indonesia: laporan kemajuan irm 2011-2013

Public Comment version

1

Indonesia: Laporan Kemajuan IRM 2011-2013

Daftar Isi

INDONESIA: RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. 2

I. LATAR BELAKANG ............................................................................................................................. 9

II. PROSES: PENYUSUNAN RENCANA AKSI ................................................................................... 12

III. PROSES: KONSULTASI SELAMA PELAKSANAAN .................................................................. 14

IV. PELAKSANAAN KOMITMEN ........................................................................................................ 15 1. PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK: PENGURANGAN KEMISKINAN .......................................................... 16 2 PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK: SUBSIDI PENDIDIKAN ....................................................................... 19 3 PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK: SUBSIDI KESEHATAN ........................................................................ 21 4 PENINGKATAN INTEGRITAS PUBLIK: KEPOLISIAN .............................................................................. 23 5 PENINGKATAN INTEGRITAS PUBLIK: TINGGINYA RISIKO KORUPSI ................................................... 25 6 PENINGKATAN INTEGRITAS PUBLIK: PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL .................................... 27 7 PENINGKATAN INTEGRITAS PUBLIK: PERTANAHAN ........................................................................... 29 8 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PUBLIK SECARA LEBIH EFEKTIF: INFORMASI MENGENAI APBN ...... 31 9 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PUBLIK SECARA LEBIH EFEKTIF: INFORMASI MENGENAI APBD KABUPATEN .............................................................................................................................................. 33 10 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PUBLIK SECARA LEBIH EFEKTIF: PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK ............................................................................................................................................. 35 11 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PUBLIK SECARA LEBIH EFEKTIF: PORTAL ONE-‐MAP ..................... 37 12 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PUBLIK SECARA LEBIH EFEKTIF: KETERBUKAAN MENGENAI LINGKUNGAN ............................................................................................................................................. 39

V. DAFTAR PERIKSA PENILAIAN SENDIRI ................................................................................... 41

VI. LANGKAH KE DEPAN .................................................................................................................... 42

LAMPIRAN: METODOLOGI ................................................................................................................ 45

Indonesia: Ringkasan Eksekutif Laporan Kemajuan Mekanisme Pelaporan Independen 2011-‐2013

Open Government Partnership/ Kemitraan Pemerintah Terbuka (OGP) adalah sebuah prakarsa internasional sukarela yang bertujuan untuk menjamin komitmen dari pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan transparansi, memberdayakan masyarakat, memberantas korupsi, dan memanfatkan teknologi baru untuk memperkokoh tata kelola pemerintahan. Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) melakukan peninjauan dua kali setahun atas kegiatan-‐kegiatan setiap negara peserta OGP. Sebagai salah satu dari delapan negara pendiri OGP, Indonesia mulai ikut serta dalam OGP secara resmi pada bulan September 2011. Indonesia membentuk ‘Open Government Indonesia’/ Pemerintah Terbuka Indonesia (OGI) sebagai koalisi nasional untuk mengkoordinasikan OGP. Tim Inti OGI terdiri atas lima badan pemerintah yang dipimpin oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-‐PPP atau UKP4), dan empat organisasi masyarakat madani (LSM), yang dipilih oleh pemerintah.

Proses OGP Negara yang ikut serta dalam OGP melakukan proses konsultasi dengan masyarakat selama penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi OGP mereka. Selama tahap penyusunan rencana aksi OGI, proses konsultasi dengan masyarakat dilakukan melalui serangkaian diskusi intensif maupun secara online walaupun sebagian pemangku kepentingan tidak menerima pemberitahuan sebelumnya, mereka secara umum melaporkan bahwa pengumuman tentang konsultasi telah diedarkan secara luas, lebih dibandingkan dengan proyek-‐proyek pemerintah pada masa lalu. Kebanyakan peserta konsultasi adalah staf LSM atau peneliti dari perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya, yang sebagian di antara pesertanya juga memiliki jaring kerja ke daerah. Selama tahap pelaksanaan pada tahun 2012, pemerintah menyelenggarakan sedikitnya enam pertemuan Tim Inti yang biasanya berupa pertemuan-‐pertemuan setengah hari atau satu hari. Tim Inti dan kementerian sektoral hadir disamping perwakilan-‐perwakilan LSM tersebut. Forum tersebut bertemu di

Jakarta setidaknya setiap dua bulan. Secara tidak resmi, perwakilan-‐perwakilan LSM dalam Tim Inti secara rutin menyelenggarakan pertemuan dengan LSM yang lebih luas untuk melaporkan kemajuan dan mencari masukan untuk perbaikan pelaksanaan rencana aksi.

Rencana aksi Indonesia berisi 12 komitmen ambisius dalam banyak sektor penting. W alaupun hanya lima komitmen yang termasuk kategori selesai, lima komitmen lainnya menunjukkan kemajuan berarti, dan hanya dua komitmen dengan kemajuan terbatas. Mengingat tingkat ambisius dari keseluruhan komitmen tersebut, hasil ini menunjukkan kemajuan awal yang sangat penting bagi O pen G overnment Partnership di Indonesia.

Sekilas Anggota sejak: 2011 Jumlah komitment: 12 Penyelesaian Selesai: 5 dari 12 Sedang berjalan: 7 dari 12 Belum dimulai: 0 dari 12 Tidak jelas: 0 dari 12 Dibatalkan: 0 dari 12 Ketepatan waktu Lebih cepat dari/Sesuai dengan jadwal: 6 of 12 Perhatian komitmen Akses pd. informasi: 11 of 12 Keikutsertaan masy.: 4 of 12 Pertanggungjawaban: 3 of 12 Tek. & inovasi utk. transparansi &

pertanggungjawaban: 6 of 12 Tantangan besar Masyarakat yg. aman: 1 of 12 Tanggung jawab perusahaan: 2 of 12 Layanan masy.: 6 of 12 Sumberdaya masy.: 11 of 12 Integritas masy.: 12 of 12


3

Pelaksanaan komitmen Tabel 1 meringkas dua belas komitmen yang dibuat oleh Indonesia dan menyajikan penilaian dari peneliti IRM mengenai tahap penyelesaian setiap komitmen, apakah masing-‐masing sesuai dengan jadwal waktu, dan langkah-‐langkah penting berikutnya. Apabila tidak tersedia catatan waktu dalam rencana aksi, ketepatan waktu komitmen dinilai berdasarkan keahlian peneliti independen tersebut. Rencana Indonesia menitikberatkan terutama pada pemberian layanan dan akses informasi secara online.

Tabel 2 meringkas penilaian peneliti IRM mengenai kemajuan setiap komitmen.

Tabel 1: Penilaian Kemajuan menurut Komitmen

Judul Singkat dan Ikhtisar Komitmen Tahap Penyelesaian

Ketepatan Waktu

Langkah-langkah Berikutnya

Bel

um d

imul

ai

Sed

ikit

Ban

yak

Sel

esai

Lebih cepat dari jadwal, terlambat dari jadwal, atau sesuai dengan jadwal?

1. Perbaikan Layanan Publik: Pengurangan Kemiskinan. Menerbitkan informasi alokasi anggaran, dan rencana dan hasil pelaksanaan pada situs web maupun mekanisme keikutsertaan.

Terlambat dari jadwal

Memantapkan sosialisasi atas apa yang dilaksanakan

2. Perbaikan Layanan Publik: Subsidi Pendidikan. Menerbitkan data alokasi, penyerapan, dan penggunaan anggaran.


Melanjutkan kegiatan yang sudah

dilaksanakan 3. Perbaikan Layanan Publik: Subsidi Kesehatan. Menerbitkan data alokasi dan penggunaan anggaran, dan daftar penerima jaminan kesehatan dan proses memperolehnya.



dilaksanakan

4. Peningkatan Integritas Publik: Kepolisian. Menerbitkan profil instansi dan petugas, biaya dan waktu pelayanan, status kasus, dan sebuah laporan tahunan.



dilaksanakan 5. Peningkatan Integritas Publik: Tingginya Risiko Korupsi di Kantor Pajak, Imigrasi, dan Bea dan Cukai. Menerbitkan profil instansi dan petugas, biaya dan waktu pelayanan, status kasus, dan sebuah laporan tahunan.

Sesuai dengan jadwal

Mempertahankan dan memantau

6. Peningkatan Integritas Publik: Penerimaan Pegawai Negeri Sipil. Menerbitkan pembukaan, persyaratan, proses penerimaan, kriteria seleksi, hasil ujian, dan pengumuman pengangkatan pegawai baru. Juga mengumumkan pengaduan masyarakat dan cara mengatasinya.



dilaksanakan

7. Peningkatan Integritas Publik: Pertanahan. Menerbitkan jenis layanan, proses, biaya dan waktu yang dibutuhkan, dan status permintaan layanan.



8. Pengelolaan Sumberdaya Publik secara Lebih Efektif: Informasi mengenai APBN Menerbitkan APBN (usulan dan yang disetujui), daftar proyek dan anggaran, penyerapan, laporan tahunan, laporan teraudit, dan penyebarluasan informasi anggaran kepada masyarakat.




4

Tabel 2: Ringkasan Kemajuan menurut Komitmen Komitmen Ringkasan Temuan

1. Pengurangan Kemiskinan

Dengan dipelopori oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pemerintah Indonesia membangun ‘Basis Data Terpadu’ mengenai 40% keluarga dengan taraf kesejahteraan terendah, untuk memudahkan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan. Ada dua kendala utama. Pertama, penting bagi TNP2K untuk memperluas jenis dan jumlah data yang disediakan pada Basis Data Terpadu. Kedua, UKP4 dapat menggunakan kewenangannya dalam OGI untuk mengurai hambatan dalam pelaksanaan upaya ini dengan merekomendasikan diterbitkannya peraturan presiden, sebagai bagian terakhir dari komitmen yang disarankan.

2. Subsidi Pendidikan

Pemerintah telah mulai menerbitkan data tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut penilaian oleh kementerian terkait, pemerintah telah melaksanakan upaya ini sebelum ada Rencana Aksi OGI, sebagai tanggapan atas permintaan masyarakat. Akan tetapi, penyertaannya ke dalam Rencana Aksi OGI membuat upaya ini dapat ditelusuri secara rutin. Untuk perbaikan ke depan, data yang disediakan perlu lebih terperinci/disagregat (misalnya data pengelauaran di setiap sekolah secara terperinci) dengan transparansi dan mekanisme pengaduan melalui situs web perlu ditautkan pada pokok pengaduan maupun instansi terkait yang akan menanggapinya.

3. Subsidi Kesehatan

Pemerintah telah mulai menerbitkan data Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimana terdaftar dalam komitmennya melalui situs web Kementerian Kesehatan. Serupa dengan komitmen no.2, upaya ini sudah ada sebelum keterlibatan Indonesia dalam OGP. Akan tetapi, penyertaannya ke dalam Rencana Aksi OGI memungkinkan kemajuan upaya ini dapat ditelusuri secara rutin walaupun tidak secara luar biasa membuat maju pelaksanaan oleh pemerintah. Penyediaan data yang lebih terperinci dan lebih spesifik dalam pola realisasi pembelanjaan BOK diharapkan akan membantu memperbesar keikutsertaan masyarakat untuk memantau. Demikian juga, pemerintah perlu membakukan penyajian data tersebut di semua daerah. Penyajian yang tidak seragam dapat memperumit penelaahan antarkabupaten dan pertanggungjawabannya.

9. Pengelolaan Sumberdaya Publik secara Lebih Efektif: Informasi mengenai APBD Kabupaten. Menerbitkan APBD (usulan dan yang disetujui), daftar proyek dan anggaran per kecamatan, dan penyerapan.



10. Pengelolaan Sumberdaya Publik secara Lebih Efektif: Pengadaan secara Elektronik. Memasang dan menjalankan perangkat lunak di 56 instansi pada pemerintah pusat.



11. Pengelolaan Sumberdaya Publik secara Lebih Efektif: Portal untuk meningkatkan pengelolaan kehutanan secara efisien. Mendigitalisasi data mengenai hutan primer dan sekunder pada portal tunggal.


Banyak memperbaiki komitmen

12. Pengelolaan Sumberdaya Publik secara Lebih Efektif: Keterbukaan mengenai Lingkungan. Menerbitkan informasi mengenai pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari industri ekstraktif, membentuk sebuah forum multipihak untuk penyusunan rencana tata ruang, dan menerbitkan rencana tata ruang tersebut.




5

4. Kepolisian Sampai dengan Agustus 2013, situs web Kepolisian RI menyediakan sedikit kemajuan tentang pelaksanaan komitmen ini. Bagan organisasi dan daftar setiap Kepolisian Daerah sekarang dapat diperoleh, termasuk nama dan alamat para Kepala Kepolisian. Walaupun ini benar-benar menunjukkan kemajuan, tiga aspek lain dalam komitmen tersebut lebih terkendala dalam pelaksanaannya. Pembaruan sekali-kali dan informasi tampak pada laman ‘Beranda’, tetapi sangat terbatas.

5. Tingginya Risiko Korupsi

Situs web Ditjen Pajak, Kantor Imigrasi, dan Kantor Bea dan Cukai telah berhasil menyediakan dan memperbarui secara rutin sebagian besar informasi yang terdaftar dalam komitmen tersebut. Disamping mengatasi kendala teknis yang tersisa pada situs web tersebut, satu langkah penting berikutnya adalah menautkan mekanisme pengaduan dan pengadu, baik untuk pihak berwenang internal maupun eksternal, terutama yang bertugas dalam pencegahan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau Badan Pengawas Keuangan.

6. Penerimaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS)

Pemerintah merencanakan meningkatkan transparansi dalam penerimaan PNS. Akan tetapi, moratorium (penundaan) pengangkatan PNS baru sejak September 2011 telah menghentikan untuk sementara komitmen ini. Tindakan ini bertujuan baik, yaitu untuk mencegah menggelembungnya biaya pegawai, penataan kembali, peninjauan kembali penempatan PNS, penerimaan secara transparan, dan meningkatkan keprofesionalan PNS. Moratorium tersebut merupakan langkah bagus untuk mereformasi sistem, dan pemerintah ke depan hanya perlu melanjutkan komitmen ini ketika moratorium dicabut kelak.

7. Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berhasil menyediakan sebagian besar informasi yang terdaftar dalam komitmen di atas. Instrumen ini belum berhasil menyediakan layanan online beserta status/kemajuannya, ataupun belum dapat menyediakan tindak lanjut penanganan pengaduan, yaitu menunjukkan status dan tanggapan atas pengaduan. Satu langkah penting berikutnya adalah memperbaiki mekanisme pengaduan dan menautkannya dengan pihak berwenang tertentu dalam sistem pemantauan internal, disamping dengan pihak berwenang eksternal yang bertugas dalam pencegahan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau Badan Pemeriksa Keuangan. Satu langkah penting lain adalah menyediakan jalur birokrasi yang lebih pendek dengan menyediakan layanan online.

8. Informasi mengenai

APBN

Situs web Ditjen Anggaran telah dikenal cukup lama sebagai salah satu dari situs web pemerintah yang paling maju. Masih ada sedikit masalah yang berkaitan dengan kelambatan pembaruan situs web tersebut. Masalah lain terkait dengan penerbitan penggunaan anggaran karena terkait dengan besarnya data dari kementerian-kementerian sektoral yang perlu diunggah sedangkan masyarakat di lain pihak menuntut untuk memperoleh data yang sangat terperinci, yaitu angka anggaran per proyek di setiap kementerian.

9. Informasi mengenai

APBD Kabupaten

Secara keseluruhan, situs web mengenai APBD kabupaten menyediakan informasi penting untuk masyarakat. Walaupun ada kemajuan, situs web tersebut belum menyediakan APBD terperinci (usulan & yang disetujui), daftar proyek dan anggaran terperinci, dan penyerapan anggaran. Kendalanya terletak pada koordinasi dengan pemerintah daerah (34 provinsi dan 409 kabupaten), untuk menyediakan data terperinci dalam bentuk yang mudah diunggah ke situs web secara tepat waktu. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah dapat menyediakan panduan pembakuan informasi yang disediakan oleh situs web pemerintah daerah karena banyak pemerintah daerah telah mulai menerbitkan anggaran mereka secara online, tetapi mungkin saja dalam format berbeda-beda. Pemerintah pusat juga perlu memperjelas aturan untuk menenerbitkan APBD terperinci sebagai syarat wajib dalam proses persetujuan keuangan setiap tahun. Pada akhirnya, situs webnya sendiri perlu banyak perbaikan teknis.

