kadah taqlid

7/29/2019 kadah taqlid

1/127

i

Syamsuddin Ramadlan al-Nawiy

KAEDAH-KAEDAH TAQLIDTuntunan Islam Dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat


2/127

ii

MEMAHAMI KONSEP IJTIHAD DAN TAQLID

DENGAN BENAROleh : KH. M. Shiddiq al-Jawi

asalah ijtihad dan taqlid, merupakan salah satu isu besar

yang direspons dengan antusiasme sangat tinggi di

kalangan umat Islam. Betapa tidak, seluruh intelektual

muslim terkemuka sejak abad ke-18 hingga ke-20 M, baik ulama

reformis dan revivalis yang berideologi Islam, seperti Syah Waliyullah

al-Dahlawi (1702-1762), maupun intelektual modernis berideologi

sekuler, seperti Sayyid Ahmad Khan (1817-1898), senantiasa

mendorong ijtihad di tengah umat dan bahkan mempraktikkannya.

Semuanya sepakat ingin membuka dan bahkan mendobrak pintu

ijtihad untuk mengatasi kemerosotan berpikir umat Islam yang telah

berlangsung lama sejak ditutupnya pintu ijtihad pada abad ke-4 H.

Namun sejauh ini usaha itu nampaknya belum berhasil secaragemilang. Buktinya, secara kuantitas, praktik ijtihad masih langka.

Mujtahid masih sangat sedikit di tengah-tengah umat. Secara kualitas

pun, konsep ijtihad itu sendiri kadang dipahami secara kurang tepat

dan bahkan dipahami secara salah.

Tentang langkanya mujtahid, hal ini sangat jelas. Coba, apakah Anda

tahu, siapa mujtahid yang ada di negeri Anda sekarang ini? Bahkan

bukan hanya sekarang, sejak jaman keemasan Islam pun, jumlahmujtahid memang relatif sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah

ulama di bidang lainnya (hadits, tafsir, dan sebagainya). Hal ini wajar,

sebab untuk menjadi seorang faqih (mujtahid) ilmu-ilmu yang harus

dikuasainya sangat banyak sehingga tak banyak orang yang mau

mencurahkan seluruh waktu hidupnya untuk menguasai ilmu-ilmu

itu. Di masa kejayaan Islam itu, jumlah mujtahid kira-kira 10 % saja

dari jumlah ulama di bidang-bidang ilmu keislaman lainnya. Abu

M


3/127

iii

Muhammad ar-Ramahurmuzy dalam kitab al-Fashil meriwayatkan

dari Asyat bin Anas bin Sirin,"Aku telah mendatangi kota Kufah maka

aku lihat di dalamnya ada 4000 orang yang sedang mempelajarihadis, dan ada 400 orang yang menjadi faqih [mujtahid]." (Fathi

Muhammad Salim, al-Istidlal bi azh-Zhanni fi al-Aqidah, Beirut :

Darul Bayariq, 1994, hal. 32).

Tentang konsep ijtihad itu sendiri, kadang-kadang ia dipahami secara

kurang tepat, sehingga malah menjadi kontraproduktif dengan upaya

menggalakkan ijtihad di tengah umat. Pada masa Imam Suyuthi (849-

911 H), berkembang pesat paham yang mengatakan bolehnya zuatu

zaman kosong dari adanya mujtahid. Maka dari itu, ketika Imam

Suyuthi memproklamirkan kepada publik bahwa dirinya adalah

seorang mujtahid, masyarakat awam pun tidak percaya dan bahkan

mengecam beliau dengan keras. Imam Suyuthi pernah

mengumumkan,"Sungguh telah sempurna padaku alat-alat untuk

berijtihad, alhamdu lillah. Kalau Anda menginginkan aku untuk

menulis sebuah kitab untuk setiap masalah, lengkap dengan dalil-

dalil naqli dan qiyasnya, disertai dasar-dasarnya, bantahan-

bantahannya, jawaban-jawabannya, serta perbandingan pendapat di

antara berbagai mazhab pada masalah itu, niscaya aku mampu untuk

melakukannya, alhamdu lillah." (Imam Suyuthi, Husnul Muhadharah,

Juz I hal. 339).

Imam Suyuthi pun kemudian meluruskan paham yang kurang tepat

mengenai ijtihad tersebut dengan menjelaskan tidak bolehnya suatuzaman kosong dari mujtahid. Mujtahid wajib ada pada setiap masa.

Beliau menulis kitab al-Radd Ala Man Akhlada ila al-Ardh wa Jahila

anna al-Ijtihad Fardhun fi Kulli Ashrin (Bantahan Kepada Orang Yang

Ingin Hidup Kekal di Bumi dan Tidak Tahu Bahwa Ijtihad Itu Fardhu

Untuk Setiap Masa). Imam Suyuthi juga menulis kitab Taysir al-Ijtihad

(Memudahkan Ijtihad), yang dimaksudkan agar umat tidak

menganggap ijtihad sebagai hal yang super sulit, namun suatu hal


4/127

iv

yang mudah dan mungkin, selama syarat-syaratnya terpenuhi dengan

sempurna.

Dalam kitab Taysir al-Ijtihadini, Imam Suyuthi menukilkan beberapa

riwayat yang menggugah. Antara lain beliau menukilkan perkataan

Syaikh Muhibuddin --ayah Syaikh Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Ied--

dalam kitabnya Talqih Al-Afham yang berkata,"Menjadi mujtahid

telah dianggap berat pada masa sekarang ini. Hal itu bukanlah karena

sulitnya mencari alat-alat ijtihad, melainkan karena berpalingnya

manusia dari kesibukan yang akan menghantarkan mereka pada

ijtihad." Imam Suyuthi juga menukilkan pendapat sebagian ulama

yang menegaskan,"Ijtihad pada zaman ini (zaman Imam Suyuthi, red),

lebih mudah daripada zaman permulaan Islam, sebab alat-alat ijtihad

berupa hadits-hadits dan lain-lain telah dibukukan dan mudah untuk

dirujuk. Ini beda dengan zaman permulaan Islam, sebab saat itu tak

ada satu pun alat-alat ijtihad yang terbukukan." (Imam Suyuthi,

Taysir al-Ijtihad, Makkah : Maktabah Tijariyah, hal. 28).

Pada masa sekarang, kesalahpahaman tentang ijtihad lebih gila lagi.

Kini ada kesalahpahaman ekstrem tentang ijtihad yang

didemostrasikan sangat gamblang oleh kelompok Islam liberal

(sekuler). Ini menjadi bukti lain belum berhasilnya upaya melahirkan

ijtihad yang sahih di tengah-tengah umat. Kesalahan ekstrem ini jelas

hanya akan menyesatkan umat dari hakikat ijtihad yang sebenarnya.

Menurut kaum liberal, ijtihad bukan dipahami sebagai usahasungguh-sungguh untuk mengistinbath hukum syariah dari dalil-dalil

syariah, melainkan sebagai upaya untuk menyesuaikan hukum Islam

dengan realitas masyarakat yang telah diformat dalam citra ideologi

kontemporer (kapitalisme-sekuler). Taufik Adnan Kamal dan Samsu

Rizal Panggabean mengatakan,"Dalam debat-debat modern,

pentingnya aplikasi ijtihad dikaitkan dengan kemungkinan yang

diberikannya untuk menyegarkan pemahaman Islam dan hukum


5/127

v

Islam selaras dengan kondisi masyarakat kontemporer." (Politik

Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria, Jakarta : Pustaka

Alvabet,2004, hal. 196).

Benar bahwa ijtihad memang dimaksudkan untuk menghadapi

tantangan zaman kekinian. Tapi bagi kaum liberal, ijtihad bukan

dipahami sebagai upaya menghukumi realitas kontemporer dengan

hukum Islam, melainkan upaya mengubah dan menyesuaikan hukum

Islam agar cocok dengan realitas kontemporer. Dalam konsep ijtihad

yang sahih, realitas tidak diasumsikan sebagai standar yang selalu

dianggap benar. Sebab realitas itu bukanlah wahyu yang pasti benar,

melainkan fakta yang tengah terjadi, yang bisa benar (sesuai wahyu)

dan bisa juga tidak benar (menyimpang dari wahyu). Sebaliknya

dalam benak kaum liberal, realitas telah dijadikan standar dan

dianggap sebagai kebenaran mutlak, sedangkan wahyu diasumsikan

sebagai sesuatu yang relatif dan harus mengikuti serta tunduk pada

realitas itu.

Bukti yang jelas untuk cara berpikir merusak itu adalah adanya draft

CLD KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam) yang

dimaksudkan sebagai usulan RUU alternatif untuk mengganti

Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Tapi alhamdulillah draft itu sudah dibatalkan oleh Menteri Agama

Maftuh Basyuni.

Namun yang menyedihkan, Ketua Tim Pengarusutamaan GenderDepag, Dr Siti Musdah Mulia, yang memimpin penyusunan draft itu

tanpa malu-malu berani mengklaim bahwa draft CLD KHI itu adalah

hasil ijtihad. (Tempo, 7 Nopember 2004, hal. 47).

Padahal draft tersebut telah melahirkan sejumlah pasal yang

menyeleweng jauh sekali dari Islam. Misalnya, mengharamkan

poligami (pasal 3 ayat 2), menyamakan bagian waris pria dan wanita


6/127

vi

(pasal 8 ayat 3), menghalalkan perkawinan dalam jangka waktu

tertentu (pasal 28), menghalalkan perkawinan antar agama secara

bebas (pasal 54), dan sebagainya. Ini semua terjadi karena parapenyusun CLD KHI telah menundukkan hukum Islam di bawah realitas

kontemporer yang dibentuk oleh nilai-nilai peradaban Barat, yaitu

nilai-nilai gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi.

Dengan kata lain, draft itu lahir sebagai hasil kesalahpahaman

ekstrem dalam memahami hakikat makna ijtihad.

Senapas dengan konsep ijtihad di atas, konsep taqlid juga tak jarang

kurang dipahami dengan baik oleh umat Islam. Tak jarang ulama

memilih pendapat secara seenaknya tanpa kaedah dan tanpa

standar. Fatwa ulama akhirnya ditundukkan kepada kepentingan dan

hawa nafsu manusia. Kita masih ingat, pada pertengahan tahun 80-

an, Prof KH Ibrahim Hosen LML (Komisi Fatwa MUI saat itu)

mengeluarkan fatwa bolehnya judi undian PORKAS. Fatwa itu

dimaksudkan untuk menyukseskan pembangunan, khususnya bidang

olah raga. Padahal PORKAS jelas-jelas merupakan judi (maysir) yang

haram hukumnya.

Selain itu, paham relativisme yang banyak bercokol di benak kaum

liberal, menambah parah kesalahpahaman seputar taqlid ini."Semua

adalah relatif (All is relative)," begitulah slogan mereka. Padahal

slogan ini bukan dari ulama apalagi dari Al-Qur`an dan As-Sunnah,

melainkan dari Michael Fackerrell, seorang missionaris Kristen asal

Amerika Serikat (Hamid Fahmi Zarkasyi, "Kebenaran", MajalahIslamia, Vol III, No. 1, Th 2006).

Yang repot, paham relativisme Kristiani itu akhirnya dimasukkan ke

dalam wacana keislaman, lalu dihasilkan dikotomi begini : yang

berasal dari Tuhan, absolut kebenarannya. Sedang kalau dari

manusia, sifatnya relatif, siapa pun juga manusia itu. Maka

pemahaman Imam Syafii, Imam Maliki, atau imam siapa pun, semua


7/127

vii

relatif. Dan karena semuanya relatif, kita boleh memilih atau bahkan

membuang pendapat mereka dengan bebas.

Berangkat dari dikotomi yang absurd itu, kaum liberal akhirnya

memasukkan "fatwa-fatwa" mereka agar dianggap bagian dari

pendapat ulama yang boleh untuk ditaqlidi umat Islam. Hmm, enak

benar,ya? Buku Fiqih Lintas Agama (2004) yang ditulis Nurcholish

Madjid dkk (kaum sekuler) dan disponsori Yayasan Asia Foundation

(dari Amerika) merupakan contoh upaya menjajakan "fatwa-fatwa"

liberal dalam naungan konsep relativisme agama tersebut.

Tentu saja kaedah taqlid gaya liberal dengan dikotomi absolut-relatif

itu tidaklah benar. Sebab bahwasanya Tuhan itu Maha Mengetahui

dan pengetahuan-Nya absolut benar, itu sudah jelas. Maka tak perlu

dimasukkan dalam dikotomi. Sebab dikotomi yang seharusnya kita

miliki adalah dikotomi untuk pendapat di antara manusia, bukan

antara "pendapat" Tuhan dan pendapat manusia. Selain itu, dikotomi

sebelumnya itu sungguh tidak adil, karena meletakkan semua

pendapat manusia dalam posisi yang sama (sama-sama relatif).

Samakah pendapat orang berilmu dengan pendapat orang tak

berilmu? Samakah ulama dengan juhala (orang bodoh)? Maka,

dikotomi yang benar adalah, ada pendapat ulama yang benar dan

kuat (yang layak ditaqlidi), dan ada pendapat ulama yang salah atau

lemah (yang tidak layak ditaqlidi). Itulah dikotomi yang benar.

Nah, berkaitan dengan dikotomi itu, kehadiran buku Kaedah TaqlidTuntunan Islam Dalam Mengikuti dan Memilih Suatu Pendapat, karya

sahabat kami A. Said 'Aqil Humam 'Abdurrahman, patutlah disambut

dengan gembira. Buku ini dengan tepat memberikan pencerahan

mengenai kaedah-kaedah mengenai taqlid untuk membedakan mana

pendapat ulama yang layak diikuti dan mana yang tidak. Selain itu,

buku ini juga ingin berkontribusi dalam menjelaskan konsep ijtihad

secara benar.


8/127

viii

Semuanya bermuara pada satu keinginan besar untuk mengentaskan

umat Islam dari kemerosotan berpikirnya yang sangat dahsyat,

khususnya perihal aktivitas ijtihad dan taqlid. Buku ini kiranya sudahbisa dianggap berhasil, jika bisa menghasilkan para muqallid yang

baik, bukan lagi muqallid bermasalah. Syukur-syukur bisa melahirkan

para mujtahid yang cemerlang di kemudian hari. Insya Allah.

Semoga tujuan mulia ini, tercapai pula adanya. Amin Ya Mujibas

Sailin.

Yogyakarta, 21 Mei 2006

Al-Faqir ila Rabbihi,

KH. Muhammad Shiddiq al-Jawi


9/127

ix

KATA PENGANTAR

Ketidaktahuan sebagian besar kaum Muslim terhadap kaedah taqlid

(mengikuti suatu pendapat) telah mengantarkan mereka mengikuti

pendapat secara serampangan dan asal-asalan. Sebagian mereka ada

yang mengikuti pendapat-pendapat pribadi ulama, bukan mengikuti

hukum syariat yang digali oleh 'ulama berdasarkan kaedah-kaedah

ijtihad. Sebagian lagi ada yang mengambil pendapat ulama hanyauntuk memenuhi kepentingan-kepentingan dunianya. Jika ia

menginginkan "hukum mubah"; ia akan bertaqlid kepada 'ulama yang

mengeluarkan fatwa mubah. Jika ia menginginkan "hukum wajib", ia

akan mengikuti 'ulama yang mewajibkan, dan seterusnya. Padahal,

perbuatan semacam ini sama artinya telah menundukkan hukum

syariat di bawah hawa nafsu dan kepentingannya. Mestinya, hawa

nafsu dan keinginan-keinginannya harus tunduk di bawah al-Quran

dan Sunnah, bukan sebaliknya.

Kadang-kadang, seorang Muslim dihadapkan pada ragam pendapat

dalam satu kasus. Sebagian ulama berpendapat boleh, sebagian lagi

tidak boleh, sebagian lagi sunnah, sebagian lagi makruh, dan

sebagian lagi haram. Lantas, ia harus mengikuti dan memilih yang

mana? Bagaimana tata cara memilih satu pendapat diantara

pendapat-pendapat itu?

Sebagian lagi menghukumi satu perbuatan dengan banyak hukum,

dan berpindah-pindah dari satu pendapat menuju pendapat yang

lain. Kadang-kadang ia sholat dengan tata cara madzhab Imam

Syafi'iy, kadang-kadang dengan madzhab Hanafiy, dan sebagainya.

Lebih ironis lagi, sebagian lagi tidak mengetahui kepada dan dengan

siapa ia bertaqlid? Apakah ia taqlid kepada hukum Syariat ataukah


10/127

x

taqlid kepada pendapat manusia? Padahal, Islam telah mengatur

kaedah-kaedah taqlid yang ditujukan agar kaum Muslim yang tidak

mampu melakukan ijtihad tetap bertaqlid kepada hukum-hukumAllah swt, bukan taqlid kepada hawa nafsu maupun keinginan-

keinginannya.

Untuk itu, harus ada penjelasan yang gamblang mengenai masalah ini

(taqlid), agar seorang muqallid benar-benar memahami ketentuan

Islam dalam memilih pendapat diantara banyaknya pendapat.

Dengan kata lain, harus ada buku panduan yang mampu menuntun

mereka agar tidak terjatuh pada taqlid buta, dan taqlid-taqlid yang

ditujukan untuk memenuhi kepentingan hawa nafsu yang bersifat

sesaat.

Buku yang ada di tangan Anda ini merupakan panduan agar taqlid

kita tidak menyimpang dari tuntunan Islam. Lebih dari itu, buku ini

juga ditujukan agar kita tetap mengikuti hukum Syariat, bukan

mengikuti pendapat pribadi ulama, hawa nafsu, dan kepentingan-

kepentingan dunia; selalu mengikuti Allah swt dan RasulNya, dan

bukan mengikuti setan yang akan menjerumuskan kita ke neraka.

Wallahu A'lam bi al-Shawab

Penulis


11/127


12/127

xii

Sikap Seorang Muqallid Jika Mujtahid Mengubah Pendapatnya

.................................................................................................. 48Hukum Muqallid Yang Sembrono.............................................. 49

BAB VI IMPLIKASI-IMPLIKASI TAQLID BAGI KAUM MUSLIM ............. 50Taqlid dan Implikasinya Bagi Kemunduran Berfikir Umat Islam 52

BAB VII TARJIH DAN KETENTUANNYA ............................................... 56Definisi Tarjih ............................................................................ 56Beramal Dengan Dalil Yang Rajih .............................................. 57Hakekat Pertentangan dan Mendahulukan Kompromi ............. 59

BAB VIII MEMAHAMI IJTIHAD............................................................ 68Definisi Ijtihad ........................................................................... 68Lingkup Ijtihad........................................................................... 71Syarat-syarat Mujtahid.............................................................. 72Kesalahan Persepsi Seputar Ijtihad ........................................... 73

BAB IX RASULULLAH SAW BUKAN SEORANG MUJTAHID.................. 77Memilih Pendapat Yang Terkuat ............................................... 78Penjelasan Mengenai Ayat-Ayat Yang Digunakan Sandaran

Bolehnya Rasulullah saw Melakukan Ijtihad ............................. 87Surat al-Anfaal Ayat 67 ....................................................... 90Surat al-Taubah Ayat 43...................................................... 95Surat al-Taubah Ayat 84...................................................... 97Surat 'Abasa Ayat 1 3 ..................................................... 100

DAFTAR PUSTAKA............................................................................ 103


13/127

1

BAB I

MENGAPA HARUS

MEMAHAMI KAEDAH TAQLID?

Urgensi Kaedah Taqlid Bagi Seorang

Muqallid

ada dasarnya, terikat dengan syariat Islam merupakan

kewajiban asasi seorang Muslim. Sebab, ketundukan dan

kepatuhan terhadap syariat Islam merupakan bukti keimanan

seorang Muslim kepada Allah swt dan RasulNya. Seseorang tidak

disebut Mukmin sejati jika ia tidak menerima hukum-hukum Allah

swt dengan penuh kerelaan dan keridloan. Seorang Mukmin mesti

menundukkan diri dan menerima hukum-hukum Allah swt tanpa ada

pilihan lagi.i

Selain itu, berbuat sesuai dengan hukum syariat merupakan salah

satu syarat agar amal perbuatan seseorang diterima oleh Allah swtii.

Perbuatan apapun tidak akan pernah diterima Allah swt, jika tidak

sejalan dengan syariat Allah swt. Al-Quran telah menyatakan masalah

ini dengan sangat jelas. Allah swt berfirman:

P


14/127

2

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia.

Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.[al-

Hasyr:7]

Ayat ini dengan sangat jelas menunjukkan, bahwa perbuatan seorang

muslim tidak akan diterima oleh Allah swt, bila tidak sesuai dengan

tuntunan hukum syariat. Dalam hadits shahih disebutkan:

"Nabi saw bersabda, "Orang yang melakukan penipuan akan

dimasukkan ke dalam api neraka, dan barangsiapa

mengerjakan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan

kami, maka perbuatan itu tertolak."[HR. Bukhari]

"Dari 'Aisyah ra, ia berkata, bahwasanya Rasulullah saw

bersabda," Siapa saja yang membuat-buat perkara baru

dalam urusan kami, padahal urusan itu tidak diperintahkan,

maka perkara itu tertolak." [HR. Bukhari; hadits ini

diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Ja'far al-Makhramiy, 'Abdul

Wahid bin Abi Aun, dari Sa'id bin Ibrahim]; dan masih banyak

hadits-hadits lain yang menerangkan masalah ini.


15/127


16/127

4

Akan tetapi, taqlid pun memiliki syarat-syarat dan kaedah-kaedah

yang mesti diikuti dan dipatuhi, sebagaimana ijtihad. Sebab, taqlid

adalah bagian dari perbuatan yang mesti didasarkan pada tuntunansyariat. Taqlid tidak boleh dilakukan dengan cara semena-mena dan

asal-asalan. Jika seseorang bertaqlid tanpa mengikuti kaedah-kaedah

yang benar, bisa dipastikan taqlidnya didasarkan pada hawa nafsu.

Tidak hanya itu saja, seringkali seorang muqallid terjatuh dengan

taqlid yang membabi buta, atau memilih pendapat yang kira-kira bisa

sejalan dengan keinginan dan hawa nafsunya. Akhirnya, mereka

memilih suatu pendapat bukan untuk terikat dengan syariat Allah,

akan tetapi untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan

keinginan-keinginan mereka. Dalam kondisi semacam ini, orang

tersebut telah menundukkan hukum syariat di bawah hawa nafsunya,

bukan menundukkan hawa nafsunya di bawah ketentuan al-Quran

dan Sunnah. Jika suatu hukum sejalan dengan keinginan dan

kepentingannya; ia ambil hukum tersebut dan mengesampingkan

yang lain..

Sesungguhnya, ketidaktahuan seseorang terhadap kaedah taqlid

akan menjatuhkan seseorang pada plin-plan dalam berpendapat.

Kadang-kadang, untuk menghukumi satu perbuatan, ia memilih

pendapat madzhab ini, kadang-kadang ia memilih pendapat madzhab

yang lain lagi. Lebih buruk lagi, mereka malah pasrah dengan apa

yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpinnya. Apa yang dikatakan

pemimpinnya harus ditaqlidi (diikuti), dan dianggap kebenaran

mutlak. Padahal pendapat para pemimpinnya sama sekali tidakdidasarkan pada al-Quran dan Sunnah. Bahkan, pendapat-pendapat

mereka telah menyimpang jauh dari tuntunan Islam. Lebih ironis lagi,

pemimpin-pemimpinnya juga terkenal fasik dan ahli bid'ah yang

seharusnya tidak boleh diikuti.

Jika keadaan ini dibiarkan terus berlanjut, tentunya kaum Muslim

akan semakin terjatuh pada taqlid yang didasarkan hawa nafsu,


17/127

5

bukan didasarkan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu,

memahami kaedah taqlid merupakan satu-satunya jalan agar kita

benar-benar mengikuti Allah dan RasulNya bukan malah mengikutihawa nafsu dan setan yang akan menceburkan kita ke dalam

kehinaan dan kenistaan. Allah swt telah menyindir masalah ini di

dalam sebuah firmanNya;

(.) (.)

"Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam

neraka, mereka berkata: "Alangkah baiknya, andaikata kami

taàt kepada Allah dan taàt (pula) kepada Rasul". Dan

mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah

mentaàti pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar

kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar).

Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali

lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar". [al-

Ahzab: 66- 68[

Dari sini kita bisa memahami, bahwa memahami kaedah taqlid

menjadi sangat penting. Sebab, seorang Muslim yang tidak mampu

melakukan ijtihad; ia diwajibkan taqlid (mengikuti) seorang mujtahidagar dirinya memahami hukum syariat. Hanya saja, seorang muqallid

harus memahami kaedah taqlid terlebih dahulu, sebelum memilih

dan mengambil suatu pendapat. Bila seorang muqallid tidak

memahami kaedah taqlid, bisa dipastikan ia akan memilih suatu

pendapat berdasarkan hawa nafsu belaka. Lebih dari itu,

ketidaktahuan seorang Muslim akan kaedah taqlid, akan

menjatuhkan dirinya ke dalam taqlid-taqlid yang menyimpang atau


18/127

6

tidak sejalan dengan tuntunan syariat. Misalnya, taqlid kepada

pendapat orang-orang tertentu; atau taqlid kepada orang-orang yang

terkenal fasiq dan suka melanggar hukum syariat .

Untuk itu, "kaedah taqlid" ini harus dihadirkan kembali di tengah-

tengah kaum Muslim, agar kaum Muslim yang terus terpuruk ke

dalam kemunduran ini tidak semakin hancur dan binasa akibat

ketidaktahuan mereka terhadap ketentuan memilih dan mengambil

pendapat .


19/127

7

BAB II

KETENTUAN UMUM

MENGENAI TAQLID

Definisi Taqlid

ecara literal, taqlid diambil dari kata al-qaladzah allatiyyuqallidu ghairahu bihaa." (kalung yang dikenakan kepada

orang lain).5FviSedangkan menurut istilah, taqlid adalah 'amal

biqauli al-ghairi min ghair hujjah mulzimah." (beramal dengan

mengikuti pendapat orang lain tanpa ada hujjah (dalil) yang bersifat

mengikat).6Fvii

" Misalnya, orang awam yang mengikuti pendapat orang

awam lainnya, atau seorang mujtahid yang mengikuti pendapat

mujtahid lainnya.

Menurut al-Amidiy, merujuknya seseorang kepada sabda Nabi saw,

atau ijma' Mujtahid di suatu masa, vonisnya seorang qadliy

berdasarkan kesaksian seorang yang adil, dan merujuknya seorang

muqallid kepada seorang mufti (pemberi fatwa) tidak terkategori

sebagai taqliid; dikarenakan tidak adanya hujjah lazim yang bisa

dijadikan pegangan.7 F

viii

S


20/127

8

Sedangkan menerima semua sabda Rasulullah saw yang

menunjukkan wajibnya menyakini kemukjizatan Rasul, wajibnya

menerima ijma' mengenai kewajiban menerima perkataan Rasulullahsaw, wajibnya menerima pendapat seorang mufti atau para saksi;

semua ini disebut dengan taqlidmenurut 'urf(kebiasaan) pengguna

bahasa8Fix.

Ibnu Hammam dalam al-Tahriirmengatakan, "Taqlid adalah berbuat

berdasarkan pendapat orang yang tidak memiliki hujjah, tanpa ada

alasan".9 F

x

Al-Qaffaal menyatakan, "Taqlid adalah mengikuti pendapat orang

yang anda sendiri tidak tahu dari mana pendapat itu berasal.10 F xi"

Syaikh Abu Hamid dan Abu Manshur berpendapat, "Taqlid adalah

menerima pendapat orang lain tanpa ada hujjah atas pendapat

tersebut".11 F

xii

Larangan Bertaqlid Dalam Masalah

Aqidah

Seorang muslim dilarang (diharamkan) taqlid dalam masalah-masalah

'aqidah. Mayoritas 'ulama telah sepakat bahwa hukum bertaqlid

dalam masalah 'aqidah adalah haram. Hanya sebagian kecil ulama

yang membolehkan taqlid dalam masalah 'aqidah, yaitu, 'Ubaidullah

bin al-Hasan al-'Anbariy, kelompok Hasyawiyah, dan Ta'limiyyah. 12Fxiii

Sebagian yang lain malah berpendapat, wajibnya bertaqlid dalam

masalah 'aqidah. Menurut mereka al-nadhr(pengamatan) dan ijtihad

dalam masalah 'aqidah adalah haram .


21/127

9

Imam al-Raziy dalam kitab al-Mahshuul dari mayoritas fuqaha

menyatakan, bahwa taqlid dalam masalah 'aqidah adalah boleh.

Namun, Ibnu Hajib tidak menuturkan pendapat ini kecuali dari al-'Anbariy saja.

Sedangkan jumhur 'ulama berpendapat, bahwa taqlid dalam masalah

aqidah adalah haram. Abu Ishaq dalam Syarah al-Tartiib menuturkan

tentang kesepakatan para ahli ilmu dari berbagai golongan mengenai

haramnya taqlid dalam masalah 'aqidah. Abu al-Husain bin al-

Qaththaan menyatakan, "Kami tidak melihat adanya iktilaf dalam hal

haramnya taqlid dalam masalah tauhid." Ibnu al-Sam'aniy

menuturkan, bahwa seluruh ahli ilmu kalam dan sekelompok fuqaha

telah sepakat mengenai haramnya taqlid dalam masalah 'aqidah.

Menurut Imam al-Haramain, dalam al-Syaamil, tak seorangpun yang

berpendapat bolehnya taqlid dalam masalah 'aqidah kecuali

kelompok Hanabilah. Sedangkan menurut Imam al-Isyfirainiy, yang

berpendapat bolehnya taqlid dalam masalah 'aqidah hanyalah ahli

dzahir.13 F

xiv

Menurut Imam al-Amidiy pendapat yang terkuat adalah pendapat

yang melarang taqlid dalam masalah 'aqidah. Pendapat ini juga dipilih

oleh Imam Syafi'iy, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam

Hanbal.

Adapun alasan-alasan yang melarang taqlid dalam masalah 'aqidah

adalah sebagai berikut;

Pertama, sesungguhnya pengamatan adalah wajib, sedangkan taqlid

telah meniadakan kewajiban untuk melakukan pengamatan dan

penelitian. Padahal hal semacam ini meninggalkan pengamatan dan

penelitian -- adalah perbuatan haram. Sebab, ia telah meninggalkan


22/127

10

kewajiban. Dalil wajibnya melakukan pengamatan adalah firman

Allah swt,

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih

bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut

membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang

Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia

hidupkan bumi sesudah matinya dan Dia sebarkan di bumi itu

segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang

dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh terdapattanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang

memikirkan."[al-Baqarah:12]

Rasulullah saw bersabda, "Celakalah bagi siapa saja yang membaca

ayat ini, namun tidak pernah memikirkan isinya.". Hadits ini

merupakan ancaman bagi siapa yang meninggalkan pengamatan dan

pengkajian. Walhasil, hukum pengamatan dan pengkajian adalah

wajib.14 Fxv

Kedua; menurut Imam al-Amidiy, para ulama salaf berkonsensus

mengenai wajibnya makrifat kepada Allah swt, baik dalam hal yang

boleh bagi Allah dan apa yang tidak boleh bagi Allah swt. Barangkali

ada yang mengatakan, bahwa makrifat kepada Allah juga bisa

ditempuh dengan taqlid. Pendapat ini tertolak karena alasan-alasan

berikut ini; (1) orang yang memberikan fatwa dalam masalah 'aqidah

tidaklah maksum, dan tidak boleh dianggap maksum. Karena ia tidak

maksum, maka berita yang disampaikannya tidak wajib untuk

diimani. Jika berita yang disampaikannya tidak wajib diimani, berarti

berita yang disampaikannya tidak berfaedah kepada ilmu

(keyakinan). (2) sekiranya taqlid itu menghasilkan ilmu (keyakinan),

tentunya bagi orang yang mengikuti pendapat bahwa alam semesta

itu huduts (baru atau diciptakan) akan memperoleh keyakinan sama


23/127

11

seperti orang yang mengikuti pendapat bahwa alam semesta itu

qadam (awal atau pertama kali). Padahal hal semacam ini adalah

sesuatu yang mustahil; sebab dua keyakinan semacam ini tidakmungkin dikompromikan. (3) sekiranya taqlid itu menghasilkan ilmu

(keyakinan), padahal keyakinan dalam masalah seperti itu kadang-

kadang bersifat dlaruriy atau nadzariy: tentunya keyakinan (ilmu)

tersebut tidak boleh bersifat dlaruriy. Jika tidak bersifat dlaruriy,

tentunya akan terjadi perbedaan di kalangan manusia. Padahal dalam

masalah 'aqidah tidak boleh ada perbedaan.

Ketiga, al-Quran telah mencela taqlid dalam masalah 'aqidah, namun

tidak dalam masalah syariat. Adapun nash yang melarang taqlid

dalam masalah 'aqidah adalah sebagai berikut;

(.)

(.)

"Bahkan mereka berkata, "Sesungguhnya kami mendapati

pada bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya

kami adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk

dengan mengikuti jejak mereka. Dan demikianlah bahwaKami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi

peringatanpun di suatu negeri, melainkan orang-orang yang

hidup mewah di negeri itu berkata, "Sesungguhnya kami

mendapati pada bapak kami menganut suatu agama, dan

sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.

(Rasul itu) berkata, : Apakah (kamu akan mengikutinya juga),

sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih


24/127

12

(nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kami dapati

yang dianut oleh bapak-bapak kalian"?15 Fxvi

Ayat ini jelas-jelas mencela orang-orang yang bertaqlid dalam

masalah keyakinan; dan masih banyak ayat-ayat lain yang mencela

kaum Muslim taqlid dalam masalah 'aqidah.

Selain itu, berpikir menyangkut masalah aqidah adalah mudah,

sebab, dalil-dalil yang berkenaan dengan aqidah sangat jelas (tidak

perlu ijtihad). 16Fxvii

Imam Ahmad menyatakan, "Tanda yang

menunjukkan dangkalnya ilmu seseorang, bahwa ia bertaqlid kepada

orang lain dalam masalah aqidah". 17Fxviii

Menurut Abu Manshur, para 'ulama berbeda pendapat mengenai

orang yang beraqidah dengan jalan taqlid, atau tidak memahami

dalil-dalilnya. Mayoritas 'ulama berpendapat, mereka tetap Mukmin

yang akan mendapatkan syafa'at, namun berpredikat fasiq,

dikarenakan meninggalkan istidlal (proses berdalil). Pendapatsemacam ini dipegang oleh mayoritas ulama hadits. Imam al-Asy'ariy

dan mayoritas Mu'tazilah menyatakan: seseorang tidak akan

mendapat predikat Mukmin hingga ia meninggalkan taqlid.18Fxix

Namun, Imam Syaukani membantah pendapat itu dengan

menyatakan, bahwa mereka tetap Mukmin dan tidak boleh digelari

dengan gelar fasiq. Sebab, syariat tidak membebani seseorang

dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya19Fxx.

Bolehnya Taqlid Dalam Masalah Hukum

Syariat

Di dalam kitab Irsyaad al-Fuhuul, Imam Syaukani menyatakan, bahwa

para 'ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya taqlid dalam


25/127

13

masalah syariat. Jumhur ahli ilmu berpendapat, bahwa taqlid dalam

masalah syariat dilarang secara mutlak. Imam al-Qarafiy menuturkan:

madzhab Malikiyyah dan mayoritas ulama menyatakan wajibnyaijtihad dan membatilkan taqlid. Imam Ibnu Hazm menyatakan

konsensus para ulama untuk menolak taqlid dalam masalah syariat.20 F xxi

Imam al-Amidiy memilih pendapat yang membolehkan seseorang

bertaqlid kepada seorang mujtahid. Beliau menyatakan, "Masyarakat

awam dan orang-orang yang tidak memiliki keahlian untuk

berijtihad, meskipun ia memiliki sebagian ilmu yang bisa digunakan

untuk berijtihad, wajib mengikuti pendapat para mujtahid, dan

mengambil fatwanya. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh ahli

pentahqiq dalam masalah ushul.21F

xxiiMenurutnya, pendapat ini

didukung oleh nash, ijma' dan akal pikiran .

Adapun alasan-alasan yang membolehkan taqlid dalam masalah

syariat adalah sebagai berikut:

Pertama, Allah swt telah berfirman:

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-

orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka

bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan,

jika kamu tidak mengetahui."[al-Nahl:4]

Ayat ini berlaku umum untuk setiap mukhaatib; sekaligus berisi

perintah untuk bertanya atas sesuatu yang tidak diketahui22F

xxiii.

Meskipun konteks ayat ini berbicara mengenai penolakan terhadap

orang-orang Musyrik saat mereka mengingkari keberadaan Rasul

sebagai manusia biasa, akan tetapi lafadz yang terkan0dung di

dalamnya bersifat umum. Dalam kondisi semacam ini, tafsir ayat ini

harus dikembalikan pada kaedah "al-'ibrah bi 'umuum al-lafdz laisa bi


26/127

14

khushuush al-sabab"; perngertian itu didasarkan pada keumuman

lafadz bukan didasarkan pada khususnya sebab. Dengan kata lain,

yang dijadikan dasar adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususansebabnya. Oleh karena itu, tidak bisa dinyatakan, bahwa ayat ini

hanya berhubungan dengan perintah kepada orang Musyrik untuk

bertanya kepada ahlul kitab agar mereka mengetahui bahwa Allah

swt tidak pernah mengutus seorang Rasul kepada umat manusia

kecuali dari kalangan manusia. Dengan demikian, ayat ini merupakan

perintah kepada orang-orang Musyrik untuk bertanya mengenai

masalah yang tidak diketahuinya kepada ahlu dzikr.23 Fxxiv

Frase "fas- aluu" di sini datang dalam bentuk umum; maknanya

adalah, "bertanyalah kalian agar kalian mengetahui, bahwa Allah

tidak pernah mengutus Rasul kepada umat-umat sebelumnya, kecuali

dari kaum laki-laki (manusia biasa)." Dari sini bisa dilihat, bahwa

pertanyaan tersebut berhubungan dengan masalah pengetahuan

(makrifat), tidak berkaitan dengan masalah "keimanan" ('aqidah).

Sedangkan kata "ahlu al-dzikr", meskipun "musyar ilaihi (orang yangdisebutkan)" adalah ahlul kitab, akan tetapi sighatnya dalam bentuk

umum. Oleh karena itu, frasa "ahlu al-dzikr" di sini berlaku umum

untuk seluruh ahlu al-dzikr, dan tidak hanya berlaku untuk ahlul kitab

saja.24Fxxv

Kaum Muslim sendiri termasuk ahlu al-dzikr. Hal semacam ini telah

disebutkian di dalam al-Quran;

"Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu

menerangkan kepada umat manusia apa yang telah

diturunkan kepada mereka."[al-Nahl:44]

Walhasil, orang-orang yang memahami hukum-hukum syara'

tergolong ahlu al-dzikr; baik yang memiliki ilmu ijtihadmaupun ilmu

talaqqin. Faktanya, seorang muqallid biasa bertanya mengenai


27/127

15

hukum-hukum Allah dalam satu atau beberapa masalah. Oleh karena

itu, ayat ini menunjukkan dengan jelas kebolehan taqlid dalam

masalah syariat.xxvi

Selain itu, kebolehan taqlid juga ditunjukkan di dalam sunnah.

Diriwayatkan dari Jabir ra; ada seorang laki-laki tertimpa batu hingga

kepalanya retak, lalu bermimpi junub. Kemudian, ia bertanya kepada

para sahabatnya, Apakah kalian mendapatkan untukku rukhshah

(keringanan) untuk bertayamum? Mereka menjawab, Kami tidak

mendapatkan untukmu rukhshah sementara engkau mampu

menggunakan air. Laki-laki itu mandi, tetapi setelah itu meninggal

dunia. Nabi saw berkata: "Adalah cukup baginya bertayamum dan

membalut kepalanya dengan kain, lalu menyapukan (debu) diatasnya

dan membasuh seluruh badannya." Beliau bersabda,"Mengapa

mereka tidak bertanya terlebih dahulu, jika tidak tahu.

Sesungguhnya, obat ketidaktahuan hanyalah bertanya."

Hadits ini menunjukkan, bahwa Rasulullah menganjurkan para

shahabat untuk bertanya mengenai hukum syara. Benarlah kata al--

Syabi: Ada enam orang sahabat Rasulullah saw yang biasa

memberikan fatwa kepada orang-orang; yaitu Ibnu Masud, Umar

bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Kaab dan

Abu Musa al-Asyari ra. Biasanya, tiga orang meninggalkan pendapat

mereka dan mengikuti tiga orang yang lain; yaitu Abdullah

meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat Umar, Abu

Musa meninggalkan pendapatnya dan ikut pendapat Ali, dan Zaidmeninggalkan pendapatnya dan ikut pendapat Ubay bin Kaab. Ini

menunjukkan bahwa para sahabat menjadi rujukan kaum Muslim,

dan sebagian mereka bertaqlid kepada sebagian yang lain.

Adapun celaan taqlid yang terdapat di dalam al-Quran al-Karim,

hanyalah berhubungan dengan perkara keimanan bukan dalam

masalah hukum-hukum syara. Sebab, ayat-ayat tersebut hanya


28/127

16

berbicara pada konteks keimanan dan nashnya khusus membahas

masalah keimanan. Lagi pula ayat-ayat tersebut tidak bisa dicari-cari

illatnya. Firman Allah Swt:

"Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu

seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri,

melainkan orang-orang yang hidup mewah dinegeri itu

berkarta: Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami

menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah

pengikut jejak mereka. (Rasul itu) berkata: Apakah (kamu

akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu

(agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk dari pada apa

yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya? [al-

Zukhruf: 23-24]

"(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari

orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa,

dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama

sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti:

Seandainya kami dapat kembali (kedunia) pasti kami akan

berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri

dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada

mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka,

dan sekali-kali mereka tidak keluar dari api neraka." [al-

Baqarah : 166-167]

"Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat

kepadanya? Mereka menjawab: Kami mendapati bapak-

bapak kami menyembahnya."[Al-Anbiya: 52-53]

Konteks pembicaraan (maudlu') ayat-ayat ini hanya berkaitan dengan

keimanan dan kekufuran saja. Keumumannya hanya meliputi

masalah keimanan dan kekufuran saja, dan tidak umum untuk segala


29/127

17

sesuatu. Nash-nash ini juga tidak mengandung illatdan tidak boleh

dicara-cari 'illatnya. Tidak bisa dikatakan bahwa yang dijadikan acuan

adalah umumnya lafadz bukan khususnya sebab. Kaedah ini bisaditerapkan jika ayat-ayat tersebut dikaitkan dengan sebab nuzul,

yaitu kejadian yang menjadi penyebab turunnya ayat. Namun,

pernyataan itu tidak benar jika dikaitkan dengan maudlu (konteks

pembicaraan) ayat. Pada dasarnya, yang jadi acuan adalah konteks

pembicaraan ayat tersebut, sedangkan keumumannya terbatas pada

konteks pembicaraan ayat itu saja, dan tidak umum meliputi segala

hal yang tidak tercakup dalam konteks pembicaraannya. Juga tidak

bisa dinyatakan, bahwa ayat tersebut konteks pembicarannya

berkaitan dengan keimanan dan kekufuran, akan tetapi

penafsirannya juga berlaku untuk para muqallid; dengan asumsi

bahwa hukum itu beredar sesuai dengan ada atau tidak adanya 'illat.

Sebab, ayat-ayat tersebut tidak mengandung illat dan tidak boleh

dicari-cari 'illatnya; baik nash-nash yang berasal dari al-Quran

maupun Sunnah. Oleh karena itu, tidak ada satu nash pun yang

melarang taqlid dalam masalah syariat. Nash-nash maupun realita

kaum Muslim pada masa Rasulullah dan para shahabat malah

menunjukkan bolehnya taqlid .26 F

xxvii

Taqlid bisa saja terjadi pada muttabi'maupun 'aamiy.Ini disebabkan

karena, Allah swt menamakan taqlid dengan ittibaa'. Allah swt

berfirman;

"(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari

orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa;

dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama

sekali."[al-Baqarah:166]

Selain itu, hukum syariat yang diadopsi seseorang kadang-kadang

diistinbathkan sendiri (mujtahid), atau kadang-kadang diistinbathkan


30/127

18

oleh orang lain, kemudian ia mengikuti pendapat orang lain itu

(muqallid). Sedangkan mengikuti pendapat orang lain adalah taqlid,

baik dengan hujjah yang bersifat mengikat, maupun tanpa hujjah.Dengan demikian, muttabi' termasuk muqallid. Selain itu, ittibaa'

adalah mengkaji pendapat seorang mujtahid yang meliputi kajian

terhadap dalil-dalil yang digunakan istinbath oleh mujtahid tersebut

tanpa harus memberikan justifikasi terhadap dalil-dalil tersebut, atau

tanpa harus terikat dengan dalil-dalil tersebut27Fxxviii.

Akan tetapi, jika anda telah memberikan justifikasi terhadap dalil

tersebut, atau terikat dengan dalil tersebut; memahami arah

istinbath dari hukum tersebut, dan anda sepakat terhadap istinbath

hukum tersebut, maka anda harus terikat dengan hujjah yang

membangun hukum tersebut. Walhasil, pendapat anda tak ubahnya

pendapat seorang mujtahid. Dalam kondisi semacam ini, anda adalah

seorang mujtahid, bukan seorang muttabi'. Atas dasar itu, ittibaa'

terkategori taqlid, sedangkan muttabi' (orang yang melakukan kajian)

termasuk seorang muqallid, meskipun ia memahami dalil28F

xxix

.

Orang Awam ('Amiy) Wajib Meminta Fatwa

dan Mengikuti 'Ulama

Hujjatul Islam Imam al-Ghazali, dalam kitab al-Mustashfa fi 'Ilm Ushul

menyatakan, bahwa para shahabat telah terbiasa memberikan fatwa

kepada orang-orang awam, dan tidak pernah menyuruh orang-orangawam untuk meraih derajat mujtahid. Keadaan ini telah dimaklumi

dan dituturkan berdasarkan riwayat-riwayat mutawatir dari kalangan

'ulama maupun awam. Ini menunjukkan, bahwa taqlid telah dikenal

dan terjadi baik pada masa shahabat maupun masa-masa

berikutnya.29 F xxx


31/127

19

Semua orang telah sepakat mengenai wajibnya orang awam memikul

taklif-taklif syariat. Sedangkan mewajibkan mereka meraih

kemampuan seperti seorang mujtahid adalah kemustahilan. Sebab,hal ini pasti akan menyebabkan terputusnya kegiatan pertanian,

perindustrian, dan lain-lain dikarenakan kesibukan untuk menuntut

ilmu hingga meraih derajat mujtahid. Lebih dari itu, keadaan ini

justru akan menghancurkan kehidupan para ulama itu sendiri. Oleh

karena itu, tidak ada jalan lain bagi mereka (orang awam) selain

taqlid dalam masalah hukum syariat.30F

xxxiLebih lanjut Imam Ghazali

menyatakan,"Taqlid adalah menerima pendapat tanpa hujjah.

Sedangkan mereka (orang awam) wajib menerima pendapat yang

difatwakan. Ketentuan ini didasarkan pada ijma', sebagaimana

wajibnya seorang hakim menerima kesaksian, atau wajibnya kita

menerima khabar ahad".31 Fxxxii

Seorang Muqallid 'Amiy Tidak Boleh

Meminta Fatwa Kecuali Kepada Orang

Yang Keilmuan dan Keadilannya Telah Ia

Ketahui

Pada dasarnya, seorang muqallid 'amiy wajib meminta fatwa kepada

orang-orang yang ia ketahui berilmu dan memiliki keadilan 32Fxxxiii

. Ia

tidak boleh meminta fatwa kepada orang yang keilmuan dan

keadilannya tidak ia ketahui. Sebab, setiap orang yang diwajibkan

untuk mengikuti pendapat orang lain (muqallid), maka ia juga

diwajibkan untuk mengetahui keadaan orang yang diikutinya;

sebagaimana wajibnya umat Islam mengetahui dengan dirinya

sendiri, kemukjizatan Rasulullah. Seseorang tidak boleh menyakini

begitu saja, orang yang mengaku dirinya Rasulullah sementara itu,

orang tersebut tidak pernah dikenalnya. Seorang hakim juga wajib

mengetahui kondisi saksi, apakah ia adil atau tidak, sebelum


32/127

20

memutuskan untuk menerima atau menolak kesaksiannya. Dan

seorang Mujtahid wajib mengetahui kondisi perawi hadits sebelum ia

menerima khabarnya. Atas dasar itu, orang awam wajib mengetahuikondisi orang yang hendak ditanyai pendapatnya 33F

xxxiv.

Lalu, jika keadilan seorang mujtahid tidak diketahui, apakah

seseorang dituntut untuk menelitinya? Menurut Imam al-Ghazali,

seorang awam tidak dituntut untuk meneliti keadilan seorang

Mujtahid yang tidak dikenalnya. Sebab, fakta menunjukkan, jika

seorang masuk ke sebuah negeri, ia hanya wajib bertanya siapa orang

alim di negeri itu, dan tidak dituntut untuk membuktikan

keadilannya. Demikian juga jika orang awam tidak tahu keilmuan

Mujtahid, ia tidak dituntut untuk menelitinya. Sebab, orang alim yang

sudah terkenal di suatu negeri, dan dikenal oleh masyarakat

setempat, maka keadilan dan keilmuannya bisa

dipertanggungjawabkan, dan orang awam tidak perlu melakukan

kajian secara lebih mendalam mengenai keilmuan dan

keadilannya34F

xxxv

.

Jika seorang diketahui kefasikannya, ia tidak boleh ditanyai

pendapatnya. Sebaliknya, jika seorang mufti diketahui keadilannya,

maka seorang awam baru boleh bertanya meminta fatwanya 35Fxxxvi.

Jika seorang awam tidak mengetahui hal ihwal mufti (yang hendak

dimintai fatwanya), ia tidak perlu menolaknya, akan tetapi ia harus

bertanya terlebih dahulu mengenai keadilannya. Ini ditujukan agar ia

terhindar dari kedustaan dan kejahatan dari mufti tersebut.

Sesungguhnya, jiwa seorang mufti sudah terkenal memberikan fatwa

di suatu negeri, maka biasanya ia juga terkenal memiliki keadilan.

Sedangkan untuk menetapkan keadilan dan keilmuan seorang mufti,

seorang awam cukup menyandarkan kepada persangkaan kuatnya

(ghalabat al-dzan) yang didasarkan pada perkataan satu atau dua


33/127

21

orang adil, dan tidak harus bersandar pada bukti yang menyakinkan

(qath'iy). Jika ada satu atau dua orang adil mengatakan bahwa mufti

ini adil, maka seorang awam boleh mengambil fatwa dari orangtersebut .36 F xxxvii

Jika Di Sebuah Negeri Hanya Ada Seorang

Mufti Saja

Jika di sebuah negeri hanya ada seorang mufti saja, seorang awam

wajib merujuk kepada mufti tersebut. Namun, jika di sebuah negeri

terdapat banyak mufti, maka ia bisa bertanya kepada siapa saja, dan

tidak wajib hanya merujuk kepada salah satu mufti saja; seperti

halnya pada masa shahabat ra. Ada sebagian orang yang

berpendapat, bahwa seorang awam wajib mengikuti mufti yang

paling utama (afdlal). Jika orang-orang awam hendak meminta fatwa,

maka mereka memilih salah satu diantara mufti-mufti itu. Menurut

al-Ghazali, pendapat semacam ini bertentangan dengan ijma'

shahabat. Sebab, shahabat-shahabat yang paling utama dan kesohor

tidak pernah menghalang-halangi orang awam untuk meminta fatwa

kepada shahabat-shahabat lain yang keutamaan lebih rendah.

Sesungguhnya, orang-orang awam hanya diwajibkan merujuk kepada

mufti yang diketahui adil dan memiliki ilmu. Seluruh shahabat telah

memahami masalah ini.37 F

xxxviii

Namun demikian, jika dua orang mufti memfatwakan hukum yangberbeda, maka; jika kedua orang mufti itu diketahui sama-sama adil

dan alim, maka orang awam boleh memilih salah satu diantara dua

mufti tersebut. Namun, jika diketahui bahwa salah seorang diantara

mufti-mufti tersebut adalah yang lebih adil dan alim, maka ia wajib

mengikuti mufti yang diyakininya lebih adil dan alim tersebut.

Misalnya, jika seseorang menyakini bahwa Imam Syafi'iy lebih alim

dibandingkan imam-imam yang lain, maka ia wajib mengikuti


34/127

22

pendapat Imam Syafi'iy dan dilarang mengambil pendapat imam lain

yang bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'iy38Fxxxix

, hanya karena

ingin mengikuti hawa nafsunya. Keadaan ini mirip dengan seorangmufti yang harus melakukan tarjih diantara dua dalil yang

bertentangan. Sedangkan tarjih yang bisa dilakukan oleh kalangan

awam adalah mengikuti pendapat mufti yang dianggapnya lebih alim

dan adil.39F

xlAkan tetapi, bukan berarti seorang awam mesti harus

selalu merujuk kepada seorang Mujtahid saja. Seorang muqallidsah-

sah saja mengikuti seorang mujtahid untuk satu kasus, dan mengikuti

mujtahid yang lain untuk kasus yang berbeda. Akan tetapi, seorang

awam tidak diperbolehkan mengikuti pendapat dua orang mujtahid

untuk satu kasus yang sama. Sebab, hukum syara' atas satu

perbuatan harus berjumlah satu dan tidak boleh berbilang.40 Fxli

Jika seseorang telah berbulat tekad dan mengambil keputusan untuk

mengikuti satu madzhab tertentu, maka ia tidak boleh mengambil

pendapat selain pendapat madzhab yang dipilihnya itu. Namun

demikian, ada pula yang berpendapat diperbolehkan dirinyamengambil pendapat mujtahid lainnya, sekiranya pendapat mujtahid

lain tersebut lebih kuat dibandingkan pendapat imam madzhabnya.41 F xlii


35/127

23

BAB III

REALITAS TAQLID

ada dasarnya, taqlid adalah mengikuti pendapat orang lain

tanpa hujjah yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, sisi yang

dipentingkan dalam taqlid adalah mengikuti pendapat orang

lain; tanpa memandang lagi siapa yang melakukan taqlid; apakah

seorang mujtahid atau muqallid. Sebab, seorang mujtahiddiperbolehkan mengikuti pendapat mujtahid lain dalam satu

masalah, meskipun ia sendiri ahli dalam berijtihad. Benar, pada

konteks awalnya, seorang mujtahid jika telah berijtihad hingga

melahirkan sebuah hukum; dia dilarang mengikuti pendapat

Mujtahid lain. Namun, jika ia tidak melakukan ijtihad dalam suatu

masalah maka ia diperbolehkan taqlid kepada mujtahid yang lain.42F

xliii

Dalam kondisi semacam ini, mujtahid tersebut disebut muqallid

dalam satu masalah itu saja. Ini menunjukkan, bahwa suatu pendapatyang digali oleh seorang mujtahid kadang-kadang diikuti oleh seorang

mujtahid lain, atau diikuti oleh seorang muqallid.

Adapun realitas taqlidnya seorang mujtahid dan muqallid dapat

diperinci sebagai berikut.

P


36/127

24

Fakta "Taqlidnya Seorang Mujtahid"

Seorang mujtahid yang memiliki kemampuan dan keahlian ijtihad

dalam suatu masalah, atau semua hal, jika ia berijtihad hingga

melahirkan suatu hukum syariat; ia tidak boleh bertaqlid kepada

mujtahid lainnya.43Fxliv

Ia juga tidak diperbolehkan meninggalkan hasil

ijtihadnya, kecuali karena empat sebab;

a. Ijtihadnya Terbukti LemahTerbukti dengan sangat jelas, bahwa dalil-dalil yang dijadikan

sandaran pendapatnya lemah, sedangkan dalil yang

diketengahkan oleh mujtahid lain lebih kuat. Dalam kondisi

semacam ini, seorang mujtahid wajib meninggalkan pendapatnya

dan mengikuti dalil yang lebih kuat. Haram baginya tetap

bersikukuh dengan pendapatnya yang telah terbukti lemah.44F

xlvIa

tidak boleh menolak untuk mengambil hukum baru yang digali

oleh mujtahid baru, atau hukum yang belum pernah dinyatakanoleh para mujtahid sebelumnya. Sebab, yang jadi patokan adalah

kekuatan dalilnya, bukan banyaknya orang yang menyatakan

pendapat itu, atau pendapat itu telah dikemukan ulama-ulama

dahulu. Selain itu, berpendapat dan beramal dengan pendapat

yang lebih rajih adalah wajib. Para shahabat ra bersepakat

memilih pendapat yang lebih rajih dalam berbagai masalah

hukum yang bertentangan. Oleh karena itu, kewajiban untuk

berpendapat dan beramal dengan pendapat yang rajih

didasarkan pada ijma' shahabat. Contohnya, para shahabat lebih

memilih khabar dari 'Aisyah ra daripada khabarnya Abu Hurairah,

mengenai masalah puasanya orang junub. Sebab, mereka

memahami, bahwa 'Aisyah lebih memahami Rasulullah saw

daripada Abu Hurairah ra45Fxlvi

. Selain itu, betapa banyak ijtihad

para shahabat yang terbukti kelemahannya di masa berikutnya.


37/127

25

Jika seorang mujtahid menyadari kelemahan dalilnya, sedangkan

dalil mujtahid lain lebih kuat berdasarkan tarjih yang ia lakukan

terhadap sebagian dalil, maka dalam kondisi semacam inimujtahid tersebut adalah seorang muqallid. Sebab, keadaan

mujtahid tersebut seperti halnya seorang muqallid yang

mentarjih atas suatu pendapat. Namun, jika ia menyadari

kelemahan dalilnya dan dalil mujtahid lain jelas-jelas lebih kuat

berdasarkan penelitian dan istinbathnya terhadap dalil, hingga

melahirkan suatu kesimpulan seperti kesimpulan mujtahid

lainnya itu, maka dalam kondisi semacam ini ia bukanlah seorang

muqallid, akan tetapi, ia tetap dianggap seorang mujtahid yang

telah menyadari kesalahan ijtihadnya yang pertama (qaul qadim),

kemudian ia mengadopsi ijtihadnya yang baru (qaul jadid). Hal

semacam ini seringkali dilakukan oleh Imam Syafi'iy ra.xlvii

b. Meyakini Mujtahid Lain Lebih MumpuniJika seorang mujtahid memandang mujtahid lain lebih mumpuni

dan lebih ahli dalam suatu masalah; lebih banyak menguasai

dalil-dalil sam'iyyah, lebih kuat dalam memahami dalil-dalil

syara', dan lain sebagainya. Lalu, ia melakukan tarjih dengan

sebuah keyakinan bahwa mujtahid tersebut lebih dekat dengan

kebenaran dalam masalah tertentu, maka, dalam kondisi

semacam ini, ia boleh meninggalkan pendapatnya, dan mengikuti

pendapat mujtahid lain yang dianggapnya lebih paham dan lebih

menguasai bidang tersebut. Imam al-Sya'biy menuturkan, bahwaAbu Musa pernah meninggalkan pendapatnya karena mendengar

pendapat Ali ra; Zaid juga meninggalkan pendapatnya dan

mengikuti pendapatnya Ubay bin Ka'ab, 'Abdullah bin Umar

meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat Umar bin

Khaththab. Juga dituturkan dalam sebuah hadits, bahwa Abu

Bakar dan Umar meninggalkan pendapatnya, dan mengikuti

pendapat Ali ra. Ini menunjukkan, bahwa seorang mujtahid bisa


38/127

26

saja mengikuti pendapat mujtahid lain didasarkan pada

ketsiqahannya (kepercayaannya) kepada mujtahid yang lain itu.

Akan tetapi, hal ini hukumnya hanyalah mubah bagi seorangmujtahid, dan tidak wajib.

xlviii

c. Jika Kepala Negara Telah Melegalisasi Hukum TertentuJika kepala negara memutuskan untuk melegalisasi sebuah

hukum yang digali oleh mujtahid lain. Dalam kondisi semacam

ini, ketetapan kepala negara wajib untuk diikuti dan dilaksanakan

oleh seorang mujtahid, meskipun pendapat tersebut

bertentangan dengan pendapatnya. Ia mesti beramal dengan

pendapat yang dilegalisasi kepala negara, bukan pendapat

dirinya sendiri. Imam al-Amidiy menuturkan, bahwa para 'ulama

telah sepakat mengenai tidak bisa dihapuskannya ketetapan

penguasa dalam masalah-masalah ijtihadiyyah demi

kemaslahatan hukum. Namun, ketetapan penguasa bisa saja

dihapus jika bertentangan dengan nash-nash qath'iy. Jika

ketetapan penguasa (khalifah) bertentangan dengan dalil-dalil

dzanniy, maka ketetapannya tidak bisa dihapus.xlix

Masih menurut Imam al-Amidiy, para 'ulama telah sepakat

mengenai ketidakbolehan seorang khalifah melegalisasi hukum

yang bertentangan dengan hasil ijtihadnya dan taqlid kepada

mujtahid lain. Dalam kondisi semacam ini ketetapan hukum

khalifah bisa batal. Ini jika khalifah tersebut seorang mujtahid.Jika seorang khalifah taqlid kepada seorang imam, kemudian ia

mengadopsi hukum yang bertentangan dengan pendapat

imamnya; hal ini harus dilihat dahulu. Jika ia berpendapat boleh

taqlid kepada imam yang lain, maka ketetapannya tidak batal.

Jika ia berpendapat tidak boleh taqlid kepada imam yang lain,

maka keputusannya bisa dihapuskan.l


39/127

27

d. Menjaga Kesatuan dan Persatuan Kaum MuslimJika dalam kondisi tertentu, kaum Muslim harus berbulatpendapat demi menjaga kepentingan bersama dan demi utuhnya

persatuan dan kesatuan kaum Muslim, maka seorang mujtahid

bisa saja meninggalkan pendapatnya demi tujuan-tujuan

tersebut. Dalilnya adalah ijma' shahabat ra saat membai'at

'Abdurrahman bin 'Auf. Diriwayatkan, bahwa 'Abdurrahman bin

'Auf setelah bertanya kepada masyarakat baik secara terang-

terangan maupun rahasia, beliau lantas mengumpulkan

masyarakat di dalam masjid. Ia naik mimbar dan memanjatkan

doa panjang sekali. Setelah itu ia memanggil 'Ali bin Abi Thalib

seraya menggenggam tangannya. 'Abdurrahman bertanya

kepada 'Ali ra, "Apakah anda bersedia membai'atku untuk

memerintah sesuai dengan Kitabullah, Sunnah RasulNya, serta

ijtihadnya Abu Bakar dan Umar? Ali menjawab, "Aku akan

membaitmu atas dasar Kitabullah, Sunnah RasulNya, dan

ijtihadku." 'Abdurrahman bin 'Auf melepaskan tangannya.

Kemudian ia memanggil 'Utsman bin 'Affan, dan bertanya,

"Apakah anda bersedia membai'atku berdasarkan Kitabullah,

Sunnah RasulNya, dan ijtihadnya Abu Bakar dan 'Umar? 'Utsman

menjawab, "Allaahumma, bersedia." 'Abdurrahman

mendongakkan kepalanya ke atas masjid, sedangkan tangannya

masih memegang tangan 'Utsman bin 'Affan; dan berkata tiga

kali, "Ya Allah, dengarkanlah dan saksikanlah." Lalu, ia membaiat

'Utsman bin 'Affan, dan seluruh yang ada di masjid membaiat'Utsman bin 'Affan.

li

Dari kisah di atas terlihat dengan jelas, bahwa 'Abdurrahman

telah meminta seorang mujtahid, yakni 'Ali bin Abi Thalib untuk

meninggalkan ijtihadnya dan mengikuti ijtihadnya Abu Bakar dan

Umar ra dalam seluruh masalah. Para shahabat pun menyetujui

tindakan 'Abdurrahman bin 'Auf dan kemudian membaiat


40/127

28

'Utsman bin 'Affan. Bahkan, Ali yang menolak untuk

meninggalkan ijtihadnya juga turut membaiat 'Utsman bin 'Affan.

Akan tetapi, ketentuan semacam ini tidaklah wajib bagi seorangmujtahid. Buktinya, 'Ali ra tidak bersedia meninggalkan

ijtihadnya. Tindakan 'Ali ini juga tidak diingkari oleh satupun

shahabat; ini berarti menunjukkan kemubahan (jaiz), bukan

kewajiban.lii

Inilah beberapa fakta taqlidnya seorang mujtahid kepada mujtahid

lain karena sebab-sebab tertentu.

Namun demikian, jika seorang mujtahid belum berijtihad untuk suatu

masalah, maka ia diperbolehkan taqlid kepada mujtahid lain, dan

tidak melakukan ijtihad dalam masalah itu. Sebab, hukum ijtihad

adalah fardlu kifayah, bukan fardlu 'ain. Jika seorang mujtahid

dihadapkan pada suatu masalah baru, maka ia tidak wajib melakukan

ijtihad dalam masalah tersebut. Akan tetapi, ia boleh saja berijtihad

maupun taqlid kepada mujtahid lain dalam masalah tersebut. Dalam

sebuah riwayat dituturkan, bahwa 'Umar pernah berkata kepada Abu

Bakar, "Lebih baik kami mengikuti pendapat anda." Dituturkan juga,

bahwa Ibnu Mas'ud pernah mengambil pendapat 'Umar bin

Khaththab. Perkara ini telah masyhur dan disaksikan oleh para

shahabat, dan mereka tidak pernah mengingkari perbuatan Umar

maupun Ibnu Ma'sud. Walhasil, bolehnya seorang mujtahid taqlid

kepada mujtahid lain merupakan konsensus para shahabat (ijma'

sukutiy). Sedangkan ijma' shahabat absah digunakan sebagai dalilsyara'

liii.

Taqlidnya Seorang Muqallid

Adapun taqlidnya seseorang yang bukan mujtahid, baik muqallid

mutabbi' dan 'amiy dapat dirinci sebagai berikut. Pada dasarnya, jika

seorang muqallid di hadapkan pada satu masalah, ia wajib bertanya


41/127

29

kepada orang yang ia ketahui alim dan adil mengenai hukum atas

masalah tersebutliv

. Sebab, Allah swt tidak akan menerima ibadah

yang didasarkan pada ketidaktahuan atau kebodohan. Ibadah harusdidasarkan pada ilmu. Allah swt berfirman;

"Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."[al-Baqarah:282].

Maknanya, Allah swt telah mengajarkan segala sesuatu kepada kamu

sekalian. Dengan demikian, ilmu itu sebelum taqwa. Sebab, perintah

untuk bertaqwa kepada Allah hanya akan tercapai jika ia telah diajari

dengan ilmu pengetahuan.

Di sisi yang lain, salah satu syarat agar amal perbuatan seseorang

diterima Allah swt adalah benar (shawab) sesuai dengan tuntunan

syariat Islam. Imam Fudlail bin Iyadl tatkala ditanya tentang ihsaan

al-amal, beliau menyatakan, "Sebuah amal baru bisa dikatakan

sebagai amal yang ihsan, tatkala amal tersebut memenuhi dua

prasyarat. Pertama, ikhlash. Kedua,benar.

Pertama, ikhlash. Ikhlash adalah, berbuat semata-mata mencari ridla

Allah swt. Banyak ayat yang memerintahkan seorang Muslim untuk

berbuat hanya untuk mendapatkan ridlo Allah swt, alias ikhlash.

Diantaranya adalah firman Allah swt, sebagai berikut:

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah

Allah dengan memurnikan keta`atan kepada-Nya dalam

(menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka


42/127

30

mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian

itulah agama yang lurus". [al-Bayyinah:5]

Rasulullah saw bersabda, artinya, Sesunggguhnya amal itu

tergantung dengan niatnya.[muttafaq alaih].

Kedua,benar. Prasyarat berikutnya adalah benar. Imam Fudlail bin

Iyyadl menyatakan bahwa benar di sini adalah berbuat sesuai

dengan al-Quran dan Sunnah. Allah swt berfirman:

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia.

Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.[al-

Hasyr:7]

Perbuatan seorang muslim tidak akan diterima oleh Allah swt, bila

tidak memenuhi dua prasyarat di atas. Kedua-duanya harus adatatkala seseorang mengerjakan sebuah amal. Meskipun seorang

muslim ikhlash dalam beramal, akan tetapi amalnya tersebut tidak

sesuai dengan hukum-hukum Islam, maka amal tersebut tertolak.

Sebaliknya, meskipun amal perbuatannya sesuai dengan al-Quran

dan Sunnah, namun tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah,

maka perbuatannya juga tertolak.

Dalam sebuah hadits shahih disebutkan:


43/127

31

"Nabi saw bersabda, "Orang yang melakukan penipuan akan

dimasukkan ke dalam api neraka, dan barangsiapa

mengerjakan suatu perbuatan yang tidak diperintahkankami, maka perbuatan itu tertolak."[HR. Bukhari]

Di dalam riwayat lain, juga dituturkan:

"Dari 'Aisyah ra, ia berkata, bahwasanya Rasulullah saw

bersabda," Siapa saja yang membuat-buat perkara baru

dalam urusan kami, padahal urusan itu tidak diperintahkan,

maka perkara itu tertolak." [HR. Bukhari; hadits ini

diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Ja'far al-Makhramiy, 'Abdul

Wahid bin Abi Aun, dari Sa'id bin Ibrahim]; dan masih banyak

hadits-hadits lain yang menerangkan masalah ini.

Agar perbuatan memenuhi syarat yang kedua, yakni benar, maka

sudah seharusnya bagi seorang Muslim belajar dan memahami

ketentuan-ketentuan Allah swt (syariat Allah). Tanpa memahami

ketentuan Allah swt, seorang Muslim mustahil bisa berbuat sesuai

dengan tuntunan Allah dan RasulNya. Dari sini bisa disimpulkan,

bahwa memahami syariat Islam yang berhubungan erat dengan amal

perbuatan, adalah aktivitas yang sangat urgen. Tanpa belajar hukum

syariat, kita tidak bisa menilai apakah perbuatan yang kita lakukan

telah sesuai dengan syariat atau belum. Padahal, benar dalam

beramal sesuai dengan tuntunan al-Quran dan Sunnah

merupakan salah satu syarat agar amal kita diterima oleh Allah swt.


44/127

32

Zaid bin Zubeir berkata, "Tidaklah diterima suatu perkataan

melainkan diiringi dengan perbuatan, dan tidak akan diterima

perkataan dan amal kecuali dengan niat; dan tidak akan diterimaperkataan, amal, dan niat kecuali sesuai dengan sunnah Nabi saw."

lv

Imam Malik pernah berkata, "Sunnah adalah perahu Nabi Nuh.

Barangsiapa yang menumpanginya, maka ia akan selamat, dan

barangsiapa yang tidak menumpanginya akan tenggelam."lvi

Dengan demikian, seorang Muslim wajib memahami hukum syariat

sebelum melaksanakan suatu perbuatan. Sebab, ia diperintahkan

untuk beribadah kepada Allah dengan ilmu dan pengetahuan.

Bagi orang yang tidak bisa menggali hukum syariat langsung dari

dalil-dalil syariat; atau tidak bisa melakukan ijtihad; satu-satunya

jalan untuk memahami hukum syariat adalah bertanya kepada orang

paham syariat. Dengan kata lain, seorang muqallid wajib bertanya

mengenai hukum syariat kepada orang yang paham syariat sebelum

ia melaksanakan suatu perbuatan. Orang-orang awam di masa

shahabat ra tak henti-hentinya meminta fatwa kepada para mujtahid,

dan taqlid kepada mereka dalam masalah hukum syariat. Bahkan,

hampir-hampir mereka hanya bertanya mengenai status hukumnya

saja, tanpa pernah bertanya dalil-dalil yang digunakan istinbath oleh

para mujtahid yang mereka ikuti. Namun, para shahabat tidak pernah

melarang mereka, dan tidak seorangpun shahabat yang mengingkari

praktek demikian. Ini menunjukkan, bahwa taqlidnya orang awamkepada orang alim telah menjadi ijma para shahabat.

lvii


45/127

33

Seorang Muqallid Boleh Mengajarkan

Ilmu Yang Ia KetahuiSeorang muqallid, selain boleh bertanya, atau taqlid terhadap

seorang mujtahid dalam masalah-masalah tertentu, ia juga

diperbolehkan belajar, dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang

lain. Tidak ada larangan baginya untuk mengajarkan hukum syariat

yang telah diketahuinya kepada orang lain.lviii

Jika seorang muqallid telah mengadopsi hukum syariat yangdiistinbathkan oleh seorang mujtahid, menyakini kebenarannya, dan

menjadikannya sebagai hukum syariat atas dirinya, maka ia wajib

beramal sesuai dengan hukum syariat tersebut. Ia dilarang beramal

dengan hukum syariat lain yang diistinbathkan oleh mujtahid lain.

Sebab, hukum syariat bagi dirinya adalah hukum syariat yang telah ia

tetapkan dan ia yakini kebenarannya. Sedangkan hukum syariat yang

berbeda dengan hukum syariat yang diadopsinya, bukanlah hukum

syariat (hukum Allah) bagi dirinya. Oleh karena itu, seorang muqallid

tidak boleh mengajarkan kepada orang lain, hukum syariat yang

berbeda dengan apa yang telah diadopsinya agar orang lain tersebut

beramal dengan pendapat itu. Bahkan, ia tidak boleh menyatakan,

bahwa pendapat tersebut adalah pendapat dirinya. Sebab, hukum

syariat yang tidak ia yakini kebenarannya bukanlah hukum syariat

bagi dirinya.lix

Hanya saja, seorang muqallid yang telah mengetahui

suatu hukum, maka ia wajib mengajarkannya kepada orang lain. Ia

boleh mengajarkan apa saja yang ia ketahui kepada orang lain,

namun, ia tidak boleh memerintahkan orang lain untuk beramal

dengan hukum yang tidak diadopsi menjadi pendapatnya. Ia hanya

boleh mengatakan, bahwa hukum ini menurut 'ulama ini adalah

begini, sedangkan yang lain adalah begini; sedangkan menurut saya

yang benar adalah pendapat ulama ini.lx

Sebab, jika ia

memerintahkan seseorang beramal dengan hukum yang tidak


46/127

34

diadopsinya, sama artinya ia memerintahkan seseorang untuk

beramal tidak dengan syariat Allah atas hak dirinya.lxi

Misalnya, seorang muqallid telah mengadopsi pendapat; nikah tanpa

wali adalah sah. Berarti, hukum syariat bagi dirinya adalah nikah

tanpa wali sah. Tatkala dirinya telah mengadopsi hukum ini, berarti,

ia wajib beramal dengan hukum tersebut, dan tidak boleh beramal

dengan hukum lain; misalnya nikah sah tanpa wali. Ia juga tidak boleh

mengajarkan "hukum nikah tanpa wali tidak sah"kepada orang lain,

agar orang lain itu beramal dengan hukum tersebut. Sebab, "hukum

nikah tanpa wali tidak sah"bukanlah hukum syariat bagi dirinya. Jika

ia menyuruh orang untuk beramal dengan hukum ini, sama artinya ia

menyuruh orang lain untuk berbuat tidak dengan hukum Allah atas

hak dirinya.

Benar, seorang muqallid wajib menyampaikan semua hukum yang ia

ketahui kepada orang lain. Ia dilarang menyembunyikan atau

merahasiakan ilmu kepada orang lain. Dalam satu hadits dituturkan,

bahwa Rasulullah saw bersabda, "

"Siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu yang

diketahuinya, kemudian ia menyembunyikan ilmu tersebut,

maka ia akan diberi tali kendali pada hari kiamat dengan tali

kendali dari api". [HR. Turmidziy]

Kata "ilmu" di sini bersifat umum, mencakup semua ilmu yang ia

ketahui, baik sedikit maupun banyak. Seorang Muslim dilarang

menyembunyikan ilmu yang ia ketahui kepada orang lain.


47/127

35

Hanya saja, orang yang belajar kepada pengajar tidak dianggap taqlid

kepada pengajar itu; namun, ia tetap muqallid kepada mujtahid yang

menggali hukum syariat yang diajarkan oleh pengajar tersebut.Pengajar tersebut hanya berkedudukan sebagai pengajar saja, tidak

lebih. Sebab, taqlid tidak pernah terjadi kecuali kepada seorang

mujtahid. Walaupun pengajar tersebut memiliki kemampuan ilmu

yang luar biasa, bahkan disebut 'ulama, akan tetapi orang yang diajari

tetap tidak boleh taqlid kepada sang pengajar itu. Orang yang diajari

hanya boleh belajar kepada sang pengajar, tapi tidak boleh taqlid

kepadanya.lxii

Ketentuan Seorang Muqallid Di Hadapan

Dua Pendapat

Seorang muqallid tidak boleh memilih begitu saja dua pendapat yang

bertentangan; seperti halnya jika para mujtahid berbeda pendapat

dalam satu masalah. Bila seorang muqallid dihadapkan pada dua

hukum syariat yang berbeda ia diwajibkan untuk mentarjih salah satu

pendapat diantara dua pendapat tersebut. Seorang muqallid tidak

boleh menganggap, bahwa dua hukum syariat yang berbeda itu, jika

dinisbahkan kepada dirinya, adalah satu hukum syariat bagi dirinya;

sehingga ia boleh memilih begitu saja dua pendapat tersebut.

Akibatnya, ia memilih hukum syariat berdasarkan keinginan hawa

nafsunya. Kadang-kadang ia memilih pendapat mujtahid ini, kadang-

kadang memilih pendapat mujtahid lainnya untuk memenuhi

keinginan-keinginannya yang terus berubah. Jika ia menginginkan

hukum mubah, ia ikuti mujtahid yang mengeluarkan pendapat

mubah. Jika ia ingin hukum haram, ia ikuti mujtahid yang

mengharamkan dan seterusnyalxiii

.


48/127

36

Padahal, hal semacam ini jelas-jelas dilarang di dalam Islam. Sebab,

Allah swt melarang kaum Muslim berhukum berdasarkan

kepentingan hawa nafsu. Alloah swt berfirman,"

"Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin

menyimpang dari kebenaran."[al-Nisaa':135]

Selain itu, hukum syariat bagi seorang Mukmin hanyalah satu, tidak

boleh berbilang. Jika ia telah mengadopsi suatu hukum, maka hukum

tersebut adalah hukum Allah bagi dirinya, sedangkan yang lain,

bukanlah hukum syariat bagi dirinya. Dalam keadaan semacam ini, ia

tidak boleh memilih dan berbuat dengan dua hukum syariat; atau

berhukum dengan syariat yang tidak diadopsinya.lxiv

Jika seorang muqallid dihadapkan pada berbagai pendapat (hukum

syariat) yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid, ia wajib melakukan

tarjih hingga menetapi satu hukum syariat. Bagi seorang muqallid,

kedudukan dua orang mujtahid yang mengeluarkan pendapat

(hukum syariat) yang bertentangan, tak ubahnya dengan seorang

mujtahid yang menghadapi dua dalil yang bertentangan. Seperti

halnya seorang mujtahid yang harus mentarjih dua dalil yang

bertentangan tersebut, seorang muqallid juga wajib mentarjih dua

pendapat yang dikeluarkan oleh dua orang mujtahid. Seorang

muqallid dilarang memilih salah satu pendapat diantara pendapat-

pendapat yang ada menurut kehendak dan hawa nafsunya. Sebab,

jika hal semacam ini diperbolehkan bagi seorang muqallid, tentunyaseorang penguasa atau hakim juga boleh memutuskan suatu perkara

berdasarkan kehendak dan hawa nafsunya. Padahal, hal ini jelas-jelas

bertentangan dengan ijma' shahabat dan nash yang sharih.lxv

Allah

swt berfirman, "

"maka, putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah

turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka


49/127

37

dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang

kepadamu."[al-Maidah:49]

Atas dasar itu, jika seorang muqallid dihadapkan pada perbedaan dan

perselisihan pendapat antara dua orang mujtahid; ia wajib

mengembalikan perselisihan dan perbedaan pendapat itu kepada

Allah dan RasulNya; yakni merujuk kepada pendapat yang lebih rajih

(kuat). Sesungguhnya, mengembalikan perselisihan dan perbedaan

pendapat kepada Allah swt dan RasulNya akan menjauhkan seorang

muqallid dari mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Walhasil, seorang

muqallid wajib melakukan tarjih jika dihadapkan pada dua pendapat

yang bertentangan. Dengan kata lain, ia wajib memilih satu pendapat

berdasarkan kaedah tarjih yang diridloi Allah swt dan RasulNya

lxvii

lxvi.

Sebab, ia tidak mungkin beramal dengan dua hukum yang saling

bertentangan, tanpa melakukan tarjih terlebih dahulu .

Adapun mengenai cara-cara muqallid melakukan tarjih diterangkan

pada bab berikutnya.


50/127

38

BAB IV

TARJIHNYA SEORANG MUQALLID

Tarjihnya Seorang Muqallid

eringkali seorang muqallid harus mentarjih seorang mujtahid

atas mujtahid yang lain, atau satu hukum atas hukum yang lain.

Ini didasarkan kenyataan, bahwa seorang Muslim; baikmujtahid maupun muqallid, wajib beramal dengan satu hukum saja.

Ia dilarang beramal dengan dua hukum yang bertentangan. Dalam

kondisi semacam ini, seorang seorang Muslim diwajibkan untuk

melakukan tarjih atas pendapat-pendapat yang ada.lxviii

Adapun tarjih yang lazim dilakukan seorang muqallid sebelum

menetapi suatu pendapat --baik tarjih terhadap seorang mujtahid

atas mujtahid lainnya, maupun sebuah hukum syariat atas hukum

syariat yang lain--, adalah a'lamiyyah dan al-fahmulxix

. Qadli al-

Nabhani menuturkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya

beliau ra pernah ditanya oleh Rasulullah saw, "Wahai 'Abdullah bin

Mas'ud!" Saya menjawab, "Ada apa yang Rasulullah?" Rasulullah

saw melanjutkan, "Tahukan engkau siapakah manusia yang paling

paham? Saya menjawab, "Allah dan RasulNya lebih memahami."

