i

ii

Motto :

“Carpe diem, quam minimum credula postero”

( Petiklah hari dan percayalah sedikit mungkin akan hari esok )

Lukas 16: 10-11

“Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara

besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga

dalam perkara-perkara besar”

“menyerah bukanlah pilihan, karena jika kita menyerah, kita sama dengan gagal”

iii

iv

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang Maha Agung dan

Maha Pengasih, saya persembahkan karya tulis ini kepada :

Kedua Orang Tua saya :

Bapak FERDINANDUS TAMBUN dan Ibu ANI SARASWATI

Yang telah mendidik dan mengasihi saya sepenjang hidup, dan memberi semangat

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini.

Saudari saya : FREDERIKA YOLANDA DEVITANIA

yang juga memberikan dukungan dan kasih dalam kehidupan saya, serta

Keluarga Besar serta kerabat yang memberikan dukungan dan bantuan dalam menyusun

skripsi ini.

v

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah

memberikan kehidupan, talenta serta berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi dengan Judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM

KAMPUNG KELUARGA BERENCANA”.

Dalam tulisan ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan dan kemahan, oleh

karena itu penulis mengharapkan kritikan yang membangun dan saran dari para

pembaca demi kebaikan penulis dan bersama sehingga skripsi ini sungguh bermanfaat

bagi para mahasiswa atau yang hendak menggunakan skripsi ini sebagai referensi tugas

dan digunakan dengan baik dimasa yang akan datang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Selokah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang telah menerima

saya sebagai mahasiswa.

2. Bapak Drs. Hastowiyono, MS yang telah membimbing skripsi saya dengan baik.

3. Bapak Drs. Suharyanto, MM sebagai dosen akademik.

4. Dosen Penguji.

5. Teman – teman seperjuangan Group IPIB 2014, dan para sahabat x-seminari

ymv Jogja, Semaput Family, Sindau Squad, HPMDKH, FKPMKS, PSM JCOO,

dan para senior serta organisasi lainya yang pernah saya ikuti.

6. Seluruh jajaran Pemerintah Desa Riam Tapang yang bersedia menjadi tempat

penelitian skprisi ini, serta

7. Seluruh pihak yang telah membatu dan mendukung saya dalam menyusun

skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga semuanya

mendapat berkat dari Tuhan.

Yogyakarta, 20 Maret 2019

Penyusun

Yovensius Yoni Diannanda

vi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. i

MOTTO........ ........................................................................................................ ii

HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................ iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................... iv

KATA PENGANTAR .......................................................................................... v

DAFTAR ISI ......................................................................................................... vi

DAFTAR TABEL ................................................................................................. viii

INTISARI ............................................................................................................. ix

BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 11

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................. 11

D. Kerangka Konsep ...................................................................................... 13

1. Pengertian Desa .................................................................................. 13

2. Pemerintah Desa ................................................................................. 14

3. Pembangunan Desa ............................................................................. 15

4. Kebijakan Publik ................................................................................. 27

5. Implementasi Kebijakan Publik .......................................................... 30

6. Program Kampung Keluarga Berencana ............................................ 41

E. Ruang Lingkup Penelitian ........................................................................ 45

F. Metode Penelitian ..................................................................................... 46

vii

BAB II PROFIL LOKASI PENELITIAN ............................................................ 53

BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB .................................. 74

A. Pelaksanaan program kampung KB .......................................................... 74

B. Pelaksanaan program kampung KB .......................................................... 79

C. Pengawasan program kampung KB .......................................................... 84

D. Evaluasi program kampung KB ................................................................ 85

E. Analisis Model Implementasi ................................................................... 91

BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 95

A. Kesimpulan .............................................................................................. 95

B. Saran ........................................................................................................ 96

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 97

DAFTAR PERTANYAAN .................................................................................. 99

LAMPIRAN ..........................................................................................................

viii

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Identitas Informan ..................................................................... 48

2. Tabel 2.1 Perkembangan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ............. 57

3. Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia ....................... 58

4. Tabel 2.3 Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan .......................................... 59

5. Tabel 2.4 Perkembangan Penduduk Desa Menurut Pendidikan ............... 59

6. Tabel 2.5 Penduduk Berdasarkan Agama ................................................. 60

7. Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa ...................................... 61

8. Tabel 2.7 Prasarana Pendidikan Desa ....................................................... 62

9. Tabel 2.8 Prasarana Peribadatan ............................................................... 62

ix

INTISARI

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit. Sebagai

negara dengan ledakan jumlah penduduk yang tinggi dan tingkat kematian ibu dan anak

yang tinggi pula, pemerintah berupaya untuk mengendalikan jumalah penduduk dengan

mengeluarkan program unggulannya. Pada Januari 2016, Presiden Joko Widodo

mengelarkan program yang bernama Program Kampung Keluarga Berencana (KB)

dengan upaya tidak hanya mengatasi jumlah penduduk yang tinggi dan meningkat

setiap tahun tetapi juga berorientasi mengenai kesehatan keluarga, lingkungan dan

pemberdayaan masyarakat, program ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 52

Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan sehingga memperkuat program ini.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode

kualitatif. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses

implementasi program kampung KB dalam upaya mengendalikan ledakan jumlah

penduduk di Indonesia dan melihat apakah program kampung KB ini dijalankan sesuai

dengan tujuannya hingga serta sungguh memberikan pengetahuan, kesehatan keluarga,

kesehatan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Adapun teknik pengumpulan

data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam

menentukan informan, peneliti menggunakan skema model analisis interaktif yang

terdiri dari tahap reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan kepada 7 orang

informan. Penelitian dilakukan di Desa Riam Tapang, Kecamatan Silat Hulu,

Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat yang telah berhasil mendapatkan

apresiasi dari BKKBN sebagai pengelola program kampung KB terbaik tingkat nasional

tahun 2017.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program kampung KB di

Desa Riam Tapang telah berhasil dilaksanakan. Hal ini dikarenakan dalam

impelentasinya telah sesuai dengan Petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis

(Juknis) yang berlaku serta sesuai prosedur program kampung KB sehingga bagi

Pemerintah dan masyarakat Desa Riam Tapang memberikan manfaat yang sangat

banyak terutama pengetahuan mengenai pentinganya kesehatan dalam keluarga,

pengetahuan mengenai bahaya hamil diluar nikah, menikah diusia muda, pengendalian

kehamilan, kesehatan keluarga, kebersihan lingkungan, dan manfaat pemberdayaan

masyarakat bagi desa. Jadi, secara keseluruhan kinerja Pemerintah Desa Riam Tapang

bisa dikatakan optimal sesuai teknis dan prosedurnya.

Kata kunci : Impementasi, Program Kampung KB, Pemerintah Desa Riam Tapang

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk

yang banyak. Berdasarkan peringkat dunia, Indonesia menempati peringkat ke 4

dengan jumlah penduduk hampir mencapai 260 juta jiwa pada tahun 2017, hal

ini terjadi karena setiap tahun jumlah penduduk Indonesia selalu bertambah.1

Penyebab terjadi bertambahnya penduduk karena tekanan angka kelahiran lebih

banyak daripada angka kematian.

Pada tahun 1971-1980 pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup

tinggi sekitar 2,33 persen. Gerakan Keluara Berencana (KB) yang kita kenal

sekarang awalnya dipelopori oleh beberapa orang tokoh, baik di dalam maupun

di luar negeri. Sejak saat itulah berdirilah perkumpulan-perkumpulan KB di

seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang mendirikan PKBI (perkumpulan

keluarga berencana Indonesia) pada 23 Desember 1957. Pemerintahan Soeharto

pada tahun 1970 berupaya untuk menekan laju angka kelahiran dengan

membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) guna

mengajak masyarakat Indonesia untuk mengikuti program keluarga berencana di

mana jumlah anak dibatasi maksimal dua saja. Program Keluarga Berencana

(KB) dilakukan secara teknis menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah

terjadinya pembuahan antara sel sperma dengan sel ovum. Dalam kurun waktu

sekitar 16 tahun (1970-1986) data statistik menyatakan bahwa Jumlah peserta

1 http://jateng.tribunnews.com/2017/08/02/data-terkini-jumlah-penduduk-indonesia-lebih-dari-262-juta-

jiwa

2

KB dari 0,3 juta orang telah meningkat menjadi 15,3 juta. Implikasi dari

banyaknya pengikut program KB itu sendiri adalah menciptakan hubungan

positif antara tingkat pengikut program KB dengan peningkatan pembangunan

nasional.2

Pertumbuhan penduduk ini kemudian mengalami penurunan yang cukup

tajam hingga mencapai 1,44 persen pada 1990-2000. Penurunan ini antara lain

disebabkan berkurangnya tingkat kelahiran sebagai dampak peran serta

masyarakat dalam program KB (Keluarga Berencana). Namun pada periode

sepuluh tahun berikutnya, tepatnya awal masa reformasi tahun 2000-2010 laju

pertumbuhan ini mengalami sedikit peningkatan sekitar 0,05 persen atau

menjadi 1,49 persen diakibatkan proses reformasi dan menekankan demokrasi

serta desentralisasi di Indonesia sehingga setiap warga negara berhak memiliki

anak lebih dari 2 dan tidak seperti dimasa orde baru sehingga pertumbuhan

penduduk pun kembali meningkat. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) apabila

tidak dikendalikan berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun

2010-2015 laju pertumbuhan penduduk Indonesia kembali mengalami

penurunan menjadi 1,43 persen dan pada tahun 2015-2017 diperkirakan kembali

meningkat menjadi 1,49 persen atau bertambah mencapai 4 juta jiwa pertahun.3

Lajunya pertumbuhan Indonesia pada beberapa tahun terakhir masih terbilang

tinggi karena target yang ingin dicapai oleh Pemerintah sekitar 0,05 persen atau

sekitar 2 juta jiwa pertahun karena angka tersebut dianggap ideal untuk

pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini.4

2 http://www.hariansejarah.id/2017/05/program-keluarga-berencana-kb-pada-masa-orde-baru.html

3 https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/laju-pertumbuhan-penduduk-indonesia-1483505895

4https://regional.kompas.com/read/2016/09/26/11312561/kepala.bkkbn.laju.pertumbuhan.penduduk.4.jut

a.per.tahun.idealnya.2.juta

3

Penyebab lajunya pertumbuhan penduduk Indonesia yaitu kerena

dampak dari Program KB tidak berjalan dengan baik. Hal ini terjadi kerena

menurunya kesadaran dan peran serta masyarakat akan pentingnya Program KB

di masyarakat dan kurangnya sosialisasi dan pemahaman program dari

pemerintah kepada masyarakat, menurunnya penggunaan alat kontrasepsi bagi

keluarga, kawin muda atau menikah dibawah usia 21 tahun serta keinginan

masyarakat untuk menambah anggota keluarga lebih dari 2 anak di dalam

sebuah keluarga walaupun Pemerintah menganjurkan 2 anak lebih baik dalam

satu keluarga yang merupakan selogan dari Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN).