10. Pengadaan secara

Elektronik

Dengan dipelopori oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pemerintah Indonesia mendorong penggunaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) sebagai bagian dari reformasi untuk membentuk sistem pengadaan yang lebih efektif dan efisien. LPSE pada saat ini telah digunakan di 546 satuan kerja dalam kementerian dan


6

lembaga negara. Jumlah transaksi yang dilakukan secara elektronik semakin meningkat walaupun masih merupakan sebagian kecil dari keseluruhan pengadaan oleh negara Indonesia. Untuk perbaikan medatang, pengadaan secara elektronik perlu dibakukan, dilembagakan ke dalam sebuah undang-undang secara jelas, dipromosikan kepada swasta, dan merupakan bagian dari pelatihan baku bagi para pejabat pemerintah.

11. Portal One-Map

One-Map (Satu Peta) adalah sebuah program untuk memaduserasikan informasi geospasial pemerintah dan membuat sebuah peta dasar serbaguna untuk digunakan oleh semua kementerian sektoral yang mengurusi penguasaan lahan, hak guna lahan, dan perizinan penggunaan lahan. Kementerian-kementerian sektoral terkait telah bersepakat dan secara bersama-sama membuat One-Map (Satu Peta) atas lahan. Ada kebutuhan mendesak untuk mendorong penggunaan peta ini, dan memadukannya dengan bidang-bidang lain yang bermasalah atau yang terdapat dalam rencana aksi, misalnya kasus perizinan yang tumpang-tindih, sengketa lahan, penyelesaian sengketa penguasaan lahan, dan perencanaan tata ruang. Perintisan peta tersebut di beberapa daerah dan kementerian teknis akan membantu mempercepat proses tersebut dan pengumpulan data di lapangan untuk peta tersebut sebagai sebuah instrumen untuk mengatasi masalah.

12. Keterbukaan mengenai Lingkungan

Pemerintah Indonesia menerbitkan laporan EITI pertamanya pada awal 2013. Laporan ini menyajikan penerimaan pemerintah dari setiap perusahaan, dengan menggunakan data tahun 2009, yang dibayarkan oleh sebagian besar perusahaan minyak, gas, mineral, dan batu bara yang beroperasi di negara ini. Pemerintah perlu melengkapi penerbitan laporan EITI tersebut dengan panduan yang jelas mengenai cara membaca datanya, agar lebih memahami temuan-temuan sehingga menyebabkan semakin terlibatnya masyarakat dalam perbaikan yang dibutuhkan oleh sistem tersebut. Situs web EITI perlu ditautkan pada situs web/data kementerian-kementerian sektoral dan menyoroti informasi lebih terperinci yang disediakan oleh kementerian-kementerian sektoral. Informasi terperinci mengenai setiap kontrak juga akan lebih bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Hal ini selaras dengan rekomendasi mengenai penyediaan data terperinci untuk sebagian besar komitmen OGI.


7

Rekomendasi OGI telah berhasil memberi ruang bagi keikutsertaan masyarakat, tetapi pada tahap awal ini belum optimal. Dalam hal komitmen yang secara teknis sulit, pemerintah menitikberatkan pada pembentukan kerangka dasar, atau menyediakan tambahan bantuan berupa pemantauan rutin terhadap upaya yang telah ada sebelum OGP, tetapi sayangnya kurang banyak membantu menangani masalah-‐masalah struktural yang terkait dengan pelaksanaan oleh kementerian/lembaga. Berbagai konsultasi dan diskusi kelompok terarah dengan para pemangku kepentingan menyoroti sedikit-‐dikitnya lima rekomendasi bagi pemerintah untuk menyempurnakan rencana aksi OGI berikutnya.

1) Menyempurnakan OGI sebagai sebuah instrumen untuk dijalankan dalam kerangka pelaksanaan Undang-‐Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-‐KIP), sebagai landasan yang lebih kokoh bagi Indonesia. <0}

UU-‐KIP ini telah memberi landasan kuat bagi transparansi di Indonesia, tetapi sayangnya sejak diberlakukan pada tahun 2008, pelaksanan UU-‐KIP ini menghadapi banyak sekali batu sandungan. Dengan demikian, OGI perlu mengambil peran untuk mendorong percepatan dan mengatasi kendala-‐kendala dalam pelaksanaan UU-‐KIP dengan memanfaatkan OGP sebagai sebuah instrument internasional yang penting.

2) Memilih cakupan yang lebih strategis, tetapi sistemik dalam rencana aksi berikutnya. Penyusunan strategi untuk rencana aksi 2012 memang merupakan tahap peletakan landasan yang penting, sehingga dapat dipahami jika pemerintah memilih cakupan yang realistis. Ke depan, berdasarkan keberhasilan dalam rencana aksi pertama, Indonesia perlu menyusun rencana aksi yang lebih ambisius dalam arti lebih strategis dan sistemik, untuk mempercepat tercapainya kondisi ‘pemerintah terbuka’, melampaui upaya di kementerian/lembaga yang sudah ada sebelum adanya OGI.

3) Memperdalam transparansi sistem dengan memperkuat struktur insentif, dibandingkan dengan sekadar menyoroti praktik-‐praktik teladan.Rencana aksi berikutnya adalah pada waktu OGI harus bergerak lebih maju dari upaya-‐upaya yang telah dilaksanakan dengan baik oleh kementerian/lembaga sebelumnya dengan mendorong perubahan sistem insentif di seluruh sistem untuk mendorong perubahan perilaku yang sejalan dengan UU-‐KIP. Lagi pula, karena sebagian besar komitmen OGI sampai sekarang lebih menitikberatkan pada penyediaan informasi melalui Internet, pemerintah perlu menjajaki saluran-‐saluran transparansi lainnya, untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. 4) Memperdalam peran dan dorongan OGP dalam melaksanakan transparansi di Indonesia. Banyak rencana transparansi kementerian-‐kementerian pada saat ini mengalami hambatan sistemik, misalnya ketidaksepakatan mengenai batasan informasi yang dibuka atau dikecualikan. Instansi-‐instansi tersebut memerlukan sebuah instansi dengan kemampuan koordinasi kuat seperti Tim Inti OGI untuk membantu mengurai hambatan sistemik tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan pengaturan kelembagaan yang memastikan pelaksanaan OGI ke depan, agar tidak tergantung pada keadaan politik, misalnya hasil pemilihan umum mendatang. 5) Memperbaiki tata kelola pemerintahan oleh Tim Inti sebagai instansi pengkoordinasi OGI. Banyak pemangku kepentingan menyoroti perlunya memperbaiki aturan dalam OGI/Tim Inti, misalnya tata cara pembuatan keputusan. Tim Inti perlu mencakup keterwakilan dari lebih banyak kementerian dan memberi lebih banyak ruang bagi LSM dalam pembuatan keputusan. Pembahasan lebih lanjut dibutuhkan misalnya mengenai bagaimana memilih perwakilan-‐perwakilan LSM, mendorong keikutsertaan yang lebih intensif dan luas dari LSM lainnya, dan bagaimana Tim Inti membuat dan melaporkan keputusan sedemikian rupa sehingga memberi posisi yang setara antara LSM dan pemerintah.


8

Article 33 Indonesia adalah sebuah lembaga advokasi berdasarkan riset yang didirikan pada tahun 2009. Misinya ialah untuk meningkatkan tata kelola dan pengelolaan keuangan negara yang baik dalam kaitannya dengan layanan dasar, sumberdaya ekstraktif, dan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. OGP bertujuan untuk memastikan komitmen nyata pemerintah untuk meningkatkan transparansi, memberdayakan masyarakat, memberantas korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat tata kelola. Mekanisme Pelaporan Independen OGP menilai penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi nasional guna mempercepat musyawarah di kalangan para pemangku kepentingan dan memperbaiki pertanggungjawaban.

Persyaratan Kelayakan: Transparansi Anggaran: 4 dari 4 Akses pd. Informasi: UU Diundangkan

Pengungkapan Kekayaan:4 dari 4 Keikutsertaan Masy.: 9.12 dari 10

2011 Untuk ikut serta dalam OGP, pemerintah harus menunjukkan komitmen terhadap ‘pemerintah terbuka’ dengan memenuhi kriteria minimum dalam bidang-‐bidang pokok ‘pemerintah terbuka’. Indikator pihak ketiga digunakan untuk menentukan kemajuan negara atas setiap bidang tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: http://www.opengovpartnership.org/eligibility.


9

I. Latar Belakang Panduan OGP Open Government Partnership/Kemitraan Pemerintah Terbuka (OGP) adalah sebuah prakarsa internasional multipihak sukarela yang bertujuan untuk menjamin komitmen dari pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan transparansi, memberdayakan masyarakat, memberantas korupsi, dan memanfatkan teknologi baru dalam kerangka memerkokoh tata kelola pemerintahan. Dalam mencapai tujuan akhir ini, OGP menyediakan sebuah forum internasional untuk melakukan pembicaraan dan saling berbagi di kalangan pemerintah, organisasi masyarakat madani (LSM), dan swasta, yang semuanya memberi sumbangsih terhadap cita-cita bersama, yaitu ‘pemerintah terbuka’. Para pemangku kepentingan mencakup pemerintah yang ikut serta maupun LSM dan perusahaan swasta yang mendukung asas dan misi OGP. Indonesia, salah satu dari delapan negara pendiri Open Government Partnership (OGP), mulai keikutsertaan resminya dalam OGP pada bulan September 2011, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi mengajukan prakarsa tersebut disamping para kepala negara lain dan para menteri di New York. Agar dapat ikut serta dalam OGP, pemerintah harus menunjukkan komitmen terhadap ‘pemerintah terbuka’ yang dapat dibuktikan dengan memenuhi seperangkat kriteria kinerja (minimum) mengenai ukuran-ukuran penting dalam ‘pemerintah terbuka’ yang terutama merupakan hasil dari peningkatan kemampuan tanggap pemerintah, pemantapan keterlibatan masyarakat, dan pemberantasan korupsi. Indikator yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi di luar OGP digunakan untuk menetapkan sejauh mana kemajuan suatu negara dalam setiap ukuran, dengan nilai yang diberikan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Indonesia bergabung dalam kemitraan tersebut dengan melampaui persyaratan kelayakan minimum, yaitu dengan nilai tinggi pada setiap kriteria. Sewaktu bergabung, Indonesia memiliki peringkat tertinggi dari yang dimungkinkan untuk kategori “Anggaran Terbuka” (2 dari maksimum 2), i “Akses pada Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik” (2 dari maksimum 2) ii, dan “Pengungkapan Kekayaan bagi Para Pejabat Tinggi” (2 dari maksimum 2).iii Indonesia juga memiliki nilai 7.06 dari maksimum 10 pada Indeks Demokrasi, sub-nilai Kebebasan Sipil, yang diterbitkan oleh Satuan Intelijen Ahli Ekonomi.iv Semua pemerintah peserta OGP harus menyusun rencana aksi negara peserta OGP yang memerinci komitmen nyata dalam jangka waktu dua tahun pertama. Para pemerintah perlu memulai rencana aksi mereka dengan saling berbagi upaya yang ada terkait dengan seperangkat lima “kendala besar”, termasuk program-program yang sedang berlangsung dan strategi-strategi khusus mengenai ‘pemerintah terbuka’. [Lihat Bab IV untuk daftar lengkap bidang-bidang yang menghadapi Kendala Besar] Rencana aksi perlu kemudian menetapkan komitmen-komitmen OGP setiap pemerintah, yang memperluas pelaksanaan oleh pemerintah di luar data dasar sekarang dalam hal kendala besar terkait. Komitmen-komitmen ini dapat saja mengembangkan upaya-upaya yang ada, menetapkan langkah-langkah baru untuk menyelesaikan reformasi yang sedang berlangsung, atau memulai tindakan pada bidang yang sepenuhnya baru. Bersama dengan anggota-anggota lain pendiri OGP, Indonesia menyusun Rencana Aksi Nasionalnya dari Juni sampai dengan September 2011. Tanggal mulai berlaku Rencana Aksi yang diserahkan pada bulan September secara resmi adalah 1 Januari dengan pelaksanaan berlangsung sampai dengan 31 Desember 2012. Kementerian terkait menerbitkan penilaian sendiri pada bulan April 2013. Pada waktu penyusunan (Juli-Agustus 2013), para pejabat dan anggota LSM telah menerbitkan rencana aksi nasional kedua. Sesuai dengan persyaratan OGP, Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) dalam OGP telah melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi pertama Indonesia,


10

yang menjadi dasar bagi laporan ini. Itu merupakan tujuan IRM untuk menyebarluaskan pembicaraan yang sedang berlangsung berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan komitmen-komitmen mendatang di setiap negara peserta OGP.

Kerangka Kelembagaan Pada tanggal 20 September 2011, Indonesia membentuk ‘Open Government Indonesia’ (OGI) sebagai koalisi nasional yang bertanggung jawab untuk mewakili dan melaksanakan OGP di negara ini. Beberapa macam organisasi menjadi anggota OGI. Instansi-instansi pemerintah meliputi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP atau UKP4), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Komisi Informasi Pusat, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari kalangan LSM, para anggotanya adalah Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesian Center for Environmental Law/Pusat Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), dan Transparency International Indonesia/Transparansi Internasional Indonesia (TII). UKP4 memelopori pelaksanaan Rencana Aksi Indonesia.v Dengan dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Desember 2009, UKP4 memiliki kewenangan besar dalam mengkoordinasikan para pejabat tinggi pemerintah. Lima tanggung jawab utamanya adalah:

1. Pengawasan dan memfasilitasi program-program antarsektor. 2. Mengurai hambatan dalam pelaksanaan berbagai prakarsa melalui penelaahan dan

koordinasi. 3. Pemantauan hal-hal strategis yang memiliki kemungkinan dampak positif atau negatif

terhadap tata kelola pemerintahan, untuk mengusulkan tanggap cepat dari Presiden atau Wakil Presiden.

4. Menjalankan ruang kendali Bina Graha untuk membantu pembuatan keputusan strategis. 5. Penugasan khusus oleh Presiden atau Wakil Presiden.vi

Dalam rangka OGP, UKP4 menghadapi beberapa kendala resmi dan tidak resmi. Secara resmi, meskipun tugasnya luas, instansi tersebut dibentuk melalui ‘peraturan presiden’, yang merupakan produk hukum dengan jenjang kedua terendah dalam hal tingkatan kewenangannya.vii Peraturan ini memberi kewenangan kepada UKP4, yang digunakannya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan OGP, terutama melalui pemantauan dan pemberian nilai terhadap rencana setiap instansi. Berlandaskan hasil evaluasi ini, UKP4 kemudian mengajukan rekomendasi khusus kepada instansi-instansi atau kepada para pemimpin pelaksana. Tetapi, UKP4 kadang-kadang menghadapi kesulitan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan OGP. Pada bulan Juli 2011, dengan jadwal waktu ketat untuk menyusun Rencana Aksi Nasional pertama OGP, UKP4 menetapkan memilih sedikit LSM untuk bergabung dengan perwakilan-perwakilan pemerintah dalam Tim Inti yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan program, pemantauan dan evaluasi upaya ‘pemerintah terbuka’. Empat LSM (yaitu Indonesian Center for Environmental Law, Transparency International Indonesia, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)), dan lima kementerian/lembaga negara (yaitu UKP4, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Komisi Informasi Pusat) diundang untuk membentuk Tim Inti.viii i Open Budget Partnership. Open budgets change lives. Washington, DC: Open Budget Partnership, 2012. http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2012-infographic.png


11

ii http://ccrinepal.org/files/documents/legislations/12.pdf iii Djankov, Simeon, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, dan Andrei Shleifer. “Disclosure by Politicians.” Tuck School of Business Working Paper 2009-60 (2009): http://bit.ly/19nDEfK; Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). “Types of information decision makers are required to formally disclose, and level of transparency.” Dalam “Government at a Glance 2009”, 132. OECD, 2009. http://bit.ly/13vGtqS; Messick, Ricard. “Income and Asset Disclosure by World Bank Client Countries.” Washington, DC: World Bank, 2009. http://bit.ly/1cIokyf iv Economist Intelligence Unit. 2010. Democracy Index 2010: Democracy in Retreat. London: Economist. Tersedia di: http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf v http://opengovindonesia.org/ vi UKP4. “Sekilas UKP-PPP.” Diperoleh 18 Agustus 2013. http://www.ukp.go.id/profil vii Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” http://bit.ly/160B6iR viii Hidayat, Tara. Dikutip dalam Dolar Vasani. “Indonesia: Time for More Proactive Engagement and Better Access to Information.” Blog Open Government Indonesia. 1 Juli 2013. http://bit.ly/16ZZOEB


