kamus populer

49
Keputusan : 1. Selalu bersifat individual dan konkrit 2. Pengujiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara 3. Berlaku hanya sekali - Selesai Peraturan : 1. Selalu bersifat general dan abstrak 2. Pengujiannya (judicial review) melalui Mahkamah Agung, sedangkan pengujian undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi. 3. Berlaku terus menerus Kualifikasi : hal-hal yang dipersyaratkan untuk mengerjakan sesuatu yang ditentukan. Efektif : pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Efisien : hemat biaya dan waktu dalam pencapaian tujuan yang diharapkan

Upload: lindon-tampubolon

Post on 15-Sep-2015

365 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Keputusan:1.Selalu bersifat individual dan konkrit2.Pengujiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara3.Berlaku hanya sekali - SelesaiPeraturan:1.Selalu bersifat general dan abstrak 2.Pengujiannya (judicial review) melalui Mahkamah Agung, sedangkan pengujian undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi.3.Berlaku terus menerusKualifikasi:hal-hal yang dipersyaratkan untuk mengerjakan sesuatu yang ditentukan.Efektif :pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan.Efisien :hemat biaya dan waktu dalam pencapaian tujuan yang diharapkanEfisiensi :ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Efektivitas :ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan proses. Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses maka dikatakan proses tersebut semakin efektif. Proses yang efektif ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih baik dan lebih aman.Kredibilitas :kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Aplikasi umum yang sah dari istilah kredibilitas berkaitan dengan kesaksian dari seseorang atau suatu lembaga selama konferensi. Kesaksian haruslah kompeten dan kredibel apabila ingin diterima sebagai bukti dari sebuah isu yang diperdebatkan.Contohnya, sebagai auditor, kita harus bisa dipercaya dalam mengabil keputusan, dengan data yang benar benar akurat, dan mengerjakan pekerjaan sebaik mungkin.Profesionalisme :adalah sifat-sifat (kemampuan, keterampilan, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang tepat terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. [1] Profesionalisme berasal dari profesi yang berarti berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya , (KBBI, 1994). Jadi, profesionalisme adalah perilaku, keahlian atau kualitas dari seseorang yang profesional (Longman, 1987).Contohnya, sebagai akuntan, kita harus bisa bekerja dengan benar, sesuai dengan standar yang telah dibuat dan selalu memuaskan pihak-pihak yang mempekerjakan kita.Skeptis:Yaitu kurang percaya, ragu-ragu, Sedangkan skeptis-isme adalah aliran (paham) yang memandang sesuatu selalu tidak pasti (meragukan, mencurigakan) contohnya; kesulitan itu telah banyak menimbulkan skeptis-isme terhadap kesanggupan dalam menanggapi gejolak hubungan internasional. Jadi secara umum skeptis-isme adalah ketidakpercayaan atau keraguan seseorang tentang sesuatu yang belum tentu kebenarannyaKonservatisme:adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, conservre, melestarikan; menjaga, memelihara, mengamalkan. Karena berbagai budaya memiliki nilai-nilai yang mapan dan berbeda-beda, kaum konservatif di berbagai kebudayaan mempunyai tujuan yang berbeda-beda pula. Sebagian pihak konservatif berusaha melestarikan status quo, sementara yang lainnya berusaha kembali kepada nilai-nilai dari zaman yang lampauIntegritas: adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.Kompeten:adalah kemampuan seseorang di dalam melakukan sesuatu, seperti kemampuan mengendarai motor, forklift dll.,Kompetensi :adalah kemampuan seseorang memerankan fungsinya sesuai dengan skill, knowledge dan attitude.Jadi competence adalah bagian dari competency, yaitu skill competency. Kalau dikaitkan dengan CBT yg dirumuskan oleh NTIS Australia bukancompetency tapi competence, menurut saya pribadi.Psikotes:Mengungkap potensi yang ada serta meramalkan kecenderungan perilaku yang akan muncul kemudian. psikotes juga dapat mengungkap dan mencari tahu