kajian undang undang agraria 1960

8/18/2019 Kajian Undang Undang Agraria 1960

1/8

Analisis Peraturan Dasar Pokok –

Pokok Agraria

Undang – Undang No. 5 Tahun 1960

Oleh:

Ida agus !ede "u#$ranang Adhi%iguna

1&510009

Teknik 'etalurgi

Institut Teknologi andung


2/8

I. B. Gd. Sumbranang A.W.12510009 Teknik Metalurgi

&01&

Undang – Undang Pokok Agraria 1960

A I : U#u#

Pokok ahasan

Pada bab pertama ini pokok baa!an "ang ditekankan dalam

kaitann"a !ebagai da!ar # da!ar dan ketentuan # ketentuan pokok

ber$oku! kepada pengua!aan keka"aan !ebagai a!et dan

kepemilikann"a adala !ebagai a!et na!ional. %al ini men"ebutkan

tentang pengua!aan !umber da"a "ang ada dalam &ila"a

Indone!ia dikua!ai !e'ara na!ional. Pemerinta adala piak "ang

ber&enang dalam mengatur baik penggunaan( pengelolaan(

maupun langka lain "ang terkait dalam optimali!a!i ataupun

penggunaan dari !umber da"a "ang ada di &ila"a Indone!ia

!emata # mata demi ke!e)ateraan ma!"arakat dan negara. *!aa

peman$aatann"a pun aru! dida!arkan kepada upa"a untuk

meningkatkan nilai tamba dari !umberda"a ter!ebut !e'ara

optimal dan e$ekti$ demi meningkatkan ke!e)ateraan ma!"arakat

dan untuk kepentingan dan keuntungan !e'ara na!ional.

+epemilikan dari u!aa untuk peman$aatan !umberda"a alamterkait dapat di!erakan kepada daera !elama tidak mengganggu

kepentingan na!ional dan penerapan !erta reali!a!i di lapangan

tetap bera!a!kan dan berada di ba&a pa"ung ukum tertentu

!erta tetap mengedepankan kepentingan ber!ama. Selain

bertanggung)a&ab baik !e'ara ukum( piak dalam al ini !e'ara

ideal !earu!n"a turut melak!anakan upa"a mak!imal dalam

pen)agaan keberadaan !erta kelang!ungan dari !umberda"a !e'ara

na!ional.

Tangga(an

Se'ara ideal( peraturan "ang di!ebutkan dalam bab pertama dalam

al ini mengatur al # al terkait da!ar # da!ar dan ketentuan #

ketentuan pokok !uda mengatur terkait pengua!aan dan

peman$aatan !umberda"a !e'ara na!ional untuk kepentingan dan

ke!e)ateraan na!ional. ,amun de&a!a ini penerapan di lapangan

ma!i 'ukup )au dari kondi!i ideal. Pengua!aan !umberda"a alam

ma!i ban"ak dikua!ai ole piak # piak !&a!ta bakan negara


3/8


ampir keilangan kua!an"a dalam mengatur penggunaan maupun

pengelolaan !umberda"a ter!ebut terutama !umber da"a alam.

Peman$aatann"a pun ma!i )au dari untuk kepentingan ber!ama

me&u)udkan ke!e)ateraan ma!"arakat. Tidak )arang kita temuiba&a peman$aatann"a ma!i demi keuntungan golongan tertentu

dan !angat kurang men!e)aterakan ma!"arakan bakan

ma!"arakat !ekitar.Selain itu ukum "ang mengatur mengenai peman$aatan dan

pengelolaan !umberda"a ma!i kurang menaungi bakan !angat

)arang diterapkan !e'ara adil dan ma!i kerap kali ditemui

pen"impangan. Pen)agaan !e'ar na!ional kelang!ungan

!umberda"a alampun ma!i !angat )arang ditemui

keberlang!ungann"a bakan ole anak bang!a !endiri.

