kata pengantarsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/... · 2017-03-23 · l a p o r...

L A P O R A N K I N E R J A S A T P O L P P D A N L I N M A S T A H U N 2 0 1 5 i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan

Perlindungan Masyarakat disusun dalam rangka implementasi Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Penyusunan laporan ini merupakan informasi pelaksanaan kinerja Satuan

Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat dalam menjalankan program

pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu selama Tahun 2016. Laporan ini

sekaligus sebagai wujud komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan

Masyarakat dalam menyelenggarakan transparansi informasi tentang capaian

kinerja Tahun 2016.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

memberikan dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan Laporan

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Tanah Bumu Tahun 2016.

Gunung Tinggi, Januari 2016

Kepala Satuan Polisi Pamong PrajaDan Perlindungan Masyarakat

Drs. HERLAMBANG, M.IPPembina Tk.INip. 19660331 199403 1 010

L A P O R A N K I N E R J A S A T P O L P P D A N L I N M A S T A H U N 2 0 1 5 ii

DAFTAR ISI

HalamanKata Pengantar………………………………………………………………………. i

Daftar Isi ………………………………………………………………………….. iiDaftar Tabel .................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................ 1A. Latar Belakang .......................................................................... 1

B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja ............................. 2

C. Bidang Kewenangan Satpol PP dan Linmas............................. 3

D. Kelembagaan dan Aparatur ...................................................... 4

E. Permasalahan / Isu Pembangunan Daerah ............................... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA.......................................................... 10A. Visi dan Misi .............................................................................. 10

B. Tujuan ....................................................................................... 15

C. Sasaran..................................................................................... 16

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .................................................. 19

BAB III AKUNTABILITAS ..................................................................... 27A. Capaian Kinerja......................................................................... 28

B. Evaluasi Pencapaian Kinerja..................................................... 29

C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................ 31

BAB IV PENUTUP.................................................................................... 34A. Kesimpulan ............................................................................... 34

B. Rekomendasi ............................................................................ 35

LAMPIRAN1. Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Linmas Tahun 20162. Penetapan Kinerja3. IKK Satpol PP dan Linmas

L A P O R A N K I N E R J A S A T P O L P P D A N L I N M A S T A H U N 2 0 1 5 iii

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1 ................................................................................................... 6

Tabel 1.2 ........................................................................................................ 7

Tabel 1.3 ........................................................................................................ 8

Tabel 2.1 ........................................................................................................ 20

Tabel 2.2 ........................................................................................................ 22

Tabel 2.3 ........................................................................................................ 24

Tabel 2.4 ........................................................................................................ 26

Tabel 3.1 ........................................................................................................ 28

Tabel 3.2 ........................................................................................................ 29

Gambar 3.3 .................................................................................................... 32

L A P O R A N K I N E R J A S A T P O L P P D A N L I N M A S T A H U N 2 0 1 5 1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep goodgovermance atau tata pemerintahan yang baik

memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang demokratis.

Dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (goodgovermance)

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dapat berlangsung dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Thun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Perintah menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk

akuntabilatas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting

yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi secara memadai hasil analisis terhadappengukuran

kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.


Tujuan penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan

informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan

kinerjanya. Laporan dan realisasi anggaran yang dilaporkan dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah pelaksanaan program dan

kegiatan tahun 2016 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun

pada tahun 2016.

B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong

Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016 didasarkan pada beberapa landasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu


(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41)

sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas

Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2014

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015;

6. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2012 tentang

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu; dan

7. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu.

