas (community violence), dan kekerasan yang berbasis pada kebijakan/

tindakan negara ( state violence). Komunitas termasuk sekolah, lingkungan,

dan tempat pendidikan anak.

Apa saja jenis kekerasan terhadap anak?

Menurut WHO, ada beberapa jenis kekerasan pada anak, yaitu:

a. Kekerasan Fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau

potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali. Kekerasan fisik dapat berupa:

- Dipukuli/ditempeleng.

- Ditendang.

- Dijewer, dicubit.

- Dilempar dengan benda-benda keras.

- Dijemur dibawah terik sinar matahari.


16/70


b. Kekerasan Seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual

yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual ini dapat juga berupa:

- Perlakuan tidak senonoh dari orang lain.

- Kegiatan yang menjurus pada pornografi.- Perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual

anak.

- Perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan

oleh orang lain dengan tanpa tanggung jawab.

- Tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan

seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkannya anak pada

kegiatan prostitusi.

c. Kekerasan emosional adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan

terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa:

- Kata-kata yang mengancam

- Menakut-nakuti.


17/70


- Berkata-kata kasar.

- Mengolok-olok anak.

- Perlakuan diskriminatif dari orang tua, keluarga, pendidik, dan

masyarakat,- Membatasi kegiatan sosial dan kreasi anak pada teman dan

lingkungannya.

d. Tindakan Pengabaian dan Penelantaran adalah ketidakpedulian orang

tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan

mereka, seperti:

- Pengabaian pada kesehatan anak

- Pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak

- Pengabaian pada pengembangan emosi (terlalu dikekang)

- Penelantaran pada pemenuhan gizi

- Penelantaran dan pengabaian pada penyediaan perumahan


18/70


- Pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan

e. Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan tenaga

anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuanya

atau orang lain, seperti:

- Menyuruh anak bekerja secara berlebihan.

- Menjerumuskan anak pada dunia prostitusi untuk kepentingan

ekonomi.

Apa saja dampak kekerasan terhadap anak?

Dampak kekerasan terhadap anak antara lain:

a. Dampak langsung

Kematian

Patah tulang

Luka bakar

Luka terbuka

Kerusakan menetap pada susunan syaraf pusat yang dapat

mengakibatkan retardasi mental, masalah belajar, kesulitan belajar,


19/70


buta, tuli, gangguan motorik kasar dan halus, kejang, atalesia

ataupun hidrocefalus.

Pertumbuhan fisik anak pada umumnya kurang dari anak

sebayanya.

Perkembangan kejiwaan, mengalami gangguan:

o Kecerdasan

o Emosi

o Konsep diri

o Agresif

o Hubungan sosial

b. Dampak jangka panjang

Muncul perasaan, seperti merasa salah, malu, menyalahkan diri

sendiri.

Gangguan perasaan, seperti cemas atau depresi.

Kehilangan minat untuk bersekolah seperti sering melamun atau

tidak memperhatikan pelajaran, menghindari sekolah atau

membolos, tidak perduli terhadap hasil ulangan atau ujian.

Stres pasca-trauma seperti terus-menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya, merasa gelisah dan cemas

menghadapi lingkungan yang agak berubah.

Masalah/problem diri sendiri, seperti melakukan isolasi terhadap

diri sendiri, rasa dendam dan takut terhadap sikap ramah/

kehangatan/kemesraan dari orang lain.

Selain hak mendapatkan perlindungan apa saja kewajiban anak?

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, setiap anak wajib un-

tuk: menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga,

masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika

dan akhlak yang mulia.


20/70

Kekerasan terhadap Anakdalam Pendidikan


21/70

kosong


22/70

Apa yang dimaksud kekerasan?

Kekerasan menurut Black (1951) adalah pemakaian kekuatan,

force, yang tidak adil, dan tidak dapat dibenarkan, yang disertai dengan

emosi yang hebat atau kemarahan yang tak terkendali, tiba-tiba, bertenaga,

kasar, dan menghina. Kekuatan itu, biasanya kekuatan fisik, disalahgunakan

terhadap hak-hak umum, terhadap aturan hukum dan kebebasan umum,sehingga bertentangan dengan hukum. Menurut UU Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004, pasal 1 ayat (1), kekerasan

adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan dan anak, yang

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis,

dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Menurut KUHP, pasal 89, melakukan kekerasan artinyamempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat

mungkin, secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan

segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, sehingga

orang yang terkena tindakan itu merasa sakit yang sangat.

BAB 2

Kekerasan terhadap Anakdalam Pendidikan


23/70


Apa yang disebut kekerasan terhadap anak?

Kekerasan terhadap anak menurut pasal 13 UU Perlindungan Anak

adalah perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; danperlakuan salah lainnya. Dalam penjelasan pasal 13 ini diuraikan bahwa

perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku,

agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum

anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan

eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan,

atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau

golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan

mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, ataumengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya

tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh

belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya

perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik,

tetapi juga mental dan sosial. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan

keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan

terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau

perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam pendidikan?

Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan kepala sekolah, guru,

pembina sekolah dan karyawan antara lain memukul dengan tangan kosong

atau dengan benda tumpul seperti penggaris, melempar dengan

penghapus, mencubit, menampar, mencekik, menyundut rokok, memarahi

dengan ancaman kekerasan, menghukum berdiri dengan satu kaki di depan

kelas, berlari mengelilingi lapangan, menjemur murid di lapangan sambil

menghormat bendera merah putih, pelecehan seksual, serangan seksual,

pembujukan untuk persetubuhan hingga perkosaan dan lain-lain. Ada

sejumlah kasus kekerasan yang lebih spesifik misalnya kasus guru

menusukkan paku panas ke tangan murid yang tidak mengerjakan tugas.

Guru olah raga sebuah SMP menyuruh murid, karena terlambat, lari

beberapa putaran dan murid tersebut meninggal sebab fisiknya lemah.


24/70

Kekerasan terhadap Anak dalam Pendidikan 15

Guru SD menyuruh muridnya lari keliling lapangan tanpa busana. Pembina

Pramuka melakukan perbuatan asusila selama camping.

Siapa saja pelaku kekerasan di sekolah?

Kepala sekolah, pembina sekolah, guru, karyawan dan siswa sendiri

bahkan orang tua murid.

Apakah bentuk kekerasan di sekolah hanya berupa kekerasan fisik?

Tidak. Mencakup juga kekerasan psikis seperti diskriminasi

terhadap murid yang mengakibatkan murid mengalami kerugian, baik

materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

penelantaran terhadap murid yang mengakibatkan murid mengalami

penderitaan mental maupun sosial. Diskriminasi bisa berupa diskriminasi

terhadap suku, agama, kepercayaan, golongan, ras dan status sosia l

(pembedaan perlakuan murid dari keluarga berada dan murid dari keluarga tidak berada).

Apa itu Bullying?

Bullying adalah perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang

lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah dimana seorang siswa

atau lebih secara terus menerus melakukan tindakan yang menyebabkan


25/70


siswa lain menderita. Kekerasan terhadap siswa yang lebih lemah ini dapat

berbentuk antara lain, pertama, secara fisik, memukul, menendang,

mengambil milik orang lain. Kedua, secara verbal mengolok-olok nama

siswa lain, menghina, mengucapkan kata-kata yang menyinggung. Ketiga,

secara tidak langsung menyebarkan cerita bohong, mengucilkan,

menjadikan siswa tertentu sebagai target humor yang menyakitkan,

mengirim pesan pendek atau surat yang keji. Mengolok-olok nama

merupakan hal yang paling umum karena ciri-ciri fisik siswa, suku, etnis,

warna kulit, dan lain-lain.

Bagaimana mengidentifikasi kekerasan terhadap siswa yang lebih

lemah?Mengidentifikasi kekerasan oleh siswa atau kelompok siswa yang

lebih kuat terhadap yang kuat bukan hal yang mudah namun bisa ditelusuri

dengan panduan sebagai berikut:

Siswa yang diancam atau disakiti biasanya tidak mempunyai posisi untuk

menghentikan proses menyakiti atau mengancam tersebut sehingga

patut diperhatikan siswa atau kelompok siswa mana yang rentan menjadi

korban atau kelompok siswa mana yang berpotensi menjadi pelaku

kekerasan.

Kekerasan antar siswa ini tidak selalu terlihat jelas oleh guru atau siswa

lain, maka memperhatikan perilaku siswa atau kelompok siswa secara

jeli dan melakukan penelusuran yang lebih dalam bisa mengungkap

terjadinya kekerasan tersembunyi ini.

Biasanya, efek kekerasan ini yang menentukan bukan tindakan

kekerasannya. Maka memperhatikan perilaku kelompok siswa yang

menjadi penting untuk mencegah terjadinya kekerasan yangberkelanjutan.

Kekerasan terhadap siswa yang lebih lemah ini bukan tindakan sekali

atau sekali-sekali tetapi di lakukan terus-menerus secara

berkesinambungan. Karena berkesinambungan maka sebenarnya dengan

mudah bisa diketahui jika para guru memiliki minat yang lebih untuk

mengendus kekerasan jenis ini.


26/70


Kekerasan terhadap siswa yang lebih lemah bertujuan tidak hanya

menyakiti secara fisik tetapi juga secara psikis dan sosial. Dengan

demikian, perilaku korban dengan mudah bisa dikenali.

Bagaimana Mencegah Bullying?

Agar kekerasan terhadap siswa yang lebih lemah ini tidak terjadi

maka perlu dibuat aturan sekolah untuk melindungi siswa korban

kekerasan. Tindakan pencegahan dan strategi mengelola kekerasan terhadap

siswa yang lebih lemah ini juga perlu dibuat untuk melindungi korban agar

tindakan kekerasan tidak berlangsung terus-menerus.

Selain itu sekolah harus terbuka mengenai isu kekerasan terhadap

siswa yang lebih lemah ini. Semakin sekolah terbuka mengenai isu kekerasan

ini, semakin mudah mencegah dan mengatasi kekerasan jenis ini.Selain itu, sekolah juga harus menyiapkan siswa agar bisa menangani

sendiri jika terjadi bullying pada yang bersangkutan. Jika siswa ternyata

tidak mampu mengatasinya, sekolah harus campur tangan untuk

menyelesaikan. Jika tidak ada perubahan sikap dari pelaku bullying, maka

sekolah melibatkan orang tua. Harus ada sanksi bertingkat yang diterapkan

terhadap pelaku, dengan sanksi terberat dikeluarkan dari sekolah dan

diserahkan ke penegak hukum.