12

II. Proses: Penyusunan Rencana Aksi Negara peserta OGP dipersyaratkan untuk mengikuti proses konsultasi selama penyusunan rencana rencana aksi OGP mereka. Negara tersebut harus:

• Memerinci perincian proses konsultasi dengan masyarakat dan jangka waktu yang tersedia (setidak-tidaknya online) sebelum melaksanakan konsultasi tersebut

• Berkonsultasi dengan masyarakat luas secara nasional, termasuk LSM dan swasta; menggali beragam pendapat; meringkas hasil konsultasi dengan masyarakat tersebut dan semua kiriman tanggapan tertulis dari perorangan yang tersedia online

• Melakukan kegiatan-kegiatan OGP dalam peningkatan kepedulian untuk memperbesar keikutsertaan masyarakat dalam konsultasi

• dengan pemberitahuan sebelumnya dalam waktu yang memadai dan melalui berbagai cara –termasuk online dan melalui pertemuan-pertemuan perorangan- untuk memastikan diperolehnya kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat

Persyaratan kelima, yaitu selama konsultasi, ditetapkan dalam Pasal-pasal Tata Kelola Pemerintahan OGP, Bab III: Konsultasi selama Pelaksanaan,

• Negara harus menetapkan sebuah forum agar memungkinkan konsultasi multipihak secara rutin mengenai pelaksanaan OGP –dapat saja sebuah instansi yang ada atau yang baru

Pada umumnya, para pemangku kepentingan menerima bahwa Rencana Aksi yang sekarang ini berfungsi hanya sebagai tahap pertama OGI karena pemerintah lebih menitikberatkan pada pembentukan proses dan instansi. Proses untuk konsultasi dengan masyarakat, termasuk jadwal waktunya, tersedia online sebelum dimulainya konsultasi tersebut.i Walaupun tidak semua pemangku kepentingan yang diwawancarai menerima pemberitahuan sebelumnya, mereka pada umumnya melaporkan bahwa pengumuman mengenai konsultasi tersebut telah disebarkan secara luas, setidak-tidaknya dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah pada masa lalu. Pemberitahuan sebelumnya telah diperoleh LSM-LSM utama di Jakarta dan jumlah lokakarya dan diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan selama konsultasi ini (lebih dari 30) merupakan bukti mengenai memadainya pemberitahuan sebelumnya yang memberi waktu persiapan kepada LSM. Kebanyakan, hanya LSM-LSM di Jakarta dihubungi atau didorong untuk ikut serta, tetapi sebagian LSM di kabupaten/kota sekitar Jakarta ikut serta, dan banyak di antaranya juga memiliki jaring kerja di seluruh Indonesia. Dengan didukung oleh beberapa lembaga pendana, LSM menyelenggarakan lokakarya-lokakarya untuk mengevaluasi rencana aksi dan menyampaikan tanggapan dan masukan rekomendasi untuk Tim Inti melalui perwakilan-perwakilan LSM. LSM semakin peduli bahwa “proses tersebut tidak partisipatif …. pemerintah saja yang menunjuk mereka.”ii Pemerintah menanggapi dengan menjelaskan bahwa proses OGP pertama di Indonesia didasarkan pada gagasan “mari kita mulai saja dan lihat bagaimana nanti saja.” ‘Ada ratusan LSM di Indonesia. Kita menginginkan organisasi-organisasi yang telah terbukti rekam jejak, pengalaman, dan kecocokannya di lapangan, tetapi tanpa keterkaitan dengan partai politik apa pun,’ Tara Hidayat dari UKP4 menjelaskan. “Kita sekarang tahu bahwa itu semestinya dilakukan secara berbeda.”iii Kebanyakan peserta dalam konsultasi tersebut adalah para staf LSM dan peneliti dari perguruan tinggi, dengan sedikit peserta dari kementerian teknis dan lembaga negara lainnya. Pembahasan biasanya dilakukan dengan metode Diskusi Kelompok Terarah (FGD), yaitu


13

menggunakan pokok-pokok pembahasan tertentu. Risalah pertemuan dari diskusi tersebut diedarkan untuk diperiksa dan diberi masukan. Menurut pendapat peneliti IRM, dengan mempertimbangkan keanekaragaman Indonesia, dirasa sulit untuk menjangkau semua pemangku kepentingan yang terkait. Dalam hal ini, peserta konsultasi merupakan, secara umum, sekumpulan pemangku kepentingan yang beraneka ragam, terutama lintas sektor dan persoalan. Walaupun kekurangterwakilan terlihat pada swasta dan peserta daerah, konsultasi tersebut bermanfaat karena pemerintah membuka ruang cukup lebar bagi para pemangku kepentingan untuk memberi masukan atau rekomendasi terhadap rencana aksi pemerintah. Melalui proses ini, kebanyakan pemangku kepentingan merasa bahwa masukan mereka cukup ditampung dan dimasukkan ke dalam Rencana Aksi tersebut. Pada satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menanggapi kepedulian para pemangku kepentingan. Tetapi pada sisi lain, strategi yang menampung kepentingan semua pemangku kepentingan ini membuat rencana tersebut mencakup agenda yang agak besar dan terperinci, dan mudah dikritik karena sebab itu. i Wawancara dengan Ridaya Laodengkowe, Staf Prorep, 28 Mei 2013, wawancara melalui telepon; FGD dengan para pemangku kepentingan pada tgl. 3 Juni 2013 ii Suryani, Tanti. Dikutip dalam Dolar Vasani. “Indonesia: Time for More Proactive Engagement and Better Access to Information.” Blog Open Government Indonesia. 1 Juli 2013. http://bit.ly/16ZZOEB iii Hidayat, 1 Juli 2013.


14

III. Proses: Konsultasi selama Pelaksanaan Selama tahap pelaksanaan, pemerintah menyelenggarakan enam konsultasi multipihak yang biasanya berupa pertemuan-pertemuan setengah hari atau satu hari. Tim Inti dan kementerian-kementerian sektoral ikut serta disamping perwakilan-perwakilan LSM yang kebanyakan dari Jakarta. Forum tersebut bertemu di Jakarta setidaknya setiap dua bulan. Secara tidak resmi, perwakilan-perwakilan LSM secara rutin menyelenggarakan pertemuan dengan LSM yang lebih luas dan tidak langsung terlibat dalam OGI untuk melaporkan kemajuan dan memberi masukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan rencana aksi. Demikian pula, beberapa komitmen tumpang-tindih dengan upaya terkait lain, yang Indonesia sedang laksanakan sejalan dengan OGP. Sebagai contoh, Publikasikan Apa yang Anda Bayar bertemu dengan kementerian-kementerian dan perusahaan-perusahaan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Extractive Industries Transparency Initiative/Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif (EITI), yang temanya tumpang-tindih dengan OGP dan REDD+ (sebuah kemitraan di kalangan negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan). Dengan melihat ke depan, ada beberapa cara untuk meningkatkan keterwakilan dan keikutsertaan dalam konsultasi. Hal ini diulas pada Bab VI. Langkah ke Depan.


15

IV. Pelaksanaan Komitmen Intisari OGP adalah komitmen-komitmen dalam rencana aksinya. Bab ini menguraikan persyaratan untuk komitmen tersebut sebelum menyajikan laporan atas masing-masing komitmen kemudian. Komitmen OGP harus dibuat berkaitan dengan sekumpulan lima “kendala besar” yang dihadapi oleh pemerintah. OGP mengakui bahwa semua negara memulai dari data dasar yang berbeda. Negara diminta memilih kendala-kendala besar dan komitmen-komitmen nyata yang paling berkaitan dengan konteks khas negara tersebut. Rencana aksi, standar, atau komitmen tertentu tidak untuk dipaksanakan pada setiap negara. Lima kendala besar OGP adalah:

1. Perbaikan Layanan Publik – tindakan-tindakan untuk mengurusi seluruh keanekaragaman layanan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, pengadilan pidana, air, listrik, telekomunikasi, dan bidang-bidang layanan terkait lain, dengan membantu mempercepat peningkatan layanan publik atau inovasi swasta

2. Peningkatan Integritas Publik – tindakan-tindakan untuk mengurusi korupsi dan etika publik, akses pada informasi, sosialisasi reformasi keuangan, dan kebebasan media dan LSM

3. Pengelolaan Sumberdaya Publik secara Lebih Efektif – tindakan-tindakan untuk mengurusi anggaran, pengadaan, sumberdaya alam, dan bantuan luar negeri

4. Menciptakan Masyarakat yang Lebih Aman – tindakan-tindakan untuk mengurusi keamanan publik, sektor keamanan, bencana dan tanggap darurat, dan lingkungan

5. Peningkatan Pertanggungjawaban Perusahaan – tindakan-tindakan untuk mengurusi tanggung jawab perusahaan atas persoalan-persoalan seperti lingkungan, antikorupsi, perlindungan konsumen, dan keterlibatan masyarakat

Walaupun sifat komitmen nyata dalam setiap bidang yang menghadapi kendala besar semestinya luwes dan memungkinkan untuk mewakili keadaan-keadaan khas di setiap negara, semua komitmen OGP semestinya mencerminkan empat asas pokok ‘pemerintah terbuka’, yaitu:

• Transparansi: informasi mengenai kegiatan-kegiatan dan keputusan-keputusan pemerintah itu terbuka, lengkap, tepat waktu, bebas tersedia untuk umum, dan memenuhi standar dasar data terbuka (misalnya dapat dibacanya data mentah oleh mesin)

• Keikutsertaan Masyarakat: pemerintah berupaya untuk mengerahkan masyarakat dalam perbincangan publik, memberi masukan, dan memberi sumbangsih yang mengarah pada tata kelola pemerintahan yang lebih cepat tanggap, inovatif, dan efektif.

• Pertanggungjawaban: sudah adanya aturan, peraturan, dan mekanisme yang mengharuskan para pelaku di kalangan pemerintah untuk memberi alasan atas tindakan-tindakan mereka, bertindak dengan mempertimbangkan kritik atau persyaratan yang diberikan untuk mereka, dan menerima tanggung jawab atas kegagalan menjalankan undang-undang atau komitmen.

• Teknologi dan Inovasi: pemerintah menerapkan arti pentingnya menyediakan masyarakatnya akses terbuka pada teknologi, peran teknologi baru dalam menggerakkan inovasi, dan arti pentingnya meningkatkan kemampuan masyarakatnya dalam menggunakan teknologi.

Negara dapat menitikberatkan komitmennya pada tingkat nasional dan/atau daerah –tempat yang mereka yakin bahwa upaya-upaya ‘pemerintah terbuka’ berdampak terbesar. Mengingat bahwa untuk mencapai komitmen-komitmen ‘pemerintah terbuka’ sering melibatkan proses bertahun-tahun, pemerintah perlu menyertakan jadwal waktu dan tolok ukur pada komitmen mereka yang menunjukkan apa yang akan dicapai setiap tahun, jika memungkinkan. Bab ini memerinci setiap komitmen Indonesia yang tercakup dalam rencana aksi awalnya.


16

1. Perbaikan Layanan Publik: Pengurangan Kemiskinan Instansi pengkoordinasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

(TNP2K) Instansi pendukung Tidak ada Narahubung ditetapkan? Tidak Nilai-‐nilai OGP Akses pada informasi, Keikutsertaan, Pertanggungjawaban,

Teknologi dan inovasi Kendala besar OGP Peningkatan integritas publik, Pengelolaan sumberdaya publik

secara lebih efektif Kekhususan tujuan akhir Sedang Tindakan atau rencana Melakukan tindakan Tahap penyelesaian Banyak Ketepatan Waktu Terlambat dari jadwal Langkah-‐langkah berikutnya Memantapkan sosialisasi atas apa yang dilaksanakan

Teks lengkap komitmen Menggalakkan transparansi, pertanggungjawaban, dan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pemerintah untuk pengurangan kemiskinan. Hal ini mencakup penyediaan informasi pada situs web mengenai alokasi anggaran untuk program pengurangan kemiskinan, rencana pelaksanaan, dan hasil pelaksanaannya. Mekanisme keikutsertaan masyarakat melalui daur program dari awal hingga akhir harus ditegakkan melalui peraturan-peraturan. (Jalur I, selambat-lambatnya Desember 2012)

Apa yang Terjadi? Dengan dipelopori oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pemerintah Indonesia membangun sebuah sistem yang dinamai ‘Basis Data Terpadu’ untuk memudahkan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan. TNP2K adalah sebuah instansi pemerintah, yang diketuai oleh Wakil Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang peran utamanya adalah meningkatkan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan terarah tersebut dengan menerapkan sistem-sistem yang lebih baik, memajukan koordinasi dan pemaduan program, dan pemantauan dan mengevaluasi hasil-hasilnya secara efektif. Salah satu prioritas utama TNP2K adalah penyatuan Kerangka Pencapaian Sasaran Nasional ke dalam basis data tunggal, untuk digunakan oleh berbagai upaya pengurangan kemiskinan. Hal ini merupakan hikmah yang dipetik dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, yaitu program-program bantuan masyarakat yang mengandalkan basis data dan pendekatan yang berbeda untuk membidik sasaran keluarga miskin, yang berarti upaya pengulangan yang boros. Basis data terpadu yang baru mencakup 40% keluarga terbawah (berdasarkan status sosial ekonominya) di Indonesia. Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), sebuah survei terhadap 26 juta keluarga yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juli 2011, menyediakan sebagian besar data tersebut. Salah satu tujuan akhir dari sistem Basis Data Terpadu adalah untuk memudahkan koordinasi dan penggunaan sumber data primer keluarga miskin oleh para pemangku kepentingan program perlindungan sosial. Pada saat ini, ada tiga cara memperoleh data dari basis data tersebut, yaitu:

(i) Melalui situs web, setiap orang dapat memperoleh banyak data mengenai sebaran keluarga miskin antarprovinsi dan kabupaten.

(ii) Melalui permintaan keterangan langsung, setiap orang dapat meminta data yang lebih terperinci mengenai keluarga miskin.


17

(iii) Melalui permintaan keterangan langsung, instansi pemerintahan seperti pemerintah daerah atau instansi terkait lain yang membutuhkan data lebih terperinci dapat meminta data mentah, misalnya “menurut nama beserta alamatnya.”i

Walaupun telah diakui secara luas mengenai arti pentingnya proyek ini, timbul ketidaksepakatan mengenai transparansi data tersebut sebagaimana dibahas di bawah ini. Bahkan menurut penilaian oleh kementerian terkait, rencana ini telah dibuat jauh sebelum ada Rencana Aksi OGI. Namun demikian, basis data tersebut dapat digolongkan sebagai kemajuan secara umum dalam hal rencana pemerintah yang telah ada sebelumnya mengenai transparansi kelembagaan. OGI mengungkapkan komitmen ini untuk mencermati dan memungkinkan menelusuri kemajuan secara rutin. Pentingkah Itu? Perihal kendala, berdasarkan terwawancara, pihak-pihak yang membutuhkan dan meminta data menjumpai cara yang berbeda untuk memperoleh data. Mereka melaporkan persyaratan yang terlalu rumit bagi permintaan data oleh masyarakat, dan menduga-duga bahwa hanya lembaga-lembaga yang telah dikenal atau instansi-instansi pemerintah dapat memperoleh data dengan mudah. Beberapa LSM dan lembaga penelitian menuntut informasi pemerintah sedemikian terperincinya sehingga mencakup data mentah menurut nama beserta alamatnya. Pemerintah bersikeras bahwa data ini, yang dikumpulkan secara sah berdasarkan kebutuhan pemerintah, dilindungi karena tergolong “yang dikecualikan” menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menghormati kerahasiaan pribadi warga negara. Kasus ini diajukan atas prakarsa LSM untuk diputuskan oleh Komite Informasi Pusat, ii dengan hasil putusan mengakui data pribadi perorangan sebagai “informasi yang dikecualikan.”iii Hal ini berarti bahwa instansi-instansi pemerintah memperoleh versi data yang terperinci sampai tingkat perorangan sedangkan versi untuk publik kurang terperinci dan tidak menyebutkan sumber informasi. Pemangku kepentingan lain mengeluh mengenai ketiadaan data tertentu, terutama pengungkapan tingkat kemajuan dalam melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Informasi seperti itu dapat digunakan untuk meningkatkan kadar pertanggungjawaban pemerintah dan melindungi dari berbagai upaya yang tumpang-tindih. Menurut penilaian oleh kementerian terkait, para pemangku kepentingan mungkin harus merevisi sasaran ini karena TNP2K bukan instansi pelaksana, tetapi hanyalah dimaksudkan sebagai perantara kebijakan bagi beberapa instansi pelaksana dalam jajaran pemerintah. Akibatnya, TNP2K tidak memiliki kewenangan untuk memaksa instansi-instansi pelaksana lain mengungkapkan data mereka, ataupun untuk memilah mana yang publik memiliki hak untuk memperolehnya, ataupun untuk berurusan dengan persoalan-persoalan hak cipta yang berkaitan dengan laporan-laporan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga seperti LSM internasional yang menggunakan data tersebut. Namun demikian, basis data TNP2K itu sumber data resmi satu-satunya yang seharusnya digunakan oleh pemerintah dalam beragam program penanggulangan kemiskinan, akses publik ke basis data tersebut melalui situs web atau permintaan keterangan langsung merupakan prestasi penting, terutama dalam hal teknologi. Sebagian LSM dan pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan telah mulai menggunakan data ini. Walaupun mengajak untuk membuka lebih banyak data, banyak pemangku kepentingan mengakui bahwa pengungkapan sebaran dan pengukuran kemiskinan pada saat ini cukup bermanfaat dan merupakan langkah pertama yang penting.