Pasal 1 dan &. Se'ara umum men"ebutkan ba&a !eluru keka"aan

baik tana( air( dan ruang diantaran"a adala milik !e'ara na!ional dan

keka"aan na!ional( namun pada realitan"a( pengua!aan teradap al

ter!ebut ma!i mementingkan dan menguntungkan beberapa piak

tertentu dan )uga perlindungan teradap pengua!aan a!!et negara ole

negara lain ma!i !angat minim. Selain penga&a!ann"a( kepa!tian akan

pengaturan ak kepemilikann"a pun minim terbukti dengan kerap kali

di)umpai peman$aatan keka"aan negara demi keuntungan golongan.

Pasal ). -alam pa!al ini diatur tentang perma!ala mengenai !inergi!a!i

ukum dengan peraturan adat "ang ingga !aat ini di lapangan ma!i

!angat !ulit untuk direali!a!ikan terutama tentang pertanaan. Ma!i

ban"ak pen"impangan dan tumpang tindi ukum ter)adi !eingga

pengua!aan negara ata! keka"aan na!ional demi ke!e)ateraan ber!ama

)uga belum mak!imal di&u)udkan. Selain itu antar pemerinta pun ma!i

!ering di)umpai ketidakarmoni!an pelak!anaan ukum.

Pasal *+ 5+ 6+ ,+ -+ 9+ 10+ dan 11. Pa!al # pa!al ini mengatur tentang

pengua!aan laan( peman$aataan( !erta bata!an. Se'ara menda!ar al #al mengenai pengelolaan ak ata! kepemilikan terma!uk didalamn"a

peman$aatan aru! ada dalam bata! "ang ditentukan ole undang #

undang dan mementingkan kepentingan ber!ama untuk ke!e)ateraan

ma!"arakat. ,amun al "ang ter)adi( berkedok kepada kepemilikan ata!

laan( ban"ak ek!ploita!i tak bertanggung)a&ab dan !ama !ekali tidak

memberikan keuntungan "ang !ignikan kepada ma!"arakat bakan "ang

di!ekitarn"a.

Pasal 1&+ 1)+ 1*+ dan 15. Pa!al # pa!al ini mengedepankan ba&apenggunaan dan peman$aatan laan !erta produk!i ata! pengua!aan ini


4/8


aru! mengedepankan kepentingan ber!ama dan !e'ara akti$

mengu!aakan untuk meningkatkan nilai tamba. ,amun realita "ang

ter)adi kerap kali tidak !e!uai dimana keuntungan an"a dinikmati oknum

tertentu bakan melibatkan penegak ukum !endiri !erta keinginanprakti! untuk men)ual tanpa meningkatkan nilai tamba !eingga man$aat

teradap peman$aatan laan ma!i !angat minim demi me&u)udkan

ke!e)ateraan bang!a. Pada pa!al 1/ diatur ku!u! )uga peruntukan demi

kepentingan ber!ama ata! laan di &ila"a na!ional "akni untuk

kepentingan na!ional( beribada( pu!at keidupan ma!"arakat baik

!e'ara !o!ial dan buda"a( pertanian( perikanan( peternakan( indu!tri(

tran!migra!i( !erta pertambangan. ,amun penerapann"a ma!i )au dari

ideal( !ering kita )umpai penggunaan laan "ang kurang tepat(

ketidakter)aminan laan untuk tempat ibada( minimn"a laan untukperumaaan rak"at "ang )u!tru lebi mengedepankan pembangunan

pu!at # pu!at ekonomi "ang )au dari )angkauan rak"at( !erta

penggunaan laan "ang !ama !ekali an"a menguntungkan piak

tertentu bakan piak a!ing. Pemeliaraan teradap keka"aan na!ional

)uga diatur dalam al ini ke!uburan dan !ebagain"a( namun lagi # lagi

belum tereali!a!i dengan baik.

A II

Pokok ahasan

Pada bab kedua ini diatur mengenai ak # ak ata! tana( air( ruang

angka!a( !erta penda$taran tana. Bab kedua ini membaa!

mengenai ak # ak dalam mengua!ai ataupun memiliki baik !e'ara

pribadi( kelompok( ataupun in!tan!i teradap kekea"aan

!umberda"a "ang berada dalam &ila"a na!ional negara Indone!ia.