27/70


Ada program anti Bulling yang disebut Network People dan Nursing.

Bagaimana desain program tersebut?

Di beberapa sekolah di Jakarta juga sudah diterapkan program

anti bullying di mana beberapa program didesain khusus. Salah satunyaadalah pengenalan apa yang disebut network people (jaringan orang) dan

program nursing (pengasuhan/pendampingan). Network people terutama

difokuskan kepada siswa yang masih kecil (yunior).

Dalam program network people siswa diminta menuliskan network

people mereka siapa saja. Network people ini bisa orang-orang terdekat si

anak, misalnya kerabat atau guru, kepada siapa anak merasa nyaman

bercerita jika terjadi sesuatu kepada mereka. Jadi jaringan orang-orang

dekat ini tidak harus dari lingkungan sekolah atau orang tua. Karena

kebanyakan siswa tidak mau melibatkan orang tuanya.

Program nursing atau buddy system adalah pendampingan oleh

sesama siswa pada siswa baru atau adik kelas, terutama dalam rangka

sosialisasi dengan kehidupan di sekolah. Untuk orientasi siswa baru sendiri,

sama sekali tidak dikenal perpeloncoan atau ospek (orientasi studi dan

pengenalan kampus) untuk mahasiswa. Perponcloan biasanya melahirkan

kekerasan berikutnya sehingga untuk menghentikan rantai kekerasan di

sekolah. Perploncoan yang menggunakan metode kekerasan harus diganti

dengan induction program, yang intinya sama, yakni pengenalan siswa pada

sistem dan lingkungan di sekolah. Seperti bagaimana menggunakan fasilitas

perpustakaan, bagaimana mencari referensi untuk membuat tugas-tugas

sekolah, program pengenalan kurikulum sekolah, metode penilaian siswa

yang diberlakukan dan sebagainya.

Ada lagi cara lain?

Ada program-program lain untuk mencegah bullying, yakni dibuat kegiatan-kegiatan yang lebih mendekatkan semua siswa dalam satu keluarga, baik

yang sudah senior maupun yunior, seperti kegiatan camping bersama dan

lain-lain. Dalam kegiatan-kegiatan itu diajarkan agar para siswa bisa lebih

menghargai adanya perbedaan dan membangun teamwork guna mengatasi

atau mencegah terjadinya bullying di antara mereka.

Standar sistem belajar-mengajar juga harus diperhatikan. Bukan

hanya standar akademik, tetapi juga standar dalam bersikap dan tingkah


28/70


laku siswa. Dengan standar bersikap dan berperilaku itu maka physical

abuse (pelecehan fisik) seperti memukul dan verbal abuse seperti

melecehkan dengan kata-kata tidak bisa ditolerir. Dengan demikian

monitoring attittude (perilaku), profil siswa, keterampilan sehari-hari

menjadi sangat penting.

Apa dampak kekerasan di sekolah?

Murid akan menderita baik secara fisik maupun mental yang akan

mengganggu kualitas belajarnya, pertumbuhan dan perkembangan

hidupnya. Murid yang mengalami hukuman fisik akan memakai kekerasan

di keluarganya kelak, sehingga siklus kekerasan makin kuat. Menurut

Gershoff, yang meneliti kasus kekerasan selama 60 tahun sejak 1938,menemukan sejumlah perilaku negatif akibat kekerasan, seperti perilaku

bermasalah dalam agresi, anti-sosial, dan gangguan kesehatan mental.

Kekerasan tidak mengajar murid untuk bisa membedakan mana yang baik

dan mana yang buruk, dan tidak menghentikan perilaku keliru jika mereka

ada di luar pantauan orang tua dan guru.


29/70


Apa dampak hukuman fisik pada siswa?

Hukuman di sekolah dengan cara kekerasan bersifat destruktif dan tidak

mendidik. Efek pemberian hukuman kepada siswa sangat merugikan siswa.

Perhatikan kompleksitas pemberian hukuman sebagai berikut:

• Hukuman dapat membuat sakit baik secara fisik maupun

psikologis;

• Hukuman seperti pukulan atau teriakan yang ditujukan siswa

tidak akan mengurangi /menghilangkan perilaku sa lah/

menyimpang siswa;• Hukuman tidak menunjukkan kepada siswa bagaimana perilaku

yang benar;

• Pemberian hukuman seringkali menimbulkan efek samping

yang tidak diharapkan seperti perasaan takut, khawatir, tidak

percaya, tidak merasa aman, perilaku agresif, dan tidak suka

kepada guru dan sekolah secara umum;

• Efek hukuman sering tidak terduga.


30/70


Bagaimana menerapkan hukuman atau sanksi yang mendidik?

♦ Sanksi hendaknya berkaitan secara logis dengan perilaku salah. Misalnya

jika siswa merusakkan peralatan sekolah, maka dia harus memperbaiki

atau mengganti. Jika siswa mengotori dia wajib membersihkan.♦ Sanksi yang moderat. Sanksi tidak perlu berat karena efeknya sama

dengan sanksi yang berat. Untuk anak SD menghukum 5-10 menit

akan sama efeknya dengan setengah jam.

♦ Prosedur sanksi hendaknya dalam rangka membantu siswa memahami

masalahnya dan memperkuat komitmen untuk berperilaku yang lebih

baik. Misalnya siswa diminta untuk menulis kesempatan untuk

mengubah perilaku salahnya dan ditandatangani oleh orang tuanya.

