kedudukan dan struktur organisasi kementerian kesehatan

MODUL

KEDUDUKAN DAN

STRUKTUR ORGANISASI

PUSDIKLAT APARATUR BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

2013

Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang

Maha Esa, atas segala limpahan rahmat Nya, kami dapat

menyelesaikan Kurikulum dan Modul Pembekalan Kompetensi

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Orientasi Organisasi

dalam rangka Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian

Kesehatan.

Kurikulum dan modul ini disusun untuk dijadikan acuan dalam

memberikan pembekalan pengetahuan kepada para CPNS,

sehingga sebelum melaksanakan praktik kerja, yang

bersangkutan mengetahui organisasi Kementerian Kesehatan

secara utuh. Materi dalam kurikulum ini merupakan materi

minimal yang harus disampaikan, namun apabila diperlukan,

dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi.

Demi kelancaran pelaksanaan pembekalan kompetensi CPNS,

telah disusun 7 (tujuh) modul yang merupakan paket dari

kurikulum tersebut, dengan judul:

1. Modul Kedudukan dan struktur organisasi

2. Modul Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Organisasi

3. Modul Tujuan Dan Nilai-Nilai/Prinsip-Prinsip Organisasi

4. Modul Strategi dan Kebijakan bidang tugas instansi

5. Modul Indikator Kinerja Organisasi

6. Modul Standar Operating Procedures (SOP)

7. Modul Penulisan Kertas Kerja

Kurikulum ini disusun atas kerjasama antara Lembaga

Administasi Negara (LAN), Biro Kepegawaian, dan perwakilan

dari masing-masing eselon I di Lingkungan Kementerian

Kesehatan.

ii Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Oleh karena itu kami mengucapkan penghargaan atas kontribusi

yang diberikan dan kesungguhannya dalam menyelesaikan

kurikulum ini.

Harapan kami kurikulum dan modul ini dapat memberikan

manfaat bagi kita semua.

Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI............................................................................ iii

A. Deskripsi Singkat............................................................. 1

B. Tujuan Pembelajaran....................................................... 2

C. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan....................... 3

D. Metode............................................................................. 3

E. Alat Bantu dan Media....................................................... 3

F. Langkah-Langkah Pembelajaran..................................... 4

G. Bahan Pembelajaran........................................................ 8

Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan................... 8

Pokok Bahasan 1

Peran dan Tanggungjawab Kementerian Kesehatan...... 8

Pokok Bahasan 2

Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan................... 11

Pokok Bahasan 3

Peran, tugas dan tanggungjawab CPNS serta struktur

organisasi di tempat kerja/penugasan CPNS............... 62

Modul Kedudukan & Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan 1

MODUL MI. 1

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Dekripsi Singkat

Pembangunan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 (H) ayat 1 dan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

mengamanatkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan salah

satu hak dasar masyarakat, yaitu hak atas pelayanan kesehatan

yang merupakan tanggungjawab negara. Negara

bertanggungjawab untuk mengatur dan memastikan bahwa hak

untuk hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat dipenuhi

termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945

tersebut dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, Presiden

sebagai Kepala Pemerintahan telah menetapkan Peraturan

Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara. Tujuan dari pembentukan

organisasi kementerian adalah untuk membantu tugas-tugas

Presiden menyelenggarakan urusan tertentu dalam kelancaran

penyelenggaraan negara. Kementerian yang mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam

pemerintahan untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan Pemerintahan Negara adalah Kementerian

Kesehatan dipimpin oleh Menteri Kesehatan yang berada di

bawah dan bertanggung-jawab kepada Presiden.

Seiring dengan arah perkembangan organisasi pemerintahan

termasuk organisasi Kementerian Kesehatan telah beberapa

kali mengalami perubahan organisasi. Perubahan kedudukan

dan struktur organisasi ini mengarah pada organisasi yang

2 Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan

semakin ramping dalam struktur dan akan tetapi kaya fungsi,

yang diikuti dengan menyiapkan PNS yang merupakan unsur

utama sumber daya aparatur negara, mempunyai peran yang

sangat menentukan bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di

lingkungan Kementerian Kesehatan. Sosok PNS yang mampu

memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai

kompetensi, yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang

penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara,

bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung

jawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat

persatuan dan kesatuan bangsa. Modul orientasi organisasi

CPNS Kementerian Kesehatan ini diharapkan menjadi salah

satu cara untuk memenuhi kebutuhan dimaksud.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Tujuan Pembelajaran Umum:

Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu

memahami tentang kedudukan, struktur organisasi dan

mampu beradaptasi dengan organisasi Kementerian

Kesehatan.

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari materi ini peserta mampu:

a. Menjelaskan tentang peran dan tanggungjawab

organisasi

b. Menjelaskan struktur organisasi Kementerian

Kesehatan

c. Menjelaskan peran, tugas dan tanggungjawab CPNS

serta struktur organisasi di tempat kerja/penugasan.


C. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

1. Peran dan tanggungjawab Kementerian Kesehatan

2. Struktur organisasi Kementerian Kesehatan

3. Peran, tugas dan tanggungjawab CPNS serta struktur

organisasi di tempat kerja/penugasan CPNS

D. Metode

Metode orientasi ini menggunakan cara pembelajaran bagi

orang dewasa (andragogi), serta disesuaikan dengan

perkembangan ilmu dan teknologi yang menggambarkan:

1. Kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta

2. Interaktif antara peserta dengan fasilitator dan antar

peserta

3. Suasana belajar orang dewasa yang menyenangkan,

dinamis dan fleksibel.

Dalam orientasi ini, metode dan teknik pembelajaran yang

digunakan mencakup:

1. Ceramah yang dikombinasikan dengan tanya jawab (CTJ)

2. Tugas baca

E. Alat Bantu dan Media

- Slide

- Komputer

- LCD

- Kertas Kerja/Lembar Kerja


F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Sesi 1: Penjelasan tentang Peran dan Tanggungjawab

Kementerian Kesehatan

Pada sesi ini akan mempelajari dan disampaikan terkait peran

dan tanggungjawab Kementerian Kesehatan oleh fasilitator

dengan menggunakan lembar kerja masing-masing.

