kalender pengawasan 2016 2017 - all

KALENDER PENGAWASANPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017

No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan FokusPengawasan

PengawasanKeteranganHulu/Ide/

PemikiranTengah/

Aktualisasi IdeHilir/

Pelaksanaan1. Pengumuman

Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

a. KPU keliru dalam menetapkan jumlah persyaratan dukungan bagi Paslon perseora-ngan dengan tidak berdasarkan jumlah DPT Pilpres 2014;

b. KPU tidak menetapkan jumlah minimal dukungan berdasarkan DPT Pilpres 2014dan sebarannya melalui SK;

c. KPU tidak menyebutkan jumlah DPT Pilpres 2014 dalam SK;

d. KPU tidak menyebutkan jumlah minimal dukungan dalam SK;

e. KPU tidak menyerahkan salinan SK tersebut kepada Bawaslu;

f. KPU tidak mengumumkan jadwal, waktu, dan tempat penyerahan dukungan calon perseorangan selama 14 hari;

g. KPU tidak mencantumkan SK Penetapan Jumlah Miimal Dukungan dan Sebarannya dalam pengumuman;

a. Memastikan KPU menetapkan jumlah persyaratan dukungan bagi Paslon perseora-ngan dengan berdasarkan jumlah DPT Pilpres 2014;

b. Memastikan KPU menetapkan jumlah minimal dukungan berdasarkan DPT Pilpres 2014 dan sebaran melalui SK;

c. Memastikan KPU menyebutkan jumlah DPT Pilpres 2014 dalam SK;

d. Memastikan KPU menyebutkan jumlah minimal dukungan dalam SK;

e. Memastikan KPU menyerahkan salinan SK tersebut kepada Bawaslu;

f. Memastikan KPU mengumumkan jadwal, waktu, dan tempat penyerahan dukungan calon perseorangan selama 14 hari;

g. Memastikan KPU mencantumkan SK Penetapan Jumlah Miimal Dukungan dan Sebarannya dalam pengumuman;

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan; dan

b. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keterpenuhan muatan materi Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

Dalam hal Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi muatan materi Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu merekomendasikan perbaikan kepada KPU agar dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat bagi Calon Perseorangan yang hendak mengajukan dukungan.Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan.

1



PemikiranTengah/


Pelaksanaanh. KPU tidak

memperhatikan daya jangkau pengumuman dengan tidak mengumumkan pada media cetak, media elektronik, dan website.

h. Memastikan KPU memperhatikan daya jangkau pengumuman dengan mengumumkan pada media cetak, media elektronik, dan website.

2. Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

a. Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;

b. Dokumen dukungan diserahkan tidak dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan;

c. Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak menggunakan Formulir Model B.1 KWK dan Model B.2 KWK;

d. Dukungan dengan menggunakan Surat Identitas Lain dikeluarkan secara kolektif;

e. Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak menyerahkan rekapitulasi dukungan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy serta tidak dibuat dalam 3 (tiga) rangkap;

f. Bakal Pasangan Calon

a. Memastikan Bakal Pasangan Calon memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;

b. Memastikan dokumen dukungan dilampiri dengan fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan;

c. Memastikan Bakal Pasangan Calon perseorangan menggunakan Formulir Model B.1 KWK dan Model B.2 KWK;

d. Memastikan dukungan dengan menggunakan Surat Identitas Lain tidak dikeluarkan secara kolektif;

e. Memastikan Bakal Pasangan Calon menyerahkan rekapitulasi dukungan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy serta dibuat dalam 3 (tiga) rangkap;

f. Memastikan Bakal

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

a. Pengawasan Literatur atas pelaksanaan penyerahan dukungan Bakal Calon Perseorangan dengan memastikan :1. Keterpenuhan jumlah

minimal dukungan dan persebarannya;

2. Ketaatan Bakal Pasangan Calon menyerahkan dokumen dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan;

3. Ketaatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model B.1 KWK dan Model B.2 KWK;

4. Ketaatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak menggunakan dukungan Surat Identitas Lain secara kolektif;

5. Ketaatan Bakal

Dalam hal penyerahan dukungan calon prseorangan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bawaslu merekomendasikan saran kepada KPU agar dapat memberikan ruang perbaikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam masa penyerahan dokumen dukungan.Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan.

2



PemikiranTengah/


Pelaksanaantidak mengelompokkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi dukungan berdasarkan wilayah desa/kelurahan pada Formulir B.2 KWK;

g. KPU mengabaikan ketepatan waktu dengan menerima dukungan diluar batas waktu yang telah ditetapkan;

h. Petugas KPU tidak membubuhkan paraf dan cap basah pada salinan arsip Bakal Pasangan Calon;

i. KPU tidak memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu.

Pasangan Calon mengelompokkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi dukungan berdasarkan wilayah desa/kelurahan pada Formulir B.2 KWK;

g. Memastikan KPU tidak mengabaikan ketepatan waktu dan menerima dukungan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan;

h. Memastikan Petugas KPU membubuhkan paraf dan cap basah pada salinan arsip Bakal Pasangan Calon;

i. Memastikan KPU memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu.

Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan rekapitulasi dukungan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy serta dibuat dalam 3 (tiga) rangkap; dan

6. Ketaatan Bakal Pasangan Calon mengelompokkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi dukungan berdasarkan wilayah desa/kelurahan;

b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan penyerahan dukungan Bakal Calon Perseorangan dengan memastikan :1. Ketaatan KPU dalam

menerima dukungan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan;

2. Ketaatan Petugas KPU membubuhkan paraf dan cap basah pada salinan arsip Bakal Pasangan Calon; dan

3. KPU memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu.

3. Penelitian Jumlah Minimal Dukungan

a. KPU tidak melakukan penelitian terhadap

a. Memastikan KPU melakukan penelitian

a. Pembuatan alat kerja/instrumen

a. Pengawasan Layar dengan substansi

a. Dalam hal ditemukan adanya

3



PemikiranTengah/


Pelaksanaandan Analisa Dukungan Ganda

jumlah minimal dukungan dan persebarannya dalam softcopy Formulir Model B.1 KWK;

b. KPU tidak melakukan penelitian kesesuaian jumlah minimal dukungan yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy Formulir Model B.1 KWK;

c. KPU tidak membuat Berita Acara Hasil Penelitian serta tanda terima untuk dokumen yang telah sesuai antara softcopy dengan hardcopy;

d. KPU tidak melakukan analisa dukungan ganda baik ganda dalam satu Pasangan Calon maupun ganda antar Pasangan Calon;

e. KPU tidak menyampaikan salinan BA Hasil Penelitian Dugaan Dukungan Ganda kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

f. KPU tidak melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan penelitian administrasi dan dukungan ganda.

terhadap jumlah minimal dukungan dan persebarannya dalam softcopy Formulir Model B.1 KWK;

b. Memastikan KPU melakukan penelitian kesesuaian jumlah minimal dukungan yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy Formulir Model B.1 KWK;

c. Memastikan KPU membuat Berita Acara Hasil Penelitian serta tanda terima untuk dokumen yang telah sesuai antara softcopy dengan hardcopy;

d. Memastikan KPU melakukan analisa dukungan ganda baik ganda dalam satu Pasangan Calon maupun ganda antar Pasangan Calon;

e. Memastikan KPU menyampaikan salinan BA Hasil Penelitian Dugaan Dukungan Ganda kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

f. Memastikan KPU melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan penelitian administrasi dan dukungan ganda.

pengawasan sub tahapan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda

saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda serta membuka memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan; dan

b. Pengawasan Literatur terhadap keterpenuhan jumlah minimal dukungan dan indikasi dukungan ganda dengan cara :

1. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebarannya dalam softcopy Formulir Model B.1 KWK;

2. Melakukan penelitian kesesuaian jumlah minimal dukungan yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy Formulir Model B.1 KWK;

3. Melakukan analisa dukungan ganda baik ganda dalam

ketidaksesuaian antara jumlah minimal dukungan dalam softcopy dengan formulir Model B.1 KWK, Bawaslu rekomendasikan saran kepada KPU agar membuat Berita Acara dan mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan;

b. Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan sebarannya hingga akhir masa penyerahan dokumen dukungan, Bawaslu rekomendasikan kepada KPU agar menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat;

c. Dalam hal ditemukan adanya dukungan ganda antar pasangan calon, Bawaslu rekomendasikan kepada KPU agar melakukan penelitian faktual; dan

d. Dalam hal ditemukan dukungan ganda dalam satu pasangan calon, Bawaslu rekomendasikan

4



PemikiranTengah/


Pelaksanaang. KPU tidak memberikan

akses data dan informasi kepada Bawaslu.

g. Memastikan KPU memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu.

satu Pasangan Calon maupun ganda antar Pasangan Calon;

c. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda dengan cara :1. Memastikan KPU

membuat Berita Acara Hasil Penelitian serta membuat Tanda Terima untuk dokumen yang telah sesuai antara softcopy dengan hardcopy;

2. KPU menyampaikan salinan BA Hasil Penelitian Dugaan Dukungan Ganda kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

3. KPU melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan penelitian administrasi dan dukungan ganda.

kepada KPU agar dukungan hanya dihitung satu.

Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan.

4. Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/Kel

Penelitian Administrasi :a. PPS tidak meneliti

keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1 KWK;

b. PPS tidak meneliti kesesuaian antara

Penelitian Administrasi :a. Memastikan PPS

meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1 KWK;

b. Memastikan PPS meneliti kesesuaian

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/Kelurahan;

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU agar menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan

Penelitian Administrasi :a. Dalam hal Formulir

Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani diatas materai oleh Pasangan Calon Perseorangan, PPS tetap melakukan

5



PemikiranTengah/


Pelaksanaandaftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1 KWK dengan identitas kependudukan pendukung;

c. PPS tidak meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;

d. PPS tidak meneliti kelengkapan lampiran dokumen pendukung;

e. PPS tidak meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan alamat administrasi PPS;

f. PPS tidak meneliti surat identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia dan/atau status perkawinan pendukung.

g. PPS tidak menuangkan Hasil Penelitian Administrasi ke dalam Formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan.

Penelitian Faktual :a. PPS tidak mendatangi

tempat tinggal setiap pendukung untuk mencocokkan

antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1 KWK dengan identitas kependudukan pendukung;

c. Memastikan PPS meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;

d. Memastikan PPS meneliti kelengkapan lampiran dokumen;

e. Memastikan PPS meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan alamat administrasi PPS;

f. Memastikan PPS meneliti surat identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia dan/atau status perkawinan pendukung.

g. Memastikan PPS menuangkan Hasil Penelitian Administrasi ke dalam Formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan.

Penelitian Faktual :a. Memastikan PPS

mendatangi tempat tinggal setiap pendukung untuk men-

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/Kelurahan;

c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan.

dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/Kelurahan serta memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu, Panwaskab, Panwascam, dan PPL untuk melakukan pengawasan; dan

b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda dengan memastikan PPS melaksanakan Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

c. Pengawasan Audit dengan melakukan uji petik dukungan 5% sampel dari jumlah dukungan per kabupaten masing-masing Pasangan Calon untuk dilakukan faktualisasi kebenaran dan kesesuaian dukungan di lapangan.

penelitian faktual dan menyatakan BMS dan tidak menggugukan dukungan;

b. Dalam hal nama dan alamat pendukung tidak sesuai dengan fotocopy identitas kependudukan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan;

c. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan;

d. Dalam hal pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotocopy identitas kependudukan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan;

e. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan telah habis masa berlakunya, PPS menyatakan MS Administrasi dan melanjutkan penelitian faktual

f. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah aadministrasi PPS, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan tetapi dukungan tersebut

6



PemikiranTengah/


Pelaksanaankebenaran nama, alamat, dan dukungan;

b. PPS tidak meminta Kepala Desa/Lurah untuk menandatangani dan memberikan cap/stempel pada Formulir Model B.1 KWK;

c. PPS tidak mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual dukungan;

d. PPS tidak meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung untuk menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan;

e. PPS tidak menuangkan Hasil Penelitian Faktual ke dalam Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;

f. PPS tidak membuat Berita Acara Penelitian Administrasi dan Faktual;

g. PPS tidak menyerahkan 1 (satu) rangkap BA Hasil Penelitian Administrasi

cocokkan nama, alamat, dan dukungan;

b. Memastikan PPS meminta Kepala Desa/Lurah untuk menandatangani dan memberi cap/stempel pada Formulir Model B.1 KWK;

c. Memastikan PPS mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual dukungan;

d. Memastikan PPS meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung mengha-dirkan pendukung yang tidak dapat ditemukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan;

e. Memastikan PPS menuangkan Hasil Penelitian Faktual ke dalam Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;

f. Memastikan PPS membuat Berita Acara Penelitian Administrasi dan Faktual;

g. Memastikan PPS menyerahkan 1 (satu) rangkap BA Hasil Penelitian Administrasi

dapat digunakan oleh Pasangan Calon pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan;

g. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan;

h. Dalam hal pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota TNI/Polri atau PNS yang memberikan dukungan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan dan memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Anggota TNI/Polri atau PNS;

i. PPS menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Penelitian Administrasi kepada PPL dan Pasangan Calon.

