cover - nurhanafebrianti.files.wordpress.com€¦ · web viewpengantar dantujuan...

Cover

SMA/MA Kelas XI Ekonomi 1Seri Pengembangan Bahan Ajar Pendekatan Saintifik

Nurhana FebriantiA210160038

Pengantar dan Tujuan Modul

SMA/MA Kelas XI Ekonomi 2

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Penyusunan Modul Ekonomi kopetensi dasar mendiskripsikan perpajakan dalam pembangunan ekonomi dapat diselesaikan.

Mendesain pengembangan bahan ajar yang baik, salah satu solusi dalam meningkatkan daya serap siswa dalam pembelajaran ekonomi yang menonjolkan kemampuan mendiskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian agar supaya anda bias mengerjakan latihan-latihan yang ada.

Salah satu bahan ajar yang dapat di kembangkan adalah modul. Modul yang dikembangkan dalam buku ini adalah modul berbasis pembelajaran saintifik untuk meningkatkan kemampuan mendiskripsikan dan menciptakan siswa dalam proses pembelajaran ekonomi pada peserta didik SMA/MA program peminatan IPS berisikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mengacu pada pendekatan saintifik. Modul dirancang sedemikian rupa agar peserta didik memahami, menerapkan, menganalisa pengetahuan factual, konseptual, procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kegiatan yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Modul ini menggiring pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mendorong pada peningkatan kemampuan berfikir siswa untuk meningkatkan kemampuan mendiskripsikan dan menciptakan siswa dalam proses pembelajaran ekonomi pada peserta didik SMA/MA program peminatan IPS.

Penyusun mengharapkan dengan tersusunnya dan diterapkan modul ini dapat meningkatkan kemampuan mendiskripsikan dan menciptakan peserta didi dalam proses pembelajaran serta dapat dikembangkan lebih lanjut modul yang memadukan kurikulum 2013 dengan model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, Mei 2019

Penyusun

PENGANTAR DAN

TUJUAN MODUL

Ucapan Terimakasih


UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusunan modul ini berjalan lancer dan terselesaikan dengan baik.

Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam menyelesaikan modul ini namun berkat bantuan serta dorongan berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi, oleh karena itu pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan Modul Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas X.

2. Bapak Agus Susilo, S.Pd., M.Pd. Selaku Pembimbing yang dengan keikhlasan telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penyusunan modul ini.

DAFTAR ISI

Cover...................................................................................................................................................... i

Pengantar dan Tujuan Modul................................................................................................................. ii

Ucapan Terimakasih.............................................................................................................................iii

DAFTAR ISI........................................................................................................................................ iv

BAB 5...................................................................................................................................................1

A. Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi.........................................................................11. pengertian pajak.....................................................................................................................1

2. fungsi, manfaat, dan tarif......................................................................................................1

3. perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya.................................................................2

4. asas pemungutan pajak.......................................................................................................2

5. jenis-jenis pajak....................................................................................................................4

6. sistem pemungutan pajak di indonesia...............................................................................6

Latihan Soal !........................................................................................................................................8

GLOSARIUM......................................................................................................................................vi

DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................................................vii

INDEKS............................................................................................................................................... ix

PROFIL PENULIS................................................................................................................................x


Perpajakan dalam Pembangunan Ekononomi

1. Pengertian pajak Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

2. Fungsi, manfaat, tarif pajakAda empat fungsi pajak yang harus kamu tahu nih Squad. Pertama yakni fungsi anggaran (budgetair). Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara. Fungsi yang kedua yakni fungsi alokasi. Fungsi ini menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk mendanai atau menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya untuk pembangunan sarana dan prasarana atau bahkan membangun sebuah infrasutruktur. Fungsi ketiga yakni fungsi distribusi atau pemerataan. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi. Artinya, dengan pendistribusian pajak secara merata diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat. Fungsi keempat, yakni pajak berfungsi sebagat pengatur/regulasi. Dalam fungsi ini, pajak digunakan sebagai pelindung produksi dalam negeri. Misalnya, pemerintah menetapkan bea masuk terhadap barang ekspor sehingga barang tersebut menjadi lebih mahal dibanding produk dalam negeri.

manfaat pajak itu sendiri secara umum ada 4 yakni:

membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquiditing (memberika keuntungan) seperti proyek produktif barang ekspor;

membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat;

membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani; dan

membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara.

Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, tarif pajak proporsional (sebanding). Tarif pajak ini memakai persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Kedua, tarif pajak tetap (konstan). Tarif pajak ini artinya tetap, tidak ada perubahaan pada setiap dasar pengenaan pajak alias besar/jumlah yang dibayarkan itu sama. Ketiga, tarif pajak degresif (menurun). Tarif pajak ini menggunakan persentase yang menurun setiap dasar pengenaan pajaknya.

Tarif pajak yang terakhir yakni tarif pajak progresif. Seperti yang sudah dijelaskan dengan contoh pengenaan tarif pajak kendaraan bahwa persentase pajaknya meningkat untuk setiap dasar pengenaan objek pajak.


https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negara

3. Perbedan pajak dengan pungutan resmi lainnya

4. Asas pemungutan pajak Asas finansial

Berdasarkan asas ini, pungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan (finansial) atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak.

Contohnya: Pak Ahmad bekerja sebagai guru honorer dengan pendapatan sekitar Rp15.000.000 per tahun, sedangkan Bu Laila bekerja sebagai Advokat dengan pendapatan sekitar Rp1.000 000.000 per tahun.

Berdasarkan asas finansial, besaran pajak yang harus dibayar kedua orang tersebut tentu saja berbeda. Berdasarkan asas ini pula, penetapan pungutan pajak yang harus dibayarkan kedua orang tersebut harus lebih kecil dari pendapatan mereka selama setahun.

Asas ekonomis

Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum (kepentingan rakyat secara menyeluruh). Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat.


Bahkan, dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, diharapkan pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri.

Asas yuridis

Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Selain itu pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu:

o Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

o Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).o Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB).o Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang

Berlaku di Indonesia.o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB).

Asas umum

Asas pemungutan pajak yang selanjutnya adalah asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. Artinya, baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia.

Asas kebangsaan

Berdasarkan asas kebangsaan, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia, wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Berdasarkan asas kebangsaan pula, warga asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara ini wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Indonesia.

Asas sumber

Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia.


Sebagai contoh, Pak Ahmad merupakan warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Australia, meskipun secara dokumen kebangsaan Pak Ahmad adalah WNI tetapi berdasarkan sumber pendapatannya Pak Ahmad tidak wajib membayar PPH yang dipungut oleh pemerintah Indonesia.

Asas wilayah

Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Contohnya, Bu Laila merupakan WNI yang tinggal di Taiwan, maka menurut asas wilayah, baik rumah maupun barang yang digunakan Bu Laila tidak wajib dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia. Sebaliknya, jika ada WNA yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, WNA tersebut wajib dikenai pajak berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini.

5. Jenis-jenis pajak

P a jak L angs ung dan P a j ak T idak L angs ung

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pajak langsung dan pajak tidak langsung merupakan kategori jeni-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.Seorang anak, misalnya, tidak boleh mengalihkan pajak kepada orangtuanya. Begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya pada istri.Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak.Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Jenis pajak yang masuk ke dalam pajak langsung di antaranya:

1. Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Beberapa pajak yang tergolong ke dalam pajak tidak langsung:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pajak Bea Masuk.

3. Pajak Ekspor.


P a jak S ub je k t i f da n Pa j ak O b jek t i f

Jenis-jenis pajak juga digolongkan berdasarkan sifatnya yakni pajak subjektif dan pajak objektif.Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya.Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

P a jak P us a t da n Pa j ak D ae ra h

Pajak pusat dan pajak daerah merupakan jenis-jenis pajak yang pengelompokannya berdasar pada lembaga pemungutannya.Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya.Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.Berbeda dengan pajak nasional, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.


6. Sistem pemungutan pajak

Self Assessment SystemSelf Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Bisa dikatakan, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Misalnya adalah jjenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Sistem pemungutan pajak ini memiliki kekuarangan, yaitu karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan berusaha untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu atas pelaporan kekayaan

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak Self Assessment:

Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu secara mandiri. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari

menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak

telat lapor, telat bayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

o Official Assessment SystemOfficial Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Dalam pembayaran PBB, kantor pajak merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.