Bertambahnya penduduk Indonesia mempunyai dampak positif juga bagi

keberlangsungan kehidupan karena Indonesia harus bergerak dari negara

berkembang menjadi negara maju. Kemungkinan yang akan terjadi jika laju

pertumbuhan penduduk sangat dibatasi akan mempercepat aging population

atau banyaknya usia nonproduktif dimasa mendatang seperti yang terjadi di

Jepang dan Cina karena banyak penduduk usia tua yang tidak lagi bisa

menggunakan kemampuannya untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan

negara. Oleh karena itu, Indonesia saat ini dinilai juga membutuhkan banyak

masyarakat usia produktif untuk bisa membawa Indonesia keluar dari jebakan

negara berkembang (middle income trap). Sebaliknya, lajunya pertumbuhan

penduduk juga menimbulkan dampak negatif bagi negara dan dinilai lebih

banyak dampak negatif daripada dampak positif oleh lajunya pertumbuhan

penduduk Indonesia. Dampak negatif yang timbul dari beberapa penyebab yang

telah disebutkan diatas yaitu selain bertambahnya penduduk namun juga

mempengaruhi lingkungan seperti berkurangnya ekosistem hutan karena secara

4

bertahap hutan akan beralih fungsi dan bertambahnya penduduk juga secara

bertahap mengakibatkan krisis energi dan pangan karena terbatasnya sumber

daya makanan dan energi akibat dari kerusakan lingkungan hidup serta

berpengaruh juga pada kesehatan lingkungan terutama bagi masyarakat yang

hidup di pesisir pantai dan desa yang kumuh.

Selain mempengaruhi lingkungan, dampak pertumbuhan penduduk

mempengaruhi beberapa faktor di antaranya banyaknya jumlah penduduk yang

tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampung

seluruh angkatan kerja bisa menimbulkan pengangguran, kriminalitas, yang

bersinggungan pula dengan rusaknya moralitas masyarakat karena berhubungan

dengan tinggi rendahnya beban negara untuk memberikan penghidupan yang

layak kepada setiap warga negaranya. Kemudian faktor kemiskinan dan

pendidikan mengakibatkan anak putus sekolah atau juga tidak mendapatkan

pendidikan, serta faktor politik yaitu terjadinya desentralisasi mengakibatkan

Program KB kurang dijalankan karena tidak mempunyai payung hukum yang

kuat hingga program tersebut kurang berjalan, sehingga permasalahan yang

terjadi menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Indonesia untuk mengatasi

permasalahan kependudukan.

Jumlah penduduk yang besar juga mempengaruhi potensi seberapa besar

kesejahteraan masyarakat, tetapi harus disadari juga bahwa dengan jumlah yang

besar tidak menjamin keberhasilan pembangunan. Kondisi ini jelas

menimbulkan dua sisi yang berbeda. Disatu sisi kondisi tersebut bisa menjadi

salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia, tetapi di lain sisi kondisi

tersebut menyebabkan beban negara menjadi semakin besar oleh karenanya,

pemerintah memberikan serangkaian usaha untuk menekan laju pertumbuhan

5

penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang lebih besar. Salah satu cara

yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya lembaga yang bertanggung jawab

mengatasi permasalahan tersebut yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN) dengan menggalakkan program KB (Keluarga

Berencana).

Sejarah awal terbentuknya BKKBN pada tahun 1968 yang pada awalnya

disebut Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) oleh Pemerintah atas

pertimbangan berdasarkan surat Keputusan Presiden Suharto pada saat itu dan

Lembaga ini statusnya adalah sebagai Lembaga Semi Pemerintah. Pada tahun

1969 LKBN berubah menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) berdasarkan Keppres Nomor 8 Tahun 1970. Dua tahun kemudian,

pada tahun 1972 keluar Keppres Nomor 33 tahun 1972 sebagai penyempurnaan

Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. Status Badan ini berubah menjadi

Lembaga Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden

sehingga untuk melaksanakan Program KB di masyarakat dikembangkan

berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Tugas pokok BKKBN adalah mempersiapkan kebijakan umum serta

mengkoordinasikan Program KB Nasional dan kependudukan yang mendukung

program tersebut baik dari pusat maupun tingkat daerah hingga

penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan.

Program KB Nasional merupakan salah satu program untuk

meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan

kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran,

pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan

kesejahteraan keluarga. Arahan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) ini

6

kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Nasional

(PROPENAS) yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2000. Sejalan dengan era desentralisasi, eksistensi program dan kelembagaan

keluarga berencana nasional di daerah mengalami masa-masa kritis. Sesuai

dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001, yang kemudian diubah menjadi

Keppres Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen menyatakan bahwa sebagian urusan di bidang keluarga berencana

diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota selambat-lambatnya

Desember 2003. Hal ini sejalan dengan esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 (telah

diubah menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan demikian

tahun 2004 merupakan tahun pertama Keluarga Berencana Nasional dalam era

desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan berimplikasi

terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN. Undang-Undang

tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula adalah

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional. BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk

melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang tersebut di atas.

Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana

di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan

7

kabupaten dan kota yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki

hubungan fungsional dengan BKKBN.

Peran dan fungsi BKKBN diperkuat dengan adanya peraturan Presiden

No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor

103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sehingga

perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Renstra BKKBN tentang

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-

2014 meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator

kinerjanya. Namun dengan kehadiran BKKBN tentunya dapat menekan lajunya

pertumbuhan penduduk. BKKBN merupakan salah satu Kementerian atau

Lembaga yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas

Pembangunan atau agenda Nawacita yang merupakan agenda prioritas Presiden

Joko Widodo beserta kabinetnya setelah terpilih sebagai Presiden. Nawacita

merupakan agenda prioritas yang berisikan 9 program unggulan, dan yang

menjadi sorotan utama pada pembangunan penduduk ada pada agenda prioritas

nomor 5 yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup manusia Indonesia melalui

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Namun yang menjadi

tugas penting dari BKKBN adalah menjaga stabilitas jumlah angka kelahiran

dan kematian pertahun agar tidak terjadi ketidakseimbangan angka kelahiran

dan kematian pertahun yang signifikan. Karena itu, BKKBN mempunyai

Program unggulan yaitu Program Kependudukan Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK). Pada tingkat Kabupaten/Kota, Program

KKBPK memang menjadi kewenangan daerah bahkan menjadi urusan wajib

sesuai dengan amanat PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

8

Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh sebab itu, daerah

memiliki keleluasaan untuk mengembangkan program KKBPK ini agar lebih

berhasil dan bermanfaat bagi orang banyak. Namun demikian, meskipun

menjadi kewenangan daerah, dalam pelaksanaannya, arah program KKBPK

tetap harus mengacu pada kebijakan BKKBN Pusat sebagai Lembaga

Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan

program KKBPK secara nasional. Semua daerah diharapkan dapat saling

bersinergi dalam mencapai keberhasilan program KKBPK secara umum.

Program KKBPK terus berupaya untuk menjaga stabilitas dan mengatasi

lajunya pertumbuhan penduduk dengan berkonsentrasi pada kependudukan dan

Keluarga Berencana.

Januari 2016 adalah tahun penting bagi BKKBN dan bagi bangsa

Indonesia pada umumnya. Pada tahun tersebut Presiden Joko Widodo mencoba

menggaungkan kembali program KB Nasional atau yang sekarang lebih dikenal

dengan Program KKBPK yaitu mencanangkan Kampung KB. Pencanangan

Kampung KB ini merupakan wujud dari program KKBPK dan salah satu

Program upaya pemerintah yang tidak hanya dimaksudkan untuk

mengendalikan jumlah penduduk akan tetapi lebih pada peningkatan kualitas

hidup masyarakat khususnya masyarakat miskin yang tinggal pada daerah

kumuh, terpencil, perbatasan, bantaran rel kereta api dan aliran sungai, sehingga

mereka dapat tumbuh menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Untuk

mewujudkan tujuan tersebut maka perlu kiranya dibuat perencanaan program

KKBPK khususnya di desa yang dijadikan fokus sebagai Kampung KB di

masing-masing kabupaten/kota diseluruh Indonesia berdasar pada kearifan lokal

yang dimiliki oleh masing-masing desa yang dipilih sebagai Kampung KB.

9

Perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional adalah proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia. Yang patut digaris bawahi dalam pengertian tersebut

adalah dalam sebuah perencanaan perlu memperhitungkan sumber daya yang

tersedia, sehingga akan mudah menentukan langkah yang tepat untuk mencapai

tujuan yang ingin dicapai. Prinsip ini yang diterapkan dalam pembuatan

perencanaan program KKBPK di desa, karena perencanaan yang tepat akan

membantu pencapaian tujuan program secara efektif dan efisien.

Berlandaskan Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009, Kampung KB

berkembang dengan pesat dan merupakan salah satu “senjata pamungkas” baru

pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan dan menjaga stabilitas

pertumbuhan penduduk pada periode ini, dan berkonsentrasi di desa atau

kampung terutama di wilayah-wilayah yang jarang “terlihat” oleh pandangan

pemerintah. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh

Nusantara telah menghasilkan ratusan Kampung KB. Prinsipnya Program

KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan

delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga

lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan

keterbelakangan. Pada tahun 2017 terpilih salah satu desa terbaik yang

menjalankan program KKBPK ini yaitu Desa Riam Tapang, Kecamatan Silat

Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat menyandang Desa

Pengelola Kampung KB terbaik Nasional 2017. Desa Riam Tapang terpilih

sebagai Desa yang sukses menjalankan Program ini dan mendapatkan

10

penghargaan sebagai Desa Pengelola Kampung Keluarga Berencana Berprestasi

2017.