C. Bidang Kewenangan Satpol PP dan Linmas

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 melaksanakan urusan

Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu


ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Pasal

255 Ayat 1 “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

D. Kelembagaan dan AparaturBerdasar Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17

Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok

dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2012

tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Tanah Bumbu, struktur organisasi Satuan Polisi Pamong

Praja terdiri dari :

1. Kepala Satuan;

2. Subbag Tata Usaha;

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

4. Seksi Penyidikan dan Penuntutan;


5. Seksi Operasional dan Penindakan;

6. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Gambar 1.1Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Prajadan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu

Perda No. 20 Tahun 2011

KASAT. POL PP DAN LINMAS

JAFUNG KASUBAG TATA USAHA

KASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN

UMUM

KASI PERLINDUNGANMASYARAKAT

KASI PENYIDIKANDAN PENUNTUTAN

KASI OPERASIONALDAN PENINDAKAN


Jumlah pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu adalah 157 (Seratus Lima Puluh

Tujuh) anggota terdiri dari:

1. Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 101 orang.

2. Pegawai Kontrak berjumlah 11 orang,

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 31 orang.

4. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berjumlah 14 orang.

(CPNS) berjumlah 14 orang.

Tabel 1.2Strata Pendidikan PNS Per Golongan

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan MasyarakatKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

No Golongan Strata Pendidikan JumlahSD SLTP SLTA Diploma S1 S21. Golongan

I - 1 - - - - 1

2. GolonganII - - 32 - - - 32

3. GolonganIII - - - - 10 1 11

4. GolonganIV - - - - - 1 1

Jumlah 0 1 32 0 10 2 45Sumber : Data kepegawaian daerah Satpol PP dan Linmas 2016

Adapun untuk pendidikan pejabat yang ada di Satuan Polisi Pamong

Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana

tabel berikut :


Tabel 1.3Strata Pendidikan Pejabat Struktural

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan MasyarakatKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

No Eselon Strata Pendidikan JumlahSLTA S1 S2 S31. Eselon III.a - - 1 - 12. Eselon IV.a - 3 1 - 4

Jumlah 0 3 2 0 5Sumber : Data kepegawaian daerah Satpol PP dan Linmas 2016

E. Permasalahan/Isu Pembangunan Daerah

Tahun 2016 strategi pembangunan daerah disusun berdasarkan

kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah dengan mengacu pada permasalahan yang

menonjol sebagai isu strategis di Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan kondisi umum yang ada serta prediksi perkembangan

permasalahan, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan

Masyarakat merumuskan beberapa permasalahan/isu yang berhubungan

dengan proritas dan sasaran pembangunan daerah yang menjadi

perhatian pada tahun 2016 sebagai berikut :

a. Kualitas dan kuantitas infrastruktur publik yang belum memadai

Hal ini terlihat dengan belum memadainya kondisi sarana dan

prasarana untuk pemenuhan pelayanan dasar, seperti sektor

penataan ruang dan sektor ketenteraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat.


b. Menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah

Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami

penurunan, dikarenakan sumber-sumber pendapatan dari sektor

pertambangan yang menurun.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 merupakan sebuah

dokumen perencanaan komperehensif berwawasan 5 (lima) tahunan

yang digunakan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun Rencana Strategis

(Renstra). Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi

Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat, yang menjadi acuan utama

yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Program

kerja proritas diharapkan dapat bersinergi dengan baik, baik secara

vertikal maupun horizontal.

A. Visi dan Misi

Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Tanah Bumbu yaitu :

“Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

serta Perlindungan Masyarakat untuk Mewujudkan Tanah Bumbu

yang Maju Sejahtera dan Berintelektual Tinggi”

Visi satuan polisi pamong praja kabupaten tanah bumbu

tersebut mempunyai makna yaitu satuan polisi pamong praja dapat


mewujudkan kondisi nyaman dan tentram serta tegaknya peraturan

kepala daerah..

MisiUntuk mewujudkan Visi, Satuan Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai Misi

sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah

2. Meningkatkan kondisi lingkungan yang tentram, tertib dan bebas

dari penyakit masyarakat

3. Meningkatkan pengembangan pemberdayaan dan bina potensi

masyarakat

Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan :

Meningkatkan kesadaran masyarakat, aparatur dan badan hukum

untuk mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah yang berlaku demi terlaksananya ketertiban umum

dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di Kabupaten

Tanah Bumbu.

2. Sasaran :

- Meningkatnya kesadaran masyarakat, aparatur, badan hukum.

- Menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan daerah dan

Peraturan Kepala Daerah.

3. Indikator Sasaran :

- Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Aparatur, Badan Hukum


- Penurunan tingkat pelanggaran Peraturan daerah dan

Peraturan Kepala Daerah.

Strategi, Kebijakan dan Program Kegiatan

Selanjutnya misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran,

strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang ditetapkan untuk

dapat mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dari pernyataan visi.

Misi 1 : Menegakkan Peraturan Daerah (PERDA), Keputusan

Bupati dan Produk Hukum lainnya.

a. Strategi dan Kebijakan :

Strategi meningkatkan pengkajian dan menetapkan skala prioritas

target operasi penertiban terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat

yang melanggar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

maupun produk hukum daerah lainnya.

Kebijakan peningkatan penertiban terhadap aktivitas-aktivitas

masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah

b. Program dan Kegiatan :

- Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal.

- Kegiatan Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan terhadap

Pelanggaran Peraturan Daerah.


- Kegiatan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran

perda.

- Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Perda.

- Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP.

- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(Pekat).

- Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan

Minuman Keras dan Narkoba.

- Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek

Prostitusi.

Misi 2 : Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum

dan ketentraman serta perlindungan, baik untuk

Aparatur Pemerintah maupun masyarakat.


Strategi terciptanya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten

Tanah Bumbu yang kondusif.

Kebijakan peningkatan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan

di Kabupaten Tanah Bumbu.


- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

- Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan.


Misi 3 : Meningkatkan pengembangan pemberdayaan dan

bina potensi masyarakat.


Strategi Melatih masyarakat untuk terlibat dalam pengendalian

keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Kebijakan Pelatihan anggota Satlinmas


- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

- Kegiatan Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan

lingkungan.

- Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan.

- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Misi 4 : Meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP dan

Linmas dan kerjasama dengan instansi terkait dalam

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah.


Strategi Mengikut sertakan Aparatur dalam Diklat formal dan non

formal sesuai kebutuhan. Kerjasama dengan instansi terkait dalam

penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kebijakan Melatih Aparatur Satpol PP dan Linmas dalam Diklat

Formal dan Non Formal serta ikut serta bekerjasama dengan


instansi terkait dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah.


- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal.

- Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan

dalam Teknik Pencegahan Kejahatan,

- Kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi

pamong praja dengan TNI/ Polri dan Kejaksaan.

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan

kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan

pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka

Menengah SKPD.

B. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi-misi sebagaimana telah

dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi

Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat, aparatur dan badan hukum di

Kabupaten Tanah Bumbu untuk mematuhi dan taat pada Peraturan


Daerah serta produk hukum lainnya yang berlaku di Kabupaten

Tanah Bumbu serta mampu menjunjung tinggi supremasi hukum.

2. Menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman dan tentram.

3. Melaksanakan tindakan atas terjadinya pelanggaran terhadap

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sehingga

memberikan efek jera terhadap masyarakat.

4. Meningkatkan kapasitas aparatur, sehingga cakap dan mampu

memberikan pelayanan prima sesuai bidang dan tugasnya.

C. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun dapat dirumuskan berdasarkan tujuan-tujuan yang

ada.

Tujuan-1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat, aparatur dan badan

hukum di Kabupaten Tanah Bumbu untuk mematuhi dan taat

pada Peraturan Daerah serta produk hukum lainnya yang

berlaku di Kabupaten Tanah Bumbu serta mampu

menjunjung tinggi supremasi hukum.

Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat, aparatur dan badan hukum di

Kabupaten Tanah Bumbu untuk mematuhi dan taat pada Peraturan


Daerah serta produk hukum lainnya yang berlaku di Kabupaten

Tanah Bumbu serta mampu menjunjung tinggi supremasi hukum.

2. Meningkatnya pendapatan daerah melalui ketaatan masyarakat serta

badan usaha di Kabupaten Tanah Bumbu terhadap Peraturan

daerah, keputusan Bupati serta produk hukum daerah lainnya dalm

menjalankan usahanya.