Penelitian Faktual :a. Dalam hal pendukung

menyatakan tidak memberikan dukungannya dan mengisi Formulir Model

7



PemikiranTengah/


Pelaksanaandan Faktual kepada PPL dan Pasangan Calon/Tim Penghubung.

dan Faktual kepada PPL dan Pasangan Calon/Tim Penghubung.

B.3-KWK, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan;

b. Dalam hal pendukung tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK, PPS menyatakan MS dan dukungan dinyatakan sah;

c. Dalam hal pendukung menarik dukungan pada tahap verifikasi faktual, PPS menyatakan MS dan dukungan dinyatakan sah;

d. Dalam hal terdapat bukti identitas kependudukan yang meragukan, PPS meminta pendukung menunjukkan identitas kependudukan asli;

e. Dalam hal terdapat dukungan ganda antar Pasangan Calon, PPS menanyakan kepastian dukungan dan meminta pendukung membubuhkan tanda-tangan/cap jempol terhadap Paslon yang didukung, dan mencoret pendukung dalam daftar dukungan Pasangan Calon yang

8



PemikiranTengah/


Pelaksanaantidak didukung;

f. Dalam hal pendukung tidak bersedia membubuhkan tanda-tangan/cap jempol dan menyatakan dukungannya, dukungan dinyatakan MS dan diwajibkan tanda-tangan/cap jempol.

g. Dalam hal pendukung tidak bersedia membubuhkan tanda-tangan/cap jempol dan tidak menyatakan dukungannya, dan bersedia/tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan.

h. PPS menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Penelitian Faktual kepada PPL dan Pasangan Calon.

Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan.

5. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten

a. KPU Kab menyusun Daftar Pemilih berdasar DP4 dan mengabaikan Daftar Pemilih pada Pemilu terakhir;

b. KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan mengabaikan maksimal

a. Memastikan KPU Kab menyusun Daftar Pemilih berdasar DP4 dan memperhatikan Daftar Pemilih pada Pemilu terakhir;

b. Memastikan KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten;

b. Evaluasi atau pengujian hasil

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU agar menginstruksikan kepada KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses

a. Dalam hal ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat dan tata cara penyusunan Daftar Pemilih, maka Panwaskab merekomendasikan saran/perbaikan

9



PemikiranTengah/


Pelaksanaanjumlah Pemilih 800 orang tiap TPS;

c. KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan tidak memperhatikan aspek kemudahan Pemilih, aspek geografis wilayah Pemilih serta aspek jarak dan waktu tempuh Pemilih ke TPS;

d. KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan menggabungkan Pemilih antar desa/kelurahan atau sebutan lain;

e. KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan tidak memetakan Pemilih dalam TPS 0 ke TPS-TPS yang ada dan tidak melibatkan PPK dan PPS;

f. KPU tidak membuka akses data dan informasi kepada Pengawas Pemilu.

memperhatikan jumlah Pemilih 800 orang tiap TPS;

c. Memastikan KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan memperhatikan aspek kemudahan Pemilih, aspek geografis wilayah Pemilih serta aspek jarak dan waktu tempuh Pemilih ke TPS;

d. Memastikan KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan tidak menggabungkan Pemilih antar desa/kelurahan atau sebutan lain;

e. Memastikan KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan memetakan Pemilih dalam TPS 0 ke TPS-TPS yang ada dengan melibatkan PPK/PPS;

f. Memastikan KPU membuka akses data dan informasi kepada Pengawas Pemilu.

pengawasan sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten;


pelaksanaan sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten serta memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu dan Panwaskab untuk melakukan pengawasan;

b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten untuk memastikan KPU Kab melakukan penyusunan sesuai dengan tata cara yang diatur;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pada analisis akurasi dan validitas serta keterpenuhan aspek data dan informasi Pemilih dalam Daftar Pemilih.

kepada KPU Kab;b. Dalam hal hasil analisis

ditemukan adanya Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan data Pemilih pada Pemilihan terakhir, maka Panwaskab merekomendasikan pencoretan yang bersangkutan pada sub tahapan Coklit kepada KPU Kab;


6. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kecamatan

a. PPK tidak mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kecamatan untuk menghadiri rekapitulasi;

b. PPK tidak memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung

a. Memastikan PPK mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kecamatan untuk menghadiri rekapitulasi;

b. Memastikan PPK memberikan waktu bagi Pasangan

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kecamatan;

b. Evaluasi atau

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU agar menginstruksikan kepada PPK melalui KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan sub

a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan, Panwascam harus memiliki BA Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual dari masing-masing desa/kel dan telah melakukan rekapitulasi

10



PemikiranTengah/


Pelaksanaanatau Panwas Kecamatan untuk menyampaikan keberatan;

c. PPK tidak menerima, tidak meralat,dan tidak melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibuktikan kebenarannya;

d. PPK tidak menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Panwas Kecamatan dan Pasangan Calon/Tim Penghubung;

Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kecamatan untuk menyampaikan keberatan;

c. Memastikan PPK menerima, meralat,dan melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibuktikan kebenarannya;

d. Memastikan PPK menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Panwas Kecamatan dan Pasangan Calon/Tim penghubung;

pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kecamatan;


tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kecamatan serta memberikan akses data/informasi kepada Pengawas Pemilu untuk pengawasan; dan

b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kecamatan dengan memastikan :1. PPK meminta setiap

PPS untuk menyampaikan Rekapitulasi Dukungan berdasarkan Formulir Model BA.3.1-KWK dan Model BA.3.2-KWK;

2. PPK menerima, meralat dan melaku-kan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibukti-kan;

3. PPK meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung untuk mengisi Formulir Model BA.4.1-KWK atas keberatan yang tidak dapat dibukti-kan kebenarannya dan Pasangan Calon/Tim

hasil uji petik sampel dukungan masing-masing Paslon;

b. Terhadap hasil Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan oleh PPS ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Panwascam harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti-bukti yang ada;

c. Dalam hal belum terbentuk Panwas Kecamatan dan PPL pada saat Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan di Tingkat Kecamatan, Panwaskab dapat membuat kelompok kerja dengan melibatkan pemantau dan/atau kampus untuk mengawasi pelaksanaan sub tahapan ini.


11



PemikiranTengah/


PelaksanaanPenghubung tidak dapat menerima.

7. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten

a. KPU Kab tidak mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kabupaten untuk menghadiri Rekapitulasi;

b. KPU Kab tidak memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwaskab untuk menyampaikan keberatan;

c. KPU Kab tidak menerima, tidak meralat,dan tidak melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat di buktikan kebenarannya;

d. KPU Kab tidak menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Panwaskab dan Pasangan Calon/Tim Penghubung;

a. Memastikan KPU Kab mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kabupaten untuk menghadiri Rekapitulasi;

b. Memastikan KPU Kab memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwaskab untuk menyampaikan keberatan;

c. Memastikan KPU Kab menerima, meralat,dan melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat di buktikan kebenarannya;

d. Memastikan KPU Kab menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Panwaskab dan Pasangan Calon/Tim Penghubung;

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten;


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU agar menginstruksikan kepada KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten serta memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu dan Panwaskab untuk melakukan pengawasan; dan

b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten dengan memastikan :1. KPU Kab meminta

setiap PPK untuk menyampaikan Rekapitulasi Dukungan berdasarkan Formulir Model BA.4-KWK;

2. KPU Kab menerima, meralat dan melaku-kan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibukti-kan;

3. KPU Kab meminta Pasangan Calon/Tim

a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kabupaten, Panwaskab harus memiliki BA Rekapitulasi Dukungan dari masing-masing kecamatan dan telah melakukan rekapitulasi hasil uji petik sampel dukungan masing-masing Pasangan Calon;

b. Terhadap hasil Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kab ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Panwaskab harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti-bukti yang ada;


12



PemikiranTengah/


PelaksanaanPenghubung untuk mengisi Formulir Model BA.5.1-KWK atas keberatan yang tidak dapat dibukti-kan kebenarannya dan Pasangan Calon/Tim Penghubung tidak dapat menerima.

8. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

a. KPU keliru dalam menetapkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol;

b. KPU tidak menetapkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol melalui SK;

c. KPU tidak menyebutkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi Parpol atau Gabungan Parpol dalam SK;

d. KPU tidak menyebutkan persyaratan persentase dan jumlah

a. Memastikan KPU menetapkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol dengan benar;

b. Memastikan KPU menetapkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol melalui SK;

c. Memastikan KPU menyebutkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi Parpol atau Gabungan Parpol dalam SK;

d. Memastikan KPU menyebutkan persyaratan persentase dan jumlah

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon; dan

b. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keterpenuhan muatan materi Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.

Dalam hal Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon tidak memenuhi muatan materi Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu merekomendasikan perbaikan kepada KPU agar dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat bagi Parpol atau Gabungan Parpol yang hendak mengajukan dukungan.Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan.

13



PemikiranTengah/


Pelaksanaanminimal akumuasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol dalam SK;

e. KPU tidak menyerahkan salinan SK tersebut kepada Bawaslu;

f. KPU tidak mengumumkan jadwal, waktu, dan tempat pendaftaran Pasangan Calon selama 11 hari;

g. KPU tidak mencantumkan SK persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol;

h. KPU tidak memperhatikan daya jangkau pengumuman dengan tidak mengumumkan pada media cetak, media elektronik, dan website.

minimal akumuasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol dalam SK;

e. Memastikan KPU menyerahkan salinan SK tersebut kepada Bawaslu;

f. Memastikan KPU mengumumkan jadwal, waktu, dan tempat pendaftaran Pasangan Calon selama 11 hari;

g. Memastikan KPU mencantumkan SK persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol;

h. Memastikan KPU memperhatikan daya jangkau pengumuman dengan mengumumkan pada media cetak, media elektronik, dan website.

9. Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih

a. PPDP yang diangkat tidak mengetahui baca, tulis, dan hitung;

b. PPS tidak memberikan Bimtek kepada PPDP sehingga tidak mengetahui tata cara Pencocokan dan Penelitian Daftar

a. Memastikan PPDP yang diangkat mengetahui baca, tulis, dan hitung;

b. Memastikan PPS memberikan Bimtek kepada PPDP sehingga PPDP mengetahui tata cara Pencocokan dan

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih; dan

a. Dalam hal ditemukan kesaahan pada data Pemilih, PPDP melakukan perbaikan;

b. PPDP mencoret Pemilih tidak memenuhi syarat, yaitu:- Telah meninggal

dunia;- Pindah domisili;

14



PemikiranTengah/


PelaksanaanPemilih;

c. PPDP tidak turun ke lapangan namun hanya update data berdasar data RT/RW setempat;

d. PPDP tidak memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih (Form Model AA.1-KWK);

e. PPDP tidak menempelkan stiker Coklit di rumah Pemilih yang telah didaftar (Form Model AA.2-KWK);

f. PPDP tidak mencoret Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat;

g. PPDP tidak mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar.