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran:

Kegiatan Fasilitator:

1. Memperkenalkan diri dan menciptakan suasana nyaman

dan mendorong kesiapan peserta untuk menerima materi;

2. Menyampaikan agenda pembelajaran;

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran bahwa di akhir sesi

peserta mampu memahami peran dan tanggungjawab

Kementerian Kesehatan;

4. Menyampaikan pokok bahasan Sesi 1 dengan

mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta

tentang peran dan tanggungjawab Kementerian

Kesehatan serta manfaat pembelajaran;

5. Meminta peserta untuk masing-masing memberikan

jawaban dengan menggunakan lembar kerja yang

disediakan;

6. Bersama dengan peserta mencocokan jawaban sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Menanyakan harapan peserta yang ingin diperoleh dari

proses pembelajaran;

8. Meminta Peserta untuk membuat komitmen bila perlu

ditempel di kelas/tempat penugasan/orientasi (Fakta

Integritas CPNS).


Kegiatan Peserta:

1. Menyepakati agenda pembelajaran yang telah

disampaikan fasilitator;

2. Menjadikan tujuan pembelajaran yang disampaikan

fasilitator sebagai acuan;

3. Memberikan jawaban atas pertanyaan Fasilitator dengan

menggunakan lembar kerja yang tersedia;

4. Bersama dengan Fasilitator mencocokan jawaban sesuai


5. Menyampaikan harapan yang akan diperoleh dari dalam

sesi pembelajaran dan menandatangani komitmen yang

dibuat serta ditempel di kelas/tempat penugasan/orientasi.

Sesi 2: Penjelasan tentang Struktur Organisasi

Kementerian Kesehatan

Pada sesi 2 ini akan mempelajari dan disampaikan Struktur

Organisasi, Jumlah Unit Kerja Setingkat Eselon I, II, di Kantor

Pusat dan Unit Pelaksana Teknis setingat Eselon II dan III,

Nama Jabatan yang melekat di Eselon I, II, dan UPT.







tentang struktur organisasi Kementerian Kesehatan,

Jumlah Unit Kerja setingkat Eselan I, II dan Unit

Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon II dan III serta

Nama Jabatan yang melekat di Eselon I, II dan UPT;




disediakan;



Kegiatan Peserta:





Sesi 3 : Penjelasan Peran, tugas dan tanggungjawab

CPNS di Tempat Kerja/Penugasan

Pada sesi 3 ini akan mempelajari peran, tugas dan

tanggungjawab CPNS di tempat kerja/penugasan, serta akan

disampaikan struktur organisasi di tempat kerja, nama-nama

Jabatan dan jumlah Pejabat Eselon I/II/III/IV/V di tempat

kerja/penugasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.







tentang peran, tugas, dan tanggungjawab CPNS di tempat

kerja/penugasan serta struktur organisasi, nama-nama

Jabatan dan jumlah Pejabat Eselon I/II/III/IV/V di tempat

kerja/penugasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.




disediakan;



Kegiatan Peserta:






G. Bahan Pembelajaran

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan, bahwa Pembangunan Kesehatan memiliki

peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber

daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang

Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 yang secara bertahap kondisi

pembangunan kesehatan diharapkan mampu mewujudkan

kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya

berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia seperti

meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat,

meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang

optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah

dan laju pertumbuhan penduduk serta menurunya kesenjangan

antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, arah

pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap

kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap

kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak

dapat dipisahkan dari pembangunan nasional karena kesehatan

menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia. Berbagai

upaya dalam meningkatkan pembangunan kesehatan secara terus

menerus dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana

kesehatan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat Indonesia, pembiayaan kesehatan, sumber daya

POKOK BAHASAN 1:

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB KEMENTERIAN KESEHATAN


manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan,

manajemen dan informasi kesehatan, dan pemberdayaan

masyarakat.

Lebih lanjut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan,

Kementerian Kesehatan harus menyusun Rencana Strategis

(Renstra). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program

pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh

Kementerian Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif

masyarakat.

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata

ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat

dipengaruhi pula hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor

pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kerja serta

konstribusi positif tersebut wawasan kesehatan perlu dijadikan

sebagai asas pokok program pembangunan nasional, dalam

pelaksanaannya seluruh unsur atau subsistem dari Sistem

Kesehatan Nasional (SKN) berperan sebagai penggerak utama

pembangunan nasional berwawasan kesehatan yang

diejawantahkan dalam bentuk program-program RPJMN dan

Renstra Kementerian Kesehatan.

Disisi lain keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan

oleh kualitas sumber daya manusia dan peran aktif masyarakat

sebagai pelaku pembangunan tersebut. Penekanan diberikan pada

peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya

promotif dan preventif. Pemberdayaan masyarakat diarahkan agar

masyarakat berdaya untuk ikut aktif memelihara kesehatannya

sendiri, melakukan upaya pro-aktif tidak menunggu sampai jatuh

sakit, karena ketika sakit sebenarnya telah kehilangan nilai

produktif.


Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang

tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan, melainkan

juga tanggungjawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping

tanggungjawab individu dan keluarga. Dalam penyelenggaraan

pembangunan nasional, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dapat

bersinergis secara dinamis dengan berbagai sistem nasional lainnya

seperti: Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Perekonomian

Nasional, Sistem Ketahanan Pangan Nasional, Sistem Pertahanan

dan Keamanan Nasional, Sistem Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi Nasional serta sistem-sistem nasional lainnya.

Dengan demikian bahwa peran dan tanggung jawab suatu

Kementerian/Lembaga Negara sudah melekat pada tugas pokok

dan fungsinya.


Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor

47 Tahun 2009, maka Kementerian Kesehatan telah menetapkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, dengan

susunan organisasi:

1. Wakil Menteri

2. Sekretaris Jenderal

3. Inspektur Jenderal

4. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan

6. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

7. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

8. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

9. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi

10. Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat

11. Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan

12. Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan

Desentralisasi

13. Staf Ahli Bidang Mediko Legal, Pusat Data dan Informasi

14. Pusat Kerja Sama Luar Negeri

15. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

16. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan,

17. Pusat Komunikasi Publik

18. Pusat Promosi Kesehatan

19. Pusat Intelegensia Kesehatan dan Pusat Kesehatan Haji.

POKOK BAHASAN 2:

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN


Adapun struktur organisasi Kementerian Kesehatan sebagaimana

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:

1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan, sebagai berikut:


Kementerian Kesehatan memiliki struktur organisasi sebagai

berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal membawahi 14 setingkat eselon II, yang

terdiri dari 5 (lima) Biro, 8 (delapan) Pusat dan 1 (satu)

Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia yaitu:

a. Biro Perencanaan dan Anggaran;

Biro Perencanaan dan Anggaran membawahi 4 eselon III

yaitu:

1) Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan

Program;

Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program

membawahi 3 eselon IV yaitu:

a) Subbagian Perencanaan Strategis dan Kebijakan;

b) Subbagian Program Pembangunan Kesehatan; dan

c) Subbagian Tata Usaha Biro.

2) Bagian APBN I ;

Bagian APBN I membawahi 3 eselon IV yaitu:

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Anggaran; dan

c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

3) Bagian APBN II ;

Bagian APBN II membawahi 3 eselon IV yaitu:



c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

4) Bagian APBN III ;

Bagian APBN III membawahi 3 eselon IV yaitu:




c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, dan

d) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Biro Kepegawaian;

Biro Kepegawaian membawahi 4 eselon III yaitu:

1) Bagian Pengadaan Pegawai;

Bagian Pengadaan Pegawai membawahi 3 eselon IV

yaitu:

a) Subbagian Penyusunan Formasi dan Kebutuhan

Pegawai;

b) Subbagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;

dan

c) Subbagian Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan

Penugasan Khusus.

2) Bagian Mutasi Pegawai;

Bagian Mutasi Pegawai membawahi 3 eselon IV yaitu:

a) Subbagian Kenaikan Pangkat;

b) Subbagian Pemindahan dan Pemberhentian; dan

c) Subbagian Informasi dan Tata Naskah.

3) Bagian Pengembangan Pegawai;

Bagian Pengembangan Pegawai membawahi 3 eselon

IV yaitu:

a) Subbagian Penilaian dan Pengembangan Karier;

b) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan

c) Subbagian Administrasi Tenaga Strategis.

4) Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai;

Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai membawahi

3 eselon IV yaitu:

a) Subbagian Peraturan Kepegawaian;


b) Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan

Pegawai; dan


5) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara membawahi 4

eselon III yaitu:

1) Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan;

Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan


a) Subbagian Penatausahaan Penerimaan Negara

Bukan Pajak;

b) Subbagian Perbendaharaan; dan

c) Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan

Ganti Rugi.

2) Bagian Penyusunan Laporan Keuangan;

Bagian Penyusunan Laporan Keuangan membawahi 3

eselon IV yaitu:

a) Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan I;

b) Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan II; dan

c) Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan III.

3) Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan;

Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan


a) Subbagian Pengadaan;

b) Subbagian Penyimpanan; dan


4) Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;


Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

a) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara;

b) Subbagian Pemanfaatan Barang Milik Negara; dan

c) Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara.


d. Biro Hukum dan Organisasi;

Biro Hukum dan Organisasi membawahi 4 eselon III dan 1

kelompok jabatan fungsional yaitu:

1) Bagian Peraturan Perundang-Undangan;

Bagian Peraturan Perundang-Undangan membawahi 3

eselon IV:

a) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I;

b) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II; dan

c) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan III.

2) Bagian Pelayanan Hukum;

Bagian Pelayanan Hukum membawahi 3 eselon IV

yaitu:

a) Subbagian Pertimbangan Hukum;

b) Subbagian Bantuan Hukum; dan

c) Subbagian Penyusunan Perjanjian

3) Bagian Kelembagaan;

Bagian Kelembagaan membawahi 3 eselon IV yaitu:

a) Subbagian Penataan Kelembagaan;

b) Subbagian Analisis Jabatan; dan


4) Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja;

Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja



a) Subbagian Tata Laksana;

b) Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan

Publik; dan

c) Subbagian Fasilitasi Sistem dan Prosedur

Desentralisasi Kesehatan.


e. Biro Umum.

Biro Umum terdiri membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok

jabatan fungsional yaitu:

1) Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol membawahi

3 eselon IV yaitu:

a) Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli;

b) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan

c) Subbagian Protokol.

2) Bagian Tata Usaha Kementerian ;

Bagian Tata Usaha Kementerian membawahi 3 eselon

IV yaitu:

a) Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas Pejabat;

b) Subbagian Kearsipan; dan

c) Subbagian Tata Usaha Biro

3) Bagian Rumah Tangga;

Bagian Rumah Tangga membawahi 3 eselon IV yaitu:

a) Subbagian Urusan Dalam;

b) Subbagian Pemeliharaan; dan

c) Subbagian Pengamanan.

4) Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal;

Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal



a) Subbagian Keuangan;

b) Subbagian Gaji; dan



f. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi membawahi 4 eselon III dan 1


1) Bagian Tata Usaha;

Bagian Tata Usaha membawahi 3 eselon IV yaitu:

a) Subbagian Program dan Evaluasi;

b) Subbagian Keuangan; dan

c) Subbagian Kepegawaian dan Umum.

2) Bidang Statistik Kesehatan;

Bidang Statistik Kesehatan membawahi 2 eselon IV

yaitu:

a) Subbidang Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan;

dan

b) Subbidang Statistik Lingkungan dan Sumber Daya

Kesehatan.

3) Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi;

Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi membawahi 2

eselon IV yaitu:

a) Subbidang Analisis Data Kesehatan; dan

b) Subbidang Diseminasi Informasi.

4) Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank

Data;

Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank

Data membawahi 2 eselon IV yaitu:


a) Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan

b) Subbidang Bank Data.


g. Pusat Kerjasama Luar Negeri

Pusat Kerjasama Luar Negeri membawahi 3 eselon III dan 1




a) Subbagian Administrasi Hubungan Luar Negeri;

b) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan

c) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum

2) Bidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral dan Multilateral;

Bidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral dan Multilateral


a) Subbidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral; dan

b) Subbidang Kerja Sama Kesehatan Multilateral.

3) Bidang Kerja Sama Kesehatan Regional;

Bidang Kerja Sama Kesehatan Regional membawahi 2

eselon IV yaitu:

a) Subbidang Kerja Sama Kesehatan Regional I; dan

b) Subbidang Kerja Sama Kesehatan Regional II.


h. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan membawahi 4

eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu:







2) Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan;

Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan


a) Subbidang Pencegahan dan Mitigasi; dan

b) Subbidang Kesiapsiagaan.

3) Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan;

Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan membawahi 2

eselon IV yaitu:

a) Subbidang Tanggap Darurat; dan

b) Subbidang Pemulihan.

4) Bidang Pemantauan dan Informasi;

Bidang Pemantauan dan Informasi membawahi 2

eselon IV yaitu:

a) Subbidang Pemantauan; dan

b) Subbidang Informasi.


i. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan membawahi 4

eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu:



a) Subbagian Program dan Anggaran;


b) Subbagian Sistem Informasi, Monitoring, dan

Evaluasi; dan


2) Bidang Pembiayaan Kesehatan;

Bidang Pembiayaan Kesehatan membawahi 2 eselon

IV yaitu:

a) Subbidang Pengembangan Perhitungan Biaya

Kesehatan; dan

b) Subbidang Analisis Pemanfaatan Biaya Kesehatan.

3) Bidang Jaminan Kesehatan;

Bidang Jaminan Kesehatan membawahi 2 eselon IV

yaitu:

a) Subbidang Jaminan Kesehatan Penerima Upah dan

Sukarela; dan

b) Subbidang Jaminan Kesehatan Non Penerima

Upah.

4) Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan

Pelayanan;

Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan

Pelayanan membawahi 2 eselon IV yaitu:

a) Subbidang Kendali Mutu; dan

b) Subbidang Pengembangan Jaringan.


j. Pusat Komunikasi Publik

Pusat Komunikasi Publik membawahi 4 eselon III dan 1








2) Bidang Media Massa dan Opini Publik;

Bidang Media Massa dan Opini Publik membawahi 2

eselon IV yaitu:

a) Subbidang Media Massa; dan

b) Subbidang Opini Publik.

3) Bidang Pelayanan Informasi Publik;

Bidang Pelayanan Informasi Publik membawahi 2

eselon IV yaitu:

a) Subbidang Publikasi dan Layanan Informasi; dan

b) Subbidang Perpustakaan dan Dokumentasi.

4) Bidang Hubungan Antar Lembaga;

Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahi 2 eselon

IV yaitu:

a) Subbidang Hubungan Kementerian dan Lembaga;

dan

b) Subbidang Hubungan Lembaga Non Pemerintah.


k. Pusat Promosi Kesehatan

Pusat Promosi Kesehatan membawahi 4 eselon III dan 1








2) Bidang Advokasi dan Kemitraan;

Bidang Advokasi dan Kemitraan membawahi 2 eselon

IV yaitu:

a) Subbidang Advokasi; dan

b) Subbidang Kemitraan.

3) Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat;

Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat


a) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat; dan

b) Subbidang Peran Serta Masyarakat.

4) Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan

Masyarakat dan Promosi Kesehatan;

Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan

Masyarakat dan Promosi Kesehatan membawahi 2

eselon IV yaitu:

a) Subbidang Pengembangan Metode; dan

b) Subbidang Pengembangan Teknologi.


l. Pusat Inteligensia Kesehatan

Pusat Intelegenasia Kesehatan membawahi 3 eselon III dan

1 kelompok jabatan fungsional yaitu:



a) Subbagian Program dan Anggaran; dan

b) Subbagian Keuangan dan Umum.


2) Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan

Inteligensia Kesehatan;

Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan

Inteligensia Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu:

a) Subbidang Inteligensia Anak;dan

b) Subbidang Inteligensia Remaja, Dewasa, dan

Lanjut Usia.

3) Bidang Penanggulangan Masalah Inteligensia

Kesehatan;

Bidang Penanggulangan Masalah Inteligensia

Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu:

a) Subbidang Inteligensia Anak;dan

b) Subbidang Inteligensia Remaja, Dewasa, dan

Lanjut Usia.


m. Pusat Kesehatan Haji

Pusat Kesehatan Haji membawahi 2 eselon III, Subbagian

Tata Usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai

berikut:

1) Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya

Kesehatan Haji;

Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya

Kesehatan Haji membawahi 2 eselon IV yaitu:

a) Subbidang Pelayanan Kesehatan Haji; dan

b) Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan

Sumber Daya Kesehatan Haji.

2) Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian

Faktor Risiko Kesehatan Haji;

Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian

Faktor Risiko Kesehatan Haji membawahi 2 eselon IV

yaitu:

a) Subbidang Peningkatan Kesehatan Haji; dan


b) Subbidang Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan

Haji.

3) Subbagian Tata Usaha;


2. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan membawahi 6

eselon II yaitu:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

Sekretariat DIrektorat Jenderal membawahi 5 eselon III

yaitu:

1) Bagian Program dan Informasi;

Bagian Program dan Informasi membawahi 3 eselon IV

yaitu:

a) Subbagian Program;

b) Subbagian Data dan Informasi; dan

c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

2) Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat


a) Subbagian Hukum;

b) Subbagian Organisasi; dan

c) Subbagian Hubungan Masyarakat.

3) Bagian Keuangan;

Bagian keuangan membawahi 3 eselon IV yaitu:

a) Subbagian Anggaran;


c) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.


