kaedah-kaedah taqlid _ tuntunan islam dalam memilih dan mengikuti pendapat

i

Syamsuddin Ramadlan al-Nawiy

KAEDAH-KAEDAH TAQLID Tuntunan Islam Dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat

ii

MEMAHAMI KONSEP IJTIHAD DAN TAQLID DENGAN BENAR

Oleh : KH. M. Shiddiq al-Jawi

asalah ijtihad dan taqlid, merupakan salah satu isu besar yang direspons dengan antusiasme sangat tinggi di kalangan umat Islam. Betapa tidak, seluruh intelektual

muslim terkemuka sejak abad ke-18 hingga ke-20 M, baik ulama reformis dan revivalis yang berideologi Islam, seperti Syah Waliyullah al-Dahlawi (1702-1762), maupun intelektual modernis berideologi sekuler, seperti Sayyid Ahmad Khan (1817-1898), senantiasa mendorong ijtihad di tengah umat dan bahkan mempraktikkannya. Semuanya sepakat ingin membuka dan bahkan mendobrak pintu ijtihad untuk mengatasi kemerosotan berpikir umat Islam yang telah berlangsung lama sejak ditutupnya pintu ijtihad pada abad ke-4 H.

Namun sejauh ini usaha itu nampaknya belum berhasil secara gemilang. Buktinya, secara kuantitas, praktik ijtihad masih langka. Mujtahid masih sangat sedikit di tengah-tengah umat. Secara kualitas pun, konsep ijtihad itu sendiri kadang dipahami secara kurang tepat dan bahkan dipahami secara salah.

Tentang langkanya mujtahid, hal ini sangat jelas. Coba, apakah Anda tahu, siapa mujtahid yang ada di negeri Anda sekarang ini? Bahkan bukan hanya sekarang, sejak jaman keemasan Islam pun, jumlah mujtahid memang relatif sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah ulama di bidang lainnya (hadits, tafsir, dan sebagainya). Hal ini wajar, sebab untuk menjadi seorang faqih (mujtahid) ilmu-ilmu yang harus dikuasainya sangat banyak sehingga tak banyak orang yang mau mencurahkan seluruh waktu hidupnya untuk menguasai ilmu-ilmu itu. Di masa kejayaan Islam itu, jumlah mujtahid kira-kira 10 % saja dari jumlah ulama di bidang-bidang ilmu keislaman lainnya. Abu

M

iii

Muhammad ar-Ramahurmuzy dalam kitab al-Fashil meriwayatkan dari Asy’at bin Anas bin Sirin,"Aku telah mendatangi kota Kufah maka aku lihat di dalamnya ada 4000 orang yang sedang mempelajari hadis, dan ada 400 orang yang menjadi faqih [mujtahid]." (Fathi Muhammad Salim, al-Istidlal bi azh-Zhanni fi al-‘Aqidah, Beirut : Darul Bayariq, 1994, hal. 32).

Tentang konsep ijtihad itu sendiri, kadang-kadang ia dipahami secara kurang tepat, sehingga malah menjadi kontraproduktif dengan upaya menggalakkan ijtihad di tengah umat. Pada masa Imam Suyuthi (849-911 H), berkembang pesat paham yang mengatakan bolehnya zuatu zaman kosong dari adanya mujtahid. Maka dari itu, ketika Imam Suyuthi memproklamirkan kepada publik bahwa dirinya adalah seorang mujtahid, masyarakat awam pun tidak percaya dan bahkan mengecam beliau dengan keras. Imam Suyuthi pernah mengumumkan,"Sungguh telah sempurna padaku alat-alat untuk berijtihad, alhamdu lillah. Kalau Anda menginginkan aku untuk menulis sebuah kitab untuk setiap masalah, lengkap dengan dalil-dalil naqli dan qiyasnya, disertai dasar-dasarnya, bantahan-bantahannya, jawaban-jawabannya, serta perbandingan pendapat di antara berbagai mazhab pada masalah itu, niscaya aku mampu untuk melakukannya, alhamdu lillah." (Imam Suyuthi, Husnul Muhadharah, Juz I hal. 339).

Imam Suyuthi pun kemudian meluruskan paham yang kurang tepat mengenai ijtihad tersebut dengan menjelaskan tidak bolehnya suatu zaman kosong dari mujtahid. Mujtahid wajib ada pada setiap masa. Beliau menulis kitab al-Radd ‘Ala Man Akhlada ila al-Ardh wa Jahila anna al-Ijtihad Fardhun fi Kulli ‘Ashrin (Bantahan Kepada Orang Yang Ingin Hidup Kekal di Bumi dan Tidak Tahu Bahwa Ijtihad Itu Fardhu Untuk Setiap Masa). Imam Suyuthi juga menulis kitab Taysir al-Ijtihad (Memudahkan Ijtihad), yang dimaksudkan agar umat tidak menganggap ijtihad sebagai hal yang super sulit, namun suatu hal

iv

yang mudah dan mungkin, selama syarat-syaratnya terpenuhi dengan sempurna.

Dalam kitab Taysir al-Ijtihad ini, Imam Suyuthi menukilkan beberapa riwayat yang menggugah. Antara lain beliau menukilkan perkataan Syaikh Muhibuddin --ayah Syaikh Taqiyuddin Ibnu Daqiqil ‘Ied-- dalam kitabnya Talqih Al-Afham yang berkata,"Menjadi mujtahid telah dianggap berat pada masa sekarang ini. Hal itu bukanlah karena sulitnya mencari alat-alat ijtihad, melainkan karena berpalingnya manusia dari kesibukan yang akan menghantarkan mereka pada ijtihad." Imam Suyuthi juga menukilkan pendapat sebagian ulama yang menegaskan,"Ijtihad pada zaman ini (zaman Imam Suyuthi, red), lebih mudah daripada zaman permulaan Islam, sebab alat-alat ijtihad berupa hadits-hadits dan lain-lain telah dibukukan dan mudah untuk dirujuk. Ini beda dengan zaman permulaan Islam, sebab saat itu tak ada satu pun alat-alat ijtihad yang terbukukan." (Imam Suyuthi, Taysir al-Ijtihad, Makkah : Maktabah Tijariyah, hal. 28).

Pada masa sekarang, kesalahpahaman tentang ijtihad lebih gila lagi. Kini ada kesalahpahaman ekstrem tentang ijtihad yang didemostrasikan sangat gamblang oleh kelompok Islam liberal (sekuler). Ini menjadi bukti lain belum berhasilnya upaya melahirkan ijtihad yang sahih di tengah-tengah umat. Kesalahan ekstrem ini jelas hanya akan menyesatkan umat dari hakikat ijtihad yang sebenarnya.

Menurut kaum liberal, ijtihad bukan dipahami sebagai usaha sungguh-sungguh untuk mengistinbath hukum syariah dari dalil-dalil syariah, melainkan sebagai upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas masyarakat yang telah diformat dalam citra ideologi kontemporer (kapitalisme-sekuler). Taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean mengatakan,"Dalam debat-debat modern, pentingnya aplikasi ijtihad dikaitkan dengan kemungkinan yang diberikannya untuk menyegarkan pemahaman Islam dan hukum

v

Islam selaras dengan kondisi masyarakat kontemporer." (Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria, Jakarta : Pustaka Alvabet,2004, hal. 196).

Benar bahwa ijtihad memang dimaksudkan untuk menghadapi tantangan zaman kekinian. Tapi bagi kaum liberal, ijtihad bukan dipahami sebagai upaya menghukumi realitas kontemporer dengan hukum Islam, melainkan upaya mengubah dan menyesuaikan hukum Islam agar cocok dengan realitas kontemporer. Dalam konsep ijtihad yang sahih, realitas tidak diasumsikan sebagai standar yang selalu dianggap benar. Sebab realitas itu bukanlah wahyu yang pasti benar, melainkan fakta yang tengah terjadi, yang bisa benar (sesuai wahyu) dan bisa juga tidak benar (menyimpang dari wahyu). Sebaliknya dalam benak kaum liberal, realitas telah dijadikan standar dan dianggap sebagai kebenaran mutlak, sedangkan wahyu diasumsikan sebagai sesuatu yang relatif dan harus mengikuti serta tunduk pada realitas itu.

Bukti yang jelas untuk cara berpikir merusak itu adalah adanya draft CLD KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam) yang dimaksudkan sebagai usulan RUU alternatif untuk mengganti Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Tapi alhamdulillah draft itu sudah dibatalkan oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni.

Namun yang menyedihkan, Ketua Tim Pengarusutamaan Gender Depag, Dr Siti Musdah Mulia, yang memimpin penyusunan draft itu tanpa malu-malu berani mengklaim bahwa draft CLD KHI itu adalah hasil ijtihad. (Tempo, 7 Nopember 2004, hal. 47).

Padahal draft tersebut telah melahirkan sejumlah pasal yang menyeleweng jauh sekali dari Islam. Misalnya, mengharamkan poligami (pasal 3 ayat 2), menyamakan bagian waris pria dan wanita

vi

(pasal 8 ayat 3), menghalalkan perkawinan dalam jangka waktu tertentu (pasal 28), menghalalkan perkawinan antar agama secara bebas (pasal 54), dan sebagainya. Ini semua terjadi karena para penyusun CLD KHI telah menundukkan hukum Islam di bawah realitas kontemporer yang dibentuk oleh nilai-nilai peradaban Barat, yaitu nilai-nilai gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. Dengan kata lain, draft itu lahir sebagai hasil kesalahpahaman ekstrem dalam memahami hakikat makna ijtihad.

Senapas dengan konsep ijtihad di atas, konsep taqlid juga tak jarang kurang dipahami dengan baik oleh umat Islam. Tak jarang ulama memilih pendapat secara seenaknya tanpa kaedah dan tanpa standar. Fatwa ulama akhirnya ditundukkan kepada kepentingan dan hawa nafsu manusia. Kita masih ingat, pada pertengahan tahun 80-an, Prof KH Ibrahim Hosen LML (Komisi Fatwa MUI saat itu) mengeluarkan fatwa bolehnya judi undian PORKAS. Fatwa itu dimaksudkan untuk menyukseskan pembangunan, khususnya bidang olah raga. Padahal PORKAS jelas-jelas merupakan judi (maysir) yang haram hukumnya.

Selain itu, paham relativisme yang banyak bercokol di benak kaum liberal, menambah parah kesalahpahaman seputar taqlid ini."Semua adalah relatif (All is relative)," begitulah slogan mereka. Padahal slogan ini bukan dari ulama apalagi dari Al-Qur`an dan As-Sunnah, melainkan dari Michael Fackerrell, seorang missionaris Kristen asal Amerika Serikat (Hamid Fahmi Zarkasyi, "Kebenaran", Majalah Islamia, Vol III, No. 1, Th 2006).

Yang repot, paham relativisme Kristiani itu akhirnya dimasukkan ke dalam wacana keislaman, lalu dihasilkan dikotomi begini : yang berasal dari Tuhan, absolut kebenarannya. Sedang kalau dari manusia, sifatnya relatif, siapa pun juga manusia itu. Maka pemahaman Imam Syafii, Imam Maliki, atau imam siapa pun, semua

vii

relatif. Dan karena semuanya relatif, kita boleh memilih atau bahkan membuang pendapat mereka dengan bebas.

Berangkat dari dikotomi yang absurd itu, kaum liberal akhirnya memasukkan "fatwa-fatwa" mereka agar dianggap bagian dari pendapat ulama yang boleh untuk ditaqlidi umat Islam. Hmm, enak benar,ya? Buku Fiqih Lintas Agama (2004) yang ditulis Nurcholish Madjid dkk (kaum sekuler) dan disponsori Yayasan Asia Foundation (dari Amerika) merupakan contoh upaya menjajakan "fatwa-fatwa" liberal dalam naungan konsep relativisme agama tersebut.

Tentu saja kaedah taqlid gaya liberal dengan dikotomi absolut-relatif itu tidaklah benar. Sebab bahwasanya Tuhan itu Maha Mengetahui dan pengetahuan-Nya absolut benar, itu sudah jelas. Maka tak perlu dimasukkan dalam dikotomi. Sebab dikotomi yang seharusnya kita miliki adalah dikotomi untuk pendapat di antara manusia, bukan antara "pendapat" Tuhan dan pendapat manusia. Selain itu, dikotomi sebelumnya itu sungguh tidak adil, karena meletakkan semua pendapat manusia dalam posisi yang sama (sama-sama relatif). Samakah pendapat orang berilmu dengan pendapat orang tak berilmu? Samakah ulama dengan juhala (orang bodoh)? Maka, dikotomi yang benar adalah, ada pendapat ulama yang benar dan kuat (yang layak ditaqlidi), dan ada pendapat ulama yang salah atau lemah (yang tidak layak ditaqlidi). Itulah dikotomi yang benar.

Nah, berkaitan dengan dikotomi itu, kehadiran buku Kaedah Taqlid Tuntunan Islam Dalam Mengikuti dan Memilih Suatu Pendapat, karya sahabat kami A. Said 'Aqil Humam 'Abdurrahman, patutlah disambut dengan gembira. Buku ini dengan tepat memberikan pencerahan mengenai kaedah-kaedah mengenai taqlid untuk membedakan mana pendapat ulama yang layak diikuti dan mana yang tidak. Selain itu, buku ini juga ingin berkontribusi dalam menjelaskan konsep ijtihad secara benar.

viii

Semuanya bermuara pada satu keinginan besar untuk mengentaskan umat Islam dari kemerosotan berpikirnya yang sangat dahsyat, khususnya perihal aktivitas ijtihad dan taqlid. Buku ini kiranya sudah bisa dianggap berhasil, jika bisa menghasilkan para muqallid yang baik, bukan lagi muqallid bermasalah. Syukur-syukur bisa melahirkan para mujtahid yang cemerlang di kemudian hari. Insya Allah.

Semoga tujuan mulia ini, tercapai pula adanya. Amin Ya Mujibas Sa’ilin.

Yogyakarta, 21 Mei 2006

Al-Faqir ila Rabbihi,

KH. Muhammad Shiddiq al-Jawi

ix

KATA PENGANTAR

Ketidaktahuan sebagian besar kaum Muslim terhadap kaedah taqlid (mengikuti suatu pendapat) telah mengantarkan mereka mengikuti pendapat secara serampangan dan asal-asalan. Sebagian mereka ada yang mengikuti pendapat-pendapat pribadi ulama, bukan mengikuti hukum syariat yang digali oleh 'ulama berdasarkan kaedah-kaedah ijtihad. Sebagian lagi ada yang mengambil pendapat ulama hanya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dunianya. Jika ia menginginkan "hukum mubah"; ia akan bertaqlid kepada 'ulama yang mengeluarkan fatwa mubah. Jika ia menginginkan "hukum wajib", ia akan mengikuti 'ulama yang mewajibkan, dan seterusnya. Padahal, perbuatan semacam ini sama artinya telah menundukkan hukum syariat di bawah hawa nafsu dan kepentingannya. Mestinya, hawa nafsu dan keinginan-keinginannya harus tunduk di bawah al-Quran dan Sunnah, bukan sebaliknya.

Kadang-kadang, seorang Muslim dihadapkan pada ragam pendapat dalam satu kasus. Sebagian ulama berpendapat boleh, sebagian lagi tidak boleh, sebagian lagi sunnah, sebagian lagi makruh, dan sebagian lagi haram. Lantas, ia harus mengikuti dan memilih yang mana? Bagaimana tata cara memilih satu pendapat diantara pendapat-pendapat itu?

Sebagian lagi menghukumi satu perbuatan dengan banyak hukum, dan berpindah-pindah dari satu pendapat menuju pendapat yang lain. Kadang-kadang ia sholat dengan tata cara madzhab Imam Syafi'iy, kadang-kadang dengan madzhab Hanafiy, dan sebagainya.

Lebih ironis lagi, sebagian lagi tidak mengetahui kepada dan dengan siapa ia bertaqlid? Apakah ia taqlid kepada hukum Syariat ataukah

x

taqlid kepada pendapat manusia? Padahal, Islam telah mengatur kaedah-kaedah taqlid yang ditujukan agar kaum Muslim –yang tidak mampu melakukan ijtihad— tetap bertaqlid kepada hukum-hukum Allah swt, bukan taqlid kepada hawa nafsu maupun keinginan-keinginannya.

Untuk itu, harus ada penjelasan yang gamblang mengenai masalah ini (taqlid), agar seorang muqallid benar-benar memahami ketentuan Islam dalam memilih pendapat diantara banyaknya pendapat. Dengan kata lain, harus ada buku panduan yang mampu menuntun mereka agar tidak terjatuh pada taqlid buta, dan taqlid-taqlid yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan hawa nafsu yang bersifat sesaat.

Buku yang ada di tangan Anda ini merupakan panduan agar taqlid kita tidak menyimpang dari tuntunan Islam. Lebih dari itu, buku ini juga ditujukan agar kita tetap mengikuti hukum Syariat, bukan mengikuti pendapat pribadi ulama, hawa nafsu, dan kepentingan-kepentingan dunia; selalu mengikuti Allah swt dan RasulNya, dan bukan mengikuti setan yang akan menjerumuskan kita ke neraka. Wallahu A'lam bi al-Shawab

Penulis

xi

DAFTAR ISI MEMAHAMI KONSEP IJTIHAD DAN TAQLID DENGAN BENAR .............. i KATA PENGANTAR .............................................................................. ix DAFTAR ISI .......................................................................................... xi BAB I MENGAPA HARUS MEMAHAMI KAEDAH TAQLID? ................... 1

Urgensi Kaedah Taqlid Bagi Seorang Muqallid ............................ 1 Taqlid: Solusi Bagi Non Mujtahid................................................. 3

BAB II KETENTUAN UMUM MENGENAI TAQLID .................................. 7 Definisi Taqlid .............................................................................. 7 Larangan Bertaqlid Dalam Masalah Aqidah ................................ 8 Bolehnya Taqlid Dalam Masalah Hukum Syariat ....................... 12 Orang Awam ('Amiy) Wajib Meminta Fatwa dan Mengikuti 'Ulama ....................................................................................... 18 Seorang Muqallid 'Amiy Tidak Boleh Meminta Fatwa Kecuali Kepada Orang Yang Keilmuan dan Keadilannya Telah Ia Ketahui .................................................................................................. 19 Jika Di Sebuah Negeri Hanya Ada Seorang Mufti Saja ............... 21

BAB III REALITAS TAQLID ................................................................... 23 Fakta "Taqlidnya Seorang Mujtahid" ......................................... 24 Taqlidnya Seorang Muqallid ...................................................... 28 Seorang Muqallid Boleh Mengajarkan Ilmu Yang Ia Ketahui ..... 33 Ketentuan Seorang Muqallid Di Hadapan Dua Pendapat .......... 35

BAB IV TARJIHNYA SEORANG MUQALLID .......................................... 38 Tarjihnya Seorang Muqallid ...................................................... 38 Muqallid 'Amiy dan Muqallid Muttabi' ...................................... 41

BAB V PINDAH MADZHAB ................................................................. 44 Ijtihad Mujtahid Adalah Hukum Syariat Bagi Muqallid .............. 44 Seorang Muqallid Tidak Harus Terikat Dengan Satu Madzhab Saja ............................................................................................ 46 Jika Muqallid Menentukan Salah Satu Madzhab Tertentu ........ 46 Kapan Seorang Muqallid Meninggalkan Pendapatnya .............. 47

xii

Sikap Seorang Muqallid Jika Mujtahid Mengubah Pendapatnya .................................................................................................. 48 Hukum Muqallid Yang Sembrono .............................................. 49

BAB VI IMPLIKASI-IMPLIKASI TAQLID BAGI KAUM MUSLIM ............. 50 Taqlid dan Implikasinya Bagi Kemunduran Berfikir Umat Islam 52

BAB VII TARJIH DAN KETENTUANNYA ............................................... 56 Definisi Tarjih ............................................................................ 56 Beramal Dengan Dalil Yang Rajih .............................................. 57 Hakekat Pertentangan dan Mendahulukan Kompromi ............. 59

BAB VIII MEMAHAMI IJTIHAD ............................................................ 68 Definisi Ijtihad ........................................................................... 68 Lingkup Ijtihad ........................................................................... 71 Syarat-syarat Mujtahid .............................................................. 72 Kesalahan Persepsi Seputar Ijtihad ........................................... 73

BAB IX RASULULLAH SAW BUKAN SEORANG MUJTAHID.................. 77 Memilih Pendapat Yang Terkuat ............................................... 78 Penjelasan Mengenai Ayat-Ayat Yang Digunakan Sandaran Bolehnya Rasulullah saw Melakukan Ijtihad ............................. 87

Surat al-Anfaal Ayat 67 ....................................................... 90 Surat al-Taubah Ayat 43...................................................... 95 Surat al-Taubah Ayat 84...................................................... 97 Surat 'Abasa Ayat 1 – 3 ..................................................... 100

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 103

1

BAB I MENGAPA HARUS

MEMAHAMI KAEDAH TAQLID?

Urgensi Kaedah Taqlid Bagi Seorang Muqallid

ada dasarnya, terikat dengan syariat Islam merupakan kewajiban asasi seorang Muslim. Sebab, ketundukan dan kepatuhan terhadap syariat Islam merupakan bukti keimanan

seorang Muslim kepada Allah swt dan RasulNya. Seseorang tidak disebut Mukmin sejati jika ia tidak menerima hukum-hukum Allah swt dengan penuh kerelaan dan keridloan. Seorang Mukmin mesti menundukkan diri dan menerima hukum-hukum Allah swt tanpa ada pilihan lagi.i

Selain itu, berbuat sesuai dengan hukum syariat merupakan salah satu syarat agar amal perbuatan seseorang diterima oleh Allah swtii. Perbuatan apapun tidak akan pernah diterima Allah swt, jika tidak sejalan dengan syariat Allah swt. Al-Quran telah menyatakan masalah ini dengan sangat jelas. Allah swt berfirman:

P

2

وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”.[al-Hasyr:7]

Ayat ini dengan sangat jelas menunjukkan, bahwa perbuatan seorang muslim tidak akan diterima oleh Allah swt, bila tidak sesuai dengan tuntunan hukum syariat. Dalam hadits shahih disebutkan:

ليه قال النيب صلى الله عليه وسلم اخلديعة يف النار ومن عمل عمال ليس ع أمرنا فـهو رد

"Nabi saw bersabda, "Orang yang melakukan penipuan akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan kami, maka perbuatan itu tertolak."[HR. Bukhari]

ها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عن عائشة رضي الله عنـأحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فـهو رد رواه عبد الله بن جعفر المخرمي

إبـراهيم وعبد الواحد بن أيب عون عن سعد بن

"Dari 'Aisyah ra, ia berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda," Siapa saja yang membuat-buat perkara baru dalam urusan kami, padahal urusan itu tidak diperintahkan, maka perkara itu tertolak." [HR. Bukhari; hadits ini diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Ja'far al-Makhramiy, 'Abdul Wahid bin Abi Aun, dari Sa'id bin Ibrahim]; dan masih banyak hadits-hadits lain yang menerangkan masalah ini.

3

Hadits-hadits ini menegaskan, bahwa seorang muslim wajib memahami, terikat, dan beramal sesuai dengan hukum syariat.

Kewajiban untuk selalu terikat dengan syariat Islam mengharuskan seseorang untuk menggali hukum syariat dari al-Quran dan Sunnah. Sebab, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil syara' adalah ijtihad atau istinbath, tidak ada cara yang lain. Oleh karena itu, hukum asal seorang Muslim harus menjadi seorang Mujtahid, agar perbuatannya selalu sejalan dengan hukum syariat. iii

Taqlid: Solusi Bagi Non Mujtahid

Hanya saja, tidak semua orang mampu melakukan ijtihad atau istinbath. Hanya orang-orang tertentu saja, yakni orang yang mampu memenuhi syarat-syarat kelayakan ijtihad, yang boleh melakukan proses ijtihad dan istinbath. Ini didasarkan pada kenyataan, bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Ada orang yang bodoh, ada yang cerdas, dan ada pula yang dianugerahi dengan kejeniusan yang luar biasa. Orang-orang yang bodoh dan awam terhadap dalil-dalil syara', tentu saja tidak mungkin melakukan proses ijtihad dengan benar dan selamat. Orang-orang yang hanya menguasai bidang ilmu tertentu namun tidak menguasai ilmu-ilmu istinbath, juga tidak mungkin melakukan proses ijtihad untuk menggali hukum syariat. Mesti demikian, tidak berarti bahwa orang-orang yang tidak mampu melakukan ijtihad diberi keringanan untuk tidak terikat dengan aturan Islam. Mereka tetap diwajibkan berbuat sesuai dengan hukum syariativ.

Syariat Islam telah memberikan jalan keluar bagi orang yang tidak mampu melakukan proses ijtihad untuk tetap terikat dengan syariat Islam. Jalan keluar itu adalah taqlid. Taqlid adalah mengikuti hukum syariat yang digali oleh seorang mujtahid tanpa hujjah yang bersifat mengikat.v

4

Akan tetapi, taqlid pun memiliki syarat-syarat dan kaedah-kaedah yang mesti diikuti dan dipatuhi, sebagaimana ijtihad. Sebab, taqlid adalah bagian dari perbuatan yang mesti didasarkan pada tuntunan syariat. Taqlid tidak boleh dilakukan dengan cara semena-mena dan asal-asalan. Jika seseorang bertaqlid tanpa mengikuti kaedah-kaedah yang benar, bisa dipastikan taqlidnya didasarkan pada hawa nafsu. Tidak hanya itu saja, seringkali seorang muqallid terjatuh dengan taqlid yang membabi buta, atau memilih pendapat yang kira-kira bisa sejalan dengan keinginan dan hawa nafsunya. Akhirnya, mereka memilih suatu pendapat bukan untuk terikat dengan syariat Allah, akan tetapi untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan mereka. Dalam kondisi semacam ini, orang tersebut telah menundukkan hukum syariat di bawah hawa nafsunya, bukan menundukkan hawa nafsunya di bawah ketentuan al-Quran dan Sunnah. Jika suatu hukum sejalan dengan keinginan dan kepentingannya; ia ambil hukum tersebut dan mengesampingkan yang lain..

Sesungguhnya, ketidaktahuan seseorang terhadap kaedah taqlid akan menjatuhkan seseorang pada plin-plan dalam berpendapat. Kadang-kadang, untuk menghukumi satu perbuatan, ia memilih pendapat madzhab ini, kadang-kadang ia memilih pendapat madzhab yang lain lagi. Lebih buruk lagi, mereka malah pasrah dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpinnya. Apa yang dikatakan pemimpinnya harus ditaqlidi (diikuti), dan dianggap kebenaran mutlak. Padahal pendapat para pemimpinnya sama sekali tidak didasarkan pada al-Quran dan Sunnah. Bahkan, pendapat-pendapat mereka telah menyimpang jauh dari tuntunan Islam. Lebih ironis lagi, pemimpin-pemimpinnya juga terkenal fasik dan ahli bid'ah yang seharusnya tidak boleh diikuti.

Jika keadaan ini dibiarkan terus berlanjut, tentunya kaum Muslim akan semakin terjatuh pada taqlid yang didasarkan hawa nafsu,

5

bukan didasarkan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, memahami kaedah taqlid merupakan satu-satunya jalan agar kita benar-benar mengikuti Allah dan RasulNya bukan malah mengikuti hawa nafsu dan setan yang akan menceburkan kita ke dalam kehinaan dan kenistaan. Allah swt telah menyindir masalah ini di dalam sebuah firmanNya;

يـوم تـقلب وجوههم يف النار يـقولون ياليتـنا أطعنا الله وأطعنا الرسوال (.) وقالوا ضلونا البيال (.) ربـنا ءاتم ضعفني من ربـنا إنا أطعنا سادتـنا وكبـراءنا ف

هم لعنا كبرياالع ذاب والعنـ

"Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata: "Alangkah baiknya, andaikata kami taàt kepada Allah dan taàt (pula) kepada Rasul". Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaàti pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar". [al-Ahzab: 66- 68[

Dari sini kita bisa memahami, bahwa memahami kaedah taqlid menjadi sangat penting. Sebab, seorang Muslim yang tidak mampu melakukan ijtihad; ia diwajibkan taqlid (mengikuti) seorang mujtahid agar dirinya memahami hukum syariat. Hanya saja, seorang muqallid harus memahami kaedah taqlid terlebih dahulu, sebelum memilih dan mengambil suatu pendapat. Bila seorang muqallid tidak memahami kaedah taqlid, bisa dipastikan ia akan memilih suatu pendapat berdasarkan hawa nafsu belaka. Lebih dari itu, ketidaktahuan seorang Muslim akan kaedah taqlid, akan menjatuhkan dirinya ke dalam taqlid-taqlid yang menyimpang atau

6

tidak sejalan dengan tuntunan syariat. Misalnya, taqlid kepada pendapat orang-orang tertentu; atau taqlid kepada orang-orang yang terkenal fasiq dan suka melanggar hukum syariat .