Penelitian Daftar Pemilih;

c. Memastikan PPDP turun ke lapangan dan tidak hanya update data berdasar data RT/RW setempat;

d. Memastikan PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih (Form Model AA.1-KWK);

e. Memastikan PPDP menempelkan stiker Coklit di rumah Pemilih yang telah didaftar (Form Model AA.2-KWK).

f. Memastikan PPDP mencoret Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat;

g. Memastikan PPDP mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar.

tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih.


b. Pengawasan Melekat dengan substansi pengawasan pada aspek ketatatan dan kepatuhan PPDP dalam melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih.

c. Pengawasan Audit dengan cara uji petik 50% jumlah TPS tiap desa/kel untuk mendapatkan hasil pemutakhiran yang telah dilakukan oleh PPDP.

- TNI/Polri- Belum 17 tahun/

belum menikah pada hari H;

- Telah dipastikan tidak ada keberadaannya;

- Terganggu jiwa/ ingatannya;

- Telah dicabut hak pilihnya; dan

- Bukan penduduk daerah Pemilihan.

c. Dalam hal ditemukan Pemilih penyandang cacat, PPDP mencatat jenis diabilitas.


10. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi

a. KPU Prov tidak mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Bawaslu Provinsi untuk menghadiri Rekapitulasi;

b. KPU tidak memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Bawaslu Provinsi untuk menyampaikan keberatan;

c. KPU Prov tidak menerima, tidak

a. Memastikan KPU Prov mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Bawaslu Provinsi untuk menghadiri Rekapitulasi;

b. Memastikan KPU memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Bawaslu Provinsi untuk menyampaikan keberatan;

c. Memastikan KPU Prov

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi serta memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan; dan

a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Provinsi, Bawaslu Prov harus memiliki BA Rekapitulasi Dukungan dari masing-masing Kabupaten dan telah melakukan rekapitulasi hasil uji petik sampel dukungan masing-masing Pasangan Calon;

b. Terhadap hasil Rekapitulasi Dukungan

15



PemikiranTengah/


Pelaksanaanmeralat,dan tidak melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat di buktikan kebenarannya;

d. KPU Prov tidak menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Bawaslu Provinsi dan Pasangan Calon/Tim Penghubung;

menerima, meralat,dan melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat di buktikan kebenarannya;

d. Memastikan KPU Prov menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Bawaslu Provinsi dan Pasangan Calon/Tim Penghubung;

Tingkat Provinsi. b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi dengan memastikan :1. KPU Prov meminta

setiap KPU Kab untuk menyampaikan Rekapitulasi Dukungan berdasarkan Formulir Model BA.5-KWK;

2. KPU Prov menerima, meralat dan melaku-kan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibukti-kan;

3. KPU Prov meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung untuk mengisi Formulir Model BA.6.1-KWK atas keberatan yang tidak dapat dibukti-kan kebenarannya dan Pasangan Calon/Tim Penghubung tidak dapat menerima.

di Tingkat Provinsi oleh KPU Prov ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Bawaslu Provinsi harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti-bukti yang ada;


11. Pendaftaran Pasangan Calon

a. Bakal Pasangan Calon tidak menaati aspek keterpenuhan persyaratan pendaftaran yaitu :1. Tidak didukung

oleh Parpol atau Gabungan Parpol dengan perolehan paling sedikit 20%

a. Memastikan Bakal Paslon menaati aspek keterpenuhan persyaratan pendaftaran yaitu :1. Didukung oleh

Parpol atau Gabungan Parpol dengan perolehan paling sedikit 20%

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada Parpol dan KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pendaftaran Pasangan

a. Dalam hal ditemukan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi aspek keterpenuhan persyaratan pendaftaran dan persyaratan pencalonan, maka Bawaslu Provinsi merekomendasikan

16



PemikiranTengah/


Pelaksanaanjumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah Pemilu Terakhir;

2. Tidak didukung oleh Parpol atau Gabungan Parpol yang memperoleh kursi di DPRD pada Pemilu Terakhir;

3. Tidak menyertakan SK Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi;

4. Tidak menyerahkan dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan sebarannya (untuk Pasangan Calon Perseorangan);

5. Tidak menyerahkan Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan;

6. Tidak menyerahkan RKDK;

b. Bakal Pasangan Calon tidak menaati aspek keterpenuhan persyaratan pencalonan yaitu :1. Tidak menyertakan

jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah Pemilu Terakhir;

2. Didukung oleh Parpol atau Gabungan Parpol yang memperoleh kursi di DPRD pada Pemilu Terakhir;

3. Menyertakan SK Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi;

4. Menyerahkan dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan sebarannya (untuk Pasangan Calon Perseorangan);

5. Menyerahkan Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan;

6. Menyerahkan RKDK;

b. Memastikan Bakal Paslon menaati aspek keterpenuhan persyaratan pencalonan yaitu :1. Menyertakan Surat

Pendaftaran Pasangan Calon.

Calon;b. Pengawasan Melekat

dengan substansi ketaatan dan kepatuhan Parpol dan KPU dalam proses Pendaftaran Pasangan Calon;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kelengkapan persyaratan Bakal Pasangan Calon.

kepada KPU untuk tidak menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dimaksud; dan

b. Dalam hal ditemukan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi aspek kelengkapan persyaratan calon, maka Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU agar Bakal Pasangan Calon dimaksud dapat melengkapi kekurangan tersebut sesegera mungkin.


17



PemikiranTengah/


PelaksanaanSurat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Parpol atau Gabungan Parpol (Model B-KWK Parpol);

2. Tidak menyertakan Keputusan Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.1-KWK Parpol);

3. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan Parpol/Gabungan Parpol dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.2-KWK Parpol);

4. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Parpol/Gabungan Parpol dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.3-KWK Parpol);

5. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Parpol atau Gabungan Parpol (Model B-KWK Parpol);

2. Menyertakan Keputusan Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.1-KWK Parpol);

3. Menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan Parpol/Gabungan Parpol dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.2-KWK Parpol);

4. Menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Parpol/Gabungan Parpol dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.3-KWK Parpol);

5. Menyertakan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan

18



PemikiranTengah/


PelaksanaanCalon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJP Daerah (Model B.4-KWK Parpol);

6. Tidak menyertakan Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Perseorangan (Model B-KWK Perseorangan);

7. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.1-KWK Perseorangan);

8. Tidak menyertakan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.2-KWK Perseorangan);

9. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.3-KWK

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJP Daerah (Model B.4-KWK Parpol);

6. Menyertakan Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Perseorangan (Model B-KWK Perseorangan);

7. Menyertakan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.1-KWK Perseorangan);

8. Menyertakan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.2-KWK Perseorangan);

9. Menyertakan Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.3-KWK

19



PemikiranTengah/


PelaksanaanPerseorangan);

10. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJP Daerah (Model B.4-KWK Perseorangan);

c. Bakal Pasangan Calon tidak menaati aspek kelengkapan persyaratan calon yaitu:1. Tidak menyertakan

Surat Pernyataan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB.1-KWK);

2. Tidak menyertakan Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB.2-KWK);

3. Tidak menyertakan dokumen persyaratan calon lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

d. Bakal Pasangan Calon mendaftarkan diri pada

Perseorangan);10. Menyertakan Surat

Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJP Daerah (Model B.4-KWK Perseorangan);

c. Memastikan Bakal Paslon menaati aspek kelengkapan persyaratan calon yaitu:1. Menyertakan Surat

Pernyataan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB.1-KWK);

2. Menyertakan Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB.2-KWK);

3. Menyertakan dokumen persyaratan calon lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

d. Memastikan Bakal Paslon mendaftarkan

20



PemikiranTengah/


Pelaksanaanakhir waktu (last minute) pendaftaran sehingga tidak memiliki waktu untuk perbaikan persyaratan pendaftaran dan pencalonan yang menyebabkan pihak KPU berat mengambil keputusan;

e. Dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon diragukan validitas dan kebenarannya;

f. KPU tidak melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan/atau dalam memfaktualkan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon.

g. Ketidaknetralan penyelenggara (KPU) akibat adanya hubungan yang mengakibatkan konflik kepentingan baik hubungan bisnis maupun kekerabatan dengan Bakal Paslon.

diri pada awal waktu pendaftaran sehingga memiliki cukup waktu untuk perbaikan persyaratan pendaftaran dan pencalonan sehingga pihak KPU tidak merasa berat mengambil keputusan;

e. Memastikan dokumen persyaratan Bakal Paslon terpenuhi validitas dan kebenarannya;

f. Memastikan KPU melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan/atau dalam memfaktualkan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon.

g. Memastikan netralitas penyelenggara (KPU) yang tidak terpengaruh adanya hubungan yang mengakibatkan konflik kepentingan baik hubungan bisnis maupun kekerabatan dengan Bakal Paslon.

12. Pemeriksaan Kesehatan serta Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon

Pemeriksaan Kesehatan:a. KPU tidak

berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi untuk

Pemeriksaan Kesehatan:a. Memastikan KPU

berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi untuk

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pemeriksaan Kesehatan serta Penelitian Syarat

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap

a. Dalam hal ditemukan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi aspek kelengkapan persyaratan calon, maka Bawaslu Provinsi merekomendasikan

21



PemikiranTengah/


Pelaksanaanmenetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani serta rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani;

b. KPU tidak menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani serta rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani melalui SK;

c. KPU tidak menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon;

d. KPU tidak menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Parpol/Gabungan Parpol yang mengusulkan Pasangan Calon;

e. Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan tidak melaksanakan tugasnya secara

menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani serta rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani;

b. Memastikan KPU menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani serta rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani melalui SK;

c. Memastikan KPU menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon;

d. Memastikan KPU menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Parpol/Gabungan Parpol yang mengusulkan Pasangan Calon;

e. Memastikan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan melaksanakan

Pencalonan dan Syarat Calon;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pemeriksaan Kesehatan serta Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon.

proses pelaksanaan sub tahapan Pemeriksaan Kesehatan serta Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon serta kepada Tim Dokter Pemeriksa agar dapat melaksanakan tugas secara mandiri dan profesional;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keabsahan dan keterpenuhan persyaratan Bakal Pasangan Calon; dan

d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan verifikasi faktual kebenaran dan keabsahan terhadap persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diragukan kebenarannya berdasarkan temuan maupun laporan masyarakat;

kepada KPU agar Bakal Pasangan Calon dimaksud dapat melengkapi kekurangan tersebut sesegera mungkin;

b. Dalam hal ditemukan dokumen Bakal Pasangan Calon yang tidak terpenuhi aspek kebenaran dan keabsahan setelah dilakukan faktualisasi, Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran.


22



PemikiranTengah/


Pelaksanaanmandiri dan profesional.

Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon :a. KPU tidak meneliti

kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi penelitian terhadap :1. Cap basah Parpol

atau masing-masing Gabungan Parpol yang bergabung;

2. Kesesuaian tanda tangan masing-masing Calon dalam Formulir Pendaftaran dengan tanda tangan pada fotokopi KTP;

3. Keberadaan materai pada dokumen-dokumen yang mempersyaratkan penggunaan materai.

4. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. KPU tidak menuangkan hasil penelitian ke dalam Formulir Model BA.HP-KWK dan

tugasnya secara profesional dan mandiri.

Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon :a. Memastikan KPU

meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi penelitian terhadap :1. Cap basah Parpol

atau masing-masing Gabungan Parpol yang bergabung;

2. Kesesuaian tanda tangan masing-masing Calon dalam Formulir Pendaftaran dengan tanda tangan pada fotokopi KTP;

3. Keberadaan materai pada dokumen-dokumen yang mempersyaratkan penggunaan materai.

4. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Memastikan KPU menuangkan hasil penelitian ke dalam Formulir Model BA.HP-

23



PemikiranTengah/


PelaksanaanLampirannya;

c. KPU tidak memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu.