sebab dan alasan munculnya perilaku tersebut. hal ini dikarenakan sifat beberapa alat tes dapat bersifat proyeksi atau bersifat klinis. jadi ini keuntungan dari jasa psikotes, selain mengungkap potensi, meramalkan, juga mengetahui alasannya.Assessment :Mengungkap kompetensi, yaitu memotret perilaku yang muncul secara langsung. Hal ini terjadi karena assessment test biasanya menggunakan simulasi-simulasi dibandingkan paper test sebagaimana psikotest. Lalu apa perbedaannya? dibandingkan psikotes, assessment cenderung bersifat straight atau melihat langsung perilaku yang muncul tanpa perlu mengungkap apa yang mendasari seseorang berperilaku tertentu. ramalannya pun bersifat on sight, artinya apa yang tersurat saja.Knowledge :Anda dapat dikatakan sudah mempunyai knowledge (pengetahuan) jika kita tahu fungsi saddle (sadel) untuk duduk, handle bar (batang kemudi / setang) untuk mengendalikan arah roda depan, pedal berfungsi untuk mengubah tenaga otot dari ke kaki menjadi tenaga gerak yang memutar roda belakang, brake lever (tuas rem) berfungsi untuk mengubah tenaga otot dari telapak tangan menjadi tenaga gerak yang akan memperlambat putaran roda, dan lain-lain.Skill: Mempunyai skill (keterampilan) bersepeda berarti Anda sudah dapat mengendarai sepeda, menjaga keseimbangan agar tidak jatuh kesamping kiri atau kanan, mengayuh sepeda dengan kecepatan yang diinginkan, mengendalikan sepeda ke arah yang dituju, dan menghentikan sepeda saat dibutuhkan.Attitude:Attitude (sikap) adalah kondisi mental yang akan membuat Anda mau tahu lebih jauh tentang bagian-bagian sepeda, fungsi masing-masing bagian sepeda, cara menggunakan bagian-bagian sepeda, mau belajar mengendarai sepeda, siap bangkit lagi saat terjatuh dalam latihan mengendarai sepeda, mau terus berlatih untuk meningkatkan ketrampilan bersepeda. Attitude pula yang akan membuat Anda mau mengayuh sepeda untuk berkeliling kota, menyusuri desa, bahkan keliling dunia. Kemungkinannya seperti menjadi tak terbatas.Aglomerasi:Gabungan, kumpulan dua atau lebih pusat kegiatan, tempat pengelompokan berbagai macam kegiatan dalam satu lokasi atau kawasan tertentu, dapat berupa kawasan industri, permukiman, perdagangan, dan lain-lain (yang dapat saja tumbuh melewati batas administrasi kawasan masing-masing, sehingga membentuk wilayah baru yang tidak terencana secara sempurna)Akuisisi :Pengambilalihan kepemilikan suatu bank. (Sumber : Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)Akuntabilitas :Merupakan salah satu prinsip dari sepuluh prinsip Good Governance yang berarti meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat dalam segala bidang kepada masyarakat. (Hasil Seminar Nasional Tata Pemerintahan Kota yang Baik Mei 2001)Akuntabilitas:Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. (Media Internal Ditjen Otda-Info Otda, Nomor 1 Tahun 2001)Amdal Regional:Hasil analisis mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. AMDAL:adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dasar hukum AMDALSebagai dasar hukum AMDAL adalah PP No.27/ 1999 yang di dukung oleh paket keputusan menteri lingkungan hidup tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi denganAMDAL dankeputusankepalaBAPEDALtentangpedoman penentuandampakbesardanpenting.Tujuan dan Sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunandapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi AMDAL diharapkan usaha atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatip dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup. Tanggung jawab pelaksanaan AMDAL. Secara umum yang bertanggung jawab terhadap koordinasi proses pelaksanaan AMDAL adalahBAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan).AMDAL digunakan untuk:a. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayahb. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.c. Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan.d. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.e. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.Mulainya studi AMDALAMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Sesuai waktu pembuatan dokumen dapat diperpendek. Dalam perubahan tersebut di introdusir pula pembuatan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) ditetapkan oleh Menteri Sektoral yangberdasarkan format yang di tentukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Demikian pula wewenang menyusun AMDAL disederhanakan dan dihapuskannya dewan kualifikasi dan ujian negara. Dengan ditetapkannya Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), maka PP No.51/1993 perlu diganti dengan PP No.27/1999 yang di undangkan pada tanggal 7 Mei 1999 yang efektif berlaku 18 bulan kemudian. Perubahan besar yang terdapat dalam PP No.27 / 1999 adalah di hapuskannya semua Komisi AMDAL Pusat dan diganti dengan satu Komisi Penilai Pusat yang ada di Bapedal. Didaerah yaitu provinsi mempunyai Komisi Penilai Daerah. Apabila penilaian tersebut tidak layak lingkungan maka instansi yang berwenang boleh menolak permohohan ijin yang di ajukan oleh pemrakarsa. Suatu hal yang lebih di tekankan dalam PP No.27/1999 adalah keterbukaan informasi dan peran masyarakat. Implementasi AMDAL sangat perlu di sosialisasikan tidak hanya kepada masyarakat namun perlu juga pada para calon investor agar dapat mengetahui perihal AMDAL di Indonesia. Karena semua tahu bahwa proses pembangunan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, sosial dan budaya. Dengan implementasi AMDAL yang sesuai dengan aturan yang ada maka di harapkan akan berdampak positif pada recovery ekonomi pada suatu daerah.

Dokumen AMDAL terdiri dari:a. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)d. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:a. Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.b. Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, danc. masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:a. Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan/menerapkan penapisan 1 langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list). Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012.b. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010c. Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH NO. 08/2006Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008

Prinsip-prinsip AMDALa. AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan Pembangunanb. AMDAL menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaanc. AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik, Kendala sumber daya alam, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyekd. Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat & aman terhadap lingkunganPengertian ANDALAnalisa dampak lingkungan atau disingkat menjadi Andal sudah dikembangkan oleh beberapa negara maju sejak tahun 1970 dengan nama Environmental Impact Analysis atau EnvironmentalImpact Assesment yang kedua-duanya disingkat menjadi EIA.Di dalam bahasa Indonesia environmental diterjemahkan menjadi lingkungan, analisis pada permulaannya diterjemahkan menjadi analisa kemudian oleh ahli bahasa disarankan untukditerjemahkan menjadi analisis.DampakImpact atau Dampak di sini diartikan sebagai adanya suatu benturan antar dua kepentingan,yaitu kepentingan pembangunan proyek dengan kepentingan usaha melestarikan kualitasl ingkungan yang baik.Dampak yang diartikan dari benturan dua kepentingan antara kegiatan (proyek pembangunan)yang akan dijalankan di lingkungan. Dalam perkembanan dianalisis bukanlah hanya dampak negatif saja tetapi juga dampak positifnya dengan bobot analisis yang sama. Apabila didefinisikan maka dampak ialah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktivitas manusia. Di sini tidak disebutkan karena adanya proyek, karena sering proyek diartikan sebagai bangunan fisik saja,sedangkan banyak proyek yang bangunan fisiknya relatif kecil atau tidak ada tetapi dampaknya dapat besar. Misalnya ialah proyek pasar, proyek satelit komunikasi dan lain sebagainya

