imam mashudi spi. 141835 pembimbing: sayuti una, …

1

KEDUDUKAN DAN PERAN OMBUDSMAN

DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI MALADMINISTRASI

PEMBUATAN E-KTP DI PROVINSI JAMBI

SKRIPSI

IMAM MASHUDI

SPI. 141835

PEMBIMBING:

SAYUTI UNA, S.Ag,.MH

YUDI ARMANSYAH,S.Th.I, M.Hum

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

1440 H / 2019 M

iii

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil’alamin, Allahumma Sholli Ala Syyyidina

Muhammad. Sujud syukurku hanya kepadaMu ya Allah, atas

takdirMu aku lahir dari Orang tua yang menyayangiku dan

menjalankan agamaMu.

Terutama Kedua orang tua tercinta :

Ayahhanda (Damianto) Terima kasih atas tanggung jawabnya

terhadap keluarga.Yaallah aku bersaksi ayahku telah

melaksanakan amanatMu, menyampaikan kasih sayangMu, maka

kasihilah ayahku seperti engkau mengasihi kekasih-

kekasihMu.Serta tidak lupa penulis ucapkan Kepada Ibunda (Siti

Maryam) tercinta kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku untuk

melepas leleh, mata air yang tak berhenti mengalir membasahi

dahagaku, derajatmu satu tingkat di bawah Allah SWT.

Kanjeng nabi peng telu (Muhammad SAW) moco asmane ibu (Siti

Maryam) sejatine panggonan suargamu, ono ing tlapak suku

ibumu, ojo wani-wani marang wong tuamu, utamana marang

ibumu, kang ukir jiwo lan rogomu, tanpo geresulu kabeh di iklasno,

sangang wulan sepuluh dino anggone ngandung siro, ojo maneh

loro mati disanggupi, mugo-mugo slamet jabang bayi dungone

marang gusti, akeh tulodo uripe menungso soro kelunto-lunto

rumongso kuoso wani wong tuo gusti allah ora ridho, dudu bondo

dunyo kang dikersakno nanging anak kang jowo.

Puisi di atas penulis ucapkan untuk kedua orang tua terutama

Ibunda tercinta.

iv

Saudara serahim saya Yunus Hariyanto dan Hidayatul Nur

Mahmudahniah, jangan buat Orang tua menangis melainkan

bangga serta keluarga besar alm (mbah kasim), keluarga besar alm

(mbah sarimo) yang mana tidak penulis sebut satu persatu.

Untuk teman saya Desti Dwi Sugiarti, Eka sapitri, Heri Novaza,

Dyah Ulmunir dan Farauq Aziz yang bersedia membantu dalam

pengerjaan Skripsi ini hingga selesai.Semoga kalian menjadi orang

yang sukses.

Takluput penulis ucapkan Kepada jurusun HTN angkatan

2014dan teman KKN desa Kilangan semoga kalian menjadi orang

yang sukses.

Ucapan trimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis

sampaikan juga kepada.

Bapak dosen bembimbing yang telah memberikan arahan,

masukan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta

dosen-dosen lainnya yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.

Sahabat seperjuangan jurusan hukum tatanegara, fakultas syariah

UIN STS Jambi

Almamater tercinta UIN STS Jambi, tempat penulis menimba

ilmu.

v

MOTTO

لََةِ وَإِيتاَءَ ةً يوَْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِليَْوِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّ وَجَعَلْناَهُمْ أَئِمَّ

كَاةِۖ وَكَانوُا لنََا عَابِدِينَ الزَّ

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin

yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan

kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang,

menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu

menyembah,(Qs Al Anbiya ayat 73)1

1 Qs Al Anbiya Ayat 73

vi

ABSTRAK

Imam Mashudi, SPI. 141835,“Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam

Mencegah Dan Mengatasi Maladministrasi Pembuatan E-Ktp Di Provinsi

Jambi”.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan peranan ombudsman

berdasarkan undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, serta prosedur pengajuan

laporan maladministrasi pembuatan E-ktp di Provinsi Jambi, dan untung

mengetahui solusipencegahan maladministrasi pembuatan E-ktpdi provinsi

Jambi.. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun jenis dan sumber

data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder dan primer. Hasil

penelitian dan kesimpulan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24

Tahun 20l3 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan Peraturan Presiden Nomor

96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil. Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada

Disdukcapil Kabupaten lKota dan UPT Disdukcapil Kabupaten Kota dan

Perwakilan Republik Indonesia dilaksanakan melalui tahapan Pelaporan,

Verifikasi dan validasi, Perekaman data dan Pencatatan dan/atau penerbitan

dokumen.Peranan Ombudsman dalam Mencegah Maladministrasi (E-KTP) Di

Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangannya yaitu menerima laporan mengenai Maladministrasi dalam hal ini

Maladministrasi E-KTP, melalui cara kerjasama dengan Pemerintah Daerah

dengan membuat (MOU) dan sosialisasi. Tindak lanjut dari pihak ombudsman

terhadap dukcapil untuk daerah Muaro Jambidan bungo yang di temukan

pelanggaran Maladministrasi Untuk wilayah muarao jambi sudah saya sampaikan

Kepada Bupati dan ditugaskan Kepada kepala dinasnya.

Kata Kunci : Ombudsman, Maladministrasi dan E-KTP

vii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam

penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula

iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi

Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul “Kedudukan dan peran Ombudsman dalam

mencegah dan mengatasi maladministrasi pembuatan E-KTP di Provinsi

Jambi.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit

hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data

maupun dalam penyusunannya.Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak,

terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas

penulis ucapkan adalah terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu

penyelesain skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak prof.Dr.H.Su‟aidi Asy‟ari, MA.,Ph.Dselaku Rektor UIN STS Jambi.

2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS

Jambi.

3. Bapak H. Hermanto Harun, Lc, M.HI.,Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang

Akademik, Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan II

Bidang Perencanaan dan Keuangan dan Dr. Yuliatin, S.Ag., MHI, Selaku

Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.

4. Bapak Abdul Razak, S.HI.,M.IS selaku ketua jurusan dan ibu Ulya Fuhaidah,

S.Hum, M.SI sekaligus sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas

Syariah UIN STS Jambi.

5. Bapak Sayuti Una,S.Ag,.MH dan bapak Yudi Armansyah,S.Th.I,M.Hum selaku

Pembimbing I dan II skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas

Syariah UIN STS Jambi.

ix

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman

transliterasi berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama Rid Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: u543

b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai

berikut:

ARAB LATIN

Konsonan Nama Konsonan Keterangan

Tidak dilambangkan (half madd) ا

B B Be ب

T Th Te ت

Ts Th Te dan Ha ث

J J Je ج

Ch ḥ ح Ha (dengan titik di bawah)

Kh Kh Ka dan Ha خ

D D De د

Dz Dh De dan Ha ذ

R R Er ر

Z Z Zet ز

S Sh Es س

Sy Sh Es dan Ha ش

Sh ṣ ص Es (dengan titik di bawah)

Dl ḍ ض De (dengan titik di bawah)

Th ṭ ط Te (dengan titik di bawah)

Dh ẓ ظ Zet (dengan titik di bawah)

Koma terbalik di atas „ „ ع

Gh Gh Ge dan Ha غ

F F Ef ف

Q Q Qi ق

K K Ka ك

L L El ل

M M Em م

N N En ن

W W We و

H H Ha ه

A ʼ ء Apostrof

Y Y Ye ي

x

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dengan huruf, translitterasinya dalam tulisan Latin

dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:

a. Vocal rangkap (ْسَى) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: al-

yawm.

ssssb. Vocal rangkap (َس) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya:

al-bayt.

3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan

tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (الْفَا جِحَة = al-fātiḥ ah)

.(qīmah = قِيْمةٌ ) dan ,(al‘ulūm = الْعُلُىْم)

4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama

dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (= ḥ addun), (= saddun), (=

ṭ ayyib).

5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam,

transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah

dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( الْبَيْث = al-bayt),

.(’al-samāالسمأء = )

6. Tā’marbūtah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, transliterasinya

dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan tā’ marbūtah

yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهِلال = ru’yat al-

hilāl).