18

Langkah ke Depan Ada dua kendala utama dalam pelaksanaan komitmen ini sepenuhnya. Pertama, penting bagi TNP2K untuk memperluas jenis dan jumlah data yang disediakan pada Basis Data Terpadu. Hal ini mencakup pengumpulan data dari kementerian-kementerian teknis yang dianggap sangat penting untuk penelaahan kemiskinan. Data yang disediakan untuk instansi-instansi pemerintah tersebut semestinya disediakan melalui komitmen ini, sedemikian rupa sehingga menghormati kerahasiaan pribadi dan “informasi yang dikecualikan”, kepada masyarakat sehingga rencana pemerintah dalam hal pengurangan kemiskinan yang terarah dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, dalam menghadapi masalah-masalah hambatan seperti itu (masalah-masalah koordinasi dengan kementerian teknis atau lembaga lain, ketidaksepakatan mengenai status data yang dapat diterbitkan, atau mengenai persyaratan siapa yang dapat memperoleh data), OGI berada di tempat yang tepat untuk dapat membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Secara khusus, UKP4 dapat menggunakan kewenangannya dalam OGI untuk mengatasi ketidaksepakatan ini dan mengurai hambatan dalam pelaksanaannya, yang mungkin dengan merekomendasikan diterbitkannya peraturan presiden, sebagai bagian terakhir dari komitmen yang disarankan. i Informasi lebih lanjut dapat dibaca di http://www.tnp2k.go.id/tanya-jawab/basis-data-terpadu/ ii Komisi Informasi Pusat. “Perkumpulan Inisiatif Minta Data TNP2K untuk Social Audit.” 19 Januari 2013. http://bit.ly/15YcD4V iii Komisi Informasi Pusat. “Tak Penuhi Syarat Mitigasi, Majelis Komisioner Kalahkan Pemohon Soal Data Penerima Jamkesmas.” 18 Mei 2013. http://bit.ly/19PGTfP


19

2 Perbaikan Layanan Publik: Subsidi Pendidikan Instansi pengkoordinasi Kementerian Pendidikan Instansi pendukung Tidak ada Narahubung ditetapkan? Tidak Nilai-‐nilai OGP Akses pada informasi, Keikutsertaan Kendala besar OGP Peningkatan integritas publik, Pengelolaan sumberdaya publik

secara lebih efektif Kekhususan tujuan akhir Tinggi Tindakan atau rencana Melakukan tindakan Tahap penyelesaian Banyak Ketepatan Waktu Terlambat dari jadwal Langkah-‐langkah berikutnya Melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan

Teks lengkap komitmen Menggalakkan transparansi, pertanggungjawaban, dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang subsidi pemerintah untuk pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Data dan informasi yang perlu diterbitkan adalah: data alokasi, penyerapan, dan penggunaan anggaran. Penerbitan informasi tersebut perlu dilakukan di setiap SD dan SMP di 411 kabupaten. (Jalur I, selambat-lambatnya Desember 2012)

Apa yang Terjadi? Pemerintah telah mulai menerbitkan data mengenai Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik melalui situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun masing-masing sekolah. Ada empat komitmen yang telah didaftar sebagai komitmen, yaitu: alokasi BOS, penyerapan BOS, pengeluaran BOS, dan mekanisme pengaduan. Pelaksanaan pengungkapan data tersebut beragam dalam hal perincian dan tingkat kelengkapannya.

• Alokasi BOS telah diterbitkan pada situs web dengan tingkat perincian maksimum, yaitu: masing-masing alokasi BOS untuk setiap sekolah sudah tersedia untuk umum.

• Penyerapan BOS telah diterbitkan yang bersifat umum: jumlah yang diserap atau provinsi yang telah menerima bantuan tersebut.

• Penerbitan pengeluaran BOS, data terpenting yang dibutuhkan oleh masyarakat, telah dimulai pada sejumlah sekolah sampel (kira-kira 1% SD).

• Dalam hal mekanisme pengaduan, yang diarahkan pada BOS secara umum dan bukan sekadar persoalan transparansi, situs web tersebut telah menyediakan sarana online yang mencakup statistik aduan, perincian aduan, dan kemajuan menanggapinya.i

Pentingkah Itu? Menurut penilaian oleh kementerian terkait, pemerintah telah melaksanakan rencana ini jauh sebelum ada Rencana Aksi OGI, sebagai tanggapan atas permintaan masyarakat. Akan tetapi, penyertaannya ke dalam Rencana Aksi OGI memungkinkan kemajuan sarana ini dapat ditelusuri secara rutin dengan menitikberatkan pada perhatian LSM terhadap hal tersebut, walaupun sebagian dari aspeknya tidak secara luar biasa membuat maju pelaksanaan oleh pemerintah. Para pemangku kepentingan sangat menghargai pengungkapan alokasi BOS seterperinci itu (per sekolah), karena ini sudah cukup lama diminta oleh masyarakat. Sekolah-sekolah (staf sekolah, orang tua murid atau komite sekolah) sekarang dapat memperoleh data ini untuk tujuan perencanaan atau pemantauan. LSM-LSM, khususnya yang menitikberatkan pada pendidikan, juga secara aktif menggunakan data ini untuk pertanggungjawaban dan pemantauan; demikian pula, lembaga-lembaga penelitian untuk pengumpulan data.


20

Statistik dan perincian aduan menunjukkan penggunaan secara rutin dan luas mekanisme pengaduan online tersebut. Hal ini merupakan prestasi penting dari komitmen ini. Namun demikian, masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan komitmen ini.

• Sebagian besar data tersebut hanya disediakan secara gabungan sedangkan kebutuhannya adalah secara terperinci.

• Lembar-lembar data yang diekspor sering berisi rumus-rumus perhitungan yang ruwet, yang berarti mencakup banyak nilai dalam setiap baris/lajur atau berisi banyak lembar kerja dalam sebuah berkas pengolahan angka, yang menyulitkan penelaahan dan bukan berformat “data terbuka.”

• Ketelitian data masih diragukan. • Penyediaan data mengenai pengeluaran BOS di lebih dari 10.000 sekolah merupakan

upaya yang besar, dan data tersedia untuk kurang dari 1% SD. • Web sering menjadi lambat ketika aliran data mencapai puncak. • Secara fisik, mempertahankan berkas-berkas sebanyak itu secara online merupakan

kendala karena terbatasnya sumberdaya dan keterampilan pada saat ini. • Walaupun tampak digunakan dengan baik sejauh ini, tidak ada jaminan pemaksaan atau

tanggap terhadap mekanisme pengaduan online. Banyak pertanyaan menerima tanggapan demikian, “Kami akan meneruskan permintaan keterangan tersebut” atau “Mohon mengajukan pengaduan Anda kepada sekolah/instansi di provinsi setempat.”

• Belum ada mekanisme untuk memantau dan memaksakan transparansi dan penerbitan data per sekolah di luar 1% sekolah sampel.

• Ada ketidaksepakatan dalam hal status dasar dari sumber informasi, misalnya apakah tanda terima pembayaran digolongkan sebagai data untuk umum dan diharuskan terbuka untuk umum ataukah tidak.

Langkah ke Depan Ada dua langkah penting berikutnya dalam melaksanakan komitmen ini, yaitu: Pertama, data perlu disediakan untuk umum sedapat-dapatnya secara terperinci. Ini mencakup penyediaan data sedemikian rupa sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini akan memungkinkan melakukan perbandingan antarsekolah dan kemajuan sekolah dari waktu ke waktu. Menampilkan data seperti berapa pendapatan yang diterima oleh sebuah sekolah dibandingkan dengan berapa yang seharusnya, atau membandingkan data mengenai jumlah siswa yang ada dengan alokasi dana, akan memungkinkan penelaahan data secara mudah dan teliti. Secara umum, data dalam lembar data semestinya tidak mengandung rumus-rumus perhitungan yang ruwet sehingga penelaahan sedapat-dapatnya mudah dan tidak salah. Kedua, sedikit perbaikan tetapi tepat terhadap transparansi dan mekanisme pengaduan melalui situs web adalah menautkannya dengan pokok aduan maupun instansi terkait yang bertugas menanggapi. Sebagai contoh, menautkan aduan mengenai suatu dinas tertentu pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten, atau sekolah ke dinas yang bersangkutan untuk menanggapi dan kepada instansi pada tingkat pusat untuk memaksa mengatasi aduan tersebut akan memungkinkan mekanisme tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. i Informasi lebih lanjut dapat dibaca di http://bos.kemdiknas.go.id/home/berita/48 dan http://bos.kemdiknas.go.id/pengaduan/


21

3 Perbaikan Layanan Publik: Subsidi Kesehatan Instansi pengkoordinasi Kementerian Kesehatan Instansi pendukung Tidak ada Narahubung ditetapkan? Tidak Nilai-‐nilai OGP Akses pada informasi, Keikutsertaan Kendala besar OGP Peningkatan integritas publik, Pengelolaan sumberdaya publik

secara lebih efektif Kekhususan tujuan akhir Tinggi Tindakan atau rencana Melakukan tindakan Tahap penyelesaian Banyak Ketepatan Waktu Terlambat dari jadwal Langkah-‐langkah berikutnya Melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan

Teks lengkap komitmen Menggalakkan transparansi, pertanggungjawaban, dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang subsidi pemerintah pada sektor kesehatan. Data dan informasi yang perlu diterbitkan adalah: data alokasi dan penggunaan anggaran, daftar penerima jaminan kesehatan, proses memperoleh layanan jaminan kesehatan. Penerbitannya dilakukan di setiap pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) tingkat kecamatan di 497 kabupaten. (Jalur I, selambat-lambatnya Desember 2012).

Apa yang Terjadi? Sebagaimana halnya dengan layanan pendidikan, tiga pertanyaan terbesar masyarakat adalah: berapa alokasi anggaran, apakah anggaran mencapai penyedia layanan, dan apakah digunakan semestinya. Sebagai tanggapan atas kebutuhan ini, pemerintah telah mulai menerbitkan data sebagaimana didaftar pada komitmen di atas melalui situs web Kementerian Kesehatan, termasuk alokasi dan realisasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), tata cara memperoleh layanan jaminan kesehatan, dan informasi kesehatan terkait lain. Kementerian Kesehatan mengadakan BOK untuk mendukung kegiatan-kegiatan Puskesmas. Pada tahun 2013, dana ini disebarkan kepada 9.419 Puskesmas di 26 provinsi di Indonesia. Data alokasi BOK tersebut ditampilkan melalui web dalam bentuk jumlah gabungan per kabupaten setiap bulan, termasuk kemajuan penggunaan dana ini. Situs web tersebut juga menampilkan petunjuk teknis dengan cukup bagus mengenai penggunaan dana BOK secara tepat, dan bagaimana setiap Puskesmas menggunakan alokasi BOK-nya. Data pengeluaran disediakan dalam bentuk gabungan. Dengan demikian, pemerintah masih menemui masalah yang berkaitan dengan transparansi pengeluaran, terutama yang berupa angka gabungan, yaitu pada tingkat kabupaten dan bukan pusat. Disamping itu, situs web Kementerian Kesehatan mengandalkan pada situs web setiap pemerintah daerah untuk memasok datanya, yang mendorong pemerintah daerah untuk berperan, tetapi juga membagi-bagi tanggung jawab.i Serupa dengan komitmen no.2, upaya ini sudah ada sebelum keterlibatan Indonesia dalam OGP. Akan tetapi, dengan memasukkannya ke dalam Rencana Aksi OGI memungkinkan kemajuan sarana ini dapat ditelusuri secara rutin walaupun tidak secara luar biasa membuat maju pelaksanaan oleh pemerintah. Pentingkah Itu? Walaupun tidak ada bukti mengenai banyaknya pemangku kepentingan yang telah menggunakan data tersebut berkat komitmen ini, jumlah data yang diterbitkan dan penerapannya


22

secara luas akan memberdayakan LSM. Semua pengguna di kalangan staf Puskesmas hingga masyarakat secara umum dapat memanfaatkan data tersebut untuk kajian dan penilaian atau pemantauan dan pembelaan (advokasi). Para pemangku kepentingan menetapkan dua kendala utama, yaitu: sejauh mana penggabungan data dan pembaruan data. Pertama, data mengenai pengeluaran masih disediakan secara gabungan sedangkan kebutuhannya adalah secara terperinci. Kedua, data yang disajikan tersebut tidak diperbarui secara rutin. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengandalkan pada situs web pemerintah-pemerintah daerah dalam hal data mengenai pengeluaran. Memastikan bahwa lebih dari 400 kabupaten menyediakan informasi ini dengan cukup cepat menghadapi kendala besar. Kendala terakhir adalah bahwa sampai dengan Agustus 2013, data tersebut sama sekali tidak mudah diperoleh, ditelaah ataupun dibandingkan. Disamping kesulitan dalam menjelajahi situs web, situs web tersebut juga menyajikan data dalam bentuk yang berbeda-beda, dalam jangka waktu yang berbeda-beda, dan menggunakan indikator-indikator yang berbeda-beda antarkabupaten. Aspek yang menarik dengan diterbitkannya data ini untuk umum adalah disediakannya ruang bagi keikutsertaan masyarakat. Situs web Purworejo menyediakan sebuah sarana untuk menyampaikan penjelasan mengenai dokumen-dokumen dan informasi lain, ii dan walaupun tidak jelas apakah penjelasan ini memengaruhi kebijakan, ini merupakan upaya yang patut dipuji dalam rangka semangat OGP. Langkah ke Depan Penyediaan data yang cukup terperinci dan lebih spesifik dalam pola realisasi pembelanjaan akan membantu memperbesar keikutsertaan masyarakat. Penyerapan BOK yang lebih terperinci, misalnya menunjukkan bagaimana pemerintah kabupaten dan Puskesmas menggunakan anggaran mereka, sebagai contoh, akan membantu memperkuat pemantauan oleh masyarakat. Dalam hal organisasi, pemerintah perlu berupaya untuk membakukan cara penyajian data tersebut di semua daerah. Penyajian yang tidak seragam menyulitkan penelaahan antarkabupaten dan pertanggungjawabannya. i Informasi lebih lanjut dapat dibaca di http://www.gizikia.depkes.go.id/archives/berita-bok/daftar-alamat-website-26-kabkota-og-bok

ii http://www.dinkespurworejo.go.id/bok/desember-2012


23

4 Peningkatan Integritas Publik: Kepolisian Instansi pengkoordinasi Kepolisian Negara RI Instansi pendukung Tidak ada Narahubung ditetapkan? Tidak Nilai-‐nilai OGP Akses pada informasi, Teknologi dan inovasi Kendala besar OGP Peningkatan integritas publik, menciptakan masyarakat yang

lebih aman, Perbaikan layanan publik Kekhususan tujuan akhir Tinggi Tindakan atau rencana Melakukan tindakan Tahap penyelesaian Sedikit Ketepatan Waktu Terlambat dari jadwal Langkah-‐langkah berikutnya Melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan

Teks lengkap komitmen Menggalakkan transparansi, pertanggungjawaban, dan keikutsertaan masyarakat terhadap layanan polisi dan tuntutan masyarakat. Data dan informasi yang perlu diterbitkan mencakup: profil instansi dan petugas, jenis dan mekanisme pelayanan, waktu dan biaya yang dibutuhkan, status/kemajuan kasus, dan laporan tahunan. Data dan informasi perlu diterbitkan pada situs web instansi. (Jalur I, selambat-lambatnya Desember 2011).