Untuk itu, "kaedah taqlid" ini harus dihadirkan kembali di tengah-tengah kaum Muslim, agar kaum Muslim yang terus terpuruk ke dalam kemunduran ini tidak semakin hancur dan binasa akibat ketidaktahuan mereka terhadap ketentuan memilih dan mengambil pendapat .

7

BAB II KETENTUAN UMUM MENGENAI TAQLID

Definisi Taqlid

ecara literal, taqlid diambil dari kata al-qaladzah allatiy yuqallidu ghairahu bihaa." (kalung yang dikenakan kepada orang lain). 5F

vi Sedangkan menurut istilah, taqlid adalah 'amal biqauli al-ghairi min ghair hujjah mulzimah." (beramal dengan mengikuti pendapat orang lain tanpa ada hujjah (dalil) yang bersifat mengikat). 6F

vii" Misalnya, orang awam yang mengikuti pendapat orang awam lainnya, atau seorang mujtahid yang mengikuti pendapat mujtahid lainnya.

Menurut al-Amidiy, merujuknya seseorang kepada sabda Nabi saw, atau ijma' Mujtahid di suatu masa, vonisnya seorang qadliy berdasarkan kesaksian seorang yang adil, dan merujuknya seorang muqallid kepada seorang mufti (pemberi fatwa) tidak terkategori sebagai taqliid; dikarenakan tidak adanya hujjah lazim yang bisa dijadikan pegangan.7 F

viii

S

8

Sedangkan menerima semua sabda Rasulullah saw yang menunjukkan wajibnya menyakini kemukjizatan Rasul, wajibnya menerima ijma' mengenai kewajiban menerima perkataan Rasulullah saw, wajibnya menerima pendapat seorang mufti atau para saksi; semua ini disebut dengan taqlid menurut 'urf (kebiasaan) pengguna bahasa8F

ix .

Ibnu Hammam dalam al-Tahriir mengatakan, "Taqlid adalah berbuat berdasarkan pendapat orang yang tidak memiliki hujjah, tanpa ada alasan".9 F

x

Al-Qaffaal menyatakan, "Taqlid adalah mengikuti pendapat orang yang anda sendiri tidak tahu dari mana pendapat itu berasal.10 F

xi"

Syaikh Abu Hamid dan Abu Manshur berpendapat, "Taqlid adalah menerima pendapat orang lain tanpa ada hujjah atas pendapat tersebut".11 F

xii

Larangan Bertaqlid Dalam Masalah Aqidah

Seorang muslim dilarang (diharamkan) taqlid dalam masalah-masalah 'aqidah. Mayoritas 'ulama telah sepakat bahwa hukum bertaqlid dalam masalah 'aqidah adalah haram. Hanya sebagian kecil ulama yang membolehkan taqlid dalam masalah 'aqidah, yaitu, 'Ubaidullah bin al-Hasan al-'Anbariy, kelompok Hasyawiyah, dan Ta'limiyyah.12F

xiii Sebagian yang lain malah berpendapat, wajibnya bertaqlid dalam masalah 'aqidah. Menurut mereka al-nadhr (pengamatan) dan ijtihad dalam masalah 'aqidah adalah haram .

9

Imam al-Raziy dalam kitab al-Mahshuul dari mayoritas fuqaha menyatakan, bahwa taqlid dalam masalah 'aqidah adalah boleh. Namun, Ibnu Hajib tidak menuturkan pendapat ini kecuali dari al-'Anbariy saja.

Sedangkan jumhur 'ulama berpendapat, bahwa taqlid dalam masalah aqidah adalah haram. Abu Ishaq dalam Syarah al-Tartiib menuturkan tentang kesepakatan para ahli ilmu dari berbagai golongan mengenai haramnya taqlid dalam masalah 'aqidah. Abu al-Husain bin al-Qaththaan menyatakan, "Kami tidak melihat adanya iktilaf dalam hal haramnya taqlid dalam masalah tauhid." Ibnu al-Sam'aniy menuturkan, bahwa seluruh ahli ilmu kalam dan sekelompok fuqaha telah sepakat mengenai haramnya taqlid dalam masalah 'aqidah. Menurut Imam al-Haramain, dalam al-Syaamil, tak seorangpun yang berpendapat bolehnya taqlid dalam masalah 'aqidah kecuali kelompok Hanabilah. Sedangkan menurut Imam al-Isyfirainiy, yang berpendapat bolehnya taqlid dalam masalah 'aqidah hanyalah ahli dzahir.13 F

xiv

Menurut Imam al-Amidiy pendapat yang terkuat adalah pendapat yang melarang taqlid dalam masalah 'aqidah. Pendapat ini juga dipilih oleh Imam Syafi'iy, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Hanbal.

Adapun alasan-alasan yang melarang taqlid dalam masalah 'aqidah adalah sebagai berikut;

Pertama, sesungguhnya pengamatan adalah wajib, sedangkan taqlid telah meniadakan kewajiban untuk melakukan pengamatan dan penelitian. Padahal hal semacam ini –meninggalkan pengamatan dan penelitian -- adalah perbuatan haram. Sebab, ia telah meninggalkan

10

kewajiban. Dalil wajibnya melakukan pengamatan adalah firman Allah swt,

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah matinya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan."[al-Baqarah:12]

Rasulullah saw bersabda, "Celakalah bagi siapa saja yang membaca ayat ini, namun tidak pernah memikirkan isinya.". Hadits ini merupakan ancaman bagi siapa yang meninggalkan pengamatan dan pengkajian. Walhasil, hukum pengamatan dan pengkajian adalah wajib.14 F

xv

Kedua; menurut Imam al-Amidiy, para ulama salaf berkonsensus mengenai wajibnya makrifat kepada Allah swt, baik dalam hal yang boleh bagi Allah dan apa yang tidak boleh bagi Allah swt. Barangkali ada yang mengatakan, bahwa makrifat kepada Allah juga bisa ditempuh dengan taqlid. Pendapat ini tertolak karena alasan-alasan berikut ini; (1) orang yang memberikan fatwa dalam masalah 'aqidah tidaklah maksum, dan tidak boleh dianggap maksum. Karena ia tidak maksum, maka berita yang disampaikannya tidak wajib untuk diimani. Jika berita yang disampaikannya tidak wajib diimani, berarti berita yang disampaikannya tidak berfaedah kepada ilmu (keyakinan). (2) sekiranya taqlid itu menghasilkan ilmu (keyakinan), tentunya bagi orang yang mengikuti pendapat bahwa alam semesta itu huduts (baru atau diciptakan) akan memperoleh keyakinan sama

11

seperti orang yang mengikuti pendapat bahwa alam semesta itu qadam (awal atau pertama kali). Padahal hal semacam ini adalah sesuatu yang mustahil; sebab dua keyakinan semacam ini tidak mungkin dikompromikan. (3) sekiranya taqlid itu menghasilkan ilmu (keyakinan), padahal keyakinan dalam masalah seperti itu kadang-kadang bersifat dlaruriy atau nadzariy: tentunya keyakinan (ilmu) tersebut tidak boleh bersifat dlaruriy. Jika tidak bersifat dlaruriy, tentunya akan terjadi perbedaan di kalangan manusia. Padahal dalam masalah 'aqidah tidak boleh ada perbedaan.

Ketiga, al-Quran telah mencela taqlid dalam masalah 'aqidah, namun tidak dalam masalah syariat. Adapun nash yang melarang taqlid dalam masalah 'aqidah adalah sebagai berikut;

بل قالوا إنا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على ءاثارهم مهتدون (.) وكذلك ما أمة أرسلنا من قـبلك يف قـرية من نذير إال قال متـرفوها إنا وجدنا ءاباءنا على

هدى مما وجدمت عليه ءاباءكم وإنا على ءاثارهم مقتدون (.) قال أولو جئتكم ب قالوا إنا مبا أرسلتم به كافرون

"Bahkan mereka berkata, "Sesungguhnya kami mendapati pada bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Dan demikianlah bahwa Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatanpun di suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Sesungguhnya kami mendapati pada bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. (Rasul itu) berkata, : Apakah (kamu akan mengikutinya juga), sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih

12

(nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kami dapati yang dianut oleh bapak-bapak kalian"?15 F

xvi

Ayat ini jelas-jelas mencela orang-orang yang bertaqlid dalam masalah keyakinan; dan masih banyak ayat-ayat lain yang mencela kaum Muslim taqlid dalam masalah 'aqidah.

Selain itu, berpikir menyangkut masalah aqidah adalah mudah, sebab, dalil-dalil yang berkenaan dengan aqidah sangat jelas (tidak perlu ijtihad). 16F

xvii Imam Ahmad menyatakan, "Tanda yang menunjukkan dangkalnya ilmu seseorang, bahwa ia bertaqlid kepada orang lain dalam masalah aqidah". 17F

xviii

Menurut Abu Manshur, para 'ulama berbeda pendapat mengenai orang yang beraqidah dengan jalan taqlid, atau tidak memahami dalil-dalilnya. Mayoritas 'ulama berpendapat, mereka tetap Mukmin yang akan mendapatkan syafa'at, namun berpredikat fasiq, dikarenakan meninggalkan istidlal (proses berdalil). Pendapat semacam ini dipegang oleh mayoritas ulama hadits. Imam al-Asy'ariy dan mayoritas Mu'tazilah menyatakan: seseorang tidak akan mendapat predikat Mukmin hingga ia meninggalkan taqlid. 18F

xix

Namun, Imam Syaukani membantah pendapat itu dengan menyatakan, bahwa mereka tetap Mukmin dan tidak boleh digelari dengan gelar fasiq. Sebab, syariat tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya19F

xx.

Bolehnya Taqlid Dalam Masalah Hukum Syariat

Di dalam kitab Irsyaad al-Fuhuul, Imam Syaukani menyatakan, bahwa para 'ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya taqlid dalam

13

masalah syariat. Jumhur ahli ilmu berpendapat, bahwa taqlid dalam masalah syariat dilarang secara mutlak. Imam al-Qarafiy menuturkan: madzhab Malikiyyah dan mayoritas ulama menyatakan wajibnya ijtihad dan membatilkan taqlid. Imam Ibnu Hazm menyatakan konsensus para ulama untuk menolak taqlid dalam masalah syariat.20 F

xxi

Imam al-Amidiy memilih pendapat yang membolehkan seseorang bertaqlid kepada seorang mujtahid. Beliau menyatakan, "Masyarakat awam dan orang-orang yang tidak memiliki keahlian untuk berijtihad, meskipun ia memiliki sebagian ilmu yang bisa digunakan untuk berijtihad, wajib mengikuti pendapat para mujtahid, dan mengambil fatwanya. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh ahli pentahqiq dalam masalah ushul. 21F

xxii Menurutnya, pendapat ini didukung oleh nash, ijma' dan akal pikiran .

Adapun alasan-alasan yang membolehkan taqlid dalam masalah syariat adalah sebagai berikut:

Pertama, Allah swt telah berfirman:

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui."[al-Nahl:4]

Ayat ini berlaku umum untuk setiap mukhaatib; sekaligus berisi perintah untuk bertanya atas sesuatu yang tidak diketahui 22F

xxiii . Meskipun konteks ayat ini berbicara mengenai penolakan terhadap orang-orang Musyrik saat mereka mengingkari keberadaan Rasul sebagai manusia biasa, akan tetapi lafadz yang terkan0dung di dalamnya bersifat umum. Dalam kondisi semacam ini, tafsir ayat ini harus dikembalikan pada kaedah "al-'ibrah bi 'umuum al-lafdz laisa bi

14

khushuush al-sabab"; perngertian itu didasarkan pada keumuman lafadz bukan didasarkan pada khususnya sebab. Dengan kata lain, yang dijadikan dasar adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Oleh karena itu, tidak bisa dinyatakan, bahwa ayat ini hanya berhubungan dengan perintah kepada orang Musyrik untuk bertanya kepada ahlul kitab agar mereka mengetahui bahwa Allah swt tidak pernah mengutus seorang Rasul kepada umat manusia kecuali dari kalangan manusia. Dengan demikian, ayat ini merupakan perintah kepada orang-orang Musyrik untuk bertanya mengenai masalah yang tidak diketahuinya kepada ahlu dzikr.23 F

xxiv

Frase "fas- aluu" di sini datang dalam bentuk umum; maknanya adalah, "bertanyalah kalian agar kalian mengetahui, bahwa Allah tidak pernah mengutus Rasul kepada umat-umat sebelumnya, kecuali dari kaum laki-laki (manusia biasa)." Dari sini bisa dilihat, bahwa pertanyaan tersebut berhubungan dengan masalah pengetahuan (makrifat), tidak berkaitan dengan masalah "keimanan" ('aqidah). Sedangkan kata "ahlu al-dzikr", meskipun "musyar ilaihi (orang yang disebutkan)" adalah ahlul kitab, akan tetapi sighatnya dalam bentuk umum. Oleh karena itu, frasa "ahlu al-dzikr" di sini berlaku umum untuk seluruh ahlu al-dzikr, dan tidak hanya berlaku untuk ahlul kitab saja. 24F

xxv

Kaum Muslim sendiri termasuk ahlu al-dzikr. Hal semacam ini telah disebutkian di dalam al-Quran;

"Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka."[al-Nahl:44]

Walhasil, orang-orang yang memahami hukum-hukum syara' tergolong ahlu al-dzikr; baik yang memiliki ilmu ijtihad maupun ilmu talaqqin. Faktanya, seorang muqallid biasa bertanya mengenai

15

hukum-hukum Allah dalam satu atau beberapa masalah. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan dengan jelas kebolehan taqlid dalam masalah syariat.xxvi

Selain itu, kebolehan taqlid juga ditunjukkan di dalam sunnah. Diriwayatkan dari Jabir ra; ada seorang laki-laki tertimpa batu hingga kepalanya retak, lalu bermimpi junub. Kemudian, ia bertanya kepada para sahabatnya, ‘Apakah kalian mendapatkan untukku rukhshah (keringanan) untuk bertayamum? Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkan untukmu rukhshah sementara engkau mampu menggunakan air’. Laki-laki itu mandi, tetapi setelah itu meninggal dunia. Nabi saw berkata: "Adalah cukup baginya bertayamum dan membalut kepalanya dengan kain, lalu menyapukan (debu) diatasnya dan membasuh seluruh badannya." Beliau bersabda,"Mengapa mereka tidak bertanya terlebih dahulu, jika tidak tahu. Sesungguhnya, obat ketidaktahuan hanyalah bertanya."

Hadits ini menunjukkan, bahwa Rasulullah menganjurkan para shahabat untuk bertanya mengenai hukum syara’. Benarlah kata al--Sya’bi: ‘Ada enam orang sahabat Rasulullah saw yang biasa memberikan fatwa kepada orang-orang; yaitu Ibnu Mas’ud, Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka’ab dan Abu Musa al-Asyari’ ra. Biasanya, tiga orang meninggalkan pendapat mereka dan mengikuti tiga orang yang lain; yaitu Abdullah meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat Umar, Abu Musa meninggalkan pendapatnya dan ikut pendapat Ali, dan Zaid meninggalkan pendapatnya dan ikut pendapat Ubay bin Ka’ab’. Ini menunjukkan bahwa para sahabat menjadi rujukan kaum Muslim, dan sebagian mereka bertaqlid kepada sebagian yang lain.

Adapun celaan taqlid yang terdapat di dalam al-Quran al-Karim, hanyalah berhubungan dengan perkara keimanan bukan dalam masalah hukum-hukum syara’. Sebab, ayat-ayat tersebut hanya

16

berbicara pada konteks keimanan dan nashnya khusus membahas masalah keimanan. Lagi pula ayat-ayat tersebut tidak bisa dicari-cari illatnya. Firman Allah Swt:

"Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah dinegeri itu berkarta: ‘Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak mereka’. (Rasul itu) berkata: ‘Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk dari pada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?’ [al-Zukhruf: 23-24]

"(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: ’Seandainya kami dapat kembali (kedunia) pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami’. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak keluar dari api neraka." [al-Baqarah : 166-167]

"Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?’ Mereka menjawab: ‘Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya’."[Al-Anbiya: 52-53]

Konteks pembicaraan (maudlu') ayat-ayat ini hanya berkaitan dengan keimanan dan kekufuran saja. Keumumannya hanya meliputi masalah keimanan dan kekufuran saja, dan tidak umum untuk segala

17

sesuatu. Nash-nash ini juga tidak mengandung illat dan tidak boleh dicara-cari 'illatnya. Tidak bisa dikatakan bahwa yang dijadikan acuan adalah umumnya lafadz bukan khususnya sebab. Kaedah ini bisa diterapkan jika ayat-ayat tersebut dikaitkan dengan sebab nuzul, yaitu kejadian yang menjadi penyebab turunnya ayat. Namun, pernyataan itu tidak benar jika dikaitkan dengan maudlu’ (konteks pembicaraan) ayat. Pada dasarnya, yang jadi acuan adalah konteks pembicaraan ayat tersebut, sedangkan keumumannya terbatas pada konteks pembicaraan ayat itu saja, dan tidak umum meliputi segala hal yang tidak tercakup dalam konteks pembicaraannya. Juga tidak bisa dinyatakan, bahwa ayat tersebut konteks pembicarannya berkaitan dengan keimanan dan kekufuran, akan tetapi penafsirannya juga berlaku untuk para muqallid; dengan asumsi bahwa hukum itu beredar sesuai dengan ada atau tidak adanya 'illat. Sebab, ayat-ayat tersebut tidak mengandung illat dan tidak boleh dicari-cari 'illatnya; baik nash-nash yang berasal dari al-Quran maupun Sunnah. Oleh karena itu, tidak ada satu nash pun yang melarang taqlid dalam masalah syariat. Nash-nash maupun realita kaum Muslim pada masa Rasulullah dan para shahabat malah menunjukkan bolehnya taqlid .26 F

xxvii

Taqlid bisa saja terjadi pada muttabi' maupun 'aamiy. Ini disebabkan karena, Allah swt menamakan taqlid dengan ittibaa'. Allah swt berfirman;

"(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali."[al-Baqarah:166]

Selain itu, hukum syariat yang diadopsi seseorang kadang-kadang diistinbathkan sendiri (mujtahid), atau kadang-kadang diistinbathkan

18

oleh orang lain, kemudian ia mengikuti pendapat orang lain itu (muqallid). Sedangkan mengikuti pendapat orang lain adalah taqlid, baik dengan hujjah yang bersifat mengikat, maupun tanpa hujjah. Dengan demikian, muttabi' termasuk muqallid. Selain itu, ittibaa' adalah mengkaji pendapat seorang mujtahid yang meliputi kajian terhadap dalil-dalil yang digunakan istinbath oleh mujtahid tersebut tanpa harus memberikan justifikasi terhadap dalil-dalil tersebut, atau tanpa harus terikat dengan dalil-dalil tersebut27 F

xxviii.

Akan tetapi, jika anda telah memberikan justifikasi terhadap dalil tersebut, atau terikat dengan dalil tersebut; memahami arah istinbath dari hukum tersebut, dan anda sepakat terhadap istinbath hukum tersebut, maka anda harus terikat dengan hujjah yang membangun hukum tersebut. Walhasil, pendapat anda tak ubahnya pendapat seorang mujtahid. Dalam kondisi semacam ini, anda adalah seorang mujtahid, bukan seorang muttabi'. Atas dasar itu, ittibaa' terkategori taqlid, sedangkan muttabi' (orang yang melakukan kajian) termasuk seorang muqallid, meskipun ia memahami dalil 28F

xxix .

Orang Awam ('Amiy) Wajib Meminta Fatwa dan Mengikuti 'Ulama

Hujjatul Islam Imam al-Ghazali, dalam kitab al-Mustashfa fi 'Ilm Ushul menyatakan, bahwa para shahabat telah terbiasa memberikan fatwa kepada orang-orang awam, dan tidak pernah menyuruh orang-orang awam untuk meraih derajat mujtahid. Keadaan ini telah dimaklumi dan dituturkan berdasarkan riwayat-riwayat mutawatir dari kalangan 'ulama maupun awam. Ini menunjukkan, bahwa taqlid telah dikenal dan terjadi baik pada masa shahabat maupun masa-masa berikutnya.29 F

xxx

19

Semua orang telah sepakat mengenai wajibnya orang awam memikul taklif-taklif syariat. Sedangkan mewajibkan mereka meraih kemampuan seperti seorang mujtahid adalah kemustahilan. Sebab, hal ini pasti akan menyebabkan terputusnya kegiatan pertanian, perindustrian, dan lain-lain dikarenakan kesibukan untuk menuntut ilmu hingga meraih derajat mujtahid. Lebih dari itu, keadaan ini justru akan menghancurkan kehidupan para ulama itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi mereka (orang awam) selain taqlid dalam masalah hukum syariat. 30F

xxxi Lebih lanjut Imam Ghazali menyatakan,"Taqlid adalah menerima pendapat tanpa hujjah. Sedangkan mereka (orang awam) wajib menerima pendapat yang difatwakan. Ketentuan ini didasarkan pada ijma', sebagaimana wajibnya seorang hakim menerima kesaksian, atau wajibnya kita menerima khabar ahad".31 F

xxxii

Seorang Muqallid 'Amiy Tidak Boleh Meminta Fatwa Kecuali Kepada Orang Yang Keilmuan dan Keadilannya Telah Ia Ketahui

Pada dasarnya, seorang muqallid 'amiy wajib meminta fatwa kepada orang-orang yang ia ketahui berilmu dan memiliki keadilan 32F

xxxiii. Ia tidak boleh meminta fatwa kepada orang yang keilmuan dan keadilannya tidak ia ketahui. Sebab, setiap orang yang diwajibkan untuk mengikuti pendapat orang lain (muqallid), maka ia juga diwajibkan untuk mengetahui keadaan orang yang diikutinya; sebagaimana wajibnya umat Islam mengetahui dengan dirinya sendiri, kemukjizatan Rasulullah. Seseorang tidak boleh menyakini begitu saja, orang yang mengaku dirinya Rasulullah sementara itu, orang tersebut tidak pernah dikenalnya. Seorang hakim juga wajib mengetahui kondisi saksi, apakah ia adil atau tidak, sebelum

20

memutuskan untuk menerima atau menolak kesaksiannya. Dan seorang Mujtahid wajib mengetahui kondisi perawi hadits sebelum ia menerima khabarnya. Atas dasar itu, orang awam wajib mengetahui kondisi orang yang hendak ditanyai pendapatnya33F

xxxiv.

Lalu, jika keadilan seorang mujtahid tidak diketahui, apakah seseorang dituntut untuk menelitinya? Menurut Imam al-Ghazali, seorang awam tidak dituntut untuk meneliti keadilan seorang Mujtahid yang tidak dikenalnya. Sebab, fakta menunjukkan, jika seorang masuk ke sebuah negeri, ia hanya wajib bertanya siapa orang alim di negeri itu, dan tidak dituntut untuk membuktikan keadilannya. Demikian juga jika orang awam tidak tahu keilmuan Mujtahid, ia tidak dituntut untuk menelitinya. Sebab, orang alim yang sudah terkenal di suatu negeri, dan dikenal oleh masyarakat setempat, maka keadilan dan keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, dan orang awam tidak perlu melakukan kajian secara lebih mendalam mengenai keilmuan dan keadilannya34F

xxxv .

Jika seorang diketahui kefasikannya, ia tidak boleh ditanyai pendapatnya. Sebaliknya, jika seorang mufti diketahui keadilannya, maka seorang awam baru boleh bertanya meminta fatwanya35F

xxxvi .

Jika seorang awam tidak mengetahui hal ihwal mufti (yang hendak dimintai fatwanya), ia tidak perlu menolaknya, akan tetapi ia harus bertanya terlebih dahulu mengenai keadilannya. Ini ditujukan agar ia terhindar dari kedustaan dan kejahatan dari mufti tersebut. Sesungguhnya, jiwa seorang mufti sudah terkenal memberikan fatwa di suatu negeri, maka biasanya ia juga terkenal memiliki keadilan. Sedangkan untuk menetapkan keadilan dan keilmuan seorang mufti, seorang awam cukup menyandarkan kepada persangkaan kuatnya (ghalabat al-dzan) yang didasarkan pada perkataan satu atau dua

21

orang adil, dan tidak harus bersandar pada bukti yang menyakinkan (qath'iy). Jika ada satu atau dua orang adil mengatakan bahwa mufti ini adil, maka seorang awam boleh mengambil fatwa dari orang tersebut .36 F

xxxvii

Jika Di Sebuah Negeri Hanya Ada Seorang Mufti Saja

Jika di sebuah negeri hanya ada seorang mufti saja, seorang awam wajib merujuk kepada mufti tersebut. Namun, jika di sebuah negeri terdapat banyak mufti, maka ia bisa bertanya kepada siapa saja, dan tidak wajib hanya merujuk kepada salah satu mufti saja; seperti halnya pada masa shahabat ra. Ada sebagian orang yang berpendapat, bahwa seorang awam wajib mengikuti mufti yang paling utama (afdlal). Jika orang-orang awam hendak meminta fatwa, maka mereka memilih salah satu diantara mufti-mufti itu. Menurut al-Ghazali, pendapat semacam ini bertentangan dengan ijma' shahabat. Sebab, shahabat-shahabat yang paling utama dan kesohor tidak pernah menghalang-halangi orang awam untuk meminta fatwa kepada shahabat-shahabat lain yang keutamaan lebih rendah. Sesungguhnya, orang-orang awam hanya diwajibkan merujuk kepada mufti yang diketahui adil dan memiliki ilmu. Seluruh shahabat telah memahami masalah ini.37 F

xxxviii

Namun demikian, jika dua orang mufti memfatwakan hukum yang berbeda, maka; jika kedua orang mufti itu diketahui sama-sama adil dan alim, maka orang awam boleh memilih salah satu diantara dua mufti tersebut. Namun, jika diketahui bahwa salah seorang diantara mufti-mufti tersebut adalah yang lebih adil dan alim, maka ia wajib mengikuti mufti yang diyakininya lebih adil dan alim tersebut. Misalnya, jika seseorang menyakini bahwa Imam Syafi'iy lebih alim dibandingkan imam-imam yang lain, maka ia wajib mengikuti

22

pendapat Imam Syafi'iy dan dilarang mengambil pendapat imam lain yang bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'iy38F

xxxix, hanya karena ingin mengikuti hawa nafsunya. Keadaan ini mirip dengan seorang mufti yang harus melakukan tarjih diantara dua dalil yang bertentangan. Sedangkan tarjih yang bisa dilakukan oleh kalangan awam adalah mengikuti pendapat mufti yang dianggapnya lebih alim dan adil. 39F

xl Akan tetapi, bukan berarti seorang awam mesti harus selalu merujuk kepada seorang Mujtahid saja. Seorang muqallid sah-sah saja mengikuti seorang mujtahid untuk satu kasus, dan mengikuti mujtahid yang lain untuk kasus yang berbeda. Akan tetapi, seorang awam tidak diperbolehkan mengikuti pendapat dua orang mujtahid untuk satu kasus yang sama. Sebab, hukum syara' atas satu perbuatan harus berjumlah satu dan tidak boleh berbilang.40 F

xli

Jika seseorang telah berbulat tekad dan mengambil keputusan untuk mengikuti satu madzhab tertentu, maka ia tidak boleh mengambil pendapat selain pendapat madzhab yang dipilihnya itu. Namun demikian, ada pula yang berpendapat diperbolehkan dirinya mengambil pendapat mujtahid lainnya, sekiranya pendapat mujtahid lain tersebut lebih kuat dibandingkan pendapat imam madzhabnya.41 F

xlii

23

BAB III REALITAS TAQLID

ada dasarnya, taqlid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa hujjah yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, sisi yang dipentingkan dalam taqlid adalah mengikuti pendapat orang

lain; tanpa memandang lagi siapa yang melakukan taqlid; apakah seorang mujtahid atau muqallid. Sebab, seorang mujtahid diperbolehkan mengikuti pendapat mujtahid lain dalam satu masalah, meskipun ia sendiri ahli dalam berijtihad. Benar, pada konteks awalnya, seorang mujtahid jika telah berijtihad hingga melahirkan sebuah hukum; dia dilarang mengikuti pendapat Mujtahid lain. Namun, jika ia tidak melakukan ijtihad dalam suatu masalah maka ia diperbolehkan taqlid kepada mujtahid yang lain. 42F

xliii Dalam kondisi semacam ini, mujtahid tersebut disebut muqallid dalam satu masalah itu saja. Ini menunjukkan, bahwa suatu pendapat yang digali oleh seorang mujtahid kadang-kadang diikuti oleh seorang mujtahid lain, atau diikuti oleh seorang muqallid.