Ciri-ciri sistem perpajakan Official Assessment:

Besarnya pajak yang dikenakan dihitung oleh petugas pajak. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. Besaran pajak terutang akan dketahui setelah petugas pajak menghitung pajak yang

terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib

dibayarkan.o Withholding SystemPada siistem pemungutan pajak withholding system, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh Witholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang biasanya menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Bukti potong atau bukti pungut biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini. Untuk beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.


Latihan Soal !A. Bacalah soal dibawah ini baik-baik, kemudian pilhlah salah satu jawaban yang

paling benar dengan cara memberikan tanda silang!

1. Berikut ini yang termasuk Pajak Pusat yaitu ...a. Pajak Hotel.b. Pajak Kendaraan Bermotorc. Pajak Restoran.d. Bea Materai

2. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh'pemerintah pusat diantaranya adalah ...a. Pajak Restoranb. Pajak Reklamasic. Pajak Perhoteland. Pajak Penghasilan

3. Pajak tidak langsung adalah pajak yang beb5nnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, sebagai contohnya yaitu ...a. Pajak Kendaraan Bermotorb. Pajak penghasilanc. Pajak Bumi dan Bangunand. Pajak Pertambahan Nilai

4. Sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak taat membayar pajak adalah ...a. Wajib lapor kepada polisib. Membayar dendac. Diberi tegurand. Penyitaan barang

5. Metode pengenaan pajak yang dihitung didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya (riil) setelah berakhirnya tahun pajak, dinamakan ...a. Stelsel Campuranb. Stelsel Riilc. Stelsel Fictived. Stelsel Inovatif

6. Berikut ini yang termasuk pajak daerah tingkat II yaitu ...a. Pajak Rokok..b. Pajak Kendaraan Bermotor


c. Pajak Restoran.d. PBB Pertambangan

7. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri Official Assessmen System pada sistem pemungutan pajak yaitu ...a. Pajak ditentukan pihak ketigab. Wajib Pajak bersifat pasif.c. Fiscus hanya mengawasi.d. Wajib Pajak bersifat aktif.

8 . Pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain disebut....a. Pajak obyektif.b. Pajak langsungc. Pajak tidak langsungd. Pajak subyektif

9. Iuran atau pungutan yang wajib dibayarkan kepada negar berdasarkan undang-undang dan tanpa ada balas jasa secara langsung disebut....a. Pajakb. Pendapatanc. Retribusid. Materai

10. Di bawah ini adalah unsur-unsur pajak, kecuali....a. Pajak pusatb. Objek pajakc. Tarif pajakd. Wajib pajak

11. Berikut ini pernyataan yang benar tentang pajak, adalah ....a. Iuran wajib kepada negara sesuai UU dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsungb. Iuran yang harus dibayar wajib pajak dan akan memperoleh balas jasa secara langsungc. Iuran wajib pajak yang dibayar dengan sukarelad. Iuran yang diatur dengan undang-undang dan bersifat sukarela

12. Berapapun jumlah penghasilan seseorang atau Badan Usaha, akan dikenakan tarif pajak yang sama adalah pemungutan jenis pajak....a. Progresifb. Degresif


c. Tetapd. Proposional

13. Perhatikan jenis-jenis pajak di bawah ini1) Pajak penghasilan2) Pajak Bumu dan Bangunan3) Bea Materai4) Pajak Kendaraa n Bermotor5) Pajak HiburanManakah yang termasuk Pajak Pusata. 1,2,3b. 1,2,4c. 2,3,5d. 3,4,5

14. Berikut yang termasuk pajak daerah, kecuali....a. Pajak reklameb. Pajak penghasilanc. Pajak Hiburand. Pajak Hotel

15. Berikut ini yang termasuk objek pajak adalah....a. Firmab. Labac. PNSd. Pribadi

16. Pajak yang tidak dibayar oleh keluarga adalah, kecuali...a. PBBb. PPhc. Pajak kendaraan bermotord. Pajak kegiatan ekspor dan impor