Apa yang Terjadi? Komitmen ini mencakup empat jenis informasi yang berbeda. Sampai dengan Agustus 2013, situs web Kepolisian RI menyediakan sedikit kemajuan pelaksanaan komitmen ini. Bagan organisasi dan daftar setiap Kepolisian Daerah sekarang dapat diperoleh, termasuk nama dan alamat para Kepala Kepolisian. Walaupun ini benar-benar menunjukkan kemajuan, tiga aspek lain dalam komitmen tersebut lebih terkendala dalam pelaksanaannya. Bagian ‘Ketentuan dan Layanan’ dalam situs web tersebut mendaftar banyak berkas yang dapat diunduh, tetapi ketika IRM memeriksanya, tautan-tautan tersebut tidak jalan ataupun berkas-berkas unduhan kosong. Beberapa kasus dapat diperoleh, tetapi memberi sangat sedikit informasi dan belum diperbarui sejak 2010. Ringkasan tahunan terakhir yang tersedia juga bertanggal tahun yang sama, tetapi tidak berisi informasi –setiap kategori berisi angka nol. Pembaruan sekali-kali dan informasi tampak pada laman ‘Beranda’, tetapi sangat terbatas. Sebagai contoh, sebuah berita mengenai upaya penegakan aturan baru tentang lalu lintas berisi beberapa data tentang jumlah tahanan dan kecelakaan, tetapi cara penyajiannya tidak memungkinkan untuk digunakan dalam penelaahan atau perbandingan untuk dipertanggungjawabkan.i Berita lain mengenai layanan perizinan memberi informasi mengenai tempat dilakukannya pendaftaran, tetapi tidak memberi tahu waktu atau biaya sebagaimana dijelaskan pada komitmen tersebut.ii Secara keseluruhan, hasil ini menyimpulkan bahwa pokok persoalan ini telah berubah sedikit setelah perancangan dan pelaksanaan Rencana Aksi Indonesia.iii Pentingkah Itu? Walaupun para pemangku kepentingan melaporkan telah memanfaatkan sebesar-besarnya uraian tata cara dan layanan polisi, misalnya tata cara permohonan surat izin mengemudi, IRM tidak dapat mengunduh atau memperoleh berkas apa pun yang dinyatakan tersedia pada situs web tersebut.


24

Walaupun situs web tersebut sekarang menunjukkan nama dan alamat kepala-kepala kepolisian, hal ini tidak terlalu bermanfaat untuk pertanggungjawaban publik karena publik dapat mengajukan aduan tanpa memiliki informasi ini. Para pengguna sangat mengeluhkan mekanisme pengaduan online yang tidak berfungsi karena sulit untuk terus mengikuti tanggapan dari pihak berwenang mengenai aduan-aduan tersebut. Hal ini telah menurunkan semangat masyarakat untuk melapor. Dengan demikian, satu-satunya bagian dari komitmen ini yang telah dilaksanakan adalah menerbitkan informasi mengenai “profil instansi dan petugas.” Jika ada kemungkinan dampak besar dari aspek-aspek lain dalam komitmen ini, peneliti IRM menganggap bahwa pelaksanaan dan arti pentingnya terbatas. Langkah ke Depan Walaupun para pemangku kepentingan melaporkan banyak perbaikan dalam hal informasi mengenai jenis layanan dan mekanisme polisi, mereka juga menyatakan bahwa korupsi masih terjadi. Gebrakan-gebrakan biasanya memperbaiki sistem sebentar saja, tetapi kemudian kasus-kasus mulai muncul kembali. Karena itu, langkah pokok penting berikutnya adalah pemerintah memperbaiki sistem penelusuran aduan sehingga publik dapat melihat cara aduan mereka ditangani. i http://www.polri.go.id/berita/15153 ii http://www.polri.go.id/headline/berita/15258 iii Informasi lebih lanjut dapat dibaca di http://www.polri.go.id/


25

5 Peningkatan Integritas Publik: Tingginya Risiko Korupsi Instansi pengkoordinasi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Imigrasi, dan Kantor Bea

dan Cukai Instansi pendukung Tidak ada Narahubung ditetapkan? Tidak Nilai-‐nilai OGP Akses pada informasi, Teknologi dan inovasi Kendala besar OGP Peningkatan integritas publik, Pengelolaan sumberdaya publik

secara lebih efektif Kekhususan tujuan akhir Tinggi Tindakan atau rencana Melakukan tindakan Tahap penyelesaian Selesai Ketepatan Waktu Sesuai dengan jadwal Langkah-‐langkah berikutnya Mempertahankan dan memantau

Teks lengkap komitmen Menggalakkan transparansi, pertanggungjawaban, dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang-bidang layanan publik yang menunjukkan tingginya risiko korupsi seperti Kantor Pajak, Kantor Imigrasi, dan Kantor Bea dan Cukai. Data dan informasi yang perlu diterbitkan mencakup: profil instansi dan petugas, jenis dan mekanisme pelayanan, waktu dan biaya yang dibutuhkan, status/kemajuan kasus, dan laporan tahunan. Data dan informasi tersebut perlu diterbitkan pada situs web instansi. (Jalur I, selambat-lambatnya Desember 2011).

Apa yang Terjadi? Situs web Ditjen Pajak, Kantor Imigrasi, dan Kantor Bea dan Cukai telah berhasil menyediakan sebagian besar informasi yang terdaftar dalam komitmen tersebut, yaitu: profil instansi, profil petugas, jenis dan mekanisme pelayanan, waktu dan biaya yang dibutuhkan, status/kemajuan kasus, dan laporan tahunan. Semuanya diperbarui dan dipelihara secara rutin. Situs web Direktorat Jenderal Pajak sepenuhnya berfungsi dan semua informasi terkait mudah diperoleh. Laman beranda menonjolkan ikon sederhana untuk mekanisme ‘cara praktis’, yang mengantar ke halaman-halaman yang menjelaskan cara mendaftar, cara melapor, cara membayar, dan cara memperoleh pengembalian kelebihan membayar pajak dan retribusi. Situs web ini juga menunjukkan berbagai fungsi pengadaan secara elektronik, termasuk formulir elektronik, pelaporan online, penagihan online, dan pencarian keterangan nomor pokok wajib pajak (NPWP).i Komitmen untuk memperbarui situs web Kantor Imigrasi juga sepenuhnya dilaksanakan. Situs tersebut menguraikan peran dan tanggung jawab resmi kantor tersebut, maupun daftar alamat terkait, termasuk para penasihat hukum imigrasi dan tempat-tempat penahanan. Dalam hal pengadaan secara elektronik, setiap orang dapat memperoleh informasi sederhana dengan mudah dalam memohon visa dan paspor, dan ada juga permohonan online yang memungkinkan warga negara memperoleh visa dan paspor dalam sehari.ii Situs web Kantor Bea dan Cukai menyediakan informasi yang cukup lengkap mengenai tata cara pengadaan secara elektronik seperti impor, ekspor, dan bea dan cukai. Sebuah tombol pengiriman aduan yang berfungsi terletak secara jelas pada laman beranda, dengan perintah-perintah terperinci mengenai cara mengirim dan menindaklanjuti aduan. Aduan-aduan tidak dapat dilihat oleh umum sehingga informasi tidak tersedia mengenai seberapa bagus mekanisme pertanggungjawabannya berfungsi dalam kenyataannya.iii


26

Pentingkah Itu? Para pemangku kepentingan melaporkan penggunaan secara luas bagian pengadaan secara elektronik pada situs web tersebut. Namun demikian, mereka mengeluhkan banyak masalah yang berkaitan dengan kesulitan dalam permohonan online, misalnya mengunggah dokumen-dokumen terkait, maupun kesulitan dalam memahami perintah-perintah. Kendala umum pada ketiga komitmen tersebut adalah bahwa transparansi saja tidak secara otomatis merupakan pertanggungjawaban. Walaupun para pemangku kepentingan menganggap bahwa informasi yang disediakan pada situs web sangat memadai untuk memperbaiki perolehan layanan, transparansi ini saja tidak dapat menekan korupsi yang terjadi. Langkah ke Depan Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Aksi sebagai instansi-instansi yang memiliki risiko korupsi tinggi, kantor-kantor tersebut perlu melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan bahwa aduan-aduan lebih mudah diajukan, diterima, ditujukan, ditelusuri, dan ditangani. Disamping mengatasi kendala teknis yang tersisa mengenai situs web tersebut, langkah penting lain berikutnya adalah menautkan mekanisme pengaduan dan pengadu tidak hanya pada pihak berwenang khusus dalam sistem pemantauan internal, tetapi juga pada pihak berwenang eksternal, terutama yang bertugas dalam pencegahan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau Badan Pengawas Keuangan. i http://www.pajak.go.id/ ii http://www.imigrasi.go.id/index.php iii http://www.beacukai.go.id/


27

6 Peningkatan Integritas Publik: Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Instansi pengkoordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Instansi pendukung Tidak ada Narahubung ditetapkan? Tidak Nilai-‐nilai OGP Akses pada informasi, Pertanggungjawaban Kendala besar OGP Perbaikan layanan publik, Peningkatan integritas publik,

Pengelolaan sumberdaya publik secara lebih efektif Kekhususan tujuan akhir Tinggi Tindakan atau rencana Melakukan tindakan Tahap penyelesaian Sedikit Ketepatan Waktu Terlambat dari jadwal Langkah-‐langkah berikutnya Melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan

Teks lengkap komitmen Menggalakkan transparansi dalam penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) oleh pemerintah pusat dan daerah. Data dan informasi yang perlu diterbitkan mencakup lowongan dan persyaratan jabatan, proses penerimaan, kriteria seleksi, hasil ujian, dan pengumuman calon PNS yang diterima; aduan-aduan masyarakat mengenai proses penerimaan PNS dan cara mengatasi masing-masing juga perlu ditampilkan untuk umum. (Jalur II, selambat-lambatnya Desember 2013).

Apa yang Terjadi? Dalam rangka mendukung reformasi PNS, pemerintah merencanakan untuk meningkatkan transparansi dalam penerimaan PNS. Akan tetapi, moratorium pengangkatan PNS baru sejak September 2011 telah menghentikan untuk sementara pelaksanaan komitmen ini. Moratorium ini bertujuan untuk mencegah menggelembungnya biaya pegawai, menata kembali dan merasionalisasi organisasi, meninjau kembali penempatan PNS, penerimaan secara transparan, dan meningkatkan keprofesionalan PNS. Sistem pengangkatan pegawai baru akan memerlukan beberapa persyaratan. Kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga negara lain akan diwajibkan untuk memiliki rencana sumberdaya manusia (SDM) lima tahun, yang didukung dengan telaah jabatan dan beban kerja, yang sejalan dengan rencana peninjauan kembali penempatan PNS. Kantor-kantor pemerintah juga akan diharuskan melakukan proses penerimaan yang terbuka, jujur, hemat, dan bertanggung jawab. Hanya kantor-kantor pemerintah yang menggunakan kurang dari 50% anggaran keseluruhannya untuk pegawai akan diizinkan untuk mengangkat pegawai baru, dan bahkan kemudian, penerimaan hanya akan diizinkan setelah disetujui oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.i Cara baru dalam penerimaan pegawai tidak dimulai selama masa pelaksanaan OGP sehingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hanya mengungkap sedikit informasi. Situs web tersebut menjelaskan sistem pengangkatan PNS baru, telaah jabatan dan beban kerja bagi setiap kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat maupun bagi setiap pemerintah provinsi dan kabupaten di Indonesia. Situs web tersebut juga mengumumkan sebuah telaah anggaran yang menunjukkan jumlah penggunaan anggaran untuk pegawai di setiap kabupaten dan apakah mereka layak untuk mengangkat PNS baru.ii


28

Pentingkah Itu? Upaya-upaya sebelumnya untuk mereformasi sistem yang korup terbukti sulit. Persoalan-persoalan besar dalam hal transparansi dan pertanggungjawaban, misalnya penyuapan dan nepotisme, terus mewabah dalam penerimaan PNS di Indonesia.iii Hal ini telah menimbulkan kesan bahwa penerimaan PNS itu berhubungan dengan uang dan bukan kecakapan, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan keberterimaan atau pembenaran atas kelakuan terlarang tersebut. Karena pelaksanaan komitmen ini masih sangat terbatas, tidak banyak yang dapat diceritakan mengenai pemanfaatan informasinya. Tetapi, informasi apa pun yang terdapat di sana seharusnya membantu LSM untuk memantau sistem pengangkatan pegawai pada waktu cara baru dilaksanakan nanti. Langkah ke Depan Moratorium pengangkatan PNS baru merupakan langkah bagus untuk mereformasi sistem tersebut. Penempatan PNS secara buruk bermula dari persoalan desentralisasi. Bagi-hasil dari pemerintah pusat tergantung antara lain pada jumlah PNS, yang mendorong pemerintah-pemerintah daerah untuk menghabiskan banyak anggaran mereka untuk pegawai. Menurut pendapat peneliti IRM, komitmen ini dapat dicapai. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus berusaha melaksanakan komitmen ini dalam semua aspeknya. Sebagai contoh, langkah penting adalah membuka hasil ujian kualifikasi kepada publik, terutama apabila pemerintah telah melaksanakan computerized assistance test/CAT (ujian dengan bantuan komputer) dalam sistem penerimaan PNS sebagaimana direncanakan. Hal ini akan memungkinkan masyarakat membantu membuat proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan. i “Indonesia Lifts Moratorium on Hiring Civil Servants.” Jakarta Globe. 21 Januari 2013. Diperoleh 14 Agustus 2013. http://www.thejakartaglobe.com/archive/indonesia-lifts-moratorium-on-hiring-civil-servants/ ii Informasi lebih lanjut dapat dibaca di http://www.menpan.go.id/ iii Blunt, Peter, Mark Turner, dan Henrik Lindroth. “Patronage, Service Delivery, and Social Justice in Indonesia.” International Journal of Public Administration 35, Iss. 2 (2012): 214-220.


29

7 Peningkatan Integritas Publik: Pertanahan Instansi pengkoordinasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Instansi pendukung Tidak ada Narahubung ditetapkan? Tidak Nilai-‐nilai OGP Akses pada informasi, Teknologi dan inovasi Kendala besar OGP Perbaikan layanan publik, Peningkatan integritas publik,

Pengelolaan sumberdaya publik secara lebih efektif Kekhususan tujuan akhir Tinggi Tindakan atau rencana Melakukan tindakan Tahap penyelesaian Banyak Ketepatan Waktu Sesuai dengan jadwal Langkah-‐langkah berikutnya Memantapkan sosialisasi atas apa yang dilaksanakan

Teks lengkap komitmen Menggalakkan transparansi dan pertanggungjawaban layanan publik di Kantor Pertanahan. Data dan informasi yang perlu diterbitkan mencakup: jenis layanan, proses yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan, perkiraan waktu untuk menyelesaikan sebuah layanan, biaya penyediaan layanan, status/kemajuan layanan yang diminta. Data dan informasi tersebut perlu diterbitkan pada situs web instansi. (Jalur II, selambat-lambatnya Desember 2011).