7. Tanda apostrof („) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang

terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (ُرُؤْيَة = ru’yah) (فُقَهَاء =

fuqahā’).

xi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ...................................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................................. ii

PERSEMBAHAN ......................................................................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... iv

MOTTO ........................................................................................................ v

ABSTRAK .................................................................................................... vi

KATA PENGANTAR .................................................................................. vii

DAFTAR ISI ................................................................................................. x

PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................. xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1

B. Rumusan Masalah ....................................................................... 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................... 8

D. Kerangka Teori ........................................................................... 10

E. Tinjauan Pustaka ......................................................................... 18

BAB II : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian ................................................................. 23

B. Jenis dan Sumber Data ................................................................ 24

C. Instrument Pengumpulan Data .................................................... 24

D. Unit Analisis Data ....................................................................... 27

E. Teknik Analisis Data ................................................................... 27

F. Sistematika Penulisan…………………………………………… 29

G. Jadwal Penelitian……………………………………………….. 30

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Visi dan Misi Ombudsman Provinsi Jambi................................. 32

B. Tugas dan Fungsi ....................................................................... 33

C. Struktur Organisasi Ombudsman perwakilan Provinsi jambi ..... 35

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

xii

A. Kedudukan dan Peran Ombudsman Berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan …………………………... ……………. 36

B. Prosedur Pengajuan Laporan Maladministrasi E-Ktp di Ombudsman

Provinsi Jambi ............................................................................ 46

C. Solusi Pencegahan Maladministrasi Pembuatan E-ktp di Provinsi

Jambi .......................................................................................... ... 55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................. 64

B. Saran ............................................................................................ 66

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………. 67

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan persamaan perlakuan

yang adil, baik dalam hukum maupun pemerintahan. Sesuai dengan isi Pasal 27

ayat 1 UUD 1945 “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam

hukum dan perintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan

tidak ada kecualinya”.2

Reformasi Pemerintahan, dengan tujuan menciptakan suatu pemerintahan

yang baik, bersih dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga

Negara, namum dalam kenyataanya, dalam praktek penyelenggaraan pelayanan

publik masih banyak ditemui penyimpangan, dimana masih ada warga masyarakat

yang tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu perlakuan yang sama dan

adil. Misalnya adanya pungutan liar, Maladministrasi, Nepotisme dalam

pengurusan surat-surat tertentu, penyalagunaan kewenangan oleh aparatur Negara,

pemerintah juga membentuk badan ajudikasi yaitu Ombudsman yang berfungsi

sebagai advokasi.

Ombudsman merupakan sebuah lembaga Negara yang mempunyai

kewenangan mengawasi penyelenggaran pelayanan publik, serta Ombudsman

memiliki sifat mandiri dan tidak memiliki hubungan dengan lembaga Negara dan

Instasi Pemerintah lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

2 Pasal 27 ayat 1 UUD 1945

2

bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Ombudsman Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga Negara yang mempunyai

kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang

diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan

Badan Hukum Milik Negara, serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi

tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan belanja

Daerah.3

“Komisi Ombudsman Nasional”, lembaga ini membentuk pada tanggal 10

maret 2000 dengan keputusan presiden Nomor 44 Tahun 2000. Menurut

keputusan Presiden tersebut Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga

masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang

melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat

mengenai penyelenggaraan masyarakat khususnya pelaksanaan oleh aparatur

Pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat.4

Adapun tujuan dari terbentuknya komisi Ombudsman Nasional tersebut

adalah untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif

dalam melaksanakan pemberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui peran

serta masyakat. Selain itu, untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat

agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Ombudsman Nasional diberi tugas pokok

3Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

4keputusan presiden Nomor 44 Tahun 2000.

3

antara lain melakukan langkah-langkah untuk menindak lanjuti laporan atau

informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggaraan Negara

dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.

Gagasan pembentukan Ombudsman di Indonesia sendiri sesunggunya

sudah pernah muncul di tahun 1999. Tanggal 8 Desember 1999 Presiden KH

Abdulrahman Wahid (Gus Dur) pernah menerbitkan keputusan Presiden Nomor

155 Tahun 1999. Tentang tim pengkaji pembentukan lembaga Ombudsman.

Kepres tersebut ternyata keluar dari hasil pembicaraan yang telah disepakati

sebelumnya antara Gus Dur, Marzuki Darusman dan Antonius Sujata. Keputusan

Presiden Nomor 155 Tahun 1999 hanya membentuk Tim pengkajian

Ombudsman. Sedangkan lembaga Ombudsman secara kongkrit tidak jadi

dibentuk dengan keputusan Presiden tersebut.

Ombudsman berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia dengan

wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonsia. Ombudsman

dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di Provinsi atau Kabupaten Kota,

untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan susunan dan tata kerja

perwakilan Ombudsman didaerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Maladministrasi sendiri yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum,

melampaui wewenang, mengunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang

menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban

hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh

penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil

atau immaterial bagi masyarakat dan orang perorangan. Laporan adalah

pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindak lanjuti oleh

4

Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang

telah menjadi korban Maladministrasi. Oleh karna itu Ombudsman sebagai

lembaga Negara memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaran pelayanan

publik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun penyelenggara Negara.

Dalam hal ini Ombudsman memiliki tugas untuk menindak lanjuti laporan serta

melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaran pelayanan

publik, Maladministrasi menyebabkan penyalahgunaan kewenangan yang

berbuntut korupsi.

Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Ahmad Suaedy,

mengungkapkan masih banyak celah dalam pelaksanaan E-KTP yang berpotensi

memunculkan pungutan liar. Kelemahan itu dimulai dari infrastruktur, peraturan

turunan teknis, koordinasi dan antar kerjasama lembaga/instansi, serta

perencanaan yang tidak akurat memunculkan banyak celah terjadinya

maladministrasi.

"Celah-celah tersebut dimanfaatkan para oknum untuk mengambil

keuntungan pribadi berbentuk pungutan-pungutan tidak resmi (pungli)" ujar

Ahmad di kantornya, Senin, 7 November 2016”.5

Seharusnya, menurut Ahmad, pungli itu tidak ada. Ahmad menjelaskan,

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 79A

menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak

dipungut biaya.

5https://nasional.tempo.co/read/818310/ombudsman-temukan-berbagai-modus-pungli-di-

pengurusan-e-ktp, diakses Pada 17 Mei 2019.

https://nasional.tempo.co/read/818310/ombudsman-temukan-berbagai-modus-pungli-di-pengurusan-e-ktp


5

Ahmad menuturkan, beberapa daerah berdasarkan hasil investigasi yang

terjadi pungli adalah Nusa Tenggara Barat, Kep. Riau, Bengkulu, Sulawesi

Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan,

Kalimanatan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan, termasuk Jambi.

Selain itu berdasarkan wawancara dengan Jafar Ahmad selaku PLT

Ombudsman.

“Sejauh ini laporan ke Ombudsman di Jambi ialah penundaan berlarut,

pelayanan sengaja di tunda seperti pembuatan E-KTP”.6

KTP elektronik merupakan hak bagi seluruh warga Negara, kepemilikan

KTP elektronik merupakan kunci dari akses layanan public. Hal ini dikarenakan

KTP merupakan suatu bentuk identitas warga Negara dalam penyelenggaraannya,

terdapat banyak keluhan oleh rakyat terkait dengan pelayanan pembuatan KTP-

elektronik. Sehingga apabila dalam hal ini masyarakat merasa dirugikan maka

masyarakat dapat melaporkan hal ini kepada Ombudsman berdasarkan prosedur-

prosedur yang telah ditentukan sehingga dapat ditindak lanjuti yakni diadakannya

monitoring dalam proses pengadaan KTP-elektronik. Selain itu Ombudsman

dapat membuka pos pengaduan dalam artian 'jemput bola' ke daerah agar

mendapatkan data yang lengkap.

Berdasarkan wawancara dengan M. Padli selaku asisten bidang PVL

Untuk permasalahan E-KTP di Provinsi Jambi Yang paling menonjol itu

di kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Bungo ternyata masih

menerapkan denda administrasi terkait keterlambatan pembuatan akta

kelahiran dan memperpanjang E-KTP. Ketika kami ke lapangan investasi

secara sembunyi-sembunyi ternyata bukan hanya itu tetapi di seluruh

pelayan kantor capil mereka itu pembuatan KTP, KK mereka mengulurnya

dan tersebut ada punglinya dan itu telah saya sampaikan kepada kepala

6Wawancara dengan Jafar Ahmad selaku PLT Ombudsman Provinsi Jambi.

6

daerah namun dia tetap ngeyel dulu, ini pak kepala dinas ada temuan kami

pungli, punglinya terang-terangan di atas meja 20 ribu sampai 100 ribu

dengan berdalih uang denda dan administrasi padahal itu sudah di hapus

oleh keputusan mahkamah konstitusi dan hal tersebut bisa kita lacak di

internet. Di Dinas catatan sipil itu sebenarnya tidak ada pungutan (gratis)

jika ada pungutan berarti masih itu kembali kepada masyarakatnya yang

tidak ingin mengikuti prosedur yang sudah ada. Jika mengikuti prosedur

saya jamin gratis kadang-kadang masyarakat ya tersebut yang meminta

cepat sehingga memberi seperti uang untuk rokok seharusnya hal seperti

itu jangan mereka itu sudah di gaji untuk melayani. Kalau di kota insyallah

sudah mulai tertib. 7

Daftar nama masyarakat yang mengaduh terhadap pengurusan E-KTP di

Kabupaten Muaro Jambi dan Muaro Bungo.

1.1 Tabel.

No Nama NIK Keluhan

1 Riska Khoirunisa 1505085805960003 Lamanya

pengurusan E-

KTP, dari bulan

Agustus sampai

Bulan Desember

baru Selesai.

7 Wawancara dengan M. Padli selaku pvl Ombudsman Provinsi Jambi.

7

2 Homsiah 1505034103950001 Lamanya

pengurusan E-

KTP dan adanya

indikasi pungli,

cepat lambatnya

pengerjaan sesuai

dengan

pembayaran.

3 Nur Sodiq 1505010404640002 Perpanjang KTP

di persulit dengan

alasan kalo mu

cepat ya bayar

4 Desti Dwi Sugiarti 1508094312950002 Waktu

perpanjang KTP

memakan waktu

yang lama

5 Syamsuri 1508031212780002 Waktu

perpanjang KTP

memakan waktu

yang lama

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti permas alahan-

permasalahan kedudukan dan peran Ombudsman dalam Undang-Undang Nomor

8

37 Tahun 2008, peranan Ombudsmad dalam mencegah Maladministrasi (E-KTP)

di Provinsi Jambi, serta faktor penghambat dan pendukung Ombusmad dalam

mencegah dan mengatasi Maladministrasi (E-KTP).8

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik

untuk menyusun skripsi dengan Judul “Kedudukan Dan Peran Ombudsman

Dalam Mencegah Dan Mengatasi Maladministrasi Pembuatan E-Ktp Di

Provinsi Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di

teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagimana Kedudukan dan Peran Ombudsman berdasarkan aturan Undang-

undang Nomor 37 tahun 2008?

2. Bagaimana prosedur pengajuan laporan Maladministrasi pembuatan E-ktp di

Ombudsman Provinsi jambi?

3. Bagaimana solusi pencegahan Maladministrasi pembuatan E-ktp di provinsi

jambi?

C. Tujuan Dan ManfaatPenelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini di

tetapkan tujuannya sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui implementasi pembuatan E-KTP di Provinsi Jambi.

8Kantor Ombudsman Provinsi Jambi.

9

b. Untuk peranan Ombudsman berkenaan dengan pencegahan Maladministrasi

(E-KTP) di Provinsi Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu

(S1) dalam Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN STS

JAMBI.

b. Untuk mengetahui peranan Ombusdman dalam mencegah Maladministrasi di

Provinsi Jambi serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung

Ombudsman dalam mencegah dan mengatasi maladminitrasi.

c. Untuk memperdalam ilmu yang telah dipelajari dalam jurusan Hukum Tata

Negara pada Fakultas Syariah UIN STS JAMBI.

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah Hasil dari penelitian ini

dapat menjadi landasan pembelajaran dalam pemerintahan, selain itu juga menjadi

nilai tambah dalam dunia keilmuan terutama kedudukan dan peran Ombudsman

dalam mencegah dan mengatasi Maladministrasi pembuatan E-KTP di provinsi

Jambi.

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Bagi mahasiswa untuk memberikan pengetahuan tentang kedudukan dan peran

Ombudsman dalam mencegah dan mengatasi maladminstrasi pembuatan E-

KTP di provinsi Jambi.

b. Bagi jurusan pada penelitian ini memberikan referensi dan meningkatkan

pembelajaran dalam HTN.

10

D. Kerangka Teori

1. Teori Lembaga Negara

Istilah organ atau lembaga Negara dapat di bedakan dari perkataan organ

atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Organisasi

Non Pemerintahan. Yang dalam bahasa inggris di sebut Non-Government

Organization. Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah Legislatif,

Eksekutif, Yudikatif, atau yang bersifat campuran.Kosepsi tentang lembaga

Negara ini dalam bahasa Belanda ini biasa di sebut Staatsorgaan dalam bahasa

Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan Negara atau disebut

dengan organ negara .9

Bentuk-bentuk lembaga negara dan Pemerintahan baik pada tingkat pusat

maupun daerah, pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat,

sehingga doktrin Triaspolitika yang biasa di nisbatkan dengan toko Montesquieu

yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu tercermin di

dalam tiga jenis lembaga negara, sering terlihat tidak relefan lagi untuk di jadikan

rujukan.

Lembaga negara yang terkadang juga disebut juga dengan iastilah

lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen, atau lembaga

negara saja ada yang di bentuk berdasarkan atau karna diberi kekuasaan oleh

Undang-Undang dasar, ada pula yang yng di bentuk mendapatkan kekuasaannya

dari Undang-undang, dan bahkan ada pula yang hanya di bentuk berdasarkan

keputusan presiden. 10

99

Jimmy Asshiddiqie. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen, (

Jakarta Sinar Garfika 2010) hlm 27

10

Jimmy Asshiddiqie. Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah.

(Jakarta Kostitusi Press.2004) hlm 60-61

11

Lembaga negara yang secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, ada pula

lembaga-lembaga negara yang memiliki konstitutional importance yang sama

dengan lembaga negara yang di sebutkan dalam UUD 1945, meskipun

keberadaannya hanya di atur dengan atau dalam Undang-Undang, baik yang

diatur dalam UUD maupun yang di atur dalam Undang-Undang asalkan sama-

sama memiliki konstitutional importance dapat dikategorikan sebagai lembaga

negara yang memiliki derajat kostitutional yang serupa. Tetapi tidak bisa disebut

sebagai lembaga tinggi negara.

Lembaga negara yang diatur dan di bentuk oleh Undang-undang

merupakan Organ Konstitusi, sedangkan yang di bentuk berdasarkan Undang-

undang merupakan Organ Undang-Undang, sementara yang di bentuk karna

keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan

Hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga

yang di maksud dibentuk dan di beri kekuasaan berdasarkan pemerintah Daerah.

Tentu lebih rendah lagi tingkatannya inilah yang ikut memepengaruhi kedudukan

peraturan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tersebut. Termasuk dalam

hal ini lahirnya lahirnya Lembaga negara baru oleh Undang-Undang dasar yaitu

Mahkamah Kostitusi.Keberadaan Mahkamah kostitusi yang juga merupakan

lembaga tinggi negara yang memiliki peran tersendiri selain sebagai pengawal

Undang-undang Dasar.11

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur

pokok yang berkaitan yaitu: organ dan functie. Dalam UUD tahun 1945,

Lembaga-Lembaga yang dimaksud ada yang namanya disebut secara eksplisit dan

11

Ibid hlm 10.

12

ada pula hanya fungsunya yang di sebutkan eksplisit. Dan lembaga-lembaga

tersebut juga dapat dibedakan dari dua segi yaitu: segi fungsi dan segi hierarkinya.

Untuk itu ada dua jenis criteria yang dapat di pakai yaitu:

a. Kriteria hieraki bentuk sumber normative yang menentukan

kewenangannya.

b. Kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem

kekuasaan Negara.12

Sedangakan dari hierarki kelembagaanya Jumly Asshiddiqien

mengaikatkan dengan teorinya sendiri yaitu teori tentang norma sumber

legitimasi. Berdasarkan teori tersebut lembaga Negara dapat dibedakan kedalam 3

lapis lembaga negara, yaitu lembaga lapis pertama yang di sebut dengan

“lembaga tinggi Negara” yaitu lembaga-lembaga negara yang bersifat

utama(primer) yang pembentukanya mendapatkan kewenangan dari Undang-

Undang Dasar, lembaga lapis kedua yang disebut dengan “Lembaga Negara” ada

yang dapat kewenangan secara eksplisit dari Undang-Undang ada pula yang

mendapat kewenangan dari Undang-Undang dan lembaga lapis ketiga yang

disebut “lembaga Daerah”.

Selain lembaga-lembaga negara tersebut ada pula beberapa lembaga

negara lainya yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang peraturan yang

lebih rendah seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau keputusan

presiden. Seperti komisi-komisi inependen keberadaan badanya atau komisi itu

sudah dibentuk dalam undang-undang akan tetapi pembentukanya biasanya

12

Ibid hal 10

13

diserahkan sepenuhnya kepadapresiden atau kepala mentri atau pejabat yang

bertanggung jawab mengenai itu.13

2. Teori Kewenangan Lembaga Negara

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata

Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat

menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan

tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan. Secara konseptual, istilah wewenang atau

kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” ( yang

berarti wewenang atau berkuasa).14

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan

sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak atau

kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan

orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.22

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh,

dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa

penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subyek

hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar

hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard

13Ibid ., hlm 9

14

SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia,

Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154. 22

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar

Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

14

wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus

(untuk jenis wewenang tertentu).32




masyarakat yang berassaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang



Pemerintahan termasuklembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan

Kepada masyarakat.15








informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggaraan negara dalam

melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.



Abdulrahman Wahid (Gus Dur) pernah menerbitkan keputusan Presiden Nomor


32

Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya,

1998. hlm.2.

15

keputusan presiden Nomor 44 Tahun 2000.

15

Kepres tersebut ternyatakeluar dari hasil pembicaraan yang telah disepakati

sebelumnya antara Gus Dur, Marzuki Darusman dan Antonius Sujata.Keputusan



dibentuk dengan Keputusan Presiden tersebut.

Kedudukan Ombudsman Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2008terdapat dalam Pasal 5 dimana kedudukan Ombudsman adalah di ibukota

negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara

Republik Indonsia. Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di

Provinsi atau Kabupaten Kota, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai

pembentukan susunan dan tata kerja perwakilan Ombudsman di daerah diatur

dengan peraturan pemerintah.