Pendugaan DampakPendugaan ini digunakan sebagai terjemahan dari assessment. Beberapa ahli di indonesia menggunakan terjemahan perkiraan atau peramalan. Pendugaan dampak dapat didefinisikan sebagai aktivitas untuk menduga dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang akibat suatu aktivitas manusia (proyek). Dampak yang diduga tersebut merupakanperbedaan nilai lingkungan atau nilai suatu sumberdaya di masa yang akan datang antara lingkungan tanpa proyek dan lingkugnan dengan proyek.Penyajian Informasi LingkunganPenyajian informasi lingkungan atau PIL adalah suatu proses untukmemperkirakan kemungkinan terjadinya dampak yang akan digunakan untuk menetapkan apakah proyek yang diusulkan tersebut perlu Andal atau tidak. Perundangan di indonesia menyebutkan bahwa PIL adalah suatu telaahan secara garis besar tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan; rona lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan timbulnya dampak lingkungan oleh kegiatan tersebut dan rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya

Penyajian Evaluasi LingkunganPenyajian evaluasi lingkungan atau disingkat menjadiPEL adalah suatu aktivitas penelaahaan seperti PIL, hanya bedanya PEL dilakukan padaproyek yang sudah berjalan sedangPIL dilakukan pada proyek yang masih dalam perencanaanStudi Evaluasi LingkunganIstilah studi evaluai lingkungan atau SEL adalah analisis dampak lingkunan yan dilakukan padaproyek atau aktivitas manusia yang sudah berjalan. Dalam analisis ini rona lingkungan sebelumproyek berjalan sudah tidak dapat dijumpaiPeranan Andal Dalam Pengelolaan LingkunganAktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila telah dapat disusun rencana pengelolaan lingkungan, sedang rencana pengelolaan lingkungan dapat disusun apabila telah diketahui dampak lingkungan yang akan terjadi akibat dari proyek-proyek pembangunan yang akan dibangun.Pendugaan dampak lingkungan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan dapat berbeda dengan kenyataan dampak yang terjadi setelah proyek berjalan, sehingga program pengelolaan lingkungan sudah tidak sesuai atau mungkin tak mampu menghindarkan rusaknya lingkungan.Perbedaan dari dampak yang diduga dan dampak yang terjadi dapat disebabkan oleh :a. Penyusun laporan Andal kurang tepat atau kurang baik di dalam melakukan pendugaan dan biasanya juga disebabkan pula oleh tidak cermatnya para evaluator dari berbagai instansi pemerintah yang terlibat, sehingga konsep atau draft laporan Amdal yang tidak baik sudah disetujui menjadi laporan akhir.b. Pemilik proyek tidak menjalankan proyeknya sesuai denganapa yang telah tertulis di dalam laporan Andal yang telah diterima pemerintah terutama saran-saran dan pedoman di dalam mengendalikan dampak negatif. Misalnya di dalam laporan Andal jelas bahwa proyek harus membangun pengelolaan air limbah (water treatment plant), tetapi kenyataannya tidak dilakukan atau, walaupun dilakukan, tidak bekerja dengan baik, dan kalaupun diketahui dibiarkan saja.Peranan Andal dalam pengelolaan proyekUntuk dapat mengetahui di mana dan sejauh mana peranan Andal, RKL dan RPL di dalam pengelolaan proyek terlebih dahulu harus diketahui fase-fase dari pengelolaan proyek. Pada umumnya fase-fase dapat dibagi sebagai berikut:a. Fase identifikasib. Fase studi kelayakanc. Fase desain kerekayasaan (engineering design) atau disebut juga sebagai fase rancangand. Fase pembangunan proyeke. Fase proyek berjalan atau fase proyekberoperasif. Fase proyek telah berhenti beroperasi atau pasca operasi (post operation).Kegunaan Andal bagi berbagai pihakPembagian kegunaan dalam bentuk lain juga dapat disusun berdasarkan pihak yang mendapatkankegunaannya, sebagai berikut :a. Kegunaan bagi pemerintahb. Kegunaan bagi pemilik proyekc. Kegunaan bagi pemilik modald. Kegunaan bagi masyarakate. Kegunaan lainnya.Dasar penetapan dampaka. Melakukan identifikasi dampak yang terjadi pada komponen lingkungan.b. Pengukuran/perhitungan dampak yang akan terjadi komponen lingkungan.c. Penggabungan beberapa komponen lingkungan yang sangat berkaitan kemudian dianalisis dan digunakan untuk menetapkan refleksi dari dampak komponen-komponen sebagai indikator menjadi gambaran perubahan lingkungan.Andal mencakupa. Batas wilayah yang terkena harus diseleksi semua wilayah.b. Rona awal (sebelum kegiatan) kerusakan daerah lingkungan.c. Rona kegiatan yang akan di usulkan.d. Perkiraan dampak yang mungkin timbul.e. Evaluasi dari berbagai dampak dan