Apa yang Terjadi? Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berhasil menyediakan sebagian besar informasi yang terdaftar dalam komitmen di atas, yaitu: jenis layanan, proses yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan, perkiraan waktu untuk menyelesaikan sebuah layanan, biaya penyediaan layanan, status/kemajuan layanan yang diminta. Tata caranya mencakup: layanan pendaftaran tanah untuk pertama kali, penyimpanan data pendaftaran tanah, sistem pencatatan dan informasi tanah, pengukuran bidang tanah, pengelolaan penggunaan tanah, dan mekanisme pengaduan. Penjelasan mengenai tata cara tersebut sangat terperinci, dengan contoh-contoh dalam mengikuti proses dan perkiraan biaya. Namun demikian, situs web ini belum berisi permohonan layanan online ataupun status/kemajuan layanan yang diminta.i Instansi pengkoordinasi/situs web pada tahap awal ini baru berhasil menyediakan mekanisme dan tata cara, misalnya mekanisme pengaduan pada tahap pertama, yaitu menampung aduan. Instrumen ini belum berhasil menyediakan komitmen-komitmen lain yang ada pada daftar, yaitu layanan online beserta status/kemajuannya ataupun belum dapat menyediakan tahap penanganan aduan berikutnya, yaitu menunjukkan tanggapan beserta pembaruan/kemajuan aduan. Pentingkah Itu? Para pemangku kepentingan, terutama pegiat dalam persoalan korupsi dan pertanahan, menganggap bahwa komitmen ini sangat penting. Layanan yang disediakan pada situs web ini telah digunakan secara luas oleh masyarakat untuk mengunduh tata cara layanan, sebelum memperoleh layanan yang sesungguhnya (di kantor BPN). Ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam menyiapkan persyaratan dan memperkirakan biaya dan waktu. Akan tetapi, manfaat informasi ini masih terbatas karena birokrasi yang ruwet dan panjang dalam layanan yang sesungguhnya di kantor BPN. Langkah ke Depan Layanan pertanahan dikenal secara luas karena birokrasinya yang sangat rumit dan panjang, dan karenanya, rawan terhadap korupsi, terutama mengenai persoalan rumit sertifikat tanah yang


30

tumpang-tindih. Dalam hal kerumitan masalahnya, pemerintah perlu memajukan jenis transparansi yang mendesak dibutuhkan untuk mencegah korupsi maupun membantu mempercepat sistem tersebut. Satu langkah penting berikutnya adalah memperbaiki mekanisme pengaduan dan menautkannya pada pihak berwenang khusus dalam sistem pemantauan internal, disamping pada pihak berwenang eksternal yang bertugas untuk mencegah korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau Badan Pemeriksa Keuangan. Langkah penting lainnya adalah menyediakan jalur birokrasi yang lebih pendek dengan menyediakan layanan online. Hal ini akan mengurangi keterlambatan dan biaya layanan sebagaimana sekarang sehingga masyarakat efisien dalam berurusan dengan Kantor Pertanahan. Pada waktu yang sama, banyak masyarakat yang tidak memiliki akses atau terbiasa dengan Internet akan mengalami kesulitan untuk memperoleh layanan ini. Komitmen OGP pada masa mendatang perlu mempertimbangkan hal ini.

i Informasi lebih lanjut dapat dibaca di http://www.bpn.go.id/home.aspx


31

8 Pengelolaan Sumberdaya Publik secara Lebih Efektif: Informasi mengenai APBN Instansi pengkoordinasi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran Instansi pendukung Tidak ada Narahubung ditetapkan? Tidak Nilai-‐nilai OGP Akses pada informasi Kendala besar OGP Peningkatan integritas publik, Pengelolaan sumberdaya publik

secara lebih efektif Kekhususan tujuan akhir Tinggi Tindakan atau rencana Melakukan tindakan Tahap penyelesaian Banyak Ketepatan Waktu Sesuai dengan jadwal Langkah-‐langkah berikutnya Memantapkan sosialisasi atas apa yang dilaksanakan

Teks lengkap komitmen Menggalakkan transparansi dan pertanggungjawaban atas informasi anggaran pada tingkat nasional. Data dan informasi yang perlu diterbitkan mencakup: APBN (usulan & yang disetujui), daftar proyek dan anggaran, penyerapan anggaran berkala, laporan anggaran tahunan, laporan anggaran teraudit, laporan keuangan yang ramah masyarakat. (Jalur II, selambat-lambatnya Juli 2012).

Apa yang Terjadi? Situs web Ditjen Anggaran telah dikenal cukup lama sebagai salah satu dari situs web pemerintah yang paling maju. Situs tersebut menyediakan informasi yang terdiri atas: Nota Keuangan dan APBN tahun berjalan, data mengenai APBN tahun berjalan, dan usulan revisi APBN tahun berjalan. Situs web juga menyediakan daftar proyek dan anggaran, dengan satu-satunya syarat bagi pengguna adalah perlu memasang aplikasi khusus untuk menjalankan dan membaca data tersebut. Situs web tersebut juga menyediakan layanan seperti aplikasi perangkat lunak untuk membantu instansi-instansi pemerintah merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) beserta angka sasaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), mencatat realisasi PNBP, dan merumuskan Standar Biaya Khusus (biaya satuan khusus untuk pengeluaran kementerian sebagaimana diatur dengan undang-undang). Penyerapan anggaran dilaporkan dalam laporan triwulan, tetapi pengeluaran hanya berupa angka gabungan; tidak terperinci. Anggaran tahunan dan laporan anggaran teraudit disediakan, tetapi bukan laporan keuangan yang ramah masyarakat (yaitu penyajian anggaran yang disederhanakan dan dapat diperoleh masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan teknis). Penerbitan alokasi anggaran yang telah disetujui melalui proses penganggaran tersebut cukup mudah diperoleh walaupun masih ada masalah yang berkenaan dengan kelambatan dan penundaan mengunggah ke situs web. Masalah kedua terkait dengan penerbitan penggunaan anggaran karena berkenaan dengan sejumlah besar data dari kementerian-kementerian sektoral sedangkan masyarakat menuntut untuk memperoleh data yang disagregat dan sangat terperinci, yaitu menunjukkan anggaran per proyek di setiap kementerian/lembaga. Pentingkah Itu? Banyak pemangku kepentingan melaporkan telah memanfaatkan secara rutin penerbitan informasi tentang APBN, terutama untuk digunakan dalam penelitian atau proyek yang menerapkan metode penelaahan anggaran, misalnya metode Tinjauan Pengeluaran Publik atau


32

Penelusuran Pengeluaran Publik. Jumlah tohokan pada data tersebut menunjukkan tren meningkat selama setahun terakhir, yang menjadi bukti bahwa data ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.i Namun demikian, terutama bagian yang berisi informasi terperinci, misalnya rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL) dan sasaran dan realisasi PNBP di setiap kementerian sektoral, tidak dapat diperoleh umum. Langkah ke Depan Pertanggungjawaban anggaran telah menjadi salah satu dari tuntutan terbesar masyarakat. Dua pertanyaan besar mengenai penganggaran adalah: apakah pengalokasian dilakukan secara efisien dan masuk akal, dan apakah anggaran yang dialokasikan digunakan sebagaimana dimaksudkan tanpa dikorupsi. Untuk melaksanakan dua tujuan ini, pemerintah perlu mendorong transparansi yang lebih mendalam. Tiga langkah berikutnya sebagai rekomendasi adalah:

- Memperdalam transparansi dengan menyediakan data alokasi anggaran yang disgregat dan lebih terperinci dan melengkapinya dengan penelaahan anggaran, misalnya: maksud alokasi, biaya, perbandingan dengan anggaran sebelumnya, indikator sasaran penting, dan lain-lain. Ini akan memungkinkan masyarakat terlibat dalam pemantauan dan penelaahan anggaran.

- Memperbaiki transparansi proses penganggaran pada tahap pembahasan di DPR karena ini merupakan salah satu dari proses yang rawan terhadap korupsi. Sejauh memungkinkan, mencatat prosesnya dan menerbitkan risalah pembahasan di DPR melalui situs web tersebut.ii

- Memperluas transparansi mengenai penggunaan anggaran, dengan menautkannya pada situs web kementerian-kementerian sektoral, dengan data terperinci sebagaimana diperlukan sehingga memungkinkan masyarakat terlibat dalam pemantauan.

i Walaupun ada kemungkinan bahwa instansi-instansi pemerintah bertanggung jawab atas jumlah tohokan, dengan mempertimbangkan praktik lazimnya bahwa jika instansi pemerintah membutuhkan data dari instansi pemerintah lain, mereka meminta data tersebut langsung dan bukan mengklik situs web yang bersangkutan, orang dapat saja menganggap bahwa masyarakat mengklik lebih banyak. ii Menurut Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI, pembahasan dalam Komisi tertutup untuk umum. Ini merupakan hal penting sewaktu anggaran terperinci dibahas. Hanya Sidang Pleno terbuka untuk umum meskipun hanya untuk menyetujui APBN.


33

9 Pengelolaan Sumberdaya Publik secara Lebih Efektif: Informasi mengenai APBD Kabupaten Instansi pengkoordinasi Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Keuangan

Daerah Instansi pendukung Tidak ada Narahubung ditetapkan? Tidak Nilai-‐nilai OGP Akses pada informasi Kendala besar OGP Peningkatan integritas publik, Pengelolaan sumberdaya publik

secara lebih efektif Kekhususan tujuan akhir Tinggi Tindakan atau rencana Melakukan tindakan Tahap penyelesaian Banyak Ketepatan Waktu Terlambat dari jadwal Langkah-‐langkah berikutnya Memantapkan sosialisasi atas apa yang dilaksanakan

Teks lengkap komitmen Menggalakkan transparansi dan pertanggungjawaban atas informasi anggaran (menurut kegiatan) pada tingkat kabupaten. Data dan informasi yang perlu diterbitkan mencakup: APBD (usulan & yang disetujui), daftar proyek (tingkat kecamatan) dan anggaran, dan penyerapan anggaran. (Jalur II, selambat-lambatnya Desember 2012).

Apa yang Terjadi? Secara keseluruhan, situs web mengenai APBD kabupaten menyediakan informasi penting bagi masyarakat.i Pertama, situs tersebut menampilkan secara cukup jelas sebuah telaah dan profil setiap APBD. Profil ini berisi beberapa indikator yang sangat penting dan lazim digunakan, misalnya informasi umum, tren pendapatan, tren pengeluaran, pinjaman pemerintah, dan nisbah pengeluaran langsung/pengeluaran program. Kedua, situs web tersebut menelaah kemajuan transparansi pengelolaan APBD di setiap provinsi dan kabupaten di Indonesia. Telaah ini terdiri atas 12 aspek, yang diturunkan dari kriteria yang digunakan dalam Open Budget Index (Indeks Anggaran Terbuka), termasuk ringkasan APBD, peraturan daerah tentang APBD, informasi umum dan narahubung di kantor anggaran kabupaten, realisasi APBD, komposisi pinjaman/ investasi, dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Ketiga, situs web ini juga menjelaskan tata cara baku pengalokasian keuangan penting seperti Dana Alokasi Khusus (DAK). Keempat, situs tersebut menyediakan permohonan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka sesuai dengan standar pengelolaan keuangan publik. Walaupun ada kemajuan ini, situs web tersebut belum memenuhi sebagian lain dari komitmen, yaitu: penyediaan APBD terperinci (usulan & yang disetujui), daftar proyek dan anggaran terperinci, dan penyerapan anggaran. Kendalanya terletak pada koordinasi dengan pemerintah daerah (34 provinsi dan 409 kabupaten), untuk menyediakan data terperinci dalam bentuk yang mudah diunggah ke situs web secara tepat waktu. Pentingkah Itu? Banyaknya pengunjung situs web ini menunjukkan bahwa situs web ini beserta data khususnya sangat penting bagi banyak pihak. Kebanyakan orang menggunakan data tersebut untuk penelitian dan penelaahan, terutama mengenai profil APBD. Profil APBD tersebut disajikan dengan baik dan sangat bermanfaat bagi banyak pihak, termasuk para penentu kebijakan terkait, untuk memahami APBD secara mendalam dan sistematis.


34

Permohonan SIPKD cukup rumit memasang perangkat lunaknya, tetapi ini terutama ditujukan untuk pemerintah daerah. Datanya sendiri juga tidak tersusun dengan baik sehingga menyulitkan untuk menemukan hasil penelaahan dan informasi. Walaupun sebagian besar komitmen ini tidak mengubah pelaksanaan oleh pemerintah, penerbitan laporan berisi data oleh instansi-instansi pemerintah merupakan langkah penting ke depan, karena jenis pekerjaan ini hingga sekarang dilaksanakan oleh LSM-LSM internasional atau para analis Bank Dunia dan bukan oleh para pemangku kepentingan di Indonesia. Langkah ke Depan Bagian terpenting yang terlewat dari komitmen ini adalah pengungkapan APBD terperinci. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah dapat menyediakan panduan pembakuan informasi yang disediakan pada situs-situs web pemerintah daerah karena banyak pemerintah daerah telah mulai menerbitkan anggaran mereka, tetapi dalam format yang berbeda-beda. Pemerintah pusat juga perlu memperjelas aturan tentang penerbitan APBD terperinci sebagai syarat wajib dalam proses persetujuan laporan keuangan tahunan. Hal ini akan memastikan bahwa semua provinsi dan kabupaten menyediakan data tersebut pada situs web mereka, atau pada situs web Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Keuangan Daerah, secara tepat waktu. Pada akhirnya, situs webnya sendiri perlu banyak perbaikan teknis. Mutu informasi tidak dapat berdampak secara utuh jika informasi itu sendiri sulit untuk ditemukan. i Informasi lebih lanjut dapat dibaca di: http://djkd.kemendagri.go.id/?#


35

10 Pengelolaan Sumberdaya Publik secara Lebih Efektif: Pengadaan secara Elektronik Instansi pengkoordinasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(LKPP) Instansi pendukung Tidak ada Narahubung ditetapkan? Tidak Nilai-‐nilai OGP Pertanggungjawaban, Teknologi dan inovasi Kendala besar OGP Perbaikan layanan publik, Peningkatan integritas publik,

Pengelolaan sumberdaya publik secara lebih efektif Kekhususan tujuan akhir Tinggi Tindakan atau rencana Melakukan tindakan Tahap penyelesaian Banyak Ketepatan Waktu Sesuai dengan jadwal Langkah-‐langkah berikutnya Memantapkan sosialisasi atas apa yang dilaksanakan

Teks lengkap komitmen Menggalakkan transparansi dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan pengadaan oleh instansi-instansi pemerintah. Perangkat lunak pengadaan secara elektronik akan dipasang dan dijalankan di 56 instansi pada pemerintah pusat. (Jalur II, selambat-lambatnya Desember 2012).

Apa yang Terjadi? Dengan dipelopori oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pemerintah mendorong penggunaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) sebagai bagian dari reformasi untuk membentuk sistem pengadaan yang lebih efektif dan efisien.i LPSE adalah sistem yang terdesentralisasi sehingga setiap instansi pemerintah (kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara) memiliki instalasi LPSE sendiri. Penyederhanaan tata cara pengadaan tersebut ditetapkan melalui peraturan presiden pada tahun 2010.ii Sebagai bagian dari perubahan peraturan tersebut, unit layanan pengadaan (ULP) yang khusus dibentuk di setiap kementerian menangani pembelian-pembelian di kementerian yang bersangkutan. Lembaga Pengadaan secara Elektronik telah dibentuk dan sekarang ini digunakan di 546 satuan kerja pada kementerian dan lembaga negara. Walaupun jumlah transaksi yang dilakukan secara elektronik telah meningkat, itu masih merupakan sebagian kecil dari keseluruhan pengadaan publik di Indonesia. Beberapa kendala mempengaruhi pemasangan program pengadaan secara elektronik, yaitu:

- ‘Pendekatan dari atas’ oleh pemerintah pusat yang memerintahkan pemerintah-pemerintah daerah untuk menerapkan sistem pengadaan secara elektronik menganggap berlebihan bahwa pemerintah-pemerintah daerah telah siap dalam hal sarana dan keterampilan yang dibutuhkan.

- Desentralisasi telah menyebabkan peraturan pengadaan yang berbeda pada tingkat pemerintah yang berbeda. Banyak pejabat daerah tidak cukup mengenal ketentuan-ketentuan LPSE untuk melaksanakannya, dan biasanya menghindari upaya pemberlakuannya.

Disamping itu, beberapa persoalan muncul selama pelaksanaan komitmen tersebut.

- Bahkan apabila sudah ada, sebagian sistem pengadaan secara elektronik yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pemanfaatan oleh pemakai-akhir (instansi pemerintah


36

yang melakukan pengadaan) atau jumlah kontraktor/pemasok yang ikut dalam lelang kurang dari yang diharapkan.

- Kemampuan peserta lelang untuk menafsirkan transaksi tergantung pada instansi mana yang melakukan pengadaan. Demikian pula, informasi mengenai pengadaan tersedia, tetapi hanya jika peserta lelang mengetahui ke mana dapat melihat atau memiliki akses khusus ke pejabat pengadaan. Maksudnya, struktur lelang sering merongrong persaingan yang adil.Kadang-kadang, tenggat waktu dan aturan diubah di tengah-tengah proses pengadaan.

- “Biaya siluman,” paksaan untuk menyuap atau memberi imbalan kepada pejabat publik, masih ada.

- Pemenang lelang diumumkan secara terbuka, tetapi jarang ditemukan pejabat pengadaan memberi alasan teknis atau keuangan mengenai penetapan pilihan tersebut, dan tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa.