Desa Riam Tapang merupakan Desa yang terpencil dan tertinggal serta

jauh dari jangkauan pemerintah namun pemerintah Desa berserta Pemerintah

Kabupaten bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjalankan program

Kampung KB tersebut. Desa Riam Tapang memenuhi kriteria penilaian dan

termasuk desa Terpencil. Perjalanan Desa Riam Tapang dalam mensukseskan

program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sungguh menempuh proses

yang panjang. Kondisi Desa yang jauh dari pusat kecamatan memakan waktu 5

(lima) sampai 6 (enam) jam apalagi jarak tempuh ke ibu kota kabupaten sangat

jauh harus menempuh waktu satu hari dalam perjalanan. Akses transportasi

untuk bisa sampai ke Desa Riam Tapang menggunakan kendaraan darat dan air

karena jalur jalan darat yang masih kecil, bertanah tanpa semen beton dan aspal,

hingga jalur jalan yang ekstrim hingga jembatan kayu dibuat seadanya.

Sekalipun program KB aktif di desa tersebut Pemahaman tentang penggunaan

kontrasepsi yang masih kurang dari capaian rata-rata tingkat desa atau kelurahan

hingga akses kesehatan belum memadai. Dari berbagai aspek kondisi Desa

Riam Tapang tersebut pemerintah kabupaten menunjuk Desa Riam Tapang

untuk menjalankan Program KB karena BKKBN mewajibkan setiap kabupaten

memiliki desa yang mengelola Kampung KB tersebut hingga Pemerintah

Kabupaten Kapuas Hulu menilai bahwa desa Riam Tapang memiliki potensi

untuk bisa menjalankan program Kampung KB berdasarkan kriteria dan

kesanggupan desa tersebut. Berdasarkan kerjasama yang dijalin Desa Riam

Tapang dan instansi terkait, Desa Riam Tapang dengan bangga menjadi Desa

Pengelola Kampung KB terbaik tahun 2017.

11

Atas program KKBPK membuat sebuah kampung KB dan prestasi yang

Desa Riam Tapang peroleh membuat penulis mempunyai keinginan untuk

melakukan penelitian/observasi guna menjadikan bahan ini menjadi bahan

Skripsi. Penulis ingin mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Riam Tapang

mengimplementasikan program Kampung KB sebagai subjek utama dalam

pelaksanaan program tersebut, bagaimana proses yang dilalui, seperti apa

pendanaan, pegawasan, dan pertangung jawaban hingga Desa Riam Tapang bisa

menjadi yang terbaik dari desa-desa yang juga menjalankan program Kampung

KB tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang telah dijelaskan pada

bagian diatas, maka dari pembahasan ini dapat diambil suatu rumusan masalah

sebagai berikut : “Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kampung

Keluarga Berencana di Desa Riam Tapang ?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelian yaitu sebagai berikut :

a. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi

Program Kampung KB dalam wujud pembangunan khususnya kesehatan

di Desa Riam Tapang dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

2. Upaya penulis untuk memperoleh nilai guna memenuhi syarat akademik.

12

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Desa Riam Tapang diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai

acuan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam upaya bersama

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Darerah untuk bersama mengatasi laju

pertumbuhan penduduk serta pemberdayaan masyarakat khususnya di

daerah pelosok dan terpencil.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan acuan pemikiran yang

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan secara khusus bagi Ilmu

Pemerintahan dalam mempelajari Kebijakan terhadap pertumbuhan

penduduk melalui Program Kampung KB.

3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai sarana serta untuk memperluas pengalaman serta pengetahuan

yang diperoleh sehingga menambah wawasan dalam berfikir serta dalam

menganalisa suatu kebijakan dari Pemerintah dalam mengatasi

permasalahan pertumbuhan penduduk melalui Program Kampung KB

secara khusus Desa Riam Tapang yang menjalankan Program tersebut.

13

D. Kerangka Konsep

1. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Pasal 1

Ayat 1), pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik

Indonesia.

Menurut R.H Unang Soenardjo dalam Nurcholis (2011:4) Desa adalah

sesuatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang

menetapkan dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki

ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun

karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan

keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki

kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan

rumah tangga sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa Desa

merupakan kesatuan masyarakat yang menetap atau tinggal disuatu wilayah

yang mempunyai ikatan lahir dan batin yang sangat kuat serta memiliki

landasan hukum untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

14

2. Pemerintah Desa

Pengertian Pemerintah Desa menurut Peratuan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 (Pasal 1 Ayat 3) adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Desa.

Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu perangkat desa

yang mempunyai tugas dan fungsi berbeda berdasarkan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa pasal 61 ayat 1 yang terdiri dari : (1)

sekretariat desa, dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf

kesekretariatan yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang

adminisrasi pemerintahan, (2) pelaksana kewilayahan, merupakan unsur

pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan dan, (3) pelaksana

teknis, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas

oprasional.

Menurut Widjaja (2003:3) Pemerintah Desa adalah landasan pemikiran

mengenai keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan

pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan

subsistem dari sistem pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan

untuk mengurus dan mengatur masyarkatny sendiri. Pengertian

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarkat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan beberapa pengertian

diatas bahwa Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara urusan

pemerintahan Desa yang terdiri dari kepala Desa dan dibantu oleh perangkat

15

Desa serta mempunyai landasan pemikiran tentang keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah suatu program untuk meningkatkan taraf hidup

dan kesejahteraan rakyat pedesaan lahir dan batin. Kansil dalam Patton

(2005:60) mengatakan pembangunan yang dilaksanakan di desa secara

menyeluruh dan terpadu dengan keseimbangan kewajiban yang serasi antara

pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan

bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan

masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan gotong

royong pada setiap pembangunan yang diinginkan. Pembangunan desa

adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Siagian (2005:108) pembangunan desa adalah keseluruhan proses

rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar

kesejahteraan dalam desa. Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya

merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan

bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan

nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa

dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan

pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa pembangunan

desa merupakan keseluruhan proses usaha-usaha dan program untuk

16

meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan lahir dan tidak

dilaksanakan oleh satu pihak namun melalui kordinasi dengan pihak lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa,

Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup serta

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam

dan lingkungan secara berkelanjutan meliputi tahap perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Sejatinya pembangunan desa merupakan tanggung jawab semua elemen baik

pemerintah pusat sampai ke lapisan masyarakat, untuk itu pembangunan

Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tetang Pedoman Pembangunan

Desa, yakni :

a. Perencanaan

1.) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa dengan

kewenangannya serta mengacu pada perencanaan pembangunan

Kabupaten/Kota.

2.) Perencanaan pembagunan yang dimaksud disusun secara berjangka

meliputi :

a.) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

b.) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yaitu untuk jangka waktu 1

(tahun) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMDes.

17

3.) Peraturan desa tentang rencana pembangunan desa dan rencana kerja

pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di

desa.

4.) RPJMDes dan RKPDes ditetapkan dengan peraturan desa.

5.) RPJMDes dan RKPDes merupakan pedoman dalam menyusun

anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

6.) Perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu sumber

masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Aktor-aktor atau pelaku pembangunan desa sebagaimana disebutkan

dalam Permendagri 114 Tahun 2014 tetang Pedoman Pembangunan

Desa pasal (2) ayat (3) adalah sebagai berikut :

1.) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan

pembangunan Kabupaten/Kota.

2.) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan seluruh masyarakat desa

dengan semangat gotong-royong.

3.) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap

pelaksanaan pembangunan desa.

4.) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pemerintah desa

didampingi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang secara

18

teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah

Kabupaten/Kota.

5.) Dalam rangka mengkoordinasikan pembanguan desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga

pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa,

dan/atau pihak ketiga.

6.) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pembanguan desa sebagaimana dimaksud pada pasal (2) mencakup

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan

desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat

desa. Pada pasal 3 (tiga) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 juga

mengatur tetang bagaimana cara pembentukan tim penyusun RPJMDes.

Adapun pembentukan tim penyusun RPJMdes. Berdasarkan

Permendagri Nomor 114 tahun Tahun 20014 adalah sebagai berikut :

1.) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJMDes.

2.) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. Kepala Desa selaku pembina.

b. Sekretaris Desa selaku Ketua.

c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat desa selaku sekretaris.

d. Anggota berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan

masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat, dan unsur

masyarakat lainnya.

19

3.) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7

(tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

4.) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mengikutsertakan perempuan.

5.) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan

dengan keputusan Kepala Desa.

Setelah pembentukan tim penyusun RPJMDes, sebagaimana yang telah

diatur dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014, tim penyusun

RPJMDes melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.

2.) Pengkajian keadaan desa.

3.) Penyusunan rancangan RPJMDes.

4.) Penyempurnaan rancangan RPJMDes.

Tentang penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa yang tertuang

dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, pasal (10) dan (11) sebagai

berikut :

1.) Tim penyusun RPJMDes melakukan penyelarasan arah kebijakan

pembangunan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal

(9) huruf a.

2.) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan

pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan desa.

20

3.) Penyelarasan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mengikuti sosialisai dan/atau mendapatkan

informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.

4.) Informasi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :

a.) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten/Kota.

b.) Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.

c.) Rencana umum tata ruangwilayah Kabupaten/Kota.

d.) Rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

e.) Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Dalam melaksanakan penyelarasan arah kebijakan, tim penyusun

RPJMDes sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 114

Tahun 2014 pasal (11) melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1.) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam pasal (10),

dilakukan dengan cara mendata dan memilih rencana program dan

pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke desa.

2.) Rencana Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dikelompokan menjadi bidang penyelenggaraan pemeritahan desa,

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa.

3.) Hasil pendataan dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan

pembangunan yang akan masuk ke desa.

21

4.) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

Sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014,

pasal (12) dan (19), setelah melakukan kajian keadaan desa maka tim

penyusunan RPJMDes melaksanakan rencana pembangunan desa

melalui musyawarah desa, setelah melakukan musyawarah desa dalam

rangka penyusunan rencana pembangunan desa maka langkah

selanjutnya melakukan penyusunan rancangan RPJMDes yang telah

disetujui Kepala Desa dengan melaksanakan musyawarah. Adapun

penyusunan rencana pembangunan desa berdasarkan peraturan

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 meliputi :

1.) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan

pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati

rancangan RPJMDes.

2.) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat.

3.) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a. Tokoh adat.

b. Tokoh agama.

c. Tokoh pendidikan.

d. Perwakilan kelompok tani,

e. Perwakilan kelompok nelayan.

f. Perwakilan kelompok perajin.

g. Perwakilan kelompok perempuan.

22

h. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.

i. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

4.) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

musyawarah perencanaan perencanaan pembangunan Desa dapat

melibatkan unsur masyarakat lain kecuali dengan kondisi sosial

budaya masyarakat.

b. Pelaksanaan

Sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014,

pelaksanaan pembangunan desa meliputi langkah-langkah sebagai

berikut:

1.) Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja

pemerintah desa.

2.) Pembagunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan

melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong

royong.

3.) Pelaksanakan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan

kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

4.) Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa.

5.) Pelaksanakan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan

kepada pemerintah desa untuk diintegritaskan dengan pembangunan

desa.

Dalam melaksanakan pembangauna desa, tahapan persiapan yang harus

dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan aparat pemerintahan,

sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014

meliputi :

23

1.) Penetapan pelaksana kegiatan.

2.) Penyusunan rencana kerja.

3.) Sosialisasi kegiatan.

4.) Pembekalan pelaksana kegiatan.

5.) Penyiapan dokumen administrasi.

6.) Pengadaan tenaga kerja.

7.) Pengadaan bahan/material.

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal (57) tim

pelaksana kegiatan pembangunan desa bertugas membantu kepala desa

dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Dalam

penyusunan rencana kerja sebagaimana yang tertuang dalam

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal (58) Tim pelaksana kegiatan

melaksanakan tugas :

1.) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala desa.

2.) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara

lain :

a. Uraian kegiatan.

b. Biaya

c. Waktu pelaksanaan.

d. Lokasi.

e. Kelompok sasaran.

f. Tenaga kerja.

g. Daftar pelaksana kegiatan.

24

3.) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan

dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan

kepala desa.

Dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan desa, Tim

pelaksana pembangunan mendapatkan Pembekalan Pelaksana Kegiatan,

sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014

Pasal (60) pembekalan pelaksana kegiatan meliputi :

1. Kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di

Desa.

2. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan/atau pemerintah

derah Kabupaten/kota melaksanakan pembekalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

3. Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

antara lain :

a. Kepala desa.

b. Perangkat desa.

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

d. Pelaksana kegiatan.

e. Panitia pengadaan barang dan jasa.

f. Kader pemberdayaan masyarakat desa.

g. Lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan

sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan

gotong royong masyarakat. Adapun kegiatan pembangunan desa

berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal (64) meliputi:

25

1.) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada

di desa sekurang-kurangnya melakukan :

a. Pendataan kebutuhan tenaga kerja.

b. Pendaftaran calon tenaga kerja.

c. Pembentukan kelompok kerja.

d. Pembagian jadwal kerja.

e. Pembayaran upah dan/atau honor.

2.) Besar upah dana/honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

sesuai dengan perhitungan besar upah atau honor yang tercantum di

dalam RKPDes yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014,

dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, kepala desa bertugas

melakukan berbagai pemeriksaan kegiatan dibidang infrastruktur desa

meliputi :

1.) Kepala desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan

dan tahap akhir kegiatan infrastruktur desa.

2.) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu

oleh tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan

dokumen RKPDes.

3.) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksuda pad

ayat (2), kepala desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang

berasal dari masyarakat desa.

4.) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), kepala desa meminta bantuan kepada bupati/walikota

26

melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan

infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah

kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dari/atau tenaga

pendamping profesional.

c. Pemantauan dan pengawasan pembangunan desa

Dalam hal pemantauan dan pengawasan pembangunan desa, tidak hanya

aparat pemerintah desa yang memiliki hak, namun setiap elemen

masyarakat sama-sama memiliki hak yang luas, sebagaimana yang

tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 yang berhak

memantau dan mengawasi pembangunan desa meliputi :

1.) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana

dan pelaksanaan pembangunan desa.

2.) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap

pelaksanaan pembangunan desa.

3.) Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan

terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa

dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

4.) Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan

pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana

kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa

kepada masyarakat dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu)

tahun sekali.

5.) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk

menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

27

4. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Thomas R. Dye dalam Anggara (2014:35)

adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu. Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk

melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan

tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memiliih untuk tidak melakukan

sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Berbeda dengan Aminullah dalam Anggara (2014:37) menyetakan bahwa

kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk memeengaruhi sistem

pencapaian tujuan yang dinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat

strategis, yaitu kebijakan berjangka panjang dan menyeluruh.

Namun menurut Said Zainan Abidin dalam Anggara (2014:23) kebijakan

publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata

strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman

umum untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahannya. Kebijakan

publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan

bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati.

Dengan demikian berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

kebijakan publik adalah suatu pilihan atau pengambilan keputusan

pemerintah umtuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan

publik merupakan tindakan pemerintah untuk mempengaruhi sistem

pencapaian tujuan yang diinginkan serta kebijakan publik berfungsi sebagai

pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus khusus dibawahnya.

28

a. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan public menurut William Dun dalam Anggara

(2014:120) adalah sebagai berikut :

1.) Penyusunan Agenda, adalah subah fase proses yang sangat strategis

dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ruang untuk

memaknai masalah publik dan prioritas dalam angenda publik yang

dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai

masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda public, isu

tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih

daripada isu lain.

2.) Formulasi kebijakan, yaitu masalah yang sudah masuk dalam agenda

kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-

masalah tersebut didefinisikan untuk mencari permecahan masalah

yang tebaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai

alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3.) Adopsi/legitimasi kebijakan, adalah bertujuan untuk memberikan

otoritasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitiamsi

dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara

dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara

akan mengikuti arahan pemerintah. Akan tetapi, warga negara harus

percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah.

4.) Penilaian/evaluasi kebijakan, evaluasi dalam hal ini dipandang

sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak

hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam

seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat

29

meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program, yang

diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi,

dan tahap dampak kebijakan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan

Faktor-faktor yang memengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan

menurut Nigro dalam Anggara (2014:174) antara lain :

1) Adanya pengaruh tekanan dari luar, proses dan prosedur

pembuatan keputusan tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata

sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar ikut berpengaruh

terhadap proses pembuatan keputusannya.

2) Peengaruh kebiasaan lama, sering diwarisi oleh para

administrator yang baru dan mereka secara terang-terangan

mengkritik atau menyalahkan kebiasaan lama yang telah berlaku

atau yang dijalankan oleh para pendahulunnya, apalagi para

administrator baru ingin segera menduduki jabatan barunya.

3) Pengaruh sifat-sifat pribadi, berbagai macam keputusan yang

dibuat oleh pembuat keputusan banyak memengaruhi oleh sifat-

sifat pribadinya. Seperti dalam proses penerimaan/pengangkatan

pegawai baru, faktor sifat-sifat probadi pembuat keputusan

berperan besar.

4) Adanya pengaruh dari kelompok luar, lingkungan sosial dan para

pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan

keputusan, seperti masalah pertikaian kerja, pihak-pihak yang

bertikai kurang respek pada upaya penyelesaian oleh orang

30

dalam, tetapi keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang

dianggap dari luar dapat memuaskan.

5) Adanya pengaruh keadaan masa lalu, pengalaman latihan dan

pengalaman pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada

pembuatan keputusan. Misalnya, orang sering membuat

keputusan untuk tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan

tanggung jawab kepada orang lain karena khawatir wewenang

dan tanggung jawab yang dilimpahkan disalahgunakan.

5. Implementasi kebijakan publik

Implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan. Suatu

program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau

dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan

suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses

pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi pada prinsipnya adalah cara

agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2012:135) implementasi

adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian

implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan

yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang

mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk

menimbulkan dampak/akibat nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut ahli yang terkenal yaitu Van Meter dan Van Horn dalam Wahab

(2012:135) mengatakan bahwa proses implementasi sebagai tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok-kelompok

31

maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan kebijakan.

Definisi lain dari seorang ahli terkenal juga yaitu Grindle dalam Agustino

(2008:139) yang mendefiniskan keberhasilan implementasi dapat dilihat dari

prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai

dengan yang telah ditentukan yaitu dengan melihat action program dari

individual projects dan kedua apakah tujuan tersebut dapat tercapai. Hal ini

juga tidak jauh berbeda dari pendapat yang diutarakan oleh Lester dan

Stewart dalam Agustino (2008:139), Proses implementasi kebijakan dapat

dilihat dan diukur dari proses pencapaian tujuan hasil akhir, yaitu tercapai

atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, peneliti

menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan merupakan tindakan atau

pelaksanaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk

melaksanakan keputusan yang telah disepakati melalui proses atau prosedur

demi tercapainya tujuan yang dikehendaki.

1. Model Implementasi Kebijakan publik

Waldo dalam Wahab (2016:86) menyatakan bahwa model implementasi

adalah saran untuk mengurangi semua konsepsi tentang sifat, realitis,

atau universal, yaitu untuk menyederhanakan pemahaman terhadap

sesuatu atau menggunakan analogi, dimana pengkonsepsian sesuatu

yang belum diketahui didasarkan pada seuatu yang telah diketahui, serta

menggunakan metafora untuk mengetahui kejelasan suatu fenomena.

Model-model implementasi kebijakan ada yang bersifat abstrak, ada pula

32

yang bersifat operasional. Berikut adalah model-model implementasi

kebijakan dalam perkembangannya yaitu :

a. Model Implementasi Van Metter dan Van Horn

Menurut Van metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141),

terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik

yaitu :

1.) Ukuran dan Tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat

keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang

realistis dengan sosio-kultur yang ada dilevel pelaksana

kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu

ideal utuk dilaksanakan di level warga, maka akan agak sulit

direalisasikan kebijakan tersebut hingga ke titik keberhasilan.

2.) Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia

merupakan sumber daya yang penting dalam menentukan suatu

proses keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu

dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber

daya manusia yang berkualitas sesuai dengan perkerjaan

berdasarkan kriteria kebijakan yang telah ditetapkan secara

politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber

daya ini tidak menekuni maka implementasi kebijakan sulit untuk

dijalankan sesuai dengan harapan. Tetapi diluar sumber daya

manusia, sumber daya lain yang perlu diperhatikan juga yaitu

33

sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Jadi Van Metter

dan Van Horn menekankan pada ketiga bentuk sumber daya yang

paling penting yaitu sumber daya manusia, finansial dan waktu.

3.) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal

dan informal yang akan terlibat dalam mengimplemenasikan

kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi

kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang

tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu,

cakupan luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga

diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana.

Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya

semakin banyak juga agen pelaksana yang dilibatkan.

4.) Sikap Kecendrungan para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan

sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja

implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh

karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formasi

warga setempat yang mengenal betul kondisi dan situasi yang

mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang implementor laksanakan

adalah kebijakan dari atas dan yang sangat mungkin para

pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui bahkan tidak

mampu menyentuh kebutuhan, keinginan ataupun permasalahan

yang warga ingin selesaikan.

34

5.) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam

implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi dan

komunikasi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam

proses implementasi kebijakan, maka asumsi kesalahan-

kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6.) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja

implementasi kebijakan dalam perspektif yang ditawarkan oleh

Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan

eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang

telah diterapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang

tidak kondusif dapat menjadi biang permasalahan dari kegagalan

kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk

mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan

situasi dan kondisi lingkungan eksternal.

b. Model Implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Menurut teori implementasi kebijakan Daniel dan Sabatier dalam

Agustino (2008:144), variabel-variabel yang mempengaruhi

tercapainya tujuan pada proses implementasi dapat diketegorikan

menjadi tiga kategori besar, yaitu :

1. Mudah atau tidaknya masalah yang digarap, meliputi :

a.) Kesukaran-kesukaran teknis

b.) Keberagaman perilaku yang diatur

35

c.) Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok

sasaran

d.) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang

dikehendaki

2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara

cepat, pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang

dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat

melalui beberapa cara :

a.) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi

yang akan dicapai

b.) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan

c.) Ketetapan alokasi sumberdana

d.) Keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan diantara

lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana

e.) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan

pelaksana

f.) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan didalam undang-

undang

g.) Akses formal pihak-pihak luar

Beberapa indikator ataupun variabel–variabel diluar undang-

undang yang mempengaruhi Implementasi, yaitu :

a.) Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi

b.) Dukungan publik

c.) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki oleh masyarakat

36

d.) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat

pelaksana

c. Model implementasi George C. Edward III

Model implementasi kebijakan publik lainnya yang berperspektif top

down dikembangkan oleh George C. Edward III. Menurut teori

implementasi kebijakan Edward III dalam Agustino (2008:149),

terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan

implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1.) Komuniasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada

organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya dalam

menjalankan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang

terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk

mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu

organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian

informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal

balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh tiga (tiga) indikator

yaitu :

penyaluran komunikasi (transmisi), konsistensi komunikasi dan

kejelasan komunikasi. Aktor komunikasi dianggap penting

karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia

dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan

permasalahan bagaimana hubungan yang dilakukan.

37

a.) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat

menghasilkan suatu hasil implementasi atau pelaksanaan yang

baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi yaitu

adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi

pelaksanaan tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi,

sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b.) Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang

diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak

membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu

menghalangi pelaksanaan kebijakan atau program, dimana pada

tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam

melaksanakan program, tetapi pada tataran yang lain maka hal

tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai

oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c.) Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun

informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi

haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan

dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-

ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di

lapangan.

2.) Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan

sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi

tidak akan berjalan secara efektif. Sumberdaya adalah faktor

38

penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa

sumberdaya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas

dokumen. Ada empat komponen yang meliputi, yaitu:

a.) Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah

staf. Kegagalan yang seiring terjadi dalam implementasi

kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak

mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.

Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi,

tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan

kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam

mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang

diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b.) Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai

dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan

cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui

apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah

untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data

kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi

pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui

apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan

tersebut terhadap payung hukum.

c.) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal

agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan

otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan

kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu

39

nihil, maka kekuatan para implementor dimana publik tidak

terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi

kebijakan.

d.) Fasilitas atau sarana dan prasarana, merupakan faktor penting

dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki

staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan

tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan

tersebut tidak akan berhasil.

e.) Pendanaan, membiayai operasional implementasi kebijakan

tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang

bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan

kerelaan dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat

dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar

para implementor tidak melakukan kesalahan dalam

mengimplementasikan kebijakan tersebut.

3.) Sikap dan komitmen pelaksana program (Disposisi)

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor

penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan

publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para

pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan

dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk

melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk

menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak

mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan

40

kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang

ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci

keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap

pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau

dukungan yang telah ditetapkan.

4.) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang

penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi

standar (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP

menjadi pedoman baik bagi setiap implementator dalam

bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan

cenderung melemahkan pengawasan dan prosedur birokrasi yang

rumit dan kompleks.

d. Faktor Penghambat Implementasi kebijakan

Menurut Turner dan Hulme dalam Pasolong (2011:59), Implementasi

kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi

pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hambatan ini dapat dengan

mudah dibedakan atas hambatan dari dalam (faktor internal) dan dari

luar (faktor eksternal), yaitu:

a.) Hambatan dari dalam (faktor internal), dapat dilihat dari

ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber

daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan

41

fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan, sistem dan prosedur

yang harus digunakan.

b.) Hambatan dari luar (faktor eksternal), dapat dibedakan atas

semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak

langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah,

kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi

sosial budaya dan sebagainya.

6. Program Kampung Keluarga Berencana

Definisi Kampung KB (Keluarga Berencana) pada “Kamus Istilah

Kependudukan dan KB” yang diterbitkan oleh Direktorat Teknologi

Informasi dan Dokumentasi (Dittifdok) pada tahun 2011 (Hal:53) :

“Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program KKBPK yang

dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam

memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk

memperoleh pelayanan total program KB, sebagai upaya mewujudkan

keluarga yang berkualitas”. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat

RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat

keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan

keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik

dan sistematis. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi

oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah, Pemerintah daerah, lembaga non

pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan

pembinaan.

42

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara,

yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program

kependudukan, keluarga berencana, pembanguan keluarga dan

pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan

sistematis. Kampung KB merupakan salah satu model pelaksanaan total

program KKBPK serta merupakan program strategis dalam upaya

percepatan agenda program pembangunan khususnya pada daerah pinggiran.

1. Tujuan Kampung KB

a. Tujuan Umum

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat

kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga

berencana dan pembanguan keluarga serta pembangunan sektor

terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

b. Tujuan Khusus

1.) Meningkatkan peran pemerintah, lembaga non pemerintah dan

swasta untuk menyelenggarakan program kependudukan.

2.) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan

berwawasan kependudukan.

3.) Meningkatkan peserta KB aktif modern.

4.) Meningkatkan Ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga

Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga

Lansia (BKL) serta Pusat Informasi dan Konseling (PIK)

Remaja.

5.) Meningkatkan pemberdayaan keluarga (kelompok UPPKS).

6.) Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat.

43

7.) Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT).

8.) Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung.

9.) Meningkatkan lingkungan kampung yang bersih dan sehat.

10.) Meningkatkan kualitas sekolah penduduk usia sekolah

11.) Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air pada

masyarakat.

2. Prasyarat Pembentukan Kampung KB

Berikut beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh sebuah desa

dalam proses pembentukan kampung KB yaitu :

a. Tersedianya data kependudukan yang akurat. Data ini bersumber

dari hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan data Catatan

Sipil yang akan digunakan sebagai dasar penetapan prioritas,

sasaran dan program yang akan dilaksanakan disuatu wilayah

Kampung KB secara berkesinambungan.

b. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah. Dukungan dan

komitmen yang dimaksud adalah dukungan, komitmen dan peran

aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya

Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan di Kampung KB dan memberikan

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang instansi

masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

c. Partisipasi aktif masyarakat, partisipasi aktif masyarakat yang

dimaksudkan adalah partisipasi dalam pengelolaan dan

44

pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung

KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup

seluruh masyarakat.

3. Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung KB

Pemilihan atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi

Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yakni kriteria utama,

kriteria wilayah dan kriteria khusus, yaitu:

a. Kriteria Utama

1.) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-

rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana

kampung tersebut berada.

2.) Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB

tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

b. Kriteria Wilayah dalam pembentukan Kampung KB mencakup 10

kategori wilayah (dipilih salah satu), yaitu:

1.) Kumuh

2.) Pesisir atau nelayan

3.) Daerah Aliran Sungai (DAS)

4.) Bantaran kereta api

5.) Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotaan)

6.) Terpencil

7.) Perbatasan

8.) Kawasan Industri

9.) Kawasan Wisata

10.) Kawasan Padat Penduduk

45

c. Kriteria Khusus

1.) Kriteria data, dimana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta

Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data

Kependudukan dan atau pencacatan sipil yang akurat.

2.) Kriteria kependudukan, dimana angka partisipasi penduduk usia

sekolah rendah.

3.) Kriteria program Keluarga Berencana, dimana peserta KB Aktif

dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah

dari capaian rata-rata tingkat desa atau kelurahan.

Berdasarkan definisi dan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan

bahwa Program Kampung KB merupakan program inovasi strategis dari

program KKBPK untuk mendudung pencapaian target dalam

pengendalian penduduk, pemberdayaan masyarakat, kebersihan

lingkungan, dan kesehatan. Program Kampung KB berlandaskan

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 mengupayakan kesejahteraan

dikalangan Desa terbelakang dan tertingga dengan kondisi lingkungan

dan kesehatan yang tidak baik khususnya di wilayah pinggiran/pesisir

atau di daerah perbatasan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahi proses Implementasi Program

Kampung Keluarga Berencana di Desa Riam Tapang yang terpilih sebagai

pengelola program KB terbaik tingkat nasional 2017. maka ruang lingkup

penelitian ini adalah sebagai berikut :

46

1. Perencanaan Desa Riam Tapang melaksanakan program Kampung KB.

2. Pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Riam Tapang

3. Pengawasan Program Kampung KB di Desa Riam Tapang, serta

4. Evaluasi Program yang telah dijalankan.

5. Analisis Temuan dengan Model Implementasi Van Metter dan Van Horn

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitan

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif

dengan pendekatan metode kualitatif. Menurut Jhon W. Creswell (2013:345)

analisis mengenai penelitian deskriptif mencakup penggambaran hasil

penelitian yang berupa mean, penyimpanan standar, dan jarak antara angka

terendah dan angka tertinggi. Sifat deskiptif dalam sebuah penelitian

memberikan gambaran penelitian yang detail berdasarkan temuan-temuan di

lapangan.

Pengertian metode kualitaf menurut Jhon W. Creswell (2013:262-293)

adalah penelitian yang menekankan pada persepsi dan pengalaman-

pengalaman partisipan, dan cara-cara mereka memaknai hidup, oleh sebab

itu penelitian ini berusaha memahami, tidak hanya satu, tetapi banyak

realitas. Penelitian metode kualitatif merupakan salah satu bentuk penelitian

interpretif dimana di dalamnya para peneliti kualitatif membuat suatu

interpretasi atas yang dilihat, tertengar dan pemahaman suatu fenomena

dilapangan.

47

Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa metode

penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu cara pemecahan masalah

yang diteliti dengan langkah menggambarkan dan memahami apa yang

peneliti lihat secara alamiah yang dilihat, didengar dan pemahaman dari

kenyataan dilapangan.

b. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian in adalah tentang “Implementasi Program

Kampung Keluarga Berencana di Desa Riam Tapang”.

a.) Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu

penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk

mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah pengelolaan Program

Kampung KB.

b.) Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan adalah pihak-pihak yang dijadikan

sebagai subjek dalam sebuah penelitian. Penulis memilik subjek

penelitian dan lokasi penelitian dengan tujuan mempelajari atau untuk

memahami Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di

Desa Pengelola Kampung KB Berprestasi 2017. Dalam Penelitian ini

subjek terdiri dari :

48

1) Kepala Desa Riam Tapang

2) Sekretaris Desa

3) Kepala Seksi Kesejateraan dan Pelayanan

4) Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

5) Kepala Dusun

6) Perwakilan masyarakat (petani dan perawat)

Tabel 1.1 Identitas Informan

No. Nama Jenis

Kelamin

Usia Pendidikan Status

Jabatan

1. Melaban Laki-laki 49 tahun SMA Kepala Desa

2. Herkulanus

Nadan Laki-laki 40 tahun SMA

Sekretaris

Desa

3.

Robertus Asau Laki-laki 30 tahun D3

Keperawatan

Kasi

Kesejahteraan

dan pelayanan

4. Nekodemus

Mudin Laki-laki 34 tahun SMP Ketua BPD

5. Dulamit Laki-laki 49 tahun SMP Kepala Dusun

6. Yohanes Sira Laki-laki 54 tahun SD Petani

7.

Theresia wati perempuan 31 tahun D3

Keperawatan

Perawat/

Ibu rumah

tangga

Sumber: Olah Data Penulis Tahun 2018

c. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013: 63) menyatakan bahwa dalam penelitian

kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan natural setting (kondisi yang

alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak

pada observasi berperan serta, wawancara dan dokumentasi. Teknik

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian data yang digunakan dalam peneliti adalah teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan

49

dokumentasi. Teknik observasi dilakukan untuk menentukan siapa informan

yang dapat memberikan data, teknik wawancara dilakukan secara langsung

dengan informan, selain itu dokumentasi bertujuan agar diperoleh informasi

secara baku/tertulis. Hasil dokumentasi akan dicocokkan dengan hasil

wawancara sehingga didapatkan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi

lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1.) Observasi

Peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mengamati dan

mencari informasi atau data dari informan maupun peneliti dapat terlibat

secara non-partisipatif melihat proses yang telah dilalui dan yang masih

berlangsung sehingga peneliti lebih mengetahui seperti apa kondisi dan

lokasi penelitian dan keakuratan dari teori dan penelitian yang dilakukan

sehingga menggambarkan kebenaran guna memperoleh fakta dilapangan

yang terkait dengan Implementasi Program Kampung Keluarga

Berencana di Desa Riam Tapang.

2.) Wawancara

Penggunaan metode Interview atau wawancara ini digunakan untuk

mendapatkan data atau informasi langsung dari sumbernya, responden

pada wawancara ini merupakan yang memiliki keterkaitan langsung

dengan Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa

Riam Tapang. Wawancara dilakukan dengan metode tanya jawab

melalui orang-orang atau narasumber yang benar-benar mempunyai

keterampilan atau punya kedudukan dalam suatu organisasi serta

50

mempunyai kesiapan untuk bisa dan mampu memberikan informasi

kepada pewawancara terkait Subjek yang diteliti.

Maksud lain dalam hal ini mengenai wawancara adalah suatu cara yang

digunakan peneliti dalam mengumpulkan data sebanyak mungkin dari

data yang di perlukan peneliti untuk menjawab bagaimana Proses

Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Riam

Tapang.

3.) Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data atau dokumen-

dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya dan

untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dari metode lain.

Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan

dengan masalah penelitian. Adapun alat tambahan yang dipergunakan

dalam penelitian ini adalah: Tape Reccorder (alat rekam) atau Hand

Phone, dan Kamera.

d. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013: 88) teknik analisis data adalah suatu proses

mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan

sumber dari lapangan terkait fokus permasalahan. teknik analisis data

dilakukan melalui empat tahap yaitu reduksi data, menampilkan data,

verifikasi data dan kesimpulan.

Analisis data digunakan untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya

kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data dalam

51

sebuah penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena dengan

analisis data inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam

memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir dalam

penelitian. Data yang telah terkumpul peneliti analisis dengan menggunakan

analisis deskriptif interpretatif, tujuan dari penelitian deskriptif interpretatif

ini adalah menginterpretasikan model implementasi kebijakan, ketercapaian

komponen, input dan Proses Pelaksanaan Program Kampung Keluarga

Berencana di Desa Riam Tapang. Untuk memperoleh data yang sesuai

dengan kerangka kerja maupun fokus masalah, maka akan ditempuh tiga

langkah utama sebagai berikut:

a.) Reduksi Data

Reduksi data berarti memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal

penting, kemudian dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak

perlu Pada saat reduksi data ini peneliti akan mengumpulkan data dan

merangkumnya sesuai keperluan, yaitu melihat bagaimana Implementasi

Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Riam Tapang, yang

dikumpulkan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi

untuk kemudian dijadikan rangkuman.

b.) Penyajian Data

Penyajian data menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Sajian data dimaksudkan untuk memilih data yang sesuai

dengan kebutuhan peneliti tentang implementasi program.

52

c.) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan

ini akan diikuti dengan bukti-bukti yang diperoleh ketika penelitian di

lapangan. Verifikasi data dimaksudkan untuk menentukan data akhir

dari keseluruhan proses tahapan analisis sehingga keseluruhan

Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Riam

Tapang dapat terjawab sesuai dengan data dan permasalahannya.

53

BAB II

PROFIL LOKASI PENELITIAN

DESA RIAM TAPANG, KECAMATAN SILAT HULU, KABUPATEN KAPUAS HULU,

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. Sejarah Desa

Desa Riam Tapang adalah sebuar desa administratif Kecamatan Silat hulu

tepatnya di hulu sungai silat. Berdasarkan cerita dari seorang tetua adat di desa

Riam Tapang yang menceritakan desa tersebuat adalah desa yang berpotensi

untuk mejadi desa yang maju dan berkembang.

Riam Tapang terdiri dari kata “Riam” yang berarti daerah aliran sungai yang

dangkal dan deras, serta kata “Tapang” adalah nama pohon yang biasa di

hinggapi oleh lebah madu atau disebut lalau. Riam Tapang adalah nama tempat

dimana sebelum mendirikan kampung lokasi ini ditumbuhi pohon tapang di

tepi-tepi sungai sampai ada yang tumbuh melintang sungai sehingga membuat

aliran sungai menjadi dangkal. Kampung Riam Tapang sudah ada sebelum

jaman ngayau (diperkirakan sekitar tahun 16-an) terbukti dengan adanya Tiang

Sandung (tempat untuk meletakkan kepala manusia ketika mengadakan upacara

adat setelah pulang ngayau dan berhasil membunuh lawan).

Adapun orang yang pernah memimpin Riam Tapang dari masa ke masa adalah

sebagai berikut:

1.) Malik atau Aji (1854-1896) bergelar mantir mudak’ dengan wakil atau patih

Luyun.

2.) Lungah (1896-1924) sebagai kepala kampung dan wakil atau patih adalah

Tipun.

54

3.) Terapas (1924-1964) sebagai kepala kampung dan wakil atau kebayan

adalah Ragam.

4.) Turan (1964 -1971) sebagai kepala kampung dan kebayannya adalah Bandi.

5.) Biai (1971-1974) sebagai kepala kampung dan kebayannya adalah Akik.

6.) Juntit (1974 -1975) sebagai kepala kampung dan kebayannya adalah Akik.

7.) Ain (1975-1978) sebagai kepala kampung dan kebayannya adalah Akik.

8.) Markus sebagai kepala kampung dan kebayannya adalah Ali Sementil

(1978-1985).Awal kampung Nanga Tiai dibentuk, penduduknya beragama

Islam pindahan dari daerah Embau di kecamatan Tepuai atau Batu Datu’

dengan jumlah penduduk 12 KK (84 jiwa).

9.) Abdul Maman sebagai kepala kampung dengan kebayan adalah Hasanudin

(1985-1989). Pada masa Regroping Desa, kampung berubah nama menjadi

dusun.

10.) Nyawai sebagai kapala dusun, di bawah kepala dusun ketua RT, pada masa

ini ketua RT hanya bisa 2 RT dalam satu dusun (19891991).

11.) Melaban, sebagai kepala dusun (1991-2000), tahun 1999-2000 berjuang

bersama F. Dahlan kepala desa Nanga Luan. Pemecahan/pemekaran dari

desa Nanga Luan jadi desa Riam Tapang.

12.) Yohanes Sira sebagai kepala dusun (2000-2005), permohonan pemekaran

desa disahkan tahun 2002 terbentuklah Dusun Selangkai pemekaran dari

dusun Riam Tapang.

13.) Alexander, sebagai kepala dusun (2005 sampai dengan 2009).

14.) Sukiman, sebagai kepala dusun (2009).

55

15.) Pada masa Regroping desa tahun 1987, Riam Tapang, Selangkai menajadi

satu dusun di bawah desa Nanga Luan, begitu juga dusun Bangan Baru,

kepala desa ditunjuk secara langsung adalah M. Asui Usaman (1987-1997).

16.) April 2002 terbentuk Desa Riam Tapang dengan pembagian dusun sebagai

berikut:

a) Dusun Teladan (Riam Tapang).

b) Dusun Ujung Perintis (Bangan Baru).

c) Dusun Embak Lestari (Nanga Selangkai).

17.) Tahun 2007 Riam Tapang mekar lagi jadi 2 dusun yaitu: Dusun Riam

Tapang itu sendiri dan Dusun nanga Tiai.

18.) Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 Riam Tapang mempersiapkan diri

supaya bisa dimekarkan lagi menjadi:

Desa Riam Tapang:

a) Dusun Riam Tapang terbagi atas 5 RT.

b) Dusun Bangan baru terbagi atas 2 RT.

Adapun urutan pemangkuan Kepala Desa sebagai berikut:

1.) M. Asui Usman (1987-1997) Riam Tapang masih berstatusdusun dipimpin

oleh Desa Nanga Luan.

2.) Fulgensius Dahlan (periode I: tahun 1997-2002) Kepala Desa Nanga

Luan/Desa Induk dari dusun-dusun wilayah Riam Tapang). (periode II:

tahun 1992-2007) Kepala Desa Riam Tapang hasil pemekaran, beliau

meninggal tanggal, 28 April 2007.

3.) Simon Petrus Melaban (2007-sekarang) dipilih pada tanggal, 18 April 2007

dan dilantik pada tanggal, 26 Juni 2007.

56

B. Geografis Desa Riam Tapang

Desa Riam Tapang merupakan desa yang masuk dalam wilayah administraif

Pemerintahan Kecamatan Silat Hulu, yang berbatasan dengan desa dan

kecamatan lain. Berikut data geografis Desa Riam Tapang :

1. Orbitasi

a. Jarak dari pusat Pemerintah Kecamatan : 117 Km

b. Jarak dari pusat Pemerintah Kabupaten : 148 Km

c. Jarak dari pusat Pemerintah Provinsi : 588 Km

2. Batas Wilayah

Adapun beberapa batas wilayah Desa Riam Tapang sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Desa Mubung, Landau Kumpang, Karya

Mandiri

b. Sebelah Selatan : Desa Selangkai

c. Sebelah Timur : Desa Jemah dan Kabupaten Sintang

d. Sebelah Barat : Nanga Luan

3. Luas Wilayah

Desa Riam Tapang memiliki luas wilayah 6.156,75 Ha yang terdiri dari

Lahan Sawah, Ladang, Perkebunan, Hutan, dan lahan lainnya. Berikut

beberapa klasifikasi luas wilayah Desa Riam Tapang :

a. Lahan Sawah : 12 Ha

b. Lahan Ladang : 284 Ha

c. Lahan Perkebunan : 917 Ha

d. Hutan : 4.675 Ha

e Lahan lainnya : 269 Ha

57

C. Demografis Desa Riam Tapang

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang

tercatat secara administrasi, terdiri dari 2 Dusun yaitu dusun Riam Tapang

dan dusun Bangan Baru serta 7 RT dengan jumlah penduduk 763 Jiwa dan

189 jiwa Kepala Keluarga (KK), dengan jumlah penduduk laki-laki 390 jiwa

dan jumlah penduduk perempuan 373 jiwa.

Tabel 2.1 Perkembangan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Jiwa Persentase( %)

1. Laki-laki 390 51,10

2. Perempuan 373 48,90

Jumlah 763 100

Sumber : Data Pokok Desa Riam Tapang 2018

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

laki-laki Desa Riam Tapang berjumlah 390 jiwa dengan persentase 51,10 %.

lebih banyak di bandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu 373

jiwa dengan persentase 48,90 % sehingga dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa penduduk desa Riam Tapang didominasi oleh penduduk

laki-laki dengan persentase 2,20 % lebih banyak dari jumlah penduduk

perempuan berdasarkan jumlah kelesuruhan penduduk Desa Riam Tapang.

58

2. Klasifikasi penduduk berdasarkan usia

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

No. Kelompok usia Jumlah jiwa Persentase %

1. 0-17 Tahun 328 42,99

2. 18-55 Tahun 272 35,65

3. > 55 ke atas 163 21,36

Total 763 100

Sumber : Data Pokok Desa Riam Tapang 2018

Dari tabel 2.2 diatas menunjukan bahwa tingkat klasifikasi penduduk

berdasarkan usia yaitu 0-17 tahun dengan jumlah 328 lebih banyak dari

penduduk usia 18-55 tahun dengan jumlah 272 jiwa dan juga penduduk usia

>55 tahun dengan jumlah 163 jiwa, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa

klasifikasi penduduk berdasarkan tingkat usia didominasi oleh penduduk

usia (0-17 tahun) dengan jumlah 328 jiwa dengan selisih persentase 7,34 %

dari penduduk usia (18-55 tahun) dan 21,64 % dari jumlah penduduk usai

(>55 tahun).

59

3. Klasifikasi Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Tabel 2.3 Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No. Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase (%)

1. Pegawai Negeri Sipil 6 0,96

2. Tenaga kesehatan 4 0.64

3. Wiraswasta/Pedagang 10 1,59

4. Petani 260 41,47

5. Jasa 5 0,80

6. Pengerajin 2 0,32

7. Pensiunan 2 0.32

8. Masyarakat yang belum/tidak

berkerja

474 62,12

Total 763 100

Sumber : Data Pokok Desa Riam Tapang 2018

Dari tabel 2.3 diatas, diketahui tingkat pekerjaan masyarakat yaitu 474 orang

dengan kelompok masyarakat yang belum atau tidak berkerja (pelajar dan

usia non-produktif) adalah jumlah terbanyak dari jenis pekerjaan masyarakat

Desa Riam Tapang dengan persentase 62,12 % lebih banyak dari penduduk

yang bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil dengan persentase 0,96 % dan

pekerja jasa dengan persentase 0,80 %

4. Klasifikasi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.4 Perkembangan penduduk Desa menurut Pendidikan

No. Pendidikan terakhir Jumlah Orang) Persentase (%)

1. Sekolah Dasar/sederajat 218 28,57

2. SMP / Sederajat 246 32,24

3. SMA / Sederajat 104 13,63

4. Akademi/D1-D3 1 0,13

5. Sarjana S1 17 2,23

6. Tidak lulus sekolah 95 12,45

7. Tidak Sekolah 80 10,48

Total 763 100

Sunber : Data Pokok Desa Riam Tapang 2018

60

Dilihat pada tabel 2.4, dapat disimpulkan bahwa pendidikan terakhir

terbayak di desa Riam Tapang adalah di tingkat Sekolah Menengah Pertama

(SMP) berjumlah 246 orang dengan persentase 32,24 % lebih bayak dari

tingkat masyarakat Sekolah Dasar (SD) 218 orang dengan persentase 28,57

% dan 49 orang tingkat SMA dengan persentase 13,63 %.

5. Klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan kepercayaan/agama

Masyarakat Desa Riam Tapang beragam penganut agama dan kepercayaan

karena masyarakat tidak hanya belajar dan bekerja namun juga perlu

memupuk iman mereka agar dapat bersikap dengan benar sesuai dengan

iman yang mereka anut. Berikut jumlah penduduk berdasarkan

kepercayaan/agama.

Tabel. 2.5 Penduduk berdasarkan agama

No. Agama Jumlah Persentase (%)

1. Katolik 557 Jiwa 73,00

2. Islam 206 Jiwa 27,00

Total 763 100

Sumber : Data Pokok Desa Riam Tapang 2018

Dari tabel 2.5 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan

kepercayaan/agama didominasi oleh penduduk beragama katolik berjumlah

557 jiwa dengan persentase 73 % sedangkan penganut agama kedua

terbayak adalah penduduk beragama islam berjumlah 206 jiwa dengan

persentase 27 % dari tolal keseluruhan jumlah penduduk desa Riam Tapang.

61

D. Sarana dan Prasarana

a. Prasarana Kesehatan

Kesehatan telah naik tingkatannya menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

Berikut fasilitas dan pelayanan kesehatan yang ada di Desa Riam Tapang.

Tabel 2.6 Sarana dan prasarana kesehatan desa

No. Keterangan Jumlah

1. Puskesmas pembantu 1

2. Posyandu dan polindes 1

Total 2

Sumber : Data Pokok Desa Riam Tapang 2018

Tabel 2.6 memperlihatkan bahwa fasilitas dan pelayanan kesehatan yang

tersedia di desa Riam Tapang cukup memadai, karena dengan adanya

puskesmas pembantu dan balai pengobatan/posyandu yang ada di desa

Riam Tapang ini dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bagus

karena ketersediaan fasilitas dan pelayanan yang cukup. Jadi dengan ini

masyarakat sangat cukup puas dengan fasilitas yang disediakan.

b. Prasarana Pendidikan

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Riam Tapang

membuat perkembangan yang baik karena terdapat beberapa prasarana

yang tersedia untuk pendidikan masyarakat. Beriku sara dan prasarana

pendidikan Desa Riam Tapang.

62

Tabel. 2.7 Prasarana Pendidikan Desa

No. Keterangan Jumlah

1. Gedung sekolah PAUD 1

2. Gedung sekolah TK 1

3. Gedung sekolah SD 2

4. Gedung sekolah SMP 1

5. Perpustakaan Desa 1

6. Tenaga guru dan guru pembantu 6

Total 10

Sumber : Data Pokok desa Riam Tapang 2018

Dari tabel 2.7 dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan

di desa Riam Tapang sudah cukup memadai untuk menujang pendidikan

terutama usia di < 17 tahun yang masih dalam bimbingan orang tua dan

untuk tenaga pengajar memang sedikit namun tidak begitu bermasalah

mengingat jumlah siswa yang tidak terlalu banyak dan masih dapat di

tangani oleh tenaga pengajar.

c. Prasarana peribadatan

Masyarakat desa Riam Tapang mempunyai ragam penganut beberapa

agama sehingga marus mempunyai tempat untuk beribadah. Berikut

Prasarana peribadatan di desa Riam Tapang.

Tabel. 2.8 Prasarana peribadatan

No Keterangan Jumlah

1. Gereja 1

2. Masjid 1

3. Mushola 1

Total 3

Sumber : Data Pokok Desa Riam Tapang 2018

63

Dilihat dari tabel 2.8 fasilitas rumah ibadat yang dibangun oleh

Pemerintah Desa Riam Tapang sudah memadai berdasarkan jumlah

penduduk pemeluk agama yang ada di Desa Riam Tapang. Sampai saat ini

di tahun 2018 fasilitas peribadatan sudah memadai karena sampai saat ini

masyarakat desa hanya pemeluk agama katolik dan islam.

d. Prasarana air bersih

Prasarana air bersih yang tersedia untuk menunjang keberlangsungan

kehidupan masyarakat desa yaitu tersediannya 6 (enam) penampungan air

bersih, terdapat 3 (tiga) mata air dan mesin filter/alat pengolah air bersih.

Prasarana tersebut sudah cukup untuk mengakomodir keberlangsungan

kehidupan masyarakat .

e. Prasarana sanitasi dan irigasi

Terdapat prasarana sanitasi dan irigasi desa yaitu tersediannya 4 (empat)

pintu air untuuk mengalirkan air ke setiap rumah penduduk dengan jarak

saluran irigasi 6.400 Meter dari pintu air bersih.

f. Sarana dan prasarana kelembagaan serta organisasi desa

Setiap individu atau kelompok masyarakat perlu untuk bisa bersosialisasi

dan menyalurkan aspirasi terutama untuk kesejahteraan masyarakat

sehingga dapat memberikan perkembangan dan kemajuan desa.