alternatif tindakan pengendalian.f. Tata cara prosedur monitoring evaluasi.Beberapa elemen/komponen lingkungan yang dipertimbangkan. Partikel-partikel Sulfur dioksida, Hidrokarbon, Nitrogen oksida, Karbon dioksida, Zat-zat beracun dan Bau.Beberapa metoda Andal yang terkenal.a. Metoda Leopolo Dikenal sebagai matriks leopold atau intrik interaksi dari leopoldmatriks ini dikenal sejak tahun 1971 dengan mengetengahkan 100 (seratus) macam aktivitas dari suatu proyek dengan 88 (delapan puluh delapan) komponen lingkungan.b. Metoda matriks dampak dari moore (1973) Metoda ini memperlihatkan dampak lingkungan dilihat dari sudut dampak pada kelompok-kelompok yang sudah atau sedang dimanfaatkan oleh manusia atau dapat digambarkan pula sebagai proyek-proyek pembangunan manusia lainnya.c. Metoda sorenson (1971) merupakan analisa network yang pertama disusun untuk digunakan pada proyek pengerukan dasar laut.d. Metoda Mac Harg (1968) yang dikenal dengan metoda overlya atau teknik overlay. Sesuai dengan namanya maka metoda ini menggunakan berbagai peta yang digambarkan dalam lembar-lembar transparansi.e. Metoda fishe anri davies (1973) dikenal sebagai matriks dari fisiter dan davies. Kekhususan metoda ini ialah tiga macam matrik yangdisusun secara bertahap.1. Tahap pertama : Matriks mengenai evaluasi lingkungan sebelum proyek dibangun disebut keadaan lingkungan (Env. baseline)2. Tahap dua : Matriks dampak lingkungan (Env. Compatibility matrix).3. Tahap ketiga : Matriks keputusan (decision matrix)

Angka Harapan Hidup :Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk. (Sumber : Menual Teknis Operasinal (MTO) Pengembangan dan Pemanfaatan IPM dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda 1998). Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) :Setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. (Sumber : Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).Bahu Jalan / Ambang Pengaman Jalan:Struktur bagian dari jalan yang berdampingan dengan jalur gerak untuk melindungi perkerasan, menjamin, kebebasan samping dan menyediakan ruang untuk tempat berhenti sementara, parkir dan kadang-kadang dipakai oleh pejalan kaki atau bersepeda.Baku Mutu Lingkungan Hidup:Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. (Sumber : Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).Commitment Fee:Biaya yang dikenakan kepada peminjam atas dana pinjaman yang sudah tersedia akan tetapi belum ditarik.(Sumber : The World Bank, External Debt Management, halaman 83). Crash Program Method:Salah satu metode yang dijadikan azas pemberdayaan masyarakat dalam realisasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Metide ini mencakup upaya untuk melakukan keterpaduan program-program pembangunan lintas sektoral yang dimotori oleh instansi terkait. (Paduan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat, Dirjen Bangda, T.A. 2000).Currency:Mata uang, valuta asing sebagai alat bayar yang diterima oleh semua negara.Daerah Aliran Sungai (DAS):Suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut di fungsinya untuk menampung air yang berasal dari air hujan dan sumber-sumber air lainnya yang penyimpanannya serta pengalirannya dihimpun dan ditata berdasarkan hukum-hukum alam sekelilingnya demi kesinambungan daerah tersebut; daerah sekitar sungai, meliputi punggung bukit atau gunung yang merupakan tempat sumber air dan semua curahan air hujan yang mengalir ke sungai, sampai daerah dataran dan muara sungai.Daerah Inti:Daerah yang mempunyai ciri potensi pertumbuhan ekonomi tinggi.Daerah Khusus:Daerah-daerah yang berdasarkan amanat GBHN 1999 perlu ditangani secara khusus dalam rangka menuntaskan gejolak konflik yang mengarah pada disintegrasi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Aceh, Papua, Maluku dan Maluku Utara.Efektifitas dan Efisiensi:Salah satu prinsip dan sepuluh prinsip Good Governance yang berarti memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dengan menggunakan segala sumber daya secara optimal (Hasil seminar Nasional Tata Pemerintahan Kota yang Baik Mei 2001)Ekologi:Hubungan timbal balik antara kelompok organisasi dengan lingkungannya.