Tujuan-2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman dan

tentram.

Sasarannya adalah :

1. Terciptanya keamanan dan ketertiban umum dilingkungan

perkantoran, rumah dinas pejabat daerah, lokasi kegiatan acara

pemerintah daerah.

2. Sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang produk

hukum yang telah dibuat dan ditetapkan pemerintah daerah.

3. Terciptanya aksi atau demontrasi massa yang aman, tertib dan

terkendali.

4. Terlaksanya evakuasi dan bantuan logistik apabila terjadi bencana

alam.

Tujuan-3 : Melaksanakan tindakan atas terjadinya pelanggaran terhadap

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sehingga

memberikan efek jera terhadap masyarakat.


Sasarannya adalah :

1. Terlaksananya tindakan atas terjadinya pelanggaran Peraturan

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sehingga memberikan efek

jera terhadap masyarakat.

2. Meningkatnya sumber daya penyidik PPNS dan kerjasama dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tindakan penyidikan.

Tujuan-4 : Meningkatkan kapasitas aparatur, sehingga cakap dan

mampu memberikan pelayanan prima sesuai bidang dan

tugasnya.

Sasarannya adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan aparatur tentang tugas pokok dan fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat melalui

pelatihan formal maupun non formal.

2. Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya.


D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Untuk mewujudkan sasaran yang telah dirumuskan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah

Bumbu, maka ditetapkan perjanjian kinerja yang telah di tandatangani

oleh Bupati Tanah Bumbu pada awal Tahun Anggaran 2016 dengan

perjanjian kinerja sebagai berikut :


Tabel 2. 1Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1

Meningkatnya kesadaran

masyarakat, aparatur, badan

hukum

Peningkatan kesadaran masyarakat,

aparatur, badan hukum36 kasus

2

Menurunnya tingkat

pelanggaran peraturan daerah

dan peraturan kepala daerah.

Penurunan tingkat pelanggaran peraturan

daerah dan peraturan kepala daerah.80 %

Program

1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

2. Pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal;

Anggaran


1. Rp. 103.100.000,-

2. Rp. 649.040.000,-

3. Rp. 153.550.000,-

4. Rp. 51. 750.000,-

Keterangan

1. Pelatihan, pengendalian, keamanan dan kenyamanan lingkungan (kegiatan linmas);

2. Pengendalian keamanan lingkungan (kegiatan trantibum);

3. Pelaksanaan oprasional dan pengawasan terhadap pelanggaran Perda (kegiatan Ops);

4. Pengawasan dan penyidikan terrhadap pelanggaran Perda (kegiatan PPNS).

Batulicin,…..Januari 2016

BUPATI TANAH BUMBU KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

MARDANI H MAMING Drs. HERLAMBANG, M.IPPembina Tk.INip. 19660331 199403 1 010


TABEL 2.2INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

TAHUN : 2016

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KETERANGAN

1

- Meningkatnya kesadaranmasyarakat, aparatur danbadan hukum di KabupatenTanah Bumbu untuk mematuhidan taat pada Peraturan Daerahdan Peraturan Kepala Daerahyang berlaku di KabupatenTanah Bumbu serta mampumenjunjung tinggi supremasihukum.

- Meningkatnyapendapatandaerah melalui ketaatanmasyarakat serta badan usahadi Kabupaten Tanah Bumbuterhadap Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah dalammenjalankan usahanya.

Masyarakat, Aparatur, dan Badan Hukum yangpatuh dan taat pada Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah.


2

- Terciptanya ketentraman danketertiban umum dilingkunganperkantoran, rumah dinaspejabat daerah, lokasi kegiatanacara pemerintah daerah.

- Sosialisasi atau penyuluhankepada masyarakat tentangperaturan yang telah dibuat danditetapkan Pemerintah Daerah.

- Terciptanya aksi ataudemonstrasi massa yang tertibdan terkendali.

Terlaksananya evakuasi danbantuan logistik apabila terjadibencana alam.