Adapun realitas taqlidnya seorang mujtahid dan muqallid dapat diperinci sebagai berikut.

P

24

Fakta "Taqlidnya Seorang Mujtahid"

Seorang mujtahid yang memiliki kemampuan dan keahlian ijtihad dalam suatu masalah, atau semua hal, jika ia berijtihad hingga melahirkan suatu hukum syariat; ia tidak boleh bertaqlid kepada mujtahid lainnya. 43F

xliv Ia juga tidak diperbolehkan meninggalkan hasil ijtihadnya, kecuali karena empat sebab;

a. Ijtihadnya Terbukti Lemah

Terbukti dengan sangat jelas, bahwa dalil-dalil yang dijadikan sandaran pendapatnya lemah, sedangkan dalil yang diketengahkan oleh mujtahid lain lebih kuat. Dalam kondisi semacam ini, seorang mujtahid wajib meninggalkan pendapatnya dan mengikuti dalil yang lebih kuat. Haram baginya tetap bersikukuh dengan pendapatnya yang telah terbukti lemah. 44F

xlv Ia tidak boleh menolak untuk mengambil hukum baru yang digali oleh mujtahid baru, atau hukum yang belum pernah dinyatakan oleh para mujtahid sebelumnya. Sebab, yang jadi patokan adalah kekuatan dalilnya, bukan banyaknya orang yang menyatakan pendapat itu, atau pendapat itu telah dikemukan ulama-ulama dahulu. Selain itu, berpendapat dan beramal dengan pendapat yang lebih rajih adalah wajib. Para shahabat ra bersepakat memilih pendapat yang lebih rajih dalam berbagai masalah hukum yang bertentangan. Oleh karena itu, kewajiban untuk berpendapat dan beramal dengan pendapat yang rajih didasarkan pada ijma' shahabat. Contohnya, para shahabat lebih memilih khabar dari 'Aisyah ra daripada khabarnya Abu Hurairah, mengenai masalah puasanya orang junub. Sebab, mereka memahami, bahwa 'Aisyah lebih memahami Rasulullah saw daripada Abu Hurairah ra45F

xlvi. Selain itu, betapa banyak ijtihad para shahabat yang terbukti kelemahannya di masa berikutnya.

25

Jika seorang mujtahid menyadari kelemahan dalilnya, sedangkan dalil mujtahid lain lebih kuat berdasarkan tarjih yang ia lakukan terhadap sebagian dalil, maka dalam kondisi semacam ini mujtahid tersebut adalah seorang muqallid. Sebab, keadaan mujtahid tersebut seperti halnya seorang muqallid yang mentarjih atas suatu pendapat. Namun, jika ia menyadari kelemahan dalilnya dan dalil mujtahid lain jelas-jelas lebih kuat berdasarkan penelitian dan istinbathnya terhadap dalil, hingga melahirkan suatu kesimpulan seperti kesimpulan mujtahid lainnya itu, maka dalam kondisi semacam ini ia bukanlah seorang muqallid, akan tetapi, ia tetap dianggap seorang mujtahid yang telah menyadari kesalahan ijtihadnya yang pertama (qaul qadim), kemudian ia mengadopsi ijtihadnya yang baru (qaul jadid). Hal semacam ini seringkali dilakukan oleh Imam Syafi'iy ra.xlvii

b. Meyakini Mujtahid Lain Lebih Mumpuni

Jika seorang mujtahid memandang mujtahid lain lebih mumpuni dan lebih ahli dalam suatu masalah; lebih banyak menguasai dalil-dalil sam'iyyah, lebih kuat dalam memahami dalil-dalil syara', dan lain sebagainya. Lalu, ia melakukan tarjih dengan sebuah keyakinan bahwa mujtahid tersebut lebih dekat dengan kebenaran dalam masalah tertentu, maka, dalam kondisi semacam ini, ia boleh meninggalkan pendapatnya, dan mengikuti pendapat mujtahid lain yang dianggapnya lebih paham dan lebih menguasai bidang tersebut. Imam al-Sya'biy menuturkan, bahwa Abu Musa pernah meninggalkan pendapatnya karena mendengar pendapat Ali ra; Zaid juga meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapatnya Ubay bin Ka'ab, 'Abdullah bin Umar meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat Umar bin Khaththab. Juga dituturkan dalam sebuah hadits, bahwa Abu Bakar dan Umar meninggalkan pendapatnya, dan mengikuti pendapat Ali ra. Ini menunjukkan, bahwa seorang mujtahid bisa

26

saja mengikuti pendapat mujtahid lain didasarkan pada ketsiqahannya (kepercayaannya) kepada mujtahid yang lain itu. Akan tetapi, hal ini hukumnya hanyalah mubah bagi seorang mujtahid, dan tidak wajib.xlviii

c. Jika Kepala Negara Telah Melegalisasi Hukum Tertentu

Jika kepala negara memutuskan untuk melegalisasi sebuah hukum yang digali oleh mujtahid lain. Dalam kondisi semacam ini, ketetapan kepala negara wajib untuk diikuti dan dilaksanakan oleh seorang mujtahid, meskipun pendapat tersebut bertentangan dengan pendapatnya. Ia mesti beramal dengan pendapat yang dilegalisasi kepala negara, bukan pendapat dirinya sendiri. Imam al-Amidiy menuturkan, bahwa para 'ulama telah sepakat mengenai tidak bisa dihapuskannya ketetapan penguasa dalam masalah-masalah ijtihadiyyah demi kemaslahatan hukum. Namun, ketetapan penguasa bisa saja dihapus jika bertentangan dengan nash-nash qath'iy. Jika ketetapan penguasa (khalifah) bertentangan dengan dalil-dalil dzanniy, maka ketetapannya tidak bisa dihapus.xlix

Masih menurut Imam al-Amidiy, para 'ulama telah sepakat mengenai ketidakbolehan seorang khalifah melegalisasi hukum yang bertentangan dengan hasil ijtihadnya dan taqlid kepada mujtahid lain. Dalam kondisi semacam ini ketetapan hukum khalifah bisa batal. Ini jika khalifah tersebut seorang mujtahid. Jika seorang khalifah taqlid kepada seorang imam, kemudian ia mengadopsi hukum yang bertentangan dengan pendapat imamnya; hal ini harus dilihat dahulu. Jika ia berpendapat boleh taqlid kepada imam yang lain, maka ketetapannya tidak batal. Jika ia berpendapat tidak boleh taqlid kepada imam yang lain, maka keputusannya bisa dihapuskan.l

27

d. Menjaga Kesatuan dan Persatuan Kaum Muslim

Jika dalam kondisi tertentu, kaum Muslim harus berbulat pendapat demi menjaga kepentingan bersama dan demi utuhnya persatuan dan kesatuan kaum Muslim, maka seorang mujtahid bisa saja meninggalkan pendapatnya demi tujuan-tujuan tersebut. Dalilnya adalah ijma' shahabat ra saat membai'at 'Abdurrahman bin 'Auf. Diriwayatkan, bahwa 'Abdurrahman bin 'Auf setelah bertanya kepada masyarakat baik secara terang-terangan maupun rahasia, beliau lantas mengumpulkan masyarakat di dalam masjid. Ia naik mimbar dan memanjatkan doa panjang sekali. Setelah itu ia memanggil 'Ali bin Abi Thalib seraya menggenggam tangannya. 'Abdurrahman bertanya kepada 'Ali ra, "Apakah anda bersedia membai'atku untuk memerintah sesuai dengan Kitabullah, Sunnah RasulNya, serta ijtihadnya Abu Bakar dan Umar? Ali menjawab, "Aku akan membaitmu atas dasar Kitabullah, Sunnah RasulNya, dan ijtihadku." 'Abdurrahman bin 'Auf melepaskan tangannya. Kemudian ia memanggil 'Utsman bin 'Affan, dan bertanya, "Apakah anda bersedia membai'atku berdasarkan Kitabullah, Sunnah RasulNya, dan ijtihadnya Abu Bakar dan 'Umar? 'Utsman menjawab, "Allaahumma, bersedia." 'Abdurrahman mendongakkan kepalanya ke atas masjid, sedangkan tangannya masih memegang tangan 'Utsman bin 'Affan; dan berkata tiga kali, "Ya Allah, dengarkanlah dan saksikanlah." Lalu, ia membaiat 'Utsman bin 'Affan, dan seluruh yang ada di masjid membaiat 'Utsman bin 'Affan.li

Dari kisah di atas terlihat dengan jelas, bahwa 'Abdurrahman telah meminta seorang mujtahid, yakni 'Ali bin Abi Thalib untuk meninggalkan ijtihadnya dan mengikuti ijtihadnya Abu Bakar dan Umar ra dalam seluruh masalah. Para shahabat pun menyetujui tindakan 'Abdurrahman bin 'Auf dan kemudian membaiat

28

'Utsman bin 'Affan. Bahkan, Ali yang menolak untuk meninggalkan ijtihadnya juga turut membaiat 'Utsman bin 'Affan. Akan tetapi, ketentuan semacam ini tidaklah wajib bagi seorang mujtahid. Buktinya, 'Ali ra tidak bersedia meninggalkan ijtihadnya. Tindakan 'Ali ini juga tidak diingkari oleh satupun shahabat; ini berarti menunjukkan kemubahan (jaiz), bukan kewajiban.lii

Inilah beberapa fakta taqlidnya seorang mujtahid kepada mujtahid lain karena sebab-sebab tertentu.

Namun demikian, jika seorang mujtahid belum berijtihad untuk suatu masalah, maka ia diperbolehkan taqlid kepada mujtahid lain, dan tidak melakukan ijtihad dalam masalah itu. Sebab, hukum ijtihad adalah fardlu kifayah, bukan fardlu 'ain. Jika seorang mujtahid dihadapkan pada suatu masalah baru, maka ia tidak wajib melakukan ijtihad dalam masalah tersebut. Akan tetapi, ia boleh saja berijtihad maupun taqlid kepada mujtahid lain dalam masalah tersebut. Dalam sebuah riwayat dituturkan, bahwa 'Umar pernah berkata kepada Abu Bakar, "Lebih baik kami mengikuti pendapat anda." Dituturkan juga, bahwa Ibnu Mas'ud pernah mengambil pendapat 'Umar bin Khaththab. Perkara ini telah masyhur dan disaksikan oleh para shahabat, dan mereka tidak pernah mengingkari perbuatan Umar maupun Ibnu Ma'sud. Walhasil, bolehnya seorang mujtahid taqlid kepada mujtahid lain merupakan konsensus para shahabat (ijma' sukutiy). Sedangkan ijma' shahabat absah digunakan sebagai dalil syara'liii.

Taqlidnya Seorang Muqallid

Adapun taqlidnya seseorang yang bukan mujtahid, baik muqallid mutabbi' dan 'amiy dapat dirinci sebagai berikut. Pada dasarnya, jika seorang muqallid di hadapkan pada satu masalah, ia wajib bertanya

29

kepada orang yang ia ketahui alim dan adil mengenai hukum atas masalah tersebutliv. Sebab, Allah swt tidak akan menerima ibadah yang didasarkan pada ketidaktahuan atau kebodohan. Ibadah harus didasarkan pada ilmu. Allah swt berfirman;

"Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."[al-Baqarah:282].

Maknanya, Allah swt telah mengajarkan segala sesuatu kepada kamu sekalian. Dengan demikian, ilmu itu sebelum taqwa. Sebab, perintah untuk bertaqwa kepada Allah hanya akan tercapai jika ia telah diajari dengan ilmu pengetahuan.

Di sisi yang lain, salah satu syarat agar amal perbuatan seseorang diterima Allah swt adalah benar (shawab) sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Imam Fudlail bin ‘Iyadl tatkala ditanya tentang ihsaan al-‘amal, beliau menyatakan, "Sebuah amal baru bisa dikatakan sebagai amal yang ihsan, tatkala amal tersebut memenuhi dua prasyarat. Pertama, ikhlash. Kedua, benar.

Pertama, ikhlash. Ikhlash adalah, berbuat semata-mata mencari ridla Allah swt. Banyak ayat yang memerintahkan seorang Muslim untuk berbuat hanya untuk mendapatkan ridlo Allah swt, alias ikhlash. Diantaranya adalah firman Allah swt, sebagai berikut:

ي ن حنـفاء ويقيموا الصالة ويـؤتوا الزكاة وما أمروا إال ليـعبدوا الله خملصني له الد وذلك دين القيمة

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta`atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka

30

mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus". [al-Bayyinah:5]

Rasulullah saw bersabda, artinya, “Sesunggguhnya amal itu tergantung dengan niatnya.” [muttafaq ‘alaih].

Kedua, benar. Prasyarat berikutnya adalah benar. Imam Fudlail bin ‘Iyyadl menyatakan bahwa benar di sini adalah berbuat sesuai dengan al-Quran dan Sunnah. Allah swt berfirman:

وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”.[al-Hasyr:7]

Perbuatan seorang muslim tidak akan diterima oleh Allah swt, bila tidak memenuhi dua prasyarat di atas. Kedua-duanya harus ada tatkala seseorang mengerjakan sebuah amal. Meskipun seorang muslim ikhlash dalam beramal, akan tetapi amalnya tersebut tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam, maka amal tersebut tertolak. Sebaliknya, meskipun amal perbuatannya sesuai dengan al-Quran dan Sunnah, namun tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah, maka perbuatannya juga tertolak.

Dalam sebuah hadits shahih disebutkan:

قال النيب صلى الله عليه وسلم اخلديعة يف النار ومن عمل عمال ليس عليه أمرنا فـهو رد

31

"Nabi saw bersabda, "Orang yang melakukan penipuan akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan kami, maka perbuatan itu tertolak."[HR. Bukhari]

Di dalam riwayat lain, juga dituturkan:

ها قالت قال رسول ا لله صلى الله عليه وسلم من عن عائشة رضي الله عنـأحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فـهو رد رواه عبد الله بن جعفر المخرمي

وعبد الواحد بن أيب عون عن سعد بن إبـراهيم

"Dari 'Aisyah ra, ia berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda," Siapa saja yang membuat-buat perkara baru dalam urusan kami, padahal urusan itu tidak diperintahkan, maka perkara itu tertolak." [HR. Bukhari; hadits ini diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Ja'far al-Makhramiy, 'Abdul Wahid bin Abi Aun, dari Sa'id bin Ibrahim]; dan masih banyak hadits-hadits lain yang menerangkan masalah ini.

Agar perbuatan memenuhi syarat yang kedua, yakni benar, maka sudah seharusnya bagi seorang Muslim belajar dan memahami ketentuan-ketentuan Allah swt (syariat Allah). Tanpa memahami ketentuan Allah swt, seorang Muslim mustahil bisa berbuat sesuai dengan tuntunan Allah dan RasulNya. Dari sini bisa disimpulkan, bahwa memahami syariat Islam yang berhubungan erat dengan amal perbuatan, adalah aktivitas yang sangat urgen. Tanpa belajar hukum syariat, kita tidak bisa menilai apakah perbuatan yang kita lakukan telah sesuai dengan syariat atau belum. Padahal, benar dalam beramal –sesuai dengan tuntunan al-Quran dan Sunnah— merupakan salah satu syarat agar amal kita diterima oleh Allah swt.

32

Zaid bin Zubeir berkata, "Tidaklah diterima suatu perkataan melainkan diiringi dengan perbuatan, dan tidak akan diterima perkataan dan amal kecuali dengan niat; dan tidak akan diterima perkataan, amal, dan niat kecuali sesuai dengan sunnah Nabi saw."lv

Imam Malik pernah berkata, "Sunnah adalah perahu Nabi Nuh. Barangsiapa yang menumpanginya, maka ia akan selamat, dan barangsiapa yang tidak menumpanginya akan tenggelam."lvi

Dengan demikian, seorang Muslim wajib memahami hukum syariat sebelum melaksanakan suatu perbuatan. Sebab, ia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ilmu dan pengetahuan.

Bagi orang yang tidak bisa menggali hukum syariat langsung dari dalil-dalil syariat; atau tidak bisa melakukan ijtihad; satu-satunya jalan untuk memahami hukum syariat adalah bertanya kepada orang paham syariat. Dengan kata lain, seorang muqallid wajib bertanya mengenai hukum syariat kepada orang yang paham syariat sebelum ia melaksanakan suatu perbuatan. Orang-orang awam di masa shahabat ra tak henti-hentinya meminta fatwa kepada para mujtahid, dan taqlid kepada mereka dalam masalah hukum syariat. Bahkan, hampir-hampir mereka hanya bertanya mengenai status hukumnya saja, tanpa pernah bertanya dalil-dalil yang digunakan istinbath oleh para mujtahid yang mereka ikuti. Namun, para shahabat tidak pernah melarang mereka, dan tidak seorangpun shahabat yang mengingkari praktek demikian. Ini menunjukkan, bahwa taqlidnya orang awam kepada orang alim telah menjadi ijma para shahabat. lvii

33

Seorang Muqallid Boleh Mengajarkan Ilmu Yang Ia Ketahui

Seorang muqallid, selain boleh bertanya, atau taqlid terhadap seorang mujtahid dalam masalah-masalah tertentu, ia juga diperbolehkan belajar, dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Tidak ada larangan baginya untuk mengajarkan hukum syariat yang telah diketahuinya kepada orang lain.lviii

Jika seorang muqallid telah mengadopsi hukum syariat yang diistinbathkan oleh seorang mujtahid, menyakini kebenarannya, dan menjadikannya sebagai hukum syariat atas dirinya, maka ia wajib beramal sesuai dengan hukum syariat tersebut. Ia dilarang beramal dengan hukum syariat lain yang diistinbathkan oleh mujtahid lain. Sebab, hukum syariat bagi dirinya adalah hukum syariat yang telah ia tetapkan dan ia yakini kebenarannya. Sedangkan hukum syariat yang berbeda dengan hukum syariat yang diadopsinya, bukanlah hukum syariat (hukum Allah) bagi dirinya. Oleh karena itu, seorang muqallid tidak boleh mengajarkan kepada orang lain, hukum syariat yang berbeda dengan apa yang telah diadopsinya agar orang lain tersebut beramal dengan pendapat itu. Bahkan, ia tidak boleh menyatakan, bahwa pendapat tersebut adalah pendapat dirinya. Sebab, hukum syariat yang tidak ia yakini kebenarannya bukanlah hukum syariat bagi dirinya.lix Hanya saja, seorang muqallid yang telah mengetahui suatu hukum, maka ia wajib mengajarkannya kepada orang lain. Ia boleh mengajarkan apa saja yang ia ketahui kepada orang lain, namun, ia tidak boleh memerintahkan orang lain untuk beramal dengan hukum yang tidak diadopsi menjadi pendapatnya. Ia hanya boleh mengatakan, bahwa hukum ini menurut 'ulama ini adalah begini, sedangkan yang lain adalah begini; sedangkan menurut saya yang benar adalah pendapat ulama ini. lx Sebab, jika ia memerintahkan seseorang beramal dengan hukum yang tidak

34

diadopsinya, sama artinya ia memerintahkan seseorang untuk beramal tidak dengan syariat Allah atas hak dirinya.lxi

Misalnya, seorang muqallid telah mengadopsi pendapat; nikah tanpa wali adalah sah. Berarti, hukum syariat bagi dirinya adalah nikah tanpa wali sah. Tatkala dirinya telah mengadopsi hukum ini, berarti, ia wajib beramal dengan hukum tersebut, dan tidak boleh beramal dengan hukum lain; misalnya nikah sah tanpa wali. Ia juga tidak boleh mengajarkan "hukum nikah tanpa wali tidak sah" kepada orang lain, agar orang lain itu beramal dengan hukum tersebut. Sebab, "hukum nikah tanpa wali tidak sah" bukanlah hukum syariat bagi dirinya. Jika ia menyuruh orang untuk beramal dengan hukum ini, sama artinya ia menyuruh orang lain untuk berbuat tidak dengan hukum Allah atas hak dirinya.

Benar, seorang muqallid wajib menyampaikan semua hukum yang ia ketahui kepada orang lain. Ia dilarang menyembunyikan atau merahasiakan ilmu kepada orang lain. Dalam satu hadits dituturkan, bahwa Rasulullah saw bersabda, "

من سئل عن علم علمه مث كتمه أجلم يـوم القيامة بلجام من نار

"Siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya, kemudian ia menyembunyikan ilmu tersebut, maka ia akan diberi tali kendali pada hari kiamat dengan tali kendali dari api". [HR. Turmidziy]

Kata "ilmu" di sini bersifat umum, mencakup semua ilmu yang ia ketahui, baik sedikit maupun banyak. Seorang Muslim dilarang menyembunyikan ilmu yang ia ketahui kepada orang lain.

35

Hanya saja, orang yang belajar kepada pengajar tidak dianggap taqlid kepada pengajar itu; namun, ia tetap muqallid kepada mujtahid yang menggali hukum syariat yang diajarkan oleh pengajar tersebut. Pengajar tersebut hanya berkedudukan sebagai pengajar saja, tidak lebih. Sebab, taqlid tidak pernah terjadi kecuali kepada seorang mujtahid. Walaupun pengajar tersebut memiliki kemampuan ilmu yang luar biasa, bahkan disebut 'ulama, akan tetapi orang yang diajari tetap tidak boleh taqlid kepada sang pengajar itu. Orang yang diajari hanya boleh belajar kepada sang pengajar, tapi tidak boleh taqlid kepadanya.lxii

Ketentuan Seorang Muqallid Di Hadapan Dua Pendapat

Seorang muqallid tidak boleh memilih begitu saja dua pendapat yang bertentangan; seperti halnya jika para mujtahid berbeda pendapat dalam satu masalah. Bila seorang muqallid dihadapkan pada dua hukum syariat yang berbeda ia diwajibkan untuk mentarjih salah satu pendapat diantara dua pendapat tersebut. Seorang muqallid tidak boleh menganggap, bahwa dua hukum syariat yang berbeda itu, jika dinisbahkan kepada dirinya, adalah satu hukum syariat bagi dirinya; sehingga ia boleh memilih begitu saja dua pendapat tersebut. Akibatnya, ia memilih hukum syariat berdasarkan keinginan hawa nafsunya. Kadang-kadang ia memilih pendapat mujtahid ini, kadang-kadang memilih pendapat mujtahid lainnya untuk memenuhi keinginan-keinginannya yang terus berubah. Jika ia menginginkan hukum mubah, ia ikuti mujtahid yang mengeluarkan pendapat mubah. Jika ia ingin hukum haram, ia ikuti mujtahid yang mengharamkan dan seterusnyalxiii.

36

Padahal, hal semacam ini jelas-jelas dilarang di dalam Islam. Sebab, Allah swt melarang kaum Muslim berhukum berdasarkan kepentingan hawa nafsu. Alloah swt berfirman,"

"Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran."[al-Nisaa':135]

Selain itu, hukum syariat bagi seorang Mukmin hanyalah satu, tidak boleh berbilang. Jika ia telah mengadopsi suatu hukum, maka hukum tersebut adalah hukum Allah bagi dirinya, sedangkan yang lain, bukanlah hukum syariat bagi dirinya. Dalam keadaan semacam ini, ia tidak boleh memilih dan berbuat dengan dua hukum syariat; atau berhukum dengan syariat yang tidak diadopsinya.lxiv

Jika seorang muqallid dihadapkan pada berbagai pendapat (hukum syariat) yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid, ia wajib melakukan tarjih hingga menetapi satu hukum syariat. Bagi seorang muqallid, kedudukan dua orang mujtahid yang mengeluarkan pendapat (hukum syariat) yang bertentangan, tak ubahnya dengan seorang mujtahid yang menghadapi dua dalil yang bertentangan. Seperti halnya seorang mujtahid yang harus mentarjih dua dalil yang bertentangan tersebut, seorang muqallid juga wajib mentarjih dua pendapat yang dikeluarkan oleh dua orang mujtahid. Seorang muqallid dilarang memilih salah satu pendapat diantara pendapat-pendapat yang ada menurut kehendak dan hawa nafsunya. Sebab, jika hal semacam ini diperbolehkan bagi seorang muqallid, tentunya seorang penguasa atau hakim juga boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan kehendak dan hawa nafsunya. Padahal, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan ijma' shahabat dan nash yang sharih.lxv Allah swt berfirman, "

"maka, putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka

37

dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu."[al-Maidah:49]

Atas dasar itu, jika seorang muqallid dihadapkan pada perbedaan dan perselisihan pendapat antara dua orang mujtahid; ia wajib mengembalikan perselisihan dan perbedaan pendapat itu kepada Allah dan RasulNya; yakni merujuk kepada pendapat yang lebih rajih (kuat). Sesungguhnya, mengembalikan perselisihan dan perbedaan pendapat kepada Allah swt dan RasulNya akan menjauhkan seorang muqallid dari mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Walhasil, seorang muqallid wajib melakukan tarjih jika dihadapkan pada dua pendapat yang bertentangan. Dengan kata lain, ia wajib memilih satu pendapat berdasarkan kaedah tarjih yang diridloi Allah swt dan RasulNya

lxvii

lxvi. Sebab, ia tidak mungkin beramal dengan dua hukum yang saling bertentangan, tanpa melakukan tarjih terlebih dahulu .

Adapun mengenai cara-cara muqallid melakukan tarjih diterangkan pada bab berikutnya.

38

BAB IV TARJIHNYA SEORANG MUQALLID

Tarjihnya Seorang Muqallid

eringkali seorang muqallid harus mentarjih seorang mujtahid atas mujtahid yang lain, atau satu hukum atas hukum yang lain. Ini didasarkan kenyataan, bahwa seorang Muslim; baik

mujtahid maupun muqallid, wajib beramal dengan satu hukum saja. Ia dilarang beramal dengan dua hukum yang bertentangan. Dalam kondisi semacam ini, seorang seorang Muslim diwajibkan untuk melakukan tarjih atas pendapat-pendapat yang ada.lxviii

Adapun tarjih yang lazim dilakukan seorang muqallid sebelum menetapi suatu pendapat --baik tarjih terhadap seorang mujtahid atas mujtahid lainnya, maupun sebuah hukum syariat atas hukum syariat yang lain--, adalah a'lamiyyah dan al-fahmulxix. Qadli al-Nabhani menuturkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya beliau ra pernah ditanya oleh Rasulullah saw, "Wahai 'Abdullah bin Mas'ud!" Saya menjawab, "Ada apa yang Rasulullah?" Rasulullah saw melanjutkan, "Tahukan engkau siapakah manusia yang paling paham? Saya menjawab, "Allah dan RasulNya lebih memahami."

S

39

Rasulullah saw bersabda, "Manusia yang paling paham adalah orang yang paling mengerti kebenaran ketika manusia berselisih paham; meskipun ia sedikit amalnya dan berjalan merayap dengan pantatnya."lxx.

Atas dasar itu, muqallid harus mentarjih (menguatkan) orang-orang yang ia ketahui keilmuan dan keadilannya. Ini didasarkan kenyataan, bahwa keadilan adalah syarat diterimanya kesaksian dari seorang saksi.

lxxii

lxxiii

lxxi Jika orang yang bersaksi tidak adil, maka kesaksian dan beritanya harus ditolak. Oleh karena itu, seorang peneliti hadits hanya akan menerima riwayat-riwayat yang dituturkan oleh perawi-perawi yang adil. Begitu pula seorang muqallid, ia mesti mengetahui bahwa orang yang menyampaikan suatu hukum syariat kepadanya adalah orang-orang yang keadilannya tidak perlu dipertanyakan. Seorang muqallid dilarang bertanya atau meminta fatwa dari orang-orang fasiq . Atas dasar itu, keadilan merupakan patokan dasar bagi seorang muqallid untuk menerima pendapat dari seorang mufti. Jika orang yang menyampaikan hukum syariat kepadanya adalah orang yang adil, baik mujtahid maupun seorang mu'allim (pengajar); maka ia wajib menerima hukum syariat tersebut; sebagaimana wajibnya seorang Muslim menerima khabar ahad yang shahih .

Sedangkan ilmu (al-fahmu) adalah murajih (orang yang dikuatkan). Misalnya, jika seorang muqallid dihadapkan pada dua pendapat; misalnya pendapat Imam Syafi'iy dan Imam Maliki, maka, bila dirinya menyakini bahwa Imam Syafi'iy lebih paham dan lebih benar pendapatnya dibandingkan Imam Malikiy, ia harus memilih pendapat Imam Syafi'iy. Ia dilarang beramal dengan pendapat yang bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'iy lxxiv , hanya karena mengikuti kehendak dan hawa nafsunya. Akan tetapi, seorang muqallid wajib meninggalkan pendapat imamnya, dan mengikuti pendapat imam yang lain, jika pendapat imam yang lain itu lebih kuat, sedangkan pendapat imamnya terbukti lemah.

40

Seorang muqallid tidak harus terikat dengan pendapat madzhab tertentu dalam semua masalah. Dalam masalah yang berbeda ia boleh merujuk kepada imam madzhab yang lain. Misalnya, seorang muqallid merujuk merujuk kepada pendapat imam Malik dalam masalah puasa, sedangkan untuk masalah zakat merujuk kepada imam Syafi'iy. Yang tidak diperbolehkan adalah, dalam satu masalah mengikuti dua pendapat imam madzhab. Contohnya, seorang muqallid merujuk kepada imam Malik dan Syafi'iy dalam masalah yang sama, sholat misalnya. lxxv

Walhasil, obyek yang ditarjih dalam taqlid ada dua macam. Pertama, obyek tarjih yang bersifat umum (murajjih al-'aam); yakni tarjih yang berkaitan dengan orang yang hendak diikuti oleh seorang muqallid; misalnya apakah ia hendak memilih Imam Malik atau Imam Syafi'iy. Kedua, obyek tarjih yang bersifat khusus (murajjih khaash); yakni tarjih yang berhubungan hukum syariat yang hendak diikutinya. Kedua obyek yang hendak ditarjih ini, baik umum maupun khusus, bisa didekati dengan a'lamiyyah. Untuk masalah-masalah dan kejadian-kejadian yang terjadi di Madinah di era Imam Malik, maka Imam Malik dianggap lebih memahami daripada Abu Yusuf. Sedangkan masalah-masalah dan kejadian-kejadian yang terjadi di Kufah di era Imam Ja'far, maka beliau dianggap lebih memahami kejadian dan masalah tersebut dibandingkan Imam Ibnu Hanbal. Ini jika ditinjau dari sisi masalah-masalah maupun kejadian-kejadian yang terjadi. Adapun bila ditinjau dari sisi orang yang hendak diikuti, maka semuanya dikembalikan kepada maklumat-maklumat yang sampai ke telinga seorang muqallid dari seorang mujtahid.

Akan tetapi, a'lamiyyah bukan satu-satunya metode untuk melakukan tarjih dalam masalah taqlid. Bahkan, a'lamiyyah tidak bisa disebut sebagai tarjih hakiki (tarjih sebenarnya) jika ditinjau dari sisi tarjih itu sendiri. A'lamiyyah adalah cara tarjih kepada orang yang hendak diikuti (ditaqlidi) secara global. Adapun tarjih hakiki (tarjih

41

yang asli atau sebenarnya) adalah tarjih yang dinisbahkan kepada hukum syariatnya, yakni kekuatan dalil yang menyangga hukum syariat itu. Namun, karena muqallid tidak mengetahui dan memahami dalil, tentunya, ia akan mentarjih pendapat dengan metode a'lamiyyah.lxxvi

Muqallid 'Amiy dan Muqallid Muttabi'

Seorang muqallid, baik 'amiy maupun muttabi', boleh saja mengambil pendapat dari seorang mujtahid jika telah terbukti bahwa pendapat tersebut adalah hasil ijtihad; meskipun pembuktiannya berdasarkan khabar ahad. Jika seorang muqallid menghadapi suatu masalah, dan ia hanya mengetahui satu pendapat dari seorang mujtahid saja, sedangkan pendapat-pendapat mujtahid lain dalam masalah itu tidak ia ketahui; maka ia boleh mengambil hukum dari mujtahid yang ia ketahui tersebut. lxxvii

lxxviii

Sebab, ia hanya dituntut untuk mengetahui hukum syariat, bukan mengkaji pendapat para mujtahid. Dalam kondisi semacam ini, ia tidak dituntut untuk melakukan tarjih. Jika seorang muqallid mengetahui ragam pendapat dari para mujtahid, dan hendak mengambil salah satu pendapat diantara pendapat-pendapat tersebut, maka ia wajib melakukan tarjih. Hanya saja, ia tidak boleh mengambil salah satu pendapat, atau melakukan tarjih berdasarkan kehendak hawa nafsunya dan kepentingan-kepentingannya. Sebab, tujuan diturunkannya syariat adalah agar manusia tidak berhukum kepada hawa nafsu dan kepentingan-kepentingannya; sehingga, ia benar-benar beribadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlash. Dengan kata lain, ia harus melakukan tarjih yang syar'iy, bukan tarjih yang ditujukan untuk memperturutkan kepentingan dan hawa nafsu.

Dari sini bisa dipahami, bahwa tarjih yang dilakukan oleh seorang muqallid sangatlah beragam, tergantung dari kondisi muqallid itu sendiri. Benar, a'lamiyyah adalah cara yang lazim digunakan oleh

42

hampir seluruh muqallid untuk mentarjih atau mengikuti suatu pendapat. Akan tetapi, ada juga cara tarjih yang tidak ditempuh dengan cara a'lamiyyah.

Biasanya, seorang muqallid 'amiy mengikuti pendapat seorang mujtahid berdasarkan dua cara.

Pertama, seorang muqallid mengikuti pendapat seorang mujtahid atau 'ulama berdasarkan kepercayaan dirinya terhadap keilmuan dan ketaqwaan orang yang diikutinya, seperti kepercayaannya kepada bapaknya, atau seorang alim ulama. Setelah ia mengetahui keilmuan dan ketaqwaan orang yang diikutinya, selanjutnya ia taqlid kepada orang tersebut. Sesungguhnya, tarjih semacam ini tetap bertumpu pada agama (syariat Islam), bukan bertumpu atau berdasarkan hawa nafsu.

Kedua, kadang-kadang ada muqallid 'amiy yang mengetahui hukum syariat dan dalil-dalil mengenai wajibnya belajar fikih, hadits dan sebagainya. Kemudian, ia mampu membedakan hukum syariat beserta dalil-dalilnya, mengambil hukum syariat jika didasarkan pada dalil-dalil syariat, dan ia tidak mengambil hukum syariat yang tidak disertai dalilnya. Dalam kondisi semacam ini, seorang muqallid 'amiy tidak boleh mengambil pendapat berdasarkan kepercayaannya kepada mujtahid, akan tetapi ia harus mengambil hukum syariat berdasarkan dalil. Dua cara ini lazim dilakukan oleh muqallid 'amiy; yakni seorang muqallid yang tidak memiliki sebagian pengetahuan yang lazim digunakan untuk ijtihad. Jika muqallid 'amiy berada dalam dua kondisi ini telah mengetahui dalil, maka ia wajib meninggalkan pendapat yang didasarkan pada ketsiqahannya (kepercayaannya) kepada seorang mujtahid. Ia wajib mengambil pendapat berdasarkan dalil syariat, bukan berdasarkan kepercayaannya terhadap seorang mujtahid atau ulama. Oleh karena itu, jika seorang muqallid menyakini bahwa dalil yang dijadikan sandaran mujtahid yang tidak

43

diikutinya lebih kuat, maka ia wajib meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat mujtahid lain itu. lxxix Namun, jika ia tidak yakin dengan kekuatan dalil mujtahid yang tidak diikutinya, maka ia tidak harus meninggalkan pendapatnya, dan mengikuti mujtahid lain itu. Sebab, ia tidak menemukan dalil yang lebih kuat.

Atas dasar itu, seorang muqallid 'amiy tidak boleh memilih-milih dan mengikuti banyak madzhab berdasarkan hawa nafsu dengan keinginannya. Ia tidak bisa dengan mudah mengambil pendapat dari madzhab-madzhab yang berbeda untuk setiap masalah yang dihadapinya. Akan tetapi, ia harus melakukan tarjih bila dihadapkan banyak pendapat dan madzhab.lxxx

44

BAB V PINDAH MADZHAB

Ijtihad Mujtahid Adalah Hukum Syariat Bagi Muqallid

ada dasarnya, Allah swt tidak memerintahkan kaum Muslim untuk mengikuti pendapat seorang mujtahid. Akan tetapi, Dia hanya memerintahkan kaum Muslim untuk memahami dan

mengambil hukum syariat, bukan yang lain. Allah swt juga memerintahkan kita untuk mengambil semua ketentuan yang telah diturunkan kepada Nabi Mohammad saw lxxxi . Allah swt telah berfirman;

"Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya."[al-Hasyr:7]

Berdasarkan ayat ini; seorang Muslim tidak diperbolehkan secara syar'iy mengikuti seseorang selain Rasulullah saw. Namun demikian, fakta taqlid telah menjadikan kaum Muslim mengikuti hukum syariat

P

45

yang digali oleh seorang mujtahid, menjadikannya sebagai imam mereka; merujuk pendapat-pendapatnya; bahkan menjadikan mereka sebagai imam madzhab. Semua ini semata-mata dilakukan karena keterbatasan dan ketidakmampuan mereka dalam menggali hukum syariat langsung dari dalil-dalil syariat. Akibatnya, kita mengenal pengikut Imam Syafi'iy (Syafi'iyyah), Imam Abu Hanifah (Hanafiyah), Imam Malik (Malikiyyah), Imam Ibnu Hanbal (Hanabilah), Zaidiyyah, dan lain sebagainya. Orang-orang ini, sesungguhnya bukan mengikuti Imam-imam Madzhab tersebut maupun pendapat pribadi mereka, akan tetapi, mereka mengikuti hukum syariat yang digali oleh Imam-imam Madzhab tersebut. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan itu tetap sah menurut syariat (syar'iy ); dikarenakan mereka hanya mengikuti hukum syariat. Adapun jika mereka mengikuti person-person mujtahid tersebut, bukan mengikuti ijtihadnya (hukum syariat yang digali oleh mujtahid tersebut), maka perbuatan semacam ini tidak sah menurut syariat (ghair syar'iy); dan apa yang diikutinya bukan termasuk hukum syariat. Sebab, ia mengikuti pendapat seseorang yang tidak bersumber pada perintah dan larangan Allah swt dan RasulNya.lxxxii

Atas dasar itu, seorang muqallid harus memahami; tatkala ia mengikuti suatu madzhab, sesungguhnya ia hanya mengikuti hukum syariat yang digali oleh imam Madzhab tersebut, dan bukan mengikuti pendapat pribadi sang Imam. Sebab, jika ia mengikuti pendapat pribadi seorang Mujtahid, bukan mengikuti hukum syariat yang digali oleh Mujhtahid tersebut, berarti ia tidak mengikuti Allah dan RasulNya, akan tetapi mengikuti manusia. Padahal, perbuatan semacam ini adalah haram. lxxxiii

46

Seorang Muqallid Tidak Harus Terikat Dengan Satu Madzhab Saja

Seorang muqallid tidak harus terikat dengan satu madzhab untuk setiap persoalan yang ia hadapi. Ia boleh saja berpindah ke madzhab yang lain untuk masalah-masalah yang berbeda.lxxxiv

lxxxv

Dalilnya adalah ijma' shahabat. Kaum awam di masa shahabat, biasa merujuk satu masalah kepada shahabat satu, dan untuk masalah yang lain merujuk kepada shahabat yang lain. Ini menunjukkan, bahwa orang awam boleh saja mengambil pendapat dari satu madzhab untuk satu masalah, dan mengambil pendapat dari madzhab lain, untuk masalah yang berbeda.

Jika Muqallid Menentukan Salah Satu Madzhab Tertentu

Apabila seorang muqallid telah menentukan madzhab tertentu, misalnya madzhab Syafi'iy atau Malikiy; dan berkata, "Saya berada di atas madzhab Syafi'iy, dan terikat dengan madzhabnya", dalam masalah ini perlu perincian lebih lanjut. Jika amal yang hendak ia hukumi dengan pendapat madzhab lain, berhubungan dengan amal perbuatan yang telah dihukumi dengan pendapat madzhab yang diikutinya, maka maka dalam kondisi semacam ini ia dilarang mengikuti pendapat madzhab yang lain. Namun jika amal perbuatan yang hendak ia hukumi dengan pendapat madzhab yang lain tersebut tidak berhubungan dengan amal perbuatan yang telah dihukuminya dengan pendapat madzhabnya, maka ia tidak dilarang mengikuti pendapat madzhab yang lainlxxxvi.

Oleh karena itu, muqallid semacam ini harus benar-benar mengetahui syarat-syarat yang membolehkan dirinya untuk merujuk

47

kepada madzhab yang lain. Syaratnya adalah; masalah yang hendak ia hukumi dengan pendapat madzhab lain tersebut tidak berhubungan atau terpisah sama sekali dengan masalah madzhabnya; dan jika ia meninggalkan pendapat madzhabnya; hal itu tidak mengakibatkan kekacauan dalam hukum syariat. Namun jika masalahnya saling berhubungan dan berkaitan dengan pendapat madzhabnya, maka ia dilarang merujuk kepada pendapat madzhab lainlxxxvii.

Suatu masalah dianggap berkaitan dengan masalah yang lain, jika masalah tersebut menjadi syarat, atau menjadi rukun kesempurnaan bagi masalah yang lain. Misalnya, sholat, wudlu, dan rukun-rukun sholat. Seorang yang bermadzhab Syafi'iy tidak boleh mengikuti pendapat Abu Hanifah dalam hal batal atau tidaknya wudlu, sementara itu sholatnya tetap mengikuti pendapat Imam Syafi'iy. Ia juga tidak boleh mengikuti pendapat yang membolehkan gerakan lebih tiga kali di dalam sholat; atau pendapat yang mengatakan bahwa membaca surat al-Fatihah bukan termasuk rukun sholat; namun tetap mengerjakan sholat dengan bertaqlid kepada ulama yang melarang gerakan tiga kali dalam sholat, dan berpendapat bahwa membaca al-Fatihah termasuk rukun sholat. Hukum yang boleh ditinggalkannya adalah yang tidak memberikan pengaruh bagi perbuatan-perbuatan yang hendak dihukumi dengan pendapat lain.lxxxviii

Kapan Seorang Muqallid Meninggalkan Pendapatnya

Jika seorang muqallid mengadopsi suatu hukum, namun ia belum menerapkan hukum tersebut dalam amal perbuatannya, maka ia berhak meninggalkan hukum tersebut dan beramal dengan hukum lain, berdasarkan kaedah-kaedah tarjih yang ditetapkan oleh syariat

48

Allah swt. Namun, jika mengadopsi suatu hukum, dan langsung menerapkan hukum tersebut dalam perbuatannya, maka hukum tersebut menjadi hukum Allah bagi dirinya, dan ia tidak boleh meninggalkan hukum tersebut dan mengadopsi hukum lain; kecuali jika hukum yang lain itu ia ketahui beserta dalil-dalilnya, sedangkan hukum yang pertama tidak diketahui dalilnya; atau jika ia mengetahui bahwa hukum yang lain tersebut lebih kuat dalilnya dibandingkan hukum pertama berdasarkan kajian dan pengetahuannya. Dalam dua kondisi semacam ini --pertama, mengerti dalil hukum dan kedua, kekuatan dalil-- seorang muqallid wajib meninggalkan pendapatnya, dan mengikuti pendapat yang lebih kuat dikarenakan kepuasaan dirinya terhadap dalil hukum yang ia ikuti. Namun, jika ia tidak puas atau belum qana'ah (setuju) dengan dalil pendapat yang lain, maka ia tidak diperbolehkan meninggalkan pendapatnya, dan mengikuti pendapat yang lainlxxxix.

Sikap Seorang Muqallid Jika Mujtahid Mengubah Pendapatnya

Pada dasarnya, jika seorang mujtahid memfatwakan sebuah hukum kepada seorang muqallid, misalnya sahnya nikah tanpa wali; kemudian mujtahid tersebut mengubah ijtihadnya, maka menurut Imam al-Amidiy, muqallid tadi harus menceraikan isterinya, disebabkan perubahan ijtihad dari sang mufti. Masih menurut Imam al-Amidiy, kasus semacam ini sama dengan ketika seorang muqallid wajib mengubah arah kiblatnya, ketika mufti yang dimintai pendapatnya mengubah fatwanya dikarenakan sebab-sebab tertentu; misalnya karena salah menentukan arah kiblat.89 F

xc

49

Hukum Muqallid Yang Sembrono

Seorang Muqallid yang memilih suatu pendapat berdasarkan pertimbangan mana yang paling ringan dan paling mudah bagi dirinya, maka menurut Abu Ishhaq al-Maruziy, muqallid semacam ini dihukumi fasiq. Sedangkan menurut Ibnu Abu Hurairah, muqallid semacam tidak sampai jatuh ke derajat fasiq. Imam Ibnu Hanbal mengatakan, "Seandainya seseorang beramal dengan pendapat penduduk Kufah dalam masalah al-nabidz (khamer), dan beramal dengan pendapat penduduk Madinah dalam masalah al-samaa' (kesaksian), dan beramal dengan pendapat Mekah dalam masalah mut'ah, maka muqallid semacam ini termasuk orang yang fasiq." xci

Ibnu 'Abd al-Salam mengatakan; jika seorang muqallid mengikuti pendapat yang jelas-jelas telah masyhur keharamannya secara syar'iy, maka ia berdosa. Namun, jika pendapat yang ia ikuti tersebut tidak masyhur keharamannya, maka ia tidak berdosa.xcii

Di dalam Sunan al-Baihaqiy dituturkan dari al-Auza'iy, bahwa siapa saja yang mengambil pendapat dari 'ulama-ulama yang asing (nyleneh), maka ia telah keluar dari Islam.xciii

50

BAB VI IMPLIKASI-IMPLIKASI TAQLID

BAGI KAUM MUSLIM

emunduran dan kelemahan kaum Muslim sejak abad 18 di seluruh aspek kehidupan, lebih disebabkan karena merosotnya taraf pemikiran mereka. Mayoritas kaum Muslim awam,

bahkan terasing dengan pemikiran-pemikiran Islam, baik yang menyangkut masalah keyakinan maupun amal perbuatan. Yang tersisa di benak dan hati mereka hanyalah kesadaran keIslaman, serta beberapa pemikiran Islam. Keadaan ini semakin diperparah dengan masuknya serangan pemikiran dan peradaban (ghazw al-fikr wa ghazw al-tsaqafiy) yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Akibatnya, warisan berharga yang dimiliki oleh kaum Muslim, yakni pemikiran Islam tentang kehidupan, mulai ditinggalkan, diabaikan, dilupakan, dan dimarginalkan oleh kaum Muslim sendiri. Mereka lebih memahami keyakinan-keyakinan dan pemikiran-pemikiran kafir barat daripada keyakinan-keyakinan dan pemikiran-pemikiran Islam. Mereka lebih memahami dan mengerti sistem-sistem kehidupan barat, yang notabene bertentang dengan Islam, daripada memahami sistem-sistem kehidupan Islam. Mereka lebih memahami, baik hingga taraf detailnya, sistem ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya ala

K

51

kafir barat. Namun, jika mereka diminta untuk menjelaskan sistem ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya Islam, mereka terlihat asing, bahkan sedikit mencibir. Padahal, pada saat yang sama mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, kehancuran peradaban umat manusia akibat diterapkan sistem kehidupan ala barat. Namun, mengapa mereka tetap belum juga meninggalkan sistem kapitalistik-sekuleristik yang menyebabkan kerusakan dan kebinasaan peradaban umat manusia; dan tidak segera berpaling kembali kepada sistem Islam yang agung dan mulia.

Namun demikian, nadir dari kaum Muslim masih menyimpan dan menjaga warisan pemikiran itu hingga sekarang. Mereka juga terus berusaha dan berjuang untuk menjaga eksistensi dan kesuciannya, serta menyebarluaskan ke tengah-tengah kaum Muslim. Mereka juga berusaha dengan keras untuk menampilkan ketinggian dan keunggulan sistem Islam dibandingkan sistem-sistem yang lain. Mereka juga terus melakukan serangan-serangan pemikiran dan peradaban, hingga umat Islam menyadari kembali "betapa berharganya" pemikiran dan peradaban Islam bagi umat manusia. Mereka melakukan semua itu didorong oleh sebuah keyakinan, bahwa umat Islam hanya akan bangkit –dengan kebangkitan hakiki—jika pemikiran-pemikiran Islam yang menyeluruh dan sempurna telah menyatu di dalam hati dan benak mereka. Dengan kata lain, mereka paham benar, bahwa tugas menegakkan peradaban Islam harus dimulai dengan menanamkan pemikiran Islam di benak kaum Muslim, selanjutnya diterapkan secara menyeluruh dalam konteks pribadi, masyarakat, dan negara. Mereka juga menyakini, bahwa persoalan yang melanda umat manusia semata-mata dikarenakan diterapkannya pemikiran dan sistem bukan Islam; dan satu-satunya cara adalah menyingkirkan sistem ini dan diganti dengan sistem Islam.

52

Taqlid dan Implikasinya Bagi Kemunduran Berfikir Umat Islam

Qadliy al-Nabhani menyatakan, bahwa sebab-sebab kemunduran umat Islam adalah "lemahnya pemahaman umat Islam" terhadap Islam sendiri (dla'f al-syadiid li fahm al-islaam). Adapun penyebab lemahnya pemahaman umat Islam terhadap Islam adalah dipisahkannya potensi Arab dengan Islam. Yang dimaksud dengan potensi Arab di sini adalah bahasa Arab dan semua hal yang berhubungan potensi Islam yang sudah melekat dengan orang Arab. Ini bisa dimengerti karena, bahasa Arab merupakan salah satu syarat terpenting untuk melakukan proses ijtihad. Sedangkan ijtihad merupakan unsur dlaruriy bagi kaum Muslim. Jika ijtihad mandeg, maka proses penggalian hukum untuk menghukumi permasalahan-permasalahan baru juga akan terhenti. Jika keadaan ini dibiarkan berlangsung, maka respon umat Islam terhadap persoalan-persoalan baru akan melemah, dan lama-kelamaan mereka akan dengan mudah menerima dan mengadopsi pemikiran-pemikiran yang berasal dari luar Islam. Selain itu, penguasaan terhadap bahasa Arab juga akan menjadi jaminan kualitas ijtihad yang dihasilkan. Untuk itu penguasaan bahasa Arab, dan adanya proses ijtihad tidak boleh terhenti hingga akhir zaman.

Hanya saja, ketika di negeri-negeri kaum Muslim diterapkan kurikulum pendidikan sekuler, maka penguasaan kaum Muslim terhadap tsaqafah Islam –termasuk bahasa Arab—yang sangat dibutuhkan untuk proses ijtihad mulai melemah hingga taraf yang sangat rendah. Hanya beberapa perguruan tinggi Islam yang masih mempertahankan sistem pengajaran berbasis pada tsaqafah Islam. Sayangnya, perguruan-perguruan tinggi tersebut kini tidak bebas juga dari tekanan asing dan infiltrasi asing.

53

Akibatnya, sebagian besar kaum Muslim lebih suka bertaqlid mengikuti kepada para 'ulama, dan tidak terpanggil untuk melakukan ijtihad secara mandiri. Padahal, kualitas ulama dan fatwa-fatwanya pun sudah mengalami kemerosotan. Ini terlihat dari fatwa-fatwa yang mereka keluarkan untuk menjawab persoalan-persoalan umat Islam lebih banyak merujuk kepada kitab-kitab syarah dan hasyiyah. Tidak jarang juga metodologi penarikan fatwanya tidak sejalan dengan kaedah-kaedah ijtihad yang benar. Di sisi yang lain, keperibadian sebagian besar 'ulama sekarang juga mengalami kemerosotan. Diantara mereka ada yang menjadi tukang fatwa pemerintah fasik yang menghambakan dirinya kepada penguasa-penguasa kafir. Kita juga menyaksikan mereka terlihat asyik masyuk dengan para penguasa, dan berdiam diri terhadap sistem hukum dan perundang-undangan kufur yang diterapkan di tengah-tengah umat Islam. Lebih menyedihkan lagi, ada diantara mereka yang memfatwakan bahwa sistem sekarang ini sudah final dan tidak perlu diubah lagi. Mereka mengatakan, bahwa yang terpenting adalah menerapkan nilai-nilai Islam di tengah budaya kapitalistik-sekuleristik. Bahkan, tidak sedikit diantara mereka yang membuat fatwa untuk memuluskan program-program jahat orang-orang kafir. Misalnya, fatwa bolehnya mengkonsumsi riba meskipun sedikit; fatwa nasionalisme Islam, dan lain sebagainya.

Di sisi yang lain, ada sekelompok kaum Muslim dengan alasan pembaruan dan kebangkitan Islam, mereka melakukan ijtihad secara serampangan dan asal-asalan. Benar, ijtihad harus tetap ada hingga hari akhir, akan tetapi ijtihad harus dilakukan dengan tetap mengindahkan syarat-syarat kelayakan ijtihad. Selain itu, ijtihad harus dilakukan dengan metodologi yang selamat. Ijtihad terbuka seluas-luasnya bagi kaum Muslim yang memiliki kelayakan dan kredibilitas ijtihad, dan ia tertutup bagi kaum Muslim yang tidak memiliki kelayakan dan kredibilitas ijtihad.

54

Meskipun taqlid diperbolehkan secara syar'iy, akan tetapi program taqlid tidak layak dijadikan sebuah agenda propaganda yang mesti disebarkan luaskan di kalangan kaum Muslim. Propaganda yang mesti dilakukan adalah menyerukan kaum Muslim untuk menguasai dan memahami hukum-hukum syariat secara mandiri, dan untuk tetap melakukan ijtihad hingga akhir jaman. Sebab, secara tidak langsung, taqlid –yang tidak disertai dengan kaedah-kaedah yang benar—akan menyebabkan sejumlah masalah yang tidak bisa dianggap enteng. Implikasi-implikasi negatif dari taqlid dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, kecenderungan munculnya fanatisme kelompok dan madzhab. Fanatisme kelompok dan madzhab ini tentunya akan memberikan implikasi serius bagi keutuhan dan persatuan kaum Muslim. Sebab, tidak jarang pertikaian dan permusuhan diantara kaum Muslim disebabkan karena fanatisme kelompok dan madzab. Selain itu, fanatisme kelompok dan madzhab ini juga akan dimanfaatkan oleh orang-orang kafir sebagai celah untuk mengadu domba kaum Muslim dan menghancurkan sendi ukhuwah Islamiyyah.