(Sumber : Kamus Kehutanan Edisi Pertama 1989).Ekosistem:Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. (Sumber : Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).Garis Batas Kemiskinan garis: demarkasi yang mengindikasikan suatau keluarga dianggap miskin atau tidak. Berdasarkan kriteria BPS, sesorang atau keluarga dianggap berada di bawah garis kemiskinan jika setiap anggota keluarga mengkonsumsi rata-rata kurang dari 2100 kal. (indeks Pembangunan Regional, Ditjen Bina Bangda Departemend Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2001)Garis Sepadan Bangunan:Garis batas dalam mendirikan dalam suatu persil atau petak yang tidak boleh dilewatinya; garis ini bisa membatasi fisik bangunan kearah depan, belakang atau pun samping.Good Governance (Tata Pemerintahan yang Baik)Suatu tata pemerintahan atau Governance (lihat Governance/Tata Pemerintahan) yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip (yang kemudian dikenal dengan Sepuluh Prinsi Tata Pemerintahan yang Baik), antara lain : Partisipasi, Penegakan Hukum, mewujudkan adanya penegakan huum dan kepastian hukum yang adil Transparansi, Responsivness/Tanggap, Kesetaraan, Visi Strategis, Efektifitas dan Efisiensi, Profesionalisme, Ekuntabilitas dan Pengawasan. (Hasil Seminar Nasional Tata Pemerintahan Kota yang baik Mei 2001).Governance (Tata Pemerintahan) Suatu mekanisme interkasi para pihak terkait yang berada di lembaga pemerintahan, legislatif dan masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok (perusahaan, asosiasi, LSM dan lain-lain) untuk bersama-sama merumuskan berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan manajemen pembangunan dalam suatu wilayah hukum atau administratif tertentu.(Hasil Kesepakatan Bersama antara Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia).Grant atau Hibah Luar Negeri:Setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali. (Sumber : SKB Menteri Keuangan dan Meneg PPN/Ketua BAPPENAS Nomor 48/KMK.012/1987 dan Nomor Kep. 004/Ket/1/1987 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan APBN).Hak Guna Bangunan (HGB):Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bagunan luas serta keadaan bangunan-bangunan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun, HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain (UPA60); HGB dapat diberikan kepada warga Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurun hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Indeks Gini:Suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 sampai angka 1. koefisien tersebut menjelaskan kadar kemerataan (ketimpangan) distribusi pendapat nasional. Semakin kecil koefisinnya, pertanda semakin baik distribusi pendapatan nasionalnya.(Indeks Pembangunan Regional, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, 2001).Indeks Pembangunan Manusia:Suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mengukur aspek-aspek yang relevan dengan pelaksanaan otonomi dan pembangunan daerah sebagai indeks komposit yang secara generic terdiri dari 3 komponen utama, yaitu : 1. Kawasan Pemerintah; 2. Perkembangan Wilayah; 3. Kebudayaan Masyarakat. (Sumber : Makalah Deputy Regional dan Sumber Daya Alam Pada Konasbang 2001).Indikator:Ukuran kwantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. (Sumber : Proyek Pengembangan Program Transmigrasi dan PPH Tahun 2001).Rapat Koordinasi :Pembangunan (Rakorbang)Forum musyawarah/rapat koordinasi, sosialisasi, pengambilan dan perumusan keputusan mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional dan dianggap sebagai mekanisme Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah. Istilah Rakorbang pada tiap tingkatan antara lain (1) Tingkat Desa/Kelurahan dalam Musbangdes, (2) Tingkat Kecamatan dalam UDKP (lihat UDKP), (3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Musyawarah Pembangunan Daerah Tk. II (Musbangda II), (4) Tingkat Propinsi pada Musbangda I, (5) antar wilayah pada Konregbang, dan (6) Tingkat Nasional pada Konasbang.Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE):Bagian dari laut lepas berupa suatu jalur laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal.