kalender pengawasan 2016 2017 - pencalonan

KALENDER PENGAWASAN PENCALONANPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017

No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan FokusPengawasan

PengawasanKeteranganHulu/Ide/

PemikiranTengah/

Aktualisasi IdeHilir/

Pelaksanaan1. Pengumuman

Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

a. KPU keliru dalam menetapkan jumlah persyaratan dukungan bagi pasangan calon perseorangan dengan tidak berdasarkan jumlah DPT Pilpres;

b. KPU tidak menetapkan jumlah minimal dukungan berdasarkan DPT Pilpres dan sebarannya melalui SK;

c. KPU tidak menyebutkan jumlah DPT Pilpres dalam SK;

d. KPU tidak menyebutkan jumlah minimal dukungan dalam SK;

e. KPU tidak menyerahkan salinan SK tersebut kepada Bawaslu;

f. KPU tidak mengumumkan jadwal, waktu, dan tempat penyerahan dukungan calon perseorangan selama 14 hari;

g. KPU tidak mencantumkan SK Penetapan Jumlah Miimal Dukungan dan Sebarannya dalam pengumuman;

a. Memastikan KPU menetapkan jumlah persyaratan dukungan bagi pasangan calon perseorangan dengan berdasarkan jumlah DPT Pilpres;

b. Memastikan KPU menetapkan jumlah minimal dukungan berdasarkan DPT Pilpres dan sebarannya melalui SK;

c. Memastikan KPU menyebutkan jumlah DPT Pilpres dalam SK;

d. Memastikan KPU menyebutkan jumlah minimal dukungan dalam SK;

e. Memastikan KPU menyerahkan salinan SK tersebut kepada Bawaslu;

f. Memastikan KPU mengumumkan jadwal, waktu, dan tempat penyerahan dukungan calon perseorangan selama 14 hari;

g. Memastikan KPU mencantumkan SK Penetapan Jumlah Miimal Dukungan dan Sebarannya dalam pengumuman;

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan; dan

b. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keterpenuhan muatan materi Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

Dalam hal Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi muatan materi Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu merekomendasikan perbaikan kepada KPU agar dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat bagi Calon Perseorangan yang hendak mengajukan dukungan.Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan.

1



PemikiranTengah/


Pelaksanaanh. KPU tidak

memperhatikan daya jangkau pengumuman dengan tidak mengumumkan pada media cetak, media elektronik, dan website.

h. Memastikan KPU memperhatikan daya jangkau pengumuman dengan mengumumkan pada media cetak, media elektronik, dan website.

2. Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

a. Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;

b. Dokumen dukungan diserahkan tidak dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan;

c. Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak menggunakan Formulir Model B.1 KWK dan Model B.2 KWK;

d. Dukungan dengan menggunakan Surat Identitas Lain dikeluarkan secara kolektif;

e. Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak menyerahkan rekapitulasi dukungan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy serta tidak dibuat dalam 3 (tiga) rangkap;

f. Bakal Pasangan Calon

a. Memastikan Bakal Pasangan Calon memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;

b. Memastikan dokumen dukungan dilampiri dengan fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan;

c. Memastikan Bakal Pasangan Calon perseorangan menggunakan Formulir Model B.1 KWK dan Model B.2 KWK;

d. Memastikan dukungan dengan menggunakan Surat Identitas Lain tidak dikeluarkan secara kolektif;

e. Memastikan Bakal Pasangan Calon menyerahkan rekapitulasi dukungan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy serta dibuat dalam 3 (tiga) rangkap;

f. Memastikan Bakal

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

a. Pengawasan Literatur atas pelaksanaan penyerahan dukungan Bakal Calon Perseorangan dengan memastikan :1. Keterpenuhan syarat

jumlah minimal dukungan dan persebarannya;

2. Ketaatan Bakal Pasangan Calon menyerahkan dokumen dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan;

3. Ketaatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model B.1 KWK dan Model B.2 KWK;

4. Ketaatan Bakal Paslon Perseorangan tidak menggunakan dukungan Surat Identitas Lain secara kolektif;

5. Ketaatan Bakal

Dalam hal penyerahan dukungan calon prseorangan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bawaslu merekomendasikan saran kepada KPU agar dapat memberikan ruang perbaikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam masa penyerahan dokumen dukungan.Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan.

2



PemikiranTengah/


Pelaksanaantidak mengelompokkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi dukungan berdasarkan wilayah desa/kelurahan pada Formulir B.2 KWK;

g. KPU mengabaikan ketepatan waktu dengan menerima dukungan diluar batas waktu yang telah ditetapkan;

h. Petugas KPU tidak membubuhkan paraf dan cap basah pada salinan arsip Bakal Pasangan Calon;

i. KPU tidak memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu.