KWK dan Lampirannya;

c. Memastikan KPU memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu.

13. Pemberitahuan Hasil Penelitian, Perbaikan, dan Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

a. KPU tidak menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya kepada Bawaslu Provinsi serta Pasangan Calon dan Parpol/Gabungan Parpol;

b. KPU tidak mengumumkan hasil penelitian paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian;

c. KPU tidak menyebutkan dokumen yang belum lengkap dan/atau BMS dan/atau TMS untuk diperbaiki ;

d. KPU tidak memberikan kesempatan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan rohani dan jasmani dan/atau bebas narkoba.

e. KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu

a. Memastikan KPU menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya kepada Bawaslu Provinsi serta Pasangan Calon dan Parpol/Gabungan Parpol;

b. Memastikan KPU mengumumkan hasil penelitian paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian;

c. Memastikan KPU menyebutkan dokumen yang belum lengkap dan/atau BMS dan/atau TMS untuk diperbaiki ;

d. Memastikan KPU memberikan kesempatan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan rohani dan jasmani dan/atau bebas narkoba.

e. Memastikan KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pemberi-tahuan Hasil Pene-litian, Perbaikan, dan Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pemberitahuan Hasil Penelitian, Perbaikan, dan Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pemberitahuan Hasil Penelitian, Perbaikan, dan Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keabsahan dan keterpenuhan persyaratan hasil perbaikan oleh Bakal Pasangan Calon; dan

d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan verifikasi faktual kebenaran dan

a. Dalam hal ditemukan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi aspek kelengkapan persyaratan calon setelah dilakukan perbaikan, maka Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU agar Bakal Pasangan Calon tersebut dinyatakan TMS;

b. Dalam hal ditemukan dokumen Bakal Pasangan Calon yang tidak terpenuhi aspek kebenaran dan keabsahan setelah dilakukan faktualisasi terhadap dokumen hasil perbaikan, Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran.


24



PemikiranTengah/


PelaksanaanProvinsi atau laporan tertulis masyarakat yang dilampiri bukti-bukti yang memperkuat laporan.

f. KPU tidak menuangkan hasil penelitian perbaikan ke dalam Formulir Model BA.HP-KWK Perbaikan dan Lampirannya;

g. KPU tidak menyampaikan hasil penelitian perbaikan kepada Bawaslu Provinsi serta Pasangan Calon dan Parpol/Gabungan Parpol;

h. KPU tidak mengumumkan hasil penelitian perbaikan kepada masyarakat;

i. KPU tidak memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu.

Provinsi atau laporan tertulis masyarakat yang dilampiri bukti-bukti yang memperkuat laporan.

f. Memastikan KPU menuangkan hasil penelitian perbaikan ke dalam Formulir Model BA.HP-KWK Perbaikan dan Lampirannya;

g. Memastikan KPU menyampaikan hasil penelitian perbaikan kepada Bawaslu Provinsi serta Pasangan Calon dan Parpol/Gabungan Parpol;

h. Memastikan KPU mengumumkan hasil penelitian perbaikan kepada masyarakat;

i. Memastikan KPU memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu.

keabsahan terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diragukan kebenarannya berdasarkan temuan maupun laporan masyarakat;

14. Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Penetapan Pasangan Calon :a. KPU tidak menyusun

BA Penetapan Pasangan Calon berdasarkan Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dan menetapkannya dengan SK;

b. KPU menetapkan

Penetapan Pasangan Calon :a. Memastikan KPU

menyusun BA Penetapan Pasangan Calon berdasarkan Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dan menetapkannya dengan SK;

b. Memastikan KPU

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

a. Dalam hal ditemukan Penetapan Pasangan Calon oleh KPU yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran.

b. Dalam hal ditemukan Pasangan

25



PemikiranTengah/


PelaksanaanPasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat dan tidak menetapkan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat;

c. KPU tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon dan penetapan pasangan calon melewati batas waktu yang telah ditentukan;

d. KPU tidak mengumumkan Hasil Penetapan Pasangan Calon;

Pengundian Nomor Urut:a. KPU tidak melakukan

Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon melewati batas waktu yang telah ditentukan;

b. KPU tidak mengumumkan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

Penyusunan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon :a. KPU tidak menyusun

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon

menetapkan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dan tidak menetapkan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat;

c. Memastikan KPU melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon dan penetapan pasangan calon tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan;

d. Memastikan KPU mengumumkan Hasil Penetapan Pasangan Calon;

Pengundian Nomor Urut:a. Memastikan KPU

melakukan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan;

b. Memastikan KPU mengumumkan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

Penyusunan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon :a. Memastikan KPU

menyusun Nomor Urut dan Nama Pasangan

tahapan Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

serta kepada Pasangan Calon/Parpol/ Gabungan Parpol untuk tidak mengundurkan diri/menarik pengajuan Pasangan Calon pasca Penetapan Pasangan Calon;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keterpenuhan muatan materi Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon dan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

Calon/Calon/Parpol/ Gabungan Parpol yang mengundurkan diri/menarik pengajuan Pasangan Calon pasca Penetapan Pasangan Calon, maka Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran.


26



PemikiranTengah/


Pelaksanaandalam Daftar Pasangan Calon;

b. Nama lengkap Pasangan Calon pada Daftar Pasangan Calon tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ketaatan Pasangan Calon/Parpol/Gabungan Parpol :a. Pasangan Calon/salah

seorang Calon mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang Calon setelah pengumuman.

Calon dalam Daftar Pasangan Calon;

b. Memastikan Nama lengkap Pasangan Calon pada Daftar Pasangan Calon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ketaatan Pasangan Calon/Parpol/Gabungan Parpol :a. Memastikan Pasangan

Calon/salah seorang Calon tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan;

b. Memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang Calon setelah pengumuman.

15. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Pasangan Calon tidak melaporkan LADK sesuai batas waktu yang ditentukan;

b. Petugas yang ditunjuk melaporkan LADK tidak menyerahkan Surat Tugas;

c. Pasangan Calon tidak melaporkan LADK dengan format yang lengkap;

d. Pasangan Calon tidak mengisi cakupan

a. Memastikan Paslon melaporkan LADK sesuai batas waktu yang ditentukan;

b. Memastikan Petugas yang melaporkan LADK menyerahkan Surat Tugas;

c. Memastikan Paslon melaporkan LADK dengan format yang lengkap;

d. Memastikan Paslon mengisi cakupan

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penyerahan Laporan Awal

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov dan Paslon terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);

b. Pengawasan Melekat dengan substansi

a. Dalam hal ditemukan cakupan informasi dan format LADK Paslon yang tidak lengkap, maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada KPU Prov untuk meminta Paslon bersangkutan melengkapi sesegera mungkin;

b. Dalam hal ditemukan sumbangan dana kampanye dari pihak

27



PemikiranTengah/


Pelaksanaaninformasi LADK dengan lengkap;

e. Pasangan Calon tidak melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang dengan isian data dan informasi yang lengkap;

f. Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan;

g. KPU Prov tidak memberikan sanksi peringatan kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LADK;

h. KPU Prov tidak melakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format LADK;

i. KPU Prov tidak membuat tanda terima dan BA Penerimaan LADK serta tidak membuat catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LADK yang tidak lengkap;

j. KPU Prov tidak mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima

informasi LADK dengan lengkap;

e. Memastikan Paslon melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang dengan isian data dan informasi yang lengkap;

f. Memastikan Paslon tidak menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau menerima sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan;

g. Memastikan KPU Prov memberikan sanksi peringatan kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LADK;

h. Memastikan KPU Prov melakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format LADK

i. Memastikan KPU Prov membuat tanda terima dan BA Penerimaan LADK serta membuat catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LADK yang tidak lengkap;

j. Memastikan KPU Prov mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima

Dana Kampanye (LADK).

ketaatan dan kepatuhan KPU dalam menerima Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kelengkapan format dan keterpenuhan cakupan informasi LADK Paslon;

d. Pengawasan Investigasi dengan cara melakukan penelusuran terhadap pihak yang memberikan sumbangan untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian nilai sumbangan dengan kondisi faktual penyumbang.

yang dilarang dan/atau sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan, maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada Paslon yang bersangkutan untuk tidak menggunakan dana tersebut dan mengembalikan ke kas negara.


28



PemikiranTengah/


PelaksanaanLADK;

k. KPU Prov tidak membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov.

LADK;k. Memastikan KPU Prov

membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov.

16. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel

a. PPS tidak menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan Coklit PPDP;

b. PPS tidak menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menggunakan Formulir Model A1.1-KWK;

c. PPS tidak melakukan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;

d. PPS tidak mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;

e. PPS tidak menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis;

f. PPS tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.1-

a. Memastikan PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan Coklit PPDP;

b. Memastikan PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menggunakan Formulir Model A1.1-KWK;

c. Memastikan PPS melakukan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;

d. Memastikan PPS mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;

e. Memastikan PPS menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis;

f. Memastikan PPS menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.1-

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekap Daftar Pemilih Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel;


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPS dalam proses Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek Hasil Pemutakhiran yang dilakukan oleh PPDP dengan Hasil Pengawasan PPL.

a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel, PPL harus memiliki Hasil Pengawasan berdasarkan uji petik 50% jumlah TPS tiap desa/kel dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa terhadap hasil pengawasan tersebut;

b. Terhadap hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel oleh PPS ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, PPL harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada;

c. Dalam hal belum terbentuk PPL pada saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel, Panwaskab membuat kelompok kerja melibatkan pemantau dan/atau kampus untuk

29



PemikiranTengah/


PelaksanaanKWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

KWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

mengawasi pelaksanaan sub tahapan ini.


17. Kampanye dan Debat Publik

Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye :a. KPU Prov membuat

APeKa dan Bahan Kampanye tidak sesuai design dan materi yang disampaikan oleh Paslon;

b. KPU Prov terlambat membuat APeKa dan Bahan Kampanye Paslon;

c. KPU Prov membuat APeKa dan Bahan Kampanye Paslon tidak sesuai jumlah dan ukuran yang diatur;

d. KPU Prov memasang APeKa Paslon pada tempat-tempat yang dilarang;

e. Paslon mencetak dan menyebarkan APeKa;

f. Paslon mencetak dan

menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperkenankan;

g. Paslon mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye dengan

Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye :a. Memastikan KPU Prov

membuat APeKa dan Bahan Kampanye sesuai design dan materi yang disampaikan oleh Paslon;

b. Memastikan KPU Prov tepat waktu membuat APeKa dan Bahan Kampanye Paslon;

c. Memastikan KPU Prov membuat APeKa dan Bahan Kampanye Paslon sesuai jumlah dan ukuran yang diatur;

d. Memastikan KPU Prov memasang APeKa Paslon pada tempat-tempat yang diperbolehkan;

e. Memastikan Paslon tidak mencetak dan menyebarkan APeKa;

f. Memastikan Paslon mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye yang diperkenankan;

g. Memastikan Paslon tidak mencetak dan meyebarkan Bahan

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan Tahapan Kampanye;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Tahapan Kampanye;


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov dan Pasangan Calon terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan Tahapan Kampanye;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan Pasangan Kampanye dalam melaksanakan Kampanye;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada dokumen-dokumen terkait Kampanye yang antara lain :1. Daftar Tim

Kampanye dan Penghubung Paslon (Form Model BC1-KWK);

2. Daftar Petugas Kampanye (Form Model BC2-KWK);

3. Orang-Seorang atau Relawan Kampanye (Form Model BC3-KWK);

a. Pasca Penetapan Pasangan Calon, Bawaslu Prov berkoordinasi dengan KPU Prov terkait penyusunan jadwal waktu dan lokasi kampanye Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Rapat Umum;

b. Bawaslu Prov berkoordinasi dengan masing-masing Pasangan Calon untuk mendapatkan desain APeKa dan Bahan Kampanye serta materi Iklan Kampanye;

c. Bawaslu Prov melakukan pencermatan dan penelusuran nama-nama Tim Kampanye Paslon terutama pada indikasi adanya keterlibatan TNI/Polri, ASN/PNS, dan Kades/ Perangkat Desa dalam Tim Kampanye;

d. Pengawas Pemilu melakukan upaya-upaya yang maksimal pencegahan terhadap praktek Politik Uang, keterlibatan ASN/PNS

30



PemikiranTengah/


Pelaksanaankonversi lebih dari Rp. 25.000,-/unit;

h. Paslon memasang stiker pada tempat-tempat yang dilarang;

i. Materi kampanye bertentangan aturan yang ada.

Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Rapat Umum :a. Paslon tidak

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian dengan tembusan kepada KPU Prov dan Bawaslu Prov;

b. Jumlah peserta kampanye lebih dari 2.000 orang;

c. Terdapat tanda gambar/atribut selain gambar/atribut Paslon bersangkutan;

d. Kampanye menggunakan faslitas negara/daerah;

e. Paslon melibatkan Pejabat BUMN/BUMD, TNI/Polri, ASN/PNS, dan Kades/Perangkat Desa;

f. Terdapat kegiatan Politik Uang;

Kampanye dengan konversi lebih dari Rp. 25.000,-/unit;

h. Memastikan Paslon memasang stiker pada tempat-tempat yang dilarang;

i. Memastikan materi kampanye sesuai aturan.

Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Rapat Umum :a. Memastikan Paslon

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian dengan tembusan kepada KPU Prov dan Bawaslu Prov;

b. Memastikan jumlah peserta kampanye tidak lebih dari 2.000 orang;

c. Memastikan tidak terdapat tanda gambar/atribut selain gambar/atribut Paslon bersangkutan;

d. Memastikan Kampanye tidak menggunakan faslitas negara/daerah;

e. Memastikan Paslon tidak melibatkan Pejabat BUMN/BUMD, TNI/Polri, ASN/PNS, dan Kades/ Perangkat Desa;

f. Memastikan tidak terdapat kegiatan

4. Akun Media Sosial Paslon (Form Model BC4-KWK);

5. Pemberitahuan Tertulis terkait Rencana Kampanye; dan

6. Jadwal Kampanye

dan Kades/ Perangkat Desa dalam Kampanye, serta kemungkinan penggunaan fasilitas negara/daerah dan pemberian uang/materi lainnya berkedok Bansos;

e. Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan KPU Prov/Kab, Pihak Kepolisian dan Pemerintah Darah (Satpol-PP) untuk melakukan penertiban APeKa dan Bahan Kampanye yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

31



PemikiranTengah/


Pelaksanaan

g. Berlangsung sebelum pukul 09.00 pagi dan berakhir setelah pukul 18.00 sore (Rapat Umum);

h. Kegiatan kampanye melanggar larangan-larangan lainnya.

Iklan Kampanye di Media Massa:a. KPU Prov

menayangkan Iklan Kampanye tidak sesuai materi yang disampaikan Paslon;

b. KPU Prov menayangkan Iklan Kampanye tidak sesuai jumlah, ukuran, dan durasi tayang setiap Paslon;

c. KPU Prov tidak memberikan perlakuan sama dan berimbang bagi jadwal iklan setiap Paslon;

d. Paslon membuat materi Iklan Kampanye tidak sesuai peraturan dan etika periklanan;

e. Paslon membuat dan menayangkan Iklan Kampanye selain yang difasilitasi KPU Prov.

f. Paslon memasang Iklan Kampanye diluar jadwal waktu Kampanye Iklan di

Politik Uang;g. Memastikan

berlangsung mulai pukul 09.00 pagi dan s.d pukul 18.00 sore (Rapat Umum);

h. Memastikan kegiatan kampanye tidak melanggar larangan.

Iklan Kampanye di Media Massa:a. Memastikan KPU Prov

menayangkan Iklan Kampanye sesuai materi yang disampaikan Paslon;

b. Memastikan KPU Prov menayangkan Iklan Kampanye sesuai jumlah, ukuran, dan durasi tayang setiap Paslon;

c. Memastikan KPU Prov memberikan perlakuan sama dan berimbang bagi jadwal iklan setiap Paslon;

d. Memastikan Paslon membuat materi Iklan Kampanye sesuai peraturan dan etika periklanan;

e. Memastikan Paslon tidak membuat dan menayangkan Iklan Kampanye selain yang difasilitasi KPU Prov.

f. Memastikan Paslon tidak memasang Iklan Kampanye diluar jadwal waktu

32



PemikiranTengah/


PelaksanaanMedia Massa.

Kampanye di Media Sosial :a. Paslon tidak membuat

akun resmi di media sosial;

b. Paslon tidak mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Prov sesuai waktu tahapan;

c. Akun media sosial dalam Form Model BC4-KWK tidak disampaikan kepada Bawaslu Prov dan Kepolisian.

d. Materi kampanye dalam akun media sosial bernada Black Campaign.

Debat Publik :a. Tidak dipandu oleh

moderator yang netral, profesional, dan berintegritas tinggi;

b. KPU Prov tidak memberikan akses yang luas bagi penyandang disabilitas;

c. Materi debat yang tidak berorientasi visi, misi, program Pasangan Calon;

d. Moderator memberikan komentar, penilaian, dan

Kampanye Iklan di Media Massa.

Kampanye di Media Sosial :a. Memastikan Paslon

membuat akun resmi di media sosial;

b. Memastikan Paslon mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Prov sesuai waktu tahapan;

c. Memastikan akun media sosial dalam Form Model BC4-KWK disampaikan kepada Bawaslu Prov dan Kepolisian.

d. Memastikan materi kampanye dalam akun media sosial tidak bernada Black Campaign.

Debat Publik :a. Memastikan dipandu

oleh moderator yang netral, profesional, dan berintegritas tinggi;

b. Memastikan KPU Prov memberikan akses yang luas bagi penyandang disabilitas;

c. Memastikan materi debat berorientasi visi, misi, program Pasangan Calon;

d. Memastikan moderator tidak memberikan komentar, penilaian,

33



PemikiranTengah/


Pelaksanaankesimpulan terhadap materi debat;

e. KPU Prov tidak menetapkan mekanisme penyelenggaraan debat melalui SK.

dan kesimpulan terhadap materi debat;

e. Memastikan KPU Prov menetapkan mekanisme penyelenggaraan debat melalui SK.

18. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kecamatan

a. PPK tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sesuai waktu tahapan;

b. PPK tidak mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;

c. PPK tidak memberikan kesempatan dan tidak menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis;

d. PPK tidak menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menggunakan Formulir Model A1.2-KWK;

e. PPK tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

a. Memastikan PPK melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sesuai waktu tahapan;

b. Memastikan PPK mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;

c. Memastikan PPK memberikan kesempatan dan menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis;

d. Memastikan PPK menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menggunakan Formulir Model A1.2-KWK;

e. Memastikan PPK menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kecamatan;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kecamatan;


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPK melalui KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPK terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPK dalam proses Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Desa/Kel dengan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Panwascam harus memiliki Formulir Model A1.1-KWK setiap Desa/Kel dan telah melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut;

b. Terhadap hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Rekapitulasi Panwascam, maka Panwascam harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada;

c. Dalam hal belum terbentuk Panwascam pada saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan, Panwaskab dapat membuat kelompok kerja dengan melibatkan pemantau dan/atau kampus untuk

34



PemikiranTengah/


Pelaksanaan(Formulir Model A1.2-KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

(Formulir Model A1.2-KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

mengawasi pelaksanaan sub tahapan ini.


19. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS di Kabupaten

a. KPU Kab tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS sesuai waktu tahapan;

b. KPU Kab tidak mengundang Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS;

c. KPU Kab tidak memberikan kesempatan dan tidak menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis;

d. KPU Kab tidak menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS menggunakan Formulir Model A1.3-KWK;

e. KPU Kab tidak menyampaikan salinan

a. Memastikan KPU Kab melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS sesuai waktu tahapan;

b. Memastikan KPU Kab mengundang Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS;

c. Memastikan KPU Kab memberikan kesempatan dan menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis;

d. Memastikan KPU Kab menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS menggunakan Formulir Model A1.3-KWK;

e. Memastikan KPU Kab menyampaikan salinan

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS di Kabupaten;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS di Kabupaten;


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan KPU Kab terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS di Tingkat Kabupaten;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU Kab dalam proses Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dengan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten;

d. Pengawasan

a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS, Panwaskab harus memiliki Formulir Model A1.2-KWK setiap Kecamatan dan telah melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut;

b. Terhadap hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS oleh KPU Kab ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Rekapitulasi Panwaskab, maka Panwaskab harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada;

c. Dalam hal rekomendasi/masukan yang disampaikan kepada KPU Kab tidak ditindaklanjuti maka Panwaskab menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan

35



PemikiranTengah/


PelaksanaanRekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.3-KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon;

f. KPU Kab tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPS kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.3-KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon;

f. Memastikan KPU Kab tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPS kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dan kemungkinan Pemilih ganda dalam DPS.

pelanggaran.Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan.

20. Rekapitulasi DPS di Provinsi

a. KPU Prov tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS sesuai waktu tahapan;

b. KPU Prov tidak mengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS;

c. KPU Prov tidak memberikan kesempatan dan tidak menindaklanjuti masukan yang dapat disertai data autentik dan bukti tertulis;

d. KPU Prov tidak menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara menggunakan Formulir Model A1.4-KWK;

e. KPU Prov tidak menyampaikan salinan

a. Memastikan KPU Prov melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS sesuai waktu tahapan;

b. Memastikan KPU Prov mengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS;

c. Memastikan KPU Prov memberikan kesempatan dan menindaklanjuti masukan yang dapat disertai data autentik dan bukti tertulis;

d. Memastikan KPU Prov menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara menggunakan Formulir Model A1.4-KWK;

e. Memastikan KPU Prov menyampaikan salinan

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS di Provinsi;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS di Provinsi.

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapituasi DPS di Tingkat Provinsi;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Rekapitulasi DPS;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dengan Rekapitulasi di Tingkat Provinsi.

d. Pengawasan

a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPS, Bawaslu Prov harus memiliki Formulir Model A1.3-KWK setiap Kabupaten dan telah melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut;

b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPS oleh KPU Prov ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Rekapitulasi Bawaslu Prov, maka Bawaslu Prov harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada;

c. Dalam hal rekomendasi/masukan yang disampaikan kepada KPU Prov tidak ditindaklanjuti maka Bawaslu Prov menindaklanjuti sesuai dengan tata cara

36



PemikiranTengah/


PelaksanaanRekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.4-KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Paslon;

f. KPU Prov tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPS kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.4-KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Paslon;

f. Memastikan KPU Prov tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPS kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dan Pemilih ganda dalam DPS.

penanganan dan penindakan pelanggaran.


21. Pengumuman dan Tanggapan DPS

a. PPS tidak mengumumkan DPS sesuai waktu tahapan;

b. PPS mengumumkan hanya sebagian dari TPS yang ada dalam wilayah desa/kel;

c. PPS tidak mengumumkan DPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau;

d. PPS tidak menindaklanjuti masukan/tanggapan/ usulan perbaikan yang disampaikan;

e. PPS tidak mengisi formulir tanggapan/masukan menggunakan Form Model A2-KWK;

f. PPS tidak memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah

a. Memastikan PPS mengumumkan DPS sesuai waktu tahapan;

b. Memastikan PPS mengumumkan seluruh TPS yang ada dalam wilayah desa/kel;

c. Memastikan PPS mengumumkan DPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau;

d. Memastikan PPS menindaklanjuti masukan/tanggapan/ usulan perbaikan yang disampaikan;

e. Memastikan PPS mengisi formulir tanggapan/masukan menggunakan Form Model A2-KWK;

f. Memastikan PPS memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pengumuman dan Tanggapan DPS;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pengumuman dan Tanggapan DPS;


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini agar KPU Prov dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pengumuman dan Tanggapan DPS;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPS dalam menerima dan manindaklanjuti masukan/tanggapan/ usulan perbaikan yang disampaikan;

c. Pengawasan Audit dengan cara melakukan penelusuran ke tempat-tempat dimana PPS

a. Dalam hal PPS tidak mengumumkan DPS, Panwascam/PPL memberikan rekomendasi administrasif kepada PPS agar segera mengumumkan DPS paling lama 1x24 jam;

b. Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti masukan/tanggapan/ usulan perbaikan, maka Panwascam/PPL menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran.


37



PemikiranTengah/


Pelaksanaanterdaftar sebagai Pemilih.

telah terdaftar sebagai Pemilih.

mengumumkan DPS.

22. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel

a. PPS tidak menyusun DPSHP sesuai waktu tahapan;

b. PPS tidak menyusun DPSHP menggunakan Formulir Model A3.1-KWK;

c. PPS tidak melakukan Pleno Rekapitulasi DPSHP;

d. PPS tidak mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPSHP;

e. PPS tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP (Formulir Model A3.1-KWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

a. Memastikan PPS menyusun DPSHP sesuai waktu tahapan;

b. Memastikan PPS menyusun DPSHP menggunakan Formulir Model A3.1-KWK;

c. Memastikan PPS melakukan Pleno Rekapitulasi DPSHP;

d. Memastikan PPS mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPSHP;

e. Memastikan PPS menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP (Formulir Model A3.1-KWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel;


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPS dalam proses Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek Hasil Perbaikan DPS yang dilakukan oleh PPS dengan Hasil Pengawasan PPL.

a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel, PPL harus memiliki Hasil Pengawasan berdasarkan laporan/ temuan dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa hasil pengawasan tersebut;

b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh PPS ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, PPL harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada;

c. Dalam hal belum terbentuk PPL pada saat Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel, Panwaskab dapat membuat kelompok kerja dengan melibatkan pemantau dan/atau kampus untuk mengawasi pelaksanaan sub tahapan ini.


23. Rekapitulasi DPS a. PPK tidak menyusun a. Memastikan PPK a. Pembuatan alat a. Pengawasan Layar a. Sebelum menghadiri 38



PemikiranTengah/


PelaksanaanHasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Kecamatan

DPSHP sesuai waktu tahapan;

b. PPK tidak menyusun DPSHP menggunakan Formulir Model A3.2-KWK;

c. PPK tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP;

d. PPK tidak mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP;

e. PPK tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP (Formulir Model A3.2-KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

menyusun DPSHP sesuai waktu tahapan;

b. Memastikan PPK menyusun DPSHP menggunakan Formulir Model A3.2-KWK;

c. Memastikan PPK melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP;

d. Memastikan PPK mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP;

e. Memastikan PPK menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP (Formulir Model A3.2-KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Kecamatan;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Kecamatan;


dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPK melalui KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPK terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Kecamatan;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPK dalam proses Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Kec;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Desa/Kel dengan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Kecamatan, Panwascam harus memiliki Formulir Model A3.1-KWK setiap Desa/Kel dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa terhadap hasil pengawasan tersebut;

b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh PPK ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Panwascam harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada;

c. Dalam hal belum terbentuk Panwascam pada saat Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan, Panwaskab dapat membuat kelompok kerja dengan melibatkan pemantau dan/atau kampus untuk mengawasi pelaksanaan sub tahapan ini.


24. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan

a. KPU Kab tidak menyusun DPSHP/

a. Memastikan KPU Kab menyusun DPSHP/

a. Pembuatan alat kerja/instrumen

a. Pengawasan Layar dengan substansi

a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPS Hasil

39



PemikiranTengah/


Pelaksanaan(DPSHP)/Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten

Penetapan DPT sesuai waktu tahapan;

b. KPU Kab tidak menyusun DPSHP/ Penetapan DPT menggunakan Formulir Model A3.3-KWK;

c. KPU Kab tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT;

d. KPU Kab tidak mengundang Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT;

e. KPU Kab tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT (Formulir Model A3.3-KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon;

f. KPU Kab tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPT kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

Penetapan DPT sesuai waktu tahapan;

b. Memastikan KPU Kab menyusun DPSHP/ Penetapan DPT menggunakan Formulir Model A3.3-KWK;

c. Memastikan KPU Kab melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT;

d. Memastikan KPU Kab mengundang Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT;

e. Memastikan KPU Kab menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT (Formulir Model A3.3-KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon;

f. Memastikan KPU Kab tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPT kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/ Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/ Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten;


saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan KPU Kab terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU Kab dalam proses Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten;


d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dan kemungkinan masih adanya Pemilih ganda

Perbaikan (DPSHP)/Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten, Panwaskab harus memiliki Formulir Model A3.2-KWK setiap Kecamatan dan telah melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut;

b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kab ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Rekapitulasi Panwaskab, maka Panwaskab harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada;

c. Dalam hal rekomendasi/masukan yang disampaikan kepada KPU Kab tidak ditindaklanjuti maka Panwaskab menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran.


40



PemikiranTengah/


Pelaksanaandalam DPT.

25. Rekapitulasi DPT di Provinsi

a. KPU Prov tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT sesuai waktu tahapan;

b. KPU Prov tidak mengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT;

c. KPU Prov tidak memberikan kesempatan dan tidak menindaklanjuti masukan yang dapat disertai data autentik dan bukti tertulis;

d. KPU Prov tidak menyusun Rekapitulasi DPT menggunakan Formulir Model A3.4-KWK;

e. KPU Prov tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPT (Formulir Model A3.4-KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon;

f. KPU Prov tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPT kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

a. Memastikan KPU Prov melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT sesuai waktu tahapan;

b. Memastikan KPU Prov mengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT;

c. Memastikan KPU Prov memberikan kesempatan dan menindaklanjuti masukan yang dapat disertai data autentik dan bukti tertulis;

d. Memastikan KPU Prov menyusun Rekapitulasi DPT menggunakan Formulir Model A3.4-KWK;

e. Memastikan KPU Prov menyampaikan salinan Rekapitulasi DPT (Formulir Model A3.4-KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon;

f. Memastikan KPU Prov tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPT kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPT di Provinsi;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPT di Provinsi.

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapituasi DPT di Tingkat Provinsi;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Rekapitulasi DPT;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dengan Rekapitulasi di Tingkat Provinsi.

d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dan kemungkinan masih adanya Pemilih ganda dalam DPT.

a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPT di Tingkat Provinsi, Bawaslu Prov harus memiliki Formulir Model A3.3-KWK setiap Kabupaten dan telah melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut;

b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPT di Tingkat Provinsi oleh KPU Prov ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Rekapitulasi Bawaslu Prov, maka Bawaslu Prov harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada;

c. Dalam hal rekomendasi/masukan yang disampaikan kepada KPU Prov tidak ditindaklanjuti maka Bawaslu Prov menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran.


26. Produksi dan a. Ketidaksesuaian a. Memastikan a. Pembuatan alat a. Pengawasan Layar a. Dalam hal ditemukan 41



PemikiranTengah/


PelaksanaanPendistribusian Logistik

dokumen perusahaan rekanan secara faktual dengan dokumen lelang;

b. Perusahaan rekanan tidak memiliki kualifikasi sesuai dokumen lelang;

c. Perusahaan rekanan tidak memiliki gudang representatif untuk penyimpanan logistik;

d. Data perusahaan rekanan tidak sesuai dengan yang tercatat pada Disperindag setempat;

e. Track record perusahaan rekanan kurang baik;

f. KPU Prov tidak menyusun jadwal pengadaan dan pendistribusian logistik;

g. KPU Prov tidak menetapkan standar jumlah, kebutuhan, dan spesifikasi teknis logistik;

h. KPU Prov tidak melakukan monitoring perkembangan proses pencetakan logistik secara periodik;

i. KPU Prov tidak melibatkan pengamanan dalam proses pencetakan dan pendistribusian

kesesuaian dokumen perusahaan rekanan secara faktual dengan dokumen lelang;

b. Memastikan rekanan memiliki kualifikasi sesuai dokumen lelang;

c. Memastikan perusahaan rekanan memiliki gudang representatif untuk penyimpanan logistik;

d. Memastikan data perusahaan rekanan sesuai dengan yang tercatat pada Disperindag setempat;

e. Memastikan track record perusahaan rekanan baik;

f. Memastikan KPU Prov menyusun jadwal pengadaan dan pendistribusian logistik;

g. Memastikan KPU Prov menetapkan standar jumlah, kebutuhan, dan spesifikasi teknis logistik;

h. Memastikan KPU Prov melakukan monitoring perkembangan proses pencetakan logistik secara periodik;

i. Memastikan KPU Prov melibatkan pengamanan dalam proses pencetakan dan pendistribusian

kerja/instrumen pengawasan Tahapan Produksi dan Pendistribusian Logistik;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Tahapan Produksi dan Pendistribusian Logistik;


dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses Pengadaan, Produksi dan Pendistribusian Logistik;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan perusahaan rekanan dalam produksi logistik;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian dokumen lelang dengan dokumen dan kondisi perusahaan rekanan;

d. Pengawasan Audit dengan melakukan uji petik terhadap hasil produksi logistik untuk menguji ketepatan kualitas dan jumlah produksi;

e. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelusuran dan penelitian terhadap kualifikasi dan track record perusahan rekanan.

kualifikasi perusahaan rekanan yang tidak sesuai dengan dokumen lelang, Bawaslu Prov merekomendasikan kepada KPU Prov untuk melakukan moratorium produksi logistik dan meninjau ulang pengadaan oleh rekanan tersebut;

b. Dalam hal ditemukan kondisi perusahaan rekanan yang tidak sesuai dengan dokumen pada Disperindag, Bawaslu Prov merekomendasi perusahaan bersangkutan untuk melakukan perbaikan;

c. Dalam hal ditemukan track record perusahaan rekanan yang tidak baik, Bawaslu Prov merekomendasikan kepada KPU Prov untuk melakukan peninjauan ulang;

d. Merekomendasikan kepada KPU Prov untuk melibatkan Bawaslu Prov dalam penyusunan dan perencanaan standar jumlah, kebutuhan, dan spesifikasi teknis logistik;

e. Merekomendasikan 42



PemikiranTengah/


Pelaksanaanlogistik;

j. KPU Kab tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap sortir surat suara yang dilakukan relawan;

k. KPU Kab tidak ketat melakukan pemilahan jenis surat suara rusak;

l. KPU Prov/Kab tidak membuka akses data dan informasi kepada Pengawas Pemilu;

m. Distribusi logistik terlambat;

n. Logistik tidak mencukupi.

logistik;j. Memastikan KPU Kab

melakukan pengawasan yang ketat terhadap sortir surat suara yang dilakukan relawan;

k. Memastikan KPU Kab ketat melakukan pemilahan jenis surat suara rusak;

l. Memastikan KPU Prov/Kab membuka akses data dan informasi kepada Pengawas Pemilu;

m. Memastikan distribusi logistik tidak terlambat;

n. Memastikan logistik mencukupi.

kepada KPU Kab untuk memberikan skala prioritas distribusi pada wilayah-wilayah dengan kondisi geografis ekstrem.


27. Pengumuman DPT oleh PPS

a. PPS tidak mengumumkan DPT sesuai waktu tahapan;


c. PPS tidak mengumumkan DPT pada tempat-tempat yang mudah dijangkau.

a. Memastikan PPS mengumumkan DPT sesuai waktu tahapan;

b. Memastikan PPS mengumumkan seluruh TPS yang ada dalam wilayah desa/kel;

c. Memastikan PPS mengumumkan DPT pada tempat-tempat yang mudah dijangkau.

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pengumuman DPT;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pengumuman DPT;


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini agar KPU Prov dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pengumuman DPT;

b. Pengawasan Audit dengan cara melakukan penelusuran ke tempat-tempat dimana PPS mengumumkan DPT.

a. Dalam hal PPS tidak mengumumkan DPT, Panwascam/PPL memberikan rekomendasi administrasif kepada PPS agar segera mengumumkan DPT paling lama 1x24 jam;

b. Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti, maka Panwascam/PPL menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran.