Ombudsman berkedudukan (berstatus) sebagai lembaga negara yang

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan publik.16

Maka peran

ombudsman dilakukan sesuai dengan fungsi tugas dan wewenang. Dalam Bab IV

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 fungsi Ombudsman adalah mengawasi

penyelenggaraan pelayanaan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggaraan

negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk yang

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau

perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.17

16Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2008.

17

Pasal 6 UU Nomor 37 Tahun 2008.

16

3. Teori Maladministrasi

Menurut Widodo dan Nurhayati “Maladministrasi merupakan suatu

praktek yang menyimpang dari suatu praktek adminitrasi, atau suatu praktek yang

menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi.”18

Secara lebih umum maladministrasi di artikan sebagai penyimpangan,

pelanggaran atau mengabaikan kewajiban hukum dan kepatutan masyarakat

sehingga tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan

yang baik (Good Governance).

Menurut klasifikasi Croosman dan Nurhayati, bentuk tindakan yang dapat

dikategorikan sebagai maladministrasi adalah; berprasangka, kelalaian, kurang

peduli, keterlambatan, bukan kewenangan, tindakan tidak layak, jahat, kejam, dan

semena-mena. Sedangkan Ombudsman Nasional sendiri membuat kategori

tindakan maladministrsi sebagai: 1.Tindakan yang dirasakan janggal

(Inapppropriate) karena tidak dilakukn sebagimana mestinya. 2.Tindakan yang

menyimpang (Deviate). 3.Tindakan yang melanggar ketentuan

(irregular/illegitimate). 4.Tindakan penundaan yang mengakibatkan keterlambatan

yang tidak perlu (undue delay). 5.Tindakan yang tidak patut (inequity).19

Dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37

tahun 2008 Tentang Ombudsman Indonesia. Menjelaskan bahwa:

“Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum,

melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari

yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau

pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik

yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang

18Ibid., hlm. 5.

19

Ibid.

17

menimbulkan kerugian materil dan atau/immaterial bagi masyarakat dan

orang perseorangan.”20

KTP elektronik merupakan hak bagi seluruh warga negara, kepemilikan

KTP elektronik merupakan kunci dari akses layanan public. Hal ini dikarenakan

KTP merupakan suatu bentuk identitas warga negara. Dalam penyelenggaraannya,




prosedur yang telah ditentukan sehingga dapat ditindak lanjuti yakni diadakannya




Ombudsman RI selaku lembaga Negara yang bertidak untuk mengawasi

pelaksanaan pelayanan publik, mendorong Kementerian Dalam Negeri agar

segera memberikan kepastian layanan pemerolehan e-KTP bagi masyarakat di

wilayah Jabodetabek pada khususnya. Tentu sudah menjadi kewenangan dari

Ombudsman RI untuk melakukan tindakan lanjut terkait dengan pelayanan yang

dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut. Hal itu sesuai dengan

ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI,

yaitu “Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman

adalah lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi perlindungan

pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan

pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara,

Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta

20Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang

Ombudsman Indonesia.

18

atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 angka 2 UU tersebut, yang dimaksud

dengan penyelenggara negara yaitu: “Penyelenggara negara adalah pejabat yang

menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. Maka, Kementerian Dalam Negeri selaku salah satu penyelenggara

negara yang diberi kewenangan untuk mengatur persoalan terkait kependudukan,

khususnya yaitu mengenai e-KTP, merupakan salah satu subyek yang dapat

diawasi kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh

Ombudsman RI. Terkait dengan konsep perlindungan kepentingan masyarakat,

keberadaan Ombudsman RI ini sangatlah penting.21

E. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya penelitian dengan tema, peranan Ombudsman dalam

mencegah Maladministrasi

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kelani Putri dengan judul

Efektivitas Kinerja Ombudsman dalam Menangani Pengaduan Pelayanan (Kasus

Maladministrasi di kota Pekanbaru), Mahasiswa Universitas Riau. Penelitian ini

bertujuan untuk Untuk mengetahui Efektivitas Ombudsman Republik Indonesia

Perwakilan Riau dalam menangani pengaduan maladministrasi dalam pelayanan

publik di wilayah Kota Pekanbaru, dan mengetahui faktorfaktor apasaja yang

21 Puput Agustin Paramita, “Tinjauan Peran Ombudsman Terhadap Maladministrasi

Pelayanan Publik(Studi Kasus Pelayanan E-Ktp)”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, Tahun

2017, Hlm. 6.

19

menghambat Efektivitas Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Riau dalam

menangani pengaduan Maladministrasi di wilayah kota Pekanbaru. Penelitian ini

menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara

deskriptif.22

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas

kinerja ombudsman dalam menangani pengaduan pelayanan publik (kasus

maladministrasi di kota pekanbaru) maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas

kinerja ombudsman dalam mengani pengaduan pelayanan publik (kasus

maladministrasi di kota pekanbaru) belum sepenuhnya efektif. Faktor-faktor yang

mempengaruhi efektivitas kinerja ombudsman dalam penanganan pengaduan

pelayanan publik di kota pekanbaru yang pertama adalah sumber daya manusia,

kedua masih minimnya anggaran dana yang diberikan oleh negara untuk

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau, ketiga masih terbatasnya

fasilitas penunjang kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau,

keempat sosialisasi kepada masyarakat yang berlangsung bersentuhan dengan

para penyelenggara pelayanan publik. Kurangnya sumber daya mempengaruhi

pekerjaan Ombudsman dalam penanganan laporan masyarakat kemudian

penyelesaian laporan berjalan lambat membuat kinerja Ombudsman jelas sangat

kurang efektif, sarana dan prasarana menjadi punjang Ombudsman dalam

melakukan pencegahan maladministrasi terutama ke daerah-daerah namun

kekurangan sarana ini membuat kinerja Ombudsman terbatas, selain itu anggaran

dana yang masih berpusat di ombudsman RI ini semakin membuat ruang gerak

Ombudsman menjadi semakin terbatas terutama dalam melakuakan dan

22Kelani Putri dengan judul Efektivitas Kinerja Ombudsman dalam Menangani

Pengaduan Pelayanan (Kasus Maladministrasi di Kota Pekanbaru), Jurnal JOM Fisip, Vol. 4,

Nomor 1, Februari 2017, hlm. 8.

20

meningkatkan partisipasi warga maka dibutuhkan sosialisai tersusun dan strategi

agar tercapai target partisipasi aktif dari masyrakat untuk melaporkan perkara

maladministrasi.23

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, dengan judul “Peran

Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Maladministrasi”. Mahasiswa Universitas

Semarang. Dua pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana

peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam

upaya pencegahan terjadinya maladministrasi; (2) Faktor apa sajakah yang

menjadi hambatan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi jawa

Tengah dalam upaya pencegahan terjadinya maladministrasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui

pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu

studi pustaka dan observasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan

data sekunder. Dengan fokus penelitian di Ombudsman Republik Indonesia

Perwakilan provinsi Jawa Tengah. Di tahun 2014 menyelesaikan laporan dengan

rata rata menggunakan klarifiksi. Ombudsman Republik Indonesia melakukan

pencegahan dengan cara sosialisasi. Hambatan dalam melakukan pencegahan

dapat dilihat dari segi peraturan, sumber daya manusia, anggaran dan sarana

prasarana. Dengan demikian, diharapkan Ombudsman Republik Indonesia lebih

memperhatikan apa yang menjadi hambatan Ombudsman Republik Indonesia

23Ibid., hlm. 12.

21

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan Tugas dan

Wewenangnya.24

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tasria Lestari dengan judul Peran

dan fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam

meningkatkan pelayanan publik (studi kajian pengawasan terhadap implementasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 di Kota

Makassar).Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Satu pokok permasalahan dalam

penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terhadap Implementasi Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 di kota Makassar.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk

menganalisis secara argumentasi berdasarkan data-data yang bersifat

Karakteristik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dan

study Pustaka dengan fokus penelitian Peran dan Fungsi pengawasan Ombusman

Republik Indonesia (ORI) dalam meningkatkan pelayanan publik kajian tentang

pengawasan terhadap Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2009 di kota Makasar.

Adapun penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui Efektivitas

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau dalam menangani pengaduan

Maladministrasi dalam pelayanan publik di wilayah kota Pekanbaru, dan

mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Efektivitas Ombusman

Republik Indonesia Perwakilan Riau dalam menangani pengaduan

maladministrasi di wilayah Kota Pekanbaru, dua pokok permasalahan dalam

24Nurhayati, “Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa

Tengah dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Maladministrasi”, Skripsi Mahasiswa Universitas

Semarang, Tahun 2015, hlm. 44.

22

penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana peran Ombudsman Republik Indonesia

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pencegahan terjadinya

Maladministrasi; (2) Faktor apa sajakah yang menjadi hambatan Ombudsman

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi jawa Tengah dalam upaya pencegahan

terjadinya maladministrasi, pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu

bagaimana pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan Ombudsman Republik

Indonesia (ORI) terhadap Imlementasi Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2009 di Kota Makassar.

Berbeda dari penelitian sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh

peneliti yang berjudul kedudukan dan peran Ombudsman dalam mencegah dan

mengatasi Maladministrasi pembuatan E-KTP di Provinsi Jambi. Disini lebih

terfokus Kepada bagaimana kedudukan dan peran Ombudsman dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2008, serta bagaimana peranan Ombudsman dalam

mencegah maladministrasi (E-KTP) di Provinsi Jambi. Dan apa saja faktor

enghambat Ombudsman dalam mengatasi Maladministrasi (E-KTP) di provinsi

Jambi. Peneliti disini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik

pengumpulan datanya yaitu study pustaka dan study lapangan dimana disini

peneliti melakukan penelitiannya di kantor Ombudsman Republik Indonesia

Provinsi Jambi. 25

25Tasria Lestari.” Peran dan fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

dalam meningkatkan mutu pelayanan publik”.Skripsi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar.hlm 39.

Tahun 2017

23

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan

masalah manusia. Penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah, tentunya

merupakan sebuah penelitian yang dipertanggung jawabkan dengan baik, maka

dalam penulisan ini penulis mengunakan metodologi sebagai berikut:

A. Pendekatan penelitian

Penelitian mengunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan penelitian

lapangan secara langsung oleh peneliti sendiri Bogdan dan taylor mendefinisikan

metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu

untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.26

Metode penelitian kualitatif juga diartikan sebagai metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian

adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif

lebih menentukan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini yang merupakan objek penelitian adalah kedudukan

dan peran ombudsman Provinsi Jambi dalam mencegah maladministrasi E-KTP di

26

Umar, Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2011), hlm. 22.

24

Provinsi Jambi, jadi penelitian ini dilakukan di Kantor Ombudsman Provinsi

Jambi.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data

sekunder dan primer.

a. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang

dapat dipercaya.27

Data yang penulis ambil dari informasi dilapangan melalui

observasi dan wawancara partisipan. Dengan observasi awal wawancara dengan

Ombudsman Abdul Rokhim. SH. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7

(tujuh) orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara

tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara

mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentic, karena sudah

diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

Data sekunder dari penelitian ini adalah berupa data-data yang mendukung

pemelitian ini berupa dokumentasi dan arsip yang ada dimedia baik buku, Koran,

literature, artikel, jurnal, internet, televisi, radio, dan lain-lain selain dari kata

primer.

27

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2006), hlm. 16.

25

C. Instrumen Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data yang digunakan dala penelitian ini, adalah

sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian, maka penulis memilih

observasi partisipan observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana

peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang

diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung

terhadap objek penelitian, yaitu dengan meminta pandangan mengamati kegiatan-

kegiatan yang dilakukan Birokrat dan Ombudsman di Jambi observasi yang

dilakukan penulis dalam skripsi ini terhadap subyek menggunakan pedoman

observasi yang disusun sebagai berikut:

1. Mencatat kesan umum subyek: penampilan, pakaian, tingkah laku, cara

berfikir

2. Interaksi sosial dan tempat lingkungan

b. Wawancara

Syamsudin dan Vismaia S. Damainti menyatakan wawancara adalah

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.28

Wawancara

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur(structure

interview). Wawancara terstruktur yaitu bila peneliti atau pengumpul data telah

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.29

Oleh

karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan

28

Syamsudin dan Vismaia S. Damainti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, hlm.238. 29

Syamsudin dan Vismaia S. Damainti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, hlm.239.

26

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif

jawabannya telah disiapkan. Bedanya dengan semi terstruktur disini adalah tidak

memakai alternatif jawaban, namun pihak yang diajak wawancara diminta

pendapat dan ide-idenya.

Alat-alat yang digunakan penulis dalam wawancara adalah buku catatan,

laptop dan handphone karena penulis menggunakan wawancara terstruktur

melalui email ataupun telepon. Hal ini bermanfaat untuk mengirim dan

mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data, di mana kesemuanya

telah digunakan setelah mendapat izin dari sumber data. Karena wawancara yang

digunakan adalah terstruktur. Informan dalam penelitian ini terdiri dari ketua dan

staf ombudsman. Wawancara atau ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data

tentang Kedudukan dan peran Ombudsman dalam mencegah dan mengatasi

Maladministrasi pembuatan E-KTP di Provinsi jambi dalam penelitian ini

berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari Kepala Perwakilan, Pvl, Pencegahan,

Pemeriksa Laporan, Sekertaris Dan Para Staf.

c. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber

Kantor Ombudsman Provinsi Jambi dari arsip dan dokumen yang berada dikantor

tersebut, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Nasution menyatakan

dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil

data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah

yang diteliti.30

Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen

30

Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.

143.

27

atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti. Yang bersumber baik dari media masa

maupun para asisten dan staf Ombudsman Provinsi Jambi.

D. Unit Analisis Data

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian

tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel.

Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun

organisasi swasta atau sekelompok orang.31

Dalam skripsi ini penulis menggunakan unit analisis dengan analisis judul:

judul “Peran dan Kedudukan Ombudsman dalam mencegah dan mengatasi

maladministrasi (E-KTP) di Provinsi Jambi”. Penelitian ini, unit analisisnya

adalah mengetahui Koordinasi antara birokrat dan Ombudsman. Penetapan unit

analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi

dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen dari Kantor Dinas

Perkebunan dan informasi-informasi yang berasal, kepala Dinas, karyawan atau

pegawai dan Masyarakat yang sedang atau pernah mendapat pelayanan di kantor

tersebut serta informasi yang didapat melalui email ataupun telepon dari

narasumber. Jadi keseluruhan informannya berjumlah 7 orang.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan sebagaimana di kutip oleh Sugiyono analisis data adalah

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

wawancara, catatatn lapangan dan bahan-bahan lain.32

Sehingga mudah dipahami

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

31

Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Fakultas Syari‟ah IAIN STS Jambi,

(2012), hlm. 62. 32

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm. 90.

28

Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan mengambil

kesimpulan lalu diverifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan

tertulis dilapangan.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau

menyajikan data. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan

dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya,

tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif dan di dalam

skripsi ini peneliti menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data

dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-

masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan

maupun dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teks

yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.33

Kesimpulan dalam

penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

33

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm. 252.

29

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya

kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa,

ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan

penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan

lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik

kesimpulan terhadap mengetahui Koordinasi birokrat dan Ombudsman Provinsi

Jambi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam

penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan.BAB ini pada hakiatnya

menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran

tentang tema yang dibahas. BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Batsan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori,

Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka.

BAB II dipaparkan, Metode Penelitian yang mencakup Pendekatan

Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika

Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB III dipaparkan tentang gambaran umum dan Lokasi Penelitian.

BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang

pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup

serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.

30

F. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka penulis

menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel jadwal sebagai

berikut:

No

Kegiatan

Tahun 2018

Juli

Agustus September Oktober November

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pengajuan

Judul

2 Pembuatan

Proposal

No Kegiatan

Tahun 2018-2019

Desember

Januari Februari Maret April

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3 Perbaikan

Proposal

dan

Seminar

4 Surat Izin

Riset

5 Pengumpula

n

Data

6 Pengolehan

Dan

Analisis

Data

7 Pembuatan

Laporan

8 Bimbingan

Dan

Perbaikan

31

9 Agenda dan

Ujian

Skripsi

10 Perbaikan

dan

Penjilidan

32

BAB III

GAMBARAN UMUM OMBUDSMAN PROVINSI JAMBI

A. Visi dan Misi Ombudsman Provinsi Jambi

Profil dan gambaran umum Ombudsman Provinsi Jambi. Ombudsman

adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi

penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara

negara dan pemerintahan termasuk yang di selenggarakan oleh badan usaha milik

negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan

Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan Publik

tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan

dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Ombudsman di

Provinsi Jambi sendari berdiri sudah selama 6 (enam) Tahun. Kantor perwakilan

Ombudsman Provinsi Jambi terletak di JL.Kol.M. Tahir No. 82, Kel. Pakuan

Baru. Kec. Jambi Selatan, Jambi. Dengan No Telepon: (0741) 24590.

Ombudsman Provinsi Jambi dengan Kelapa Perwakilan Jafar Ahmad (PLT).

Visi misi yang di miliki Oleh Ombudsman Visi Ombudsman adalah

Ombudsman Republik Indonesia.

Visi Ombudsman RI:

“Ombudsman Republik Indonesia yang Berwibawa, Efektif dan Adil”,

Misi Ombudsman RI:

1. Memperkuat Kelembagaan.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan Ombudsman RI.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

33

4. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik oleh penyelenggara

pemerintahan.

5. Memperkuat pemberantasan dan pencegahan maladministrasi dan

korupsi..34

B. Tugas dan Fungsi

Ombudsman bertugas:

1. Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan

Pelayanan Publik

2. Melakukan pemeriksaan subtansi atas Laporan

3. Menindak lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup

kewenangan ombudsman

4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan

Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik

5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau

lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan

perseorangan

6. Membangun jaringan kerja

7. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan

Pelayanan Publik dan

8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.35

Fungsi

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik

yang diselenggarakan oleh Penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat

34https://www.ombudsman.go.id/profiles/index/pfvm, diakses Pada 17 Mei 2019.

35

https://www.ombudsman.go.id/profiles/index/pfft, diakses Pada 17 Mei 2019.

https://www.ombudsman.go.id/profiles/index/pfvm

https://www.ombudsman.go.id/profiles/index/pfft

34

maupun derah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara

serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan

pelayanan publik tertentu.

C. Sruktur organisasi Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi

Tabel: I Strukturorganisasi Ombudsman republik Indonesia Perwakilan Provinsi

Kepala Perwakilan

Jafar Ahmad

PVL PENCEGAHANPEMERIKSA LAPORAN

Asisten Asisten Asisten

M. Padli S.E., MSi Shopian HadiS.Sos Abdul Rohim S.H

Asisten Asisten AsistenBPP BPP

Indra

Korrinal Al Emira Ruri Kurnia lina

Asisten

Mashur Rachman,S.H

Asisten

. Beni Gunawan.S.H.

STAF STAF STAF

. Kemas M Akmal, S.Ag Andrianus H.S Gilang Cahaya A

36

36

Kantor Ombudsman Provinsi Jambi

35

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Peran Ombudsman berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan

1. Kedudukan dan Peran Ombudsman Provinsi

Ombudsman merupakan sebuah lembaga negara yang mempunyai


memiliki sifat mandiri dan tidak memiliki hubungan dengan lembaga negara dan

Instasi pemerintah lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya


selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga Negara yang mempunyai


diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang





Daerah.37




masyarakat yang berassaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang


36



Pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat.38








informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggaraan negara dalam

melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.



Abdulrahman Wahid ( Gus Dur ) perna menerbitkan keputusan Presiden Nomor


Kepres tersebut ternyata keluar dari hasil pembicaraan yang telah disepakati

sebelumnya antara Gus Dur, Marzuki Darusman dan Antonius Sujata. Keputusan



dibentuk dengan Keputusan Presiden tersebut.

38keputusan presiden Nomor 44 Tahun 2000.

37

Kedudukan Ombudsman Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2008terdapat dalam Pasal 5 dimana kedudukan Ombudsmanadalah di ibukota

negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara

Republik Indonsia. Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di

Provinsi atau Kabupaten Kota, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai

pembentukan susunan dan tata kerja perwakilan Ombudsman didaerah diatur

dengan peraturan pemerintah.

Mengenai peran Ombudsman maka kita akan membahas dulu apa yang

dimaksud dengan peran, Menurut Biddle dan Thomas dalam Arishandi dikutip

dari Nurhayati peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-

perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.”39

Ada beberapa para ahli mengatakan tentang pengertian peran yang mana

salah satunya menurut rivai peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan

diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jadi jika dikaitkan dengan

peranan sebuah instansi atau kantor maka dapat diartikan sebagai perangakat

perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh instansi, sesuai dengan posisi dan

kemampuan instansi atau kantor tersebut.40

Berkenaan dengan peranan Poerwadarminta dalam Florentinus Christian

Imanuel mendefinisikan “Peranan yaitu suatu yang menjadi bagian atau pegangan

pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.”41

Peran

39Nurhayati, “Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa

Tengah dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Maladministrasi”, Skripsi Mahasiswa Universitas

Semarang, Tahun 2015, hlm.18.

40

Rivai, veithzal, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta : PT. Rineka Cipta).,

2006, hlm.148, 41

Florentinus Christian Imanuel, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa

Budaya Sungai Bawang kecamatan Muara Badak, kabupaten Kutai KartaNegara, “Jurnal eJournal

Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 2, 2015,hlm. 1184.

38

menurut Soerjono Soekanto dalam Florentinus Christian Imanuel “Merupakan

aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuaidengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran”.42

Ombudsman berkedudukan (berstatus) sebagai lembaga negara yang

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan publik.43

Maka peran

Ombudsman dilakukan sesuai dengan fungsi tugas dan wewenang. Dalam Bab IV

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 fungsi Ombudsman adalah mengawasi

penyelenggaraan pelayanaan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara

negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk yang

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau

perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.44

Selanjutnya Ombudsman memiliki beberapa tugas berdasakan UU Nomor

37 Tahun 2008 Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan

pelayanan Publik.

2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan.

3. Menindak lanjuti laporan yang tercapuk dalam ruang lingkup kewenangan

Ombudsman.

4. Melakukan investigasiatas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga

pemerintahan lainnya serta lembaga masyarakatan atau perseorangan.

42

Ibid., hlm. 1185.

43


44


39

6. Membangun jaringan kerja.45

7. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.

8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-undang.46

Ombudsman memiliki wewenang yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 47 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Meminta keterangan secara lisan atau tertulis dari pelapor, terlapor dan pihak

lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman.

2. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada

pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan.

3. Meminta klarifikasi dan salinan atau photocopy dokumen yang diperlukan dari

instansi dari manapun untuk pemeriksaan laporan dari instasnsi terlapor.

4. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait

dengan laporan.

5. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para

pihak.

6. Membuat rekomedasi mengenai penyelesaian laporan termasuk rekomendasi

untuk membayar ganti rugi atau rehabilitas kepada pihak yang dirugikan.

7. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan

rekomendasi.47

45UU Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 7.

46

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008. 47Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008.

40

8. Menyampaikan saran kepada presiden, kepada daerah atau pimpinan

penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi

dan prosedur pelayanan publik.

9. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden, DPRD

atau Kepala Daerah agar terhadap Undang-undang dan Peraturan Perundang-

undang lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah

Maladministrasi.48

Dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman dilarang mencampuri

kebebasan hakim dalam memberikan putusan, dan dalam pelaksanaan tugas dan

wewenangnya Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, di interogari, dituntut

atau digugat dimuka pengadilan.

2. Peranan Ombudsman

Ombudsman merupakan sebuah lembaga negara yang mempunyai


memiliki sifat mandiri dan tidak memiliki hubungan dengan lembaga negara dan

Instasi pemerintah lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya


selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai


diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang




48Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008.

41


Daerah.49

Menurut Widodo dan Nurhayati “Maladministrasi merupakan suatu

praktek yang menyimpang dari suatu praktek adminitrasi, atau suatu praktek yang

menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi.”50

Secara lebih umum maladministrasi di artikan sebagai penyimpangan,

pelanggaran atau mengabaikan kewajiban hukum dan kepatutan masyarakat

sehingga tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan

yang baik (Good Governance).

Menurut klasifikasi Croosman dan Nurhayati, bentuk tindakan yang dapat

dikategorikan sebagai maladministrasi adalah; berprasangka, kelalaian, kurang

peduli, keterlambatan, bukan kewenangan, tindakan tidak layak, jahat, kejam, dan

semena-mena. Sedangkan Ombudsman Nasional sendiri membuat kategori

tindakan maladministrsi sebagai: 1.Tindakan yang dirasakan janggal

(Inapppropriate) karena tidak dilakukn sebagimana mestinya. 2.Tindakan yang

menyimpang (Deviate). 3.Tindakan yang melanggar ketentuan

(irregular/illegitimate). 4.Tindakan penundaan yang mengakibatkan

keterlambatan yang tidak perlu (undue delay). 5.Tindakan yang tidak patut

(inequity).51

Dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37

tahun 2008 Tentang Ombudsman Indonesia. Menjelaskan bahwa:

“Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum,

melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari


50

Ibid., hlm. 5.

51

Ibid.

42

yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau

pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik

yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang

menimbulkan kerugian materil dan atau/immaterial bagi masyarakat dan

orang perseorangan.”52

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jafar Ahmad selaku PLT

Ombudsman.

Maladministrasi menurut undang-undang nomor 37 tahun 2008 adalah

prilaku seorang pejabat Negara yang menyalah gunakan wewenangnya atau

melakukan penyimpangan prosedur sampai mengabaikan kewajiban hukum atas

tugasnya.

Ombudsman ada 10 tipe maladministrasi antara lain ialah, penyalah

gunaan wewenang, penyimpangan prosedur, permintaan imbalan uang (pungli),

diskriminasi, tidak memberikan pelayanan dengan baik, tidak kompeten,

memihak, penyelenggara yang tidak ramah.

Selain itu berdasarkan wawancara dengan Jafar Ahmad selaku PLT

Ombudsman

Sejauh ini laporan ke Ombudsman di Jambi ialah penundaan berlarut,

pelayanan sengaja di tunda seperti pembuatan E-KTP, pembuatan akta anak,

penundaan yang berlarut itu contoh nya: mengurus izin PTSP (pelayanan terpadu

satu pintu) yang seharusnya selesai 2 minggu ini bisa 1 bulan sampai 2 bulan itu

penundaan berlarut. Selain itu di laporkan penyimpangan prosedur, penyalah

gunaan wewenang, pungli, tidak memberikan pelayanan dengan baik, itulah 5

52Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang

Ombudsman Indonesia.