Pasangan Calon mengelompokkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi dukungan berdasarkan wilayah desa/kelurahan pada Formulir B.2 KWK;

g. Memastikan KPU tidak mengabaikan ketepatan waktu dan menerima dukungan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan;

h. Memastikan Petugas KPU membubuhkan paraf dan cap basah pada salinan arsip Bakal Pasangan Calon;

i. Memastikan KPU memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu.

Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan rekapitulasi dukungan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy serta dibuat dalam 3 (tiga) rangkap; dan

6. Ketaatan Bakal Pasangan Calon mengelompokkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi dukungan berdasarkan wilayah desa/kelurahan;

b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan penyerahan dukungan Bakal Calon Perseorangan dengan memastikan :1. Ketaatan KPU dalam

menerima dukungan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan;

2. Ketaatan Petugas KPU membubuhkan paraf dan cap basah pada salinan arsip Bakal Pasangan Calon; dan

3. KPU memberikan akses data/informasi kepada Bawaslu.

3. Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa

a. KPU tidak melakukan penelitian terhadap jumlah minimal

a. Memastikan KPU melakukan penelitian terhadap jumlah

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini

a. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara

3



PemikiranTengah/


PelaksanaanDukungan Ganda dukungan dan

persebarannya dalam softcopy Formulir Model B.1 KWK;

b. KPU tidak melakukan penelitian kesesuaian jumlah minimal dukungan yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy Formulir Model B.1 KWK;

c. KPU tidak membuat Berita Acara Hasil Penelitian serta tanda terima untuk dokumen yang telah sesuai antara softcopy dengan hardcopy;

d. KPU tidak melakukan analisa dukungan ganda baik ganda dalam satu Pasangan Calon maupun ganda antar Pasangan Calon;

e. KPU tidak menyampaikan salinan BA Hasil Penelitian Dugaan Dukungan Ganda kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

f. KPU tidak melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan penelitian administrasi dan dukungan ganda.

g. KPU tidak memberikan

minimal dukungan dan persebarannya dalam softcopy Formulir Model B.1 KWK;

b. Memastikan KPU melakukan penelitian kesesuaian jumlah minimal dukungan yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy Formulir Model B.1 KWK;

c. Memastikan KPU membuat Berita Acara Hasil Penelitian serta tanda terima untuk dokumen yang telah sesuai antara softcopy dengan hardcopy;

d. Memastikan KPU melakukan analisa dukungan ganda baik ganda dalam satu Pasangan Calon maupun ganda antar Pasangan Calon;

e. Memastikan KPU menyampaikan salinan BA Hasil Penelitian Dugaan Dukungan Ganda kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

f. Memastikan KPU melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan penelitian administrasi dan dukungan ganda.

g. Memastikan KPU

tahapan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda

kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda serta membuka memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan; dan

b. Pengawasan Literatur terhadap keterpenuhan jumlah minimal dukungan dan indikasi dukungan ganda dengan cara :

1. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebarannya dalam softcopy Formulir Model B.1 KWK;

2. Melakukan penelitian kesesuaian jumlah minimal dukungan yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy Formulir Model B.1 KWK;

3. Melakukan analisa dukungan ganda baik ganda dalam satu Pasangan

jumlah minimal dukungan dalam softcopy dengan formulir Model B.1 KWK, Bawaslu rekomendasikan saran kepada KPU agar membuat Berita Acara dan mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan;

b. Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan sebarannya hingga akhir masa penyerahan dokumen dukungan, Bawaslu rekomendasikan kepada KPU agar menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat;

c. Dalam hal ditemukan adanya dukungan ganda antar pasangan calon, Bawaslu rekomendasikan kepada KPU agar melakukan penelitian faktual; dan

d. Dalam hal ditemukan dukungan ganda dalam satu pasangan calon, Bawaslu rekomendasikan kepada KPU agar

4



PemikiranTengah/


Pelaksanaanakses data dan informasi kepada Bawaslu.

memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu.

Calon maupun ganda antar Pasangan Calon;

c. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda dengan cara :1. Memastikan KPU

membuat BA Hasil Penelitian serta anda Terima untuk dokumen yang telah sesuai antara softcopy dengan hardcopy;

2. KPU menyampaikan salinan BA Hasil Penelitian Dugaan Dukungan Ganda kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

3. KPU melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan penelitian administrasi dan dukungan ganda.

dukungan hanya dihitung satu.

Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan.

4. Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/Kelurahan

Penelitian Administrasi :a. PPS tidak meneliti

keabsahan surat dukungan pada Form Model B.1 KWK;

b. PPS tidak meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model

Penelitian Administrasi :a. Memastikan PPS

meneliti keabsahan surat dukungan pada Form Model B.1 KWK;

b. Memastikan PPS meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/Kelurahan;

b. Evaluasi atau pengujian hasil

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU agar menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub

Penelitian Administrasi :a. Dalam hal Formulir

Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani diatas materai oleh Pasangan Calon Perseorangan, PPS tetap melakukan penelitian faktual dan menyatakan BMS dan

5



PemikiranTengah/


PelaksanaanB.1 KWK dengan identitas kependudukan pendukung;

c. PPS tidak meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;

d. PPS tidak meneliti kelengkapan lampiran dokumen pendukung;

e. PPS tidak meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan alamat administrasi PPS;

f. PPS tidak meneliti surat identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia dan/atau status perkawinan pendukung.

g. PPS tidak menuangkan Hasil Penelitian Administrasi ke dalam Formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan.

Penelitian Faktual :a. PPS tidak mendatangi

tempat tinggal setiap pendukung untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat, dan dukungan;

b. PPS tidak meminta Kepala Desa/Lurah untuk menandatangani

B.1 KWK dengan identitas kependudukan pendukung;

c. Memastikan PPS meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;

d. Memastikan PPS meneliti kelengkapan lampiran dokumen;

e. Memastikan PPS meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan alamat administrasi PPS;

f. Memastikan PPS meneliti surat identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia dan/atau status perkawinan pendukung.

g. Memastikan PPS menuangkan Hasil Penelitian Administrasi ke dalam Formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan.

Penelitian Faktual :a. Memastikan PPS

mendatangi tempat tinggal setiap pendukung untuk men-cocokkan nama, alamat, dan dukungan;

b. Memastikan PPS meminta Kepala Desa/Lurah untuk

pengawasan sub tahapan Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/Kelurahan;

c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan.

tahapan Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/Kelurahan serta memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu, Panwaskab, Panwascam, dan PPL untuk melakukan pengawasan; dan

b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda dengan memastikan PPS melaksanakan Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

c. Pengawasan Audit dengan melakukan uji petik dukungan 5% sampel dari jumlah dukungan per kabupaten masing-masing Pasangan Calon untuk dilakukan faktualisasi kebenaran dan kesesuaian dukungan di lapangan.

tidak menggugukan dukungan;

b. Dalam hal nama dan alamat pendukung tidak sesuai dengan fotocopy identitas kependudukan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan;

c. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan;

d. Dalam hal pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotocopy identitas kependudukan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan;

e. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan telah habis masa berlakunya, PPS menyatakan MS Administrasi dan melanjutkan penelitian faktual

f. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan tetapi dukungan tersebut dapat digunakan oleh Pasangan Calon pada

6



PemikiranTengah/


Pelaksanaandan memberikan cap/stempel pada Formulir Model B.1 KWK;

c. PPS tidak mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual dukungan;

d. PPS tidak meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung untuk menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan;

e. PPS tidak menuangkan Hasil Penelitian Faktual ke dalam Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;

f. PPS tidak membuat Berita Acara Penelitian Administrasi dan Faktual;

g. PPS tidak menyerahkan 1 (satu) rangkap BA Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual kepada PPL dan Pasangan Calon/Tim Penghubung.

menandatangani dan memberi cap/stempel pada Formulir Model B.1 KWK;

c. Memastikan PPS mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual dukungan;

d. Memastikan PPS meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung mengha-dirkan pendukung yang tidak dapat ditemukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan;

e. Memastikan PPS menuangkan Hasil Penelitian Faktual ke dalam Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;

f. Memastikan PPS membuat Berita Acara Penelitian Administrasi dan Faktual;

g. Memastikan PPS menyerahkan 1 (satu) rangkap BA Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual kepada PPL dan Pasangan Calon/Tim Penghubung.

masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan;

g. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan;

h. Dalam hal pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota TNI/Polri atau PNS yang memberikan dukungan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan dan memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Anggota TNI/Polri atau PNS;

i. PPS menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Penelitian Administrasi kepada PPL dan Pasangan Calon.

Penelitian Faktual :a. Dalam hal pendukung

menyatakan tidak memberikan dukungannya dan mengisi Formulir Model B.3-KWK, PPS

7



PemikiranTengah/


Pelaksanaanmenyatakan TMS dan mencoret dukungan;

b. Dalam hal pendukung tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK, PPS menyatakan MS dan dukungan dinyatakan sah;

c. Dalam hal pendukung menarik dukungan pada tahap verifikasi faktual, PPS menyatakan MS dan dukungan dinyatakan sah;

d. Dalam hal terdapat bukti identitas kependudukan yang meragukan, PPS meminta pendukung menunjukkan identitas kependudukan yang asli;

e. Dalam hal terdapat dukungan ganda antar Pasangan Calon, PPS menanyakan kepastian dukungan dan meminta pendukung membubuhkan tanda-tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret pendukung dalam daftar dukungan

8



PemikiranTengah/


PelaksanaanPasangan Calon yang tidak didukung;

f. Dalam hal pendukung tidak bersedia membubuhkan tanda-tangan/cap jempol dan menyatakan dukungannya, dukungan dinyatakan MS dan diwajibkan tanda-tangan/cap jempol.

g. Dalam hal pendukung tidak bersedia membubuhkan tanda-tangan/cap jempol dan tidak menyatakan dukungannya, dan bersedia/tidak bersedia mengisi Form Model B.3-KWK Perseorangan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan.

h. PPS menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Penelitian Faktual kepada PPL dan Pasangan Calon.

Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan.

5. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kecamatan

a. PPK tidak mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kecamatan untuk menghadiri rekapitulasi;

b. PPK tidak memberikan waktu bagi Pasangan

a. Memastikan PPK mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kecamatan untuk menghadiri rekapitulasi;

b. Memastikan PPK memberikan waktu

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kecamatan;

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU agar menginstruksikan kepada PPK melalui KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap

a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan, Panwascam harus memiliki BA Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual dari masing-masing desa/kelurahan dan

9



PemikiranTengah/


PelaksanaanCalon/Tim Penghubung atau Panwas Kecamatan untuk menyampaikan keberatan;

c. PPK tidak menerima, tidak meralat,dan tidak melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibuktikan kebenarannya;

d. PPK tidak menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Panwas Kecamatan dan Pasangan Calon/Tim Penghubung;

bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kecamatan untuk menyampaikan keberatan;

c. Memastikan PPK menerima, meralat,dan melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibuktikan kebenarannya;

d. Memastikan PPK menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Panwas Kecamatan dan Pasangan Calon/Tim penghubung;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kecamatan;


pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseora-ngan di Kecamatan serta memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu, Panwaskab, dan Panwascam untuk melakukan pengawasan; dan

b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kecamatan dengan memastikan :1. PPK meminta setiap

PPS untuk menyampaikan Rekapitulasi Duku-ngan berdasarkan Formulir Model BA.3.1-KWK dan Model BA.3.2-KWK;

2. PPK menerima, meralat dan melaku-kan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibukti-kan;

3. PPK meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung untuk mengisi Formulir Model BA.4.1-KWK atas keberatan yang tidak dapat dibukti-kan kebenarannya dan Pasangan

telah melakukan rekapitulasi hasil uji petik sampel dukungan masing-masing Pasangan Calon;

b. Terhadap hasil Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan oleh PPS ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Panwascam harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti-bukti yang ada;

c. Dalam hal belum terbentuk Panwascam dan PPL pada saat Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan di Tingkat Kecamatan, Panwaskab dapat membuat kelompok kerja dengan melibatkan pemantau dan/atau kampus untuk mengawasi pelaksanaan sub tahapan ini.


10



PemikiranTengah/


PelaksanaanCalon/Tim Penghubung tidak dapat menerima.

6. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten

a. KPU Kab tidak mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kabupaten untuk menghadiri Rekapitulasi;

b. KPU Kab tidak memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwaskab untuk menyampaikan keberatan;

c. KPU Kab tidak menerima, tidak meralat,dan tidak melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat di buktikan kebenarannya;

d. KPU Kab tidak menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Panwaskab dan Pasangan Calon/Tim Penghubung;

a. Memastikan KPU Kab mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kabupaten untuk menghadiri Rekapitulasi;

b. Memastikan KPU Kab memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwaskab untuk menyampaikan keberatan;

c. Memastikan KPU Kab menerima, meralat,dan melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat di buktikan kebenarannya;

d. Memastikan KPU Kab menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Panwaskab dan Pasangan Calon/Tim Penghubung;

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten;


a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU agar menginstruksikan kepada KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten serta memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu dan Panwaskab untuk melakukan pengawasan; dan

b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten dengan memastikan :1. KPU Kab meminta

setiap PPK untuk menyampaikan Rekapitulasi Dukungan berdasarkan Formulir Model BA.4-KWK;

2. KPU Kab menerima, meralat dan melaku-kan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibukti-kan;

3. KPU Kab meminta

a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kabupaten, Panwaskab harus memiliki BA Rekapitulasi Dukungan dari masing-masing kecamatan dan telah melakukan rekapitulasi hasil uji petik sampel dukungan masing-masing Pasangan Calon;

b. Terhadap hasil Rekapitulasi Dukungan di Kabupaten oleh KPU Kab ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Panwaskab harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada;


11



PemikiranTengah/


PelaksanaanPasangan Calon/Tim Penghubung untuk mengisi Formulir Model BA.5.1-KWK atas keberatan yang tidak dapat dibukti-kan kebenarannya dan Pasangan Calon/Tim Penghubung tidak dapat menerima.

7. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

a. KPU keliru dalam menetapkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol;

b. KPU tidak menetapkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol melalui SK;

c. KPU tidak menyebutkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi Parpol atau Gabungan Parpol dalam SK;

d. KPU tidak menyebutkan persyaratan

a. Memastikan KPU menetapkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol dengan benar;

b. Memastikan KPU menetapkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol melalui SK;

c. Memastikan KPU menyebutkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi Parpol atau Gabungan Parpol dalam SK;

d. Memastikan KPU menyebutkan persyaratan

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon; dan

b. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keterpenuhan muatan materi Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.

Dalam hal Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon tidak memenuhi muatan materi Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu merekomendasikan perbaikan kepada KPU agar dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat bagi Parpol atau Gabungan Parpol yang hendak mengajukan dukungan.Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan.

12



PemikiranTengah/


Pelaksanaanpersentase dan jumlah minimal akumuasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol dalam SK;

e. KPU tidak menyerahkan salinan SK tersebut kepada Bawaslu;

f. KPU tidak mengumumkan jadwal, waktu, dan tempat pendaftaran Pasangan Calon selama 11 hari;

g. KPU tidak mencantumkan SK persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol;

h. KPU tidak memperhatikan daya jangkau pengumuman dengan tidak mengumumkan pada media cetak, media elektronik, dan website.

persentase dan jumlah minimal akumuasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol dalam SK;

e. Memastikan KPU menyerahkan salinan SK tersebut kepada Bawaslu;

f. Memastikan KPU mengumumkan jadwal, waktu, dan tempat pendaftaran Pasangan Calon selama 11 hari;

g. Memastikan KPU mencantumkan SK persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol;

h. Memastikan KPU memperhatikan daya jangkau pengumuman dengan mengumumkan pada media cetak, media elektronik, dan website.

8. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi

a. KPU Prov tidak mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Bawaslu Provinsi untuk menghadiri Rekapitulasi;

b. KPU tidak memberikan waktu bagi Pasangan

a. Memastikan KPU Prov mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Bawaslu Provinsi untuk menghadiri Rekapitulasi;

b. Memastikan KPU memberikan waktu

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi;

b. Evaluasi atau

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan

a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Provinsi, Bawaslu Prov harus memiliki BA Rekapitulasi Dukungan dari masing-masing Kabupaten dan telah melakukan rekapitulasi

13



PemikiranTengah/


PelaksanaanCalon/Tim Penghubung atau Bawaslu Provinsi untuk menyampaikan keberatan;

c. KPU Prov tidak menerima, tidak meralat,dan tidak melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat di buktikan kebenarannya;

d. KPU Prov tidak menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Bawaslu Provinsi dan Pasangan Calon/Tim Penghubung;

bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Bawaslu Provinsi untuk menyampaikan keberatan;

c. Memastikan KPU Prov menerima, meralat,dan melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat di buktikan kebenarannya;

d. Memastikan KPU Prov menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Bawaslu Provinsi dan Pasangan Calon/Tim Penghubung;

pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi.

di Tingkat Provinsi serta memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan; dan

b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi dengan memastikan :1. KPU Prov meminta

setiap KPU Kab untuk menyampaikan Rekapitulasi Dukungan berdasarkan Formulir Model BA.5-KWK;

2. KPU Prov menerima, meralat dan melaku-kan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibukti-kan;

3. KPU Prov meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung untuk mengisi Formulir Model BA.6.1-KWK atas keberatan yang tidak dapat dibukti-kan kebenarannya dan Pasangan Calon/Tim Penghubung tidak dapat menerima.

hasil uji petik sampel dukungan masing-masing Pasangan Calon;

b. Terhadap hasil Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Provinsi oleh KPU Prov ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Bawaslu Provinsi harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti-bukti yang ada;


9. Pendaftaran Pasangan Calon

a. Bakal Pasangan Calon tidak menaati aspek keterpenuhan persyaratan

a. Memastikan Bakal Paslon menaati aspek keterpenuhan persyaratan

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada

a. Dalam hal ditemukan Bakal Paslon yang tidak memenuhi aspek keterpenuhan

14



PemikiranTengah/


Pelaksanaanpendaftaran yaitu :1. Tidak didukung

oleh Parpol atau Gabungan Parpol dengan perolehan paling sedikit 20% jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah Pemilu Terakhir;

2. Tidak didukung oleh Parpol atau Gabungan Parpol yang memperoleh kursi di DPRD pada Pemilu Terakhir;

3. Tidak menyertakan SK Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi;

4. Tidak menyerahkan dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan sebarannya (untuk Pasangan Calon Perseorangan);

5. Tidak menyerahkan Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan;

6. Tidak menyerahkan

pendaftaran yaitu :1. Didukung oleh

Parpol atau Gabungan Parpol dengan perolehan paling sedikit 20% jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah Pemilu Terakhir;

2. Didukung oleh Parpol atau Gabungan Parpol yang memperoleh kursi di DPRD pada Pemilu Terakhir;

3. Menyertakan SK Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi;

4. Menyerahkan dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan sebarannya (untuk Pasangan Calon Perseorangan);

5. Menyerahkan Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan;

6. Menyerahkan

Pendaftaran Pasangan Calon;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pendaftaran Pasangan Calon.

