kata pengantar - paserkab.go.id...,informatika ,statistik dan persandian kabupaten paser tahun 2016...

Renstra Diskominfo Kab.Paser ii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ...................................................................

1.2 Landasan Hukum ................................................................

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO ...........................

2.1. Gambaran Umum ................................................................

2.2. Tugas Pokok Dan Fungsi ....................................................

2.3 Sumber Daya SKPD ..............................................................

2.4. Kinerja Pelayanan SKPD .....................................................

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi permasalahan ....................................................

3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil ………..

Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L .........................................................

3.4. Telahaan Renstra Provinsi ...................................................

3.5. Telaahan Tata Ruang dan KLHS.........................................

3.6. Isu Strategis .......................................................................

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi .................................................... ................................

4.2. Misi ......................................................................................

4.3. Tujuan ..................................................................................

4.4. Sasaran ................................................................................

4.5. Strategi dan Kebijakan ..........................................................

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan .........................................

5.2. Rencana Pagu Indikatif .......................................................

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PENUTUP ..................................................................................

1

1

3

7

8

13

13

16

39

44

47

47

50

56

58

59

61

65

65

65

66

66

68

72

72

77

91

93

Renstra 2016-2021 Revisi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkah,

rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi

,Informatika ,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021, yang merupakan amanat

dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman perencanaan Dinas

Komunikasi,informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dalam waktu 5 (lima) tahun

kedepan . Adapun Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program,

kegiatan, dan pendanaan indikatif berdasar pada tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi ,

Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

Kami akui bersama bahwa kurun waktu satu tahun terakhir Dinas Komunikasi ,Informatika,

Statistik dan Persandian belum dapat memberikan kontribusi pelayanan yang maksimal kepada

masyarakat di daerah Kabupaten Paser.

Masih cukup banyak permasalahan dan tantangan kedepan yang masih harus diselesaikan

diantaranya adalah penerapan e-governmet dalam rangka pencapaian kota pintar (smart city). Untuk

itu diperlukan komitmen dan konsistensi yang kuat dalam melaksanakan Program dan kegiatan baik

dilingkunan intern Dinas Komunikasi ,Informatka,Statistik dan Persandian maupun diluar Dinas

terutama steak holder dan para pejabat pengambil keputusan, oleh karena permasalahan Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian terus bergerak secara dinamis sesuai dengan perkembangan dan

kemajuan Teknologi Informasi

Mudah-mudahan Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja setiap tahun oleh masing-masing unit kerja dan diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan

kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dalam mewujudkan

Kabupaten Paser yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan sesuai dengan Visi Kepala Daerah

Kabupaten Paser.....Amin

Tana Paser, November 2017

Renstra 2016-2021 Revisi 1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi ,Informatika,Statistik dan Persandian merupakan salah satu

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor

14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan

Bupati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan

Persandian Kabupaten Paser disusun berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004

yang mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala Perangkat Daerah dalam

menyiapkan Rencana Strategis ( Renstra ) Perangkat Daerah keterkaitan antara Visi dan

Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD dengan Renstra Perangkat

Daerah, dan pokok-pokok dokumen Renstra Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat

indikator kinerja utama dalam 5 tahun yang mengacu pada sasaran dan tujuan, dimana

Renstra Perangkat Daerah ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja

( Renja ) tahunan .

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak mengatur

secara eksplisit mengenai Renstra Perangkat Daerah, namun Undang-Undang ini

mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dalam

kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja Perangkat Daerah

, dan RKA Perangkat Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengemukakan

tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,

Program, dan Kegiatan sesuai tupoksi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD

yang menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari program/kegiatan pembangunan dalam

Renstra Perangkat Daerah.


Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

menekankan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus berpedoman pada

RPJMD, karena RPJMD merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD, RKPD, Renja

Perangkat Daerah, KUA, APBD, dan RKA Perangkat Daerah..

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan SPM menekankan bahwa RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah harus

mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah dan

kemudian dituangkan ke dalam RKPD, Renja Perangka Daeraht, KUA, ABPD, dan RKA

Perangkat Daerah untuk pencapaian target SPM tahunan dengan mempertimbangkan

keuangan daerah.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang merupakan penjabaran PP No. 58 Tahun

2005 telah mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan

penganggaran tahunan daerah, termasuk didalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA Perangkat

Daerah, dan APBD. Mengingat RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah harus ada

kolerasinya, sehingga mudah diterjemahkan kedalam rencana dan penganggaran tahunan

daerah yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam pembangunan, selain memiliki fungsi

perencanaan internal Perangkat Daerah, juga untuk merealisasikan tugas pembangunan

kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Jadi Renstra Perangkat Daerah merupakan

bagian tak terpisahkan dari RPJMD, dan secara sinergi bertujuan untuk mensukseskan

pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan mengikuti alur pikir

seperti terlihat pada Gambar 1.1. Secara mendalam, penyusunan Renstra Peangkat Daerah

memperhatikan dan merujuk pada beberapa dokumen perencanaan lainnya.


Gambar 1.1. Bagan Alir Proses Penyusunan Rancangan Renstra SKPD/Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi , Informatika,

Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2017 -2021 adalah untuk penjabaran

Visi, Misi, dan Sasaran yang disesuaikan dengan isu-isu strategis yang terdapat pada

daerah Kabupaten Paser.

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas

Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran

Negara RI Tahun 1956 Nomor 65);


2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih

dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme(Lembaran Negara RI Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3651);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor

108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4843);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik


4846);


10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kalimantan Utara

(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 229);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244,Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara

Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 3980);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan

Penetapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan nama Kabupaten

Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Rpublik

Indonesia Nomor 4760);


18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 ;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; .

23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

24. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penggunaan Komputer dengan

Aplikasi Komputer berbahasa Indonesia;

25. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan

Telematika di Indonesia;

26. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan E-Government;

27. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 57/KEP/M. Kominfo/12/2003

tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government

Lembaga;

28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan) nomor

63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pelayanan Publik;

29. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan) nomor

Kep/26/M.Pan/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;


31. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005

tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

33. Peraturan Bupati Paser nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas

Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Paser Tahun 2016-2021 ini adalah :

a. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam kurun waktu

lima tahun ( 2016 – 2021 );

b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Komunikasi ,

Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser;

c. Sebagai acuan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi ,Informatika

,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser ;

d. Sebagai dokumen dan acuan dalam perencanaan pembangunan yang memberikan

arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah,

sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan serta

rencana kerjanya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi

,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paserr Tahun 2016- 2021 adalah sebagai

pedoman SKPD dalam menyusun rencana kerja tahunan sehingga kegiatan prioritas

dalam pembangunan dapat selaras dengan perencanaan di RPJMD Kabupaten Paser.


Kedudukan dan Peranan Renstra Perangkat Daerah dalam Perencanan Dinas

Kominfo ,Informatika ,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 3 ayat (3), bahwa pembangunan

nasional meliputi pembangunan Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional

untuk tingkat Kabupaten/Kota menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) untuk periode waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) untuk priode waktu 5 tahun, dan Rencana Strategi (Renstra)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode waktu 5 tahun, serta Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah untuk priode waktu 1 tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk priode waktu 1 tahun inilah

yang merupakan pedoman Penyusunan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka melakukan penyusunan Rencana Anggaran

dan Pendapatan Daerah (RAPBD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis

adalah Dokumen Perencanaan yang harus dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah termasuk

Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, yang ditetapkan

berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) .

Kedudukan dan peranan Renstra Perangkat Daerah dalam Perencanaan

merupakan suatu landasan arah 5 tahun kedepan baik dalam perencanaan maupun

pelaksanaan dengan tahapan-tahapan pembangunan di Kabupaten Paser khususnya di

bidang Komunikasi dan Informatika. Dimana Renstra ini menjadi acuan dalam penentuan

isu strategis dan penetapan rencana kerja Dinas Komunikasi ,Informatika ,Statistik dan

Persandian Kabupaten Paser..

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian

Kabupaten Paser tahun 2016-2021 disusun dalam sistematika sebagai berikut :


1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat dan berisikan tentang :

1.1 Latar Belakang.

Memuat tentang latar belakang dibuatnya dokumen Rencana Strategis

Dinas Komunikasi, Informatika ,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

2016-2021.

1.2 Landasan Hmum.

Berisikan tentang dasar hukum pembuatan dokumen Rencana Strategis

Dinas Komunikasi , Informatika ,Statistik dan Persandian Kabupaten

Paser tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Bab ini berisi maksud dan tujuan dalam pembuatan dokumen Rencana

Strategis Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian

Kabupaten Paser tahun 2016-2021;.

1.4 Sistematika Penulisan.

Memuat tentang kerangka acuan dalam penyusunan dokumen Renstra

Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

tahun 2016-2021.

2 Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi , Informatika ,Statistik dan Persandian

Kabupaten Paser;

Bab ini berisi tentang gambaran umum serta tugas pokok dan fungsi Dinas

Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

2.1 Gambaran Umum

Memuat tentang Gambaran umum Dinas Komunikasi,

Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Memuat tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah ,Struktur

organisasi serta uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi ,Informatika

,Statistik dan Persandian Kab.Paser


2.3. Sumberdaya Perangkat Daerah

Memuat tentang Sumberdaya Manusia (SDM), dan Sarana /Prasarana

yang dimiliki oleh Perangkat Daerah;

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tentang tingkat capaian kinerja pada Renstra periode

sebelumnya

2. Bab III Isu-Isu Strategis Berdasar Tugas dan Fungsi

Dalam Bab ini memuat tentang sub bab :

3.1 Identifikasi Permasalahan.

Bab ini berisi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi,

Informatika ,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih.

berisikan tentang telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam dokumen RPJMD

Kabupaten Paser

3.3 Telaahan Renstra K/L

Bab ini berisi tentang permasalahan strategis yang dihadapi oleh

Kementerian/Lembaga terkait.

3.4 Telaahan Renstra Provinsi

Bab ini berisi tentang permasalahan strategis yang dihadapi oleh

Perangkat Daerah yang menangani bidang Kominfo.

3.5 Telaahan Tata ruang dan KLHS

Bab ini berisi tentang kajian terhadap lingkungan hidup dalam

penyusunan atau evaluasi dalam pembangunan berkelanjutan sebagai

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3.6 Isu Strategis.


Bab ini berisi tentang permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas

Komunikasi ,Informatika,Statistik dan Persandian yang harus

diselesaikan selama 5 (lima) tahun kedepan.

4. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Strategis, dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat dan menyajikan sub bab :

4.1 Visi SKPD

Bab ini berisi visi Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian

Kabupaten Paser yang memuat sesuatu yang ingin dicapai

berlandaskan visi pada dokumen RPJMD Kabupaten Paser.

4.2 Misi Perangkat Daerah

Berisikan misi Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian

Kabupaten Paser yang memuat segala sesuatu yang harus dikerjakan

dalam upaya mewujudkan visi Dinas Komunikasi, Informatika ,Statistik

dan Persandian Kabupaten Paser;

4.3 Tujuan

Bab ini berisi tujuan yang akan didapatkan setelah misi Dinas

Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian terwujud.

4.4. Sasaran

Memuat tentang sasaran dalam melaksanakan Visi dan Misi

4.5. Strategi dan Kebijakan

Memuat tentang strategi yang dilakukan untuk menentukan cara agar

misi Dinas Komunikasi , Informatika ,Statistik dan Persandian Kabupaten

Paser dapat terwujud. Serta kebijakan yang perlu dibuat agar strategi

yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara terarah.

5. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

dan Pendanaan Indikatif.

5.1 Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Utama SKPD.


Bab ini berisi program, kegiatan, dan Indikator Kinerja Utama Dinas

Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

untuk mendukung sasaran strategis.

5.2 Rencana Pagu Indikatif.

Bab ini berisi penentuan rencana pagu anggaran dalam mendukung

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan

Persandian Kabupaten Paser.

6. Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.

Bab ini berisi keterkaitan antara Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi,

Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dengan tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Paser yang berkaitan dengan urusan komunikasi ,

informatika.,Statistik dan Persandian.

7. Bab VII Penutup

Renstra 2016-2021 .Revisi 13

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1 Gambaran Umum

Dinas Komunikasi , Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya bertanggung jawab dalam

bidang Komunikasi dan Informatika, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Paser yang selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Paser

Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun

2016 tentang Kedudukan,Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah serta Peraturan Bupati Paser Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian tugas dan

Fungsi Dinas Komunikasi ,Informatika ,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi ,Informatika,

Statistik dan Persandian berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan

publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

dengan memanfaatkan Teknologi Informatika (e-Government) sebagai pondasi menuju

terwujudnya kota pintar (Smart City) di daerah Kabupaten Paser.

Diera Globaliasi globalisasi, demokratisasi, dan perkembangan Teknologi

Komunikasi dan Informasi (TKI), maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian harus mengikuti perkembangan dan melihat dari tuntutan masyarakat akan

informasi sehingga penerapan teknologi tersebut harus seiring dan sejalan sesuai tuntutan

dalam meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat sehingga diperlukannya

peningkatan sarana layanan yang disebut electronic government (e-Government) dalam

rangka menuju kota pintar/smart city.

Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian menjadi bagian yang

sangat penting dalam memberikan informasi -informasi pembangungan daerah baik melalui


media cetak maupun media elektronik, sehingga seluruh kebutuhan masyarakat tentang

pembangunan dapat terlayani dengan baik.

Dengan melihat kondisi geografis dan luas daerah Kabupaten Paser menjadikan

tantangan tersendiri bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugasnya

sebagai satuan kerja dalam mengemban amanah untuk menyampaikan segala informasi

publik sehingga seluruh masyarakat baik yang berada di kecamatan maupun didesa

sampai ke daerah sangat sulit terutama dalam hal akses informasi.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan tupoksinya

merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan

program pengembangan bidang telematika didaerah, Agar Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian dapat menjalankan tufoksinya, maka diperlukan faktor-faktor

pendukung yang merupakan Kekuatan, Ancaman, Peluang dan Kelemahan Dinas

Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian baik faktor-faktor pendukung internal

Dinas maupun faktor eksternal.

Faktor internal dan eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Internal, terdiri dari :

a. Kekuatan

Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Paser di bidang Komunikasi dan

Informatika melalui Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati

Paser Nomor 79 tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .

Sebagai lembaga teknis daerah yang melakukan koordinasi pembangunan di

daerah bidang telematika, Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan

Persandian dapat bertindak sebagai pemberi pertimbangan teknis bagi

Perangkat Daerah lain serta sebagai konsultan perencana pengembangan

sistim informasi, kedepan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan


Persandian akan mengembangkan Integerasi Jaringan melalui pembangunan

infrastruktur ke semua Perangkat Daerah yang didukung dengan

implementasi teknologi informasi dan komunikasi berupa jaringan komputer

dan Internet / intranet, serta pengembangan sistem informasi manajemen

(SIM) Perangkat Daerah secara online melalui website.

Adanya komitmen bersama antara Bupati Paser dan seluruh perangkat

daerah untuk membangun kota pintar (smart city) yang pengembangannya

dimulai dari pelayanan smart e-Government di Kabupaten Paser.

Ketersediaan Anggaran baik dari APBD II maupun APBD I untuk membiayai

kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam

menjalankan tufoksinya.

b. Kelemahan.:

Masih rendahnya disiplin kerja dan tidak dipahaminya tupoksi oleh sebagian

karyawan.

Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga

implementasi elektronik government belum sepenuhnya didukung oleh

ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.

Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki.

Belum tersedianya SDM di bidang pembangunan infrastruktur

telekomunikasi

2. Faktor eksternal terdiri dari :

.a. Peluang.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan

menyusunan dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD serta

Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra dan Renja Perangkat

Daerah.


Bahwa Program Komunikasi dan Informatika yang mendukung seluruh

aspek pembangunan baik tingkat nasional maupun daerah.

b. Tantangan

SDM bidang TIK perlu ditingkatkan dan perlu kerjasama dengan perguruan

tinggi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian masih terus

beruapaya menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang

telematika yang harmonis di semua komponen yang ada.

Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil

pembangunan yang telah dilakukan .dan beranggapan bahwa perencanaan

pengembangan yang telah disusun belum matang.

Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai baik

penerimaan dari DAU dan PAD yang cenderung semakin menurun.

Dominasi pertimbangan politik dalam menentukan kebijakan program

kegiatan.

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan

Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Pearuran Bupati Paser

Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi ,Informatika,

Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, bahwa Dinas Komunikasi ,

Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi ,Informatika,Statistik dan Persandian

berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi , Informatika

,Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional dibidang komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis pemerintah

daerah;

b. Penetapan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian ;

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian yang meliputi komunikasi dan informasi public, aplikasi

informatika, teknologi dan komunikasi serta statistik dan persandian sesuai dengan

norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya; dan

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

Berkaitan dengan pembentukan Perangkat Daerah , bahwa Dinas Komunikasi

,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dipimpin oleh Kepala Dinas yang

membawahi Sekretaris, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Kepala Bidang

Aplikasi Informatika, ,Kepala Bidang Teknologi komunikasi dan Informatika serta Kepala

Bidang Statistik dan Persandian dengan masing-masing rincian tugas dan fungsi sebagai

berikut : .

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas dalam melaksanakan perencanaan Program,

Kepegawaian, Penatausahaan Keuangan dan rumah tangga dinas, dan memberikan

pelayanan administratif kepada satuan kerja dilingkungan dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris sebagai pejabat struktural Eselon III a.

Dalam hal melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi sbb:

a. Penyusunan rencana program kegiatan dinas;

b. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk

setiap program/kegiatan;

c. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas;


d. Pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan

kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;

e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi ,pelaporan realisasi program dan kegiatan

dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;

f. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi

kepegawaian dan kediklatan;

g. Pelaksanaan urusan rumah tangga ,komunikasi, informasi, dan dokumentasi ; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi

sekretariat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh

1.1 Subbagian Perencanaan Program

Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas untuk melaksanakan

penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik

dan Persandian dengan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan

Bupati Paser adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas sesuai dengan

rencana strategis pemerintah daerah;

b. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) dinas;

c. Pelaksanaan Penyusunan dan penetapan indikator kinerja untuk setiap

program kegiatan;

d. Pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan

melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (

bulan, triwulan, semesteran dan tahunan ) ;

e. Pelaksaanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam

rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;

f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan

publikasi ; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi subbagian

Perencanaan Program


1.2 Subbagian Kepegawaian Umum

Sub.bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan

urusan rumah tangga, mengelola barang milik daerah dan administrasi

kepegawaian dengan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan

pemeliharaan barang milik daerah pada dinas;

b. Pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan,penyaluran, dan

pemanfaatan ,penatausahaan ( Pembukuan,inventarisasi dan pelaporan ),

pengamanaan dan pemeliharaan barang milik daerah dilingkungan dinas;

c. Pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB) ,pengusulan formasi jabatan fungsional

angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan

evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi

PNSD di lingkungan dinas;

d. Pelaksanaan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian usulan

pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan

disiplin , serta peningkatan kesejahteraan PNS di Lingkungan dinas;

e. Pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif ;

f. Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja

dilingkungan dinas;

g. Pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian

dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai dilingkungan dinas; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi subbagian

Kepegawaian dan Umum

1.3 Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan

penatausahaan keuangan dinas dan menyelenggarakan fungsinya sebagai

berikut :

a. Pelaksanaan penyusunan anggaran belanja dinas yang meliputi belanja

langsung dan tidak langsung , termasuk perubahannya;


b. Pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan

dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) ;

c. Pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM);

d. Pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah pembayaran langsung (SPP-

LS), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), Surat Perintah

pembayaran ganti uang (SPP-GU), dan surat perintah pembayaran tambah

uang (SPP-TU);

e. Pelaksanaan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP);

f. Pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas

persetujuan kepala dinas selaku pengguna anggaran ;

g. Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;

h. Pelaksanaan akuntasi dan penyusunan laporan keuangan dinas;

i. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit

pelaksana teknis dilingkungan dinas; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi subbagian

keuangan.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan

pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program

dibidang media publik, kemitraan dan Pemberdayaan komunikasi , serta pengelolaan

dan pelayanan informasi..

Untuk melaksanakan tugas nya bidang informasi publik menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program dimedia

publik, kemitraan dan pemberdayaan komunikasi serta pelayanan informasi sesuai

dengan rencana strategis pemerintah daerah;

b. Pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program media publik,

kemitraan dan pemberdayaan komunikasi, serta pengelolaan dan pelayanan


informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriterian yang ditetapkan

pemerintah;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan informasi dan dokumentasi melalui berbagai media

informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan

kesejahteraan rakyat ;

d. Pelaksanaan penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi publik

dan media lainnya;

e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi , advis teknis penyelenggra komunikasi dan

informasi publik ;

f. Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan media cetak, elektronik lokal maupun

nasional ;

g. Pentediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik ;

h. Pelaksanaan penyediaan sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat

secara langsung atau melalui media cetak, elektronik, Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM), pertunjukan rakyat dan media lainnya ;

i. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta pengkoordinasian

dengan instransi pemerintah , swasta, perugruan tinggi,lembaga dan komunitas

masyarakat ;

j. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian dibidang

Komunikasi dan Informasi Publik;

k. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan program kegiatan Komunikasi

dan Informasi Publik ; dan

l. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang

Informasi dan Komunikasi Publik

Untuk melaksanakan tugas dan fungsiya bidang Informasi Publik dibantu oleh :

2.1 . Seksi Media Publik

Seksi Media Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan media publik ;


Untuk melaksanakan tugas seksi media publik menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan media publik sesuai dengan

rencana strategis pemerintah daerah ;

b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan

kebijakan media publik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria

yang ditetapkan Pemerintah;

c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan media publik sesuai

dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah ;

d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan akses informasi melalui media

centre ;

e. Pelaksanaan penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan

penyediaan akses informasi;

f. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat , pemerintah serta kelembagaan

menggunakan multi media ;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan media

publik ; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi media

publik.

2.2. Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Komunikasi

Seksi kemiraan dan pemberdayaan komunikasi mempunyai tugas melaksanakan

urusan kemitraan dan pemberdayaan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Kemitraan dan pemberdayaan komunikasi

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Kemitraan dan

Pemberdayaan Komunikasi sesuai dengan rencana strategis pemerintah

daerah ;



kebijakan Kemitraan dan Pemberdayaan Komunikasi sesuai dengan norma,

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Kemitraan dan

Pemberdayaan Komunikasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan

kriteria yang ditetapkan pemerintah;

d. Pelaksanaan penyiapan penguatan hubungan kemitraan dengan lembaga

komunikasi pemerintah, asosiasi profesi komunikasi publik, dan lembaga

pemantau media/ lembaga konsumen media ;

e. Pelaksanaan pelayanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi

media dan lembaga komunikasi publik

f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hubungan kemitraan ;;

g. Pelaksanaan pengembangan sumbedaya komunikasi publik ;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kemitraan dan

pemberdayaan komunikasi ;dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Kemitraan

dan Pemberdayaan Komunikasi..

2.3. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Seksi pengelolaan dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan

urusan pengelolaan dan pelayanan informasi. .

Untuk melaksanakan tugas seksi pengelolaan dan pelayanan informasi


a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan

informasi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;


kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai dengan norma, standar,

prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;


c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengelolaan dan

pelayanan informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang

ditetapkan pemerintah ;

d. Pelaksanaan peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah ;

e. Pelaksanaan pengendalian sarana, prasarana, konten serta fasilitas

perkembangan pengelolaan dan pelayanan informasi ;

f. Pengelolaan penyiaran informasi publik melalui radio dan televisi ;

g. Pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat ;

h. Pelaksanaan pengkoordinasian, konsolidasi, integrasi, sinkronisasi, dan

standarisasi dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi ;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi ; dan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi

Pengelolaan dan pelayanan informasi .

3. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian,

Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program aplikasi dan

pengembangan informatika, pengolahan e-government serta administrasi dan

pengembangan sumbedaya TIK.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi

Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program dibidang

aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta

pengembangan sumberdaya TIK sesuai dengan rencana strategis pemerintah

daerah;

b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program aplikasi dan

pengembangan informatika, pengolahan e-government serta pengembangan


sumberdaya TIK sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang

ditetapkan pemerintah;

c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan

kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta

pengembangan sumberdaya TIK ;

d. pelaksanaan pengoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan

Aplikasi informatika ;

e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan

teknis pengelolaan aplikasi dan pengembangan aplikasi informatika;

f. pelaksanaan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan aplikasi informatika;

g. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan

manajemen sistem aplikasi informatika;

h. penyiapan sistem aplikasi komputer yang diperlukan perangkat daerah;

i. pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) dan pengelolaan nama domain yang

telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan sub domain dilingkungan Pemerinta Daerah

j. Pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan program kegiatn aplikasi

informatika ; dan ;

k. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang

Aplikasi Informatika.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsiya Kepala bidang Aplikasi Informatika dibantu oleh

:

3.1 . Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika

Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika mempunyai tugas melaksanakan

urusan aplikasi dan pengembangan informatika;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aplikasi

dan Pengembangan Informatika menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan aplikasi dan pengembangan

informatika sesuai dengan rencanaan strategis pemerintah daerah;


b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan

kebijakan aplikasi dan pengembangan informatika sesuai dengan norma,

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan aplikasi dan

pengembangan informatika sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan

kriteria yang ditetapkan pemerintah;

d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis aplikasi dan fasilitas

pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi;

e. pelaksanaan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, norma, kreteria dan

bimbingan teknis serta evaluasi di bidang interoperabilitas sistem informasi;

f. Pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan telematika dan usaha informatika

di bidang aplikasi dan pengembangan informatika;

g. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan

manajemen aplikasi informasi daerah;

h. pelaksanaan pencarian, penghimpunan, pengumpulan dan penyusunan data,

laporan dan berita kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat

yang bersifat terkini dan akurat pada seksi aplikasi dan pengembangan

informatika;

i. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan aplikasi dan

pengembangan Informatika;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan aplikasi dan

pengembangan informatika; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Aplikasi

dan Pengembangan Informatika.