♦ Sanksi hendaknya tidak dilakukan secara berlebihan, terutama darisegi frekuensi dan tenggang masa pemberian sanksi.

♦ Konsisten, merupakan prinsip paling esensial. Guru tidak boleh

mengenakan pinalti untuk suatu jenis pelanggaran dan mengabaikan di

kemudian hari untuk hal yang sama. Ketidakkonsistenan tanpa penjelasan

akan meningkatkan perilaku salah siswa. [Emmer, E.T. (1987).

“Classroom management”. In M.J.Durkin (Ed.), The International

Encyclopedia of Teaching and Techer Education, (pp.437-452) Oxford]

Apakah istilah hukuman atau sanksi tepat untuk anak didik?

Beberapa ahli tidak setuju dengan istilah hukuman. Hukuman cenderung

membuat guru tetap melakukan hukuman fisik dan verbal terhadap siswa

yang berperilaku yang tidak diharapkan, tidak disiplin atau berperilaku salah

dan menyimpang. Untuk mengubah persepsi seperti ini istilah hukuman bisa

diganti dengan istilah risiko, tanggung jawab atau konsekuensi logis. Tentunya

pemberian konsekuensi logis disini bukan dalam bentuk hukuman badan yang

menyakitkan, tapi lebih edukatif, misalnya memberi tugas tambahan yang

memberi pengalaman belajar yang berharga.


31/70


HUKUMAN KONSEKUENSI LOGIS

1. Menitikberatkan kekuasaan orang dewasa

2. Sembarangan dan tidak berkaitan dengan

tindakannya

3. Menitikberatkan pada perilaku salah yang

telah lalu

4. Ancaman dan sanksi

5. Pemenuhan secara paksa

1. Menitikberatkan pada realitas dari aturan

2. Secara logis berkaitan dengan perilaku

salahnya

3. Memperhatikan masa sekarang dan

masa depan

4. Berkomunikasi atas rasa hormat dan

kemauan baik, mengancam siswa

dengan harga dirinya

5. Dihadapkan pada pilihan

Perbedaan Hukuman dengan Konsekuensi Logis


32/70

Sanksi Hukum

atas Kekerasan di Sekolah


33/70


34/70

Apakah kekerasan di sekolah bisa dipidana?

Tentu saja bisa, karena apapun alasannya kekerasan di sekolah adalah

tindakan pelanggaran hukum yang bisa dipidana dengan Kitab Undang

Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan dalam KUHP tentang

penganiayaan, fitnah, penghinaan, perbuatan asusila, perkosaan, pencemaran

nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, bisa digunakan untuk mendakwapara pelaku dan membawanya ke penjara.

Selain itu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

memuat sanksi pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak. Ketentuan

pidana ini termuat dalam Bab XII dari pasal 77 hingga pasal 90. Berikut ini

adalah pasal-pasal yang bisa digunakan untuk mendakwa para pelaku

kekerasan di sekolah:

Selain kekerasan fisik, apakah kekerasan psikis di sekolah juga bisa

dipidana?

Bisa. Menurut Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan

diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian,

baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; dan

penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau

BAB 3

Sanksi Hukum

atas Kekerasan di Sekolah


35/70


Pasal 80 (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman

kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp

72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal anak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00

(seratus juta rupiah). (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut

orang tuanya.

Pasal 81 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau

dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan paling singkat 3 (t iga) tahun dan denda pa ling banyak Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00

(enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 86 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian

kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas

kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut

belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang

dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).


36/70

Sanksi Hukum atas Kekerasan di Sekolah 27

penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Apakah kekerasan di sekolah bisa digugat secara perdata?

Secara yuridis bisa. Gugatan perdata bisa diajukan ke pengadilan

negeri terhadap pelaku kekerasan di sekolah atau pihak sekolah sebagai

lembaga berupa gugatan ganti rugi material dan imaterial dalam bentuk uang atau natura. Gugatan ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata dengan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1365 "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang

disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan

karena kelalaian, atau kurang hati-hatinya.”

Pasal 1367 "Guru sekolah bertanggung-jawab tentang kerugian yang diterbitkan

oleh murid selama waktu murid itu berada di bawah pengawasan mereka, kecuali,

jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan

yang mesti mereka seharusnya bertanggungjawab.”


37/70

Mengatasi Kekerasan

di Sekolah


38/70


39/70

Mengatasi Kekerasan di Sekolah 31

Bagaimana persepsi yang salah tentang kekerasan di sekolah?

Berikut ini adalah persepsi salah di kalangan pendidik tentang kekerasan di

sekolah:

Murid pengacau dan kurang ajar, perlu dihukum agak keras agar tidak

mengulang kesalahan, kelas menjadi tertib, wibawa guru pulih, lingkungan

tenteram.

Murid diharuskan mengerjakan tugas rumah, tidak terlambat atau absen.

Jika melanggar guru boleh memukul murid atau disuruh berdiri satu

kaki dan memegang dua buku tebal dalam dua jam.

Guru yang sulit mengelola kelas yang banyak muridnya wajar jika memberi

sedikit deraan ringan pada telapak tangan.

Karena orang tua meminta guru memukul anak mereka demi disiplin untuk

menghormati aturan, maka guru berdasarkan permintaan orang tua iniberhak melakukan aksi kekerasan.