Parpol dan KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan Parpol dan KPU dalam proses Pendaftaran Pasangan Calon;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kelengkapan persyaratan Bakal Pasangan Calon.

persyaratan pendaftaran dan persyaratan pencalonan, maka Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU untuk tidak menerima pendaftaran Bakal Paslon dimaksud; dan

b. Dalam hal ditemukan Bakal Paslon yang tidak memenuhi aspek kelengkapan persyaratan calon, maka Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU agar Bakal Pasangan Calon dimaksud dapat melengkapi kekurangan tersebut sesegera mungkin.


15



PemikiranTengah/


PelaksanaanRKDK;

b. Bakal Pasangan Calon tidak menaati aspek keterpenuhan persyaratan pencalonan yaitu :1. Tidak menyertakan

Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Parpol atau Gabungan Parpol (Model B-KWK Parpol);

2. Tidak menyertakan Keputusan Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.1-KWK Parpol);

3. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan Parpol/Gabungan Parpol dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.2-KWK Parpol);

4. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Parpol/Gabungan Parpol dengan Pasangan Calon

RKDK; b. Memastikan Bakal

Paslon menaati aspek keterpenuhan persyaratan pencalonan yaitu :1. Menyertakan Surat

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Parpol atau Gabungan Parpol (Model B-KWK Parpol);

2. Menyertakan Keputusan Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.1-KWK Parpol);

3. Menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan Parpol/Gabungan Parpol dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.2-KWK Parpol);

4. Menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Parpol/Gabungan Parpol dengan Pasangan Calon

16



PemikiranTengah/


PelaksanaanGubernur dan Wakil Gubernur (Model B.3-KWK Parpol);

5. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJP Daerah (Model B.4-KWK Parpol);

6. Tidak menyertakan Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Perseorangan (Model B-KWK Perseorangan);

7. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.1-KWK Perseorangan);

8. Tidak menyertakan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.2-KWK Perseorangan);

9. Tidak menyertakan

Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.3-KWK Parpol);

5. Menyertakan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJP Daerah (Model B.4-KWK Parpol);

6. Menyertakan Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Perseorangan (Model B-KWK Perseorangan);

7. Menyertakan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.1-KWK Perseorangan);

8. Menyertakan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.2-KWK Perseorangan);

9. Menyertakan Surat 17



PemikiranTengah/


PelaksanaanSurat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.3-KWK Perseorangan);

10. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJP Daerah (Model B.4-KWK Perseorangan);

c. Bakal Pasangan Calon tidak menaati aspek kelengkapan persyaratan calon yaitu:1. Tidak menyertakan

Surat Pernyataan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB.1-KWK);

2. Tidak menyertakan Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB.2-KWK);

3. Tidak menyertakan dokumen persyara-tan calon lainnya sebagaimana

Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.3-KWK Perseorangan);

10. Menyertakan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJP Daerah (Model B.4-KWK Perseorangan);

c. Memastikan Bakal Paslon menaati aspek kelengkapan persyaratan calon yaitu:1. Menyertakan Surat

Pernyataan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB.1-KWK);

2. Menyertakan Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB.2-KWK);

3. Menyertakan dokumen persyara-tan calon lainnya sebagaimana

18



PemikiranTengah/


Pelaksanaandiatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

d. Bakal Pasangan Calon mendaftarkan diri pada akhir waktu (last minute) pendaftaran sehingga tidak memiliki waktu untuk perbaikan persyaratan pendaftaran dan pencalonan yang menyebabkan pihak KPU berat mengambil keputusan;

e. Dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon diragukan validitas dan kebenarannya;

f. KPU tidak melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan/atau dalam memfaktualkan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon.

g. Ketidaknetralan penyelenggara (KPU) akibat adanya hubungan yang mengakibatkan konflik kepentingan baik hubungan bisnis maupun kekerabatan dengan Bakal

diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

d. Memastikan Bakal Paslon mendaftarkan diri pada awal waktu pendaftaran sehingga memiliki cukup waktu untuk perbaikan persyaratan pendaftaran dan pencalonan sehingga pihak KPU tidak merasa berat mengambil keputusan;

e. Memastikan dokumen persyaratan Bakal Paslon terpenuhi validitas dan kebenarannya;

f. Memastikan KPU melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan/atau dalam memfaktualkan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon.

g. Memastikan netralitas penyelenggara (KPU) yang tidak terpengaruh adanya hubungan yang mengakibatkan konflik kepentingan baik hubungan bisnis maupun kekerabatan dengan Bakal

19



PemikiranTengah/


PelaksanaanPasangan Calon. Pasangan Calon.