3.2 . Seksi Pengelolaan e-government

Seksi Pengolahan e-government mempunyai tugas melaksanakan urusan

pengolahan e-government ;


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan e-

government menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengelolaan e-government

sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;


kebijakan pengelolaan e-government sesuai dengan norma, standar, prosedur

dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengelolaan e-

government sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang

ditetapkan pemerintah;

d. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan, penyusunan serta pengolah

data di bidang pengelolaan e-government ;

e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis aplikasi dan fasilitas

pengelolaan e-government ;

f. pelaksanaan penyusunan bahan pengembangan pengelolaan e-government

sistem informasi ,perangkat lunak dan konten e- business;

g. pelaksanaan pencarian, penghimpunan, pengumpulan dan penyusunan data,

laporan dan berita kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat

yang bersifat terkini dan akurat pada seksi pengelolaan e-government ;

h. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengelolaan e-

government ;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan

pengelolaan e-government ; dan y


pengelolaan e-government ;

3.3. Seksi Administrasi dan Pengembangan Sumbe Daya TIK

Seksi Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK mempunyai tugas

melaksanakan urusan Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi Administrasi dan

Pengembangan Sumber Daya TIK menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Administrasi dan

Pengembangan Sumber Daya TIK sesuai dengan rencana strategis

pemerintah daerah ;


kebijakan Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK sesuai dengan

norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Administrasi dan

Pengembangan Sumber Daya TIK sesuai dengan norma, standar, Prosedur

dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

d. penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas aparatur dibidang TIK ;

e. pelaksanaan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi

penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan , pelayanan publik dan

kegiatan pemerintahan ;

f. pelaksanaan layanan pengelolaan domain da sub domain pemerintah

kabupaten ;

g. pelaksanaan tata kelola nama domain dan sub domain ;

h. pelaksanaan pengoordinasian, konsolidasi, integrasi, sinkronisasi ,dan

standarisasi dalam menyelenggarakan pelayanan informasi ;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Administrasi dan

Pengembangan Sumber Daya TIK ; dan


Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK.

4. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika

Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan

pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program


pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika, tata kelola integrasi layanan

komunikasi dan informatika serta keamanan jaringan komunikasi dan informasi ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Teknologi Komunikasi dan

Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program dibidang

pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika, tata kelola dan integrasi

layanan komunikasi dan informatika serta keamanan jaringan informasi dan

komunikasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah ;

b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program infrastruktur

komunikasi dan informatika,tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan

informatikai serta Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi sesuai dengan

norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

c. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan pembangunan

keamanan jaringan informasi dan telekomunikasi, termasuk kerjasama pengelolaan,

pemeliharaan, pengamanan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi,

monitoring, sosialisasi, evaluasi dan pelaporan;

d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan standarisasi pemanfaatan infrastruktur

dan jaringan teknologi komunikasi dan informatika ;

e. pelaksanaan penyiapan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi komunikasi,

telekomunikasi, data centre dan integrasi sistem informasi termasuk keamanan

infrastruktur dan jaringannya ;

f. pelaksanaan kegiatan bidang data dan aplikasi serta teknologi komunikasi;

g. pelaksanan pengkaijan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang

teknologi komunikasi;

h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan data aplikasi dan


i. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi di bidang teknologi

Komunikasi dan Informatika ;


j. penyelenggaraan pengakajian dan fasilitas pengumpulan, pengolahan, integrasi,

dan teknologi komunikasi;

k. penyediaan data dan informasi yang berkualitas, lengkap dan akurat;

l. pelaksanaan penyediaan data yang berkelanjutan dan releven bagi pengguna


m. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan

teknologi informatika;

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program teknologi komunikasi;

dan

o. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang

Teknologi Komunikasi.dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsiya bidang Tekhnologi Komunikasi dibantu oleh :

4.1. Seksi Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan urusan

pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi pengembangan

Infrastruktur komunikasi da Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan

infrastruktur komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis

pemerintah daerah ;

b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan

pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika sesuai dengan norma,

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah ;

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan

infrastruktur komunikasi dan informatika i sesuai dengan norma, standar, Prosedur

dan kriteria yang ditetapkan pemerintah ;


d. pelaksanaan pengendalian terhadap pengembangan infrastruktur komunikasi dan

informatika ;

e. pelaksanaan pengintegrasian layanan internet dan intranet , dan pengembangan

infrastruktur jaringanninternet ;

f. pelaksanaan sosialisasi ,pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan

infrastruktur komunikasi dan informatika ;

g. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur

komunikasi dan informatika ;

h. pelaksanaan bimbingan teknis dan analisis pengembangan insfrastruktur

komunikasi dan informatika ;;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatanpengembangan

infrastruktur komunikasi dan informatika ; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan dengan tugas dan fungsi seksi

Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika.

4.2. Seksi Tata Kelola dan Integrasi Layanan Komunikasi dan Informatika

Seksi Tata kelola dan Integrasi Layanan Komuniasi dan Informatika mempunyai tugas

melaksanakan urusan tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika ;

Dalam pelaksanaan tugas, Seksi Tata Kelola dan Integrasi Layanan Komunikasi dan

Informatika menyelenggarakan fungs sebagai berikut :

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan tata kelola dan integrasi layanan

komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;


tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika sesuai dengan

norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah ;

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan tata kelola dan integrasi

layanan komunikasi dan informatika sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan

kriteria yang ditetapkan pemerintah ;


d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengolahan data dan integrasi

sistem informasi fasilitas pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi ;

e. pelaksanaan manajemen dan standarisasi pengelolaan data dan sistem informasi

secara integrasi untuk layanan kepemerintahan, publik dan bisnis bidang tata

kelola dan integrasi komunikasi dan informatika ;

f. pelaksanaan pencarian, penghimpunan, pengumpulan dan penyusunan data,

laporan kegiatan tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika ;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan tata kelola dan integrasi

layanan komunikasi dan informatika ;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tata kelola dan integrasi

layanan komunikasi dan informatika ; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Tata Kelola

dan Integrasi Layanan Komunikasi dan Informatika ..

4.3. Seksi Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Seksi Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan

urusan keamanan jaringan komunikasi dan informasi;

Dalam pelaksanaan tugas, Seksi Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi


a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan keamanan jaringan komunikasi

dan informasi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;


keamanan jaringan komunikasi dan informasi sesuai dengan norma, standar,

prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan keamanan jaringan

komunikasi dan informasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria

yang ditetapkan pemerintah ;


d. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan pemeliharaan

keamanan jaringan komunikasi dan informasi ;

e. pelaksanaan pengendalian akses internet dan intranet ;

f. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi bidang keamanan

jaringan komunikasi dan informasi;

g. Pelaksanaan kerjasama pembinaan, pengendalian dan pengamanan serta

evaluasi dan pelaporan bidang keamanan jaringan komunikasi dan informasi ;

h. pelaksanaan pengendalian sarana, prasarana, konten serta fasilitas keamanan

jaringan komunikasi dan informasi ;

i. pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, dan evaluasi data di bidang keamanan

jaringan komunikasi dan informasi, media, komunikasi dan informatika ;

j. pelaksanaan pengoordinasian, konsolidasi , integrasi, sinkronisasi, dan

standarisasi dalam menyelenggarakan keamanan jaringan komunikasi dan

informasi;

k. pelaksanaan pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian data dan informasi;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keamanan jaringan

komunikasi dan informasi ; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi

Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi.

5. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian,

perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program dibidang pengumpulan

data statistik sektoral, penglahan data dan diseminasi statistikmsektoral serta

persandian .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik dan Persandian



a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program

dibidang pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan data dan diseminasi

statistik sektoral serta persaindian sesuai dengan rencana strategis pemerintah

daerah ;

b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program pengumpulan

data statistik sektoral , pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral setta

persandian sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan

pemerintah ;

c. Pelaksanaan penginventarisasian data dan informasi dibidang statistik dan

persandian ;

d. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pengelolaan data

statistik dan persandian ;

e. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis

dibidang statistik dan persandian ;

f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan statistik dan

persandian ;

g. pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan pengolahan data statistik

dan persandian ;

h. pelaksanaan koordinasi lintas SKPD secara peroidik, penyelenggaraan statistik

sektoral di lingkup Daerah ;

i. pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

pemerintah daerah serta penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar

perangkat Daerah;

j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan sumberdaya persandian serta

operasional di bidang statistik dan persandian

k. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan sandi, sistem sandi serta jaringan

komunikas sandi (JKS) ;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Statistii dan Persandian

; dan


m. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang

Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsiya Kepala Bidang bidang Statistik dan

Persandian dibantu oleh :

5.1 Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral

Seksi Pengumpulan Data Statisti Sektoral mempunyai tugas melaksanakan

urusan pengumpulan data dan statistic sektoral ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Seksi Pengumpulan data

statisti sektoral menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengumpulan data

statistik sektoral sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;


kebijakan pengumpulan data statistik sektoral sesuai dengan norma,

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah ;

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengumpulan data

statistic sektoral sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang

ditetapkan pemerintah ;

d. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan data statistik sektoral

e. pelaksanaan penginventarisasian dan pengumpulan data dan informasi

mengenai berbagai peratutan ;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan

data statistik sektoral ; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi

Pengumpulan Data Satistik Sektoral .

5.2. Seksi Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral

Seksi Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral mempunyai tugas

melaksanakan urusan pengolahan data dan desiminasi statistik sektoral .


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas , Seksi Pengolahan

Data dan Desiminasi Statistik Sektoral menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengolahan data dan

desiminasi statistik sektoral sesuai dengan rencana strategis pemerintah

daerah ;


kebijakan kegiatan pengolahan data dan desiminasi statistik sektoral

sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan

Pemerintah ;

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengolahan data

dan desiminasi statistik sektoral sesuai dengan norma, standar, Prosedur

dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

d. pelaksanaan pengolahan data dan desiminasi statistik sektoral secara

lengkap dan akurat serta optimalisasi pemanfaatan data potensi

sumberdaya daerah ;

e. pelaksanaan pelayanan dibidang statistik sektoral ;

f. pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung

komunikasi publik lintas sektoral ;

g. pelaksanaan koordinasi pengolahan data dan desiminasi statistik sektoral ;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan

data dan desiminasi statistik sektoral ; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi

Pengolahan Data dan Desiminasi Sektoral .

5.3. Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan perangkat dan

administrasi persandian.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Persandian

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan persandian sesuai

dengan rencana strategis pemerintah daerah ;


kebijakan persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria

yang ditetapkan Pemerintah ;

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan persandian sesuai

dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah

;

d. pelaksanaan kebijakan teknis persandian yang meliputi SDM sandi,

peralatan sandi, sistem sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) ;

e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan ,penyajian pemanfaatan dan

pengembangan SDM sandi, peralatan sandi, sistem sandi dan JKS;

f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan evaluasi

keamanan infrastruktur jaringan dan internet instansi;

g. pelaksanaan pengoordinasian, konsolidasi , integrasi, sinkronisasi, dan

standarisasi dalam menyelenggarakan persandian ;

h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya persandian ;

i. pelaksanaan pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau

fasilitasi pemrosesan informasi;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan persandian; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi

Persandian.


Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DISKOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB.PASER

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB.BAGIAN Perenc.Program

SUB.BAGIAN Kepegawaian dan

Umum

SUB.BAGIAN Keuangan

BIDANG Statistik dan Persandian

SEKSI Pengumpulan Data

Statistik Sektoral

SEKSI Pengolahan data dan Diseminasi Statistik

Sektoral

BIDANG Teknologi Komunikasi dan

Informatika

SEKSI Aplikasi dan

Pengembangan Informatika

SEKSI Tatakelola dan integrasi layanan Komunikasi dan

Informatika

BIDANG Aplikasi Informatika

SEKSI

Media Publik

SEKSI Kemitraan dan

Pemberdayaan komunikasi

BIDANG Informasi dan Komunikasi

Publik

SEKSI Persandian

SEKSI Pengembangan

Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

SEKSI Keamanan Jaringan

Informasi dan Komunikasi

SEKSI

Pengelolaan e-Government

SEKSI Adm dan Pengelolaan

Sumberdaya TIK

SEKSI Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi

UPTD

Kelompok Jabatan

Fungsional


2.3. Sumber Daya SKPD

Sumber Daya Manusia

Dalam menggerakan roda organisasi tentunya perlu ditunjang dengan keberadaan

sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan pegawai

sehingga tupoksi organisasi bisa berjalan dengan baik.

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Imformatika Kabupaten Paser sebanyak 71 orang

yang terdiri dari 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 32 orang Pegawai Tidak Tetap

(PTT)..

Gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan dan kepangkatan secara rinci dapat dilihat

dalam tabel berikut :.