17. Perhatikan jenis-jenis pajak di bawah ini1) Pajak iklan2) Bea masuk3) Pajak bumi dan bangunan4) Pajak peftunjukan


5) Bea materai6) Pajak Barang mewah7) Pajak kekayaan8) Pajak penghasilanBerdasarkan data diatas yang termasuk pajak langsung ditunjukkan pada nomor...a. 1, 6,7b. 2,3,8c. 1,3,5d. 2,4,5

18. Bagi wajib pajak yang melalaikan kewajibannya akan di kenakan sanksi berikut ini, kecuali....a. PPN dan bea imporb. PPh dan PBBc. PKB dan PPNd. PPh dan PPN

19. Negara berhak memungut pajak karena Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya, oleh sebab itu rakyat harus membayar pajak untuk jaminan perlindungan. Pernyataan tersebut termasuk teori ...a. Asuransib. Gaya Pikulc. Kepentingand. Balas budi

20. Sebagai masyarakat yang berbakti kepada negara, rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban. Hal tersebut merupakan teori ...a. Teori Asas daya beli.b. Teori Asuransic. Teori Kepentingand. Teori Bakti

B. Soal Uraian !

1. Apakah pengertian pajak?

2. Jelaskan apa saja yang termasuk tarif pajak?

3. Dimanakah letak perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya?

4. Jelaskan asa pemungutan pajak?


5. Jelaskan sistem pemungutan pajak yang ada di indonesia?

Selamat Mengerjakan ֎ ֎


GLOSARIUM

Akuntabel : dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan

kedua hal tersebut, di mana pertanggung jawaban ini menyangkut

sumber / inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil / output yang

di dapatkan.

Ekspansi : expansion yaitu 1 aktivitas memperbesar/memperluas usaha yang

ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan

pegawai, dan lain-lain; 2 peningkatan aktivitas ekonomi dan

pertumbuhan dunia usaha.

Lender of last resort : Bank Indonesia berfungsi sebagai pemberi pinjaman kepada bank

dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas dari bank

tersebut.

Merger : proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di

antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara yang

lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukan dalam

perseroan yang tetap berdiri tersebut.

Produk Hibridasi : salah satu kegiatan usaha bank yang merupakan salah satu

wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan

pengawasan disektor perbankan

Spread : selisih antara harga jual (bid) dan nilai beli (ask) atau quotes sell

dan quotes buy. Spread ini adalah penghasilan yang didapatkan oleh

broker dimana pada saat kita sell, spread akan dikenakan antara 2

point sampai puluhan point tergantung dari pair yang digunakan.

SMA/MA Kelas XI Ekonomi vi

DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak, . 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Wahyuningsih , Tiesnawati.(2015).Administrasi Perpajakan.Banten:Universitas terbuka.

Abut, Hilarus.2005. Perpajakan Jakarta. Diadit. Media

Djuanda, gustian. 2003. Pajak penghasilan orang pribadi. Jakarta. PT. Salemba empat.

Gunadi. 2002. Ketentuan Dasar pajak penghasilan. Jakarta. PT. salemba empat.

Indonesia, direktorat jendral pajak.2000. KMK 535KMK 03/2000. Tentang wajib pajak tertentu yang di kecualikan dari kewajiban menyampaikan pemberitahuan surat pemberitahuan tahunan. 22 Desember 2000.

SMA/MA Kelas XI Ekonomi vii

INDEKS

A

Akuntabel. Halaman 3

E

Ekspansi Halaman 24

L

Lender of last resort. Halaman 7

M

Marger. Halaman 5

P

Produk Hibridasi. Halaman 4

S

Spread. Halaman 25

SMA/MA Kelas XI Ekonomi viii

PROFIL PENULIS

Penulis Modul adalah Nurhana Febrinti lahir di Boyolali 03 Februari 1998. Saat ini, ia

tercatat sebagai mahasiswa aktif di Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas

Muhammadiyah Surakarta tahun angkatan 2016. Kritik dan saran sangat diharapkan guna

peningkatan kualitas dan penulisan selanjutnya. Untuk itu, silahkan kirim kritik dan saran ke ;

[email protected] atau nurhanafebrianti.wordpress.com.

SMA/MA Kelas XI Ekonomi ix

cover - nurhanafebrianti.files.wordpress.com€¦ · web viewpengantar dantujuan...

Documents