Kedua, acuan-acuan dalam mengambil dan menilai suatu pendapat mulai tergeser. Kebanyakan muqallid –dikarenakan keawaman mereka terhadap tsaqafah Islam—lebih menyandarkan kepada person-person yang memberikan fatwa, bukan kualitas dari fatwa itu sendiri. Mereka tidak lagi bisa membedakan mana fatwa yang menyimpang, dan mana fatwa yang sejalan dengan al-Quran dan Sunnah. Dengan dalih taqlid, mereka memilih-milih pendapat sesuka hatinya. Untuk melihat kebenaran suatu pendapat mereka menggunakan acuan, fatwa ini dikeluarkan pemerintah atau tidak. Jika dikeluarkan pemerintah, pasti benarnya, dan ia harus mengikutinya. Sebaliknya, ia akan menolak fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama non pemerintah. Kadang-kadang ada sebagian mereka yang menggunakan acuan organisasi tempat mereka

55

bernaung. Jika organisasinya mengeluarkan fatwa, dan bertentangan dengan fatwa di luar organisasinya, mereka akan mengambil fatwa yang berasal dari organisasinya. Padahal, bisa jadi fatwa organisasinya benar-benar telah menyimpang dari Islam. Ini menunjukkan, bahwa taqlid –yang tidak didasarkan pengetehuan-- bisa menggeser acuan kebenaran yang diakui di dalam Islam, menuju acuan-acuan yang tidak Islamiy.

Ketiga, taqlid juga bisa menyebabkan keengganan atau merosotnya motivasi untuk melakukan ijtihad. Padahal, ijtihad merupakan jantung kehidupan bagi kaum Muslim. Sebab, masalah-masalah baru harus segera direspon dan diberi status hukum. Jika motivasi ijtihad lemah, maka kaum Muslim juga akan kehilangan motivasi untuk memperdalam tsaqafah Islam. Jika penguasaan tsaqafah Islam lemah, tentunya kualitas ijtihadnya juga rendah dan merosot.

Inilah beberapa implikasi negatif akibat adanya taqlid yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh terjebak dengan seruan "tertutupnya pintu ijtihad". Umat Islam mesti bangkit, dan melengkapi dirinya dengan tsaqafah Islam hingga dirinya mampu mengenali mana pendapat yang menyimpang dan mana pendapat yang tidak menyimpang. Syukur-syukur jika mereka mampu meningkatkan kemampuannya hingga meraih derajat mujtahid.

56

BAB VII TARJIH DAN KETENTUANNYA

Definisi Tarjih

ecara literal, tarjih adalah bentukan dari kata "rajaha" yang artinya al-mizaan yarjuhu --bisa juga dibaca yarjahu-- (lebih berat hingga miring ke salah satu sisinya).xciv Adapun makna

tarjih adalah itsbaat al-fadll fi ahad jaanibaiy al-mutaqaabilain au ja'ala al-syai' raajihan (menetapkan salah satu yang lebih utama (kuat) diantara dua perkara yang bertentangan atau menjadikan perkara itu lebih kuat).xcv Menurut Imam al-Amidiy, tarjih bermakna iqtiraan ahad al-shaalihain li dalaalat 'ala al-mathluub, ma'a ta'arudlihimaa bimaa yuujibu al-'amal bihi wa ihmaal al-aakhir."[memilih (membandingkan) salah satu hal yang shalih (baik) agar diketahui salah satu perkara yang dituntut, beserta pertentangan keduanya yang meniscayakan untuk beramal dengan salah satunya dan mengabaikan yang lain."xcvi

Menurut Imam Syaukani, secara istilah, tarjih memiliki makna, "iqtiraan al-imaarah bima taqwiy bihaa 'ala mu'aridlatihaa (memilih (membandingkan) satu imarah (indikasi) yang bisa menguatkan

S

57

dirinya atas pertentangan keduanya). Dalam kitab al-Mahshuul dituturkan, bahwa tarjih adalah menguatkan salah satu sisi atas sisi yang lain, hingga diketahui bahwa salah satu sisi itu lebih kuat dibandingkan sisi yang lain; lalu ia beramal dengan hukum yang terkuat itu dan meninggalkan yang lainyaxcvii.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa tarjih adalah menetapkan hukum yang lebih kuat diantara dua hukum yang saling bertentangan. Setelah diketahui hukum yang lebih kuat (rajih); seorang Muslim dituntut untuk berbuat dengan hukum tersebut, dan meninggalkan hukum yang ia lemahkan (al-marjuh).

Beramal Dengan Dalil Yang Rajih

Pada dasarnya, seorang Muslim wajib beramal dengan dalil yang rajih.xcviii Ijma' shahabat ra telah menunjukkan dengan jelas, bahwa beramal dengan dalil yang rajih dan meninggalkan dalil yang lemah adalah kewajiban. Para shahabat ra lebih menguatkan hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah dibandingkan dengan khabar yang dituturkan oleh Abu Sa'id al-Khudriy mengenai masalah orang yang bersetubuh tetapi tidak keluar air mani; apakah ia wajib mandi atau tidak. Berdasarkan riwayat Abu Sa'id, seorang yang bersetubuh tetapi tidak keluar air maninya, maka ia tidak wajib mandi. Namun, riwayat ini bertentangan dengan hadits Aisyah ra yang menuturkan bahwa Rasulullah saw tetap mandi junub, meskipun tidak keluar air maninya. 'Aisyah menuturkan, "Jika dua kemaluan bertemu maka wajib mandi junub. Sesungguhnya aku melakukan hal itu dengan Rasulullah saw, dan kami berdua mandi." Para shahabat lebih mengutamakan riwayat Aisyah ra, dikarenakan beliau ra lebih memahami masalah tersebut dibandingkan Abu Sa'id ra. Para shahabat juga melemahkan riwayat Abu Hurairah yang menuturkan tidak sahnya puasa dalam keadaan junub. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadits, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Siapa

58

saja bangun di waktu Shubuh dalam keadaan junub, maka tidak ada puasa bagi dirinya." Para shahabat ra melemahkan riwayat ini dan beramal dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. xcix Ali ra juga lebih menguatkan khabarnya Abu Bakar ra, dan beliau tidak pernah meminta Abu Bakar untuk bersumpah. Akan tetapi ia meminta sumpah kepada selain Abu Bakar ra. Abu Bakar juga menguatkan khabarnya al-Mughirah dalam masalah harta warisan seorang nenek, yang juga disaksikan oleh Mohammad bin Maslamah. Al-Hafidz al-Dzahabiy berkata, "Abu Bakar ra adalah orang berhati-hati dalam menerima khabar. Ibnu Syihab meriwayatkan dari Qubaishah bin Dzuaib bahwa seorang nenek datang kepada Abu Bakar untuk menanyakan harta warisan untuk dirinya. Abu Bakar menjawab, "Di dalam al-Quran saya tidak menemukan sesuatu untuk dirimu, dan saya tidak mengetahui Rasulullah saw menyebut sesuatu untuk dirimu. Kemudian, Abu Bakar bertanya kepada para shahabat yang lain. Al-Mughirah berdiri dan berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw berkata, bahwa ia memberikan seperenam bagian untuknya." Abu Bakar bertanya kepadanya, "Adakah orang lain yang menyaksikan sabda Rasulullah saw tersebut? Setelah Maslamah bin Mohammad memberikan kesaksian tentang hal itu, Abu Bakar memberikan waris nenek itu berdasarkan sabda Rasulullah saw itu."c

'Umar juga menguatkan khabarnya Abu Musa al-Asy'ariy dalam masalah ijin.ci

Para shahabat ra tidak pernah memutuskan suatu perkara dengan pendapat dan qiyas kecuali setelah melakukan kajian terhadap nash-nash syara', dan tidak menemukan ketetapan di dalamnya. Siapa saja yang mengkaji secara mendalam perilaku mereka, dan realitas ijtihad mereka, akan berkesimpulan bahwa para shahabat telah mewajibkan beramal dengan dalil yang paling rajih.

59

Selain ijma' shahabat dalil yang mewajibkan beramal dengan dalil yang rajih adalah sunnah Nabi saw. Tatkala beliau saw mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau menetapkan urut-urutan dalil serta pengutamaan satu dalil atas dalil yang lain.cii

Imam al-Zarkasyiy dalam al-Bahr mengatakan, "Ketahuilah, Allah swt tidak menetapkan seluruh hukum syariat di atas dalil-dalil qath'iy. Akan tetapi Dia banyak menetapkannya berdasarkan dalil dzanniy, dengan tujuan untuk memberikan keluasan kepada mukallaf. Ini ditujukan agar mereka tidak hanya mengikuti satu madzhab saja untuk melaksanakan dalil-dalil yang qath'iy. Jika telah ditetapkan, bahwa yang diakui di dalam hukum-hukum syariat adalah dalil-dalil dzanniy, dimana kadang-kadang diantara dalil-dalil tersebut ada pertentangan pada aspek tampak (tekstual) dan tersembunyi (kontekstual); maka wajib dilakukan tarjih diantara dua dalil yang bertentangan tersebut; dan wajib beramal dengan dalil yang lebih kuat."ciii

Hakekat Pertentangan dan Mendahulukan Kompromi

Pertentangan (al-ta'aarudl) adalah al-tanaaqud (pertentangan). Jika pertentangan terdapat pada dua buah khabar (berita), maka salah satunya pasti dusta, padahal Allah swt dan RasulNya mustahil melakukan kedustaan. Jika pertentangan terjadi pada dua hukum, perintah atau larangan, haram atau mubah, maka kedua hukum tersebut mustahil untuk dikompromikan. Bisa jadi, salah satu hukum tersebut dusta, atau salah satu hukum tersebut datang terakhir dan menghapuskan hukum sebelumnya.civ

Hanya saja, tatkala dua buah dalil terlihat saling bertentangan, maka pertentangan itu tidak boleh serta merta diselamatkan dengan

60

dengan jalan mentarjih salah satu dalil di atas dalil yang lain, kecuali jika beramal dengan dua dalil tersebut benar-benar tidak dimungkinkan lagi. Jika masih mungkin mengamalkan dua buah dalil itu, maka hal itu lebih utama. Sebab, mengamalkan dua dalil lebih baik dan utama, dibandingkan mengabaikan atau menelantarkan salah satu dalil secara menyeluruh. Ini didasarkan pada kenyataan, bahwa asal dari adanya dalil adalah untuk diamalkan, bukan untuk diabaikan atau ditelantarkan. Akan tetapi, beramal dengan dua dalil tidak boleh didasarkan pada upaya untuk mencari-cari dalih semata, akan tetapi harus tetap didasarkan pada makna yang ditunjukkan oleh nash.cv

Misalnya, jika Nabi saw bersabda, "Sholat itu adalah kewajiban bagi umatku; Sholat itu bukan kewajiban bagi umatku", maka sabda pertama harus dipahami sholat bagi para mukallaf, sedangkan sabda kedua pada konteks anak kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dalam keadaan lemah atau tidak mampu; atau waktunya belum masuk waktu sholat. Jika kita tidak mungkin mengkompromikan keduanya, dan kita juga tidak mengetahui mana hadits yang lebih dahulu turun, dan mana yang terakhir turun, maka kita harus mentarjih salah satu dalil tersebut, dan memilih dalil yang lebih kuat.cvi

Untuk itu, terlebih dahulu harus diupayakan untuk mengamalkan dua dalil tersebut dengan jalan kompromi yang memungkinkan. Namun jika upaya mengamalkan kedua dalil tersebut tidak dimungkinkan lagi; langkah yang mesti dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jika dua dalil tersebut sama-sama kuat dan sama-sama mengandung makna umum, namun diketahui mana dalil yang turun terakhir dan mana yang terlebih dahulu turun; maka dalil yang terakhir turun telah menghapus dalil yang lebih awal turun. Dengan kata lain, dalil yang terakhir turun telah menghapus

61

ketentuan hukum sebelumnya. Ketentuan ini tidak memandang apakah kedua dalil tersebut dzanniy maupun qath'iy; berasal dari al-Quran atau sunnah. Namun demikian, sunnah tidak bisa menghapus ketentuan al-Quran, walaupun sunnah mutawatir.cvii

2. Jika waktu turunnya tidak diketahui, maka kedua dalil tersebut adalah dzanniy, sebab tidak mungkin terjadi pertentangan diantara dua dalil qath'iy cviii . Jika dalil-dalil tersebut bersifat dzanniy, maka wajib dilakukan tarjih, hingga diketahui dalil yang lebih kuat.cix

3. Adapun yang dimaksud dengan kekuatan dalil adalah kekuatan dalil dari sisi (1) urut-urutan kekuatannya, (2) dan dari sisi tingkatan kredibilitas dalil dalam proses istidlal pada setiap jenis dalil-dalil dzanniy. Sesungguhnya dalil dzanniy ada dua macam, pertama sunnah, dan kedua, qiyas. Masing-masing dalil ini memiliki "tingkat kredibilitas" tersendiri di dalam proses tarjih.

4. Dari sisi urut-urutan kekuatan dalil; al-Quran lebih kuat dibandingkan dengan sunnah, meskipun mutawatir. Sunnah mutawatir lebih kuat daripada ijma'. Ijma' yang diriwayatkan secara mutawatir lebih kuat daripada hadits ahad. Khabar ahad lebih kuat dibandingkan dengan qiyas jika 'illatnya didapatkan dengan cara dilalah, istinbath, atau qiyas. Jika 'illatnya didapatkan dengan cara shurahah (jelas), maka urutan kekuatannya tergantung dari dalil yang menjadi sandaran 'illat tersebut. Jika 'illatnya diambil dari al-Quran, maka hukumnya mengikuti hukum al-Quran. Jika 'illatnya diambil dari sunnah, maka hukumnya mengikuti hukum sunnah. Jika 'illatnya diambil dari ijma', maka hukumnya mengikuti hukum ijma'.cx

5. Dari sisi tingkat kredibilitas dalil dalam proses istinbath; dapat dirinci sebagai berikut; a. Yang dimaksud dengan kekuatan dalil jika dinisbahkan

kepada sunnah adalah kekuatan dari sisi sanad, matan, dan makna (madlul).

62

b. Kekuatan dalil sunnah dari sisi sanad dapat diringkas sebagai berikut; (1) Kekuatan sanad yang disandarkan pada kekuatan

perawinya. Perawi langsung lebih kuat dibandingkan perawi tidak langsung. Sebab, perawi langsung lebih memahami apa yang diriwayatkannya daripada perawi yang tidak secara langsung terlibat dalam masalah tersebut. Misalnya, riwayat Abu Rafi' yang menyatakan, bahwa Nabi saw menikahi Maimunah saat beliau saw bertahallul; lebih kuat dibandingkan riwayat Ibnu 'Abbas ra yang menuturkan bahwa Rasulullah saw menikahi Maimunah saat ihram. Sebab, Abu Rafi' ra menjadi safir (mediator) diantara keduanya, sekaligus menjadi penerima nikahnya Maimunah dari Rasulullah saw.

cxiii

cxi Atas dasar itu, hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih paham (faqih) harus lebih dikuatkan dibanding dengan perawi yang tidak paham (faqih)cxii. Perawi yang meriwayatkan hadits berdasarkan hafalan lebih dikuatkan daripada perawi yang meriwayatkan hadits melalui tulisan. Sebab, hafalan lebih terhindar dari kesamaran (syubhat), dibandingkan dengan tulisan . Hadits yang diriwayatkan secara masyhur lebih dikuatkan dibandingkan hadits yang tidak masyhur.cxiv

(2) Kekuatan sanad yang disandarkan kepada kekuatan riwayat itu sendiri. Khabar mutawatir lebih dikuatkan dibandingkan dengan khabar ahadcxv. Khabar musnad lebih diunggulkan dibandingkan khabar mursal. Sebab, khabar musnad seluruh jatidiri perawinya diketahui, sedangkan khabar mursal ada perawi yang tidak diketahui jatidirinya.cxvi

(3) Kekuatan sanad yang disandarkan pada waktu periwayatan. Perawi hadits yang meriwayatkan hadits

63

ketika telah baligh, lebih dikuatkan daripada perawi yang meriwayatkan hadits ketika belum baligh.cxvii

(4) Kekuatan sanad yang disandarkan pada cara periwayatan. Hadits yang telah disepakati kemarfu'annya lebih dikuatkan daripada hadits yang masih diperselisihkan kemarfu'annya. cxviii Hadits yang dituturkan dengan lafadz asli dari Rasulullah saw lebih dikuatkan daripada hadits yang diriwayatkan bil makna.cxix

(5) Kekuatan sanad yang disandarkan pada waktu diturunkannya sebuah hadits (khabar). Hadits yang bersifat muthlaq tanpa tarikh atau disebutkan sejarahnya lebih dikuatkan dibandingkan hadits yang bertarikh lebih awal. Sebab, hadits muthlaq yang tidak disebutkan tarikhnya disamakan dengan hadits yang tarikhnya belakangancxx. Hadits yang diriwayatkan pada akhir-akhir masa kehidupan Rasulullah saw lebih dikuatkan. Demikian pula hadits yang diriwayatkan pada saat menjelang wafatnya Rasulullah lebih dikuatkan daripada khabar muthlaq. cxxi

c. Kekuatan khabar dari sisi matan (redaksi) dapat dirinci sebagai berikut: (1) Jika salah satu khabar berisikan perintah, sedangkan

yang lain berisikan larangan, maka larangan lebih dikuatkan daripada perintah. Sebab, kebanyakan larangan ditujukan untuk menghindari mafsadat (kerusakan), sedangkan kebanyakan perintah ditujukan untuk mewujudkan suatu mashlahat. Menolak mafsadat mesti didahulukan daripada mengambil mashlahat; "Dar`u al-mafaasid muqaddam 'ala jalb al-Mashaalih".cxxii

(2) Kadang kala suatu khabar mengandung perintah, sedangkan yang lain memubahkan (membolehkan).

64

Dalam kondisi semacam ini, khabar yang memubahkan lebih diunggulkan dibandingkan yang mengandung perintah. Sebab, khabar yang memubahkan akan mengalihkan tuntutan atau perintah ke arah kemubahan. Sedangkan beramal dengan khabar yang berisikan perintah pasti akan menelantarkan secara menyeluruh dalil yang memubahkan. Padahal, mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada mengabaikan atau menelantarkan salah satu dalil. cxxiii

(3) Kadang-kadang salah satu khabar tersebut mengandung perintah sedangkan yang lain mengandung informasi belaka (khabar). Dalam kondisi semacam ini, khabar harus dikuatkan daripada perintah. Sebab, dilalah yang ditunjukkan oleh khabar lebih kuat dibandingkan perintah. Oleh karena itu, khabar tidak bisa dinasakh, sedangkan perintah boleh dinasakh (dihapus).cxxiv

(4) Khabar yang pertama berisikan larangan, sedangkan yang kedua berisikan kemubahan. Khabar yang memubahkan harus dikuatkan dibandingkan khabar yang melarang; sebagaimana sebab dikuatkannya kemubahan atas perintah.cxxv

(5) Khabar yang pertama berisikan larangan, sedangkan yang kedua hanya mengandung khabar (informasi) belaka. Khabar harus dikuatkan dibandingkan perintah.cxxvi

(6) Kekuatan matan yang disandarkan kepada lafadz khabar. Khabar yang lafadznya menunjukkan pengertian hakiki (hakekat) harus dikuatkan daripada khabar yang menunjukkan pengertian majaz cxxvii . Lafadz yang mengandung hakekat syar'iyyah, harus dikuatkan dibandingkan lafadz yang mengandung hakekat lughawiyyah (pengertian bahasa) dan hakekat 'urfiyyah (pengertian kebiasaan). Sebab, Nabi saw diutus untuk

65

menyampaikan dan menjelaskan syariat. Khabar yang mengandung 'illat hukum lebih dikuatkan daripada khabar yang tidak mengandung 'illat hukum. Sebab, khabar yang mengandung 'illat lebih kuat ditinjau dari sisi tasyri'iy (pensyari'atan)cxxviii.

d. Kekuatan khabar ditinjau dari madlul (makna) dapat diringkas sebagai berikut: (1) Jika salah satu khabar menunjukkan kemudahan,

sedangkan yang lain menunjukkan kesukaran; maka, khabar yang maknanya menunjukkan kemudahan lebih dikuatkan dibandingkan khabar yang maknanya memberatkan atau menyukarkan. Ketentuan semacam ini didasarkan pada firman Allah swt, "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."[al-Baqarah:185]; dan juga firman Allah swt, "Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."[al-Hajj:78]cxxix

(2) Jika salah khabar menunjukkan pengharaman sedangkan yang lain menunjukkan kemubahan; maka khabar yang maknanya menunjukkan pengharaman lebih dikuatkan dibandingkan khabar yang maknanya menunjukkan kemubahan. Hal semacam ini ditentukan berdasarkan sabda Rasulullah saw, "Jika yang haram berkumpul dengan yang halal, maka yang haram dimenangkan atas yang halal." Juga didasarkan pada sabda Rasulullah saw, "Tinggalkanlah yang meragukan-mu menuju kepada yang tidak meragukanmu."cxxx

(3) Jika salah satu khabar menunjukkan pengharaman sedangkan yang lain menunjukkan kewajiban, maka khabar yang menunjukkan pengharaman lebih dikuatkan daripada yang menunjukkan kewajiban. Sebab, kebanyakan pengharaman ditujukan untuk

66

menghindari mafsadat, sedangkan kewajiban ditujukan untuk meraih manfaat. Padahal, menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat.cxxxi

(4) Jika salah satu khabar menunjukkan kewajiban, sedangkan yang lain menunjukkan kemubahan, maka khabar yang menunjukkan kewajiban lebih dikuatkan daripada yang menunjukkan kemubahan. Sebab, meninggalkan kewajiban bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam dosa, sedangkan meninggalkan kemubahan tidak menjatuhkan pelakunya ke dalam dosa. Menjauhi dosa lebih diutamakan daripada perbuatan yang tidak memberikan implikasi apapun.cxxxii

Ini adalah kekuatan dalil jika dinisbahkan kepada dalil sunnah. Adapun kekuatan dalil jika dinisbahkan kepada qiyas dapat diringkas sebagai berikut;

(1) Qiyas yang disandarkan kepada 'illat yang diambil dari nash-nash qath'iy lebih dikuatkan daripada 'illat yang diambil dari nash-nash yang tidak qath'iy.cxxxiii

(2) Qiyas yang disandarkan kepada 'illat shurahah (jelas), lebih dikuatkan daripada qiyas yang didasarkan pada 'illat dalalah, istinbath, dan qiyas. Qiyas yang didasarkan pada 'illat dalalah, lebih dikuatkan daripada 'illat istinbat. Qiyas yang didasarkan pada 'illat istinbath lebih dikuatkan daripada yang didasarkan pada 'illat qiyascxxxiv.

Atas dasar itu, kekuatan qiyas tergantung dari dua faktor; (1) dalil yang membangun 'illat; dan (2) 'illat itu sendiri.

Inilah beberapa kaedah dasar yang mesti dimengerti sebelum melakukan tarjih terhadap dalil. Hanya saja, tarjih hanya mungkin dilakukan oleh muttabi', atau oleh seorang mujtahid. Oleh karena itu,

67

jika seorang muttabi' dan mujtahid dihadapkan pada dua dalil yang saling bertentangan, maka keduanya wajib melakukan tarjih, hingga diketahui dalil yang paling kuat. Jika dalil yang paling kuat berhasil didentifikasi, maka mengamalkan dalil yang terkuat adalah wajib.

68

BAB VIII MEMAHAMI IJTIHAD

Definisi Ijtihad

ecara literal, kata “ijtihaad” merupakan bentuk pecah dari kata “jaahada”, yang artinya “badzlu al-wus’iy” (mencurahkan segenap kemampuan)cxxxv.

Menurut Imam al-Amidiy, secara literal kata “ijtihad” bermakna,”Istafraagh al-wus’iy fi tahqiiq amr min al-umuur mustalzim li al-kalafat wa al-musyaqqaq” (mencurahkan seluruh kemampuan dalam mentahqiq (meneliti dan mengkaji) suatu perkara yang meniscayakan adanya kesukaran dan kesulitan)cxxxvi.

Imam Syaukaniy berpendapat, bahwa kata “ijtihad” diambil dari kata al-juhd yang bermakna al-musyaqqah wa al-thaqah (kesukaran dan kemampuan). Ijtihad digunakan secara khusus untuk menggambarkan sesuatu yang membawa konsekuensi kesulitan dan kesukaran (kemampuan paling optimal). Sedangkan suatu usaha yang tidak sampai pada taraf “kesukaran dan kesulitan” (musyaqqah) tidak dinamakan dengan ijtihad. Dalam kitab al-Mahshuul disebutkan,

S

69

secara literal ijtihad bermakna “istafraagh al-wus’iy fi ayy fi’li” (mencurahkan segenap kemampuan pada setiap perbuatan). Untuk itu, kata istafraagh al-wus’iy hanya digunakan pada seseorang yang membawa beban yang sangat berat, tidak bagi orang yang membawa beban yang ringan.cxxxvii

Di kalangan ‘ulama ushul, ijtihad diistilahkan dengan “istafraagh al-wus’iy fi thalab al-dzann bi syai’i min ahkaam al-syar’iyyah ‘ala wajh min al-nafs al-‘ajziy ‘an al-maziid fiih”; yakni mencurahkan seluruh kemampuan untuk menggali hukum-hukum syara’ dari dalil-dalil dzanniy, hingga batas dirinya merasa tidak mampu melakukan usaha lebih dari apa yang telah dicurahkannya.”cxxxviii

Berdasarkan definisi di atas, kita bisa menyimpulkan, bahwa iijtihad adalah proses menggali hukum syara’ dari dalil-dalil yang bersifat dzanniy dengan mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan, hingga dirinya tidak mungkin lagi melakukan usaha lebih dari itu. Walhasil, suatu aktivitas diakui sebagai ijtihad jika memenuhi tiga point berikut ini.

Pertama, ijtihad hanya melibatkan dalil-dalil yang bersifat dzanniy. Menurut al-Amidiy, hukum-hukum yang sudah qath’iy tidak digali berdasarkan proses ijtihad. Sebab hukum yang terkandung di dalam nash-nash yang qath'iy (dilalahnya) sudah sangat jelas, dan tidak membutuhkan interpretasi lain. Sebab, tidak ada pertentangan atau multi interpretasi pada nash-nash yang qath'iy. Oleh karena itu, ijtihad tidak berhubungan atau melibatkan dalil-dalil yang bersifat qath’iy, akan tetapi hanya melibatkan dalil-dalil yang bersifat dzanniy. Atas dasar itu, ijtihad tidak berlaku pada perkara-perkara ‘aqidah, maupun hukum-hukum syara’ yang dilalahnya qath’iy; misalnya wajibnya potong tangan bagi pencuri, had bagi pezina, bunuh bagi orang-orang yang murtad, dan lain sebagainya.

70

Kedua, ijtihad adalah proses menggali hukum syara’, bukan proses untuk menggali hal-hal yang bisa dipahami oleh akal secara langsung (ma’qulaat), maupun perkara-perkara yang bisa diindera (al-mahsuusaat). Penelitian dan uji coba di dalam laboratorium hingga menghasilkan sebuah teorema maupun hipotesa tidak disebut dengan ijtihad.

Ketiga, ijtihad harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mengerahkan puncak tenaga dan kemampuan, hingga taraf ia tidak mungkin melakukan usaha lebih dari apa yang telah dilakukannya. Seseorang tidak disebut sedang melakukan ijtihad, jika ia hanya mencurahkan sebagian kemampuan dan tenaganya, padahal, ia masih mampu melakukan upaya lebih dari yang telah ia lakukan.cxxxix

Ijtihad berbeda dengan tarjih maupun baths al-masaa’il. Sebab, tarjiih adalah aktivitas untuk meneliti, mengkaji, dan menetapkan mana pendapat yang paling rajih (kuat) diantara pendapat-pendapat yang ada. Sedangkan baths al-masaail tidak ada ubahnya dengan tarjih, meskipun kadang-kadang juga dilakukan pembahasan-pembahasan hukum-hukum tertentu berdasarkan kaedah-kaedah ijtihad. Akan tetapi aktivitas semacam ini dilakukan secara berkelompok, bukan individual. Padahal, ijtihaad adalah aktivitas individual, bukan aktivitas kelompok. Selain itu, tarjih hanyalah salah satu bagian dari proses ijtihad. Tarjih bukan satu-satunya proses yang ada di dalam ijtihad, atau identik dengan ijtihad itu sendiri.

Hanya saja, kadang-kadang seseorang hanya mampu melakukan ijtihad dalam masalah-masalah tertentu belaka, namun dalam masalah yang lain ia tidak mampu melakukan ijtihad di dalamnya.cxl Dari sini kita bisa memahami, bahwa untuk disebut mujtahid, seseorang tidak harus mampu melakukan ijtihad dalam semua masalah kehidupan (mujtahid muthlaq). Jika ia mampu menggali

71

hukum dalam masalah-masalah tertentu, maka dirinya juga layak disebut sebagai seorang mujtahid (mujtahid fi mas'alah).cxli

Lingkup Ijtihad

Sebagaimana definisi ijtihad di atas, lingkup ijtihad hanya terbatas pada penggalian hukum syara’ dari dalil-dalil dzanniy. Ijtihad tidak boleh memasuki wilayah yang sudah pasti (atau qathiy), maupun masalah-masalah yang bisa diindera dan dipahami secara langsung oleh akal.

Di dalam al-Quran ada ayat-ayat yang jelas penunjukkannya (qath’iy), ada pula ayat-ayat yang penunjukkannya dzanniy. Ijtihad tidak boleh dilakukan pada ayat-ayat yang jelas (qath’iy) maknanya, misalnya masalah-masalah ‘aqidah, kewajiban sholat lima waktu, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Perkara-perkara semacam ini bukanlah lingkup ijtihad. Sebab, masalah-masalah seperti ini sudah sangat jelas dan tidak boleh ada kesalahan di dalamnya. Siapa saja yang salah dalam mempersepsi perkara-perkara yang sudah qath’iy, maka ia telah terjatuh dalam dosa dan berhak mendapatkan adzab di sisi Allah swt. Sedangkan kesalahan dalam perkara-perkara ijtihadiyyah (dzanniy) tidak akan menjatuhkan pelakunya dalam dosa dan maksiyat.cxlii

Ijtihad hanya terjadi dan berlaku pada wilayah furu’ (cabang) dan dzanniy. Perkara-perkara semacam ini disebut perkara ijtihadiyyah. Disebut demikian, karena ia masih membuka ruang terjadinya perbedaan interpretasi. Adapun perkara yang melibatkan dalil qath’iy, tidak boleh disebut sebagai perkara ijtihadiyyah.

Haramnya memilih kepala negara yang berhaluan sekuler dan tidak mendukung penerapan syariat Islam bukanlah perkara ijtihadiiyah. Sebab, kebathilan dan pertentangan sekulerisme dengan Islam

72

adalah perkara qath’iy. Kewajiban menerapkan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara juga merupakan perkara yang pasti dan tidak boleh ada perselisihan. Begitu juga kewajiban menegakkan kembali khilafah Islamiyyah, merupakan perkara pasti yang tidak boleh ada perbedaan di kalangan muslim.

Sayangnya, sebagian orang malah menolak penerapan syariat Islam dan penegakkan khilafah Islamiyyah dengan dalih ijtihad dan ijtihadiyyah. Mereka menganggap bahwa perbedaan dalam masalah semacam ini masih dalam kategori boleh. Alasannya, masing-masing orang punya ijtihad sendiri-sendiri dan sah-sah saja bila hasil ijtihadnya berbeda. Akibatnya, umat tidak bisa memilah mana pendapat yang telah menyimpang dari syariat Islam, dan mana pendapat yang masih terkategori pendapat Islamiy. Ketika disampaikan bahwa berhukum dengan aturan Allah merupakan kewajiban, dengan entengnya mereka menyatakan, “Itu kan ijtihad anda? Kami punya pendapat dan ijtihad sendiri dalam masalah ini. Jika berbeda dengan anda, maka anda tetap harus menghargai pendapat kami, dan tidak boleh menyalahkan kami. Bukankah salah dalam ijtihad tidak berdosa?”

Semua ini diakibatkan karena, umat tidak lagi memahami lingkup ijtihad; mana yang terkategori perkara ijtihadiyyah dan mana yang bukan. Akhirnya, umat tidak bisa membedakan pendapat Islamiy dan pendapat yang telah menyimpang dari ‘aqidah dan syariat Islam. Ini disebabkan karena, umat tidak lagi memahami definisi ijtihad, lingkup ijtihad serta syarat-syarat ijtihad.

Syarat-syarat Mujtahid

Seseorang layak melakukan ijtihad bila telah memenuhi syarat-syarat berikut ini.

73

Pertama, memahami dalil-dalil sam’iyyah yang digunakan untuk membangun kaedah-kaedah hukum. Yang dimaksud dengan dalil sam’iyyah adalah al-Quran, Sunnah, dan Ijma’. Seorang mujtahid harus memahami al-Quran, Sunnah, dan Ijma’, klasifikasi dan kedudukannya. Ia juga harus memiliki kemampuan untuk memahami, menimbang, mengkompromikan, serta mentarjih dalil-dalil tersebut jika terjadi pertentangan. Kemampuan untuk memahami dan dalil-dalil sam’iyyah dan menimbang dalil-dalil tersebut merupakan syarat pokok bagi seorang mujtahid.cxliii

Kedua, memahami arah penunjukkan dari suatu lafadz (makna yang ditunjukkan lafadz) yang sejalan dengan lisannya orang Arab dan para ahli balaghah.

Syarat kedua adalah kemampuan dalam memahami seluk beluk bahasa Arab, atau kemampuan untuk memahami arah makna yang ditunjukkan oleh suatu lafadz. Seorang mujtahid disyaratkan harus memiliki kemampuan bahasa yang mencakup kemampuan untuk memahami makna suatu lafadz, makna balaghahnya, dalalahnya, serta pertentangan makna yang dikandung suatu lafadz serta mana makna yang lebih kuat –setelah dikomparasikan dengan riwayat tsiqqah dan perkataan ahli bahasa. Seorang mujtahid tidak cukup hanya mengerti dan menghafal arti sebuah kata berdasarkan pedoman kamus. Akan tetapi, ia harus memahami semua hal yang berkaitan dengan kata tersebut dari sisi kebahasaan.cxliv

Kesalahan Persepsi Seputar Ijtihad

Pertama, sebagian kaum muslim memahami bahwa semua orang berhak dan layak melakukan ijtihad. Mereka berdalil bahwa setiap mukallaf dibekali Allah dengan akal yang sama, dan setiap mukmin wajib mengerti hukum syara’ berdasarkan pemahamannya sendiri.

74

Untuk itu, setiap orang berhak melakukan ijtihad meskipun ijtihadnya bisa jadi salah.

Mereka juga beralasan bahwa ijtihad harus tetap ada hingga hari kiamat untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang terus berkembang. Untuk itu, jika setiap orang tidak diberi hak berijtihad, tentunya akan terjadi stagnasi ijtihad. Padahal stagnasi ijtihad tidak boleh terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam.

Benar, setiap muslim diperintahkan untuk terikat dengan aturan Allah swt, dan seseorang tidak mungkin bisa terikat dengan aturan Allah bila ia tidak mengerti hukum syara’. Padahal, jalan satu-satunya untuk menggali hukum adalah ijtihad. Oleh karena itu, adanya ijtihad merupakan kewajiban bagi kaum muslim. Namun demikian, ijtihad –sebagaimana definisinya—adalah aktivitas yang sangat sulit dan berat. Ijtihad juga membutuhkan syarat-syarat yang tidak mudah. Hanya orang-orang yang memiliki kelayakan dan kemampuan saja yang berhak melakukan ijtihad. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan kelayakan tentu tidak akan mampu melakukan ijtihad sesuai dengan tuntunan Allah swt. Jika ia memaksakan diri berijtihad, tentu saja hukum yang digalinya lebih banyak didasarkan pada hawa nafsunya, bukan didasarkan pada dalil-dalil syara’ dan kaedah istinbath yang benar. Padahal Allah swt melarang kaum muslim berhukum berdasarkan hawa nafsunya. Allah swt berfirman:

“Hendaklah kamu putuskan perkara diantara mereka dengan hukum-hukum yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kalian ikuti hawa nafsu mereka.”[al-Maidah:49]

Ijtihad memang harus dilakukan hingga akhir zaman untuk mejawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa sebelumnya. Akan tetapi, ini tidak berarti semua orang memiliki hak untuk melakukan ijtihad dengan alasan agar ijtihad tidak mandeg.

75

Syarat-syarat kelayakan untuk melakukan ijtihad tetap harus dipenuhi. Orang yang tidak memiliki kemampuan dan memenuhi syarat-syarat ijtihad dilarang melakukan ijtihad. Dengan kata lain, pintu ijtihad tertutup bagi orang yang tidak memenuhi syarat kelayakan ijtihad, dan terbuka seluas-luasnya bagi siapa saja yang memenuhi syarat ijtihad.

Kedua, dengan dalih ijtihad dan masalah ijtihadiyyah, banyak orang yang akhirnya bersifat permissive terhadap keragaman pendapat. Padahal, tidak jarang perbedaan pendapat dalam masalah itu sudah menyangkut hal-hal yang bersifat ushul, bukan lagi furu’. Contohnya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslim tentang wajibnya menegakkan syariat Islam. Ada sebagian kaum muslim berpendapat bahwa tidaklah perlu kita menerapkan syariat Islam, yang penting substansinya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa syariat Islam harus diterapkan secara utuh dan menyeluruh. Perbedaan-perbedaan pendapat dalam hal semacam ini sesungguhnya adalah perbedaan pendapat yang dilarang dalam Islam. Sebab, masalah wajibnya menegakkan syariat Islam bukanlah masalah ijtihadiyyah. Nash-nash syara’ dengan sharih menyatakan bahwa seorang Muslim diwajibkan untuk menerapkan syariat Allah swt, dan berbuat sesuai dengan tuntunan syariat.

Untuk itu, umat Islam harus mewaspadai mana masalah ijtihadiyyah, atau furu’ yang kaum muslim boleh berbeda pendapat, dan mana masalah ushul yang tidak boleh ada perselisihan dan perbedaaan.

Ketiga; dengan alasan ijtihadiyyah juga sebagian kaum muslim telah menutup diri dari pendapat lain. Dengan kata lain, mereka enggan untuk mencari dan mengkaji mana pendapat yang paling kuat dan benar berdasarkan prinsip quwwatu al-dalil (kekuataan argumentasi). Dalam masalah furu’, meskipun kaum muslim diperbolehkan berbeda pendapat dan pandangan, akan tetapi mereka diperintahkan untuk

76

mencari dan memilih pendapat yang paling rajih dan kuat. Sebab, seorang muslim diwajibkan untuk beramal dengan hukum yang dianggapnya paling benar dan kuat. Ia tidak boleh beramal dengan hukum yang dianggapnya salah dan lemah. Atas dasar itu, seorang muslim tidak boleh menolak pendapat yang lebih kuat dan rajih. Bersikukuh pada pendapat yang sudah terbukti lemah dan ringkih adalah tindakan dosa yang dicela oleh Islam.

Prinsipnya, kaum muslim tidak boleh berbeda pendapat dalam masalah ushul. Sedangkan dalam masalah furu’ mereka harus mencari pendapat yang terkuat dan terbenar berdasarkan kaedah quwwat al-daliil. Sebab, bolehnya kaum muslim berbeda pendapat dalam masalah furu’ tidak menafikan wajibnya kaum muslim mencari dan memegang pendapat yang paling kuat dan rajih.

77

BAB IX RASULULLAH SAW

BUKAN SEORANG MUJTAHID

i dalam kitab Irsyad al-Fuhuul disebutkan, bahwa para 'ulama telah sepakat bolehnya Rasulullah saw berijtihad dalam masalah-masalah keduniaan, seperti pengaturan perang,

strategi-strateginya, dan lain sebagainya.

cxlvi

cxlv Kesepakatan ulama dalam masalah ini –bolehnya Nabi saw berijtihad dalam masalah keduniaan— dituturkan oleh al-Raziy dan Ibnu Hazm. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai bolehnya Nabi saw berijtihad dalam masalah-masalah diniyah. Menurut Imam Syaukani, minimal ada tiga madzhab yang masyhur mengenai masalah ini;

Pertama, Nabi saw tidak melakukan ijtihad dalam perkara-perkara diniyah (syariat), dikarenakan beliau selalu memutuskan berdasarkan nash yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu, beliau saw senantiasa menunggu turunnya wahyu ketika ditanya persoalan-persoalan yang berhubungan dengan urusan diniyah. Beliau tidak pernah menurunkan suatu ketetapan hukum berdasarkan ijtihad beliau saw, akan tetapi selalu menanti ketetapan langsung dari Allah swt. Ini menunjukkan bahwa Nabi saw tidak pernah melakukan

D

78

ijtihad dalam perkara-perkara diniyah. Madzhab semacam ini dituturkan oleh Imam Abu Manshur dari ashhaab al-ra'yi. Al-Qadliy di dalam kitab al-Taqriib menyatakan, bahwa semua orang yang menafikan qiyas membolehkan ijtihad bagi Rasulullah saw. Al-Zarkasyiy menuturkan, bahwa pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hazm.

Kedua, madzhab yang berpendapat, bahwa Nabi saw boleh melakukan ijtihad. Pendapat semacam ini dipegang oleh jumhur para 'ulama. Mereka berhujjah, bahwa Allah swt telah memerintahkan Nabi saw, sebagaimana umatnya, untuk mengkaji dan memikirkan ayat-ayat Allah swt. Mereka juga mengetengahkan dalil-dalil yang menurut klaim mereka menunjukkan ijtihadnya Rasulullah saw; yakni dalam kasus pemberian ijin kepada orang-orang munafik saat perang.

Ketiga, madzhab yang berpendapat menahan diri dari pendapat tersebut di atas. Di dalam kitab Syarah al-Risalah, Al-Shirafiy menyatakan, bahwa pendapat ini dipegang oleh Madzhab Syafi'iy; sebab Syafi'iy menyatakan pendapat-pendapat tersebut, akan tetapi tidak memilih salah satu darinya. Pendapat ini dipilih oleh al-Qadliy Abu Bakar al-Baqilaniy dan al-Ghazali.cxlvii

Memilih Pendapat Yang Terkuat

Pendapat terkuat adalah pendapat madzhab yang pertama. Qadliy al-Nabhani dalam kitab al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah berpendapat, bahwa Nabi saw tidak berijtihad dalam perkara-perkara diniyyah.

Menurut Qadliy al-Nabhani, pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw berijtihad dalam beberapa masalah hukum syariat, kemudian ijtihadnya salah, lantas, Allah swt membetulkan (mengoreksi) kesalahan ijtihad tersebut; sama saja mendakwa Rasulullah saw menyampaikan syariat kepada umat manusia dari hasil ijtihadnya sendiri; dan bukan berasal dari wahyu Allah swt.

79

Selain itu, pendapat tersebut akan memberikan konsekuensi, bahwa Rasulullah saw tidak maksum dalam menyampaikan (tabligh) beberapa syariat Islam kepada umat manusia. Pendapat semacam ini –bolehnya Rasulullah saw berijtihad-- jelas-jelas salahnya, baik secara 'aqliy maupun naqliy.

Pada dasarnya, Mohammad saw adalah seorang Nabi dan Rasul. Sebagaimana Nabi dan Rasul lainnya, beliau ma’shum dalam perkara tabligh risalah (penyampaian risalah) dari Allah Swt. Kema’shuman beliau saw dalam hal tabligh risalah tidak perlu diragukan lagi dan telah ditunjukkan oleh dalil 'aqli. Dalil-dalil syara’ yang qath’i dilalahnya juga telah menunjukkan, bahwa tabligh risalah (penyampaian risalah) Nabi saw baik yang global maupun terperinci datang hanya berdasarkan wahyu. Allah Swt berfirman: "Katakanlah (hai Muhammad): ‘Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu’. [al-Anbiya: 45]

Makna ayat ini adalah,"Wahai Mohammad katakanlah kepada mereka, bahwa,"Aku memberi peringatan kepada kalian hanya berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadaku saja." Dengan kata lain, "peringatanku kepada kalian hanya terbatas pada wahyu belaka." Di lain ayat, Allah swt berfirman:

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)."[al-Najm: 3-4]

Sesungguhnya, frase "maa yantiqu" dalam ayat di atas berbentuk umum; mencakup al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun indikasi –baik dari al-Quran maupun sunnah-- yang mengkhususkan maknanya hanya pada al-Quran saja. Ayat ini tetap bersifat umum, mencakup semua yang dikatakan oleh Nabi saw (al-Quran dan Sunnah). Dengan kata lain, semua ucapan beliau saw yang berhubungan dengan

80

syariat, pasti bersumber dari wahyu. Tidak benar jika dinyatakan, bahwa frase "ma yanthiqu" pada ayat di atas, khusus hanya al-Quran saja, tidak mencakup sunnah. Sebab, lafadz "ma yanthiqu" di atas datang dalam bentuk umum, mencakup al-Quran dan sunnah.

Hanya saja, ada dalil-dalil lain yang mengkhususkan pengertian frase "ma yanthiqu" di atas. Artinya, tidak semua hal yang beliau ucapkan dan lakukan selalu bersumber dari wahyu, dan Rasulullah saw maksum di dalamnya. Adapun yang mentakhshish pengertian ayat di atas adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan; pertama, urusan-urusan yang berhubungan dengan kemashlahatan keduniaan, kedua, penetapan uslub, sarana dan prasana untuk melaksanakan hukum syariat. Dalam dua perkara ini Rasulullah saw tidaklah makshum. Dengan kata lain, apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah saw dalam dua perkara ini bukan berasal dari wahyu Allah swt. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan frase "ma yanthiqu " di atas hanya khusus untuk masalah-masalah tasyri', aqidah, hukum, dan lain sebagainya, dan tidak berlaku untuk dua perkara di atas.

Pertama. Dalam urusan-urusan kemashlahatan dunia dan pengaturan taktik dan strategi perang, Rasulullah saw biasa memutuskan berdasarkan pertimbangan beliau sendiri, bukan berdasarkan wahyu. Dalam masalah-masalah seperti ini, Rasulullah saw tidaklah maksum, dan sangat mungkin terjatuh ke dalam kesalahan. Namun, kesalahan dalam masalah ini tidak menyebabkan dosa. Misalnya, dalam kasus penyerbukan kurma, ternyata Rasulullah saw tidak tepat. Rasul saw bersabda,"Kalian lebih mengetahui tentang perkara (dunia) kalian."

Di dalam perang Badar, Rasul saw telah menetapkan posisi tertentu untuk bertahan. Akan tetapi, Khubaib bin Mundzir, mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah saw, " Apakah (penentuan tempat) ini (ditetapkan oleh) wahyu dari Allah atau hanya berupa pendapat atau

81

(taktik) perang atau tipu daya? Rasul menjawab: Ini adalah pendapat, (taktik) perang dan tipu daya." Selanjutnya Khubaib bin Mundzir mengajukan usul kepada Rasulullah saw untuk bertahan di tempat yang lain. Rasulullah saw meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat Khubaib bin Mundzir.

Dalil-dalil ini telah mengkhususkan pengertian surat al-Najm di atas. Dengan kata lain, apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah saw dalam urusan keduniawian, pengaturan perang, taktik dan strategi, bukanlah berasal dari wahyu Allah swt, akan tetapi berasal dari pendapat beliau sendiri.

Kedua. Konteks wahyu yang terdapat pada surat al-Najm di atas hanya berkaitan dengan masalah-masalah tasyri', akidah, hukum-hukum dan lain-lain; namun tidak berhubungan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan penetapan uslub, sarana, dan prasarananya. Benar, topik yang dibahas di dalam surat al-Najm tersebut di atas bersifat umum, akan tetapi umum pada konteks pembahasannya, dan tidak berlaku umum mencakup segala sesuatu. Wahyu yang terdapat di dalam surat al-Najm di atas hanya berbicara pada konteks tasyri', 'aqidah, hukum, dan lain-lain. Konteks pembahasannya hanya berhubungan dengan masalah-masalah semacam ini. Oleh karena itu, ayat di atas hanya berlaku umum pada konteks-konteks semacam ini (tasyri', aqidah, hukum, dan lain-lain), dan tidak berlaku pada konteks yang lain, yakni penetapan uslub dan wasilah. Sebab, yang mentakhshish keumuman ayat tersebut adalah konteks pembicaraannya. Sedangkan konteks pembicaraannya adalah masalah-masalah tasyri', aqidah, hukum, dan lain-lain.

Benar, pengertian (al-'ibrah) itu diambil dari umumnya lafadz, bukan diambil dari khususnya sebab (asbaab al-nuzul). Yang dimaksud sebab di sini adalah peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya al-Quran. Sedangkan konteks ayat tersebut tidak hanya

82

berhubungan dengan peristiwa yang melatar belakanginya (sebab nuzulnya), akan tetapi berlaku umum untuk seluruh kejadian yang masih berada dalam konteks pembicaraannya, dan tidak berlaku umum mencakup segala sesuatu. Adapun konteks pembahasan wahyu adalah memberikan peringatan; yakni menyampaikan tasyri' dan hukum-hukum. Alllah swt telah menyatakan hal ini di beberapa tempat;

"Katakanlah (hai Muhammad): ‘Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu’. [al-Anbiya: 45]

"Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata." [Shad: 70]

Ayat ini menjelaskan, bahwa yang dimaksud wahyu adalah perkara-perkara yang dibawa (Rasulullah saw) yang beruhubungan dengan masalah akidah, hukum-hukum dan segala perkara yang harus ditablighkan dan dijadikan sebagai peringatan; dan tidak berhubungan dengan penggunaan uslub-uslub maupun perbuatan-perbuatan beliau yang bersifat jibilliyah (tabiat); yakni perbuatan yang telah menjadi tabiat manusia, seperti berjalan, berbicara, makan dan lain-lain. Topik wahyu hanya berhubungan dengan perkara-perkara 'aqidah dan hukum syariat, dan tidak berhubungan dengan uslub-uslub, sarana dan prasarana. yang tidak termasuk 'aqidah dan hukum.

Atas dasar itu, setiap perkara yang dibawa oleh Rasul saw yang beliau saw diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia, baik yang berhubungan dengan perbuatan maupun pemikiran hamba adalah wahyu dari Allah Swt.

83

Wahyu di sini mencakup perkataan, perbuatan dan diamnya Rasulullah saw. Allah Swt berfirman:

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." [al-Hasyr: 7]

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. [al-Ahzab : 21]

Dengan demikian, perkataan Rasul, perbuatan dan diamnya merupakan dalil syara’. Dengan kata lain, semuanya adalah wahyu Allah Swt.

Nabi saw menerima wahyu dan menyampaikan sesuatu yang datang kepada beliau dari Allah Swt; dan menyelesaikan setiap perkara sesuai dengan wahyu. Beliau saw tidak pernah dari wahyu. Allah Swt berfirman:

"Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku.[al-An’aam: 50]

"Katakanlah: ‘Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku." [al-A’raaf: 203]

Maksud ayat ini adalah, "Aku tidak mengikuti apapun kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku dari Tuhanku." Beliau mencukupkan diri mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah swt. Kenyataan ini terlihat jelas dari shighat (bentuk) umum pada nash tersebut. Oleh karena itu, semua hal yang berhubungan dengan apa-apa yang harus disampaikan oleh Rasulullah saw (tabligh risalah) adalah wahyu.

84

Kenyataan tasyri' juga menunjukkan, bahwa Rasulullah saw dalam menjelaskan hukum-hukum kepada manusia selalu berjalan sesuai dengan wahyu. Beliau saw menunggu wahyu dalam berbagai macam hukum, seperti dzihar, li’an dan lain-lain. Beliau tidak berkata, berbuat, dan membuat persetujuan (taqrir) dalam konteks tasyri', kecuali didukung oleh wahyu dari Allah Swt. Kadang-kadang, para sahabat tidak bisa memastikan apakah hukum yang diputuskan oleh Rasulullah saw itu berdasarkan pendapat beliau sendiri, ataukah berhubungan dengan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, mereka bertanya kepada Rasulullah, apakah hal itu ditetapkan berdasarkan wahyu, pendapat beliau saw, atau hasil permusyawaratan dengan shahabatnya yang lain? Jika Rasul menjawab bahwa ketetapan itu adalah wahyu, para shahabat terdiam. Sebab, mereka mengetahui bahwa ketetapan tersebut bukan berasal dari pendapat beliau sendiri. Namun, jika Rasul menyatakan, bahwa ketetapan tersebut hanya pendapat beliau sendiri dan termasuk hal-hal yang masih bisa dimusyawarahkan, maka mereka bersama-sama mendiskusikannya dengan Rasul. Kadang-kadang Rasul mengikuti pendapat mereka, seperti yang terjadi pada peristiwa Badar, Uhud dan Khandaq. Dalam perkara yang tidak berhubungan dengan tabligh; yakni persoalan penyerbukan kurma, beliau saw mengatakan: "Engkau lebih mengetahui perkara (dunia) kalian. " Ini menunjukkan, bahwa apa yang ditetapkan oleh Rasulullah saw dalam masalah-masalah seperti ini bukan berasal dari wahyu, akan tetapi berasal dari pendapat beliau sendiri.

Seandainya Rasulullah saw berbicara pada konteks tasyri' namun tidak berdasarkan wahyu dari Allah swt, tentunya beliau saw tidak perlu menunggu-nunggu datangnya wahyu untuk memutuskan perkara-perkara tasyri' tersebut, dan para shahabat tidak perlu bertanya kepada beliau saw, apakah ketentuan ini wahyu atau bukan. Ini menunjukkan, bahwa Rasulullah saw tidak berijtihad baik secara 'aqliy maupun syar'iy.

85

Adapun secara syar'iy, banyak ayat yang menunjukkan bahwa semua perkara yang bersumber dari Rasulullah saw adalah wahyu. Allah swt berfirman:

"Katakanlah (hai Muhammad): ‘Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu." [al-Anbiya: 45]

"Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. [TQS. al-An’aam: 50]

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." [al-Najm: 3-4]

Secara 'aqliy, beliau seringkali menunggu wahyu untuk menjawab kasus-kasus hukum yang mendesak untuk segera diselesaikan. Seandainya beliau boleh berijtihad, tentunya beliau tidak akan menunda untuk memutuskan suatu ketetapan hukum, dan segera berijtihad. Akan tetapi, beliau saw menunggu wahyu dari Allah swt untuk memutuskan masalah-masalah tersebut. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa beliau tidak berijtihad. Ini juga menunjukkan, bahwa beliau tidak boleh berijtihad. Sebab, jika beliau dibolehkan berijtihad, tentu beliau tidak akan menunda-nunda penentuan suatu hukum pada saat mendesak untuk segera diputuskan.

Selain itu, Nabi saw adalah uswatun hasanah (teladan yang baik) yang wajib diikuti. Jika beliau berijtihad, tentunya ini akan membuka peluang terjadinya kesalahan. Wakupun keputusannya salah, kita pun wajib mengikutinya. Akhirnya, perintah mengikuti kesalahan menjadi sebuah kelaziman. Padahal, hal ini jelas-jelas bathilnya. Sebab, Allah tidak mungkin memerintahkan kita untuk mengikuti yang salah.

86

Di sisi yang lain, Rasulullah saw ma’shum dalam perkara tabligh risalah (penyampaian risalah). Beliau saw tidak boleh salah dalam masalah tabligh risalah. Sebab, kesalahan dalam hal tabligh risalah jelas-jelas bertentangan dengan sifat kenabian dan kerasulan. Keimanan kepada Nabi dan Rasul, memutlakkan adanya pengakuan kemaksuman mereka dalam hal tabligh risalah. Oleh karena itu, Nabi saw mustahil terjatuh ke dalam kesalahan dalam perkara-perkara yang harus beliau sampaikan untuk umat manusia dari Tuhannya. Walhasil, Rasulullah saw sama sekali tidak boleh berijtihad. Semua hal yang berkaitan dengan hukum yang beliau sampaikan baik melalui ucapan, perbuatan, dan diamnya, adalah adalah wahyu dari Allah Swt, bukan hasil ijtihadnya sendiri.

Tidak bisa dinyatakan, bahwa Allah tidak akan membiarkan beliau saw melakukan kesalahan, dan Dia pasti akan segera menjelaskan dan mengoreksi kesalahan tersebut. Sebab, walaupun ijtihadnya salah, kaum Muslim tetap diwajibkan untuk mengikuti dan melaksanakan "ijtihad yang salah itu" sampai ada penjelasan berikutnya dari Allah swt. Penjelasan inilah yang akan menggantikan keputusan sebelumnya; dan kaum Muslim diperintahkan untuk mengikutinya dan meninggalkan pendapat yang pertama. Pendapat seperti ini jelas-jelas salahnya. Sebab, Allah swt tidak layak Allah menyuruh manusia untuk mengikuti kesalahan, kemudian menyuruh mereka untuk meninggalkannya dan mengikuti yang benar.

Selain itu, Rasul juga tidak layak menyampaikan suatu hukum kepada kaum Muslim, kemudian mengatakan,"Hukum ini salah, karena berasal dari pendapat saya sendiri, dan yang benar adalah hukum yang berasal dari Allah swt, yakni hukum ini." Lalu, beliau memerintahkan mereka agar meninggalkan hukum yang pertama karena hukum tersebut salah, dan kemudian baru menyampaikan kepada mereka hukum yang benar. Tidak bisa dinyatakan pula, bahwa perkara yang syar’i tidak boleh didasarkan pada dalil 'aqliy;

87

akan tetapi harus didasarkan pada argumentasi yang syar'iy juga. Sedangkan perkara 'aqidah dalilnya harus 'aqliy dan syar'iy. Tidak bisa dinyatakan seperti ini. Sebab, masalah "apakah Nabi saw seorang mujtahid atau bukan" termasuk perkara 'aqidah, bukan termasuk perkara syari'ah. Sedangkan dalil 'aqidah harus 'aqliy dan syar'iy. Oleh karena itu, masalah ini harus didasarkan pada hujjah 'aqliyyah dan syar'iyyah.

Tidak bisa diterima juga pendapat yang mengatakan, bahwa Rasul melakukan ijtihad dalam beberapa hukum, namun Allah belum mengakui dan menetapkan hasil ijtihad itu. Kemudian, Allah swt mengoreksi hasil ijtihad tersebut dan menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan hukum yang sebenarnya. Pendapat semacam ini tidak bisa diterima. Sebab, Nabi saw tidak berijtihad dalam perkara tabligh risalah, atau perkara-perkara hukum secara mutlak. Akan tetapi, hukum-hukum itu selalu ditetapkan berdasarkan nash al-Quran dan Sunnah yang telah sampai kepada beliau saw. Beliau tidak pernah menyampaikan masalah-masalah tasyri’, akidah, hukum-hukum dan yang lain, kecuali berasal dari wahyu Allah swt. Apabila wahyu belum turun, maka beliau menunggu sampai turunnya wahyu.

Penjelasan Mengenai Ayat-Ayat Yang Digunakan Sandaran Bolehnya Rasulullah saw Melakukan Ijtihad

Orang-orang yang berpendapat bolehnya Rasulullah saw berijtihad mengetengahkan ayat-ayat berikut ini untuk menguatkan pendapatnya. Padahal, jika diteliti secara jernih dan mendalam, ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bolehnya Rasulullah saw melakukan ijtihad. Ayat-ayat itu adalah sebagai berikut;

88

"Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. [al-Anfaal : 67]

"Semoga Allah mema‘afkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang)." [al-Taubah: 43]

"Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo‘akan) di kuburnya."[al-Taubah: 84]

"Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya."[‘Abasa: 1-2]

Selain itu, masih banyak ayat-ayat lain yang memiliki pengertian senada. Sesungguhnya, ayat-ayat ini tidak menunjukkan adanya ijtihad hukum dan ijtihad dalam masalah tabligh risalah kepada umat manusia.

Ayat-ayat ini hanyalah teguran kepada Rasulullah saw atas pelaksanaan aktivitas yang kurang tepat (khilaf al-aula). Ayat-ayat di atas sama sekali tidak menunjukkan adanya kesalahan Rasulullah saw dalam penyampaian sebuah hukum, lalu datang ketentuan baru yang membetulkan atau mengoreksi kesalahan hukum yang pertama. Sebab, tak satupun ayat yang menjelaskan kesalahan hukum tertentu maupun kesalahan ijtihad Rasulullah saw yang disampaikan kepada umat manusia, dikarenakan beliau saw harus menyampaikan hukum yang benar. Yang benar adalah; Rasulullah saw hanyalah melaksanakan sebuah hukum yang telah turun kepada beliau sebelumnya dan telah beliau sampaikan kepada manusia; kemudian

89

beliau kurang tepat dalam memilih pelaksanaan hukum yang lebih tepat. (khilaf al-aula)

Namun, teguran ini bukanlah tasyri' baru yang menghasilkan hukum baru. Sebab, hukum tersebut telah diturunkan sebelumnya, dan telah disampaikan oleh Rasulullah saw kepada umat manusia. Teguran tersebut hanya berhubungan dengan ketidaktepatan dalam memilih mana hukum yang lebih tepat untuk dilaksanakan; dan tidak menunjukkan kesalahan ijtihad beliau dalam masalah hukum. Ayat-ayat di atas juga tidak menunjukkan adanya pensyariatan hukum baru, maupun revisi atas kesalahan ijtihad Rasulullah saw. Ayat-ayat di atas hanya berisi teguran terhadap Rasulullah saw yang kurang tepat memilih mana ketentuan yang lebih baik atau lebih utama (khilaf al-ula). Sebab, ketentuan hukumnya telah ada dan telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan para Nabi dan Rasul diperbolehkan secara syar'iy maupun 'aqliy melakukan khilaf al-ula. Alasannya, khilaf al-aula adalah; di sana ada perkara-perkara mubah; akan tetapi diantara perkara-perkara yang mubah itu ada salah satu perkara yang lebih utama atau lebih layak untuk dilaksanakan; ataupun disana ada perkara-p-perkara mandub (sunnah), akan tetapi diantara perkara-perkara yang mandub itu ada perkara yang lebih layak dipilih dan dilaksanakan. Contohnya, seseorang boleh-boleh saja memilih hidup di desa atau di kota. Akan tetapi, tinggal di kota lebih utama dibandingkan tinggal di desa bagi orang yang ingin memantau urusan pemerintahan, agar ia bisa melakukan koreksi terhadap para penguasa. Sedangkan memilih tinggal di desa adalah perbuatan khilaf al-aula (menyalahi hal yang lebih layak atau utama). Contoh lain; bersedekah secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan adalah perkara yang mandub. Akan tetapi sedekah secara sembunyi-sembunyi lebih utama dibandingkan secara terang-terangan. Dengan kata lain, bersedekah secara terang-terangan merupakan perbuatan khilaf al-aula (menyalahi keutamaan).

90

Rasul saw boleh melakukan perkara-perkara yang termasuk khilaf al-aula. Bahkan, beliau saw boleh melakukan segala hal yang tidak termasuk maksiat. Sebab, beliau telah melakukan perkara yang termasuk khilaf al-aula sehingga Allah menegur beliau karena perbuatannya itu. Siapa saja yang mencermati ayat-ayat di atas, pasti akan berkesimpulan bahwa manthuq, mafhum, dan dilalah (penunjukkan) telah menunjukkan hal ini (khilaf al-aula).

Surat al-Anfaal Ayat 67

Sebagian kaum Muslim yang berpendapat bolehnya Rasulullah saw melakukan ijtihad bersandar kepada surat al-Anfaal ayat 67. Allah swt berfirman;

"Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi." [al-Anfaal :67]

Ayat ini menunjukkan disyariatkannya hukum tawanan perang dengan syarat setelah berhasil melumpuhkan sejumlah besar musuh di muka bumi. Hal itu diperkuat oleh firman Allah Swt:

"Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka." [Muhammad: 4]

Akan tetapi, hukum mengenai tawanan perang tidak terdapat di dalam surat al-Anfaal ayat 67, yakni,"Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan." [al-Anfal: 67]; akan tetapi telah diturunkan sebelumnya di dalam surat Mohammad –yang dinamakan juga dengan surat al-Qital (perang). Surat Mohammad ini lebih awal turun dibandingkan surat al-Anfaal. Allah Swt berfirman:

91

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti." [Muhammad: 4]

Oleh karena itu, hukum mengenai tawanan perang telah disampaikan dan dikenal sebelum turunnya surat al-Anfaal ayat 67. Dari sini bisa dipahami, bahwa surat al-Anfaal ayat 67 di atas hanya berhubungan dengan teguran Allah swt kepada Rasulullah saw atas ketidaktepatan beliau dalam memilih mana yang lebih utama (khilaf al-aula). Surat al-Anfaal ayat 67 sama sekali tidak berbicara mengenai hukum tawanan perang, maupun mengoreksi kesalahan ijtihad Rasulullah saw. Dengan kata lain, surat al-Anfaal ayat 67 hanya berisi teguran kepada Rasulullah saw, bahwa beliau saw tidak layak memiliki atau mengambil tawanan perang sebelum berhasil melumpuhkan sejumlah besar musuh-musuhnya. Sebab, makna "al-itskaanu" adalah melakukan pembunuhan dan menimbulkan ketakutan yang luar biasa.

Kenyataan, para sahabat telah membunuh sejumlah besar musuh hingga mereka berhasil memenangkan pertempuran. Adapun melumpuhkan sejumlah besar musuh di sini tidak disyaratkan harus membunuh seluruh musuh. Namun, cukup membunuh sebagian besar saja. Ketika sebagian besar musuh berhasil dilumpuhkan boleh dilakukan penawanan terhadap tawanan perang. Oleh karena itu, bolehnya menawan musuh telah ditetapkan di dalam surat Mohammad ayat 4, sebelum diturunkannya surat al-Anfaal ayat 67. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw tidak melakukan ijtihad dalam masalah hukum tawanan perang. Beliau hanya melaksanakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt sebelumnya, yakni bolehnya menawan musuh setelah melumpuhkan sejumlah

92

besar musuh. Dengan kata lain, surat al-Anfaal ayat 67 sama sekali tidak mengandung hukum baru (hukum tawanan perang), maupun mengoreksi kesalahan ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Ayat tersebut hanya berisi teguran kepada Rasulullah saw dalam hal khilaf al-aula. Sebab, ketentuan mengenai tawanan perang sudah ditetapkan dan turun sebelum turunnya surat al-Anfaal ayat 67, dan Rasulullah saw tidak melakukan ijtihad dalam masalah tertentu, akan tetapi hanya melaksanakan hukum yang telah turun kepadanya (surat Mohammad ayat 4].

Atas dasar itu, keputusan Rasulullah saw untuk menawan musuh usai perang Badar, tidak termasuk perkara tasyri' baru, lalu datang ayat yang menjelaskan kesalahannya. Tindakan Rasulullah saw menawan musuh usai perang Badar bukanlah dosa yang menyalahi hukum yang diturunkan Allah Swt, akan tetapi menunjukkan bahwa Rasul menerapkan hukum tentang tawanan perang yang terdapat dalam surat Muhammad ayat 4.

"Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka." [Muhammad: 4]

Dalam kasus perang Badar ini, yang lebih utama adalah memperbanyak lagi pembunuhan terhadap musuh sehingga kegentaran dan rasa takut pada diri musuh lebih dahsyat lagi. Selanjutnya, turunlah surat al-Anfaal ayat 67 yang menegur ketidaktepatan Rasulullah dalam memilih perkara yang lebih utama. Benar, surat al-Anfaal ini hanya berisi teguran kepada Rasulullah saw dikarenakan menetapkan keputusan yang menyalahi perkara yang lebih utama. Sebab, ketetapan sebelumnya (surat Mohammad ayat 4) telah membolehkan Rasulullah saw untuk memilih antara melakukan penawanan atau membunuh tawanan perang. Hanya saja, Rasulullah saw memutuskan untuk menawan tawanan perang; padahal pilihan ini bukanlah keputusan yang lebih utama.

93

Selanjutnya, Allah menurunkan surat al-Anfaal ayat 67 untuk menegur Rasulullah saw yang menyalahi perkara yang lebih utama (khilaf al-aula).

Dari sini bisa dipahami dengan sangat jelas, bahwa surat al-Anfaal bukanlah tasyri' baru, maupun koreksi atas ijtihad Rasulullah saw yang salah. Redaksi lengkap surat al-Anfaal ayat 67 adalah sebagai berikut:

"Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." [al-Anfaal: 67]

Frase ini memperkuat teguran yang terdapat di ayat tersebut. Makna ayat ini adalah, "Kamu telah mengambil tawanan perang, padahal kalian belum sampai pada taraf melumpuhkan musuh secara besar-besaran. Ini semua dikarenakan ketamakan dalam mengharapkan tebusan mereka; yakni agar kamu bisa meraup harta benda dari hasil tebusan perang. Akan tetapi, Allah swt menghendaki terbunuhnya mereka lebih banyak lagi di medan pertempuran, dan tidak menghendaki kamu untuk mengambil tawanan perang." Topik yang dibahas pada ayat ini adalah persoalan menawan musuh (tawanan perang); sedangkan kemegahan hidup dunia hanyalah implikasi dari tawanan perang, Ayat ini bukan teguran karena mengambil tebusan, melainkan teguran atas tindakan beliau saw menawan musuh sebelum melumpuhkannya secara besar-besaran. Dengan demikian, frase ini merupakan penyempurna makna keseluruhan makna yang terkandung mulai dari awal ayat;

"Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan

94

Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [al-Anfaal: 67]

Adapun firman Allah swt :

Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. [al-Anfal : 68]

Ayat ini bukan ancaman Allah yang berupa adzab terhadap pengambilan tebusan, akan tetapi hanya menunjukkan akibat-akibat yang mungkin timbul karena menawan musuh sebelum pada taraf melumpuhkan mereka secara besar-besaran. Sebab, ini merupakan kerugian peperangan, dan dimungkinkan bisa menyebabkan jatuhnya musibah bagi kaum Muslim; yakni pembunuhan balik dari pihak kafir; dan ini merupakan azab besar yang bukan berasal dari azab Allah. Oleh karena itu, maksud surat al-Anfaal ayat 68 ini adalah, "Seandainya Allah tidak memberitahu kalian, bahwa kalian akan mendapatkan kemenangan (pertolongan), niscaya kalian akan tertimpa pembunuhan, pelumpuhan dari musuh-musuh kalian; dikarenakan kalian telah mengambil tawanan perang sebelum berhasil pada taraf melumpuhkan musuh sebesar-besarnya." Al-Quran sendiri menggunakan kata "adzab" untuk "terbunuh di dalam peperangan." Allah swt berfirman, "

"Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa (meng'adzab) mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu. [at-Taubah: 14]

Selain itu, ayat itu (surat al-Anfaal ayat 68) tidak mungkin bermakna adzab dari Allah swt. Ini didasarkan kenyataan bahwa, seruannya bersifat umum mencakup Rasul dan kaum Mukmin. Jika ayat tersebut dianggap pembenaran suatu ijtihad, niscaya hal itu termasuk perkara

95

yang dimaafkan. Sebab, mereka (Rasulullah saw dan kaum Mukmin) tidak layak mendapatkan adzab Allah. Begitu pula jika ayat tersebut dianggap sebagai teguran terhadap perkara khilaf al-aula -sebagaimana kenyataannya- maka ini pun tidak layak juga memperoleh azab dari Allah. Sebab, Nabi saw boleh-boleh saja dan tidak akan berdosa tatkala melakukan khilaf al-aula. Oleh karena itu, kata "adzab" di dalam surat al-Anfaal tersebut tidak mungkin bermakna adzab Allah swt. Makna yang tepat adalah pembunuhan dan penghinaan dari musuh-musuh kaum Muslim.

Sedangkan hadits-hadits yang menuturkan sebab turunnya ayat-ayat ini, adalah ahad, dan tidak layak digunakan hujjah dalam perkara 'aqidah; termasuk masalah apakah Rasul saw boleh berijtihad atau tidak. Hadits-hadits tersebut bertentangan dengan dalil-dalil qath’i, yakni surat Muhammad tentang hukum tawanan perang yang ditujukan kepada Rasulullah saw. Sedangkan hadits-hadits tersebut menunjukkan sebaliknya, yakni para shahabatlah yang memberikan pendapatnya kepada Rasulullah saw. Padahal, masalah hukum tentang tawanan termasuk hukum syara’, dimana Rasul dalam perkara ini menunggu wahyu. Dalam masalah seperti ini beliau tidak bermusyawarah dengan para shahabatnya maupun melaksanakan apa yang mereka musyawarahkan dengan beliau saw; lalu turun wahyu yang mengoreksi kesalahan hukum yang telah ditetapkan Rasulullah saw berdasarkan ijtihad maupun musyawarah dengan para shahabat. Oleh karena itu seluruh hadits yang menerangkan dua ayat tersebut tertolak secara dirayah (matan hadits) dan tidak bisa dijadikan hujjah.

Surat al-Taubah Ayat 43

Sebagian kaum Muslim yang berpendapat bolehnya Rasulullah saw melakukan ijtihad juga bersandar kepada firman Allah swt :

96

"Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta? [al-Taubah: 43]

Ayat ini tidak menunjukkan adanya ijtihad; akan tetapi, ia hanya menunjukkan ketidaktepakatan Rasulullah saw dalam memilih perkara yang lebih utama (khilaf al-aula). Sebab, ada ketentuan sebelumnya yang membolehkan Rasulullah saw untuk memberikan ijin kepada siapa saja yang ia kehendaki. Alasannya terdapat sebelum diturunkan ayat ini, yaitu pada surat an-Nur ayat 62. Allah Swt berfirman:

"Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka.” [al-Nuur: 62]

Ayat ini diturunkan setelah surah al-Hasyr mengenai perang Khandaq. Sedangkan surat al-Taubah ayat 43:

"Semoga Allah memaafkanmu." [al-Taubah : 43]; diturunkan mengenai perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Walhasil, hukum ijin perang telah diketahui, dan Rasulullah saw di dalam surat al-Nuur ayat 62 diperbolehkan untuk memberikan ijin kepada siapa saja yang beliau kehendaki; termasuk ijin terhadap orang munafik.

Hanya saja, di dalam fragmen surat al-Taubah tersebut terdapat kisah yang menuturkan kondisi kaum Muslim menjelang perang Tabuk. Perang ini adalah perang yang terjadi di tengah kondisi yang sangat sulit dan genting bagi kaum Muslim. Tindakan yang paling tepat untuk Rasulullah saw pada saat itu adalah tidak memberikan ijin kepada orang-orang munafik untuk tidak mengikuti perang. Ketika

97

beliau mengizinkan mereka -persisnya pada saat perang Tabuk- Allah Swt memberi teguran atas keputusan beliau saw itu. Allah menegur Rasulullah karena melakukan tindakan yang kurang tepat (khilaf al-aula). Ayat tersebut bukan koreksi terhadap kesalahan ijtihad beliau atau penentuan tasyri' baru yang tidak sesuai dengan hukum pemberian izin. Akan tetapi, ayat ini hanyalah teguran berkaitan dengan khilaf al-aula.

Surat al-Taubah Ayat 84

Surat al-Taubah ayat 84 ini juga tidak berhubungan dengan bolehnya Rasulullah saw melakukan ijtihad dalam perkara diniyyah. Allah swt berfirman:

"Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati diantara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. [al-Taubah: 84]

Sesungguhnya, ayat ini diturunkan setelah firman Allah swt:

"Maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk ke luar (pergi berperang), maka katakanlah: Kamu tidak boleh ke luar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Karena itu duduklah (tinggallah) bersama orang-orang yang tidak ikut berperang’. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembah-yangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka. [al-Taubah : 83-84]

98

Allah telah menjelaskan dalam ayat:

"Maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka. [al-Taubah: 83); agar beliau saw tidak mengikutsertakan mereka dalam peperangan. Ini ditujukan untuk menghina dan melecehkan mereka, agar mereka tidak mendapatkan kemuliaan jihad dan bepergian bersama Rasulullah saw. Setelah itu, langsung dijelaskan larangan menyembahyangkan jenazah mereka;

"Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka." [al-Taubah: 84]

Pada dasarnya ayat ini (al-Taubah ayat 84) hanya menjelaskan bentuk penghinaan dan serangan kepada orang-orang munafik agar keberadaan mereka terkikis habis. Ayat ini sama sekali tidak menunjukkan, bahwa Rasulullah saw telah berijtihad untuk menetapkan sebuah hukum baru. Ayat ini hanyalah tasyri' yang berhubungan dengan orang-orang munafik, dan bagaimana memperlakukan orang-orang munafik agar mereka mendapatkan kehinaan, dan derajatnya turun lebih rendah dibandingkan kaum Muslim. Oleh karena itu, ayat tersebut, baik ditinjau dari sisi manthuq dan mafhum, sama sekali tidak menunjukkan adanya ijtihad Nabi saw dan koreksi atas kesalahan ijtihadnya. Akan tetapi, ayat ini sejiwa dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan orang-orang munafik yang disebutkan berulang-ulang di dalam surat ini juga.

Adapun hadits-hadits yang menjelaskan sebab turunnya ayat tersebut tidak layak dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah. Sebab hadits-hadits tersebut diriwayatkan secara ahad. Sedangkan hadits ahad tidak layak digunakan dalil dalam perkara 'aqidah. Selain itu, hadits-hadits itu mengesankan bahwa Umar mencegah Rasul untuk mensholatkan jenazah orang munafik, seolah-olah hendak

99

mencegah beliau saw untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa melahirkan hukum syariat baru; atau ia hendak mencegah beliau saw agar tidak mengerjakan suatu ibadah yang telah ditetapkan hukumnya sebelumnya, kemudian Rasulullah saw berdiam diri; dan selanjutnya mengikuti pendapat Umar ra setelah turunnya wahyu. Hal semacam ini tidak boleh terjadi pada diri Rasulullah saw. Matan hadits ini bertentangan dengan keberadaan Rasul sebagai Nabi. Oleh karena itu, hadits tersebut harus ditolak dari sisi dirayah (matannya).

Adapun hadits yang mengisahkan bahwa Rasul pernah memberikan bajunya kepada Abdullah bin Ubay –pemuka orang-orang munafik-- yang ingin shalat diatas kain tersebut. Allah swt telah mengungkapkan aibnya setelah perang Bani Musthaliq, hingga anaknya menghadap Rasul untuk meminta ijin kepada beliau saw, jika beliau saw hendak membunuh 'Abdullah, biarlah dirinya yang akan melaksanakannya. Selanjutnya, Allah Swt menurunkan surat al-Munafiqun setelah perang Bani Mushtaliq;

"Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)?" [al-Munafiqun: 4]

Selanjutnya, Allah berfirman kepada beliau:

"Kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati. [al-Munafiqun: 3];

lalu, Allah swt berfirman lagi;

"Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta."[al-Munafiqun: 1]

100

Setelah itu, Rasul datang dan memberikan kainnya kepada pemimpin kaum munafik; dan beliau hendak menshalatkan pemimpin kaum munafik itu; namun, Umar mencegahnya.

Pengertian hadits ini bertentangan dengan banyak ayat. Ayat yang terdapat di dalam surat at-Taubah turun pada tahun ke-9 H, beberapa tahun setelah turunnya surat al-Munafiqun. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa hadits-hadits Umar, hadits tentang kain, dan hadits-hadits lain yang berhubungan dengan kisah orang Munafik tersebut bertentangan dengan realitas perlakuan kaum Muslim terhadap orang-orang munafik setelah perang Bani Musthaliq. Selain itu, hadits-hadits tersebut juga bertentangan dengan ayat-ayat yang turun sebelumnya mengenai orang-orang munafik. Walhasil, hadits-hadits tersebut matannya harus ditolak.

Surat 'Abasa Ayat 1 – 3

Allah swt berfirman;

"Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa)." [‘Abasa : 1-3]

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa Rasulullah saw melakukan ijtihad. Pada dasarnya, Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada seluruh manusia, dan mengajarkan Islam kepada kaum Muslim. Dua tugas ini dilakukan oleh Rasulullah saw setiap saat. Suatu hari, Abdullah bin Ummi Maktum yang telah masuk Islam ingin mempelajari Islam dari Rasulullah saw. Ia mendatangi Rasulullah saw, sedangkan di rumah beliau saw ada para pemuka Quraisy, seperti Utbah, Syaibah -keduanya anak Rabiah- Abu Jahal bin Hisyam, Abbas bin Abdul Muttalib, Umayah bin Khalaf dan Walid

101

bin Mughirah. Beliau saw mengajak mereka memeluk Islam, dengan tujuan agar keislaman mereka mampu menarik yang lainnya. Selanjutnya Ibnu Ummi Maktum berkata kepada Nabi, yang tengah berbicara dengan para pemuka Quraisy,"Ya Rasulullah, bacakan kepadaku dan ajari aku sesuatu yang telah diajarkan Allah kepada engkau’" Ia mengulang-ulang permintaannya itu, disebabkan karena dia tidak mengetahui kesibukan Rasulullah dengan para pemuka Quraisy. Rasulullah saw tidak suka karena pembicaraannya dipotong; dan beliau saw berpaling darinya. Setelah itu, turunlah surat 'Abasa. Pada dasarnya, Rasulullah saw telah diperintahkan untuk menyampaikan Islam (tabligh) dan mengajarkan Islam. Saat itu, beliau tengah melaksanakan tugas tabligh, dan berpaling dari orang yang meminta pengajaran dikarenakan kesibukannya melakukan penyampaian. Seharusnya, beliau mengutamakan Ibnu Ummi Maktum. Sebab, tindakan yang utama adalah mengajari Ibnu Ummi Maktum. Hanya saja Rasulullah saw memilih untuk tidak memenuhi permintaannya, dan langsung mendapatkan teguran dari Allah. Berpalingnya Rasulullah saw dari Ibnu Ummi Maktum adalah tindakan menyalahi perkara yang lebih utama (khilaf al-aula). Dalam kasus ini, tidak ada ijtihad, penentuan hukum baru, maupun koreksi atas kesalahan ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Yang ada hanyalah penerapan hukum Allah yang hukumnya telah ditetapkan sebelumnya, dan beliau saw menyalahi perkara yang lebih utama; kemudian Allah menegur ketidaktepatan beliau saw dalam memilih tindakan yang lebih utama.

Demikianlah, anda telah dijelaskan dengan penjelasan yang jernih dan mendalam, bahwa Rasulullah saw tidak melakukan ijtihad. Semua perkara yang berhubungan dengan tasyri', 'aqidah, dan hukum, berasal dari wahyu, dan bukan berasal dari ijtihad beliau sendiri. Lebih dari itu, beliau tidak boleh melakukan ijtihad baik secara 'aqliy maupun syar'iy. Dengan kata lain, Rasulullah saw bukanlah seorang Mujtahid, akan tetapi ia adalah seorang Rasul yang

102

menyampaikan apa-apa yang wajib ia sampaikan dari Tuhannya berdasarkan wahyu. Sedangkan wahyu bisa berujud lafadz dan makna seperti al-Quran al-Karim; atau maknanya saja seperti sunnah.

103

DAFTAR PUSTAKA

Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, ed. Pertama, 1417 H/1996 M, Daar al-Fikr, Beirut,Libanon

Imam al-Syaukani, Irsyaad al-Fuhuul ila Tahqiiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushuul, tanpa tahun, Daar al-Fikr, Beirut, Libanon.

Imam al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul,1420 H/2000 M, Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Libanon.

Imam Mohammad bin Abu Bakar al-Raaziy, Mukhtaar al-Shihaah, 1401 H/1981 M, Daar Fikr, Beirut, Libanon.

Imam al-Raziy, al-Mahshuul, 1400 H, Jaami'ah al-Imaam Mohammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, Riyadl.

Imam al-Juwainiy Abu al-Ma'aliy, al-Burhaan fi Ushuul al-Fiqh, ed. 4, 1418 H, al-Wafaa', al-Manshurah, Mesir.

Imam Mohammad bin Idris al-Syafi'iy, al-Risalah, 1358 H, tanpa penerbit, Kairo.

104

Abu Ishaq Ibrahim bin 'Aliy al-Syiraziy, al-Luma' fi Ushuul al-Fiqh, ed.1, 1405 H/1985 M, Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Libanon.

'Abd al-Qaadir bin Badraan al-Dimasyqiy, al-Madkhal li Ibn Badraan, 1401 H, Muassat al-Risalah, Beirut.

'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisiy, Raudlat al-Naadzir, ed. 2, 1399 H, Jaami'ah al-Imaam Mohammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, Riyadl.