Tabel 1

Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan

No Golongan Jumlah

1 Golongan IV.b 3 orang

2 Golangan IV a 6 orang

3 Golongan III d 8 orang

4 Golongan III c 5 orang

5 Golongan III b 6 orang

6 Golongan III a 3 orang

7 Golongan II d 4 orang

8 Golongan II c 4 orang

9 Golongan I c - orang

Jumlah 39 orang


Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2017

Tabel 2

Jumlah PTT berdasarkan Pendidikan

No Golongan Jumlah

1 Pendidikan S 1 16 orang

2 Pendidikan D 3 3 orang

3 Pendidikan SLTA/D1 13 orang

4 Pendidikan SLTP 0 orang

TOTAL 32 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2017

Tabel 3

Komposisi PNS pada Unit Kerja berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan

No Nama/Jabatan Gol Pend.

1

2.

3.

4.

5.

6.

Adi Maulana,S.Sos,M.Si Kepala Dinas Kominfo H.Bambang Abd Haliq, S.Kom,,Map Sekretaris H.Muhammad Sattu,SH,Msi Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Ir.Saharuddin, MP Kabid.Aplikasi dan Informatika Ir. Taharuddin Kabid. Statistik dan Persandian H.Akhmad Zulfian, ST Kabid. Teknologi dan Informatika

IV.b

IV.b

IV.b

IV.a

IV.a

IV.a

S.2

S.2

S.2

S.2

S.1

S.1


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24

25

Drs.Zain Hariyadi,M.Si Kasubbag Kepegawaian dan Umum Slamet Sugiarto,S.ST Kasi Pengendalian Informasi Drs.Sudarmansyah,Msi Kasubbag Perencanaan Program Hj. Normayah,SH Kasubbag Keuangan A.Eka Putra Fornia,S.Kom Kasi Keamanan Jaringan Mahmud, SE Kasi Pengelolaan Informasi dan Penyiaran Muhammad Rahmatullah,ST Kasi Infrastruktur dan Teknologi Akhmad Zazuli,ST Kasi Pengelolaan e- Government Muhammad Erwin, SE Kasi Pengolahan data dan Statistik Arifuddin Kasi Monitoring dan Evaluasi Rofi’i ,SE Kasi Media Publik Yusmita Sari Kasi Persandian Aji Moch Timmy,SE,Msi Kasi Aplikasi dan Pengembangan Informatika Nani Triyana,ST Kasi Pengolahan data dan Integrasi Sistem Arif Tri Wardoyo,S.Kom Kasi Desiminasi Informasi Publik Hudriannua,SE Pengadministrasi Kepegawaian dan Umum Syafrani,HA Pengadministrasi Kepegawaian dan Umum Santoso Pengadministrasi Aplikasi Informatika La Nisa, S.Sos

IV.a

III.d

IV.a

III.d

III.d

III.d

III.d

III.d

III.d

III.c

III.c

III.c

III.c

III.c

III.b

IV.a

III.d

III.b

III.b

S.2

S.1

S.2

S.1

S.1

S.1

S.1

S.1

S.1

SLTA

S.1

SLTA

S.2

S.1

S.1

S.1

SLTA

SLTA

S.1


Sumber : Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum 2017

Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fasilitas /sarana penunjang sebagai dalam tabel sebagai berikut :

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Pengumpul dan Pengolah data laporan Syamsudin,ST,MT Pengadministrasi Kepegawaian dan Umum Aji Kusyanuarto,S.Kom Pengadministrasi Kepegawaian dan Umum Eka Ridhawati, S.Kom Pranata komputer Teknologi dan Informatika Haryani,SE Pengadministrasi Informatika dan Penyiaran Siti Baiduri,SE Petugas Gaji Ardiansyah.S,ST Pengadministrasi Informatika dan Penyiaran Noprianour Pengadministrasi Perencanaan Program, Rusdi Suhairi,Amd Pengadministrasi Pengamanan Jaringan Faizal Riza,Amd Pengadministrasi Infrastruktur dan Teknologo Mashadiyanti,Amd Pengadministrasi Kepegawaian dan Umum Endang Fitriany Bendahara Pengeluaran Noor Ida Tri Wahyuni Pengadministrasi Kepegawaian dan Umum Akhmad Firmansyah Pengadministrasi Pengelolaan E- Government Suyitno Pengadministrasi Persandian

III.b

III.b

III.a

III.a

III.a

III.a

II.d

II.d

II.d

II.d

II.c

II.c

II.c

II.a

S.2

S.1

S.1

S.1

S.1

S.1

SLTA

D3

D3

D3

SLTA

SLTA

SLTA

SLTA


Tabel 2.2

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA YANG ADA PADA DINAS KOMINFO,STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO

NAMA BARANG

JUMLAH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kendaraan dinas/Roda 4 Kendaraan roda 2 Meja kerja pimpinan Meja kerja Sekretaris Meja Kerja kabid/kasi/kasubbag Meja kerja staf Kursi kerja Pimpinan Kursi kerja Sekretaris Kursi kerja Kursi tamu/sofa Kursi tamu/kursi hadap Komputer PC Komputer/Notebook Headphone Behringer Tripod Printer Canon Printer Epson Printer Puji Xerox Docuprint Camera + Attachment Panasonic Proyektor + Attachment panasonic Loudspeaker Peratatan studio video Film dll Filling cabinet/lemari arsip Lemari Kaca Lemari Arsip dinamis VIP Mesin ketik Manual Standar Brangkas AC Wireless In focus Microphone table stand

3 0

1 1 15 59 1 1 69 4 9 21 5

5 2 4 6 1 1

1 1 1 20 2 1 1 1 2 1 1 4

Unit Buah buah buah buah buah buah buah buah set buah unit unit unit buah buah buah buah unit unit buah unit buah buah bh buah buah unit unit buah bh


32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45

Pesawat Telephon Kursi tunggu/Panjang Radio Polytron/minislim compo Mixer PVC Yamaha/MG24/14 FX Unit Tranceiver FM Peralatan computing lain-lain HD Converter/AV/RCA Alat komunikasi radio HF/ FM Lain2 Peralatan antenna VHF/FM antena/OMB 6 Bay Audio Processor Tripod/Takara Softwere cont Off line Computer Unit Power Supplay Camera electric cannon /EOS 1200 HD Kit GPS Garmin /GPS MAP 64 S Papan pengumuman

1 1 1 1 1 5 4 6 1 2 1 9 1 1 1

buah set buah unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Buah Buah Buah buah

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Oleh karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser baru dibentukdan baru

beroperasional sejak bulan Agustus 2014, maka sudah barang tentu penyampaian kinerja

pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika , terutama kinerja tahun – tahun sebelumnya ( 2009

– 2013) ,sehingga kami tidak dapat menyampaikan kinerja pelayanan Diskominfo,Statistik dan

Persandian secara detail.

.


Tabel 2.3.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Paser

No Indikator

Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 2. 3. 4. 5.

JMl tenaga Aparatur yg dilatih/mengikuti Bimtek Peliputan pemb.daerah bersekala lokal Jumlah surat kabar yg beredar Pembangunan menara telekomunikasi Pembangunan pemancar radio pemerintah Kabupaten

- - - - -

- - - - -

75 org

60 4 - 1

-

12

3

0

0

-

12

3

0

0

-

12

3

0

0

12

3

0

0

10

12

4

1

1

-

20 %

75 % 0

0

-

20 %

75 % 0

0

-

20 %

75 % 0

0

-

20 %

75 % 0

0

-

20 %

75 % 0

100

- - - - -

-

- - - -

-

- - - -

-

- - - -

-

- - - -


Tabel 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Diskominfo

Kabupaten Paser Uraian ***) Anggaran pada tahun ke-

( dlm ribuan rupiah ) Realisasi anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi dan

anggaran tahun ke- Rata-rata

Pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Angga

ran Realis

asi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Prog. Pelayanan Adm Perkantoran

0 0 0 177.440 947.099 0 0 0 163.958,2 814.255,4 0 0 0 92,4 86

Prog.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0 0 0 0 317.631 0 0 0 0 307.599 0 0 0 0 96,8

Prog. Peningkatan Pengemangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0 0 0 0 975 0 0 0 0 975 0 0 0 0 100

Prog. Pengembangan komunikasi,informasi dan media massa

0 0 0 0 225.856 0 0 0 0 216.235 0 0 0 0 95,7

Prog. Kerjasama Informasi dgn mas media

0 0 0 5.657.342

6.889.000

0 0 0 5.387.403,9

6.660.825 0 0 0 95,2 96,7

Prog.Perencanaan Pembangunan daerah

0 0 0 0 23.760 0 0 0 0 23.677,8 0 0 0 0 99,6

Prog. Pengembangan data / Informasi

0 0 0 50.655 0

0 0 0 12.110 0 0 0 0 23,9 0


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi ,Informatika,

Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sudah barang tentu dihadapkan dengan masalah –

masalah yang terjadi sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi

tantangan dalam proses pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser No. 57 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Dinas Komunikasi ,Informaika ,Statistik dan Persandian ada 3 (tiga) tugas pokok yang

yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian yaitu :

a. Penyusunan Perencanaan Program dan kegiatan dibidang Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian ;

b. Penetapan kebijakan dibidang Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian dan

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi,informatika,Statistik

dan persandian yang meliputi komunikasi dan informasi publik, aplikasi informatika,

teknologi dan komunikasi serta pengelolaan statistik dan persandian.

Dalam Era globalisasi berdampak kepada kebutuhan masyarakat akan informasi. Kebutuhan

akan informasi dan selalu up to date dengan perkembangan dunia menjadi bagian dari

kebutuhan primer masyarakat dewasa ini.

Pemerintah daerah dalan era keterbukaan memerlukan peningkatan pelayanan yang

cepat, mudah dan terjangkau untuk menjawab pemenuhan kebutuhan masyakat di

Kabupaten Paser. Isu yang sangat mendesak kebutuhan ini adalah terbangunnya

infrastruktur, apalikasi dan tata kelola melalui pelaksanaan e-government menuju tercapainya

kota pintar atau smart city .

Selanjutnya pembangunan daerah terutama yang menyangkut Kebijakan Pemerintah

Kabupaten Paser penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka , untuk

mendapatkan feed back sehingga kebijakan yang diambil tersebut dapat dirasakan

masyarakat, dan benar-benarl sampai kepada tujuan yang ingin dicapai.


Selama ini sosialisasi kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan dengan sistem

tradisional, yang notabene selalu menggunakan media cetak/Koran dan elektronik / Radio dan

televisi . Namun dengan memasyarakatnya internet dewasa ini, media digital semakin popular

dan dianggap sebagai sarana sosialisasi yang paling efektif dalam penyebaran informasi

pembangunan daerah..

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsinya tentunya Dinas

Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian masih dihadapkan dengan permasalahan-

permasalahan diantaranya :

a. Dalam perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan

rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu perbaikan tata kelola

pemerintahan melalui optimalisasi pemanfaatan IT dalam manajemen pelayanan

pemerintahan berbasisi teknologi informasi masih sangat diperlukan dukungan

kebijakan teknis dalam bidang komunikasi dan informatika.

b. Dalam perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis

teknologi informatika dan aplikasi telematika masih kurangnya infrastruktur jaringan TI

baik secara makro ataupun mikro., untuk pelayanan publik masih belum terintegrasi

secara optimal .

c. Dalam perumusan, perencanaan pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis

dokumentasi dan informatika ,masih minimnya pengetahuan masyakarat tentang

informasi mengenai pembangunan di Kabupaten Paser meskipun banyak yang telah

dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam kepemimpinan Bupati Paser.

d. Dalam perumusan, perencanaan pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pos

dan telekomuniasi masih adanya daerah blank spot di wilayah Kabupaten Paser

terutama di daerah perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal dimana pihak swasta

tidak memungkinkan untuk membangun infrastruktur tersebut dikarenakan belum dinilai

menguntungkan.


Tabel.3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Diskominfo,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

Aspek

Capaian (Kondisi Saat ini)

Standar yang

Digunakan

Faktor Yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan

SKPD Internal

(Kewenangan SKPD) Eksternal

(Diluar Kewenangan

SKPD) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pelayanan Telekomunikasi dan Informasi

Terselenggaranya pembangunan infra struktur jaringan telekomunikasi/ tower bersama sebnyak 80 buah namun baru 68 yang berizin

UU No. 11 Tahun 2008 Ttg Informasi dan transaksi elektronik

Koordinasi dengan pihak penyedia belum berjalan secara maksimal

Besarnya alokasi anggaran tidak pasti setiap tahunnya

Keterbatasan tenaga teknis

dari sisi jumlah dan kualifikasi

Pelayanan data dan informasi berbasis elektronik

Pelaksanaan Pelayanan pengumpulan data melalui infrastruktur e-Government belum optimal

Inpres No.3/2003 ttg Kebijakan dan Srategi Nasional Pengembangan e- Government

Sudah memiliki aplikasi namun belum terintegrasi

Tidak semua Perangkat

Daerah memiliki data yang akurat

utk dipublikasikan

Mekanisme pengolahan data belum

terbentuk dalam suatu regulasi

Diseminasi Informasi Publik

Termanfaatkannya Lebaga Penyiaran Publik melalui Radio Pemerintah Kabupaten namun belum semua desa dapat terjangkau

UU No. 32/2002 ttg Penyiaran UU No. 14/ .2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik

Kewenangan Diskominfo dalam mengkoordinasikan dan memanfaatkan Lembaga Penyiaran

Masih memerlukan kelengkapan

peralatan untuk dapat

mengakses seluruh desa

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Telah terbentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID) namun belum semua SKPD membentuk PPID pembantu

UUD No. 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi


3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih . Sebelum menentukan Visi dan Misi serta Program kerja Dinas , maka perlu dikaji lebih

mendalam Visi,Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Periode Tahun 2016 – 2021 .