43



PemikiranTengah/


Pelaksanaan28. Pendaftaran dan

Penyusunan DPTb-1a. PPS tidak

mendaftarkan Pemilih yang telah memenuhi syarat dan dapat menunjukkan KTP, KK, Paspor, atau Identitas Lainnya;

b. PPS tidak mencatat NKK dan NIK Pemilih DPTb-1 saat didaftar pada Form Model A.Tb1-KWK;

c. PPS tidak memeriksa keterpenuhan syarat Pemilih DPTb-1 seperti TNI/Polri aktif, domisili bukan pada desa/kel bersangkutan, usia belum 17 tahun, dan belum 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah;

d. PPS mendaftar Pemilih yang sebelumnya telah ada dalam DPT.

a. Memastikan PPS mendaftarkan Pemilih yang telah memenuhi syarat dan dapat menunjukkan KTP, KK, Paspor, atau Identitas Lainnya;

b. Memastikan PPS mencatat NKK dan NIK Pemilih DPTb-1 saat didaftar pada Form Model A.Tb1-KWK;

c. Memastikan PPS memeriksa keterpenu-han syarat Pemilih DPTb-1 seperti TNI/Polri aktif, domisili bukan pada desa/kel bersangkutan, usia belum 17 tahun, dan belum 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah;

d. Memastikan PPS tidak mendaftar Pemilih yang sebelumnya telah ada dalam DPT.

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1;


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov agar dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPS dalam proses Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1;

c. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dalam Form Model A.Tb1-KWK.

a. Dalam hal ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat dan tata cara Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1, maka Panwascam/PPL merekomendasikan saran/perbaikan kepada PPS;

b. Dalam hal hasil penelitian ditemukan adanya Pemilih DPTb-1 yang telah terdaftar dalam DPT, maka Panwascam/PPL merekomendasikan pencoretan yang bersangkutan dari DPTb-1;


29. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a. Pasangan Calon tidak melaporkan LPSDK sesuai batas waktu yang ditentukan;

b. Petugas yang ditunjuk melaporkan LPSDK tidak menyerahkan Surat Tugas;

c. Pasangan Calon tidak melaporkan LPSDK dengan format yang

a. Memastikan Paslon melaporkan LPSDK sesuai batas waktu yang ditentukan;

b. Memastikan Petugas yang melaporkan LPSDK menyerahkan Surat Tugas;

c. Memastikan Paslon melaporkan LPSDK dengan format yang

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov dan Paslon terkait ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

a. Dalam hal ditemukan cakupan informasi dan format LPSDK Paslon yang tidak lengkap, maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada KPU Prov untuk meminta Paslon bersangkutan melengkapi sesegera mungkin;

b. Dalam hal ditemukan 44



PemikiranTengah/


Pelaksanaanlengkap;

d. Pasangan Calon tidak mengisi cakupan informasi LPSDK dengan lengkap;



g. KPU Prov tidak memberikan sanksi peringatan kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LPSDK;

h. KPU Prov tidak melakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format LPSDK;

i. KPU Prov tidak membuat tanda terima dan BA Penerimaan LPSDK serta tidak membuat catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LPSDK yang tidak lengkap;

lengkap;d. Memastikan Paslon

mengisi cakupan informasi LPSDK dengan lengkap;



g. Memastikan KPU Prov memberikan sanksi peringatan kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LPSDK;

h. Memastikan KPU Prov melakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format LPSDK

i. Memastikan KPU Prov membuat tanda terima dan BA Penerimaan LPSDK serta membuat catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LPSDK yang tidak lengkap;

pengawasan sub tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Kampanye (LPSDK);b. Pengawasan Melekat

dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam menerima Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kelengkapan format dan keterpenuhan cakupan informasi LPSDK.


sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan, maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada Paslon yang bersangkutan untuk tidak menggunakan dana tersebut dan mengembalikan ke kas negara.


45



PemikiranTengah/


Pelaksanaanj. KPU Prov tidak

mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK;

k. KPU Prov tidak membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov.

j. Memastikan KPU Prov mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK;

k. Memastikan KPU Prov membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov.

30. Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel

a. PPS tidak menyusun DPTb-1 sesuai waktu tahapan;

b. PPS tidak menyusun DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.1-KWK;

c. PPS tidak melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1;

d. PPS tidak mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1;

e. PPS tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.1-KWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Paslon.

a. Memastikan PPS menyusun DPTb-1 sesuai waktu tahapan;

b. Memastikan PPS menyusun DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.1-KWK;

c. Memastikan PPS melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1;

d. Memastikan PPS mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1;

e. Memastikan PPS menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.1-KWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Paslon.

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel;


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPS dalam proses Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek Hasil Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1 yang dilakukan oleh PPS dengan Hasil Pengawasan PPL.

a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel, PPL harus memiliki Hasil Pengawasan berdasarkan laporan/ temuan dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa hasil pengawasan tersebut;

b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel oleh PPS ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, PPL harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada.


46



PemikiranTengah/


Pelaksanaan31. Rekapitulasi DPTb-1

di Tingkat Kecamatan

a. PPK tidak menyusun Rekapitulasi DPTb-1 sesuai waktu tahapan;

b. PPK tidak menyusun Rekapitulasi DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.2-KWK;

c. PPK tidak melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1;

d. PPK tidak mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1;

e. PPK tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.2-KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

a. Memastikan PPK menyusun Rekapitulasi DPTb-1 sesuai waktu tahapan;

b. Memastikan PPK menyusun Rekapitulasi DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.2-KWK;

c. Memastikan PPK melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1;

d. Memastikan PPK mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1;

e. Memastikan PPK menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.2-KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan;


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPK melalui KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPK terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPK dalam proses Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Desa/Kel dengan Rekapitulasi di Kec Kecamatan.

a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan, Panwascam harus memiliki Formulir Model A.Tb1.1-KWK setiap Desa/Kel dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa terhadap hasil pengawasan tersebut;

b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan oleh PPK ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Panwascam harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada;


32. Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 di Tingkat Kabupaten

a. KPU Kab tidak menyusun Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 sesuai waktu tahapan;

b. KPU Kab tidak menyusun Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 menggunakan Formulir

a. Memastikan KPU Kab menyusun Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 sesuai waktu tahapan;

b. Memastikan KPU Kab menyusun Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 menggunakan Formulir

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 di Tingkat Kabupaten;


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan KPU Kab terhadap proses

a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kabupaten, Panwaskab harus memiliki Formulir Model A.Tb1.2-KWK setiap Kecamatan dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa terhadap hasil pengawasan

47



PemikiranTengah/


PelaksanaanModel A.Tb1.3-KWK;

c. KPU Kab tidak melakukan Pleno Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1;

d. KPU Kab tidak mengundang PanwasKab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1;

e. KPU Kab tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.3-KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

f. KPU Kab tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPTb-1 kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

Model A.Tb1.3-KWK;c. Memastikan KPU Kab

melakukan Pleno Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1;

d. Memastikan KPU Kab mengundang Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1;

e. Memastikan KPU Kab menyampaikan salinan Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.3-KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

f. Memastikan KPU Kab menyerahkan softcopy by name by addres DPTb-1 kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

pengawasan sub tahapan Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 di Tingkat Kabupaten;


pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 di Tingkat Kabupaten;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU Kab dalam proses Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 di Tingkat Kabupaten;


d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dalam Formulir Model A.Tb1-KWK.

tersebut;b. Terhadap hasil

Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kab ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Panwaskab harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada;


33. Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Provinsi

a. KPU Prov tidak menyusun Rekapitulasi DPTb-1 sesuai waktu tahapan;

b. KPU Prov tidak menyusun Rekapitulasi DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.4-KWK;

c. KPU Prov tidak melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1;

d. KPU Prov tidak

a. Memastikan KPU Prov menyusun Rekapitulasi DPTb-1 sesuai waktu tahapan;

b. Memastikan KPU Prov menyusun Rekapitulasi DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.4-KWK;

c. Memastikan KPU Prov melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1;

d. Memastikan KPU Prov

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Provinsi;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov terkait dengan ketaatan dan kepatuhan KPU Prov terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi

a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Provinsi, Bawaslu Prov harus memiliki Formulir Model A.Tb1.3-KWK setiap Kabupaten dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa terhadap hasil pengawasan tersebut;

b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPTb-1 di

48



PemikiranTengah/


Pelaksanaanmengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1;

e. KPU Prov tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.4-KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

f. KPU Prov tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPTb-1 kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

mengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1;

e. Memastikan KPU Prov menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.4-KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

f. Memastikan KPU Prov menyerahkan softcopy by name by addres DPTb-1 kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

Provinsi. ketaatan dan kepatuhan KPU Prov dalam proses Rekapitulasi DPTb-1;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dengan Rekapitulasi di Tingkat Provinsi;

d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dalam Formulir Model A.Tb1-KWK.

Tingkat Provinsi oleh KPU Prov ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Bawaslu Prov harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada;


34. Pengumuman DPTb-1 oleh PPS

a. PPS tidak mengumumkan DPTb-1 sesuai tahapan;


c. PPS tidak mengumumkan DPTb-1 pada tempat-tempat yang mudah dijangkau.

a. Memastikan PPS mengumumkan DPTb-1 sesuai tahapan;

b. Memastikan PPS mengumumkan seluruh TPS yang ada dalam desa/kel;

c. Memastikan PPS mengumumkan DPTb-1 pada tempat-tempat yang mudah dijangkau.

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pengumuman DPTb-1;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pengumuman DPTb-1;


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini agar KPU Prov dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pengumuman DPTb-1;

b. Pengawasan Audit dengan cara melakukan penelusuran ke tempat dimana PPS mengu-mumkan DPTb-1.

a. Dalam hal PPS tidak mengumumkan DPTb-1, Panwascam/PPL memberikan rekomendasi administrasif kepada PPS agar segera mengumumkan DPTb-1 paling lama 1x24 jam;

b. Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti, maka Panwascam/PPL menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran.


35. Penyerahan Laporan a. Pasangan Calon tidak a. Memastikan Paslon a. Pembuatan alat a. Pengawasan Layar a. Dalam hal ditemukan 49



PemikiranTengah/


PelaksanaanPenerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

melaporkan LPPDK sesuai batas waktu yang ditentukan;

b. Petugas yang ditunjuk melaporkan LPPDK tidak menyerahkan Surat Tugas;

c. Pasangan Calon tidak melaporkan LPPDK dengan format yang lengkap;

d. Pasangan Calon tidak mengisi cakupan informasi LPPDK dengan lengkap;



g. KPU Prov tidak memberikan sanksi pembatalan Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LPPDK;

h. KPU Prov tidak membuat tanda terima dan BA Penerimaan LPPDK serta tidak

melaporkan LPPDK sesuai batas waktu yang ditentukan;

b. Memastikan Petugas yang melaporkan LPPDK menyerahkan Surat Tugas;

c. Memastikan Paslon melaporkan LPPDK dengan format yang lengkap;

d. Memastikan Paslon mengisi cakupan informasi LPPDK dengan lengkap;



g. Memastikan KPU Prov memberikan sanksi pembatalan Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LPPDK;

h. Memastikan KPU Prov membuat tanda terima dan BA Penerimaan LPPDK serta membuat

kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov dan Paslon terkait ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penyerahan LPPDK;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam menerima Penyerahan LPPDK;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kelengkapan format dan keterpenuhan cakupan informasi LPPDK.


cakupan informasi dan format LPPDK Paslon yang tidak lengkap, maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada KPU Prov untuk meminta Paslon bersangkutan melengkapi sesegera mungkin;

b. Dalam hal ditemukan sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan, maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada Paslon yang bersangkutan untuk tidak menggunakan dana tersebut dan mengembalikan ke kas negara.

c. Bawaslu Provinsi melakukan pencermatan terhadap kelengkapan bukti pengeluaran yang meliputi jumlah unit dan jenis barang, bentuk jasa, kwitansi dan rincian item pengeluaran untuk setiap aktifitas kampanye, serta kejanggalan berkas lainnya.