Bagaimana persepsi yang benar tentang kekerasan di sekolah?

1. Hukuman kekerasan terhadap murid menjadi efek teladan bagi murid

antara lain murid merasa benar ketika melakukan aksi kekerasan terhadap

temannya yang lebih kecil atau lebih lemah.

Bab IV

Mengatasi Kekerasan

di Sekolah


40/70


2. Kekerasan bisa menimbulkan cidera seperti memar, patah tulang, sampai

korbannya meninggal dan menyeret pelakunya ke penjara. Pelaku maupun

korban dirugikan karena pembolehan aksi kekerasan di sekolah.

3. Memukul murid tidak memperbaiki perilaku mereka. Malahan menjadipenguatan bagi perbuatan yang salah. Dengan menghilangkan hukuman

fisik, banyak kebaikan yang bisa diperoleh. Kebutuhan dasar sekolah yaitu

menyibukkan murid dalam belajar. Takut akan rasa sakit bukan lagi

tempatnya dalam proses belajar.

4. Tiada kedewasaan bagi yang memukul anak-anak. Kekerasan adalah tanda

pengecut.

5. Dengan HAM, orang mulai melihat kekerasan sebagai tindakan biadab,

terkait dengan kediktatoran, polisi negara, fundamentalis.

6. Kekerasan bisa menciptakan anak pemberontak, pemalu, tidak tenang,

galak, tidak ikhlas patuh pada orang yang sudah berlaku keras padanya.

Elizabeth Gershoff, dalam studi meta-analitis tahun 2003, yang

menggabungkan riset selama 60 tahun tentang hukuman fisik, menemukan

bahwa satu-satunya hasil positif dari kekerasan yaitu kepatuhan sesaat.


41/70


Apa saja penyebab kekerasan di sekolah?

Beberapa penyebab terjadinya kekerasan dalam pendidikan muncul

akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan penghukuman terutama

fisik, akibat buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku, dimanamuatan kurikulum yang hanya menekankan kemampuan aspek kognitif dan

mengabaikan pendidikan dengan kemampuan afektif, selain itu dipengaruhi

perkembanngan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat

sehingga menimbulkan sikap habitus jalan pintas dan kekerasan yang

dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi pelaku. Selain itu penyebab

kekerasan dalam pendidikan dapat dilihat dari kondisi pendidikan saat ini,

yaitu kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal merupakan faktor yang

berpengaruh langsung bagi perilaku para pelajar dan tenaga pendidiknya.Pada kondisi internal sejauh ini dijumpai kesenjangan yang cukup dalam

antara upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan dengan kondisi riil

yang dialami di lapangan. Sedangkan kondisi eksternal adalah kondisi non

pendidikan yang merupakan faktor tidak langsung menimbulkan potensi

kekerasan dalam pendidikan.

Bagaimana mencegah dan mengatasi kekerasan dalam pendidikan?

1. Adakan temu-wicara guru, orang tua dan murid, misalnya mengenalkan

penance study yakni murid yang bermasalah mengerjakan tugas tambahan,

tidak usah libur, atau kunjungan rumah guna mencari latar belakang

masalah.

2. Psikolog sekolah atau petugas B&P bisa mengatasi masalah kekerasan di

sekolah, atau mendorong Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

memantau dan mengarahkan pemakaian kekerasan terhadap peserta didik

dan mewujudkan program pelaksanaan disiplin yang efektif. Adakanprogram pengarahan orang tua murid demi pencegahan kekerasan dalam

mengatasi perilaku bermasalah dari anak mereka.

3. Alternatif pengganti hukuman fisik berikut ini bisa digunakan. (a) Sorotilah

perbuatan murid yang negatif. (b) Jalankan aturan yang realistis secara

konsisten. (c) Beri instruksi kepada semua murid tanpa kecuali. (d)

Bahaslah perilaku positif bersama murid. (e) Bahaslah perilaku murid

yang bermasalah dengan orang tuanya. (f) Gunakan psikolog dan petugas


42/70


B&P. (g) Tahanlah murid yang bersalah di sekolah untuk beberapa waktu

dan beri tugas akademik khusus; (h) Tempuhlah in-school suspension dan

Saturday school.

4. Kiat disiplin kelas. (a) Susun rencana pembinaan disiplin setiap awal tahun.Buat “kontrak belajar”. Minta kesepakatan murid. Jangan ada yang ingkar,

sebab, sukar memulainya dari awal. (b) Perlakukanlah semua murid secara

sama. (c) Hindari konfrontasi dengan murid, agar ia tidak dipermalukan

temannya. Layani dia secara pribadi. Jangan jadikan dia sebagai isu disiplin.

(d) Pakailah humor yang sehat yang tidak menyinggung hati murid, dan

tidak menjadikan murid sebagai obyek humor. (e) Jangan putus asa. Jangan

pikir bahwa murid gemar mengacau kelas. (f) Pakailah pikiran positif. (g)

Hindari waktu bebas. Susun kembali rencana kegiatan belajar-mengajar

kita. (h) Layani murid yang datang setiap saat dengan kasih sayang sejati.

(i) Konsitenlah selalu. Tapi bijaksana. Murid ingin bahwa guru selalu sama

setiap hari. (j) Buatlah aturan atau ketentuan yang mudah dimengerti

dan dijalankan oleh murid. (i) Start Fresh Everyday . Murid pun selalu

baru setiap pagi.

Ada cara lainnya?

Mengasuh anak dengan cinta tanpa syarat.

Menumbuhkan kepercayaan terhadap anak dengan mengurangikontrol.

Mengganti hukuman dengan kasih sayang.

Mendorong anak tumbuh lebih bertanggung jawab.

Menata pola-pola pendidikan holistis dengan paradigma

pengembangan kepribadian dan bukan pembentukan kepribadian.

Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan disertai upaya dengan

pendidikan agama yang baik. Hal ini diperlukan dalam upaya

peningkatan kualitas kepribadian sebagai sumber ketahanan pribadi.

Menerapkan pola-pola pendidikan yang dilandasi semangat

kebersamaan yang atas dasar toleransi, saling pengertian, dan

menghormati, didasari dengan kasih sayang dengan landasan-landasan

kaidah-kaidah pendidikan agama yang tepat.

Menyalurkan perilaku agresif kepada berbagai aktifitas yang berguna,

sesuai dengan tata nilai yang berlaku.


43/70


Apakah kondisi lingkungan sekolah yang nyaman bisa mencegah

terjadinya kekerasan?

Bisa. Sekolah yang aman, nyaman dan disiplin adalah sekolah yang

warga sekolahnya bebas dari rasa takut, kondusif untuk belajar danhubungan antar warga sekolahnya positif. Sekolah yang aman, nyaman,

dan disiplin menyediakan lingkungan fisik (gedung, kelas, halaman) sekolah

yang bersih dan aman. Selain aspek keamanan fisik, kenyamanan atau

disebut iklim sekolah, yaitu menyangkut atmosfir, perasaan, lingkungan

keseluruhan secara sosial dan emosional sekolah juga harus diciptakan

secara positif. Faktor yang mempengaruhi kenyamanan atau iklim sekolah

ini adalah hubungan atau keterikatan antar warga sekolah, interaksi antar

warga sekolah, rasa saling mempercayai dan saling menghargai antar warga sekolah. Bila keadaan faktor-faktor tersebut tinggi maka semakin

positif iklim sekolah tersebut. Keamanan, kenyamanan dan kedisiplinan

suatu sekolah ditentukan oleh nilai-nilai dan sikap warga sekolah, termasuk

kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, komite sekolah. Pada sekolah

yang aman, warga sekolah mempunyai komitmen yang mendalam dalam

menciptakan dan menjaga sekolah. Insiden intimidasi, kekerasan

diselesaikan dengan cepat, efektif dan pemulihan hubungan antar warga

sekolah cepat dipulihkan.

Bagaiman menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan disiplin agar

terhindar dari perilaku kekerasan?

Mengembangkan budaya sekolah yang positif.

Bangun komunitas sekolah dengan cara saling menghargai, adil, dan

terapkan azas persamaan dan terbuka.


44/70


Atur dan komunikasikan secara konsisten perilaku yang diharapkan.

Dorong perilaku sosial yang bertanggung jawab yang memberi kontribusi

terhadap komunitas sekolah.

Memecahkan masalah secara damai, menghargai perbedaan danmengedepankan hak asasi manusia.

Bertanggung jawab, dan bermitra dengan masyarakat, untuk memecahkan

masalah-masalah penting.

Berkerja sama untuk memahami bersama isu-isu tentang kekerasan

terhadap siswa yang lebih lemah, hukuman fisik, rasisme, ketidakadilan

gender, dan berbagai ketakutan lainnya.

Merespon secara konsisten dan adil terhadap berbagai insiden dan

menggunakan intervensi untuk memperbaiki kerusakan fisik maupun psikis

dan memperkuat hubungan dan mengembalikan rasa percaya diri.

Berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan, prosedur, praktek-praktek

yang mempromosikan keamanan sekolah.

Memonitor dan mengevaluasi lingkungan sekolah untuk bukti dan

peningkatan keamanan sekolah.

Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi sekolah yang

pencapaian sekolah yang aman, damai dan teratur sambil menyebutkan

hal-hal yang masih perlu untuk ditingkatkan.


45/70


Mengapa perlu sekolah yang aman, nyaman dan disiplin?

Sekolah yang aman, nyaman dan disiplin perlu diciptakan, agar anak

dapat belajar tidak hanya keterampilan akademik akan tetapi juga mencapai

hal-hal non-akademik yang juga sangat penting bagi kehidupan.

Apa ciri-ciri sekolah yang aman, nyaman dan disiplin?

Warga sekolah saling mendukung dan menghargai.

Semua warga sekolah menerapkan disiplin yang efektif.

Sekolah memberikan pembelajaran terbaik.

Warga sekolah mengembangkan sikap persamaan, keadilan, dan saling

pengertian.

Perilaku dan sikap yang baik diajarkan.

Ada program penyembuhan/terapi.

Ada perilaku dan sikap yang diharapkan dari semua staf sekolah.

Adanya hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua, komite sekolah

dan masyarakat.

Bagaimana meningkatkan keamanan lingkungan fisik sekolah?

Untuk mewujudkan sekolah yang aman perlu dilakukan beberapa

langkah. Pertama sekolah harus membentuk komite yang terdiri dari

berbagai pemangku kepentingan ( stake holders), yaitu masyarakat sekitar

sekolah, orang tua, guru, kepala sekolah komite sekolah dan siswa. Dengan

melibatkan semua pihak diharapkan komite dapat mempertajam pemahaman

dan kesepakatan tentang apa yang perlu dilakukan. Melibatkan keahlian yang

terdapat di masyarakat, seperti anggota kepol isian sangat lah pent ing.