S


51/127

39

Rasulullah saw bersabda, "Manusia yang paling paham adalah orang

yang paling mengerti kebenaran ketika manusia berselisih paham;

meskipun ia sedikit amalnya dan berjalan merayap denganpantatnya."

lxx.

Atas dasar itu, muqallid harus mentarjih (menguatkan) orang-orang

yang ia ketahui keilmuan dan keadilannya. Ini didasarkan kenyataan,

bahwa keadilan adalah syarat diterimanya kesaksian dari seorang

saksi.

lxxii

lxxiii

lxxiJika orang yang bersaksi tidak adil, maka kesaksian dan

beritanya harus ditolak. Oleh karena itu, seorang peneliti hadits

hanya akan menerima riwayat-riwayat yang dituturkan oleh perawi-

perawi yang adil. Begitu pula seorang muqallid, ia mesti mengetahui

bahwa orang yang menyampaikan suatu hukum syariat kepadanya

adalah orang-orang yang keadilannya tidak perlu dipertanyakan.

Seorang muqallid dilarang bertanya atau meminta fatwa dari orang-

orang fasiq . Atas dasar itu, keadilan merupakan patokan dasar bagi

seorang muqalliduntuk menerima pendapat dari seorang mufti. Jika

orang yang menyampaikan hukum syariat kepadanya adalah orang

yang adil, baik mujtahidmaupun seorang mu'allim (pengajar); maka

ia wajib menerima hukum syariat tersebut; sebagaimana wajibnya

seorang Muslim menerima khabar ahad yang shahih .

Sedangkan ilmu (al-fahmu) adalah murajih (orang yang dikuatkan).

Misalnya, jika seorang muqallid dihadapkan pada dua pendapat;

misalnya pendapat Imam Syafi'iy dan Imam Maliki, maka, bila dirinya

menyakini bahwa Imam Syafi'iy lebih paham dan lebih benarpendapatnya dibandingkan Imam Malikiy, ia harus memilih pendapat

Imam Syafi'iy. Ia dilarang beramal dengan pendapat yang

bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'iylxxiv

, hanya karena

mengikuti kehendak dan hawa nafsunya. Akan tetapi, seorang

muqallid wajib meninggalkan pendapat imamnya, dan mengikuti

pendapat imam yang lain, jika pendapat imam yang lain itu lebih

kuat, sedangkan pendapat imamnya terbukti lemah.


52/127

40

Seorang muqallid tidak harus terikat dengan pendapat madzhab

tertentu dalam semua masalah. Dalam masalah yang berbeda ia

boleh merujuk kepada imam madzhab yang lain. Misalnya, seorangmuqallid merujuk merujuk kepada pendapat imam Malik dalam

masalah puasa, sedangkan untuk masalah zakat merujuk kepada

imam Syafi'iy. Yang tidak diperbolehkan adalah, dalam satu masalah

mengikuti dua pendapat imam madzhab. Contohnya, seorang

muqallid merujuk kepada imam Malik dan Syafi'iy dalam masalah

yang sama, sholat misalnya. lxxv

Walhasil, obyek yang ditarjih dalam taqlid ada dua macam. Pertama,

obyek tarjih yang bersifat umum (murajjih al-'aam); yakni tarjih yang

berkaitan dengan orang yang hendak diikuti oleh seorang muqallid;

misalnya apakah ia hendak memilih Imam Malik atau Imam Syafi'iy.

Kedua, obyek tarjih yang bersifat khusus (murajjih khaash); yakni

tarjih yang berhubungan hukum syariat yang hendak diikutinya.

Kedua obyek yang hendak ditarjih ini, baik umum maupun khusus,

bisa didekati dengan a'lamiyyah. Untuk masalah-masalah dan

kejadian-kejadian yang terjadi di Madinah di era Imam Malik, maka

Imam Malik dianggap lebih memahami daripada Abu Yusuf.

Sedangkan masalah-masalah dan kejadian-kejadian yang terjadi di

Kufah di era Imam Ja'far, maka beliau dianggap lebih memahami

kejadian dan masalah tersebut dibandingkan Imam Ibnu Hanbal. Ini

jika ditinjau dari sisi masalah-masalah maupun kejadian-kejadian

yang terjadi. Adapun bila ditinjau dari sisi orang yang hendak diikuti,

maka semuanya dikembalikan kepada maklumat-maklumat yangsampai ke telinga seorang muqalliddari seorang mujtahid.

Akan tetapi, a'lamiyyah bukan satu-satunya metode untuk

melakukan tarjih dalam masalah taqlid. Bahkan, a'lamiyyah tidak bisa

disebut sebagai tarjih hakiki (tarjih sebenarnya) jika ditinjau dari sisi

tarjih itu sendiri. A'lamiyyah adalah cara tarjih kepada orang yang

hendak diikuti (ditaqlidi) secara global. Adapun tarjih hakiki (tarjih


53/127

41

yang asli atau sebenarnya) adalah tarjih yang dinisbahkan kepada

hukum syariatnya, yakni kekuatan dalil yang menyangga hukum

syariat itu. Namun, karena muqallid tidak mengetahui danmemahami dalil, tentunya, ia akan mentarjih pendapat dengan

metode a'lamiyyah.lxxvi

Muqallid 'Amiy dan Muqallid Muttabi'

Seorang muqallid, baik 'amiy maupun muttabi', boleh saja mengambil

pendapat dari seorang mujtahid jika telah terbukti bahwa pendapattersebut adalah hasil ijtihad; meskipun pembuktiannya berdasarkan

khabar ahad. Jika seorang muqallid menghadapi suatu masalah, dan

ia hanya mengetahui satu pendapat dari seorang mujtahid saja,

sedangkan pendapat-pendapat mujtahid lain dalam masalah itu tidak

ia ketahui; maka ia boleh mengambil hukum dari mujtahid yang ia

ketahui tersebut.lxxvii

lxxviii

Sebab, ia hanya dituntut untuk mengetahui

hukum syariat, bukan mengkaji pendapat para mujtahid. Dalam

kondisi semacam ini, ia tidak dituntut untuk melakukan tarjih. Jikaseorang muqallid mengetahui ragam pendapat dari para mujtahid,

dan hendak mengambil salah satu pendapat diantara pendapat-

pendapat tersebut, maka ia wajib melakukan tarjih. Hanya saja, ia

tidak boleh mengambil salah satu pendapat, atau melakukan tarjih

berdasarkan kehendak hawa nafsunya dan kepentingan-

kepentingannya. Sebab, tujuan diturunkannya syariat adalah agar

manusia tidak berhukum kepada hawa nafsu dan kepentingan-

kepentingannya; sehingga, ia benar-benar beribadah kepada Allahdengan tulus dan ikhlash. Dengan kata lain, ia harus melakukan tarjih

yang syar'iy, bukan tarjih yang ditujukan untuk memperturutkan

kepentingan dan hawa nafsu.

Dari sini bisa dipahami, bahwa tarjih yang dilakukan oleh seorang

muqallid sangatlah beragam, tergantung dari kondisi muqallid itu

sendiri. Benar, a'lamiyyah adalah cara yang lazim digunakan oleh


54/127

42

hampir seluruh muqallid untuk mentarjih atau mengikuti suatu

pendapat. Akan tetapi, ada juga cara tarjih yang tidak ditempuh

dengan cara a'lamiyyah.

Biasanya, seorang muqallid 'amiy mengikuti pendapat seorang

mujtahid berdasarkan dua cara.

Pertama, seorang muqallid mengikuti pendapat seorang mujtahid

atau 'ulama berdasarkan kepercayaan dirinya terhadap keilmuan dan

ketaqwaan orang yang diikutinya, seperti kepercayaannya kepada

bapaknya, atau seorang alim ulama. Setelah ia mengetahui keilmuan

dan ketaqwaan orang yang diikutinya, selanjutnya ia taqlid kepada

orang tersebut. Sesungguhnya, tarjih semacam ini tetap bertumpu

pada agama (syariat Islam), bukan bertumpu atau berdasarkan hawa

nafsu.

Kedua, kadang-kadang ada muqallid 'amiy yang mengetahui hukum

syariat dan dalil-dalil mengenai wajibnya belajar fikih, hadits dan

sebagainya. Kemudian, ia mampu membedakan hukum syariat

beserta dalil-dalilnya, mengambil hukum syariat jika didasarkan pada

dalil-dalil syariat, dan ia tidak mengambil hukum syariat yang tidak

disertai dalilnya. Dalam kondisi semacam ini, seorang muqallid 'amiy

tidak boleh mengambil pendapat berdasarkan kepercayaannya

kepada mujtahid, akan tetapi ia harus mengambil hukum syariat

berdasarkan dalil. Dua cara ini lazim dilakukan oleh muqallid 'amiy;

yakni seorang muqallid yang tidak memiliki sebagian pengetahuanyang lazim digunakan untuk ijtihad. Jika muqallid 'amiy berada dalam

dua kondisi ini telah mengetahui dalil, maka ia wajib meninggalkan

pendapat yang didasarkan pada ketsiqahannya (kepercayaannya)

kepada seorang mujtahid. Ia wajib mengambil pendapat berdasarkan

dalil syariat, bukan berdasarkan kepercayaannya terhadap seorang

mujtahid atau ulama. Oleh karena itu, jika seorang muqallid

menyakini bahwa dalil yang dijadikan sandaran mujtahid yang tidak


55/127

43

diikutinya lebih kuat, maka ia wajib meninggalkan pendapatnya dan

mengikuti pendapat mujtahid lain itu.lxxix

Namun, jika ia tidak yakin

dengan kekuatan dalil mujtahid yang tidak diikutinya, maka ia tidakharus meninggalkan pendapatnya, dan mengikuti mujtahid lain itu.

Sebab, ia tidak menemukan dalil yang lebih kuat.

Atas dasar itu, seorang muqallid 'amiytidak boleh memilih-milih dan

mengikuti banyak madzhab berdasarkan hawa nafsu dengan

keinginannya. Ia tidak bisa dengan mudah mengambil pendapat dari

madzhab-madzhab yang berbeda untuk setiap masalah yang

dihadapinya. Akan tetapi, ia harus melakukan tarjih bila dihadapkan

banyak pendapat dan madzhab.lxxx


56/127

44

BAB V

PINDAH MADZHAB

Ijtihad Mujtahid Adalah Hukum Syariat

Bagi Muqallid

ada dasarnya, Allah swt tidak memerintahkan kaum Muslim

untuk mengikuti pendapat seorang mujtahid. Akan tetapi, Dia

hanya memerintahkan kaum Muslim untuk memahami dan

mengambil hukum syariat, bukan yang lain. Allah swt juga

memerintahkan kita untuk mengambil semua ketentuan yang telah

diturunkan kepada Nabi Mohammad sawlxxxi

. Allah swt telah

berfirman;

"Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalahdia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah;

dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat

keras hukumanNya."[al-Hasyr:7]

Berdasarkan ayat ini; seorang Muslim tidak diperbolehkan secara

syar'iy mengikuti seseorang selain Rasulullah saw. Namun demikian,

fakta taqlidtelah menjadikan kaum Muslim mengikuti hukum syariat

P


57/127

45

yang digali oleh seorang mujtahid, menjadikannya sebagai imam

mereka; merujuk pendapat-pendapatnya; bahkan menjadikan

mereka sebagai imam madzhab. Semua ini semata-mata dilakukankarena keterbatasan dan ketidakmampuan mereka dalam menggali

hukum syariat langsung dari dalil-dalil syariat. Akibatnya, kita

mengenal pengikut Imam Syafi'iy (Syafi'iyyah), Imam Abu Hanifah

(Hanafiyah), Imam Malik (Malikiyyah), Imam Ibnu Hanbal

(Hanabilah), Zaidiyyah, dan lain sebagainya. Orang-orang ini,

sesungguhnya bukan mengikuti Imam-imam Madzhab tersebut

maupun pendapat pribadi mereka, akan tetapi, mereka mengikuti

hukum syariat yang digali oleh Imam-imam Madzhab tersebut. Oleh

karena itu, apa yang mereka lakukan i

kadah taqlid

Documents