Pentingkah Itu? Pelelangan dan pembelian secara elektronik (e-tendering dan e-purchasing) oleh LPSE memungkinkan proses pengadaan lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih bebas dari percaloan. Walaupun lambat, sistem tersebut telah berada pada jalur yang benar. PERTAMINA, perusahaan minyak negara, telah menjadi yang terdepan sebagai teladan terbaik dalam hal pengadaan publik, dengan menerapkan transparansi dan integritas lebih besar dalam sistem pengadaannya.iii Namun demikian, masalah-masalah masih ada. Pengadaan secara elektronik saja tidak dapat mencegah korupsi, dan ‘lelang diatur’ masih terjadi, yaitu sebuah perusahaan memberi imbalan kepada para pesaingnya untuk menawar lebih tinggi sehingga memenangi lelang. Para pemangku kepentingan menyatakan tipis harapan atas dampak keseluruhan komitmen ini, dengan menyatakan masih terlewatnya informasi sangat penting seperti cara penetapan pemenang lelang. Langkah ke Depan Rekomendasi berikut dapat memperbaiki komitmen ini.

- Memperkuat undang-undang tentang pengadaan nasional dengan memberinya keunggulan hukum yang jelas atas undang-undang lain yang ada. Ketiadaan sebuah undang-undang nasional yang secara jelas menggantikan peraturan-peraturan daerah (provinsi dan kabupaten) menyebabkan kurang seragamnya aturan pengadaan di seluruh Indonesia.

- Secara sistematis, melatih para pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memudahkan penerapan secara seragam atas aturan-aturan pengadaan yang baru.

- Mendidik swasta mengenai cara ikut serta dalam pengadaan dan memberdayakan LSM untuk ikut serta sebagai pemantau independen dalam pengadaan publik.

- Membuat tata cara baku pelaksanaan teknis pengadaan secara elektronik, misalnya penyiapan persyaratan barang/jasa, kerangka acuan untuk lelang terbuka, lelang publik, penunjukan langsung, persyaratan prakualifikasi, kerangka waktu dan penjadwalan, pemeriksaan, dan penyelesaian sengketa.

i Informasi lebih lanjut dapat dibaca di: http://www.lkpp.go.id/v3/ ii Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2010. “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/10289/ iii APEC Procurement Transparency Standards in Indonesia, TII-CIPE, 2011.


37

11 Pengelolaan Sumberdaya Publik secara Lebih Efektif: Portal One-‐Map Instansi pengkoordinasi Badan Informasi Geospasial (BIG) & UKP4 Instansi pendukung Semua kementerian sektoral terkait Narahubung ditetapkan? Tidak Nilai-‐nilai OGP Akses pada informasi, Teknologi dan inovasi Kendala besar OGP Peningkatan integritas publik, Pengelolaan sumberdaya publik

secara lebih efektif, Peningkatan pertanggungjawaban perusahaan

Kekhususan tujuan akhir Tinggi Tindakan atau rencana Melakukan tindakan Tahap penyelesaian Banyak Ketepatan Waktu Sesuai dengan jadwal Langkah-‐langkah berikutnya Banyak memperbaiki komitmen

Teks lengkap komitmen Mengembangkan portal One-Map untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kehutanan. Upayanya adalah mendigitalisasi data dan informasi yang berkaitan dengan hutan primer dan sekunder (termasuk lahan gambut) pada sebuah portal tunggal. Data dan informasi tersebut akan dipaduserasikan dengan data mengenai izin yang diberikan untuk pengusahaan setiap kawasan. (Jalur II, selambat-lambatnya Desember 2013).

Apa yang Terjadi? One-Map (Satu Peta) adalah sebuah program untuk memaduserasikan informasi geospasial pemerintah dan membuat peta dasar serbaguna tunggal untuk digunakan oleh semua kementerian sektoral yang mengurusi penguasaan lahan, hak guna lahan, perizinan penggunaan lahan, dan semacamnya. Kesalahan sebelumnya, yaitu definisi dan metodologi yang beragam menyebabkan perbedaan antarpeta kementerian-kementerian, membawa banyak masalah seperti pemberian izin yang tumpang-tindih. Proyek ini bertujuan tidak semata-mata untuk membuat sebuah produk, tetapi mengarah menuju kerjasama lintas sektor dan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memupuk rasa saling percaya dan meletakkan landasan menuju tata kelola sumberdaya alam dan reformasi birokrasi yang lebih baik. Pentingkah Itu? Kementerian-kementerian sektoral terkait telah bersepakat dan secara bersama-sama membuat One-Map (Satu Peta) dalam hal lahan. Sebagian kementerian telah mulai membuat peta tematik mereka sendiri yang dikembangkan dari peta dasar ini. Masyarakat ikut serta sampai tahap tertentu karena lembaga masyarakat memberi masukan-masukan untuk menyempurnakan peta aslinya. Bentuk awal peta ini telah digunakan pada beberapa proyek rintisan pemberian izin untuk menghindari tumpang-tindih. Peta ini dibuat atas upaya yang telah ada, yaitu Jaringan Data Spasial Nasional, dan akan digunakan sebagai satu-satunya rujukan informasi dasar geospasial. Peta ini juga akan berlaku sebagai dasar untuk pemetaan tematik, yaitu setiap sektor dapat membuat peta tematik untuk keperluan sektornya, dengan menggunakan aturan standar pemetaan yang disetujui oleh BIG sehingga dapat dipadukan dengan tema-tema lain untuk menghasilkan sebuah peta tematik nasional.i


38

Kendalanya adalah dalam berkoordinasi dengan semua kementerian sektoral terkait, yang membutuhkan waktu dan tenaga, maupun dalam mendukung bantuan teknis dan sarana yang dibutuhkan untuk membuat peta tunggal ini. Langkah ke Depan Ada kebutuhan mendesak yang mendorong penggunaan peta ini, dan memadukannya dengan bidang-bidang lain yang bermasalah atau yang terdapat dalam rencana aksi, misalnya kasus perizinan yang tumpang-tindih, sengketa lahan, penyelesaian sengketa penguasaan lahan, dan perencanaan tata ruang. Perintisan peta tersebut di.beberapa daerah dan kementerian teknis akan membantu mempercepat proses tersebut dan pengumpulan data di lapangan untuk memeriksa kebenaran peta sebagai instrumen untuk mengatasi masalah. Yang penting adalah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menerbitkan peta ini sehingga LSM dapat memperoleh informasi yang sama dengan yang diperoleh pemerintah dan para mitra swastanya. Komitmen sebagaimana dirancang mendorong pemerintah yang lebih efisien dan telah menghasilkan pertanggungjawaban dan transparansi yang lebih besar walaupun ini belum sebesar yang seharusnya karena belum semua kementerian dan lembaga menambahkan informasi mereka. Juga masih ada penentangan di kalangan instansi-instansi pemerintah untuk menggabungkan informasi mereka sedemikian rupa sehingga menampilkan informasi bersama semua instansi. Kementerian dan lembaga juga perlu memperjelas informasi mana yang akan dan tidak akan disediakan dalam rangka Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga memungkinkan publik mempertanyakan kasus-kasus yang informasinya disediakan dan kemudian akses ditiadakan.ii

i Informasi lebih lanjut dapat dibaca di: http://www.satgasreddplus.org/ ii http://www.freedominfo.org/2013/07/indonesian-minister-denies-access-to-concession-maps/. Keterangan: Sebagian LSM internasional menyesuaikan informasi dari peta sebelum peta tersebut dihapus, dan menggunakannya untuk membuat peta-peta tematik lain. Lihat http://insights.wri.org/news/2013/06/peering-through-haze-what-data-can-tell-us-about-fires-indonesia sebagai contoh.


39

12 Pengelolaan Sumberdaya Publik secara Lebih Efektif: Keterbukaan mengenai Lingkungan Instansi pengkoordinasi Sekretariat EITI, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian Instansi pendukung Tidak ada Narahubung ditetapkan? Tidak Nilai-‐nilai OGP Akses pada informasi, Keikutsertaan Kendala besar OGP Peningkatan integritas publik, Pengelolaan sumberdaya publik

secara lebih efektif, Peningkatan pertanggungjawaban perusahaan

Kekhususan tujuan akhir Sedang Tindakan atau rencana Melakukan tindakan Tahap penyelesaian Selesai Ketepatan Waktu Sesuai dengan jadwal Langkah-‐langkah berikutnya Memantapkan sosialisasi atas apa yang dilaksanakan

Teks lengkap komitmen Menggalakkan transparansi, pertanggungjawaban, dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang lingkungan, sumberdaya alam, dan pengelolaan data tata ruang. Tindakan-tindakan pentingnya mencakup:

• Penerbitan informasi penerimaan pemerintah (pusat & daerah) dari industri ekstraktif (minyak & gas bumi, batu bara). (Jalur III, selambat-lambatnya Oktober 2012).

• Pembentukan forum multipihak untuk penyusunan rencana tata ruang. (Jalur III, selambat-lambatnya Juli 2012).

• Penerbitan dokumen rencana tata ruang. (Jalur III, selambat-lambatnya Desember 2012).

Apa yang Terjadi? Pemerintah Indonesia menerbitkan laporan EITI pertamanya pada awal 2013.i Laporan ini menyajikan penerimaan pemerintah dari setiap perusahaan, dengan menggunakan data tahun 2009,ii yaitu dari sebagian besar perusahaan minyak, gas bumi, mineral, dan batu bara yang beroperasi di negara ini. Walaupun keseluruhan sumbangan dari sektor minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara sudah lama menjadi informasi publik, laporan EITI menunjukkan jumlah sumbangan secara tepat dari setiap perusahaan minyak dan gas bumi, dan lebih lagi, angkanya tepat sama untuk setiap perusahaan pertambangan berukuran besar dan menengah, termasuk yang izinnya diberikan oleh pemerintah daerah. Laporan tersebut memberitahukan yang mungkin merupakan pertama kali mengenai angka keseluruhan sumbangan dari pajak penghasilan dan iuran sektor mineral dan batu bara, karena sebelum pelaksanaan EITI, satu-satunya yang diketahui oleh umum adalah angka tunggal untuk keseluruhan iuran yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan pertambangan.iii Karena laporan ini dihasilkan melalui pendekatan multipihak, yang melibatkan pemerintah, pengusaha swasta, dan LSM, proses tersebut memakan waktu lama. Persoalan-persoalan administratif menyebabkan banyak penundaan, dan sulit mengkoordinasikan banyak kementerian sektoral untuk mengumpulkan data, maupun mengumpulkan data dari 200 perusahaan lebih. Pentingkah Itu? Walaupun laporan tersebut diterbitkan baru pada awal tahun 2013, proses EITI telah berperan sangat besar dalam memaksakan transparansi pada sektor industri ekstraktif. Pembentukan


40

sebuah Kelompok Multipihak untuk membantu proses EITI telah berperan penting dalam membuka pembicaraan antarpemangku kepentingan, memupuk rasa saling percaya, dan memulai pemahaman yang lebih dalam di kalangan LSM sehingga memperkuat peran mereka dalam pengawasan. OGI menyediakan mekanisme pemantauan atas penyusunan laporan EITI, dengan kemampuan tambahan untuk menjadi penghubung dengan pihak berwenang yang lebih tinggi (seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian). Dalam hal kerumitan persoalan teknis di seputar sektor-sektor ini, banyak orang awam tidak mudah memahami laporan tersebut sehingga menurunkan semangat untuk terlibat lebih dalam untuk melakukan inovasi. Telaah media atas laporan tersebut beserta liputannya hanya sedikit dan beberapa LSM sekarang melakukan penyebarluasan informasi tersebut kepada para pemangku kepentingan mereka. Langkah ke Depan Ada beberapa langkah berikutnya untuk pelaksanaan komitmen ini, yaitu:

- Pemerintah perlu melengkapi penerbitan laporan EITI tersebut dengan panduan yang jelas mengenai cara membaca datanya untuk lebih memudahkan memahami temuan-temuannya dan menyebabkan semakin terlibatnya masyarakat dalam perbaikan yang dibutuhkan oleh sistem tersebut.

- Situs web EITI perlu ditautkan pada situs web/data kementerian-kementerian sektoral dan menyoroti informasi lebih terperinci yang disediakan oleh kementerian-kementerian sektoral tersebut.

- Informasi terperinci mengenai setiap kontrak akan lebih bermanfaat lagi bagi para pemangku kepentingan. Hal ini selaras dengan rekomendasi tentang penyediaan data terperinci pada waktu mendatang mengenai sebagian besar komitmen OGI.

i http://eiti.ekon.go.id/eng_downloads.php?cat=3 ii Ada kritik dalam menggunakan data tahun 2009, tetapi kelompok multipihak sudah siap untuk menerbitkan laporan mutakhir tahun 2010 dan 2011. Lihat Bartlett, Sam. “Towards real-time EITI data.” Blog EITI. 5 Juli 2013. http://bit.ly/1a5DuKd iii Informasi lebih lanjut dapat dibaca di: http://eiti.ekon.go.id/eng_index.php


41

V. Daftar Periksa Penilaian Sendiri Bab ini meringkas proses penilaian sendiri yang telah dilakukan dan diterbitkan oleh Indonesia. Secara keseluruhan, proses ini berhasil karena Tim Inti mendorong tanggapan publik dengan mengedarkan naskah tersebut melalui jaring kerja mereka. Namun demikian, para pemangku kepentingan mencatat terbatasnya informasi mengenai kemajuan setiap komitmen.

Apakah laporan kemajuan tahunan

diterbitkan? Ya, pada bulan April 2013

Apakah dilakukan sesuai dengan jadwal? Ya

Tersediakah laporan tersebut dalam bahasa Indonesia? Menurut para pemangku kepentingan, apakah itu memadai?

Ya

Tersediakah laporan tersebut dalam bahasa Inggris? Ya

Apakah pemerintah menyediakan waktu dua minggu untuk menampung tanggapan publik

mengenai draf laporan penilaian sendiri? Ya

Apakah menerima tanggapan publik? Ya

Apakah laporan tersebut diunggah pada portal OGP? Ya

Apakah laporan penilaian sendiri juga berisi ulasan mengenai upaya-upaya konsultasi? Ya

Apakah laporan tersebut mencakup semua komitmen? Ya

Apakah laporan tersebut menilai penyelesaian komitmen berdasarkan jadwal? Tidak

Apakah laporan tersebut menegaskan kembali tanggung jawab untuk melakukan

keterbukaan? Ya

Apakah laporan tersebut menjelaskan hubungan antara Rencana Aksi dan bidang-bidang yang menghadapi Kendala Besar?

Ya


42

VI. Langkah ke Depan Telaah Umum atas Rencana Aksi Pertama Indonesia Pemerintah Indonesia memperluas 12 komitmen semula yang diserahkan sebagai bagian dari rencana aksi OGP-nya menjadi 38 rencana aksi, dengan sasaran yang berwujud dan spesifik untuk memantau secara ketat kemajuan pencapaiannya. Rencana aksi sebanyak 38 ini dikelompokkan ke dalam 3 jalur, yang disebut dengan ‘Strategi 3 Jalur’, dengan tujuan untuk memperkuat dan mempercepat kegiatan yang sedang berlangsung yang mendorong dan mempercepat keterbukaan, mengembangkan portal-portal berisi informasi sangat penting yang secara langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, dan memacu prakarsa baru dalam hal keterbukaan. Rencana aksi yang telah diperluas ini diberlakukan sebagai sebuah peraturan melalui Inpres No. 14 Tahun 2011 agar mengikat dalam pelaksanaannya.i Walaupun perluasan komitmen OGP semula ini patut dipuji, hanya 12 komitmen semula OGP yang ditelaah dalam laporan IRM ini. Tingkat transparansi yang ditunjukkan oleh OGI, walaupun masih dalam tahap awal, telah dapat membuka ruang untuk memperdalam keikutsertaan masyarakat dalam setidak-tidaknya tiga cara, yaitu:

1. Penyingkapan informasi mengenai layanan publik membuat masyarakat lebih mudah memperoleh layanan.

2. Penyingkapan informasi memungkinkan masyarakat terlibat lebih dekat dalam memantau layanan.

3. Ruang untuk menampung masukan/aduan dari masyarakat memungkinkan masyarakat semakin terlibat, memeriksa, dan ikut serta dalam membuat keputusan.