4) Bagian Kepegawaian dan Umum;

Bagian Kepegawaian dan Umum membawahi 3 eselon

IV yaitu:

a) Subbagian Kepegawaian;

b) Subbagian Tata Usaha dan Gaji; dan

c) Subbagian Rumah Tangga.


b. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar;

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar membawahi 5

eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan

fungsional sebagai berikut:

1) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar;

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar


a) Seksi Standardisasi; dan

b) Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

2) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan

Mulut;

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan

Mulut membawahi 2 eselon IV yaitu:



3) Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga;

Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga





4) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia

Lanjut dan Pelayanan Darah;

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia

Lanjut dan Pelayanan Darah membawahi 2 eselon IV

yaitu:



5) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah

Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan;

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah

Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan membawahi 2

eselon IV yaitu:





c. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan;

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan membawahi 5

eselon II, Subbagian Tata Usaha, dan kelompok Jabatan

Fungsional sebagai berikut:

1) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di

Rumah Sakit Umum Publik;

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di

Rumah Sakit Umum Publik membawahi 2 eselon IV

yaitu:




Rumah Sakit Umum Privat;



Rumah Sakit Umum Privat membawahi 2 eselon IV

yaitu:




Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Lain;


Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Lain membawahi 2 eselon IV yaitu:




Rumah Sakit Pendidikan;


Rumah Sakit Pendidikan membawahi 2 eselon IV yaitu:



5) Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Lain;

Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Lain membawahi 2 eselon IV

yaitu:


b) Seksi Evaluasi.

6) Subbagian Tata Usaha; dan



d. Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan

Keteknisian Medik;

Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian

Medik membawahi 5 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan

Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:

1) Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar;

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar




2) Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah

Sakit Umum;

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah

Sakit Umum membawahi 2 eselon IV yaitu:



3) Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah

Sakit Khusus;

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah

Sakit Khusus membawahi 2 eselon IV yaitu:



4) Subdirektorat Bina Pelayanan Kebidanan;

Subdirektorat Bina Pelayanan Kebidanan membawahi 2

eselon IV yaitu:



5) Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan

Keterapian Fisik;

Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan

Keterapian Fisik membawahi 2 eselon IV yaitu:






e. Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana

Kesehatan;

Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana

Kesehatan membawahi 5 eselon III, SUbbagian Tata

Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:

1) Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan

Imunologi;

Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan

Imunologi membawahi 2 eselon IV yaitu:



2) Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi;

Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi




3) Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi;

Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi membawahi 2

eselon IV yaitu:



4) Subdirektorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan;

Subdirektorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan





5) Subdirektorat Bina Peralatan Medis di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan;

Subdirektorat Bina Peralatan Medis di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu:





f. Direktorat Bina Kesehatan Jiwa.

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa membawahi 5 eselon III,

Subbagian Tata Usaha, dan Jabatan Fungsional sebagai

berikut:

1) Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas


Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas




2) Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Fasililitas


Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Fasililitas




3) Subdirektorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan

Jiwa;

Subdirektorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan

Jiwa membawahi 2 eselon IV yaitu:




4) Subdirektorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan

Masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

(NAPZA), Rokok, dan alkohol;

Subdirektorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan

Masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

(NAPZA), Rokok, dan alkohol membawahi 2 eselon IV

yaitu:



5) Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko;

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko






3. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan membawahi 6 eselon II yaitu:


Sekretariat Direktorat Jenderal membawahi 4 eselon III dan

1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:



yaitu:








a) Subbagian Hukum;



3) Bagian Keuangan;

Bagian Keuangan membawahi 3 eselon IV yaitu:

a) pengelolaan anggaran;

b) penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan; dan

c) pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.



IV yaitu:





b. Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan

Kesehatan Matra;

Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan

Matra membawahi 4 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan


1) Subdirektorat Surveilans dan Respon Kejadian Luar

Biasa (KLB);

Subdirektorat Surveilans dan Respon Kejadian Luar

Biasa (KLB) membawahi 2 eselon IV yaitu:




2) Subdirektorat Imunisasi;

Subdirektorat Imunisasi membawahi 2 eselon IV yaitu:



3) Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan

Pelabuhan

Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan

Pelabuhan membawahi 2 eselon IV yaitu:



4) Subdirektorat Kesehatan Matra;

Subdirektorat Kesehatan Matra membawahi 2 eselon IV

yaitu:





c. Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung;

Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung

membawahi 5 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan 1

kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:

1) Subdirektorat Pengendalian Tuberkulosis;

Subdirektorat Pengendalian Tuberkulosis membawahi 2

eselon IV yaitu:




2) Subdirektorat Pengendalian Acquired Immune

Deficiency dan Syndrome (AIDS) dan Penyakit Menular

Seksual

Subdirektorat Pengendalian Acquired Immune

Deficiency dan Penyakit Menular Seksual membawahi 2

eselon IV yaitu:



3) Subdirektorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan

Akut;

Subdirektorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan

Akut membawahi 2 eselon IV yaitu:



4) Subdirektorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran

Pencernaan;

Subdirektorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran

Pencernaan membawahi 2 eselon IV yaitu:



5) Subdirektorat Pengendalian Kusta dan Frambusia;

Subdirektorat Pengendalian Kusta dan Frambusia







d. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

membawahi 5 eselon III dan 1 kelompok jabatan fungsional

sebagai berikut:

1) Subdirektorat Pengendalian Malaria;

Subdirektorat Pengendalian Malaria membawahi 2

eselon IV yaitu:



2) Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis;

Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis membawahi 2

eselon IV yaitu:



3) Subdirektorat Pengendalian Zoonosis;

Subdirektorat Pengendalian Zoonosis membawahi 2

eselon IV yaitu:



4) Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan;

Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan




5) Subdirektorat Pengendalian Vektor;

Subdirektorat Pengendalian Vektor membawahi 2

eselon IV yaitu:






e. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular


sebagai berikut:

1) Subdirektorat Pengendalian Penyakit Jantung dan

Pembuluh Darah;

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Jantung dan

Pembuluh Darah membawahi 2 eselon IV yaitu:



2) Subdirektorat Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus

dan Penyakit Metabolik;

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus

dan Penyakit Metabolik membawahi 2 eselon IV yaitu:



3) Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kanker;

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kanker




4) Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kronis dan

Degeneratif;

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kronis dan

Degeneratif membawahi 2 eselon IV yaitu:



5) Subdirektorat Pengendalian Gangguan Akibat

Kecelakaan dan Tindak Kekerasan;

Subdirektorat Pengendalian Gangguan Akibat

Kecelakaan dan Tindak Kekerasan membawahi 2

eselon IV yaitu:




6) Subbagian Tata Usaha


f. Direktorat Penyehatan Lingkungan.