%al # al kepemilikan ini adala !ebagai berikut "aitu ak milik( ak

guna u!aa( ak guna bangunan( ak pakai( ak !e&a( ak

membuka tana( ak memungut a!il utan( dan ak # ak lain

"ang dalam kaitann"a meman$aatkan baik !e'ara lang!ung maupuntidak lang!ung dari keka"aan !umberda"a alam.-alam peraturan ini diatur pula al # al mengenai mekani!me

untuk ak kepemilikan teradap !umberda"a "ang di!ebutkan di

ata! !erta bagaimana dalam tekni! peman$aatann"a !erta

reali!a!in"a di lapangan. -iatur )uga al # al mengenai penurunan

ak kua!a dan pa"ung ukum "ang melindungi !erta !ekaligu!

mengatur ak ata! kepemilikan !umberda"a mengingat pada

akekatn"a !egala keka"aan na!ional diman$aatkan !e'ara na!ional

untuk kepentingan dan ke!e)ateraan ma!"arakat.


5/8


Tangga(an

Se'ara umum al mengenai penggunaan dan peman$aatan !erta

kepemilikan baik untuk pribadi( kelompok( !ampai in!tan!i tela

diatur !edemikian rupa demi tetap me&u)udkan kepentinganber!ama ata! da!ar me&u)udkan ke!e)ateraan ma!"arakat

Indone!ia. ,amun pada penerapann"a( ma!"arakat dalam al ini

piak "ang berkepentingan !elalu !ibuk untuk meman$aatkan

!egala 'ela bakan terang # terangan melanggar ukum "ang

tela berlaku. %al ini )ela! !angat tidak !e!uai dengan 'ita # 'ita

untuk men!e)aterakan bang!a( tetapi pada reali!a!in"a an"a

menguntungkan piak # piak tertentu !a)a.Selain itu kerap ter)adi )uga !engketa ak kepemilikan akibat klaim

berlebi "ang terkadang mengada # ngada !erta ketidaktega!an

dari piak ber&enang untuk me&u)udkan peraturan. Padaal tela

diatur !ebelumn"a keka"aan !umberda"a alam dikua!ai ole negara

dan diman$aatkan untuk ke!e)ateraan ma!"arakat !e'ara na!ional

Pasal 16+ 1,+ 1-. Se'ara umum men"ebutkan beberapa ak "ang dapat

dimiliki baik perorangan( golongan( maupun i!tan!i terkait peman$aatan

keka"aan na!ional namun din"atakan pula memiliki bata!an tertentu.

,amun apa "ang ter)adi di lapangan tidakla demikian( ban"ak pengguna

dan pengua!a teradap beberapa keke"aan negara "ang !eme!tin"a

ditu)ukan untuk kepentingan ber!ama )u!tru diku!ai !e'ara ampir tanpa

bata!. -iatur pula untuk kepentingan na!ional( ak laan dapat di'abut

dengan ganti rugi tertentu( namun ketika dilapangan negara !eola

keilangan kekuatan untuk menegakkan ukum dan ketika penegakan

dilakukan kon!ekue!i dari penegakan )uga tidak terlak!ana.

Pasal 19. Pa!al ini men"ebutkan terkait mekani!me penda$taran "ang

ditempu demi kepemilikan ak teradap laan a!!et kekea"aan na!ional.

Tetepi dalam penerapann"a( ban"ak klaim kepemilikan akan !uatu

keka"aan na!ional dalam al ini terutama laan ma!i kerap kali

berma!ala dan tidak )arang beru)ung konik. -alam pa!al ini diatur )ugaba&a bia"a penguru!an kepentingan penda$taran untuk ma!"arakat

mi!kin !e'ara grati!( namun mungkin !o!iali!a!i "ang kurang !eingga

kurang dapat dimak!imalkan.

Pasal &0+ &1+ &&+ &)+ &*+ &5+ &6+ dan &,. Pa!al # pa!al ini mengatur

akan ak milik. %ak milik pada da!arn"a dapat di&ari!kan( dialikan

kepada orang lain( an"a dapat dikua!ai ole &arga negara Indone!ia(

peran peraturan pemerinta( pengaturan peman$aatan( !erta

pengapu!an ak. +epemilikan akan kua!a laan "ang dapat di&ari!kan!e'ara undang # undang aru! memenui mekani!me tertentu "ang


6/8


diatur !eingga mempermuda pendataan. ,amun kerap !ekali klaim

dilakukan untuk beberapa laan dan mun'ulla perma!alaan !engketa

laan. +epemilikan ata! nama a!ing )uga de&a!a ini !angat muda

ditemukan bakan peman$aatan !e'ara men"eluru teradap laan "angdimiliki ole piak terkait )uga !angat ban"ak bermun'ulan( padaal al

ter!ebut bertentangan dengan amanat undang # undang. Selain itu peran

pemerinta daera )uga terkadang berma!ala( tumpang tindi ukum

ma!i !ering ter)adi !eingga mun'ul perma!alaan bakan dari

perangkat untuk penegakan ukumn"a !endiri.

Pasal &-+ &9+ )0+ )1+ )&+ ))+ dan )*. Pa!al # pa!al ter!ebut mengatur

mengenai ak guna u!aa. -i!ebutkan ba&a ak guna u!aa ata!

kepemilikan teradap laan adala mak!imal 5 taun( namun padarealitan"a ban"ak !ekali peru!aaan terutama "ang melakukan ek!ploita!i

lebi dari apa "ang diamanatkan ole undang undang. Perpan)angann"a

pun mak!imal 25 taun( tetapi dalam pelak!anaann"a( renego!ia!i tetap

teru! dilak!anakan demi kepentingan golongan tertentu. -i!amping itu

di!ebutkan )uga ak guna u!aa an"a bi!a dimiliki ole W,I( namun

piak a!ing pada !aat ini !angat ban"ak ditemukan dapat mengek!ploita!i

keka"aan na!ional !e'ara be!ar. Pemerinta pada da!arn"a memiliki ak

untuk mengatur( namun dira!a pada penerapann"a ma!i !angat minim

terlepa! dari ban"ak $aktor lain "ang memengarui keputu!an dan

tindakan "ang bi!a diambil ole pemerinta.

Pasal )5+ )6+ ),+ )-+ )9+ *0. Pa!al ini membaa!al tentang ak guna

bangunan. -alam al ini ak guna bangunan ata! tana "ang bukan milik

memiliki )angka &aktu mak!imal tertentu. ,amun pada penerapann"a

penga&a!an dan keadilan untuk penegakan undang # undang ini ma!i

!angat minim di)umpai. Serupa dengan ak guna u!aa( perma!ala

kepemilikan ata! W,A )uga ter)adi. %al ini )uga men"impang dari undang

# undang "ang ada( piak "ang dii3inkan untuk memiliki ak guna

bangunan adala W,I dan badan "ang dibentuk pemerinta. ,amun padapenerapann"a ma!i )au dari apa "ang diarapkan.

Pasal *1+ *&+ dan *). Pa!al # pa!al ini mengatur mengenai ak pakai

teradap laan terma!uk memungut a!il dari tana "ang dikua!ai piak

tertentu maupun negara. Pada da!arn"a pa!al # pa!al inila "ang

digunakan untuk membuka pintu piak a!ing dalam pengua!aan

keka"aan negara karena pengua!aan dan ek!ploita!i ini dimungkinkan

dengan pengaturan "ang di!e!uaikan. Seingga mulai dari peraturan ini(

mun'ulla penggunaan laan "ang tidak lagi mengedepankan

kepentingan ber!ama dan untuk ke!e)ateraan ma!"arakat.


7/8


Pasal **+ *5+ *6+ *,+ dan *-. Pa!al # pa!al ini mengatur mengenai

ak !e&a tana( ak peman$aatan a!il utan( ak guna air( !erta ak

guna ruang angka!a. -alam peraturan ini dituli!kan kembali terutama

untuk pembukaan laan dan peman$aatan a!il utan an"a dapatdimiliki ole &arga negara Indone!ia "ang !ekali lagi ma!i !ering

bertentangan dengan apa "ang kita )umpai di lapangan.

