iv...renstra inspektorat daerah tahun 2018 i - 2023 kata pengantar dengan memanjatkan puji dan...

iv

Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2018 – 2023

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………… i-ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………. iii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………. I-1

A. Latar belakang ..................................................................................... . I-1

B. Landasan Hukum .................................................................................. I-1

C. Maksud dan Tujuan ............................................................................... I-4

D. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah ..................................... I-5

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ................................... II-1

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah ....................... II-1

B. Sumber Daya Perangkat Daerah .............................................................. II-14

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ....................................................... II-16

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.. ...... II-23

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH .... III-1

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Inspektorat Daerah ............................................................................... III-1

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih .................................................................................... III-1

C. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Perangkat

Daerah Provinsi .................................................................................... III-3

D. Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan Sasaran

Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ...................... III-6

E. Penentuan Isu-isu Strategis ................................................................... III-7

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN ..................................................................... IV-1

A. Tujuan Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang......... IV-1

B. Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.... ... IV-1

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........................................................ V-1

A. Strategi ........................................................................................ .... …. V-1

B. Arah Kebijakan .............................................................................. .... ... V-1

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .................. VI-1

A. Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran .................................... VI-1

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ............................... VI-1

C. Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH ................................................................... VI-1

D. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan ........................................................................................ VI-2

E. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur

iv

Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2018 – 2023

Pengawasan ........................................................................................ VI-2

Bab VII KINERJA BIDANG URUSAN PENGAWASAN ........................................... VII-1

BabVIII Penutup .................................................................................................. VIII-1

i

Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2018 - 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan

Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga

penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA –

OPD) Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023 dapat

diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Inspektorat

Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan

Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Kota Tanjungpinang tahun

2018-2023. Hal ini merupakan tindak lanjut penerapan peraturan menteri

Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari di dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih

banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik

penyusunan maupun penyajiannya. Namun demikian besar harapan kami

agar Renstra ini dapat bermanfaat, khususnya Inspektorat dan yang

memerlukannya untuk di jadikan bahan acuan dalam menyusun Rencana

Kerja dan Anggaran (operational plan), pelaksanaan tugas, pelaporan dan

pengendalian kegiatan Inspektorat.

ii


Keberhasilan Dokumen Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA)

akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak

langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan,

termasuk ketersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan

kegiatan.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategik (RENSTRA) ini

dapat bermanfaat khususnya bagi Inspektorat .

Tanjungpinang, Juli 2019

INSPEKTUR DAERAH,

Drs. TENGKU DAHLAN, MT Pembina Tingkat I

NIP. 19621125 198702 1 004

ii


I -1

Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor: 1 Tahun 2019 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil

Walikota Tanjungpinang periode 2018-2023. Inspektorat Daerah sesuai dengan

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor

32Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan

pemerintahan bidang pengawasanyang menjadi kewenangan daerah. Sebagai

implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi

Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, maka Inspektorat Daerah perlu

menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Inspektorat Daerah

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah,

RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023, Renstra Inspektorat Jenderal

Kementerian DalamNegeritahun 2015-2019, Renstra InspektoratProvinsi, Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034.

RenstraInspektorat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

(Renja)Inspektorat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun

2018-2023,selain itu Renstra InspektoratDaerah menjadi acuan dalam pengendalian

dan evaluasi terhadappelaksanaantugasdanfungsiInspektoratDaerahpriode 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) InspektoratDaerah Tahun 2018 – 2023 disusun

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

I -2

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

I -3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan


14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah



15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

danEvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah



18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

I -4

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1).

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2018 Tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

Nomor 1).

24. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);

25. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran

Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);

26. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 33 Tahun 2019);

27. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang UraianTugas

Pokok, FungsiOrganisasidan Tata KerjaInspektorat Kota Tanjungpinang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) InspektoratDaerah adalah

menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun sebagai

penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas

dan fungsi Inspektorat Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat daerah yaitu:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan urusan pengawasan selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam mendukung Visi

dan Misi Walikota Tanjungpinang.

I -5

2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Pengawasan

kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai

dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Inspektorat

Daerah.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Daerah dalam menyusun

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektoratdaerahadalah sebagai

berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,

sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat daerah tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat daerah,

sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan Inspektoratdaerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Inspektorat daerah, telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian

Dalam Negeri, telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan Penentuan

Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah

Inspektorat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif Inspektorat daerah tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Inspektorat daerah mengacu pada

I -6

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra

Inspektoratdaerah.

II-1

Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) saat ini sangat

dibutuhkan dalam perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Reformasi Birokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah pertarungan besar bagi bangsa

Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Jika berhasil maka

penyalahgunaan kewenangan publik akan berkurang bahkan menghilang, menjadikan

negara yang mampu memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada publik. Tetapi

jika gagal, maka Reformasi Birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan

birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad

ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,

dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance),

bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional.

Dalam Grand Design Reformasi Birokrasi salah satu area perubahannya adalah

penguatan peran pengawasan, dengan hasil yang ingin dicapai yaitu meningkatnya

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme. Dengan area perubahan pada penguatan peran pengawasan maka

perspektif yang diharapkan adalah adanya peningkatan pengawasan intern

Pemerintah. Parameter dari adanya peningkatan pengawasan intern dimaksud adalah

sebagai berikut:

1. Terselenggaranya SPIP yang berkesinambungan;

2. Meningkatnya kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

3. Terselenggaranya kegiatan assurance dan consulting oleh APIP;

4. Efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan APIP;

5. Terlaksananya program anti korupsi;

6. Terciptanya mekanisme whistleblower;

7. Pengadaan barang/jasa melalui mekanisme e-procurement;

8. Meningkatkan/mempertahankan opini WTP dari BPK, dan tindak lanjut hasil temuan

BPK.

Untuk mewujudkan Grand Design Reformasi Birokrasi dengan penguatan peran

pengawasan, dalam rangka untuk meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang

II-1


bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Inspektorat Daerah berupaya

meningkatkan pelayanan terhadap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota

Tanjungpinang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah dan Peraturan Walikota Tanjungpinang.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi InspektoratDaerah.

Inspektorat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Inspektur;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan; dan

2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Inspektur PembantuBidang I, terdiri dari :

- Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

d. Inspektur Pembantu Bidang II, terdiri dari :


e. Inspektur Pembantu Bidang III, terdiri dari :


II-1


Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

INSPEKTUR

SEKRETARIAT

Sub Bagian Umum Kepegawaian

dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program,

Evaluasi dan Pelaporan

Inspektur Pembantu Bidang III

Inspektur Pembantu Bidang II

Inspektur Pembantu Bidang I

JABATAN FUNGSIONAL

AUDITOR (JFA)

JABATAN FUNGSIONAL

AUDITOR (JFA)

JABATAN FUNGSIONAL

AUDITOR (JFA)

II -4


2.1.2 Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun

2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat Kota Tanjungpinang mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,Inspektorat

Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan program pengawasan;

2. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

3. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan

4. pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan

Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi

dan Tata Kerja Inspektorat Kota Tanjungpinang mempunyai tugas melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sebagai

berikut :

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam

menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan dan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur menyelenggarakan fungsi:

1) Merumuskan program kerja pengawasan dilingkungan inspektorat

berdasarkan renstra inspektorat kota tanjungpinang sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang

telah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai

rencana;

3) Menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan

evaluasi, perencanaan dan pelaporan;

4) Mengawasi dan mengevaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP);

5) Melakukan pembinaan melalui rapat intern bulanan dengan ASN dan

P3K dilingkungan inspektorat kota;

II -5


6) Mengoordinasikan penyusunan pedoman/standar di bidang

pengawasan;

7) Melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja

lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan tugas inspektorat;

8) Melaksanakan penyusunan RKA tahunan inspektorat;

9) Melaksanakan review rencana kerja anggaran, review laporan keuangan

dan review laporan kinerja instansi pemerintah;

10) Melaksanakan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

11) Mengakomodir pengaduan masyarakat dan melaksanakan pemeriksaan

dengan tujuan tertentu;

12) Melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;

13) Merumuskan kebijakan dan fasilitasi program pengawasan; dan

14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi

pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional

kepada unsur di lingkungan inspektorat.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1) Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan

evaluasi, perencanaan dan pelaporan;

2) Penyusunan rencana operasional dilingkungan sekretariat dengan

menjabarkan rencana operasional inspektorat berdasarkan SOP dan

SOTK sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3) Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk menyusun

RKA tahunan inspektorat;

4) pembagian tugas kepada sub bagian di lingkungan sekretariat sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi;

5) pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan,

kerumahtanggaan, kehumasan dan sarana prasarana inspektorat sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlakudalam rangka rnenunjang

kelancaran pelaksanaan tugas;

6) Pembinaan melalui rapat intern bulanan dengan ASN dan P3K di

II -6


lingkungan inspektoratkota tanjungpinang;

7) Pelaksanaan penyusunan bahan/data dan penginventarisasian data

dalam rangkapembinaan teknis fungsional auditor sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yangberlaku dalam rangka meningkatkan

kinerja pengawasan;

8) Penyusunan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan

kesekretariatan;

9) Pemverifikasian rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang

pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

10) Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat dengan

cara mengidentifikasihambatan yang ada dalam rangka perbaikan

kinerja di masa mendatang;

11) Pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan

sekretariat sesuaidengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

pertanggungjawaban dan rencana yangakan datang; dan

12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris Inspektorat Daerah

membawahi dua Sub Bagian yaitu:

1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di

bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Penyusunan Program,

Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan kegiatan sub bagian penyusunan program, evaluasi dan

pelaporandengan menjabarkan rencana operasional

Sekretariatberdasarkan SOP dan perda pembentukan OPD sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b . Pembagian tugas kepada bawahan di lingkungan sub bagian

penyusunanprogram, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas

dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

II -7


c. Pelaksanaan bimbingan terhadap tugas bawahan di lingkungan sub

bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan setiap saat

sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan agar pekerjaan

berjalan tertib dan lancar;

d. Pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan Sub bagian

penyusunan program, evaluasi dan pelaporan sesuai prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. Penyusunan laporan hasil pengawasan sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yangberlaku sebagai bahan pertanggungjawaban

pelaksanaan pengawasan;

f. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan koordinasi dalam

rangka pengadministrasian pengaduan masyarakat sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi

pelaksanaan pengawasan;

g. Penyusunan bahan evaluasi laporan hasil pengawasan , bahan

evaluasi dan pelaporan program kerja Inspektorat serta data statistik

hasil pengawasan beserta dengan penunjangnya sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas;

h . Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian

perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan cara mengidentifikasi

harnbatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa

mendatang;

i . Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

j . Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian

perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana

yang akan datang; dan

k . Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang

umum, kepegawaian dan keuangan.

II -8


Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum, Kepegawaian

dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan kegiatan operasional sub bagian umum, kepegawaian

dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;

d. Pemeriksaan hasil kerja serta mengevaluasi kinerja bawahan di

lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

e. Pengelolaan dan penataan administrasi umum yang meliputi

pengelolaan naskah dinas dan penataan kearsipan dinas berdasarkan

prosedur yang ada untuk kelancaran kegiatan;

f. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dalarn hal

rapat dinas dan protokoler sesuai prosedur untuk kelancaran

pelaksanaan kegiatan;

g. Pelaksanaan urusan kepegawaian sesuai dengan peraturan yang

telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Pengelolaan dan penataan barang inventaris kantor berdasarkan

prosedur yang ada untuk kelancaran kegiatan;

i. Perencanaan dan penyusunan anggaran kas menurut program

kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja

anggaran sebagai dasar dalam pengelolaan administrasi keuangan;

j. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan

administrasi keuangan;

k. Memverifikasian SPJ fungsional administrasi, SPJ pengeluaran,

laporan keuangan dan register SPP, SPM;

l. Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan secara

akuntabilitas;

m. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan,

II -9


pedoman dan petunjuk teknis mengenai tugas sub bagian umum,

kepegawaian dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku

untuk kelancaranpelaksanaan tugas;

n. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian

umum, kepegawaiandan keuangan sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana

yang akan datang;

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Inspektur Pembantu Bidang I

Inspektur Pembantu Bidang I mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur

Pembantu Bidang I menyelenggarakan fungsi:

1) Perencanaan dalam penyusunan program kerja pengawasan di

lingkungan inspektorat berdasarkan renstra Inspektorat Daerah sebagai

pedoman pelaksanaan tugas bidang I;

2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang I sesuai dengan program

yang telah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai

sesuai rencana;

3) Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi(PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP);

4) Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk penyusunan

pedoman/ standar di bidang pengawasan;

5) Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja

lain sesuai prosedurdan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran


6) Pelaksanaan review rencana kerja anggaran, review laporan keuangan,

review laporan kinerja instansi pemerintah;

7) Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah;

8) Pengakomodiran pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu;

9) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;

10) Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab dalam perumusan

II -10


kebijakan dan fasilitasi program pengawasan; dan

11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektur Pembantu Bidang I

membawahi Jabatan Fungsional Auditor, dengan menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan kegiatan perencanaan program kerja pengawasan;

2) Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan program pengawasan di

wilayahnya sesuai dengan prosedurdan ketentuan yang berlaku dalam

rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah;

3) Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah;

4) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan


5) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang beriaku

dalam rangka perbaikan kinerja pengawasan;


Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP);




9) Pengakomodiran pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan



11) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan inspektur

pembantu sesuaidengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan


II -11


4. Inspektur Pembantu Bidang II

Inspektur Pembantu Bidang II mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur

Pembantu Bidang II menyelenggarakan fungsi:


lingkungan inspektorat berdasarkan renstra Inspektorat Daerah sebagai

pedoman pelaksanaan tugas bidang II;

2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang II sesuai dengan program


sesuai rencana;


Reformasi Birokrasi(PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP);




lain sesuai prosedurdan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran






tujuan tertentu;





II -12


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektur Pembantu Bidang II








berlaku dalam rangkameningkatkanakuntabilitas penyelenggaraan




berlaku dalam rangkameningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan



pengawasan sesuaidengan prosedur dan ketentuan yang beriaku dalam

rangka perbaikan kinerja pengawasan;