43

besar yang sering di laporkan masyarakat kepada Ombudsman Berarti yang

banyak permasalahan di Provinsi jambi ya seperti E-KTP, pembuatan Akta anak

dan izin PTSP, Maladministrasi.53

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indra selaku asisten bidang PVL

pemerintah daerah yang banyak dilaporkan, karena pemerintah daerah kita itu ada

12 kabupaten/kota itu di jadikan satu. Berbagai macam permasalahan yatadi PTSP

di Dinas perizinan itu yang banyak di laporkan, Dinas lingkungan hidup, Dinas

pendidikan, Dinas kesehatan. Itu sering di laporkan terkait perizinan ataupun

rekomendasi izin praktek Dokter.Selain itu yang banyak di laporkan juga terkait

BPN (badan pertahanan Nasional), PTSP (pelayanan terpadu satu pintu), dan

kepolisian. Di tingkat Nasional juga yang sering di laporkan yaitu: BPN (badan

pertahanan nasional), pemerintah daerah, kepolisian itu tiga besar permasalahan

Ombudsman di tingkat Naional. Kenapa kepolisian banyak di laporkan, kepolisian

kantornya sampe ke Polsek-Polsek, Polres, jadi Masyarakat melapor tidak ada

tindak lanjut, barulah lapor ke Ombudsman. Tidak di lanjuti laporan itulah yang di

namakan penundaan yang berlarut (Maladministrasi).54

Memperhatikan bahwa perbaikan kualitas pelayanan publik saat ini dan

harapan percepatan perbaikan itu bisa dilakukan sesegera mungkin, maka UU 37

Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU 25 Tentang Pelayanan Publik telah

mengubah peran penting Ombudsman, beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Kalau dulu Ombudsman dikenal sebagai lembaga pemberi pengaruh

(magistrature of influence) sekarang menjadi lembaga yang mampu

menjatuhkan sanksi (magistrature of sanction) melalui rekomendasi yang

53

Wawancara dengan Jafar Ahmad selaku PLT Ombudsman Provinsi Jambi. 54

Wawancara dengan Indra,SH selaku asisten bidang

pvl Ombudsman Provinsi Jambi.

44

final mengikat wajib dilaksanakan oleh penerima rekomendasi. (Ayat 1,

Pasal 38, UU 37 Tahun 2008).

2. Kalau dulu, dipandang sebagai lembaga yang sekedar meneruskan laporan

masyarakat, sekarang menjadi lembaga yang berwenang menghadirkan

secara paksa terlapor, Pelapor ataupun Saksi yang telah dipanggil 3 (tiga)

kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan (Pasal 31 UU 37 Tahun 2008

dan MOU antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kepolisian RI).

3. Sekarang Ombudsman RI tidak hanya berwenang menindak lanjuti

laporan publik tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan

investigasi atas prakarsa sendiri. (Pasal 7, UU 37 Tahun 2008).

4. Sekarang Ombudsman RI dapat melakukan pemeriksaan ke objek

pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau

instansi yang dilaporkan, (Pasal 34, UU 37 Tahun 2008) dan berwenang

memeriksa dokumen-dokumen terkait yang diperlukan dari instansi

manapun untuk melakukan pemeriksaan laporan atau berdasarkan inisiatif

investigasi sendiri (huruf b, ayat 1, pasal 8 UU 37 Tahun 2008).

5. Terdapat ancaman pidana bagi setiap orang yang menghalangi

Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan, dipidana penjara paling lama

2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 1 milyar (Pasal 44, UU 37

Tahun 2008).

6. Terdapat imunitas hukum: yaitu dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya, Ombudsman Republik Indonesia tidak dapat ditangkap,

ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan (Pasal 10,

UU 37 Tahun 2008).

45

B. Prosedur Pengajuan Laporan Mal-Administrasi E-KTP di Ombudsman

Provinsi Jambi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20l3 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi

sehingga perlu diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.55

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

a. Pencatatan biodata Penduduk;

b. Penerbitan KK;

c. Penerbitan KTP-e1;

d. Penerbitan KIA;

e. Penerbitan surat keterangan kependudukan; dan

f. Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el

adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan

identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.56

55 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

56

Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata

cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

46

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik terbagi dua yaitu bagi

Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing. Penerbitan KTP-el bagi Penduduk

WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

a. Penerbitan KTP-el baru;

b. Penerbitan KTP-el karena pindah datang;

c. Penerbitan KTP-el karena perubahan data;

d. Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang

memiliki izin tinggal tetap;

e. Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan

f. Penerbitan KTP-eI di luar domisili.57

Masing-masing Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik memiliki

perbedaan persyaratan Penerbitan KTP-el baru yang dijelaskan dalam Pasal 15-

Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata


1. Proses Administrasi

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota

di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan

b. KK.

Bab III Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan

tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjelaskan tata cara

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yaitu sebagai berikut:

57 Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara


47

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan

dengan prinsip:

a. Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;

b. Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan

keabsahan data Penduduk;

c. Integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan latau lintas instansi terkait

dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;

d. Pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungj awabkan ;

e. Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan

f. Ehsien dan efektif.

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil

Kabupaten lKota dan UPT Disdukcapil KabupatenlKota dan Perwakilan Republik

Indonesia dilaksanakan melalui tahapan:

a. Pelaporan;

b. Verifikasi dan validasi;

c. Perekaman data;

d. Pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.58

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten lKota atau

UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota. WNI yang berada di luar wilayah Republik

Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang

dialaminya kepada instansi pelaksana Pencatatan Sipil Negara setempat dan/atau

kepada Perwakilan Republik Indonesia.Pelaporan sebagaimana di atas dapat

58

Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara


48

dilaksanakan secara: a. manual; dan/atau b. daring (online). Pelaksanaan

pelayanan pelaporan secara daring (online) pada Disdukcapil Kabupaten/Kota

atau UPT Disdukcapil KabupatenlKota bagi setiap daerah diatur dalam Peraturan

Menteri.

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan

melalui SIAK59

. SIAK harus memiliki aplikasi pelaporan daring (online).Dalam

hal Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak

mampu (pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental)melakukan

pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

dapat dibantu oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik Indonesia atau meminta bantuan

kepada orang lain.

Pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota yang melakukan tindakan

memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang

ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan sanksi lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Denda administratif diatur

dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.60

Dilansir dari Kominfo melalui situs resminya terhitung mulai 1 Januari

2014, Pemerintah akan membebaskan biaya administrasi untuk pembuatan Kartu

59Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah

sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi

pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.

60

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil.

49

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian.

Pemerintah mengingatkan, aparat yang masih memungut biaya diancam dengan

pidana 2 tahun penjara atau denda seberat-beratnya Rp 25 juta. Mendagri

menjelaskan, semua penerbitan dokumen kependudukan dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di seluruh kabupaten/kota di

Indonesia. Karena itu, warga tidak perlu lagi ke pengadilan hanya untuk

mendapatkan Akta Kelahiran. Pencatatan oleh Negara merupakan hak

konstitusional seluruh warga, bahkan anak di luar nikah juga mendapat akta

kelahiran yang sama dengan anak sah.61


Untuk permasalahan E-Ktp di Provinsi Jambi Yang paling menonjol itu di

kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Bungo ternyata masih menerapkan

denda administrasi terkait keterlambatan pembuatan akta kelahiran dan

memperpanjang E-ktp. Ketika kami ke lapangan inverstasi secara

sembunyi-sembunyi ternyata bukan hanya itu tetapi di seluruh pelayan

kantor capil mereka itu pembuatan KTP ,KK mereka mengulurnya dan

tersebut ada punglinya dan itu telah saya sampaikan Kepada kepala daerah

namun dia tetap ngeyel dulu, ini pak kepala dinas ada temuan kami pungli,

punglinya terang-terangan di atas meja 20 ribu sampai 100 ribu dengan

berdalih uang denda dan administrasi padahal itu sudah di hapus oleh

keputusan mahkamah konstitusi dan hal tersebut bisa kita lacak di internet.

Di Dinas catatan sipil itu sebenarnya tidak ada pungutan (gratis) jika ada

pungutan berarti masih itu kembali Kepada masyarakatnya yang tidak

ingin mengikuti prosedur yang sudah ada. Jika mengikuti prosedur saya

jamin gratis kadang-kadang masyarakat ya tersebut yang meminta cepat

sehingga memberi seperti uang untuk rokok seharusnya hal seperti itu

jangan mereka itu sudah di gaji untuk melayani. Kalau di kota insyallah


Berdasarkan hasil wawancara dengan Beni Gunawan selaku asisten bidang

pemeriksa laporan. Sebenarnya pelayanan di capil itu gratis dari pengurusan

pembutan Ktp, kartu keluarga, akta kelahiran, surat nikah semuanya gratis asal

61https://kominfo.go.id/content/detail/3541/mendagri-mulai-1-januari-bikin-ktp-kk-

dan-akta-kelahiran-tidak-dipungut-biaya/0/beritadiakses Pada 19 Mei 2019. 62

Wawancara dengan M. Padli,SE.,M.SI selaku pvl Ombudsman Provinsi Jambi.

https://kominfo.go.id/content/detail/3541/mendagri-mulai-1-januari-bikin-ktp-kk-dan-akta-kelahiran-tidak-dipungut-biaya/0/berita


50

mengikuti prosedur yang ada jika missal lewat prosedur ya di tanyakan setiap

prosedur pelayananya selama 14 hari kerja, untuk pembuatan KTP, akta kelahiran

biasanya 14 hari saja.