Terdapat beberapa sarana dan prasarana lembaga serta organisasi desa

Riam Tapang sebagai berikut :

Pengurus desa : 6 orang

Kantor Desa : Ada

Aula Kantor Desa : Ada

Lembaga Adat : Ada

Kepengurusan Adat : Ada

Pengurus Tim Penggerak PKK : 10 Orang

Jumlah RT : 7 RT

Jumlah RW : 4 RW

64

Berdasarkan data tersebut, dengan adannya beberapa saran dan prasarana

yang tersedia di desa sudah cukup untuk melakukan proses administrasi

pokok desa dan terfasilitasi kegiatan-kegiatan desa supaya mendorong

masyarakat untuk ambil bagian dalam proses memajukan desa Riam

Tapang.

g. Sarana Keamanan Desa

Keamanan juga merupakan salah satu aspek kenyamanan dalam

bermasyarakat. Untuk itu di desa Riam Tapang untuk saat ini dalam sarana

keamanan sudah cukup memadai dalam sekala sekala desa yaitu

tersediannya 2 (dua) pos kamling dan 3 anggota Linmas/Hansip karena

sudah tersedia pos satpam yang tidak jauh jaraknya dari kantor desa,

masyrakat merasakan kenyamanan itu selama terdapat polisi-polisi yang

selalu sigap dalam menjaga keamanan di desa RiamTapang itu sendiri.

E. Lembaga Pemerintahan

Lembaga merupakan suatu badan atau organisasi, yang memiliki tujuan untuk

melakukan suatu bentuk penyelidikan keilmuan atau bahkan melakukan suatu

kegiatan usaha dan dalam hal ini yang menjadi subjek pemerintahan adalah

pemerintah Desa Riam Tapang. Desa adalah pembagian wilayah administratif

pemerintah di Indonesia, di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Sebuah desa itu sendiri merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman

kecil, yang biasa disebut dengan kampung/dusun. Lembaga pemerintah desa

terdiri dari beberapa lembaga dan memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

Berikut beberapa lembaga struktural yang terdapat di Pemerintah Desa Riam

Tapang.

65

a.) Kepala Desa

Kepala Desa Riam Tapang adalah Bapak Simon Petrus Melaban

(periode 2013-sekarang). Tugas Pokoknya adalah menyelenggarakan

urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban

umum serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati, Fungsi Kepala Desa:

1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa;

2) Pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan;

3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan

rakyat;

4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

5) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

b.) Sekertaris Desa

Sekertaris desa bernama Herkolanus Nadan. Membantu Kepala Desa

dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi

Desa, mempersipkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. Fungsi Sekertaris Desa:

1) Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan

untuk kelancaran tugas Kepala Desa;

2) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa;

3) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

4) Pengkoordinasian penyelenggraan tugas-tugas urusan;

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Desa.

66

c.) Kasi Pemerintahan

Kepala Pemerintahan Desa Sumbermulyo bernama Nikodemus Suminto.

Tugas Pokok membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan

administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan

ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan

perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk

hukum desa. Fungsi kasi pemerintahan:

1) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi

pemerintahan kelurahan;

2) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi

pelaksanaan administrasi kelurahan;

3) Membantu mempersiapkan bahan pembinaan dan pengawasan

terhadap lurah;

4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat

kelurahan;

5) Melakukan evaluasi peyelenggaraan pemerintahan kelurahan di

tingkat kecamatan;

6) Melaksanakana pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil serta melaksanakan pembinaan adminitrasi

kelurahan;

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang

tugasnya.

d.) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

Kepala Seksi Kesejahteraan dan pelayanan Desa Riam Tapang bernama

Robertus Asau. Tugas Kasi kesejahteraan mempunyai tugas yaitu

67

melaksanakan program pembinaan kesejahteraan dan membantu Kepala

Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pelayanan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan

dan pelayanan mempunyai fungsi:

1) Melaksanakana pembinaan pelayanan keluarga berencana dan

bantuan sosial;

2) Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap penderitaan cacat,

tunakarya, tunawisma dan panti asuhan;

3) Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pengelolaan

penanggulangan dan pertolongan bencana alam;

4) Mempersiapkan bahan penyusunan program serta pelaksanaan

program kesiagaan menghadapi bencana;

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang

tugasnya.

6) Melaksanakan penyuluhan dan motivawsi terhadap pelaksanaan hak

dan kewajiban masyarakat Desa;

7) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;

8) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan, dan

ketanagakerjaan masyarakat Desa;

9) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan

rujuk;

10) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;

11) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan.

68

e.) Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan Desa Riam Tapang bernama Markus Super,

bertugas membantu Sekertaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan

sumber pendapatan Desa, pengelolaan adminitrasi keuangan Desa dan

mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa dan berfungsi sebagai

berikut :

1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa;

2) Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan

3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Desa.

f.) Kepala Urusan Perencanaan dan Umum

Kepala urusan Perencanaan dan Umum Desa Riam Tapang bernama

Bapak Ahat, bertugas membantu Sekertaris Desa dalam urusan

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan serta membantu Sekretari Desa dalam urusan pelayanan

administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsinya sebagai berikut :

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;

2) Melaksanakan administrasi surat menyurat;

3) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;

4) Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa

5) Penyediaan prasarana perangkat desadan kantor;

6) Melaksanakan pelayanan umum;

7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan.

69

8) Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa;

9) Menyusun RAPBDes;

10) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa;

11) Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa;

12) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa

(RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa);

13) Menyusun laporan kegiatan desa; dan

14) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan.

g.) Kepala Dusun

Desa Riam Tapang hanya meliliki 2 dusun, yaitu Dusun Riam Tapang

dikepalai oleh Bapak Dulamit dam Dusun Bangan Baru dikepalai oleh

Bapak Thomas . Tugas dan fungsi kepala dusun sebagai berikut:

1) Membina masyarakat agar tentram dan tertib;

2) Melakukan upaya perlindungan bagi masyarakatnya;

3) Melakukan pengawasan pembangunan yang terletak di wilayahnya;

4) Melakukan pemberdayaan guna memperlancar roda pemerintah desa

dan pembangunan.

h.) BPD

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Riam Tapang adalah

Bapak Nikodemus Mudin. Tugas pokok dan fungsinya adalah BPD

berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai

tugas dan fungsi:

70

1) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa

dan Peraturan Kepala Desa;

3) Mengusulkan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

4) Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa;

5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan

menyalurkan apirasi masyarakat;

6) Memberi persetujuan pemberhentian/pemberhentian sementara

perangkat desa

7) Menyusun tata tertib BPD.

71

KEPALA DESA

SIMON PETRUS MELABAN

SEKRETARIS DESA

NIKODEMUS NADAN

KAUR KEUANGAN

MARKUS SUPER, ST

KAUR UMUM & PERENCANAAN

NIKODEMUS NADAN

KASI KESEJAHTERAAN & PELAYANAN

ROBERTUS ASAU, A.Md. Kep

KASI PEMERINTAHAN

NIKODEMUS SAMINTO

KEPALA DUSUN RIAM TAPANG

MODESTUS DULAMID KEPALA DUSUN BANGAN BARU

THOMAS

BENDAHARA DESA

KRISTIANUS NIPUN

Berikut Struktur Pemerintahan Desa Riam Tapang

Sumber : Olah Data Penulis Tahun 2018

72

F. Sosial & budaya Desa

Desa dapat diartikan sebagai suatu perwujudan dari interaksi manusia dengan

lingkungan fisiknya. Desa terbentuk karena adannya suatu perkumpulan orang

banyak dalam suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Sosial dan budaya

masyarakat desa Riam Tapang sangat berkaitan erat karena terkandung serangkaian

nilai, pandangan hidup, cita-cita pengetahuan dan keyakinan serta aturan-aturan

yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang bulat. Fungsinya

sebagai pedoman tertinggi dalam bersikap dan berperilaku bagi seluruh warga

masyarakat dan setiap daerah memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda-

beda, sesuai dengan struktur sosial dalam masyarakat tersebut. Kebiasaan yang

sudah menjadi dasar oleh masyarakat desa Riam Tapang adalah sikap gotong

royong dan bahu-membahu bersama-sama membangun desa serta kegiatan ini

memang sudah menjadi tradisi suku dayak desa Riam Tapang. Selain itu juga,

masyarakat desa menjaga dan mempertahankan adat istiadat serta norma-norma

yang telah ada sejak dalulu. Salah satu keterkaitan antara sosial dan budaya desa

yang sangat nampak dan melebur mejadi satu terdapat pada sistem pertanian desa.

Hampir seluruh masyarakat desa Riam Tapang bekerja sebagai petani sehingga

setiap KK pasti memiliki tanah untuk bercocok tanam. Kegiatan becocok tanam

atau sistem pertanian masyarakat desa biasanya membutuhkan jumlah orang yang

banyak atau gotong royong untuk menaman benih. Setelah musim panen padi, hasil

panen kemudian dibagikan secukupnya kepada warga yang ikut membantu proses

menanam benih sebagai wujud tanda terima kasih. Hal ini menandakan bahwa sifat

dari masyarakat desa dari segi sosial dan budaya masih mempunyai keterikatan

73

yang saling berkaitan dan kondisi interaksi sosial serta budaya tersebut masih tetap

ada. Jadi bisa disimpulkan bahwa sosial dan budaya masyarakat masih sangat

menjunjung tinggi nilai gotong royong dalam mencapai tujuan bersama.

G. Ekonomi Desa

Pola sistem ekonomi di Desa Riam Tapang menurut sudut pandang penulis

sebagian besar masih tergolong melakukan pola ekonomi primer. Terdapat usaha

mikro, dan sedikit di antaranya adalah usaha kecil yang tujuan utamanya jelas untuk

memenuhi kebutuhan yang hidup keluarga yaitu sandang, pangan dan papan.

Namun dilihat dari kondisi tersebut banyak aspek yang mempengaruhi situasi

ekonomi desa Riam Tapang yaitu kondisi akses jalan yang rusak dan licin serta

berlumpur ketika turun hujan karena masyarakat memasok barang sembako dan

kebutuh lainnya dari kota yang jaraknya cukup jauh dari desa. Aspek lainnya

terdapat pada akses komunikasi. Berkat prestasi desa sebagai desa pengelola

program kampung KB , Pemerintah pusat mengapresiasi dengan mendirikan satu

tower jaringan komunikasi, namun saat ini masih belum bisa memaksimalkan akses

internet karena sering bermasalah sehingga mempengaruhi komunikasi terutama

untuk pemerintah desa yang sekarang pola administrasi dan komunikasi banyak

menggunakan koneksi internet. Aspek lain yaitu terdapat pada pertanian. Ekonomi

pertanian desa sejauh ini masih tradisional dan hasih panen biasannya tidak dijual

karena hanya untuk kebutuhan keluarga sehari-hari