Keterlibatan orang tua juga sangat penting agar hal-hal yang menjadi

keprihatinan siswa dapat didengar dan diselesaikan. Selain itu pemangku

kepentingan yang lain perlu dilibatkan agar dapat didengar bagaimana

pengalaman mereka sehubungan dengan mewujudkan sekolah yang aman.

Tugas pertama dari komite ini adalah melakukan needs assessment

mengenai keadaan sekolah saat ini ditinjau dari segi keamanan. Berdasarkan

penilaian awal ini, komite dapat memperoleh pengetahuan mengenai kekuatan


46/70


dan kelemahan sekolah dalam hal keamanan. Berdasarkan hal ini rencana

untuk mewujudkan sekolah yang aman.

Untuk meningkatkan keamanan sekolah, upaya harus difokuskan pada

bangunan fisik sekolah, tata letak dan kebijakan dan prosedur yang ada untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dan menyelesaikan masalah yang mungkin

timbul. Bangunan sekolah, kelas, ruang lab, kantor, perpustakaan, lapangan

olah raga dan halaman sekolah harus di-review . Selain itu, berbagai kebijakan

dan prosedur juga akses masuk sekolah harus dinilai kembali. Penggunaan

teknologi untuk mencegah orang masuk penyusup masuk dari luar seperti

alarm, pagar, teralis harus dipertimbangkan. Pencegahan ini harus

distandarkan oleh sekolah dan standar-standar lain untuk mencegah hal-hal

yang tidak diinginkan harus dibuat seperti membawa benda-benda tajam

atau benda-benda lain yang berbahaya. Jalur komunikasi dan prosedur yang

harus diikuti bila terjadi kejadian pencurian atau pelanggaran lainnya harus

dibuat.

Berikut adalah contoh pertanyaan yang dapat digunakan dalam needs

assessment untuk menilai sejauh mana keamanan sekolah.

1 Apakah lingkungan fisik sekolah aman bagi siswa?

2 Apakah ada aturan, kebijakan, prosedur untuk menjaga keamanan sekolah

dan apakah semuanya diterapkan? Misalnya adanya buku tamu, akses satupintu, warga sekolah memakai kartu identitas, pengaturan lalu-lintas di

depan sekolah, prosedur pengantaran dan penjemputan, dan lain-lain.

3 Apakah ada penyusup/orang yang tidak berkepentingan datang ke sekolah?

4 Apakah ada pencurian atau perusakan di sekolah?

5 Apakah ada senjata tajam atau benda-benda berbahaya lain yang dibawa

ke sekolah?

Jawaban terhadap pertanyaan di atas dan frekuensi masalah yangmuncul dapat dijadikan dasar untuk menentukan seberapa aman lingkungan

Bagaimana menumbuhkan minat, motivasi dan keriangan anak mengikuti

proses belajar?

Pertama, menumbuhkan niat belajar. Dalam proses belajar-mengajar, baik guru

maupun siswa hendaknya dapat membangkitkan niat tersebut dalam dirinya


47/70


sendiri. Kedua , menjalin rasa simpati dan saling pengertian untuk menumbuhkan

kepedulian sosial, sikap toleransi dan saling menghargai diantara siswa. Beberapa

langkah yang bisa ditempuh:

a. Memperlakukan siswa sebagai manusia sederajatb. Mengetahui apa yang disukai siswa, cara berpikir mereka dan perasaan

mereka mengenai hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka.

c. Membayangkan apa yang diharapkan siswa .

d. Berbicara dengan jujur kepada siswa dengan cara yang membuat

mereka mendengarkan dengan jelas dan halus.

e. Melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama para siswa.

Ketiga, menciptakan suasana riang. Kegembiraan membuat siswa lebih mudah

untuk belajar dan bahkan dapat mengubah sikap negatif. Keempat, menciptakan

rasa saling memiliki. Sebab rasa saling memiliki membentuk kebersamaan,

kesatuan, kesepakatan dan dukungan dalam belajar. Kelima, menunjukkan teladan

yang baik. Perilaku nyata akan lebih berarti daripada seribu kata. Untuk itu

sebaiknya mendahulukan bukti-bukti berupa sikap damai, kasih sayang, empati,

disiplin dan lain-lain sebelum mengajarkan kepada orang lain tentang damai, kasih

sayang dan seterusnya.


48/70


DAFTAR PUSTAKA

Assegaf, Abd Rahman (2004), Pendidikan tanpa Kekerasan, Yogyakarta, Tiara

Wacana

Emmer, E.T. (1987). “Classroom management”. In M.J.Durkin (Ed.), The

International Encyclopedia of Teaching and Techer Education, (pp.437-452)

Oxford

Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary , 4 th edition, West Publishing

Co., St.Paul,1951 Greydanus, Donald E., et al., “Corporal Punishment in

School”, Journal of Adolescence Health, 2003;32:385-393, Elsvier Inc.,New

York, 2003

Human Right Watch, School Violence, 2004.