Ahmad bin 'Ali al-Raaziy al-Jashshash, al-Fushuul fi al-Ushuul, ed.1, 1405 H, Wuzaraat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islaamiyyah, Kuwait.

Mohammad bin Mohammad bin Mohammad al-Ghazaliy Abu al-Hamid, al-Mankhuul, ed.2, 1400, Daar al-Fikr, Beirut, Libanon.

'Abd al-Rahiim bin al-Hasan al-Asnawiy, al-Tamhiid, ed.1, 1400 H, Muassat al-Risalah, Beirut, Libanon.

Ibrahim bin Musa al-Lakhamiy al-Gharnaathiy al-Malikiy, al-Muwaafiqaat, Daar al-Ma'rifah, Beirut.

Qadliy al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, ed. 4, juz 1, 1415 H/1994 M, Daar al-Ummah, Beirut, Libanon

Ahmad bin 'Ali al-Anshoriy, Mizaan al-Kubra, tanpa tahun, Penerbit Thaha Putra, Semarang, Indonesia.

105

i Dalam masalah ini, Allah swt telah menerangkan dengan sangat gamblang di dalam banyak ayat; diantaranya:

الطاغوت إىل يـتحاكموا أن يريدون قـبلك من أنزل وما إليك أنزل مبا ءامنوا أنـهم يـزعمون الذين إىل تـر أمل يطان ويريد به يكفروا أن أمروا وقد الله أنـزل ما إىل تـعالوا هلم قيل وإذا)60(بعيدا ضالال يضلهم أن الش صدودا عنك يصدون المنافقني رأيت الرسول وإىل

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu."[al-Nisaa’:60-61]

Imam Ibnu al-‘Arabiy menjelaskan, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perselisihan antara orang Yahudi dengan orang Munafiq. Orang Yahudi dan Munafiq menyampaikan masalah mereka kepada Rasulullah saw. Perkara itu diputuskan oleh Rasulullah saw. Akan tetapi, orang munafiq tidak rela. Selanjutnya, mereka mengajukan perkara mereka kepada Abu Bakar, namun orang munafiq itu juga tidak rela. Lalu, mereka mengajukan perkara mereka kepada ‘Umar. Umar masuk ke dalam rumah dan mengambil pedangnya. Orang munafiq itu dipenggal kepalanya hingga mati. Keluarga orang munafiq itu melaporkan perkara itu kepada Rasulullah saw. ‘Umar berkata, “Wahai Rasulullah, ia telah menolak keputusanmu. Rasulullah menjawab, “Engkau adalah al-Faruuq” Lalu, turunlah firman Allah swt, surat al-Nisaa’:65 [Ibnu al-’Arabiy, Ahkaam al-Quraan, Juz I, ed.I, Daar al-Fikr, 1988, hal.577. Lihat juga pada Imam Qurthubiy, Tafsir Qurthubiy, juz II, hal.97; Ibnu Hajar, al-Kaaf al-Syaaf, hal.45]

Thaghut di sini bermakna, semua aturan atau hukum selain hukum Allah swt. [Imam “Abdurrahman Nashir al-Sa’diy, Taisiir al-Kariim al-Rahman fi Tafsiir Kalaam al-Manaan, hal.90.] Imam Malik, sebagaimana dikutip oleh Ibnu al-‘Arabiy menyatakan, thaghut adalah semua hal selain Allah yang disembah manusia. Misalnya, berhala, pendeta, ahli sihir, atau semua hal yang menyebabkan syirik.” [Ibnu al-’Arabiy, Ahkaam al-Quraan, Juz I, ed.I, Daar al-Fikr, 1988, hal. 578]

106

Di tempat lain, al-Quran juga menyatakan hal ini dengan sangat jelas dan tegas. Alah swt berfirman:

هم شجر فيما حيكموك حىت يـؤمنون ال وربك فال نـ ويلموا قضيت مما حرجا أنـفهم يف جيدوا ال مث بـيـ تليما

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.[al-Nisaa’:65]

Tatkala menafsirkan ayat ini, Imam al-Sa’diy, menyatakan,”Allah swt telah bersumpah atas nama dirinya, sesungguhnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah saw sebagai hakim yang akan memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan…..Akan tetapi, mereka tidak cukup hanya bertahkim kepada Rasul saja, akan tetapi, mereka harus menghilangkan keraguan, perasaan sempit, dan kesamaran di dalam hati mereka tatkala bertahkim kepada Rasulullah saw…Barangsiapa menolak untuk berhukum kepada Rasulullah saw dan tidak mau terikat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw, maka ia telah kafir. [Imam “Abdurrahman Nashir al-Sa’diy, Taisiir al-Kariim al-Rahman fi Tafsiir Kalaam al-Manaan, hal.93-94] ii Syarat ini didasarkan sabda Rasulullah saw yang termaktub di dalam sebuah hadits shahih:

فـهو رد قال النيب صلى الله عليه وسلم اخلديعة يف النار ومن عمل عمال ليس عليه أمرنا

"Nabi saw bersabda, "Orang yang melakukan penipuan akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan kami, maka perbuatan itu tertolak."[HR. Bukhari]. Di dalam riwayat lain, juga dituturkan:

ها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه عن عائشة رضي الله عنـ

اهيم فـهو رد رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أيب عون عن سعد بن إبـر "Dari 'Aisyah ra, ia berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda," Siapa saja yang membuat-buat perkara baru dalam urusan kami, padahal urusan itu tidak diperintahkan, maka perkara itu tertolak." [HR. Bukhari; hadits ini diriwayatkan

107

oleh 'Abdullah bin Ja'far al-Makhramiy, 'Abdul Wahid bin Abi Aun, dari Sa'id bin Ibrahim]; dan masih banyak hadits-hadits lain yang menerangkan masalah ini.

Zaid bin Zubeir berkata, "Tidaklah diterima suatu perkataan melainkan diiringi dengan perbuatan, dan tidak akan diterima perkataan dan amal kecuali dengan niat; dan tidak akan diterima perkataan, amal, dan niat kecuali sesuai dengan sunnah Nabi saw."[Fauziy Sanqarith, Taqarrub ila al-Allah, bab Ihsaan al-'Amal]. Imam Malik pernah berkata, "Sunnah adalah perahu Nabi Nuh. Barangsiapa yang menumpanginya, maka ia akan selamat, dan barangsiapa yang tidak menumpanginya akan tenggelam."[ibid, bab Ihsaan al-'Amal] iii Qadliy al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, juz 1, hal. 194-197. iv Mayoritas ulama berpendapat, bahwa kaum Muslim diperbolehkan taqlid dalam masalah syariat saja. Sedangkan taqlid dalam masalah 'aqidah adalah perbuatan haram. Lihat, Imam al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal. 370-373; Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal.348-354; Imam al-Syaukani, Irsyaad al-Fuhuul, hal. 265-268. Penjelasan rincinya dapat dilihat pada bab berikutnya. v Penjelasan definitif mengenai taqlid dapat disimak pada kitab-kitab Ushul Fiqh; misalnya, Imam al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal. 370; Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal.347; Imam al-Syaukani, Irsyaad al-Fuhuul, hal. 265; dan lain-lainnya. vi Imam Syaukani, Irsyaad al-Fuhuul, hal. 265; Imam al-Raziy, Mukhtaar al-Shihaah,

hal. 548; lihat juga Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 347; Imam Al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal. 370-371; Hafidz Tsana al-Allah al-Zahidiy, Taujih al-Qaariy, hal. 145; Imam al-Syiraziy, al-Luma' fi Ushuul al-Fiqh, juz 1, hal. 125.

vii Imam al-Amidiy, Al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 1, hal. 347 viii Ibid, hal. 347 ix Ibid, hal. 347 x Imam Syaukani, Irsyaad al-Fuhuul, hal. 265 xi Ibid, hal. 265; lihat juga Fairuz al-Abadiy al-Syiraziy, al-Tabashshurah, juz 1, hal 401 xii Ibid, hal. 265 xiii Al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkam, juz 2, hal. 348 xiv Imam al-Syaukaniy, Irsyaad al-Fuhuul, hal. 266; Imam al-Syiraziy,al-Luma' fi Ushuul al-Fiqh, juz 1, hal. 125 xv Imam al-Amidiy, Al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 348 xvi Al-Quran, al-Dzukruf:22-24 xvii Lihat dan bandingkan dengan perkataan Imam Ibnu Jauzi dalam kitab, "Talbis

Iblis", hal. 82, "Sesungguhnya dalil menyangkut aqidah adalah sangat jelas (tidak memerlukan ijtihad). Hal ini tidak sulit diketahui oleh orang yang berakal.”

xviii Ibid, hal. 82.

108

xix Imam Syaukani, Irsyaad al-Fuhuul, hal. 266 xx Ibid, hal. 266 xxi Ibid, hal. 267 xxii Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 351; Fairuz al-Abadiy al-Syiraziy, al-Tabashshurah, juz 1, hal 401; Imam al-Syiraziy, al-Luma' fi Ushuul al-Fiqh, juz 1, hal. 126 xxiii Ibid, juz 2, hal. 351-352 xxiv Qadli al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 217-218 xxv Ibid, hal. 218 xxvi Ibid, hal. 218. xxvii Ibid, hal.219 xxviii Ibid, hal. 220 xxix Ibid, hal. 220 xxx Hujjat al-Islaam Imam al-Ghazali, Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal. 372-373 xxxi Ibid, hal. 372-373 xxxii Ibid, hal. 372-373 xxxiii Imam Ibrahim bin Ali al-Syiraziy, al-Luma' fi Ushuul al-Fiqh, juz 1, hal. 126 xxxiv Ibid, hal. 373 xxxv Ibid, hal. 373; lihat dan bandingkan dengan Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 353-354 xxxvi Ibid, hal. 373 xxxvii Lihat dan bandingkan dengan Hujjat al-Islam Imam al-Ghazali, Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal. 373 xxxviii Ibid, hal. 374 xxxix Ibid, hal. 374 xl Ibid, hal. 374 xli Imam Syaukani dalam Irsyaad al-Fuhuul menyatakan, bahwa Imam Nawawiy dan Ibnu Burhan menguatkan pendapat yang menyatakan; seorang awam tidak harus terikat dengan madzhab tertentu. Mereka berhujjah dengan ijma' shahabat yang tidak menolak taqlidnya seorang awam kepada seorang shahabat dalam satu masalah, dan taqlid kepada shahabat yang lain untuk masalah yang berbeda. Pendapat semacam ini juga dipegang oleh pengikut Madzhab Hanbali. Lihat Imam Syaukani, Irsyaad al-Fuhuul, hal. 282. Lihat juga al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 228 xlii Ibid, hal. 262 xliii Lihat penjelasan masalah ini di dalam Kitab al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, karya Imam al-Ghazali, hal. 368-370. Tatkala membahas apakah seorang Mujtahid wajib berijtihad, ataukah ia juga boleh taqlid kepada mujtahid lainnya; Imam al-Ghazali menuturkan beberapa pendapat dalam masalah ini. Sebagian 'ulama melarang

109

mujtahid untuk taqlid kepada mujtahid lain. Menurut beliau, yang berpendapat bolehnya seorang Mujtahid taqlid kepada Mujtahid lain dalam masalah tertentu adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rawahiyah, dan Sofyan al-Tsauri. Sementara itu, Mohammad bin Hasan berkata, 'Seorang alim harus mengikuti orang yang lebih alim dari dirinya, dan ia tidak boleh taqlid kepada orang yang tidak alim, atau orang yang setara dengan dirinya." Sedangkan ulama Iraq berpendapat bolehnya seorang mujtahid taqlid kepada mujtahid lain, dalam hal yang ia fatwakan, atau yang menjadi kekhususannya. Lihat pula Qadliy al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 221. Di dalam kitab al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkam, Imam al-Amidiy menyatakan, Abu 'Aliy al-Jubaiy berkata, "Lebih utama jika seorang mujtahid melakukan ijtihad. Jika ia tidak berijtihad dan meninggalkan keutamaan; ia boleh bertaqlid kepada salah seorang shahabat; sebab menurut pandangannya para shahabat lebih rajih dibandingkan orang-orang setelah mereka. Jika ia hendak meminta fatwa, maka ia boleh memilih salah satu pendapat shahabat yang ia kehendaki, dan ia tidak boleh mengikuti selain mereka. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'iy dalam Qaul Qadimnya. Sebaian ulama lain berpendapat, mujtahid boleh taqlid kepada salah seorang shahabat atau tabi'in, dan tidak boleh selain mereka. Mohammad bin Hasan berkata, "Seorang alim boleh saja taqlid kepada orang yang lebih alim, namun ia tidak boleh taqlid kepada orang yang tidak alim, atau setara dengan dirinya; baik dari kalangan shahabat maupun bukan. Ibnu Syuraih berpendirian, bahwa seorang mujtahid boleh taqlid kepada mujtahid yang lain, jika ia ada udzur. Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuwaih, dan Sofyan al-Tsauri berpendapat; seorang mujtahid boleh taqlid kepada mujtahid lain secara mutlak.."[Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 336-337] xliv Imam al-Amidiy, Al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 336 xlv Bandingkan dengan pendapat Imam Syaukani dalam masalah ini. Beliau berpendapat, seorang Mujtahid dalam kondisi apapun tidak boleh meninggalkan pendapatnya xlvi al-Amidiy, Al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 358 xlvii11 Qadliy al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 221-222 xlviii Qadli al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 222-223 xlix Imam al-Amidiy, Al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 335 l Ibid, hal. 335-336; lihat pula Imam al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal. 367-368 li Qadliy al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 223-224 lii Ibid, hal. 224 liii Ibid, hal. 224. Lihat kembali penjelasan sebelumnya mengenai perbedaan pendapat 'ulama mengenai bolehnya seorang mujtahid taqlid kepada mujtahid yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuwaih, dan Sofyan al-Tsauri

110

berpendapat; seorang mujtahid boleh taqlid kepada mujtahid lain secara mutlak.." [Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 336-337] liv al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 353; Imam al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal. 373 lv Fauziy Sanqarith, Taqarrub ila al-Allah, bab Ihsaan al-'Amal lvi Ibid, bab Ihsaan al-'Amal lvii Imam al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal. 372, Qadli al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 225; al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 353-356 lviii Qadli al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 225 lix Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, jika seorang muqallid beramal dengan pendapat penduduk Kufah dalam masalah lx Ibid, juz 1, hal. 225 lxi Ibid, juz 1, hal. 225-226; bandingkan dengan al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 357 lxii Bandingkan dengan Hujjat al-Islam Imam al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul,hal. 374-375; lihat jga al-Nabhani, ibid, juz 1, hal. 226 lxiii Lihat dan bandingkan dengan Imam al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal, 373;Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 357-358; Lihat, Ahmad bin 'Ali al-Anshoriy, al-Miizaan al-Kubra, hal. 11 lxiv Ibid, hal 226 lxv Ibid, hal. 226 lxvi Ibid, hal. 227 lxvii Ibid, hal, 226-227 lxviii Lihat dan bandingkan dengan Imam al-Syaukani, Irsyaad allFuhuul, hal. 273- dan seterusnya; Imam al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal. 373-374; Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 356 lxix Yang dimaksud dengan a'lamiyyah adalah siapa yang paling mengetahui atas suatu perkara. Dalam konteks taqlid, yang dimaksud dengan a'lamiyyah adalah mentarjih dua pendapat yang didasarkan pada prinsip siapa diantara kedua mujtahid tersebut yang ketaqwaan dan keilmuannya lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Jika seorang muqallid mengikuti pendapat berdasarkan keyakinan bahwa mujtahid yang mengeluarkan pendapat tersebut lebih taqwa, wara', dan lebih paham dibandingkan dengan mujtahid lainnya, maka metode tarjih semacam ini disebut a'lamiyyah. lxx Ibid, hal. 227 lxxi Pendapat semacam ini dipegang oleh Imam al-Syafi'iy, Ahmad bin Hanbal, dan Ibn Syuraih al-Qafal; mayoritas para fuqaha dan ulama ushul. Mereka berpendapat, bahwa di mata seorang muqallid, dua orang mujtahid yang hendak diikutinya tak

111

ubahnya dengan dua dalil yang saling bertentangan di mata seorang mujtahid. Dalam keadaan semacam ini, seorang mujtahid wajib melakukan tarjih atas dua dalil tersebut. Sebagaimana mujtahid, seorang muqallid 'amiy juga diwajibkan untuk melakukan tarjih terhadap dua orang mujtahid yang hendak diikutinya. [Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 356] lxxii Imam al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal, 373-374 lxxiii Imam al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal. 373-4; lihat pula Qadliy al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 227 lxxiv Ibid, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal. 374; al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 227 lxxv Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 357; al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 233-234 lxxvi Imam al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal. 374 lxxvii Ibid, hal. 373-374 lxxviii al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 230 lxxix Ibid, juz 1, hal. 231 lxxx Ibid, juz 1, hal. 231 lxxxi Qadliy al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 232 lxxxii Ibid, hal. 232 lxxxiii Ibid, hal. 232 lxxxiv Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 357; lihat juga Imam al-Syaukaniy, Irsyaad al-Fuhuul, hal. 272. Pendapat semacam ini dikuatkan oleh Imam Nawawiy dan Ibnu Burhan. Mereka berhujjah dengan ijma' shahabat yang tidak mengingkari taqlidnya orang awam kepada salah satu diantara mereka untuk satu masalah, dan taqlid kepada yang lain dalam masalah yang berbeda. lxxxv Ibid, hal. 357 lxxxvi Ibid, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 357 lxxxvii Ibid, hal.357 lxxxviii Qadliy al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 233-234 lxxxix Ibid, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 233; lihat juga penjelasan Imam Syaukani dalam Irsyaad al-Fuhuul, hal. 272," Jika seorang muqallid telah menetapkan madzhab tertentu; para ulama berbeda pendapat apakah ia boleh meninggalkan pendapat Imamnya dan mengambil pendapat madzhab lain dalam perkara-perkara yang lain. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh, sedangkan yang lain berpendapat boleh. Ada pula yang berpendapat, jika ia beramal dalam suatu perkara, maka ia tidak boleh pindah, dan jika tidak beramal dalam suatu perkara maka ia boleh pindah ke madzhab lain. Ada pula yang berpendapat, jika perbuatan tersebut telah dikerjakannya berdasarkan pendapat madzhabnya, maka ia tidak boleh pindah; namun jika perbuatan itu belum dikerjakannya, maka ia boleh pindah.

112

Pendapat semacam ini dipegang oleh Imam al-Haramain. Ada pula yang berpendapat, jika ia memiliki dugaan kuat (ghalabat al-dzan) bahwa pendapat madzhab lain dalam masalah tersebut lebih kuat maka ia boleh berpindah ke madzhab yang lain; dan jika tidak maka ia tidak boleh pindah madzhab." xc Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 336 xci Imam al-Syaukani, Irsyaad al-Fuhuul, hal. 272 xcii Ibid, hal. 272 xciii Ibid, hal. 272 xciv Imam al-Raziy, Mukhtaar al-Shihaah, hal. 234 xcv Imam al-Syaukani, Irsyaad al-Fuhuul ila Tahqiiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushuul, hal. 272. Lihat dan bandingkan dengan Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 357 xcvi al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 357 xcvii op.cit, hal. 273 xcviii al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 358; Imam al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal. 375-376 xcix Ibid, hal. 358; lihat juga Qadli al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 238 c al-Hafidz al-Dzahabiy, Tadzkirah al-Huffadz, juz 1, hal. 3. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatha', juz 2, hal. 513. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Turmudziy, dan Ibnu Majah. ci Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam al-Muwatha', juz 2, hal. 964; dan al-Risalah, hal. 435 cii Ibid, hal. 359 ciii Imam al-Syaukani, Irsyaad al-Fuhuul, hal. 273 civ Imam al-Ghazali, Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal.376 cv Lihat Qadli al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 239. Lihat juga penjelasan Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal. 376 cvi Imam al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal. 376 cvii Qadliy al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 240. Pendapat yang menyatakan, bahwa al-Quran tidak bisa dinasakh oleh sunnah mutawatir adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'iy dan shahabat-shahabatnya; Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat dari dua riwayat yang berasal dari beliau; mayoritas Mutakallimin dari kelompok al-Asyaa'irah dan Mu'tazilah, Fuqaha dari kalangan Imam Malik, serta shahabat-shahabat Abu Hanifah dan Ibnu Syuraih. [al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 104]. Ibnu Sam'aniy menuturkan, bahwa Imam al-Syafi'iy di dalam banyak bukunya telah menyatakan pendapat semacam ini; yakni al-Quran tidak boleh dinasakh dengan sunnah, meskipun mutawatir. Menurut Abu Manshur, ulama Syafi'iyyah telah sepakat

113

mengenai ketidakbolehan menasakh al-Quran dengan sunnah.[lihat Imam al-Syaukani, Irsyaad al-Fuhuul, hal. 191] cviii Imam al-Syaukaniy, Irsyaad al-Fuhuul, hal. 274. Imam Zarkasyiy menyatakan kesepakatan ulama mengenai ketidakmungkinan pertentangan dua dalil qath'iy di dalam al-Bahr. Imam al-Raaziy mengatakan di dalam al-Mahshuul, "Tidak boleh ada pertentangan di dalam dalil-dalil yang menyakinkan." Di dalam kitab al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, Imam al-Amidiy juga menyatakan, bahwa pertentangan tidak mungkin terjadi di dalam dalil-dalil yang qath'iy.[Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 359] cix Lihat Imam al-Syaukani, Irsyaad al-Fuhuul, hal. 274-275 cx Qadliy al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 240-241 cxi Imam al-Amidiy, Al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 360 cxii Imam al-Syaukani, Irsyaad al-Fuhuul, hal. 276-277; al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 361; Imam al-Ghazaliy, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, cxiii al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 361 cxiv Ibid, hal. 360 cxv Ibid, hal. 362 cxvi Ibid, hal. 362 cxvii Ibid, hal. 361 cxviii Ibid, hal. 364 cxix Ibid, hal. 364 cxx Qadliy al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 242 cxxi Ibid, hal. 242 cxxii al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 365 cxxiii Ibid, hal. 366 cxxiv Ibid, hal. 366 cxxv Ibid, hal. 366 cxxvi Ibid, hal. 366 cxxvii Ibid, hal. 367 cxxviii Ibid, hal. 370; lihat juga Qadli al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 243 cxxix Ibid, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 375 cxxx Ibid, hal. 372. Hanya saja, sebagaimana penuturan Imam al-Amidiy, para ulama masih berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Ahmad bin Hanbal, al-Karakhiy, al-Raaziy, dan ulama-ulama madzhab Abu Hanifah berpendapat bahwa khabar yang menunjukkan keharaman lebih dikuatkan dibandingkan yang memubahkan. Abu Hasyim dan 'Isa bin Aban berpendapat, kekuatannya sama. cxxxi Ibid, hal. 373 cxxxii Qadli al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 244

114

cxxxiii Ibid, hal. 244 cxxxiv Ibid, hal. 244 cxxxv al-Raziy, Mukhtaar al-Shihaah, hal.114, kata jahada cxxxvi al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz II, hal. 309; Imam Syaukaniy, Irsyaad al-Fuhuul, hal.250 cxxxvii Imam Syaukaniy, Irsyaad al-Fuhuul, hal.250 cxxxviii ibid, hal. 309. Lihat juga, Qadliy al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, juz I, hal.197 cxxxix al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz II, hal.309 cxl Bandingkan dengan Imam al-Syaukani, Irsyaad al-Fuhuul, hal. 254-255 cxli Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 310. cxlii al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz II, hal 311 cxliii Imam al-Amidiy, menyatakan, "Syarat-syarat seorang Mujtahid dalam berijtihad ada dua; (1) ia harus mengetahui Wujud Allah SWT, Shifat-shifat WajibNya, serta KesempurnaanNya; dan ia juga mengetahui bahwa Allah swt adalah Wajib al-Wujud (Wajib Ada) karena DzatNya, Hidup, Mengetahui, Memiliki Kemampuan, Berkehendak, Berkata-kata, hingga tergambar dariNya masalah taklif. Ia harus menyakini Rasulullah, dan semua syariat manqul yang diturunkan kepadanya, mukjizat yang dimilikinya, tanda-tanda kenabian yang menakjubkan, agar semua pendapat dan hukum yang disandarkan kepada beliau saw benar-benar haq. Namun demikian, seorang mujtahid tidak disyaratkan menguasai ilmu kalam secara rinci dan mendalam, seperti halnya ulama-ulama ahli kalam yang masyhur. Akan tetapi, ia cukup mengetahui perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah keimanan seperti yang telah kami sampaikan di atas. Seorang mujtahid juga tidak disyaratkan mengetahui dalil-dalil syariat secara terperinci hingga taraf bisa menetapkan dan memilah-milahkan dalil, dan melenyapkan kesamaran dari dalil-dalil tersebut, sebagaimana ahli Ushul. Namun, ia hanya cukup mengetahui dalil-dalil yang berhubungan perkara-perkara tersebut secara global, dan tidak harus rinci. (2) Seorang Mujtahid harus mengetahui dan memahami sumber-sumber hukum syariat beserta bagian-bagiannya; metodologi penetapannya, arah dilalah atas madlul-madlulnya, perbedaan martabatnya, syarat-syaratnya. Ia juga harus mengetahui arah tarjihnya jika terjadi pertentangan diantara dalil-dalil tersebut, dan bagaimana cara menggali hukum dari dalil tersebut. Ia juga mampu melakukan tarjih dan penetapan dalil; serta mampu menguraikan (memisahkan) pertentangannya. Hal ini akan tercapai jika ia mengetahui dan memahami perawi-perawi hadits, serta cara melakukan jarh wa ta'diil, mana yang shahih dan mana yang tidak; seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Mu'in. Ia juga harus memahami asbab nuzul (latar belakang turunnya ayat), nasikh dan mansukh yang terdapat di dalam nash-nash syariat. Ia juga harus mengetahui bahasa Arab dan ilmu nahwu. Hanya saja, tidak

115

disyaratkan ia harus memiliki kemampuan dalam hal bahasa seperti halnya al-Asmu'iy, atau mahir dalam masalah nahwu, seperti Imam Sibawaih dan Khalil. Akan tetapi, ia cukup memahami konteks-konteks bahasa Arab, serta percakapan-percakapan yang biasa terjadi diantara mereka; hingga taraf bisa membedakan dalalah al-lafadz yang terdiri dari dalalah al-muthabiqah, al-tadlmiin, dan iltizam. Ia juga harus mengetahui mufrad dan murkab, makna kulliy dan juz'iy, haqiqah dan majaz, makna tungga (al-tawathiy) dan makna pecah (al-muystarak), taraduif dan tabaayun, nash dan dzahir, umum dan khusus, muthlaq dan muqayyad, manthuq dan mafhum, dalalah iqtidla' dan isyarah, tanbih wa al-ima', dan lain-lain. cxliv Qadliy al-Nabhani, Al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, juz I, hal.213-216. Bandingkan juga dengan Imam al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkam, juz II, hal. 309-311 cxlv Imam al-Syaukani, Irsyaad al-Fuhuul, hal. 255; lihat juga al-Amidiy, al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz 2, hal. 311; al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul, hal. 346. cxlvi Imam al-Syaukaniy, Irsyaad al-Fuhuul, hal. 255-256. Menurut Qadliy al-Nabhani, Rasulullah saw dalam masalah-masalah keduniaan, dan pengaturan peperangan, seperti penetapan taktik dan strategi perang, beliau menetapkan keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri atau bermusyawarah dengan para shahabat. Dalam masalah-masalah seperti ini Rasulullah saw tidak maksum, dan bisa saja terjatuh ke dalam kesalahan. Hanya saja, walaupun Rasulullah saw menetapkan keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri dalam masalah semacam ini (urusan dunia dan taktik perang), tidak bisa dinyatakan juga bahwa Rasulullah saw melakukan ijtihad (ijtihad menurut istilah ulama ushul) dalam urusan keduniaan dan penentuan tatktik perang. Sebab, yang dimaksud ijtihad adalah proses mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalil dzanniy. cxlvii Ibid, hal. 256

kaedah-kaedah taqlid _ tuntunan islam dalam memilih dan mengikuti pendapat

Education