Direktorat Penyehatan Lingkungan membawahi 5 eselon III

dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:

1) Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar;

Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar




2) Subdirektorat Penyehatan Permukiman dan Tempat-

Tempat Umum;

Subdirektorat Penyehatan Permukiman dan Tempat-

Tempat Umum membawahi 2 eselon IV yaitu:



3) Subdirektorat Penyehatan Kawasan dan Sanitasi

Darurat;

Subdirektorat Penyehatan Kawasan dan Sanitasi

Darurat membawahi 2 eselon IV yaitu:



4) Subdirektorat Higiene Sanitasi Pangan;

Subdirektorat Higiene Sanitasi Pangan membawahi 2

eselon IV yaitu:




5) Subdirektorat Pengamanan Limbah, Udara, dan

Radiasi;

Subdirektorat Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi






4. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Dan Anak

Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Dan Anak

membawahi 6 eselon II yaitu:






yaitu:







a) Subbagian Hukum;



3) Bagian Keuangan;








IV yaitu:



c) Subbagian Rumah Tangga


b. Direktorat Bina Gizi;

Direktorat Bina Gizi membawahi 5 eselon III, Subbagian tata

Usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:

1) Subdirektorat Bina Gizi Makro;

Subdirektorat Bina Gizi Makro membawahi 2 eselon IV

yaitu:



2) Subdirektorat Bina Gizi Mikro;

Subdirektorat Bina Gizi Mikro membawahi 2 eselon IV

yaitu:



3) Subdirektorat Bina Gizi Klinik;

Subdirektorat Bina Gizi Klinik membawahi 2 eselon IV

yaitu:



4) Subdirektorat Bina Konsumsi Makanan;

Subdirektorat Bina Konsumsi Makanan membawahi 2

eselon IV yaitu:




5) Subdirektorat Bina Kewaspadaan Gizi;

Subdirektorat Bina Kewaspadaan Gizi membawahi 2

eselon IV yaitu:





c. Direktorat Bina Kesehatan Ibu;

Direktorat Bina Kesehatan Ibu membawahi 5 eselon III,

Subbagian Tata Usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional

sebagai berikut:

1) Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Hamil;

Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Hamil membawahi 2

eselon IV yaitu:



2) Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas;

Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas




3) Subdirektorat Bina Kesehatan Maternal Dengan

Pencegahan Komplikasi;

Subdirektorat Bina Kesehatan Maternal Dengan

Pencegahan Komplikasi membawahi 2 eselon IV yaitu:




4) Subdirektorat Bina Keluarga Berencana;

Subdirektorat Bina Keluarga Berencana membawahi 2

eselon IV yaitu:



5) Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan

Reproduksi;

Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi






d. Direktorat Bina Kesehatan Anak;

Direktorat Bina Kesehatan Anak membawahi 5 eselon III,

Subbagian Tata Usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional

sebagai berikut:

1) Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Bayi;

Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Bayi




2) Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita

dan Pra Sekolah;

Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita

dan Pra Sekolah membawahi 2 eselon IV yaitu:



3) Subdirektorat Bina Kewaspadaan Penanganan Balita

Berisiko;


Subdirektorat Bina Kewaspadaan Penanganan Balita

Berisiko membawahi 2 eselon IV yaitu:



4) Subdirektorat Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah

dan Remaja;

Subdirektorat Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah

dan Remaja membawahi 2 eselon IV yaitu:



5) Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Anak;

Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Anak






e. Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional,

Alternatif, dan Komplementer;

Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif,

dan Komplementer membawahi 4 eselon III, Subbagian

Tata Usaha, dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai

berikut:

1) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional

Keterampilan;

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional

Keterampilan membawahi 2 eselon IV yaitu:




2) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional

Ramuan;

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional

Ramuan membawahi 2 eselon IV yaitu:



3) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif Dan

Komplementer;

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif Dan

Komplementer membawahi 2 eselon IV yaitu:



4) Subdirektorat Bina Penapisan Dan Kemitraan;

Subdirektorat Bina Penapisan Dan Kemitraan






f. Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga membawahi

5 eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan 1 kelompok

jabatan fungsional sebagai berikut:

1) Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Kerja;

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Kerja




2) Subdirektorat Bina Kapasitas Kerja;

Subdirektorat Bina Kapasitas Kerja membawahi 2

eselon IV yaitu:




3) Subdirektorat Bina Lingkungan Kerja;

Subdirektorat Bina Lingkungan Kerja membawahi 2

eselon IV yaitu:



4) Subdirektorat Bina Kemitraan Kesehatan Kerja;

Subdirektorat Bina Kemitraan Kesehatan Kerja




5) Subdirektorat Bina Kesehatan Perkotaan dan Olahraga;

Subdirektorat Bina Kesehatan Perkotaan dan Olahraga




6) Sub Bagian Tata Usaha;


5. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

membawahi 5 eselon II yaitu:






yaitu:








a) Subbagian Hukum;



3) Bagian Keuangan;







IV yaitu:





b. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan



1) Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat;

Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat


a) Seksi Analisis Harga Obat; dan

b) Seksi Standardisasi Harga Obat .

2) Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan;


Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan


a) Seksi Perencanaan Penyediaan Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan; dan

b) Seksi Pemantauan Ketersediaan Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan .

3) Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan;

Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan


a) Seksi Standardisasi Pengelolaan Obat Publik dan


b) Seksi Bimbingan dan Pengendalian Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan.

4) Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan;

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan membawahi 2 eselon

IV yaitu:

a) Seksi Pemantauan Program Obat Publik dan


b) Seksi Evaluasi Program Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan.



c. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian;

Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian membawahi 4

eselon III, Subbagian Tata Usaha, dan 1 kelompok jabatan



1) Subdirektorat Standardisasi;

Subdirektorat Standardisasi membawahi 2 eselon IV

yaitu:

a) Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian; dan

b) Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional.

2) Subdirektorat Farmasi Komunitas;

Subdirektorat Farmasi Komunitas membawahi 2 eselon

IV yaitu:

a) Seksi Pelayanan Farmasi Komunitas; dan

b) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi

Komunitas.

3) Subdirektorat Farmasi Klinik;

Subdirektorat Farmasi Klinik membawahi 2 eselon IV

yaitu:

a) Seksi Pelayanan Farmasi Klinik; dan

b) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Klinik.

4) Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional;

Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional membawahi

2 eselon IV yaitu:

a) Seksi Promosi Penggunaan Obat Rasional; dan

b) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat

Rasional.



d. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan;

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan



1) Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan;

Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan membawahi 2

eselon IV yaitu:


a) Seksi Alat Kesehatan Elektromedik ; dan

b) Seksi Alat Kesehatan Non Elektromedik

2) Subdirektorat Penilaian Produk Diagnostik Invitro dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

Subdirektorat Penilaian Produk Diagnostik Invitro dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga membawahi 2

eselon IV yaitu:

a) Seksi Produk Diagnostik Invitro; dan

b) Seksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

3) Subdirektorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga;

Subdirektorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga membawahi 2 eselon IV

yaitu:

a) Seksi Inspeksi Produk; dan

b) Seksi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi.

4) Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi;

Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi membawahi

2 eselon IV yaitu:

a) Seksi Standardisasi Produk; dan

b) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Produksi dan

Distribusi.



e. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian



1) Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat

Tradisional;


Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat

Tradisional membawahi 2 eselon IV yaitu:

a) Seksi Standardisasi Produksi dan Distribusi; dan

b) Seksi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi.

2) Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan;

Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan


a) Seksi Standardisasi Produksi Kosmetika dan

Makanan; dan

b) Seksi Perizinan Sarana Produksi Kosmetika.

3) Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Sediaan Farmasi Khusus;

Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Sediaan Farmasi Khusus


a) Seksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Farmasi; dan

b) Seksi Sediaan Farmasi Khusus.

4) Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat;

Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat


a) Seksi Analisis Obat dan Bahan Baku Obat; dan

b) Seksi Kerjasama.



6. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal membawahi 6 eselon II dan 1 kelompok



a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;

Sekretariat Inspektorat Jenderal membawahi 4 eselon III

dan 1 kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:



yaitu:

a) Subbagian Program; dan

b) Subbagian Informasi dan Dokumentasi.

2) Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan;

Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan membawahi 2 eselon IV yaitu:

a) Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan I; dan

b) Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan II.

3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

Bagian Keuangan dan Perlengkapan membawahi 2

eselon IV yaitu:

a) Subbagian Keuangan; dan

b) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

4) Bagian Umum;

Bagian Umum membawahi 2 eselon IV yaitu:

a) Subbagian Kepegawaian; dan

b) Subbagian Tata Usaha.


b. Inspektorat I;

Inspektorat I membawahi 1 eselon IV dan 1 kelompok



2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.


c. Inspektorat II;

Inspektorat II membawahi 1 eselon IV dan 1 kelompok




d. Inspektorat III;

Inspektorat III membawahi 1 eselon IV dan 1 kelompok




e. Inspektorat IV;

Inspektorat IV membawahi 1 eselon IV dan 1 kelompok




f. Inspektorat Investigasi;

Inspektorat Investigasi membawahi 1 eselon IV dan 1




g. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan membawahi 5

eselon II yaitu:

a. Sekretariat Badan;

Sekretariat Badan membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok



1) Bagian Perencanaan dan Anggaran;

Bagian Perencanaan dan Anggaran membawahi 3

eselon IV yaitu:




2) Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian;

Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian


a) Subbagian Hukum dan Organisasi;

b) Subbagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai; dan

c) Subbagian Pengembangan Pegawai.

3) Bagian Informasi, Publikasi, dan Diseminasi;

Bagian Informasi, Publikasi, dan Diseminasi


a) Subbagian Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi dan Kerja Sama;

b) Subbagian Dokumentasi, Publikasi, dan

Perpustakaan; dan

c) Subbagian Diseminasi dan Hubungan Masyarakat.

4) Bagian Keuangan dan Umum;

Bagian Keuangan dan Umum membawahi 2 eselon IV

yaitu:

a) Subbagian Keuangan;

b) Subbagian Tata Usaha; dan

c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.


b. Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan;

Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

membawahi 3 eselon III yaitu:




a) Subbagian Program dan Kerja Sama; dan

b) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum;

2) Bidang Biomedis;

Bidang Biomedis membawahi 2 eselon IV yaitu:

a) Subbidang Biomedis Manusia; dan

b) Subbidang Biomedis Non Manusia.

3) Bidang Teknologi Dasar Kesehatan.

Bidang Teknologi Dasar Kesehatan membawahi 2

eselon IV yaitu:

a) Subbidang Teknologi Dasar Pengendalian Penyakit;

dan

b) Subbidang Teknologi Dasar Farmasi, Perbekalan

Kesehatan, Gizi, dan Makanan;

c. Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi

Klinik;

Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi

Klinik membawahi 3 eselon III dan 1 kelompok jabatan






2) Bidang Teknologi Terapan Kesehatan;

Bidang Teknologi Terapan Kesehatan membawahi 2

eselon IV yaitu:

a) Subbidang Teknologi Terapan Farmasi dan

Kedokteran; dan

b) Subbidang Teknologi Terapan Gizi dan Makanan.


3) Bidang Epidemiologi Klinik.