- Lingkungan perkantoran, rumah dinas pejabatdaerah, dan lokasi kegiatan acara pemerintahdaerah yang tentram, tertib dan nyaman sertamasyarakat yang memahami peraturanpemerintah.

3

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang terlatih dalamhal pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan.

Masyarakat yang terlatih dalam pengendaliankeamanan dan kenyamanan lingkungan.


Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahuan Tahun 2016Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja (outcame) Target

(1) (2) (3) (4)

1 Sasaran Starategi Misi I

Menegakan Peraturan Daerah

(PERDA), Keputusan Bupati dan

Produk Hukum lainnya.

1. Terlaksananya patroli wilayah di

10 kecamatan

2. Terlaksananya sosialisasi dan

penertiban Perda dan Perkada

serta Keputusan Bupati

3. Terwujudnya penyelidikan atas

adanya pelanggaran Perda dan

Perkada serta Keputusan Bupati

1. 3 kali dalam satu hari

2. 100 kasus

2 Sasaran Starategi Misi II 1. Meningkatnya penyelesaian K3


Menyelenggarakan keamanan

dan ketertiban umum dan

ketentraman serta

perlindungan, baik untuk

Aparatur Pemerintah maupun

masyarakat.

Kepala Satpol PP dan Linmas

Drs. Herlambang, M.IPPembinaTk.I/IV.bNIP. 19660331 199403 1 010


Tabel 2.4Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya Dengan Target

Akhir RPJMD

No Indikator Kinerja

Realisasi TargetAkhir

RPJMDTahun2016

Tahun2013

Tahun2014 Tahun

2015Tahun2016

1.Rasio jumlah PolisiPamong Praja per 10.000penduduk

4,63 4,64 5,1 5,1 4,70

2. Rasio jumlah LINMAS per10.000 penduduk 57,93 53,13 53 53 55,00

3. Rasio Pos kamling perjumlah Desa/ Kelurahan 1,50 4,77 6.2 6.2 5,00

4. Penegakan Perda 120Kasus

205Kasus 73 kasus 173

kasus 225Kasus

5.Tingkat penyelesaianpelanggaran K3 dikabupaten

50% 25% 25% 25% 25%

6.Cakupan pelayananbencana kebakarankabupaten

100% 100% - - 100%

7. Tingkat tanggap darurat(respone time rate) 85% 82% - - 84,61%

8.Kegiatan pembinaanterhadap LSM, Ormasdan OKP

4 Kali 1 Kali - - 6 kali

9. Pembinaan politik daerah 4 Kali 4 kali - - 4 kali


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Tujuan sistem akuntabilitas kinerja adalah untuk mendorong terciptanya

pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016, berdasarkan

pada hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, yang mencakup Penetapan

Kinerja Tahun 2016.

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu maka kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah

Bumbu diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Untuk mengetahui

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program


dan kegiatan yang dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang

dibandingkan dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam

perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Tanah Bumbu. Pengukuran yang dimaksud merupakan suatu

hasil dari proses pengumpulan data dan analisa data.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 tergambar dalam tingkat

pencapaian sasaran melalui beberapa kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi

Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016 adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

NO KETERANGAN JUMLAH1 Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp. 7.620.598.785,00

2Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan

Tahun 2016Rp. 0.000.000.000,00


B. Evaluasi Pencapaian Kinerja

Dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2016 sebagaimana yang di gambarkan diatas, maka dilakukan proses

pengumpulan data dan analisis untuk melakukan evaluasi terhadap

pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun 2016 agar didapat hasil

tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang

merupakan dari sasaran startegis yang telah ditetapkan. Berikut di

gambarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2016 sesuai sasaran

strategis :

Tabel 3.2Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

0

500000000

1E+09

1,5E+09

2E+09

2,5E+09

3E+09

BelanjaPegawai Category 2

Category 3Category 4

Series 3

Series 2

Series 1


Secara rata-rata total capaian sasaran strategis tahun 2016 adalah

99,17% atau kategori capaian “Sangat Berhasil”. Capaian sasaran strategis

untuk tahun 2016 ini merupakan pencapaian kinerja yang akan menjadi

perbandingan atas pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Pengumpulan data dan analisis yang dilakukan atas pencapaian