Berdasarkan naskah RPJMD Kabupaten Paser bahwa Visi, Misi dan Kepala Daerah ahun 2016

– 2021 adalah sebagai berikut :

Visi “ Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”

Misi :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur ,transprtasi, energi, telekomunikasi , air

bersih dan pemukiman ;

2. Meningkatkan pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan ;

3. Memperkuat pondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan ;

4. Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan ;

5. Memperkuat kohesivitas sosial budaya dan adat istiadat lokal ;

Untuk mengetahui Visi ,misi dan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagaimana uraian dalam

tabel berikut :

Visi Kabupaten Misi Tujuan

Terwujudnya

Kabupaten Paser

yang Maju, Mandiri,

Sejahtera dan

Berkeadilan

1.

2.

Meningkatkan pembangunan

infrastruktur transportasi, energi

dan pemukiman

Meningkatkan Pelayanan Dasar

di bidang pendidikan dan

kesehatan

1

2

1

Meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan

transportasi publik,energy ,air

bersih dan pemukiman

Meningkatkan kualitas

kawasan dan lingkungan

pemukiman

Mewujudkan pendidikan yang

maju dan merata


3.

4.

Memperkuat fondasi

perekonomian yang berbasis

potensi lokal dan berkelanjutan

Meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan

2

.

1

2

3

4

.

5

.

6

.

1

2

Meningkatkan derajat

kesehatan

Meningkatkan

produksi,produktifitas dan

kualitas komoditi pertanian,

Perkebunan dan Peternakan

Meningkatkan kesejahteraan petani Mengembangkan pariwisata

berbasis masyarakat yang

berkelanjutan

Meningkatkan kinerja pasar

tradisional, keras dan UMKM

Meningkatkan iklim investasi

Meningkatkan kualitas

lingkungan hidup

Mewujudkan tatakelola

pemerintahan yang efektif dan

bersih serta layanan public

yang berkualitas

Meningkatkan Partisipasi

Publik dalam proses pem-

bangunan,Hukum dan Ham


5.

Memperkuat kohesivitas sosial,

budaya dan adat istiadat lokal

.

1

2

.

Meningkatkan rekognisi dan

promosi

Meningkatkan stabilitas sosial

Adapun program yang dirumuskan dalam RPJMD 2016 -2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan

2. Program Pembangunan dan Rehabilitasi jalan

3. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

4. Program Peningkatan Sistem Informasi data base Jalan dan Jembatan

5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Jalan

6. Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman

7. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

10. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

11. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

12. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

13. Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan

14. Program Pengembangan Perumahan

15. Program Pengendalian Banjir

16. Program Lingkungan Sehat Perumahan

17. Program Peningkatan dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelistrikan

18. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

19. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

20. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

21. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku


22. Program Pengembangan, Pegelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya

Air Lainnya

23. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

24. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

25. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

26. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

27. Program Pendidikan Anak Usia Dini

28. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

29. Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Pendidikan

30. Program Pemerataan Tenaga Kesehatan

31. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

32. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

33. Program Obat dan Perbekalan kesehatan

34. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

35. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

36. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

37. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

38. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

39. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

40. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

41. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

42. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

43. Program Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Keluarga Berencana.

44. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

45. Pogram Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

46. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

47. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU


48. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

49. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

50. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

51. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

52. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

53. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

54. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan

Pengairan lainnya

55. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

56. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

57. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

58. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

59. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

60. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

61. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

62. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

63. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

64. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

65. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

66. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

67. Program Pengembangan Kemitraan

68. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

69. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

70. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

71. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

72. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

73. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

74. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

75. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

76. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


77. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

78. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

79. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

80. Program Penempatan Tenaga Kerja

81. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

82. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

83. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

84. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

85. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

86. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

87. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

88. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

89. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

90. Program Pengelolaan TAHURA

91. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

92. Program Manajemen Aset Daerah

93. Program Perencanaan Pembangunan

94. Program Pembinaan dan Fasilitasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa

95. Program Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

96. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

97. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

98. Program Pengembangan Kelembagaan Keterbukaan Informasi

99. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

100. Program Kerjasama Informasi dan Media Masa

101. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Komunikasi

102. Program Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

103. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

104. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan


105. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

106. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

107. Program Perencanaan Tata Ruang

108. Program Pemanfaatan Ruang

109. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

110. Program Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

111. Program Perencanaan Sosial Budaya

112. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

113. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

114. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

115. Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

116. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

117. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

118. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

119. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

120. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

121. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran besrta Program kegiatan rutin lainnya

Dengan memperhatikan Visi dan Misi serta Program – program yang dirumuskan oleh

Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas , tampak jelas bahwa hasil akhir yang diharapkan dari

seluruh rangkaian perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan

bagi warga masyarakat di Kabupaten Paser. Dalam kaitannya dengan program Komunikasi ,

Informatika Statistik dan Persandian, ada korelasi yang relevan dengan misi 1 ( kesatu ) yang

dirumuskan oleh Kepala Daerah yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi,

energi dan pemukiman dan misi ke 4 (empat ) yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan.

Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Pembangunan Infrastrukturnya yang berbasis jaringan

informasi merupakan kebutuhan yang mendasar dalam era kemajuan jaman sekarang ini.


3.3. Telaahan Renstra K/L Sebagaimanan disebutkan dimuka, Renstra Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan

Persandian Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser 2016 – 2021. Sedangkan

dalam skala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra merupakan Acuan dari bidang-bidang

dan bagian dalam Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian untuk menyusun

rencana kerja tahunan.

Dalam proses penyusunannya, pedoman teknis dan sistematika Renstra Dinas mengacu

kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan

yang relevan. Karena itu Dinas Komunikasi , Informatika ,Statistik dan Persandian Kabupaten

Paser mempunyai hubungan fungsional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Dalam rumusan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan

Informatika tahun 2015 – 2019 , telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) tahun 2015-1019 yang ditetapkan melalui peraturan Presiden No. 2 Tahun

2015. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu kepada Visi pembangunan nasional

tahun 2015-2019 yaitu” Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

berlandaskan gotong royong “.

Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan

kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri dan berdaya

saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. :.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang

komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai

pendukung.program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan,kedaulatan energy,

kemaritiman, pariwisata dan industry, infrastruktur , pengembangan SDM.

Namun dalam Perumusan dan penyusunan Renstra Kementerian Komunikasi dan

Informatika yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika perlu mempertimbangkan

terjadinya permasalahan yaitu pergeseran paradigma yang terjadi dalam teknologi informasi dan

komunikasi, serta media yang berimbas pada model bisnis dan juga regulasi serta kebijakan yang

terkait.

Beberapa pergeseran yang perlu dicermati dan dipertimbangkan dalam penyusunan

Renstra 2015 - 2019 Bidang Komunikasi dan informatika adalah bahwa dalam Penyusunan


Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020 yang terkait dengan bidang

Komunikasi dan Informatika perlu mempertimbangkan terjadinya permasalahan yaitu pergeseran

paradigma yang terjadi dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta media yang berimbas

pada model bisnis dan juga regulasi serta kebijakan yang terkait .

Selain itu Kebijakan perundang-undangan atau pengaturan /regulasi dibidang komunikasi

dan informatika masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi. Pengaturan dibidang

penyiaran dilakukan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pengaturan dibidang

telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, begitu

juga pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan UU No.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,dan pengaturan mengenai informasi

publik dilakukan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik,

sedangkan pengaturan mengenai Pos dilakukan berdasarkan UU No. 6 tahun 1984 yang

selanjutnya diperbaharui dengan menerbitkan UU No. 38 tahun 2009 tentang Pos.

3.4. Telaahan Renstra Provinsi Pernyataan Visi, Misi serta tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh renstra Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013- 2018 “ Terwujudnya

akses komunikasi dan Informatika yang berkualitas diwilayah Kalimantan Timur “ dengan

pernyataan misi diantaranya :

a. Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik yang professional dan berkualitas

serta berlandaskan peraturan perundang- undangan dibidang komunikasi dan

Informasi Publik ;

b. Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika,

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam

pengelolaan sistem pemerintahaan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi ,

menciptakan transparansi terhadap sistem pemerintahan kepada masyarakat serta mengetahui

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di Kalimantan Timur , dan mengurangi

kesenjangan informasi disegenap lapisan masyarakat Kalimantan Timur, dengan sasaran yang

ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang

menunjang kegiatan Pemerintahan daerah


b. Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode, dan mutu

penyebarluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat

c. Tersedianya infra struktur bidang komunikasi dan informasi dalam pemenuhan

kebutuhan akses informasi kepada masyarakat.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi ,Informatika,Statistik dan

Persandian Kabupaten Paser telah dirumuskan beberapa program prioritas yang meliputi 3 (tiga)

aspek yaitu :

1. Aspek Peningkatan interoperabilitas sistem informasi yang memiliki program prioritas

program Integrasi Aplikasi .

Kegiatan pembinaan dan pengembangan komunikasi dan informasi dengan indikator

Out Put : Jumlah SKPD yang terkoneksi

Indikator Outcome : Jumlah aplikasi yang memanfaatkan jaringan

2. Aspek Indek kepuasan masyarakat dalam memperoleh informasi yang memiliki

program/kegiatan prioritas Peningkatan tata laksana komunikasi dan Informatika

Kegiatan Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi Kebijakan

Pemerintah Daerah .

Indikator output : Persentase masyarakat tahu informasi

Indikator outcome : Persentase masyarakat yang melakukan feetback

3. Aspek Coverage area dalam rangka menghilangkan blankspot yang memiliki

Program/kegiatan prioritas Program Sarana dan prasarana Telekomunikasi

Kegiatan Pembangunan tower di beberapa kecamatan

Indikator output : Jumlah menara yang didirikan

Indikator outcome : Persentase desa blankspot

3.5. Telaahan rencana Tata ruang dan KLHS Bagian ini memaparkan mengenai kondisi tata ruang di Kabupaten Paser. Secara

khusus indikator yang dianalisa adalah data mengenai luas wilayah produktif. Hal tersebut

bertujuan untuk mengetahui potensi dan hambatan dalam pengembangan produktivitas dari

segi tata ruang di Kabupaten Paser.


Tabel . Luas Wilayah Produktif (Ha) di Kabupaten Paser Tahun 2014

Tahun Luas Wilayah Produktif

2014 872.488,86

Sumber: Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang

Menurut data dari Dinas Bina Marga pada tahun 2014 di Kabupaten Paser terdapat

872.488,86 hektar luas wilayah produktif. Luas wilayah ini berpotensi untuk dikembangkan

agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015 – 2035 . Dalam pasal lima dinyatakan bahwa

tujuan dari Penataan ruang Wilayah Kabupaten Paser adalah “ Terwujudnya ruang wilayah

Kabupaten yang menjamin keseimbangan daya dukung dan daya tampung dilingkungan

diberbagai aktivitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan

Paser yang maju, mandiri ,agamais dan sejahtera”.

Ada 8 (delapan) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Paser sebagaimana

yang tercantum dalam pasal 6 , salah satu diantaranya adalah Peningkatan kualitas dan

jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi ,sumberdaya air dan

Pengelolaan Lingkungan. Dengan strategi [penataan ruang wilayahnya adalah

mengembangkan jangkauan telekomunikasi diwilayah kegiatan ekonomi baru dan wilayah

terpencil.

Dengan sistem jaringan kabel dan jaringan nirkabel dalam Rencana tata ruang wilayah

Kabupaten Paser dilakukan dengan pengembangan jaringan makro digital , pengembangan

kapasitas pelayanan stasion telepon otomatis (STO) dan pengembangan jaringan prasarana

telekomunikasi untuk manjangkau pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Paser serta

pengembangan jaringan serta optik dan jaringan kabel telepon dikawasan perkotaan diseluruh

wilyayah Kabupaten Paser.

Berkaitan dengan pengembangan sistem jaringan nirkabel akan diarahkan pada

wilayah yang tidak terlayani dengan jaringan kabel yang mana pengembangan sistem ini

melalui penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi bersama.


Dalam penyediaan infrastruktur dibidang komunikasi dan informatika , Dinas

Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser telah memprogramkan

pengembangan/ pembuatan menara telakomunikasi didaerah-daerah yang belum terjangkau

akses informasi atau dengan kata lain Blank spot yang tentunya pada pelaksanaanya pihak

Dinas Komunikasi dan Informatika secara komprehensif melakukan koordinasi dengan

Pemerintah daerah terkait dalam penyediaan lahan untuk pembangunan menara

telekomunikasi agar tidak terjadi permasalahan ( clean and clear ). Baik menyangkut

masalah sengketa lahan, wilayah cagar alam dan lain-lain.