Pemerintah (LAKIP);











5. Inspektur Pembantu Bidang III

Inspektur Pembantu Bidang III mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya

II -13


Inspektur Pembantu Bidang III menyelenggarakan fungsi:


lingkungan inspektorat berdasarkan renstra Inspektorat Daerah

sebagai pedoman pelaksanaan tugas bidang III;

2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang III sesuai dengan program


sesuai rencana;



Pemerintah (LAKIP);




lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran






tujuan tertentu;





Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektur Pembantu Bidang III








berlaku dalam rangkameningkatkanakuntabilitas penyelenggaraan

II -14





berlaku dalam rangkameningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan



pengawasan sesuaidengan prosedur dan ketentuan yang beriaku dalam

rangka perbaikan kinerja pengawasan;



Pemerintah (LAKIP);











2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Inspektorat Daerah sampai dengan tahun 2018 berjumlah

45 (empat puluh lima) orang, terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) orang PNS dengan

rincian17 (tujuh belas) orang laki-laki dan 20 (dua puluh) orang perempuan,

sedangkan jumlah non PNS berjumlah 8 (delapan) orangterdiri dari 7 (tujuh) orang

laki-laki dan 1(satu) orang perempuan.

Jumlah PNS dan non PNS berdasarkan pendidikan di Inspektorat Daerah terdiri

dari berpendidikan S2 berjumlah 5 (lima) orang, S1 berjumlah 27 (dua puluh tujuh)

orang, D3 berjumlah 4 (empat) orang, SMA sederajat 7 (tujuh) orang dan SMP

sederajat berjumlah 2 (dua) orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian

II -15


dan pendidikan terakhir yang dimiliki tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai

berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di InspektoratDaerah Tahun 2018

No Tingkat

Pendidikan

PNS Non PNS

Jumlah L P L P

1 SMP Sederajat 2 2

2 SMA Sederajat 3 1 3 7

3 D3 1 2 1 4

4 S1 10 15 2 27

5 S2 3 2 5

6 S3 - - - - -

Jumlah PNS berdasarkan golongan di Inspektorat Daerah terdiri dari golongan

IV berjumlah 5 (lima) orang, golongan III berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang

dan Golongan II berjumlah 4 (empat) orang. Lebih rinci terhadap data jumlah PNS

berdasarkan golongan di Inspektorat Daerah seperti pada table 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

di InspektoratDaerah Tahun 2018

No Golongan L P Jumlah

1 Golongan II 3 1 4

2 Golongan III 11 17 28

3 Golongan IV 3 2 5

Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah sebagai penunjang

tugas pokok dan fungsi setiap tahun ditingkatkan guna mewujudkan kinerja aparatur

di Sekretariat dan Inspektur Pembantu serta Auditor yang lebih baik. Adapun sarana

dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan data yang ada pada Kartu Inventaris

Barang tahun 2018 tercantum pada table 2.3 berikut.

II -16


Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

di InspektoratDaerah Tahun 2018

No Aset / Sarana dan Prasarana

Kondisi

Baik Kurang

Baik

Rusak

Berat

1 KIB B 456 - 56

2 KIB C 1 -

3 KIB D 20 -

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan kondisi reformasi birokrasi yang sedang berlangsung maka peran APIP

dengan paradigma baru adalah APIP memberikan Nilai Tambah (Value Added)

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui keahlian yang dimiliki

(proficiency) dan dengan menjalankan tugas dengan prinsip kehati-hatian profesional

(due professional care). Pemberian nilai tambah melalui peran APIP antara lain adalah

melalui pemberian jasa:

1. Consulting

1) Pemberian saran (Advisory)

2) Pendidikan dan Pelatihan (training consulting engagement)

3) Asistensi (Assistance)

4) Sosialisasi (Socialization)

2. Assurance

1) Audit

2) Evaluasi

3) Review

4) Pemantauan

Consulting dapat didefinisikan sebagai pemberian pelayanan secara profesional

audit internal melalui evaluasi yang sistematis dan disiplin dari kebijakan, prosedur

dan operasi manajemen yang dijalankan untuk memastikan tercapainya tujuan

organisasi, dan melalui rekomendasi untuk perbaikan.

Assurance dapat didefinisikan sebagai Pemeriksaan secara objektif suatu bukti

untuk tujuan memberikan penilaian independen atas governance, manajemen risiko

II -17


dan proses pengendalian organisasi, keuangan, kinerja, kepatuhan, keamanan sistem

dan keterlibatan due diligence.

Melalui pemberian consulting dan assurance maka dapat di harapkan

kecurangan (fraud), penyimpangan atau ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan akan dapat dicegah.

Paradigma Pengendalian Internal dapat dilihat pada tabel berikut:

KARAKTERISTIK PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

Fokus audit intern Pengendalian intern Risiko bisnis (Risiko Prioritas)

Respon audit intern

Reaktif, after the fact, diskontinyu, menjadi

pengamat inisiatif perencanaan stratejik

Koaktif, real time, pemantauan, terus menerus, berpartisipasi

aktif dalam perencanaan stratejik

Pengujian audit intern Pengendalian yang penting Risiko-risiko yang penting

Metode audit intern Menekankan pada kelengkapan pengujian pengendalian rinci

Menekankan pada signifikansi cakupan risiko-risiko bisnis secara umum

Rekomendasi audit intern

Pengendalian intern:

Memperkuat pengendalian Biaya – manfaat Efisien / efektif

Manajemen risiko:

Hindari / diversifikasi risiko Bagi / pindahkan risiko Kendalikan / terima risiko

Laporan audit intern Melaporkan keberfungsian

pengendalian (saat ini)

Melaporkan risiko-risiko proses

dan manajemennya (Yang akan datang)

Peran audit intern dalam organisasi

Fungsi penilaian independen Manajemen risiko dan corporate governance terintegrasi

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Inspektorat

Daerah didalam melaksanakan kegiatan telah disesuaikan dengan Renstra Inspektorat

Kota Tanjungpinang tahun 2013 s.d 2018 sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat

diselesaikan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun faktor

pendorong yang mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada di Inspektorat

Daerah sebagai berikut :

1. Adanya Kebijakan Pusat yang mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

2. Koordinasi yang baik antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

3. Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah pada kurun waktu 2013-2018

sebagian besar telah memenuhi target, bahkan terdapat beberapa indikator

melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang memperoleh

II -18


hasil melampaui target yaitu Persentase PNS wajib lapor telah menyampaikan LHKPN

ke KPK, Jumlah OPD yang telah menerapkan SPIP, Jumlah OPD yang dilakukan SPIP,

Jumlah OPD yang telah menyusun Rencana Tindak Perbaikan (RTP) SPIP, Hasil

Penilaian terhadap Kapabilitas Inspektorat dengan Metode Internal Audit-Capability

Method (IA-CM) danOpini atas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,

Penilaian hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan nilai

“Memuaskan”, serta Persentase OPD yang memperoleh nilai “BB” dari hasil evaluasi

LAKIP.

Selain keberhasil kinerja di atas, terdapat pula kinerja yang perlu mendapat

perhatian untuk ditingkatkan pada priode tahun 2018-2023, yaitu pada kurun waktu

tahun 2013-2018 indikator kinerja Persentase Penilaian Tindak Lanjut khususnya

terhadap tindak lanjut hasil temuan Inspektorat realisasinya masih dibawah target,

sedangkan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah

mencapai target.

Untuk melihat lebih rinci hasil kinerja pelayanan Inspektorat Daerah pada priode

tahun 2013-2018, dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

II -19


Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah

No

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1

Persentase Penilaian Tindak

Lanjut - BPK - Inspektorat

85%

95% -

75%

90%

80%

90%

80%

90%

80%

90%

85%

95%

93,81%

90,24%

87,45%

91,83%

91,20%

85,40%

91,20%

85,40%

91,23%

81,01%

125%

100,2%

109,31%

102,03%

114%

95%

116%

95%

107%

85%

2

Persentase PNS wajib lapor telah

menyampaikan LHKPN ke KPK

80% - 60% 65% 70% 75% 80% 80,7% 100% 96,94% 86,27% 98,5% 134,5% 153,8% 138,44

% 115,02

% 123%

3

Persentase PNS wajib lapor telah menyampaikan

LP2P ke Kemendagri

100% - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 97,91% - - 100% 100% 97,91% - -

4

Jumlah OPD yang telah menerapkan SPIP

22 OPD

- 10 OPD 12 OPD 14 OPD 18 OPD 22 OPD 10 OPD 13 OPD 21 OPD 23 OPD 24 OPD 100% 108,33% 150% 127% 109%

5 Jumlah OPD yang dilakukan

SPIP

22 OPD

- 10 OPD 10 OPD 12 OPD 14 OPD 22 OPD 10 OPD 10 OPD 13 OPD 21 OPD 24 OPD 100% 100% 108,33

% 150% 109%

6

Jumlah OPD

yang telah menyusun Rencana Tindak Perbaikan (RTP) SPIP

22 OPD

- 10 OPD 12 OPD 14 OPD 18 OPD 22 OPD 10 OPD 13 OPD 21 OPD 23 OPD 24 OPD 100% 108,33% 150% 127% 109%

7

Hasil Penilaian terhadap

Kapabilitas Inspektorat dengan Metode Internal Audit-Capability Method (IA-CM)

LEVEL 3

- LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 3 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 2 LEVEL 2 LEVEL 2 LEVEL 3

DC 200% 100% 87,93% 100%

97,35%

8

Opini atas Penyajian Laporan Keuangan

WTP - WTP WTP WTP WTP WTP WDP WTP WTP WTP 90% 100% 100% 100%

II -20


No

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Pemerintah Daerah

9

Persentase OPD yang

memperoleh nilai “BB” dari hasil evaluasi LAKIP

BB 95%

- CC

75% B

80% BB

85% BB

90% BB

95% CC

85,71% B

45,83% BB

41,93% BB

45,16% BB

87,11% CC

114,28% 57,29% 49,33%

50,17%

91,69%

10

Penilaian hasil evaluasi SAKIP

Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan nilai

“Memuaskan”.

A - A A A A BB BB BB BB 94% 95%

96,74%

II -21


Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan menyusun Program

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menyesuaikan anggaran yang telah

ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah sebesar

1% dari total APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang. Dengan adanya dukungan dari

Kepala Daerah kegiatan pengawasan dapat terlaksana sesuai dengan target yang

telah ditetapkan sehingga anggaran yang digunakan dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran yang ada diperuntukan membiayai kegiatan-kegiatan pada 5

(lima) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dan

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Pada priode Tahun Anggan 2013-2018 Inspektorat Daerah memfokuskan belanja

pada program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan daerah. Hal ini bertujuan agar kegiatan-kegiatan yang terkait

dengan pengawasan oleh Inspektora Daerah dapat berjalan baik dan cakupan

pelayanan dapat dilaksanakan pada seluruh organisasi perangkat daerah dilingkungan

Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Realisasi belanja pada priode Tahun Anggaran 2013-2018 di Inspektorat Daerah,

disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada saat itu. Pengelolaan keuangan dikelola

dengan berprinsip evektif, efisien dan ekonomis yaitu pengeluaran belanja disesuaikan

dengan kebutuhan. Berdasarkan laporan keuangan priode tahun 2013-2018 bahwa

realisasi belanja selain program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, rata-rata

realisasi dibawah 90% dan hal ini bukan berarti adanya kegiatan yang tidak terealisasi,

namun penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan

ekonomis.

Untuk melihat lebih rinci terhadap anggaran dan realisasi anggaran selama

kurun waktu tahun 2013-2018dapat dilihat pada table 2.5 sebagai berikut.

II -22


Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang

Program

Anggaran Pada Tahun ke

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.310.706.550 981.536.550 1.686.836.000 1.503.750.363 1.450.850.000 1.613.330.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.248.130.000 839.185.000 851.325.000 259.675.000 259.371.700 554.046.570

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

3.807.035.050 5.216.786.600 4.716.543.750 3.151.267.000 4.495.465.000 4.348.725.660

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.123.799.517 1.665.549.517 1.055.575.000 153.100.000 207.800.000 236.600.000

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur Pengawasan

99.400.000 354.396.000 786.650.000 458.772.900 297.375.000 449.575.000

Program

Realisasi Anggaran Pada Tahun ke

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

983.318.806 881.536.923 1.273.769.255 1.330.372.474 1.264.786.436 1.200.178.486

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.150.329.803 720.282.422 775.073.150 252.147.575 238.382.500 477.122.000

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2.367.528.890 3.713.637.789 2.600.210.000 2.572.958.425 3.554.336.540 3.377.837.624

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

999.579.780 1.241.247.490 339.636.000 117.937.900 166.282.334 177.764.600

Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

73.936.180 261.616.300 462.720.200 322.761.077 219.711.173 326.165.225

Program

Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke Rata-Rata Pertumbuhan

Realisasi

Anggaran 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75,02 89,81 75,51 88,47 87,18 74,39 81,73

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92,16 85,83 91,04 97,10 91,91 86,12 90,69

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

62,19 71,19 55,13 81,65 79,06 77,67 71,15

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

88,95 74,52 32,18 77,03 80,02 75,13 71,31

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

74,38 73,82 58,82 70,35 73,88 72,55 70,64

II -23


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang

datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi

organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Daerah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD);

2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

di jajaran OPD;

3. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) di jajaran OPD Pemerintah Kota Tanjungpinang

4. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kota atas Pengaduan

Masyarakat terhadap proses pembangunan.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar

organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi

dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Inspektorat

Daerahsebagai berikut:

1. Adanya Kebijakan Pusat yang mendukung tugas dan fungsiInspektorat

Daerah.

2. Koordinasi yang baik antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

3. Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat

Daerah.

III-1

Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah mempunyai peran besar dalam tujuan mewujudkan good

governance and clean goverment pada Pemerintah Kota Tanjungpinang. Hal ini

bukanlah sesuatu yang mudah karena terdapat berbagai permasalahan yang ada dan

sering mengemuka baik didalam maupun diluarInspektorat Daerah.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain masih adanya penyalahgunaan

wewenang yang mengakibatkan kerugian daerah, masih sering terjadi pelanggaran

dalam pelaksanaan tugas oleh aparatur sebagai akibat dari rendahnya pengetahuan

akan peraturan perundangan yang berlaku, masih rendahnya komitmen dan

kerjasama dari pimpinan OPD dalam menindaklanjuti setiap temuan hasil

pemeriksaan, serta masih terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan jika

dibandingkan dengan jumlah dan luasnya obyek pemeriksaan.

Adapun permasalahan yang ada di Inspektorat Daerah meliputi:

1. Sekretariat

1) Sarana dan prasarana yang belum memadai yang mana berdasarkan aturan

Eselon III di Inspektorat (Irban) mendapat kendaraan dinas saat melakukan

kegiatan pengawasan;

2) Struktur Organisasi yang menggabungkan Kasubbag Umum dan Kasubbag

Keuangan yang bebankerjanya tidak bisa ditangani oleh satu orang.

2. Inspektur Pembantu Bidang

1) Regulasi yang sering berubah yang mengakibatkan kesulitan dalam

melaksanakan kegiatan pengawasan.

2) Kekurangan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor untuk

melaksanakan kegiatan pengawasan;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota

dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi

tersebut adalah sebagai berikut:

III -2

“Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera

dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) Misi

pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berkarakter,

berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.

2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan

usaha masyarakat.

3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk

menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan

guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah,

transparan dan akuntabel didukung aparaturyang berintegritas dan kompeten.

5. Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastrukturdan penciptaan iklim investasi

dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.

Dari lima misi Walikota telah dijabarkan tujuan dan sasaran pada dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang

Tahun 2018-2023. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi

Inspektorat yaitu misi ke-4 yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparaturyang

berintegritas dan kompeten, dengan tujuan Meningkatkan reformasi birokrasi dalam

perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahandan sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Meningkatnya kualitas

pengawasan dan akuntabilitas keuangan dan aset daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJM perlu

diketahui faktor pendorong dan penghambat, hasil identifikasi faktor pendorong dan

faktor penghambat tercantum pada tabel 3.2 sebagai berikut.

III -3

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat DaerahTerhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No Misi Tujuan Sasaran

RPJMD

Permasalahan

Pelayanan

Perangkat

Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

1 Mewujudkan

tata kelola

pemerintahan

yang

profesional,

berwibawa,

amanah,

transparan

dan akuntabel

didukung

aparaturyang

berintegritas

dan kompeten

Meningkatkan

reformasi

birokrasi

dalam

perbaikan

kualitas

pelayanan

publik dan

tata kelola

pemerintahan

1. Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Daerah dan

2. Meningkatnya

kualitas

pengawasan dan

akuntabilitas

keuangan dan

aset daerah

1. Masih adanya

temuan yang

berakibat kerugian

negara/daerah

2. Belum

optimalnya tindak

lanjut hasil

pengawasan.

3. Jumlah dan

Kompetensi APIP

belum memadai

4. Sarana dan

Prasarana belum

memadai

Rendahnya

Kualitas

Pengawasan dan

Pengendalian

Internal OPD

Komitmen

Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Perangkat Daerah

Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 adalah: “Kementerian

Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam

Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga

Integrasi Bangsa”.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Dalam Negeri

adalah :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif

dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang

efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.”

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode

2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang

partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif,

melalui strategi:

Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;

III -4

2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan

melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri, melalui strategi:

a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;

b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran

renstra Kementerian Dalam Negeri tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah

berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah Renstra

KementerianDalamNegeri

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Sebagai Faktor


1 Meningkatkan kualitas pengelolaan

keuangan daerah yang partisipatif,

transparan, efektif, efisien, akuntabel

dan kompetitif, melalui strategi

Mendorong penerapan akuntansi

berbasis akrual di Daerah

1. Masih adanya temuan

yang berakibat

kerugian

negara/daerah

2. Belum optimalnya

tindak lanjut hasil

pengawasan.

Rendahnya

Kualitas

Pengawasan

dan

Pengendalian

Internal OPD

Komitmen

Kepala

Daerah

2 Meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan yang baik dan

melanjutkan reformasi birokrasi di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri,

melalui strategi Peningkatan

akuntabilitas kinerja dan keuangan,

Peningkatan kompetensi dan

profesionalisme SDM Aparatur dan

Peningkatan kualitas pelayanan publik

1. Jumlah dan

Kompetensi APIP

belum memadai

2. Sarana dan Prasarana

belum memadai

3.3.2 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Inspektorat Provinsi

Kepulauan Riau adalah :

III -5

1. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparat Pengawas dan

Kapasitas Kelembagaan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. Indikator yang

digunakan untuk mengukur sasaran adalah:

a. Persentase aparat pengawas pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

yang mempunyai sertifikasi diklat teknis yang berhubungan dengan

bidang tugasnya (%)

b. Persentase Auditor yang menjadi Pejabat Fungsional Pengawasan Pada

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Efektif di

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

a. Persentase Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kategori ”CC”.

b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau (kategori)

3. PenyelesaianTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional

Pemerintah dan BPK-RI, diukur dengan menggunakan indikator:

a. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat

Provinsi Kepulauan Riau.

b. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP.

c. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Kementerian

Dalam Negeri RI.

d. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI.

e. Persentase penyelesaian tindak lanjut Pengaduan Masyarakat.

4. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengawasan

a. Persentase Realisasi Program Kerja Pengawasan yang sesuai dengan

dokumen Kebijakan Pengawasan.

b. Persentase Jumlah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau yang telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP).

5. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diukur dengan menggunakan

indikator sebagai berikut:

III -6

a. Persentase penurunan jumlah kasus-kasus pengaduan masyarakat yang

terbukti terhadap kegiatan pembangunan di Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau.

b. Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau.

c. Persentase jumlah Pejabat Negara wajib Lapor LHKPN di lingkungan

Pemerintah Provinsi Kepulauan yang taat melaporkan harta kekayaannya.

d. Persentase jumlah Pejabat Negara wajib Lapor LP2P di lingkungan

Pemerintah Provinsi Kepulauan yang taat melaporkan Pajak-Pajak

Pribadinya.

e. capaian kinerja atas indikator persentase jumlah pejabat negara wajib

lapor LP2P.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP).

7. Berkurangnya Angka Kasus Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

di Lembaga Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah mendukung

hampir semua pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran

renstra Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. tercantum pada tabel

berikut.

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah

berdasarkan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

Permasalahan

Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai Faktor


1 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Manusia Aparat Pengawas dan

Kapasitas Kelembagaan Inspektorat

Provinsi Kepulauan Riau

1. Masih adanya

temuan yang

berakibat

kerugian

negara/daerah;

2. Belum optimalnya

tindak lanjut hasil

pengawasan;

Rendahnya

Kualitas

Pengawasan

dan

Pengendalian

Internal OPD

Komitmen

Kepala

Daerah

2 Terwujudnya Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah yang

Efektif di Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau

3 PenyelesaianTindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Aparat Pengawas

III -7

No Sasaran Jangka Menengah Renstra

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Sebagai Faktor


Fungsional Pemerintah dan BPK-RI 3. Jumlah dan

Kompetensi APIP

belum memadai;

4. Sarana dan

Prasarana belum

memadai.

4 Meningkatkan Kualitas Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Pengawasan

5 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan

Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

6 Pengelolaan Keuangan Daerah

mendapatkan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)

7 Berkurangnya Angka Kasus Pidana

Korupsi dan Penyalahgunaan

Wewenang di Lembaga Pemerintahan

Daerah

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah

maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu

ditangani dalam pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD);

2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di

jajaran OPD;

3. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) di jajaran OPD Pemerintah Kota Tanjungpinang

4. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kota atas Pengaduan Masyarakat

terhadap proses pembangunan.

IV-1


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam

menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi

pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Inspektorat

Daerah Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Meningkatkan reformasi birokrasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata

kelola pemerintahan.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,

berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian outcome program Inspektorat.

Sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah

Kota Tanjungpinang memiliki 3 Indikator sasaran sebagai berikut :

1) Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP)

2) Persentase ASN Wajib Lapor telah menyampaikan Laporan Ke KPK dan

Persentase ASN Wajib Lapor telah menyampaikan LHKASN Ke Menpan RB

3) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

- BPK

- Inspektorat

2. Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas keuangan dan aset daerah.

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas keuangan dan aset

daerah, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang memiliki 3 Indikator sasaran

sebagai berikut :

1) Level Kapabilitas APIP

2) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3) Level Maturitas SPIP

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator

kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

IV-2


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Formula/

Rumus Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/Sasaran

Pada Tahun

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.

Meningkatkan

reformasi birokrasi dalam

perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata

kelola Pemerintahan di lingkungan

Pemerintah Kota Tanjungpinang

1. Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah

Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas (SAKIP)

Bobot Nilai Skor BB

77,39 BB

77,6 BB

77,6 BB

77,7 BB

77,8 BB

77,9 A 80

Persentase ASN Wajib Lapor

yang menyampaikan Laporan Ke KPK

Persentase ASN Wajib Lapor yang menyampaikan LHKASN Ke Menpan RB

Jumlah ASN yang melapor / jumlah wajib

lapor * 100

Persen 75

75

80

80

95

95

96

96

97

97

98

98

100

100

Persentase Penyelesaian Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan - BPK - Inspektorat

Jumlah Rekomendasi

yang

ditindaklanjuti / Jumlah

Rekomendasi

* 100

Persen

93,07

90

91,23

95

91,5

90

91,5

91

91,5

92

91,5

93

91,5

94

2. Meningkatnya kualitas pengawasan

dan akuntabilitas keuangan dan aset

daerah

Level Kapabilitas APIP

Pemenuhan Pernyataan Kapabilitas

APIP

Level Level 2 Level 3 Dengan

Catatan

Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pernyataan

Hasil Reviu terhadap LKPD

Status WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Level Maturitas SPIP Pemenuhan Pernyataan

Maturitas SPIP

Level Level 3

3,2 Level 3

3,2 Level 3

3,2 Level 3

3,3 Level 3

3,3 Level 3

3,4 Level 3

3,5

V-1


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan

dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Berdasarkan analisis SWOT, Streng (Kekuatan), Weakness (Kelemahan),

Opurtunities(Peluang), Thread (tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi

diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Strategi yang digunakan dalam rangka

pencapaian sasaran Inspektorat Daerah :

1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan

3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk

melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan

sasaran. Kebijakan yang diambil Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dalam

rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah:

1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan;

2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis

pemeriksaan;

3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh OPD;

4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Tanjungpinang;

5. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kota

Tanjungpinang;

6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;

7. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh OPD;

8. Pengawasan atas kinerja OPD;

9. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

10. Peningkatan pemeriksaan operasional OPD berdasarkan urutanOPD yang risikonya

paling besar;

V -2

11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;

12. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis

komputer;

13. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP);

14. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;

15. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;

16. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan

OPD dan

17. Peningkatan kapasitas SDM Auditor dan pembentukan P2UPD yang

sepenuhnyacontrollable bagi Inspektorat.

18. Pencegahan terhadap praktik-praktik korupsi.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah dalam lima

tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

Daerah Kota Tanjungpinang

Visi RPJMD: Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni

Kebhinnekaan Masyarakat Madani

Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional,

Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel didukung Aparatur yang Berintegritas dan

Kompeten

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan

Reformasi Birokrasi

dalam perbaikan

kualitas pelayanan

publik dan tata kelola

pemerintahan

a. Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah

Daerah

1. Penataan kebijakan

dan sistem

pengawasan

berbasis risiko;

1. Penyusunan struktur

organisasi yang sesuai

dengan kebutuhan teknis

pemeriksaan;

2. Penerapan dan

Pengembangan SPIP oleh

OPD;

3. Peningkatan kualitas SPIP

dalam penyusunan

Laporan

KeuanganPemerintah Kota

Tanjungpinang;

4. Peningkatan kualitas AKIP

V -3





Kompeten


dalam evaluasi internal

LAKIPPemerintah Kota

Tanjungpinang;

5. Pengevaluasian terhadap

LAKIP yang telah

dilaksanakan oleh OPD;

6. Pencegahan terhadap

praktik-praktik korupsi

b. Meningkatnya

kualitas

pengawasan dan

akuntabilitas

keuangan dan aset

daerah

1. Peningkatan kualitas

pelaksanaan

pemeriksaan

1. Penyusunan dan

penyempurnaan norma,

standar, dan prosedur

pemeriksaan;

2. Peningkatan kualitas

pengelolaan keuangan

daerah;

3. Pengawasan atas kinerja

OPD;

4. Peningkatan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah;

5. Peningkatan pemeriksaan

operasional OPD

berdasarkan urutan OPD

yang risikonya paling

besar;

6. Pembagian tim pengawas

berdasarkan risiko;

7. Pengembangan sistem

informasi manajemen hasil

pemeriksaan berbasis

komputer;

8. Pembuatan laporan dari

entitas pelaporan yang

sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah

V -4





Kompeten


(SAP);

9. Pemeriksaan terhadap

kualitas pelayanan publik

yang strategis;

10. Mengembangkan

pelayanan publik melalui

pemanfaatan teknologi

informasi;

11. Pemberian fasilitas bagi

pelaksanaan pengawasan

operasional terhadap

kegiatan OPD

2. Peningkatan

kompetensi aparat

pengawas intern

pemerintah.

Peningkatan kapasitas SDM

Auditor dan pembentukan

P2UPD yang sepenuhnya

controllable bagi Inspektorat

VI -1


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif.

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

a. Kegiatan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan OPD

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

c. Kegiatan Operasional Rutin Kantor

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

b. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kota Tanjungpinang dan Evaluasi SAKIP SKPD;

b. Kegiatan Intensifikasi Penyelesaian Kerugian Daerah;

c. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Diluar Program Kerja Pengawasan Tahun (PKPT);

d. Kegiatan Asistensi/Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggran

dan Pengadaan Barang/ Jasa;

e. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP;

f. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional;

g. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

dan Penilaian Internal Zona Integritas;

h. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) dan LHKASN;

i. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik;

j. Kegiatan Asistensi/Pendampingan Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar;

k. Kegiatan Asistensi/Pendampingan Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan

Pembangunan Daerah;

VI-2

l. Kegiatan Reviu RPJMD, Reviu RKPD, Reviu RKA OPD, Reviu RKA-P OPD, Reviu LKPD,

Reviu Laporan Kinerja, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Penyerapan Pengadaan

Barang & Jasa;

m. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Laporan Gratifikasi, Penanganan

Whistle Blower System, Penanganan Benturan Kepentingan;

n. Kegiatan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;

o. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Lainnya (BPK, BPKP, Itjen

Kementerian Serta Lembaga Teknis Lainnya);

p. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Kelurahan.

5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

a. Kegiatan Sertifikasi JFA dan Penilaian Angka Kredit JFA;

b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP.

6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

a. Kegiatan Pengembangan E-SAKIP dan Pemeliharaan SIM HP;

b. Kegiatan Survey Penilaian Integritas Secara Mandiri;

c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi Evaluasi Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

VI-3


Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah

Kota Tanjungpinang

Tujuan Sasaran Kode Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan/ (outcome) /

Kegiatan (output)

Formula/ Rumus

Indikator Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah

Penanggung jawab

Tahun 2019

Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Target Akhir Renstra

2017 2018 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

Meningkatkan reformasi birokrasi

dalam perbaikan kualitas

pelayanan

publik dan tata kelola

Pemerintahan di lingkungan Pemerintah

Kota Tanjungpinang

Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas

keuangan dan aset daerah

xxxxx

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan keuangan

Tersedianya Laporan

Monev

35.000.000 36.000.000 37.000.000 38.000.000 39.000.000 185.000.000

xxxxx

Perencanaan Monitoringdan Evaluasi Program Kegiatan OPD

Tersedianya Laporan Monev

Laporan 1 35.000.000 1 36.000.000 1 37.000.000 1 38.000.000 1 39.000.000 5 185.000.000 Inspektorat

Daerah

5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.643.802.000 1.684.897.050 1.727.019.476 1.770.194.963 1.814.449.837 8.640.363.327

5.2.01.21 Kegiatan PenyediaanJasaTenaga

Pendukung

TenagaHonorer JumlahTenagaHonorer Orang 9 9 9 225.510.000 9 231.147.750 9 236.926.444 9 242.849.605 9 248.920.845 9 1.185.354.644 Inspektorat

Daerah

5.2.01.62 Kegiatan Operasional Rutin Kantor

Tahun 1 1 1 1.418292000 1 1.453.749.300 1 1.490.093.033 1 1.527.345.358 1 1.565.528.992 5 7.455.008.683 Inspektorat

Daerah

5.2.02.

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya

Sarana dan Prasaran Aparatur

227.803.570 233.498.659 239.336 245.319.529 251.452.517 1.197.410.401

5.2.02.11 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Barang Inventaris

Jumlah Hasil Pengadaan Barang nventaris

Paket 1 1 1 227.803.570 1 233.498.659 1 239.336.000 1 245.319.529 1 251.452.517 5 1.197.410.401 Inspektorat

Daerah

xxxxxxx Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung

Kantor

Tersedianya Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor Inspektorat

Paket - - -

200.000.000

1 3.000.000.000 1 205.000.000 1 210.125.000 1 215.378.125 5 3.830.503.125 Inspektorat

Daerah

5.2.17

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

Level Kapabelitas APIP Inspektorat

Daerah

357.310.000 382.734.518 392.302.881 402.110.453 412.163.214 1.946.612.066

5.2.17.01 Kegiatan Sertifikasi JFA PNS Yang Jumlah PNS Yang DiangkatDalam JFA Orang 1 1 1 189.840.000 1 200.734.518 1 205.752.881 1 210.896.703 1 216.169.121 5 1.023.393.222 Inspektorat

VI -4


dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan/

(outcome) / Kegiatan (output)

Formula/ Rumus

Indikator Satuan

Kondisi Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja Perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Tahun 2019



dan Penilaian Angka Kredit JFA;

Diangkat Dalam JFA baru

baru Daerah

5.2.17.02 Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP

APIP yang memperoleh Sertifikat keahlian/

Ketrampilan

Jumlah APIP yang memperoleh Sertifikat keahlian/ Ketrampilan

Orang - 34 34 167.470.000 34 182.000.000 34 186.550.000 34 191.213.750 34 195.994.094 34 923.227.844 Inspektorat

Daerah

5.2.18

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Lavel Maturitas SPIP Pemerintah Daerah

433.990.000 461.346.160 472.879.814 484.701.809 496.819.355 2.349.737.138

5.2.18.02

Kegiatan Pengembangan E-

SAKIP dan Pemeliharaan SIM HP;

E-SAKIP dan

SIM HP Dalam Kondisi Baik

Jumlah E-SAKIP dan SIM HP Dalam

Kondisi Baik Sistem 2 2 2 171.030.000 2 175.000.000 2 179.375.000 2 183.859.375 2 188.455.859 2 897.720.234

Inspektorat

Daerah

5.2.18.04 Kegiatan Survey Penilaian Integritas Secara Mandiri;

Laporan Survey Penilaian Integritas Secara Mandiri

Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas Secara Mandiri

Laporan - - 1 147.000.000 1 156.346.160 1 160.254.814 1 164.261.184 1 168.367.714 5 796.229.872 Inspektorat

Daerah

5.2.18.05

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

OPD yang diberikan

asistensi SPIP

Jumlah OPD yang diberikan asistensi

SPIP OPD 2 2 2 115.960.000 2 130.000.000 2 133.250.000 2 136.581.250 2 139.995.781 10 655.787.031

Inspektorat

Daerah

Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Daerah

5.2.16

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

4.760.432.000 4.743.388.659 4.861.973.375 4.983.522.710 5.108.110.778 24.457.427.522

5.2.16.03

Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kota Tanjungpinang dan Evaluasi SAKIP SKPD

LAKIP

Pemerintah Kota Tanjungpinang

Jumlah Dokumen Laporan LAKIP Dokumen 1 1 1 123.266.000 1 123.000.000 1 126.075.000 1 129.226.875 1 132.457.547 5 634.025.422 Inspektorat

Daerah

5.2.16.04 Kegiatan Intensifikasi Penyelesaian Kerugian Daerah;

Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah

Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah

Laporan 2 2 2 76.510.000 2 76.000.000 2 77.900.000 2 79.847.500 2 81.843.688 10 309.101.188 Inspektorat

Daerah

5.2.16.10

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Diluar Program Kerja

Pengawasan Tahun

Laporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut

Pengaduan

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Pengaduan

Laporan 3 3 3 57.240.000 3 57.000.000 3 58.425.000 3 59.885.625 3 61.382.766 15 293.933.391 Inspektorat

Daerah

VI -5


dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan/


Formula/ Rumus

Indikator Satuan

Kondisi Awal


Kerja Perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Tahun 2019



(PKPT);

5.2.16.14

Kegiatan Asistensi/Pendampingan

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan Barang/

Jasa;

Laporan Hasil Pendampingan

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan

Barang/ Jasa

JumlahLaporan Hasil Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran dan Pengadaan Barang/ Jasa.