Human Right Watch, Children’s Rights, 2004

Indarwanto,Eko, “Kekerasan, Bahasa Disiplin a la Sekolah”, Kompas, 14

September,2004

Imron, Ali, Drs.,M.Pd., Pembinaan Guru Indonesia, Pustaka Jaya,Jakarta, 1995.

Kalyanamita, Menghadapi Pelecehan Seksual, Kalyanamitra, Jakarta, 1999.

Ngantung, Victor, Kekerasan Terhadap Peserta Didik, Sebuah Kajian Yuridis-

Paedagogis, www.oaseonline.org.

Paringadi, Djono, S.Pd, “Menciptakan Sekolah yang Aman, Nyaman dan

Disiplin”, makalah, tanpa tahun.

Prinst,Darwan, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,1997.

Samhadi, Sri Hartati, “Budaya Kekerasan di Lembaga Pendidikan”, Kompas,

14 April 2007.

UNICEF dan Departemen Pendidikan Nasional RI, Pedoman Pelatihan untuk

Guru tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah, Jakarta 2006.


49/70

Lampiran


50/70

42 Lampiran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkatdan martabat sebagai manusia seutuhnya;

c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memilikiperan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dannegara pada masa depan;

d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mentalmaupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkankesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanyaperlakuan tanpa diskriminasi;

e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaandan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khususbelum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadapPerempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (LembaranNegara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning

Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk


51/70

Lampiran 43

Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3835);

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 ConcerningThe Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk PekerjaanTerburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3941);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihdalam kandungan.

2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat danmartabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dananaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atasatau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibuangkat.

5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental,spiritual, maupun sosial.

7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehinggamengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memilikipotensi dan/atau bakat istimewa.

9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali

yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak


52/70

44 Lampiran

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapanpengadilan.

10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan,pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina,melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan,bakat, serta minatnya.

12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi olehorang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasikemasyarakatan.

14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasisecara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaannarkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan,perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

a. non diskriminasi;

b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sertamendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yangberkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.


53/70

Lampiran 45

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuaidengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanyasendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atauanak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atauanak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik,mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinyadan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacatjuga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan jugaberhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan

informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yangsebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannyademi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.


54/70

46 Lampiran

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturanhukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak danmerupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhanhukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai denganhukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum

yang berlaku; dan


55/70

Lampiran 47

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan denganhukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum danbantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

a. menghormati orang tua, wali, dan guru;

b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadappenyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung JawabNegara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasisetiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana danprasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.


56/70

48 Lampiran

Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak denganmemperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapatsesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatanperan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung JawabKeluarga dan Orang Tua

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 27

(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/ataumembantu proses kelahiran.


57/70

Lampiran 49

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahuikeberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yangmenemukannya.

Pasal 28

(1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannyadiselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.

(2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

(3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dariPerkawinan Campuran

Pasal 29

(1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing,anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atauibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak

untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari keduaorang tuanya.

(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampumenentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI

KUASA ASUH

Pasal 30

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnyadapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

(1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukanpermohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuhorang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.


58/70

50 Lampiran

(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenanganuntuk itu.

(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan

atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.

(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harusseagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuatketentuan :

a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;

b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan

c. batas waktu pencabutan.

BAB VII

PERWALIAN

Pasal 33

(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapatditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

(2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapanpengadilan.

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yangdianut anak.

(4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapatmewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

(1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenanganuntuk itu.

(2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai

wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.


59/70

Lampiran 51

(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

Pasal 36

(1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukumatau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk

orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII

PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu

Pengasuhan Anak

Pasal 37

(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembanganaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyaikewenangan untuk itu.

(3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuhharus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan

pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.

(5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.(6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksuddalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

(1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku,agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahirananak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan,pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuanbiaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental,spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak

Pasal 39

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukanberdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


60/70

52 Lampiran

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darahantara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritaspenduduk setempat.

Pasal 40

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukandengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaanpengangkatan anak.

(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Agama

Pasal 42

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

(1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungananak dalam memeluk agamanya.

(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputipembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 44

(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.


61/70

Lampiran 53

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif,preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secaracuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalamkandungan.

(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar daripenyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

(1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ

tubuhnya untuk pihak lain.

(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;

b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan

c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnyakepada anak untuk memperoleh pendidikan.


62/70

54 Lampiran

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampaimencapai potensi mereka yang optimal;

b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;

c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri,nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;

d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan

e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitasuntuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikankhusus.

Pasal 53

(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cumaatau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat

tinggal di daerah terpencil.

(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorongmasyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembagapendidikan lainnya.

Bagian Keempat

Sosial

Pasal 55

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembagamaupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembagamasyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah danlembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama denganberbagai pihak yang terkait.


63/70

Lampiran 55

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan

membantu anak, agar anak dapat :

a. berpartisipasi;

b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;

d. bebas berserikat dan berkumpul;

e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan

f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkatkemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembagasebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukanpermohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempatpenampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksuddalam ayat (1).

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikanperlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yangdiperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zatadiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

a. anak yang menjadi pengungsi;b. anak korban kerusuhan;


64/70

56 Lampiran

c. anak korban bencana alam; dan

d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf adilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan,belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan

b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan

psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya danmembiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajibandan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilaksanakan melalui :

a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan denganhukum;

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilaksanakan melalui :

a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

kekerasan anak dalam dunia pendidikan

Documents