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Paser, Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan

Persandian Kabupaten Paser berorientasi dalam mewujudkan akses informasi dengan

menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan adanya tata

pemerintahan yang baik dan infrastuktur dasar yang merata diharapkan diikuti dengan upaya

meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat sehingga dapat mewujudkan SDM yang berkualitas

dan daya saing ekonomi masyarakat.

Dalam penyediaan infrastruktur dasar di bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas

Komunikasi ,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser membuat menara

telekomunikasi di daerah-daerah yang belum terjangkau akses informasi (blank spot) dimana pihak

swasta secara komersil tidak menjangkau kebutuhan tersebut seperti didaerah pedalaman

pedalaman, dan daerah tertinggal. Dengan luas wilayah Kabupaten Paser sekitar 11.603,94 km2

yang terdiri dar 10 kecamatan dan 144 desa /kelurahan , wilayah Kabupaten Paser masih

bermasalah dalam hal akses antar wilayah satu ke wilayah lainnya dikarenakan infrastruktur jalan

masih belum secara keseluruhan baik dan lancer. Untuk itu dengan tersedianya infrastruktur

telekomunikasi dapat membuat masyarakat yang secara geografis tidak memungkinkan

berkomunikasi secara langsung dapat memanfaatkan fasilitas telekomunikasi yang ada.

Pada pelaksanaanya Dinas Komunikasi dan Informatika secara komprehensif melakukan

koordinasi kepada Pemerintah daerah terkait dalam penyediaan lahan untuk pembangunan

menara telekomunikasi sehingga tidak terjadi permasalahan (clean and clear) seperti sengketa

lahan, daerah wilayah udara, dan lain-lain.


3.6. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Diskominfo,Statstik dan Persandian tahun 2017-2021 adalah

sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi (e-Government) dalam urusan

pemerintahan di Kabupaten Paser.

2. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Paser akan informasi

pembangunan daerah.

3. Blankspot yang masih terjadi dibeberapa daerah di Kabupaten Paser dikarenakan

minimnya infrsatruktur telekomunikasi.

Isu strategis diatas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi (e-Government) dalam urusan

pemerintahan di Kabupaten Paser. Hal tersebut dapat dinilai dari lima dimensi

diantaranya kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-

masing dimensi itu nantinya akan berkaitan satu dengan yang lainnya dan memiliki

bobot yang sama.

a. Kebijakan

Kebijakan sangat erat kaitannya dengan produk hukum dan juga dokumen-

dokumen resmi yang mempunyai tujuan untuk memberikan arah dan mendorong

pemanfaatan TIK.

b. Kelembagaan

Kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan

bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK.

c. Infrastruktur

Infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung

pengembangan dan pemanfaatan TIK. Sampai tahun 2021 Dinas Komunikasi ,

Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser akan berusaha untuk

membangun menara telekomunikasi dalam mengatasi daerah blank spot serta

pengembangan jaringan internet ke desa.

d. Aplikasi


Aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi

yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

Dapat bekerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada (ketersediaan

infrastruktur, sumber daya manusia, dan lain-lain).

Berfungsi mendukung proses kerja yang efisien dengan memanfaatkan

teknologi informasi secara maksimal.

Membawa dampak positif bagi efisiensi dan efektifitas kualitas pelayanan.

Mampu mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah.

e. Perencanaan

Perencanaan berkaitan dengan proses perencanaan dengan indikator antara lain :

Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK

yang dilakukan secara nyata.

Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap yang

terdiri atas : tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi

kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas, biaya dan

antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat Kab.Paser akan informasi pembangunan daerah.

Hal ini disebabkan oleh kurang tersedianya sistem, metode, dan pelayanan kepada

masyarakat mengenai informasi pembangunan daerah. Terlebih lagi setelah

berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

yang mengharuskan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat

terutama tentang pembangunan daerah. Akan tetapi masih terdapat kendala yang

dihadapi seperti regulasi yang tumpang tindih; mindset yang belum mendukung; dan

kultur keterbukaan yang belum berkembang.

Diharapkan dengan memberikan sebuah sistem dan metode penyerbaluasan serta

pelayanan informasi kepada masyarakat dapat memberikan kepuasan masyarakat

dalam hal pembangunan secara menyeluruh. Disamping itu perlunya kerjasama

dengan pihak terkait seperti TVRI, RRI dan penyiaran daerah dan instansi terkait

lainnya..


3. Blankspot yang masih terjadi dibeberapa daerah di Kabupaten Paser dikarenakan

masih kurangnya infrsatruktur telekomunikasi. Hingga tahun 2014 sebanyak 34 desa

masih dalam kondisi tidak mendapat akses jaringan informasi (blankspot) atau sekitar

23,60 % dari jumlah desa yang ada ( 144 desa/Kelurahan ). Untuk mengetahui daerah-

daerah yang dikatagorikan blank spot adalah sebagai berikut :

DATA DAERAH YANG BLANK SPOT ATAU TIDAK MENDAPAT SINYAL BTS (BASE TRANSCEIVER STATION)

DI KABUPATEN PASER

NO KECAMATAN

BLANK SPOT TERCOVER

Jumlah Desa

Persen tase

Jumlah Desa

Persentase

1 Kecamatan Batu Sopang 3 20 % 12 80 %

2 Kecamatan Tanjung Harapan 3 42,85 % 4 57,15 %

3 Kecamatan Long Kali 9 39,13 % 14 60 ,87 %

4 Kecamatan Muara Samu 0 0% 9 100 %

5 Kecamatan Pasir Belengkong 5 33,30 % 10 66,70 %

6 Kecamatan Kuaro 0 0 % 13 100 %

7 Kecamatan Batu Engau 2 14,28 % 12 85,72 %

8 Kecamatan Tanah Grogot 4 25 % 12 75 %

9 Kecamatan Muara Komam 3 27,70 % 8 62,305 %

10 Kecamatan Long Ikis 5 19,23 % 21 80,67 %

TOTAL 34 23,60 110 76,40


BAB IV.

VISI,MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang –Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya Renstra Perangkat Daerah memuat Visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsinya , berpedoman pada RPJMD Daerah yang bersifat indikatif.

4.1. Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten

Paser

Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada dasarnya merupakan

perwujudan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Paser 2016-

2021 yaitu Paser yang Semakin Sejahtera, Merata, Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Visi

Kabupaten Paser tersebut intinya adalah, sebagai kelanjutan dan penghormatan pada

pembangunan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya yang didasarkan pada realitas dan

telaah obyektif. Selain itu juga memiliki makna berupa harapan untuk terus bergerak progresif

menuju kondisi ideal.

Dengan pertimbangan Tugas dan Fungsi, maka Visi Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian Kabupaten Paser adalah “ Terwujudnya Masyarakat Paser yang

Informatif berbasis Teknologi Informasi menuju masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera

dan berkeadilan ”. Maksud visi tersebut adalah bahwa sebagian besar masyarakat Paser

memiliki pengetahuan dan kemamuan dalammengakses dan memanfaatkan sarana teknologi

informasi dalam berinteraksi dan memberikan informasi yang didukung dengan system pelayanan

berbasis elektronik sehingga nantinya bisa mewujudkan kota pintar atau smart city.

4.2. Misi

Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser tahun

2017-2021 tidak terlepas dari visi yang ingin dicapai. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut

diatas. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser memiliki 3 (tiga

) misi yaitu :


1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan akses komunikasi informasi dalam rangka

pelayanan berbasis elektronik bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Paser

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi pelayanan publik

3. Meningkatkan kinerja dan kapasitas sumberdaya aparatur dalam melaksanakan tugas dan

tanggujawab serta mewujudkan tatakelola organisasi yang akuntabel.

4.3. Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian meliputi fokus

pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika dimana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian sebagai pendukung program unggulan pemerintah daerah. Tujuan tersebut

merupakan arah dalam menentukan upaya yang dilakukan dalam mencapai Visi dan Misi Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun mendatang.

Sebagai public service provider dalam bidang komunikasi dan informatika, maka pelayanan

merupakan unsur terpenting bagi Dinas Komunikasi, Informatik, Statistik dan Persandian

Kabupaten Paser. Penilaian tingkat pelayanan bidang komunikasi dan informatika tersebut sangat

tergantung kepada sejauh mana layanan yang diberikan mampu merubah kehidupan masyarakat

kearah yang lebih baik atau dengan kata lain mempunyai manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat

sebagai komponen yang menerima layanan maupun manfaat bagi pemerintah itu sendiri. Oleh

karena itu yang menjadi tujuan Dinas Komunikasi ,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten

Paser adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses jaringan komunikasi dan pengamanan Informasi

2. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik (e-Government) menuju kota pintar/smart city

3. Meningkatkan kemampuan SDM dan perbaikan tata kelola e-gavernment

4.4. Sasaran

Dalam penjabaran visi dan misi Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian

Kabupaten Paser tahun 2016-2021 telah dirumuskan beberapa sasaran yang menjadi strategi

yang dilakukan . Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah :


1. Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi informasi (digital) (e-

government/smart city)

2. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi dalam mendukung pelayanan public

berbasis digital

3. Meningkatnya jangkauan jaringan internet dalam memudahkan pelayanan cepat.

4. Meningkatnya pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik

5. Meningkatnya akses terhadap informasi Publik

6. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Tabel 4.4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke

1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1

Meningkatkan akses jaringan telekomunikasi dan pengamanan informasi

Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi

Jumlah menara telekomunikasi/ Tower bersama di Kab.Paser yang memiliki izin

84

86 88 90 92

Persentase desa blank spot

20 % 15 % 10 % 5 % 0%

Meningkatnya jangkauan jaringan internet

Cakupan desa yang bisa mengakses Internet

60 % 70 % 80 % 90 % 100%

Persentase Instansi pemerintah yang bisa mengakses internet

80 %

85 % 90 % 95 % 100%

Meningkatkan pengamanan informasi dilingkungan

Persentase tingkat pengamanan dan informasi daerah

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %


instansi pemerintah dan publik

2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik ( e-Government)

Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Persentase sistem e-Government yang terbangun

30 % 55% 70 % 80 % 90 %

Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah

17 22 27 32 41

3 Meningkatkan kemampuan SDM dan perbaikan tata kelola e-Gov

Meningkatnya akses terhadap informasi publik

Persentase SKPD yang membentuk dan menjalankan PPID Pembantu

100 100 100 100 100

Publikasi informasi daerah dimedia massa dan online(Jml media )

10 11 12 13 14

4.5. Strategi dan Kebijakan

Rumusan visi dan misi yang telah ditetapkan di atas perlu diperjelas dengan

menentukan sasaran pokok, arah kebijakan, dan prioritas tahapan untuk

mencapainya. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara

konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensip. Strategi diwujudkan dalam

kebijakan dan program, strategis dalam renstra ini merupakan gambaran hal-hal

yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai

tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan

Renstra. Oleh karena itu strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan

rencana Strategis yang efektif.


Sedangkan arah kebijakan adalah strategi yang relevan untuk diterapkan

dalam rangka mencapai setiap sasaran pokok. Agar pencapaian sasaran pokok lebih

realistis, sistematis, dan berkesinambungan untuk dicapai maka pada bagian

terakhir Bab ini dipaparkan tahapan pencapaian yang berisi capaian-capaian yang

diprioritaskan dari setiap tahapan pembangunan lima tahunan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan ,Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser menyusun

strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internas serta faktor

peluang dan ancaman eksternal. Faktor-faktor tersebut dianalisa dengan

menggunakan pendekatan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses,

Opportunities,Threats ) sebagaimana dalam uraian sebagai berikut :

1. Strengths ( Kekuatan )

Adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun e-

government/smart city bersama lintas OPD dalam rangka peningkatan

program pelayanan publik berbasis elektronik.