Bidang Epidemiologi Klinik membawahi 2 eselon IV

yaitu:

a) Subbidang Epidemiologi Klinik Penyakit Menular;

dan

b) Subbidang Epidemiologi Klinik Penyakit Tidak

Menular.

d. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat;

Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat


sebagai berikut:





2) Bidang Upaya Kesehatan;

Bidang Upaya Kesehatan membawahi 2 eselon IV

yaitu:

a) Subbidang Upaya Kesehatan Kelompok Rentan;

dan

b) Subbidang Upaya Kesehatan Masyarakat.

3) Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi 2 eselon

IV yaitu:

a) Subbidang Sumber Daya Manusia.

b) Subbidang Fasilitas dan Perbekalan.


e. Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan

Pemberdayaan Masyarakat.

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan

Pemberdayaan Masyarakat membawahi 3 eselon III dan 1






2) Bidang Humaniora Kesehatan;

Bidang Humaniora Kesehatan membawahi 2 eselon IV

yaitu:

a) Subbidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya; dan

b) Subidang Hukum dan Etika.

3) Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan

Masyarakat.

Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan

Masyarakat membawahi 2 eselon IV yaitu:

a) Subbidang Analisis Kebijakan; dan

b) Subbidang Perilaku dan Peran Serta Masyarakat.

8. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

Badan Pengembanagn dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan membawahi 5 eselon II yaitu:

a. Sekretariat Badan;

Sekretariat Badan membawahi 4 eselon III dan 1 kelompok




yaitu:


a) Subbagian Program dan Anggaran;






a) Subbagian Hukum;



3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

Bagian Keuangan dan Perlengkapan membawahi 3

eselon IV yaitu:

a) Subbagian Perbendaharaan;

b) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi; dan

c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

4) Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha membawahi 3

eselon IV yaitu:

a) Subbagian Pengembangan Pegawai;

b) Subbagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai; dan

c) Subbagian Tata Usaha dan Gaji.

b. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan;

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan membawahi 4 eselon III dan 1


1) Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan;

Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan


a) Subbidang Analisis Kebutuhan; dan


b) Subbidang Program dan Pelaporan.

2) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Dalam Negeri;

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Dalam Negeri membawahi 3 eselon IV yaitu:

a) Subbidang Distribusi Sumber Daya Manusia

Kesehatan; dan

b) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan.

3) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Luar Negeri;

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Dalam Negeri membawahi 3 eselon IV yaitu:

a) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri; dan

b) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Asing di Indonesia.



c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur membawahi 3

eselon III, 1 eselon IV (Subbagian Tata Usaha), dan 1


1) Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan

Pengendalian Mutu;

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan

Pengendalian Mutu membawahi 2 eselon IV yaitu:

a) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan; dan

b) Subbidang Pengendalian Mutu.


2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan

Manajemen Kesehatan;

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan

Manajemen Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu:

a) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan; dan

b) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen

Kesehatan.

3) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan

Fungsional Kesehatan;

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan

Fungsional Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu:

a) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Kesehatan; dan

b) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Kesehatan.



d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan


sebagai berikut:

1) Bidang Program dan Pengembangan;

Bidang Program dan Pengembangan membawahi 2

eselon IV yaitu:

a) Subbidang Program; dan

b) Subbidang Pengembangan.

2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi 2 eselon

IV yaitu:

a) Subbidang Pendidikan; dan

b) Subbidang Pelatihan.


3) Bidang Pengendalian Mutu;

Bidang Pengendalian Mutu membawahi 2 eselon IV

yaitu:

a) Subbidang Standardisasi; dan

b) Subbidang Pemantauan.



e. Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan

Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan

Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan


sebagai berikut:

1) Bidang Perencanaan dan Program;

Bidang Perencanaan dan Program membawahi 2

eselon IV yaitu:

a) Subbidang Perencanaan; dan

b) Subbidang Program.

2) Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya

Manusia Kesehatan;

Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya

Manusia Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu:

a) Subbidang Standardisasi Sumber Daya Manusia

Kesehatan; dan

b) Subbidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia

Kesehatan.

3) Bidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya

Manusia Kesehatan;

Bidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya

Manusia Kesehatan membawahi 2 eselon IV yaitu:


a) Subbidang Pendidikan Berkelanjutan; dan

b) Subbidang Tugas Belajar Pendidikan Diploma dan

Strata.


5) Kelompok Jabatan Fungsional


Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa

dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan

masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern,

demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai

Negeri sebagai unsur penyelenggara negara yang bertugas sebagai

abdi masyarakat yang memberikan pelayanan secara adil dan

merata, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan

penuh ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut menuntut

adanya Pegawai Negeri yang memiliki kompetensi jabatan dalam

menyelenggarakan negara dan pembangunan sesuai dengan

bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pegawai Negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan

unsur utama sumber daya aparatur negara, yang mempunyai peran

yang sangat menentukan bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di

Kementerian Kesehatan. Sosok PNS yang mampu memainkan

peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi, yang

diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan

kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental

baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan

publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan

bangsa.

Kompetensi yang demikian ini akan timbul jika PNS tersebut

pertama-tama sudah dapat mengenal dan beradaptasi dengan

lingkungan kerja Kementerian Kesehatan secara memadai. Untuk

itu, sebagai upaya dalam menciptakan sosok PNS yang mampu

POKOK BAHASAN 3:

PERAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB CPNS DI TEMPAT KERJA/PENUGASAN


mengenal lingkungan kerja dengan baik dan pada gilirannya mampu

mengembangkan kompetensi PNS sebagaimana tersebut di atas,

perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat) yang mengarah kepada upaya pengenalan peran,

tugas dan tanggungjawab CPNS serta struktur organisasi

Kementerian Kesehatan dan lingkungannya untuk menumbuhkan

sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada

kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi, yang menghendaki

pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dalam

menjalankan tugas pelayanan publik dengan tekad memerangi

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau yang lebih dikenal dengan

KKN, pemerintah harus melakukan peningkatan kualitas

profesionalisme aparatur agar memiliki keunggulan daya saing

(competitive advantange) dan memegang teguh etika birokrasi

dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat

kepuasan dan keinginan masyarakat atau yang lebih dikenal

dengan pelayanan prima.

kedudukan dan struktur organisasi kementerian kesehatan

Documents