Pasal *9+ 50+ dan 51. Pa!al # pa!al ini mengatur mengenai tindak lan)ut

untuk peraturan "ang tidak ter'antum akan diatur pada peraturan undang

# undang. ,amun ku!u! untuk pa!al /9 lebi kepada penggunaan laan

untuk kepentingan ibada dan tempat !u'i "ang bakan dapat lang!ung

menggunakan laan "ang dimiliki negara. ,amun al "ang ter)adi di

lapangan( tidak )arang kepa!tian akan pembangunan tempat !u'i dan )aminan untuk beribada ma!i belum terlak!ana dengan baik.

A III

Pokok ahasan

Pada bab ketiga ini diatur mengenai ukuman pidana "ang akan

diterapkan ketika ter)adi pelanggaran akan peraturan "ang tela

di!ebutkan pada bab !ebelumn"a. %ukuman # ukuman "ang

ter'antum lebi kepada ukuman kurungan pen)ara dan )ugaukuman !e'ara denda "ang akan diterapkan ketika ter)adi


8/8


pelanggaran. Adapun peraturan mengenai ak # ak !erta

ke&a)iban akan kepemilikan "ang diatur dalam kaitann"a

mengua!ai atau ak kepemilikan akan !umberda"a "ang dikua!ai

dan ditu)ukan untuk ke!e)ateraan ma!"arakat dan kepentingan!e'ara na!ional.%ukuman mengenai ketentuan pidana "ang diterapkan digolongkan

untuk ma!ing # ma!ing pelanggaran dan ma!ing # ma!ing ak milik

dan peman$aatan akan laan ataupun !umberda"a lain "ang

dikua!ai baik !e'ara pribadi( kelompok maupun in!tan!i.

Tangga(an

Serupa dengan al "ang di!ebukan pada bab !ebelumn"a(

peraturan "ang dituli!kan !uda 'ukup mengatur untuk nantin"a

mengupa"akan !e'ara mak!imal kepa!tian ukum. ,amun kembaliperma!alaan "ang ter)adi kerap ditemui )u!tru dalam

penerapann"a( !elain karena ukum "ang belum mak!imal( adan"a

ketimpangan ukum( kurangn"a kepa!tian ukum( !ampai kepada

penegakan ukum "ang kini makin tidak ideal. Ban"ak piak "ang

memiliki kua!a lebi diperuda untuk meman$aatkan dan meraup

keuntungan dari apa "ang !ebenarn"a diperuntukkan untuk

kepentingan negara( dan tidak )arang )uga para piak "ang

!eme!tin"a men)amin penegakan ukum )u!tru meman$aatkan

peraturan demi keuntungan pribadi

Pasal 5&. Pa!al ini mengatur tentang ukuman ketentuan pidana untuk

pelanggaran "ang ter)adi ata! undang # undang dalam al ini pa!al #

pa!al "agn tertuli!kan. %al "ang perlu di'ermati adala

ketidak!eimbangan antara beban kurungan pen)ara dengan denda "ang

'enderung mempermuda !erta akan memun'ulkan peremean teradap

ukum itu !endiri.

etentuan Peralihan : Pa!al pada bab ini men)ela!kan mengenai al #al pen)ela! teradap beberapa pa!al. Berka'a dari realita "ang ter)adi di

lapangan( !elain memang pada peraturan "ang di!ebutkan pada pa!al

terkait "ang kurang )ela!( tetapi melalui peraturan peralian dan pen)ela!

)u!tru mun'ul 'ela lain untuk dapat men'iderai pelak!anaan ukum itu

!endiri. Terlepa! dari &atak negati$ "ang !ibuk men'ari 'ela dari !uatu

peraturan demi keuntungan pribadi( ketega!an dan $oku! untuk

menegakkan ukum baik ole piak ber&enang dan )uga ma!"arakat

aru! ditingkatkan kembali demi men)amin ke!e)ateraan ma!"arakat

Indone!ia.

kajian undang undang agraria 1960

Documents