10. Pemeriksaan Kesehatan serta Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon

Pemeriksaan Kesehatan:a. KPU tidak

berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi untuk menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani serta rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani;

b. KPU tidak menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani serta rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani melalui SK;

c. KPU tidak menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon;

d. KPU tidak menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada

Pemeriksaan Kesehatan:a. Memastikan KPU

berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi untuk menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani serta rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani;

b. Memastikan KPU menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani serta rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani melalui SK;

c. Memastikan KPU menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon;

d. Memastikan KPU menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pemeriksaan Kesehatan serta Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pemeriksaan Kesehatan serta Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon.

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pemeriksaan Kesehatan serta Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon serta kepada Tim Dokter Pemeriksa agar dapat melaksanakan tugas secara mandiri dan profesional;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keabsahan dan keterpenuhan persyaratan Bakal Pasangan Calon; dan

d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan verifikasi faktual kebenaran dan keabsahan terhadap persyaratan

a. Dalam hal ditemukan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi aspek kelengkapan persyaratan calon, maka Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU agar Bakal Pasangan Calon dimaksud dapat melengkapi kekurangan tersebut sesegera mungkin;

b. Dalam hal ditemukan dokumen Bakal Pasangan Calon yang tidak terpenuhi aspek kebenaran dan keabsahan setelah dilakukan faktualisasi, Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran.


20



PemikiranTengah/


PelaksanaanPimpinan Parpol/Gabungan Parpol yang mengusulkan Pasangan Calon;

e. Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan tidak melaksanakan tugasnya secara mandiri dan profesional.

Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon :a. KPU tidak meneliti

kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi penelitian terhadap :1. Cap basah Parpol

atau masing-masing Gabungan Parpol yang bergabung;

2. Kesesuaian tanda tangan masing-masing Calon dalam Formulir Pendaftaran dengan tanda tangan pada fotokopi KTP;

3. Keberadaan materai pada dokumen-dokumen yang mempersyaratkan penggunaan materai.

4. Kesesuaian isi

Pimpinan Parpol/Gabungan Parpol yang mengusulkan Pasangan Calon;

e. Memastikan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan melaksanakan tugasnya secara profesional dan mandiri.

Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon :a. Memastikan KPU

meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi penelitian terhadap :1. Cap basah Parpol

atau masing-masing Gabungan Parpol yang bergabung;

2. Kesesuaian tanda tangan masing-masing Calon dalam Formulir Pendaftaran dengan tanda tangan pada fotokopi KTP;

3. Keberadaan materai pada dokumen-dokumen yang mempersyaratkan penggunaan materai.

4. Kesesuaian isi

pencalonan dan persyaratan calon yang diragukan kebenarannya berdasarkan temuan maupun laporan masyarakat;

21



PemikiranTengah/


Pelaksanaandokumen dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. KPU tidak menuangkan hasil penelitian ke dalam Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya;

c. KPU tidak memberikan akses data/informasi kepada Bawaslu.

dokumen dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Memastikan KPU menuangkan hasil penelitian ke dalam Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya;

c. Memastikan KPU memberikan akses data/informasi kepada Bawaslu.

11. Pemberitahuan Hasil Penelitian, Perbaikan, dan Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

a. KPU tidak menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya kepada Bawaslu Provinsi serta Pasangan Calon dan Parpol/Gabungan Parpol;

b. KPU tidak mengumumkan hasil penelitian paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian;

c. KPU tidak menyebutkan dokumen yang belum lengkap dan/atau BMS dan/atau TMS untuk diperbaiki ;

d. KPU tidak memberikan kesempatan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang tidak memenuhi

a. Memastikan KPU menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya kepada Bawaslu Provinsi serta Pasangan Calon dan Parpol/Gabungan Parpol.

b. Memastikan KPU mengumumkan hasil penelitian paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian;

c. Memastikan KPU menyebutkan dokumen yang belum lengkap dan/atau BMS dan/atau TMS untuk diperbaiki ;

d. Memastikan KPU memberikan kesempatan penggantian Calon atau Pasangan Calon

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pemberitahuan Hasil Penelitian, Perbaikan, dan Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pemberitahuan Hasil Penelitian, Perbaikan, dan Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pemberitahuan Hasil Penelitian, Perbaikan, dan Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada

a. Dalam hal ditemukan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi aspek kelengkapan persyaratan calon setelah dilakukan perbaikan, maka Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU agar Bakal Pasangan Calon tersebut dinyatakan TMS;

b. Dalam hal ditemukan dokumen Bakal Pasangan Calon yang tidak terpenuhi aspek kebenaran dan keabsahan setelah dilakukan faktualisasi terhadap dokumen hasil perbaikan, Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan

22



PemikiranTengah/


Pelaksanaansyarat kesehatan rohani dan jasmani dan/atau bebas narkoba.

e. KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis masyarakat yang dilampiri bukti-bukti yang memperkuat laporan.

f. KPU tidak menuangkan hasil penelitian perbaikan ke dalam Formulir Model BA.HP-KWK Perbaikan dan Lampirannya;

g. KPU tidak menyampaikan hasil penelitian perbaikan kepada Bawaslu Provinsi serta Pasangan Calon dan Parpol/Gabungan Parpol;

h. KPU tidak mengumumkan hasil penelitian perbaikan kepada masyarakat;

i. KPU tidak memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu.

yang tidak memenuhi syarat kesehatan rohani dan jasmani dan/atau bebas narkoba.

e. Memastikan KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis masyarakat yang dilampiri bukti-bukti yang memperkuat laporan.

f. Memastikan KPU menuangkan hasil penelitian perbaikan ke dalam Formulir Model BA.HP-KWK Perbaikan dan Lampirannya;

g. Memastikan KPU menyampaikan hasil penelitian perbaikan kepada Bawaslu Provinsi serta Pasangan Calon dan Parpol/Gabungan Parpol;

h. Memastikan KPU mengumumkan hasil penelitian perbaikan kepada masyarakat;

i. Memastikan KPU memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu.

aspek keabsahan dan keterpenuhan persyaratan hasil perbaikan oleh Bakal Pasangan Calon; dan

d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan verifikasi faktual kebenaran dan keabsahan terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diragukan kebenarannya berdasarkan temuan maupun laporan masyarakat;

penindakan pelanggaran.


12. Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan

Penetapan Pasangan Calon :a. KPU tidak menyusun

BA Penetapan Pasangan Calon

Penetapan Pasangan Calon :a. Memastikan KPU

menyusun BA Penetapan Pasangan

a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penetapan

a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan

a. Dalam hal ditemukan Penetapan Pasangan Calon oleh KPU yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka

23



PemikiranTengah/


PelaksanaanCalon berdasarkan Hasil

Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dan menetapkannya dengan SK;

b. KPU menetapkan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat dan tidak menetapkan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat;

c. KPU tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon dan penetapan pasangan calon melewati batas waktu yang telah ditentukan;

d. KPU tidak mengumumkan Hasil Penetapan Pasangan Calon;

Pengundian Nomor Urut:a. KPU tidak melakukan

Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon melewati batas waktu yang telah ditentukan;

b. KPU tidak mengumumkan Hasil Pengundian Nomor

Calon berdasarkan Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dan menetapkannya dengan SK;

b. Memastikan KPU menetapkan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dan tidak menetapkan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat;

c. Memastikan KPU melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon dan penetapan pasangan calon tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan;

d. Memastikan KPU mengumumkan Hasil Penetapan Pasangan Calon;

Pengundian Nomor Urut:a. Memastikan KPU

melakukan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan;

b. Memastikan KPU mengumumkan Hasil Pengundian Nomor

Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;

b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon serta kepada Pasangan Calon/Parpol/ Gabungan Parpol untuk tidak mengundurkan diri/menarik pengajuan Pasangan Calon pasca Penetapan Pasangan Calon;

b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;

c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keterpenuhan muatan materi Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon dan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran.

b. Dalam hal ditemukan Pasangan Calon/Calon/Parpol/ Gabungan Parpol yang mengundurkan diri/menarik pengajuan Pasangan Calon pasca Penetapan Pasangan Calon, maka Bawaslu Provinsi menindak-lanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran.


24



PemikiranTengah/


PelaksanaanUrut Pasangan Calon.

Penyusunan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon :a. KPU tidak menyusun

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Paslon;

b. Nama lengkap Pasangan Calon pada Daftar Pasangan Calon tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ketaatan Pasangan Calon/Parpol/Gabungan Parpol :a. Pasangan Calon/salah

seorang Calon mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman.

Urut Pasangan Calon.Penyusunan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon :a. Memastikan KPU

menyusun Nomor Urut dan Nama Paslon dalam Daftar Paslon;

b. Memastikan Nama lengkap Pasangan Calon pada Daftar Pasangan Calon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ketaatan Pasangan Calon/Parpol/Gabungan Parpol :a. Memastikan Pasangan

Calon/salah seorang Calon tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan;

b. Memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman.

25

kalender pengawasan 2016 2017 - pencalonan

Presentations & Public Speaking