KEMENTERIAN DALAM NEGERI

INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL

NamaJabatan :

:

KEPALA SEKSI WILAYAH I B SEKSI WILAYAH IB SUBDIT PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH WILAYAH III

Organisasi :DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH

Instansi:KEMENTERIAN DALAM NEGERI

I. PERAN JABATAN : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang dibidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD meliputi wilayah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung.II. URAIAN TUGAS :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Wilayah IA berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

2) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Wilayah I A dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;

3) Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Wilayah I A agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

4) Menyiapkan konsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Wilayah I A berdasarkan petunjuk dari atasan agar tersedia konsep bahan yang dibutuhkan;

5) merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Wilayah I A berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

6) menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang dibidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD meliputi wilayah Provinsi dibidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau..

7) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Wilayah I A dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

8) Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Wilayah I A berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;

9) Mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Wilayah I A guna penyempurnaan lebih lanjut;

10) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Wilayah II A sesuai sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka kelancaran tugas;11) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Wilayah I A sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan sebagai bahan masukan bagi atasan;

12) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Sub Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan; dan

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Pendapatan Daerah.III. TANGGUNG JAWAB1) Tersusunnya rencana kegiatan Seksi Wilayah I A berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

2) Tersusunnya pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Wilayah I A dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;

3) Terlaksanakannya pemberian bimbingan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Wilayah I A agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

4) Menjamin terkonsepnya naskah dinas;

5) Tersusunnya penyiapan kebijakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, penyusunan pemetaan urusan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang operasional dibidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD meliputi wilayah Provinsi dibidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.6) Terjaminnya penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pembinaan Seksi Wilayah IIA kementerian dalam negeri melalui rapat koordinasi dan konsultasi agar terlaksanannya kegiatan Seksi Wilayah I A lingkup kementerian dalam negeri dan instansi vertikal;

7) Terjaminnya penyiapan bahan telaahan terhadap kegiatan Seksi Wilayah I A;8) Menjamin bawahan dapat melaksanakan tugas secara profesional;

9) Terukurnya prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Wilayah I A;10) Terpantaunya pelaksanaan kerja bawahan; 11) Terjaminnya pelaksanaan kegiatan selalu dimonitor dan dievaluasi;12) Menjamin tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan; 13) Menjamin terfasilitasinya atasan melalui saran pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

14) Terjaminnya pelaksanaan tugas lain-lain.IV.HASIL KERJA :

1) Dokumen perencanaan Seksi Wilayah I A;

2) Tugas terdistribusikan dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;3) Terbinanya para bawahan di lingkungan Seksi Wilayah I A;

4) Tersedia konsep nota dinas yang dibutuhkan;

5) Dokumen kebijakan penataan kelembagaan kementerian dalam negeri, kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan instansi vertikal;6) Dokumen fasilitasi dan evaluasi pembinaan Seksi Wilayah I A kementerian dalam negeri melalui rapat koordinasi dan konsultasi agar terlaksanannya kegiatan Seksi Wilayah I A lingkup kementerian dalam negeri dan instansi vertikal;7) Dokumen penyiapan bahan telaahan terhadap kegiatan Seksi Wilayah I A;8) Laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan;9) DP3/SKP;10) Laporan hasil kerja;11) Dokumen monitoring dan evaluasi;

12) Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan;

13) Telaahan rekomendasi; dan

14) Laporan pelaksanaan tugas lainnya.

V. TINGKAT FAKTOR FAKTOR 1: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK PROGRAM ( fk. 1-1 =175)

1) Pekerjaan yang bersifat pekerjaan administratif, pekerjaan teknis, dan pekerjaan klerek yang rumit.2) Jasa yang diberikan menunjang sebagian besar program kegiatan Direktorat Pendapatan Daerah.FAKTOR 2 : PENGATURAN ORGANISASI (fk. 2-1=100)

Jabatan ini bertanggung-jawab kepada Kepala Direktorat Pendapatan Daerah.FAKTOR 3: WEWENANG PENYELIAAN DAN MANAJERIAL (fk. 3-1=450) Jabatan ini menemenuhi ketentuan sbb:1) Menyiapkan bahan/draft rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun pekerjaan Seksi Wilayah I A;

2) Memastikan terdistribusinya tugas kepada bawahan;3) Memastikan tugas yang diberikan dapat diproses oleh bawahan;4) Memastikan tersedianya konsep naskah dinas;

5) Memastikan tersedianya bahan kebijakan penataan kelembagaan kementerian dalam negeri, kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan instansi vertikal; 6) Memastikan tersedianya fasilitasi dan evaluasi pembinaan Seksi Wilayah IA Kementerian Dalam Negeri melalui rapat koordinasi dan konsultasi agar terlaksanannya kegiatan Seksi Wilayah IA lingkup kementerian dalam negeri dan instansi vertikal;7) Memastikan tersedianya data penyiapan bahan telaahan terhadap kegiatan Seksi Wilayah I A;8) Memastikan terlaksananya pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Wilayah IA;

9) Mengukur prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Wilayah I A;

10) Menjamin terkontrolnya pelaksanaan kegiatan;

11) Menjamin tersedianya laporan dan hasil evaluasi;12) Memastikan tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;

13) Memastikan terakomodirnya masukan dari bawahan; dan

14) Memastikan terlaksananya tugas lain.

FAKTOR 4: HUBUNGAN PERSONAL

A. Sifat Hubungan (fk. 4A-2=50)

Kepala Seksi Wilayah I A dalam melaksanakan tugasnya berhubungan dengan: Kepala Sub Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Para Pejabat Eselon III Eselon IV pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, serta pejabat lainnya di instansi terkait dan fungsional yang berada di bawahnya.B. Tujuan Hubungan (fk.4B-1= 30)

Kepala Seksi Wilayah I A dalam melakukan hubungan kerja tersebut di atas bertujuan untuk koordinasi dan membahas pekerjaan tentang operasi kerja serta memberikan bimbingan kepada bawahan.FAKTOR 5: KESULITAN DALAM PENGARAHAN PEKERJAAN (tk 5-3= 340)Kepala Seksi Wilayah I A mempunyai tingkat kesulitan dalam mengarahkan pekerjaan dasar jabatan Penganalisa Data (Kelas 7).FAKTOR 6: KONDISI LAIN (tk.6-1 -310)Kepala Seksi Wilayah I A mengarahkan penyelia bawahan dan melakukan koordinasi dengan jabatan yang berada dibawahnya yaitu Penganalisa Data (Kelas 7).

VI. SYARAT JABATAN TERTENTU tidak ada

FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL

Nama Jabatan :KEPALA SEKSI WILAYAH I A

Organisasi :DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH

Instansi:KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Faktor EvaluasiNilai yang diberikanStandar Jabatan Struktual Yang Digunakan Keterangan

1Faktor 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program 175Tingkat faktor 1-1

2Faktor 2 : Pengaturan Organisasi100Tingkat faktor 2-1

3Faktor 3 : Wewenang Penyeliaan dan Manajerial450Tingkat faktor 3-1

4Faktor 4 : Hubungan Personal

a. Sifat Hubungan

b. Tujuan Hubungan5030

Tingkat faktor 4A-2Tingkat faktor 4B-1

5Faktor 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan340Tingkat faktor 5-3

6Faktor 6 : Kondisi Lain310Tingkat faktor 6-1

K

E

S

I

M

P

U

L

A

NTotal Nilai1455

Kelas Jabatan9(1355-1600)

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan:Ketua Tim

(SUKOYO, SH, M.Si)

Pejabat yang bersangkutan

( ) NIP. Pimpinan Unit Kerja

( )

NIP.