Aktifitas pengawasan 50



PemikiranTengah/


Pelaksanaanmembuat catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LPPDK yang tidak lengkap;

i. KPU Prov tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPPDK;

j. KPU Prov tidak membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov.

catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LPPDK yang tidak lengkap;

i. Memastikan KPU Prov tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPPDK;

j. Memastikan KPU Prov membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov.

menggunakan Form A pengawasan.

36. Masa Tenang, Pembersihan APeKa, dan Distribusi C6-KWK

a. Pasangan Calon masih melakukan Kampanye;

b. Politik Uang;

c. Keterlambatan distribusi C6-KWK oleh KPPS kepada Pemilih;

d. Transaksi jual beli C6-KWK oleh penyelenggara Pemilu dan aparat pemerintah;

e. KPU Prov tidak

a. Memastikan Pasangan Calon tidak lagi melakukan Kampanye dalam bentuk apapun;

b. Memastikan tidak terjadi perbuatan Politik Uang yang dilakukan oleh Paslon/Tim Kampanye dan komponen masyarakat lainnya;

c. Memastikan KPPS segera mendistribusi- kan C6-KWK kepada Pemilih dan tidak memberikan C6-KWK kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan;

d. Memastikan sisa C6-KWK yang belum terbagi tetap disimpan oleh KPPS hingga Hari Pemungutan Suara;

e. Memastikan APeKa

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan Masa Tenang dan Pembersihan APeKa;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Masa Tenang dan Pembersihan APeKa;


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada Paslon/Tim Kampanye terkait ketaatan dan kepatuhan pada Masa Tenang;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU Prov/Kab, PPK, PPS, dan KPPS dalam distribusi logistik termasuk C6-KWK serta Pembersihan APeKa dan Bahan Kampanye;

c. Pengawasan Audit dengan melakukan uji petik jumlah Pemilih yang telah menerima/belum

a. Pengawas Pemilu melakukan upaya-upaya pencegahan yang maksimal terhadap kemungkinan adanya kegiatan kampanye dan Politik Uang yang dilakukan oleh Paslon/Tim Kampanye dan komponen masyarakat lainnya

b. Bawaslu Prov menginstruksikan kepada Pengawas TPS melalui Panwaskab, Panwascam, dan PPL untuk mengawasi penyalahgunaan C6-KWK;

c. Bawaslu Prov/ Panwaskab berkoordinasi dengan pihak KPU Prov/Kab, Pemerintah Daerah

51



PemikiranTengah/


Pelaksanaanmengambil sikap terkait Penertiban APeKa dan Bahan Kampanye.

dan Bahan Kampanye tidak lagi terpasang.

menerima C6-KWK. (Satpol-PP), dan pihak Kepolisian untuk melakukan Pembersihan APeKa dan Bahan Kampanye.


37. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan Suara:a. KPPS tidak

menempelkan salinan DPT dan DPTb-1 pada papan pengumuman;

b. Ketua KPPS tidak mengambil sumpah/ janji Anggota KPPS;

c. Ketua KPPS tidak menandatangani Surat Suara yang akan digunakan Pemilih;

d. KPPS tidak melakukan pemeriksaan silang pada DPT dan DPTb-1 bagi Pemilih DPTb-2;

e. KPPS tidak memberikan salinan DPT dan DPTb-1 kepada Saksi Paslon dan Pengawas TPS;

f. Pemilih menggunakan C6-KWK milik orang lain;

g. KPPS tidak menindaklanjuti keberatan yang diajukan Saksi Paslon dan/atau Pengawas

Pemungutan Suara:a. Memastikan KPPS

menempelkan salinan DPT dan DPTb-1 pada papan pengumuman;

b. Memastikan Ketua KPPS mengambil sumpah/janji Anggota KPPS;

c. Memastikan Ketua KPPS menandata-ngani Surat Suara yang akan digunakan Pemilih;

d. Memastikan KPPS melakukan pemeriksaan silang pada DPT dan DPTb-1 bagi Pemilih DPTb-2;

e. Memastikan KPPS memberikan salinan DPT dan DPTb-1 kepada Saksi Paslon dan Pengawas TPS;

f. Memastikan Pemilih tidak menggunakan C6-KWK milik orang lain;

g. Memastikan KPPS menindaklanjuti keberatan yang diajukan Saksi Paslon dan/atau Pengawas

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara;


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPPS terkait ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPPS dalam pelaksanaaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

c. Pengawasan Literatur dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran tata cara pengisian data dan informasi dalam Formulir Model C1-KWK.

a. Dalam hal ditemukan KPPS melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan, Pengawas TPS memberikan saran/ perbaikan (sepanjang tata cara tersebut tidak mempengaruhi integritas proses dan integritas hasil);

b. Dalam hal ditemukan tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang tidak sesuai ketentuan dan dapat mempengaruhi integritas proses dan integritas hasil, Panwascam berdasarkan hasil pemeriksaan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Suara Ulang.

c. Pengawas TPS dan PPL mengupayakan

52



PemikiranTengah/


PelaksanaanTPS;

h. KPPS mempengaruhi pilihan Pemilih;

i. Pemilih memilih lebih dari 1 (satu) kali;

j. Pemilih tidak mau mencelupkan jari tangan pada tinta yang disediakan;

k. Pemungutan Suara melewati batas waktu yang ditentukan;

l. KPPS menyalahguna-kan sisa Surat Suara;

m. KPPS tidak memberi tanda silang pada sisa Surat Suara.

Penghitungan Suara :a. Penghitungan Suara

dilakukan sebelum waktu yang ditentukan;

b. KPPS keliru menetapkan suara sah dan suara tidak sah;

c. Ketidaksesuaian jumlah Pemilih Laki-Laki dan Perempuan dalam Formulir Model C1-KWK dengan DPT dan DPTb-1 yang telah ditetapkan sebelumnya;

TPS;h. Memastikan KPPS

tidak mempengaruhi pilihan Pemilih;

i. Memastikan Pemilih tidak memilih lebih dari 1 (satu) kali;

j. Memastikan Pemilih mencelupkan jari tangan pada tinta yang disediakan;

k. Memastikan Pemungutan Suara tidak melewati batas waktu yang ditentukan;

l. Memastikan KPPS tidak menyalahguna-kan sisa Surat Suara;

m. Memastikan KPPS memberi tanda silang pada sisa Surat Suara.

Penghitungan Suara :a. Memastikan

Penghitungan Suara dilakukan pada waktu yang ditentukan;

b. Memastikan KPPS tidak keliru menetapkan suara sah dan suara tidak sah;

c. Memastikan kesesuaian jumlah Pemilih Laki-Laki dan Perempuan dalam Formulir Model C1-KWK dengan DPT dan DPTb-1 yang telah ditetapkan sebelumnya;

penyelesaian tata cara pengisian data dan informasi dalam Formulir Model C1-KWK yang benar kepada KPPS sebelum proses Pemungutan Suara dinyatakan selesai.


53



PemikiranTengah/


Pelaksanaand. Ketidaksesuaian

jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara tidak digunakan ditambah surat suara digunakan;

e. Ketidaksesuaian jumlah surat suara digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih;

f. Ketidaksesuaian antara jumlah surat suara sah dengan perolehan suara sah seluruh Paslon;

g. KPPS keliru menggolongkan surat suara rusak/keliru coblos sebagai surat suara tidak digunakan;

h. KPPS tidak mengisi data dan informasi secara lengkap dalam Formulir Model C1-KWK;

i. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

j. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang tidak jelas;

d. Memastikan kesesuaian jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara tidak digunakan ditambah surat suara digunakan;

e. Memastikan kesesuaian jumlah surat suara digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih;

f. Memastikan kesesuaian antara jumlah surat suara sah dengan perolehan suara sah seluruh Paslon;

g. Memastikan KPPS tidak keliru menggolongkan surat suara rusak/keliru coblos sebagai surat suara tidak digunakan;

h. Memastikan KPPS mengisi data dan informasi secara lengkap dalam Formulir Model C1-KWK;

i. Memastikan Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka;

j. Memastikan Penghitungan Suara dilakukan dengan

54



PemikiranTengah/


Pelaksanaan

k. Penghitungan suara dilakukan tanpa penerangan yang cukup;

l. Penghitungan suara dilakukan pada waktu dan tempat yang lain;

m. Penulisan perbaikan (ralat) tidak dilakukan dengan cara yang benar;

n. KPPS melarang masyarakat, Saksi Paslon,dan Pengawas TPS mendokumenta-sikan hasil penghitungan;

o. KPPS tidak menindaklanjuti keberatan yang diajukan Saksi Paslon dan/atau Pengawas TPS;

p. KPPS tidak memasukkan dokumen ke dalam Kotak Suara, tidak mengunci dan memberi segel pada gembok Kotak Suara;

q. KPPS tidak menyampaikan Kotak Suara berisi Hasil Penghitungan Suara kepada PPS pada hari yang sama;

r. KPPS tidak

suara yang jelas;k. Memastikan

Penghitungan Suara dilakukan dengan penerangan yang cukup;

l. Memastikan Penghitungan Suara dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;

m. Memastikan penulisan perbaikan (ralat) dilakukan dengan cara yang benar;

n. Memastikan masyarakat, Saksi Paslon,dan Pengawas TPS dapat mendokumentasikan hasil penghitungan;

o. Memastikan KPPS menindaklanjuti keberatan yang diajukan Saksi Paslon dan/atau Pengawas TPS;

p. Memastikan KPPS memasukkan dokumen ke dalam Kotak Suara, mengunci dan memberi segel pada gembok Kotak Suara;

q. Memastikan KPPS menyampaikan Kotak Suara berisi Hasil Penghitungan Suara kepada PPS pada hari yang sama.

r. Memastikan KPPS 55



PemikiranTengah/


Pelaksanaanmemberikan salinan Formulir Model C1-KWK kepada Saksi Paslon dan Pengawas TPS;

s. KPPS tidak mengumukan Hasil Penghitungan Suara di TPS.

memberikan salinan Formulir Model C1-KWK kepada Saksi Paslon dan Pengawas TPS.

s. Memastikan KPPS mengumukan Hasil Penghitungan Suara di TPS.

38. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan tidak sesuai menurut tata cara yang telah ditetapkan;

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan;

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka;

d. Tidak menghadirkan Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan;

e. Masukan/keberatan Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu tidak ditindaklanjuti;

f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara pada tingkatan sebelumnya;

a. Memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan sesuai menurut tata cara yang telah ditetapkan;

b. Memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan pada waktu yang telah ditentukan;

c. Memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka;

d. Memastikan menghadirkan Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan;

e. Memastikan masukan/ keberatan Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu ditindaklanjuti;

f. Memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara pada tingkatan sebelumnya;

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan;


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU dan jajarannya terkait ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPPS dalam pelaksanaaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

c. Pengawasan Literatur dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran tata cara pengisian data dan informasi serta kesesuaian Hasil

a. Dalam hal ditemukan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan, Pengawas Pemilu memberikan saran/ perbaikan (sepanjang tata cara tersebut tidak mempengaruhi integritas proses dan integritas hasil);

b. Dalam hal ditemukan tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai ketentuan dan dapat mempengaruhi integritas proses dan integritas hasil, Pengawas Pemilu berdasarkan hasil pemeriksaan merekomendasikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang.

c. Pengawas Pemilu mengupayakan

56



PemikiranTengah/


Pelaksanaang. Salinan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara tidak diserahkan kepada Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan;

h. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak diumumkan pada tiap tingkatan.

g. Memastikan salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diserahkan kepada Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan;

h. Memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diumumkan pada tiap tingkatan.

Rekapitulasi dari masing-masing tingkatan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara.

penyelesaian tata cara pengisian data dan informasi dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU sesuai tingkatan sebelum proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dinyatakan selesai.


57

kalender pengawasan 2016 2017 - all

Presentations & Public Speaking