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 untuk seluruh sasaran strategis yang

ada dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran1

Menegakkan Peraturan Daerah (Perda), KeputusanBupati dan Produk Hukum lainnya

Sasaran ini dilakukan untuk kegiatan sosialisasi dan penertiban yang

dilaksanakan untuk mendukung rencana tata ruang yang ditetapkan kepala

daerah yang telah menetapkan lokasi pembangunan daerah di Kabupaten

Tanah Bumbu.

Dasar perhitungan evaluasi pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini

didapat melalui target per bulan kegiatan penertiban dan patroli wilayah yang

direncanakan pada awal penetapan kinerja. Adapun target tersebut dianalisa

menggunakan pengumpulan data kegiatan yang dilakukan dibagi jumlah

realisasi per kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaksanaan kinerja.

Sumber data pelaksanaan kegiatan terdapat pada Seksi Operasional dan

Penindakan dan Seksi Penyidikan dan Penuntutan.

Sasaran2

Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum danketenteraman serta perlindungan, baik untuk aparaturpemerintah maupun masyarakat


Sasaran ini dilakukan untuk kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kabupaten Tanah Bumbu

dan kegiatan pengamanan/pengawalan Bupati, Wakil Bupati dan pejabat

daerah serta tamu pejabat daerah, penjagaan kediaman Bupati, Wakil Bupati

dan asset daerah, pengamanan lokasi kegiatan acara daerah dan bantuan

evakuasi/logistik atas bencana yang terjadi di daerah.

C. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran kinerja Tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja Dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah

Bumbu sebesar Rp. 7.620.598.785,00 (tujuh milyar enam ratus dua puluh

juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima

rupiah). Anggaran tersebut dapat di gambarkan pada grafik berikut :

Jumlah Anggaran Tahun 2016

Rp-

Rp500.000.000

Rp1.000.000.000

Rp1.500.000.000

Rp2.000.000.000

Rp2.500.000.000

Rp3.000.000.000

Rp3.500.000.000

Rp4.000.000.000

BelanjaPegawai

BelanjaBarang

BelanjaModal

Anggaran

Anggaran


● Belanja Pegawai Rp. 3.537.590.540,00 atau 81,69%

● Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.182.454.650,00 atau 17,44%

● Belanja Modal Rp. 59.000.000,00 atau 0,87%

Besaran anggaran yang di peroleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 tersebut

digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja

modal. Berikut grafik proporsi realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja

Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran

2016.

Grafik 3.3

Proporsi Realisasi AnggaranSatuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal


Realisasi Anggaran Tahun 2016

● Belanja Pegawai Rp. 5.445.188.271,00 atau 80,32%.

● Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.111.629.700,00 atau 16,40%.

● Belanja Modal Rp. 55.000.000,00 atau 0,87%.


BAB IVPENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar hasil pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja yang

dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Tanah Bumbu, menunjukan bahwa pencapaian terhadap sasaran

strategis secara garis besar bermakna baik. Namun disadari masih terdapat

beberapa kelemahan dalam menjalankan amanat sebagaimana yang telah

dipercayakan. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu terus membenahi dan meningkatkan

kinerja untuk kemajuan Kabupaten Tanah Bumbu.


B. Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penyusunan laporan Kinerja Satuan Polisi

Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya penambahan alokasi dana untuk peningkatan sarana dan

prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Tanah Bumbu di tahun mendatang.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, terkhusus Polisi Pamong

Praja guna lebih produktif dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi

sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Gunung Tinggi, Januari 2016

Kepala Satuan Polisi Pamong PrajaDan Perlindungan Masyarakat

Drs. Herlambang, M. IPPembina Tk.INIP. 19660331 199403 1 010

kata pengantarsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/... · 2017-03-23 · l a p o r...

Documents