2. Weakness ( Kelemahan )

Prasarana kantor yang kurang memadai Belum optimalnya SDM pegawai yang ada Jumlah SDM yang berpengalaman dibidang teknis masih kurang

3. Opportunities ( Peluang )

Pesatnya perkembangan teknologi informasi

Dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam

membangun infrastruktur serta menyediakan sarana dan prasarana

telekomunikasi

Tersedianya peraturan-peraturan yang berlaku tentang Komunikasi

dan informasi

4. Threats ( Ancaman )

Dalam penyediaan jaringan telekomunikasi membutuhkan anggaran

yang besar

Belum terorganisirnya sistem informasi yang dimiliki oleh setiap SKPD


Belum semua SKPD dapat memeberikan informasi pembangunan

secara menyeluruh kepad masyarakat

Besarnya tuntutan masyarakat akan infrastruktur telekomunikasi

Berdasarkan analisa SWOT tersebut diatas maka dapat dirumuskan strategi dan

kebijakan Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

1. Sasaran pertama : Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi

Strategi :

a. Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi yang ada

b. Peningkatan kerjasama dengan media massa nasional/local

c. Pembangunan infrastruktur milik pemerintah daerah agar jaminan

pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan

Kebijakan :

a. Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi difokuskan pada

wilayah yang belum bisa mengakses jaringan komunikasi

b. Penguatan dan memperbanyak provider dan menara telekomunikasi

untuk jaringan komunikasi

c. Memfokuskan penyebaran informasi kewilayah pedesaan dan daerah

sulit mengakses informasi publik

2. Sasaran kedua : Meningkatnya jangkauan jaringan internet

Strategi :

Pembangunan dan Peningkatan akses internet di pusat-pusat kegiatan

masyarakat terutama pelayanan masyarakat berbasis elektronik/digital

Kebijakan :

Peningkatan akses internet difokuskan pada perkotan dan desa-desa

yang belum bisa mengakses internet (membangun jaringan sendiri)

3. Sasaran ketiga : Meningkatkan pengamanan informasi dilingkungan

instansi pemerintah dan publik


Strategi :

Pengamanan informasi yang berkualifikasi dilingkungan instansi

pemerintah dan publik

Kebijakan :

Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia sandi dan

pengembangan sisitem keamanan informasi, persandian sektor

pemerintah dan publik

4. Sasaran keempat: Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Strategi : Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi dan Komunikasi (digital)

Kebijakan : Pengembangan dan pembangunan aplikasi pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah

5. Sasaran kelima : Meningkatnya akses terhadap informasi publik

Strategi :

a. Penguatan kelembagaan pengelola informasi dan dokumen

b. Meningkatkan pengolahan informasi dan dokumentasi melalui

peningkatan layanan pengaduan dan pengolahan konten website

c. Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana transparansi

Kebijakan :

a. Pembentukan PPID disetiap SKPD

b. Optimalisasi peran media dalam jaringan (online) sebagai sarana

publikasi dan transparansi

c. Peningkatan efektivitas dan cakupan media sebagai sarana publikasi


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematik dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah

ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan

instansi. Untuk itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah

ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan.

Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan

dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran

yang telah ditetapkan.

Adapun Program Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian

Kabupaten Paser untuk tahun 2017 - 2021 sebagai implementasi dari RPJMD adalah

sebagai berikut :

1. Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan

Kegiatan :

1.1. Survey dan Pengembangan jaringan telekomunikasi

1.2. Monitoring, pembinaan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan

informasi

1.3. Pengendalian ,pengawasan, pembinaan dan pengembangan jasa pos dan

telekomunikasi

1.4. Pengendalian menara telekomunikasi

1.5. Publikasi dan dokumentasi pembangunan daerah

1.6. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media cetak dan

elektronik

1.7. Peliputan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah


1.8. Pengelolaan TV LED/ Videotron

1.9. Penyediaan aplikasi dan website di SKPD

1.10. Pengelolaan Pusat Informasi masyarakat ( Media centre)

1.11. Pendataan dan inventarisasi aplikasi di SKPD

1.12. Pengembangan Website Paserkab.go.id

1.13. Pengembangan Website Diskominfopaserkab.go.id

1.14. Pengelolaan IT di SKPD terkait pelayanan publik dan pengembangan

internet desa

1.15. Penyelenggaraan Siaran Televisi dan Radio Siaran Pemerintah Daerah

1.16. Perbaikan dan perawatan jaringan informasi dan komunikasi

2. Program Pengembangan kelembagaan keterbukaan informasi:

2.1. Pengelolaan pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi

publik

2.2 Optimalisasi pengelolaan data dan informasi publik ( Data Centre )

2.3. Optimalisasi peran PPID Kabupaten

2.4. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

2.5. Survei Indek Kepuasan Masyarakat (SIKM)

3. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

3.1. Diklat/Bimtek pengelolaan e- Government/ Smart City

3.2. Penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Tatakelola e- Government

3.3. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

3.4. Sosialisasi pemeringkatan e-Government (PeGI) Kab.Paser

3.5. Survey dan pengembangan internet desa

3.6. Pengelolaan dan integrasi layanan system informasi

3.7. Implementasi dan pengembangan e-Government

3.8. Pengelolaan system keamanan jaringan informasi dan komunikasi berbasis

TIK

3.9. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jaringan dan sarana prasarana

e-Government

3.10. Pembinaan dan penguatan tenaga komunitas TIK


3.11. Penyusunan panduan interoperabilitas system informasi

3.12. Implementasi dan pengembangan tenaga layanan e-Government

4. Program kerjasama informasi dan media massa dengan kegiatan :

4.4. Kerjasama Produksi dan Penyiaran dengan media elektronik

4.5. Kemitraan dengan komunitas/lembaga pers

4.6. Partisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan Expo

4.7. Partisipasi dalam kegiatan Pekan Informasi Nasional (PIN)

4.8. Rapat-rapat koordinasi kehumasan

5. Program Pengembangan data /Informasi/Statistik daerah

5.1 Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA)

5.2 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

5.3 Pertemuan tatakelola data statistik sektoral perangkat daerah

5.4 Penyusunan dan pengumpulan data /Informasi indikator kesejahteraan

rakyat

5.5 Penyusunan database Sosial ekonomi Kab.Paser

5.6 Penyusunan data pokok pembangunan pertahun

5.7 Pelatihan aparatur pengelola aplikasi data statistik daerah

5.8 Peningkatan kapasitas SDM Statistik sektoral

5.9 Optimalisasi pengelolaan data dan informasi publik

6 Program penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi

6.1 Pembinaan dan pengawasan koordinasi jaringan komunikasi sandi daerah

(JARKOMSAMDA)

6.2 Peningkatan kapasitas SDM Persandian

6.3 Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah

Daerah

6.4 Pengadaan Alat Pendkung Utama (APU) persandian untukkeamanan

informasi

6.5 Pengelolaan pengamanan dan pengiriman berita persandian

7 Program Peningkatan tatalaksana Komunikasi dan Informatika

7.1 Implementasi dan pengembangan tenaga layanan di Kab.Paser


7.2 Tenaga pendamping penguatan pelaksanaan program e- Government/

smart city di Kab.Paser

7.3 Penyediaan layanan yang berbasis digital di Kab.Paser

7.4 Pendampingan kegiatan pelayanan berbasis elektronik di SKPD Kab.Paser

7.5 Pelaksanaan dan pengendalian aplikasi pemerintah dan pelayanan publik

7.6 Pembentukan dan penguatan komunitas masyarakat berbasis aplikasi

7.7 Pembangunan dan pengelolaaan infrastruktur jaringan dan sarana

prasarana e- Government

7.8 Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur jaringan

7.9 Pembangunan Command centre dengan fasilitas pendukung

7.10 Pengelolaan dan pemeliharaan Command Centre

7.11 Pengadaan perangkat server untuk vitualisasi ( blade server ) (smart city)

7.12 Pelatihan Peningkatan SDM terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (

e-Government)

7.13 Pengelolaan Broad Learning Centre (BLC) Kab.Paser

7.14 Sosialisasi Aplikasi data layanan Kepemerintahan dan publik

7.15 Orientasi dan studi pembelajaran pengembangan e-Government/Smart City

7.16 Monitoring dan Evalasi implementasi e-Government di Kab.Paser

Disamping program dan kegiatan tersebut diatas, terdapat juga beberapa

kegiatan penunjang lainnya yang sifatnya rutinitas dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian yaitu :

1. Program Perencanaan Pembangunan daerah dengan kegiatan :

1.1. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

1.2. Penyusunan Renstra SKPD

1.3. Evaluasi Renja SKPD

1.4. Review dan Revisi Renstra

1.5. Konsolidasi dan koordinasi Perencanaan Program Kominfo

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

2.1. Penyediaan Jasa surat- menyurat


2.2. Penyediaan jasa administrasi Keuangan

2.3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

2.4. Penyediaan jasa Peralaan dan perlengkapan kantor

2.5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

2.6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2.7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

2.8. Penyediaan Alat Tulis Kantor

2.9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2.10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

2.11. Penyediaan Makanan dan Minuman

2.12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2.13. Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Daerah

2.14. Monitoring dan Evaluasi kegiatan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :

3.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3.3. Pengadaan Meubelair

3.4. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

3.5. Pemeliharaan rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor

3.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan keiatan :

4.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4.2. Pengadaan pakaian batik

4.3. Pengadaan pakaian olahraga

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

5.1. Bimbingan Teknis/Diklat Peraturan Perundang-undangan

5.2. Peningkatan SDM bidang Persandian

6. Program pengembangan data dan informasi:

6.1. Penyusunan data statistik sektoral


6.2. Penyusunan,pengumpulan dan entry data sektoral

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan dengan kegiatan :

7.1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

8. Program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

8.1. Pelaksanaan SPIP SKPD

5.2. Rencana Pagu Indikatif

Adapun rencana pendanaan Indikatif setiap kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Kegiatan Program

Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran Program/Kegiatan

Target ( Rp) Target ( Rp) Target ( Rp) Target ( Rp) Target ( Rp) Target ( Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Tujuan1.

25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% -

Meningkatnya

jangkauan

jaringan

internet

Persentase

desa yang bisa

mengakses

internet (%)

N/A 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 100 %

Program.1

80 82 84 86 88 90 90

4 10 11 12 13 14 14

Kegiatan.1

Survey dan

pengembangan

jaringan

telekomunikasi

Dokumen

Lap.Hsl Survey

N/A N/A 1 99,309,500 1 241,500,000 1 250,000,000 1 260,000,000 4 850,809,500

Kegiatan .2

Dokumen laporan 1 1 40,475,000 1 60,000,000 1 165,000,000 1 175,000,000 1 185,000,000 1 625,475,000

Kegiatan .3

Dokumen wasdal 1 1 147,612,655 1 170,534,500 1 235,000,000 1 250,000,000 1 265,000,000 1 1,068,147,155

Kegiatan.4

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kominfo Statisti dan Persandian Kab.Paser Tahun 2016 - 2021

Indikator Kinerja

Prog (Outcome)

dan Kegiatan (

Output)

Kondisi

awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 1

( Tahun 2017)

Tahun 2

( Tahun 2018 )

Tahun 3

( Tahun 2019 )

Tahun 4

( Tahun 2020 )

Tahun 5

( Tahun 2021 )Kondisi akhir

Meningkatkan

akses jaringan

telekomunikasi

dan

pengamanan

Informasi

Meningkatnya

jangkauan

jaringan

komunikasi

Persentase desa

blankspot

Pengembangan

Komunikasi

,Informasi dan

Media massa

1). Jml menara

telekomunikasi

di Kab.Paser

2). Publikasi

Informasi

daerah dimedia

massa cetak

dan online ( jml

media massa

Monitoring,Pembi

naan dan

pengembangan

jaringan

telekomunikasi

dan infromasi,

Pengendalian,pen

gawasan dan

pembinaan Jasa

Pembinaan dan

Pengembangan

jaringan

komunikasi dan

informasi

peningkatan

bandwith

N/A 0 - 0 - 20

MBPs

246,000,000 20

MBPs

440 250,000,000 496,000,000

Kegiatan.5

Pengendalian

menara

telekomunikasi

Dokumen

pengendalian

N/A 1 - 1 - 1 Dok 255,000,000 1 Dok 275,000,000 1 Dok 290,000,000 3 Dok 820,000,000

Kegiatan. 6

Perbaikan dan

Perawatan

jaringan Informasi

dan Komunikasi

Prequenasipera

watan/Pemelihar

aan

N/A N/A 0 - 12 bln 445,750,000 12 bln 500,000,000 12 bln 600,000,000 36 Bln 1,545,750,000

Kegiatan.7

Pengelolaan

media centre

Jml berita yg di

muat dimedia

centre

N/A 70 brt - 80 brt 50,000,000 120 brt 60,000,000 140 brt 70,000,000 410 brt 180,000,000

Kegiatan.8

Pengelolaan TV

LED/Videotron

Jml Videotron N/A 0 - 4 bh 190,000,000 4 bh 200,000,000 4 bh 210,000,000 12 bh 600,000,000

Kegiatan.9

Peliputan

kegiatan

Pemerintah dan

pembangunan

daerah

Prequensi

peliputan

12 bln 197,002,000 12 bln 197,000,000 12 bln 895,000,000 12 bln 910,000,000 12 bln 925,000,000 60 bln 2,927,000,000

Kegiatan .10

Penyebarluasan

Informasi

Pembangunan

daerah melalui

media cetak dan

elektronik

Jmlh

advetorial/berita

yg tersebar

N/A N/A 725,757,631 0 - 250 1,176,000,000 12 1,190,000,000 12 1,210,000,000 274 3,576,000,000

Kegiatan.11

Penyelenggaraan

siaran radio

Siaran

Pemerintah

Daerah ( LPPL RPK

Paser )

Prequensi Siaran N/A 49,174,000 12 bln 70,657,200 12 bln 80,000,000 12 bln 90,000,000 12 bln 100,000,000 72 bln 340,657,200

Program .2

Pengembangan

Kelembagaan

Keterbukaan

Informasi

1) Jumlah

Produk hukum

PPID

2 1 1 1 1 1 7

2).Persentase

SKPD yang telah

membentuk dan

menjalankan

PPID pembantu

N/A 100% - 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan.1

Optimalisasi

Peran PPID

Kabupaten

Persentase SKPD

yang

membentuk dan

menjalankan

PPID Pembantu

N/A 100% 104,467,400 100% 126,292,400 100% 363,750,000 100% 365,000,000 100% 370,000,000 100% 1,329,509,800

Kegiatan .2

Optimalisasi

pengelolaan data

dan informasi

publik ( data

centre)

Tersedianya data

centre

N/A

-

1 121,007,800 1 150,000,000 1 175,000,000 1 200,000,000 1 646,007,800

Program.3

Optimalisasi

pemanfaatan

teknologi

Informasi

Persentase

sistem e -

Government

yang terbangun

10% 30% 55% 80% 90% 100% 100%

2).Jml SKPD

yang

mengembangka

n sistem

Informasi

12 15 18 21 24 25 25

Kegiatan .1

N/A - - 0 - 10 Dok 250,000,000 10 Dok 250,000,000 10 Dok 250,000,000 10 Dok 750,000,000

Program.4

Kerjasama

Informasi dan

Media Massa

4 7 8 9 11 11

Kegiatan .1

Kerjasama

produksi dan

penyiaran dengan

media elektronik

Jml produksi

yang

dikerjasamakan

2 2 89,624,000 2 300,000,000 4 288,000,000 4 300,000,000 4 315,000,000 16 1,292,624,000

kegiatan .2

Kemitraan dengan

komunitas

/lembaga pers

Jml komunitas 1 1 1 1 10,000,000 1 12,500,000 1 15,000,000 3 37,500,000

Kegiatan 3.Rapat-rapat

koordinasi

Kehumasan

Prequensi

Kegiatan

2 90,000,000 2 100,000,000 2 110,000,000 6 300,000,000

Kegiatan .4

4

Media

cetak

Pengelolaan

sistem keamanan

jaringan informasi

Dok oprs

keamanan

1). Jumlah

media cetak

yang memuat

informasi

pembangunan

daerah

Partisipasi dalam

kegiatan Pekan

Informasi

Nasional (PIN)

dan Pameran

daerah /Expo

Prequensi

Kegiatan

N/A N/A - 0 - 2 kl 208,275,000 2 kl 220,000,000 2 kl 235,000,000 6 kl 663,275,000

Program .5

Prog. Fasilitasi

Peningkatan

SDM bidang

Komunikasi dan

Informatika

Kegiatan.1

Pembentukan dan

Pembinaan

KelompokInforma

si Masyarakat

(KIM)

Jml Kelompok

yang dibentuk

4 40,084,000 6 41,165,000 10 125,000,000 12 200,000,000 14 235,000,000 641,249,000

Program. 5

Prog.

Pengembangan

dan

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

Kegiatan .1

Pembinaan dan

penguatan

komunitas TIK

Jml keg./acara N/A 0 - 0 - 5 880,000,000 5 900,000,000 5 910,000,000 15 2,690,000,000

Kegiatan .2

Implementasi dan

pengembangan

tenaga layanan e -

Government (

Outsourshing)

Tenaga

Pendukung

Pelaksana

Aplikasi (

Outsourching)

N/A 0 - 10 org 1,525,000,000 10 0rg 1,600,000,000 10 org 1,625,000,000 30 org 4,750,000,000

Program .5

Prog. Fasilitasi

Peningkatan

SDM bidang

Komunikasi dan

Informatika

Tersedianya

tenaga

profesional

dalam

menjalankan

TIK di daerah

Kegiatan .1

Pelatihan SDM

bidang Teknologi

Informasi dan

Komunikasi (TIK)

Jml SDM terlatih

( org )

N/A 6 145,731,250 10 120,000,000 20 240,000,000 30 360,000,000 40 480,000,000 106 1,200,000,000

Kegiatan .2

Pembentukan dan

Pembinaan

Kelompok

Informasi

Masyarakat (KIM)

Jml kelompok yg

dibentuk

N/A 3 40,084,000 3 40,100,000 10 125,000,000 10 130,000,000 10 135,000,000 33 klp 430,100,000

Program.6

Pengembangan

data

/Informasi/Statis

tik Daerah

Persentase data

sektoral yang

tersusun

N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan.1

Penyusunan

Kabupaten dalam

Angka (KDA)

JMl buku KDA 50 50 260,193,000 50 275,000,000 50 250,000,000 50 275,000,000 50 300,000,000 300 1,360,193,000

Kegiatan.2

Penyusunan dan

Pengumpulan

data PDRB

Jml Buku PDRB N/A 50 - 50 125,000,000 50 150,000,000 50 175,000,000 50 200,000,000 300 650,000,000

Kegiatan.3

Penyusunan data

pokok

pembangunan

pertahun

Jml Buku N/A 0 0 - 40 66,500,000 40 75,000,000 40 80,000,000 120 221,500,000

Kegiatan.4

Peningkatan

Kapasitas SDM

Statistik Sektoral

Jml peg .terlatih N/A N/A - 0 - 3 org 50,000,000 3 org 55,000,000 3 org 60,000,000 9 org 165,000,000

Meningkatnya

pengamanan

informasi

dilingkungan

Instansi

Pemerintah dan

Publik

Persentase

Tingkat

Pengamanan

Data dan

Informasi

Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program.7

Prog.

Penyelenggaraan

Persandian dan

Keamanan

Informasi

Persentase data

Informasi

daerah yang

diamankan (%)

N/A 100% - 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan.1

Pembinaan dan

pengawasan

koordinasi

Jaringan

Komunikasi Sandi

Daerah

(JARKOMSANDA)

Prsentase OPD

terlayani

N/A 0 - 100% 25,000,000 100% 55,000,000 100% 60,000,000 100% 65,000,000 100% 205,000,000

Kegiatan.2

Peningkatan

Kapasitas SDM

Persandian

Peserta

Diklat/Bimtek (

Orang)

N/A 3 - 3 50,000,000 3 65,000,000 3 75,000,000 3 85,000,000 15 275,000,000

Kegiatan .3

Pengelolaan

pengamanan

pengiriman

materi / alat

persandian

Persentase

pengamanan

pengiriman dan

materi

persandian

N/A 0 - N/a - 100% 50,000,000 100% 60,000,000 100% 70,000,000 100% 180,000,000

Kegiatan.4

Penyajian dan

Evaluasi Data dan

Informasi

Dok Laporan N/A N/A - N/a - 1 76,000,000 1 80,000,000 1 85,000,000 2 241,000,000

Tujuan.2

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

Publik ( e-

Government)

Meningkatnya

pemanfaatan

layanan publik

berbasis

Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

Persentase

sistem e-

Government

yang terbangun

N/A 10% 50% 60% 70% 80% 80%

Program .8

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

N/A 10% 30% 55% 90% 90% 90%

Kegiatan .1

Diklat/Bimtek

pengelolaan e-

Government/Sma

rt city

Peserta

Diklat/Bimtek (

Orang)

Kegiatan .2

Penyusunan

naskah Peraturan

dan SOP

Tatakelola e-

Government

Jml Tata

Naskah/Peratura

n

N/A N/A - 1 Pkt 44,206,200 1 Pkt 310,000,000 1 Pkt 310,000,000 1 Pkt 310,000,000 4 Pkt 974,206,200

Kegiatan .3

Penyusunan

Sistem Informasi

Terhadap layanan

publik

Dok Informasi

layanan Publik

N/A N/A - 0 - 10 Dok 1,145,000,000 10 Dok 1,200,000,000 10 Dok 1,250,000,000 30 Dok 3,595,000,000

Kegiatan.4

Persentase

sistem e-

Government

yang terbangun

Sosialisasi

pemeringkatan

e_government

(PeGI) Kab.Paser

Kegiatan .5

Survey dan

pengembangan

internet desa

Jml desa

pengembangan

internet desa

N/A 20 200,000,000 30 300,000,000 50 500,000,000

Kegiatan .6

Pengelolaan dan

integrasi layanan

sistem informasi

Kegiatan .7

Pengelolaan

pelayanan publik

N/A 86,624,000 131,192,800 150,000,000 175,000,000 180,000,000 722,816,800

Kegiatan .8

Optimalisasi

pengelolaan data

dan informasi

piblik

N/A 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 750,000,000

Kegiatan .8

Pengelolaan IT di

SKPD terkait

pelayanan publik

N/A 10 SKPD 19,507,200 10 SKPD 20,000,000 10 SKPD 25,000,000 10 SKPD 30,000,000 40 SKPD 94,507,200

Program .8

N/A 10% 30% 55% 90% 90% 90%

-

Kegiatan.1

Pembangunan

Infrastruktur

jaringan dan

sarana

pendukung

pengembangan e-

Government/

Smart City

Jaringan TIK yang

terbangun

N/A 0 - 0 - 1 Pkt 10,575,000,000 1 Pkt 10,000,000,000 1 Pkt 10,000,000,000 3 Pkt 30,575,000,000

Kegiatan.2

Penyusunan

panduan

Interoperabilitas

jaringan sistem

Informasi

Jml buku

panduan

N/A 0 - 0 - 30 bk 330,000,000 20 bk 230,000,000 20 bk 130,000,000 2 690,000,000

Kegiatan.3

Penyediaan

layanan berbasis

digital di

Kab.Paser

Jml layanan

berbasis

elektronik/digital

N/A N/A - 5 1,375,000,000 5 1,100,000,000 5 825,000,000 5 625,000,000 5 3,925,000,000

Peningkatan

Tatalaksana

Komunikasi dan

Informatika

Persentase

sistem e-

Government

yang terbangun

Kegiatan.4

Pendampingan

kegiatan

pelayanan

berbasis

elektronik di SKPD

Kab.Paser

SKPD yang

memberikan

layanan berbasis

elektronik

N/A N/A 10 50,000,000 15 100,000,000 20 150,000,000 25 200,000,000 25 500,000,000

Kegiatan.5

Analisis,

Koordinasi dan

pemantauan

jaringan layanan

Dokumen

Pemantauan

N/A N/A - 0 - 1 Dok 220,000,000 1 Dok 220,000,000 1 Dok 220,000,000 23 660,000,000

Kegiatan.6

Penyusunan

Sistem Informasi

Terhadap layanan

publik

Dok Informasi

layanan Publik

N/A N/A - 0 - 10 Dok 1,145,000,000 10 Dok 1,200,000,000 10 Dok 1,250,000,000 30 Dok 3,595,000,000

Kegiatan.7

Pengelolaan IT di

SKPD terkait

pelayanan publik

SDM terlatih N/A N/A - - 40 811,000,000 40 800,000,000 40 800,000,000 120 2,411,000,000

Kegiatan.8

Pelatihan

pemeliharaan

NOC ( Network

Operation Centre)

Jml peg. Yg

dilatih

N/A 4 0rg 100,000,000 4 org 150,000,000 8 org 250,000,000

Kegiatan.9

Pelatihan

Pemeliharaan

jaringan Wireless

Jml peg. Yg

dilatih

N/A 4 org 100,000,000 4 org 150,000,000 8 org 250,000,000

Kegiatan.10

Pelatihan

pengelolaan

Server

Jml peg. Yg

dilatih

N/A 2 org 30,000,000 2 org 35,000,000 8 org 65,000,000

Kegiatan.11

Pelatihan

Programmer

Jml peg. Yg

dilatih

N/A 10 org 100,000,000 10 org 150,000,000 8 org 250,000,000

2,076,828,936 3,590,972,600 25,382,775,000 24,852,500,000 26,120,000,000 82,023,076,536


BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Kondisi Kinerja padan awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

(Tahun 2015/2016)

Tahun 1

( 2017 )

Tahun 2

( 2018 )

Tahun 3

( 2019 )

Tahun 4

( 2020 )

Tahun 5

( 2021 )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Jumah menara

telekomunikasi / Tower bersama yang memiliki izin

82 84

86 88 90 92 92

2 Presentase desa blank spot

25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0% 0 %

3. Persentase desa yang bisa mengakses internet

45 % 60 %

70 % 80 % 90 % 100 % 100 %

4 Persentase Instansi pemerintah yang bisa mengakses internet

60 % 80 %

85 % 90 % 95 % 100 % 100 %

5 Persentase tingkat pengamanan dan informasi daerah

N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6 Persentase sistem e-Government yang terbangun

N/A 30 % 55% 70 % 80 % 90 % 90%


7 Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah

5 17 22 27 32 41 41

8 Publkasi informasi daerah dimedia massa cetak dan online (Jumlah media massa dan web)

20 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 100 %

9 Persentase SKPD yang membentuk dan menjalankan PPID Pembantu

N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan

Persandian Kabupaten Paser Periode tahun 2016 – 2021 adalah merupakan suatu panduan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dalam

Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Paser seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik (good govermance) meliputi pelayan yang berkualitas (e-government)

yang merupakan pondasi menuju terwujudnya kota pintar (smart city). Cita-cita tersebut akan

mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, yang memerlukan komitmen dan dukungan

dari semua personil di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika ,Statistik dan Persandian

Kabupaten Paser dalam mewujudkan Masyarakat Paser yang Informatif berbasis Teknologi

Informasi.

Semoga Dokumen Rencana Srategis (RENSTRA) ini dapat bermanfaat sebagai

pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan yang akan datang..

Tana Paser, November 2017

Kepala Dinas

ADI MAULANA,S.SOS,M.Si Pembina Tk I

kata pengantar - paserkab.go.id...,informatika ,statistik dan persandian kabupaten paser tahun 2016...

Documents