Akan tetapi, ini belum mencapai tingkat kesiapan untuk melangkah ke tahap berikutnya sebagaimana diharapkan. Para pejabat pemerintah belum diberi pemacu semangat untuk melakukan perbaikan secara besar-besaran dan mengatasi masalah-masalah. Masih terlewatnya mekanisme pertanggungjawaban, yang perlu dibedakan dengan transparansi, untuk memastikan bahwa para pejabat pemerintah melakukan tindakan-tindakan berdasarkan masukan dari masyarakat. Walaupun OGP telah cukup berhasil dalam memacu kementerian/lembaga terkait untuk menyingkap informasi bagus dengan menggunakan teknologi informasi, misalnya situs web atau portal, keberhasilan ini menemui kendala-kendala. Mutu situs-situs web membutuhkan penanganan lebih lanjut dan pembaruan secara rutin. Para pemangku kepentingan mempertanyakan cara-cara agar informasi sampai kepada rakyat Indonesia, dan sejauh mana data diungkapkan. Penggunaan situs-situs web tersebut secara besar-besaran dirasakan sebagai pemihakan kepada masyarakat perkotaan yang memiliki akses lebih baik ke Internet, dan bukan kepada daerah-daerah perdesaan dan terpencil yang kurang akses. Pada akhirnya, dua kendala yang lebih besar dalam perancangan rencana aksi muncul selama penelaahan IRM. Pertama, dalam hal komitmen yang secara teknis sulit, pemerintah menitikberatkan pada pembentukan kerangka dasar, atau penyediaan sedikit pembaruan terhadap sebuah situs web atau sarana yang ada sebelum OGP, tanpa banyak memperbaiki pelaksanaan oleh pemerintah. Walaupun menunjukkan kemajuan ini, aspek-aspek dalam komitmen-komitmen yang secara teknis terkendala kurang diperhatikan, dan pemerintah tidak mengakui kendala-kendala tersebut, dan bahkan memilih untuk menitikberatkan hanya pada penilaian sendiri atas keberhasilan mereka yang terbatas. Strategi ini dapat mengurangi kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap komitmen-komitmen tersebut karena apa yang dilaksanakan oleh Indonesia memang nyata, penting, dan berhasil, dan dapat mengalihkan perhatian dari ‘langkah berikutnya’ yang paling tepat yang dapat dirancang untuk mengatasi kemajuan yang terbatas. Contoh-contohnya adalah komitmen #7 (Pertanahan), #9 (APBD Kabupaten), dan terutama komitmen #3 dan #4 (Subsidi Kesehatan dan Kepolisian).


43

Kedua, komitmen yang sulit secara politis tidak mempertimbangkan taraf kemajuan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Contoh paling berat dari kendala ini dalam pelaksanaannya dapat dilihat pada komitmen #11 (Portal One-Map), yaitu persoalan-persoalan politik dan ekonomi jangka panjang yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya kehutanan telah menyulitkan komitmen tersebut.ii Walaupun Indonesia berhasil menciptakan sarana tersebut agar pelaksanaan oleh pemerintah lebih baik, para pemangku kepentingan menuntut agar itu digunakan untuk meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Oleh karena itu, persoalan yang peka secara politis ini maupun yang lainnya perlu diperhatikan dalam kegiatan-kegiatan OGP pada masa mendatang di Indonesia. Pada umumnya, para pemangku kepentingan menerima bahwa Rencana Aksi OGI yang sekarang berfungsi lebih sebagai tahap pertama OGI, yaitu pemerintah menitikberatkan pada penyusunan proses dan kerangka kelembagaan. Oleh karena itu, rekomendasi utama secara umum kepada pemerintah untuk rencana aksi berikutnya adalah memperkuat kerangka dasarnya yang tidak berhasil dilaksanakan, dan menyusunnya berdasarkan kerangkanya yang berhasil.iii Selama wawancara dan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, tidak ada komitmen penting khusus yang dibicarakan dianggap terpenting. Sebagai gantinya, para pemangku kepentingan merekomendasikan agar rencana aksi berikutnya secara umum mencakup upaya-upaya untuk mematuhi amanat dalam UU-KIP. Hal ini akan mencakup khususnya pembentukan dan pemfungsian secara tepat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap satuan kerja kementerian/lembaga dan setiap tingkat pemerintah. Hal ini dijelaskan di bawah ini melalui rekomendasi pertama.

Rekomendasi Umum Berbagai konsultasi dan diskusi kelompok terarah dengan para pemangku kepentingan menyoroti sedikit-dikitnya lima rekomendasi bagi pemerintah untuk menyempurnakan rencana aksi OGI berikutnya. Pertama, menyempurnakan OGI sebagai instrumen dalam kerangka transparansi kokoh yang Indonesia telah lembagakan melalui UU-KIP-nya. Banyak aspek dalam Undang-Undang ini menjadi landasan kuat untuk melaksanakan upaya-upaya transparansi lintas sektor. Namun demikian, sejak diberlakukannya pada tahun 2008, Undang-Undang ini menghadapi batu sandungan yang menghambat pelaksanaannya. Salah satunya adalah cara pikir birokrasi yang telah mengakar perihal kerahasiaan yang mendorong para pejabat mencari cara-cara agar ketentuan pengecualian dalam Undang-Undang tersebut dapat digunakan untuk mengalahkan tujuan dari keterbukaan informasi publik. Batu sandungan yang kedua adalah ketiadaan mekanisme untuk menangani permintaan di banyak instansi publik. Yang ketiga adalah ketiadaan mekanisme pemberian sanksi untuk menegakkan aturan dari Komisi Informasi Pusat. Dengan demikian, OGI perlu berperan untuk mendorong pelaksanaan UU-KIP, dengan memanfaatkan semangat gerakan OGP untuk mengurai hambatan-hambatannya. UKP4 perlu menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kepatuhan instansi-instansi pemerintah terhadap UU-KIP. Kedua, memilih cakupan strategis tetapi ambisius dalam rencana aksi berikutnya untuk perbaikan lebih lanjut pada sektor-sektor yang sudah dicakup. Mengandalkan upaya kementerian dan lembaga sekarang sebagai rencana aksi tahap pertama itu dapat dipahami. Cara ‘yang tanpa susah payah’ ini memungkinkan pemerintah untuk meletakkan landasan sistem yang kokoh dan realistis. Pendekatan yang terarah ini perlu dilanjutkan. Namun demikian, berdasarkan keberhasilan rencana aksi OGP pertama, Indonesia perlu mengembangkan konsep yang lebih ambisius dalam membantu mempercepat kondisi


44

‘pemerintah terbuka’ di setiap sektor sasaran yang melampaui upaya-upaya yang sudah ada sebelum adanya rencana aksi pertama tersebut. Ketiga, memperdalam transparansi sistem dengan memperkuat struktur insentif, dibandingkan dengan sekadar menyoroti praktik-praktik teladan. Serupa dengan rekomendasi sebelumnya, sekaranglah waktunya bagi OGI untuk bergerak lebih maju daripada upaya yang pemerintah telah laksanakan dengan cukup baik. Hal ini akan membutuhkan perubahan sistemik yang mendorong perubahan perilaku yang sejalan dengan UU-KIP. Lagi pula, sebagian besar komitmen OGI sampai sekarang telah menitikberatkan pada penyediaan informasi kepada masyarakat yang memiliki akses ke Internet. Ke depan, pemerintah perlu lebih giat menjajaki cara-cara untuk menyediakan akses kepada mereka yang tidak memiliki kemudahan akses ke Internet. Keempat, memperkuat instansi pengkoordinasi untuk memaksakan pelaksanaan OGP. Banyak rencana transparansi kementerian-kementerian pada saat ini telah macet atau terhenti oleh hambatan sistemik, misalnya kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah atau sengketa hukum. Instansi-instansi tersebut memerlukan sebuah instansi pengkoordinasi yang memiliki kewenangan untuk membantu mengurai hambatan tersebut. Para pemangku kepentingan menganggap bahwa OGI dan Tim Inti memiliki waktu dan status yang tepat untuk berperan sebagai fasilitator atau pemberdaya. Pemerintah juga perlu memastikan pengaturan kelembagaan yang memastikan pelaksanaan OGI ke depan agar tidak tergantung pada keadaan politik, misalnya hasil pemilihan umum mendatang. Kelima, memperbaiki tata kelola pemerintahan oleh Tim Inti sebagai instansi pengkoordinasi OGI. Banyak pemangku kepentingan menyoroti perlunya memperbaiki peraturan dan “aturan main” dalam OGI/Tim Inti, misalnya tata cara pembuatan keputusan, dan memberi ruang lebih luas kepada LSM dalam membuat keputusan. Tim Inti perlu mencakup keterwakilan dari lebih banyak kementerian sektoral dan LSM. Pembahasan lebih lanjut dibutuhkan misalnya mengenai bagaimana memilih perwakilan-perwakilan LSM dibandingkan dengan menyerahkannya kepada pilihan pemerintah. LSM-LSM yang menjadi anggota Tim Inti sekarang maupun LSM-LSM di luar itu juga menekankan perlunya mekanisme yang memungkinkan para anggota Tim Inti memperoleh amanat dari dan melaporkan kembali kepada LSM-LSM lainnya. Penjelasan juga dibutuhkan misalnya mengenai bagaimana Tim Inti membuat keputusan sedemikian rupa sehingga memberi posisi yang setara antara LSM dan pemerintah. i http://opengovindonesia.org/?p=2267 ii Hapsari, Maharani. “The Political Economy of Forest Governance in Post-Suharto Indonesia.” Dalam Kimura, Hirotsune, Suharko, Aser Javier, dan Ake Tangsupvattana. Limits of Good Governance in Developing Countries. Gadjah Mada University Press, 2011. iii Hal ini sangat penting untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam konteks Indonesia.


45

Lampiran: Metodologi Sebagai pelengkap dalam penilaian sendiri oleh pemerintah peserta OGP, laporan penilaian independen disusun oleh para peneliti tata kelola pemerintahan yang berwibawa; lebih disukai yang berasal dari setiap negara peserta OGP. Para pakar ini menggunakan kuesioner dan panduan laporan independen OGP sebagaimana lazimnya, berdasarkan gabungan antara wawancara dengan para pemangku kepentingan OGP setempat dan penelaahan data dan informasi. Laporan ini diberikan kepada Dewan Pakar Internasional dngan sedikit anggota (yang ditunjuk oleh Komite Pengarah OGP) untuk dilakukan tinjauan oleh rekan sejawat agar memastikan diterapkannya standar penelitian yang sebaik-baiknya dan uji tuntas. Penelaahan kemajuan rencana aksi OGP didasarkan pada gabungan antara wawancara, penelaahan data dan informasi, dan umpan-balik dari hasil pertemuan-pertemuan dengan pemangku kepentingan non-pemerintah. Laporan IRM disusun berdasarkan temuan-temuan dalam laporan penilaian oleh kementerian terkait dan penilaian-penilaian kemajuan lain yang diterbitkan oleh LSM, swasta atau organisasi-organisasi internasional. Setiap peneliti setempat melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan penggambaran peristiwa-peristiwa secara saksama. Karena adanya kendala anggaran dan waktu, IRM tidak dapat berkonsultasi kepada semua pihak yang berkepentingan atau terkait. Dengan demikian, IRM mendorong transparansi metodologi, dan karena itu apabila memungkinkan, mengumumkan kepada masyarakat mengenai proses keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penelitian. (Hal ini diperinci kemudian pada bab ini.) Dalam konteks nasional yang mempersyaratkan anonimitas narasumber –dari pemerintah ataupun non-pemerintah-, IRM berkewajiban untuk melindungi anonimitas narasumber tersebut. Disamping itu, karena keterbatasan metode yang diperlukan, IRM sangat mengharapkan penjelasan atas naskah publik dari setiap dokumen nasional.

Rancangan Diskusi Kelompok Terarah: Pertemuan ini, yang diselenggarakan dalam dua sesi pada tanggal 3 Juni 2013, menghadirkan bersama-sama lebih kurang 25 orang pemangku kepentingan. Perwakilan dari LSM, pemerintah, dan swasta semuanya diundang. Daftar lengkap peserta dapat dilihat pada Ikhtisar Pertemuan.

• LSM: Upaya-upaya dilakukan untuk menjangkau para peserta selain yang diduga biasanya hadir, tetapi kebanyakan yang hadir adalah dari organisasi-organisasi sebagaimana biasanya karena mereka paling peduli akan OGI. Peserta mencakup Transparency International Indonesia (TII), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), dan sebuah LSM lain.

• Pemerintah: Para peserta mewakili kementerian-kementerian yang paling terkait dengan OGI. Ini mencakup Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang ditugaskan untuk pelaksanaan EITI, dan Kementerian Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, dan Arsip Nasional Republik Indonesia di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Akan tetapi, UKP4 tidak hadir, yang dikabarkan khawatir dapat membelokkan atau memengaruhi diskusi tersebut.

• Swasta: Walaupun diundang, perwakilan dari swasta tidak hadir.

Ikhtisar Pertemuan: Peneliti nasional memulai pertemuan tersebut dengan memperkenalkan OGI secara singkat sebelum mengerucut pada sistematika dan proses IRM. Dia kemudian menyajikan temuan-temuan awal. Dia menyinggung komitmen khusus maupun proses umum yang diperoleh selama wawancara-wawancara multipihak.


46

Kemudian, peneliti tersebut memulai diskusi yang dimoderatorinya. Dia menanyakan kepada para peserta serangkaian pertanyaan.

1. Untuk kelompok secara keseluruhan, “Apa pendapat Anda mengenai Rencana Aksi yang sekarang, dan apa kemajuan yang Anda lihat dalam pelaksanaannya?”

2. Untuk perwakilan empat LSM, “Apa komitmen yang Anda pikir paling cocok dengan kegiatan lembaga Anda?”

3. Untuk kelompok secara keseluruhan, “Bagaimana cara kita melangkah ke depan?”

Daftar Peserta: FGD IRM Indonesia (3 Juni 2013)

FGD Pertama (10.00-‐13.00)

No. Nama Instansi 1 Prawito Kementerian Kesehatan (Pusat Komunikasi, Kemenkes)

2 Fadhlina Kementerian Kesehatan (Set BOK, Ditjen GIKIA, Kemenkes)

3 Andi Kasman Arsip Nasional Republik Indonesia

4 Merelyn R.A Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

5 Ronald Tambunan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

6 Febri Hendri Indonesia Corruption Watch (ICW)

7 Ilham Cendekia Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro)

8 Jumono Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI)

9 Basuki Triono Article 33 Indonesia

10 Cici Yusella Article 33 Indonesia

11 Abdul Waidl Komite Anggaran Indonesia (KAI)

12 Dody Priambodo Southeast Asia Technology and Transparency Initiative (SEATTI) -‐ HIVOS

13 Ahmad Rofik Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro)

14 Morentalisa Institute for Essential Services Reform (IESR)

15 Walota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

FGD Kedua (14.00-‐17.00)

No. Nama Instansi 1 Alex Irwan Ford Foundation

2 Danar Program Representasi (Prorep) USAID

3 Lukman Hakim Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA)

4 Darmaningtyas Forum Pendidikan

5 Marcella Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

6 Ilham Saerong Transparency International Indonesia (TII)


47

7 Sulastio Indonesia Parliamentary Centre (IPC)

8 Maryati Abdullah Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

9 Basuki Triono Article 33 Indonesia

10 Cici Yusella Article 33 Indonesia

Daftar Terwawancara Peneliti IRM juga mewawancarai sejumlah pemangku kepentingan di Indonesia, dengan bertatap muka seorang demi seorang atau melalui telepon. Terwawancara ditunjukkan pada daftar di bawah.

No. Nama Organisasi 1 Alamsyah Komisi Informasi Pusat

2 Suahasil Nazara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

3 Dedi Cahyanto Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) -‐ OGI

4 Adipradana Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) – One Map

5 Andi Kasman Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

6 Wiske Rotinsulu Universitas Sam Ratulangi

7 Maryati Abdullah Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro)

8 Ilham Cendekia Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro)

9 Yuna Farhan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA)

10 Widjajanti Isdijoso SMERU

11 Ridaya Lon United States Agency for International Development (USAID)

12 Jumono Education Network

13 Suparman Federasi Guru Independen Indonesia (FGII)

14 Andi Kasman Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

15 Shita Laksmi Southeast Asia Technology and Transparency Initiative (SEATTI) -‐ HIVOS

16 Ahmad Rofik Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro)

17 Nurul Widyaningrum AKATIGA Bandung

18 Fabby Tumiwa Institute for Essential Services Reform (IESR)

19 Bachtiar K United Nations Development Programme (UNDP)

20 Tanti TIFA

21 Widjajanti Isdijoso SMERU

22 Danar Prorep USAID

23 Hendrik Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika)

24 Wasingatu Dzakiah Institute for Development and Economic Analysis (IDEA), Yogyakarta

25 Sulastio Indonesia Parliamentary Centre (IPC)

indonesia: laporan kemajuan irm 2011-2013

Documents