Daerah

5.2.16.19

Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP;

Laporan hasil

monitoring danevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan

BPK dan APIP

Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan

BPK dan APIP Laporan 6 301.000.000 6 303.388.659 6 310.973.375 6 318.747.710 6 326.716.403 30 1.560.826.147

Inspektorat Daerah

5.2.16.20

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah;

Laporan

Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional

Sekolah Laporan - - 8 84.550.000 8 84.000.000 8 86.100.000 8 88.252.500 8 90.458.813 40 433.361.313

Inspektorat Daerah

5.2.16.21

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penilaian Internal Zona

Integritas;

Laporan hasil monitoring dan

evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi

Birokrasi dan Penilaian Internal Zona Integritas;

JumlahLaporanhasilmonitoring dan evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dan Penilaian Internal Zona Integritas;


Daerah

5.2.16.23

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Verifikasi

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan LHKASN;

Laporan hasil monitoring dan evaluasi

verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

dan LHKASN;

Jumlah Laporan hasil monitoring dan

evaluasi verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) dan LHKASN;

Laporan 75% 80% 95% 170.715.000 96% 170.000.000 97% 174.250.000 98% 178.606.250 100% 183.071.406 100% 876.642.656 Inspektorat

Daerah

5.2.16.24

Kegiatan Monitoring

dan Evaluasi Pelayanan Publik;

Laporan hasil

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik

Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik


Daerah

5.2.16.26

Kegiatan Asistensi/Pendampingan Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar;

Sosialisasi Saber Pungli

JumlahLaporanSosialisasi Saber Pungli Laporan 10 10 10 1.213.000.000 10 1.213.000.000 10 1.243.325.000 10 1.274.408.125 10 1.306.268.328

50

6.250.001.453 Inspektorat

Daerah

VI -6


dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan/


Formula/ Rumus

Indikator Satuan

Kondisi Awal


Kerja Perangkat

Daerah Penanggung

jawab

Tahun 2019



5.2.16.27

Kegiatan Asistensi/Pendampingan

Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;

Laporan hasil Pendampingan Dalam

Pembangunan Fisik Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang

JumlahLaporan Pendampingan Dalam

Pembangunan Fisik Dilingkungan Pemerintah Kota

Tanjungpinang

Kegiatan - - 5 1.139.290.000 5 1.130.000.000 5 1.158.250.000 5 1.187.206.250 5 1.216.886.406 10 5.831.632.656 Inspektorat

Daerah

5.2.16.28

Kegiatan Reviu RPJMD, Reviu RKPD, Reviu RKA

OPD, Reviu RKA-P OPD, Reviu LKPD, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Penyerapan

Pengadaan Barang & Jasa;

Laporan Hasil Reviu

Jumlah LHR Laporan - - 64 504.921.000 64 500.000.000 64 512.500.000 64 525.312.500 64 538.445.313 320 2.581.178.813 Inspektorat

Daerah

5.2.16.29

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Laporan Gratifikasi, Penanganan Whistle Blower System,

Penanganan Benturan Kepentingan;

Laporan Monitoring Penanganan Laporan

Gratifikasi

Jumlah Laporan Monitoring Penanganan Laporan Gratifikasi


Daerah

5.2.16.30

Kegiatan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;

Laporan

Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan tujuan

tertentu

Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan tujuan

tertentu Laporan 31 31 17 165.000.000 17 165.000.000 17 169.125.000 17 173.353.125 17 177.686.953 85 850.165.078

Inspektorat Daerah

5.2.16.31

Kegiatan Peningkatan Koordinasi Dengan

Instansi Terkait Lainnya (BPK, BPKP, Itjen Kementerian Serta Lembaga Teknis

Lainnya)

Laporan

pelaksanaan Koordinasi ke KM/L di luar daerah

Jumlah Laporan pelaksanaan Koordinasi ke KM/L di luar daerah

Laporan 1 1 1 538.165.000 1 538.000.000 1 551.450.000 1 565.236.250 1 579.367.156 5 2.772.218.406 Inspektorat

Daerah

xxxxxxx Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana

Kelurahan

Laporan Monitoring dana

Kelurahan

Jumlah Laporan Monitoring Dana

Kelurahan Laporan - - 1 76.000.000 1 76.000.000 1 77.900.000 79.847.500 81.843.688 392.101.188

Inspektorat

Daera

VII-1


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah adalah

ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja

pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan

pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting

baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja

menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran

untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan

pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen

perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Kota Tanjungpinang. Target indikator kinerja Inspektorat Daerahyang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian

kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja

Inspektorat Daerahselama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur

Inspektorat Daerah.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai

berikut:

VII -2

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

No Indikator

Tujuan/ Sasaran Formula/

Rumus Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/Sasaran

Pada Tahun

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Nilai Evaluasi

Sistem Akuntabilitas (SAKIP)

Bobot Nilai Skor BB

77,39 BB

77,5 BB

77,6 BB

77,7 BB

77,8 BB

77,9 A 80

2.

Persentase ASN Wajib Lapor yang menyampaikan LHKPN Ke KPK

Persentase ASN Wajib Lapor yang menyampaikan

LHKASN Ke Menpan RB

Jumlah ASN yang

melapor / jumlahwajiblapor *

100

Persen 75%

75%

80%

80%

95%

95%

96%

96%

97%

97%

98%

98%

100%

100%

3.

Persentase PenyelesaianTindak LanjutHasil Pemeriksaan

- BPK - Inspektorat

JumlahRekomendasi yang ditindaklanjuti

/

JumlahRekomendasi * 100

Persen 93,07%

90%

91,23%

95%

91,5%

90%

91,5%

91%

91,5%

92%

91,5%

93%

91,5%

94%

4. Level Kapabilitas

APIP

Pemenuhan Pernyataan

Kapabilitas APIP Level Level 2

Level 3 Dengan Catatan

Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3

5.

Opini BPK atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pernyataan Hasil

Reviu terhadap LKPD

Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

6. Level Maturitas

SPIP

Pemenuhan Pernyataan

Maturitas SPIP

Level Level 3

3,2

Level 3

3,2

Level 3

3,2

Level 3

3,3

Level 3

3,3

Level 3

3,4

Level 3

3,5

VIII-1


BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota

Tanjungpinang Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga

kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada

masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman

dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024,

dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Tanjungpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah

Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat, Inspektur Pembantu Bidang dan Auditor pada Inspektorat Daerah Kota

Tanjungpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan

melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-

baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, Inspektur Pembantu Bidang dan Auditor

pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dapat menjalin koordinasi dan

kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota

Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun

waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan

kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada

Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target

Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau

daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota

Tanjungpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

iv...renstra inspektorat daerah tahun 2018 i - 2023 kata pengantar dengan memanjatkan puji dan...

Documents