Tindak lanjut dari pihak ombudsman terhadap dukcapil untuk daerah

Muaro Jambidan bungo yang di temukan pelanggaran Maladministrasi

Untuk wilayah muarao jambi sudah saya sampaikan Kepada Bupati buk

masnah dan wilayah bungo Kepada bapak mashuri, dan ditugaskan

Kepada kepala dinasnya tetapi kepala dinasnya ngeyel padahal sudah saya

beri bukti dan akhirnya kepala dinasnya berjanji akan membina

anggotanya kemungkinan beliau sudah malu. Disini yang perlu di ingat

ombudsman bukan lembaga yang memberi sanksi, seperti KPK

ombudsman bukan lembaga penegak hukum, namun tetapi ombudsman ini

lembaga yang menegakkan aturan. Ombudsman pada dasarnya ingin

menjaga marwah pemerintah kalau itu salah tolong di perbaiki. Kalo untuk

kepala dinasnya biasanya bisa kita rekomendasikan untuk digeser seperti

itu tapi jarang. Ya rata rata ya di tindak lanjuti semua tidak ada yang

ngeyel.63

Ombudsman dalam hal menindak lanjuti sejak tahun 2014 sudah

menjalankan survey standar kepatuhan pelayan publik, ini sebenanya dalam

rangka mempermudah pelayanan masyarakat. Tindak lanjut dari pihak

ombudsman terhadap dukcapil untuk daerah Muaro Jambi dan Bungo yang di

temukan pelanggaran Maladministrasi untuk wilayah Muaro Jambi sudah saya

sampaikan kepada Bupati dan ditugaskan kepada kepala dinasnya. Disini yang

perlu diingat Ombudsman bukan lembaga yang memberi sanksi, seperti KPK

Ombudsman bukan lembaga penegak hukum, namun tetapi ombudsman ini

lembaga yang menegakkan aturan dan pelanggaran tadi dijalankan sesuai dengan

prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan.


Ombudsman

63

Wawancara dengan Beny Gunawan selaku asisten bidang pemeriksa laporan Ombudsman

Provinsi Jambi.

51

KTP elektronik merupakan hak bagi seluruh warga negara,

kepemilikan KTP elektronik merupakan kunci dari akses layanan publik.

Hal ini dikarenakan KTP merupakan suatu bentuk identitas warga negara

dalam penyelenggaraannya, terdapat banyak keluhan oleh rakyat terkait

dengan pelayanan pembuatan KTP-elektronik. Sehingga apabila dalam hal

ini masyarakat merasa dirugikan maka masyarakat dapat melaporkan hal

ini kepada Ombudsman berdasarkan prosedur-prosedur yang telah

ditentukan sehingga dapat ditindaklanjuti yakni diadakannya monitoring

dalam proses pengadaan KTP-elektronik. Selain itu Ombudsman dapat

membuka pos pengaduan dalam artian 'jemput bola' ke daerah agar


Jika mendengar istilah "Pengaduan", kita pada umumnya mempersepsikan

kata tersebut dengan sesuatu yang buruk atau negatif, bahkan ketika terdapat

pengaduan dalam pelayanan publik, pemerintah sering kali justru melakukan

counter attack terhadap masyarakat yang mengadu, padahal jika mengacu pada

peraturan perundang-undangan, istilah pengaduan dalam pelayanan publik

merupakan kata atau tindakan yang bersifat positif bahkan membangun.64

Definisi pengaduan terdapat dibanyak peraturan, salah satunya terdapat

pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan,

dalam Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa pengaduan adalah penyampaian keluhan

yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas

pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian

kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Jika definisi

tersebut kita jabarkan maka ada 3 (tiga) point yang bisa diambil yaitu: (1)

Penyampaian keluhan tentang pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar

Pelayanan Publik, (2) Penyampaian keluhan tentang pengabaian kewajiban oleh

penyelenggara layanan; (3) Penyampaian keluhan tentang pelanggaran larangan

64https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tata-kelola-pengaduan-pelayanan-publik,

diakses Pada 29 Oktober 2019.

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tata-kelola-pengaduan-pelayanan-publik

52

oleh penyelenggara layanan. Selain dapat diadukan kepada Instansi

penyelenggara layanan, keluhan terkait pelayanan publik juga dapat dilaporkan

kepada Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas eksternal pelayanan

publik, yang saat ini telah memiliki perwakilan di seluruh provinsi (34

Perwakilan) di Indonesia. Bahkan selama tiga tahun terakhir (2016 s.d 2018),

Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh kantor perwakilan telah menerima

sekitar 23.521 laporan dugaan Maladministrasi dalam pelayanan publik.

Untuk itu, kepada masyarakat yang memiliki keluhan terkait pelayanan

publik, jika pengaduannya terkait pelayanan publik tidak diberi tanggapan atau

tidak diselesaikan oleh penyelenggara layanan maka dapat segera melapor ke

Ombudsman R.I Pusat atau di kantor perwakilan provinsi seluruh Indonesia.

Tata Cara/ Prosedur penyampaian Pengaduan yaitu laporan atau

pengaduan harus memenuhi persyaratan laporan dan persyaratan dokumen.

1. Persyaratan Laporan

Persyaratan laporan terdiri dari :

i. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia atau Penduduk,

ii. Laporan sudah secara langsung dilaporkan kepada pihak terlapor, tetapi

tidak mendapat penyelesaian sebagamana mestinya,

iii. Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dilaporkan belum lewat 2 (dua)

tahun terjadi.

2. Persyaratan Dokumen.

i. Photocopy Identitas Diri (KTP/Paspor/SIM),

ii. Uraian kronologi peristiwa, tindakan atau keputusan yang dilaporkan

meliputi :

53

1. Rincian kejadian/peristiwa (dimana dan kapan)

2. Petugas/pejabat penyelenggara layanan yang terkait peristiwa?

3. Upaya apa saja yang sudah anda lakukan dalam kurun waktu dua tahun

terakhir?

4. Harapan anda dengan menyampaikan laporan/pengaduan kepada

Ombudsman.

iii. Surat Kuasa Asli serta photocopy identitas pemberi dan penerima kuasa

apabila anda bukan korban langsung. Seperti: Kuasa Hukum, Kelompok

Masyarakat, anggota keluarga, dll.

iv. Dokumen yang menunjukkan legalitas apabila anda mengatasnamakan

LSM, Badan Hukum, Yayasan, dan lain sebagainya. Misalnya: Akta

Pendirian, Surat Keputusan, Ad/ART, atau lainnya.

v. Informasi alamat lengkap dan nomor telepon yang dapat dihubungi serta

email (jika ada).

vi. Pernyataan permintaan kerahasiaan identitas anda jika dikehendaki.

vii. Bukti-bukti, dokumen atau foto terkait peristiwa yang dilaporkan.

Cara menyampaikan laporan bisa datang langsung ke Kantor Ombudsman

RI atau Kantor Perwakilan Ombudsman RI, melalui Surat, Telpon (137 atau

082137373737), Email ([email protected]), atau pengaduan daring

(online) www.ombudsman.go.id menggunakan formulir pengaduan online dan

mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.65

65 Situs Resmi Ombudsman, www.ombudsman.go.id

/https://ombudsman.go.id/pengaduan, diakses Pada 29 Okrober 2019.

mailto:[email protected]

http://www.ombudsman.go.id/

https://ombudsman.go.id/pengaduan

54

C. Solusi pencegahan Mal-administrasi pembuatan E-KTP di Provinsi

Jambi.

KTP elektronik merupakan hak bagi seluruh warga negara, kepemilikan

KTP elektronik merupakan kunci dari akses layanan publik. Hal ini dikarenakan

KTP merupakan suatu bentuk identitas warga negara dalam penyelenggaraannya,




prosedur yang telah ditentukan sehingga dapat ditindaklanjuti yakni diadakannya




Ombudsman RI selaku lembaga negara yang bertidak untuk mengawasi

pelaksanaan pelayanan publik, mendorong Kementerian Dalam Negeri agar

segera memberikan kepastian layanan pemerolehan e-KTP bagi masyarakat di

wilayah Jabodetabek pada khususnya tentu sudah enjadi kewenangan dari

Ombudsman RI untuk melakukan tindakan lanjut terkait dengan pelayanan yang

dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut. Hal itu sesuai dengan

ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI,

yaitu “Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman

adalah lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi perlindungan

pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan

pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik negara,

Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta

55

atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 angka 2 UU tersebut, yang dimaksud

dengan penyelenggara negara yaitu: “Penyelenggara negara adalah pejabat yang

menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” Maka, Kementerian Dalam Negeri selaku salah satu penyelenggara

Negara yang diberi kewenangan untuk mengatur persoalan terkait kependudukan,

khususnya yaitu mengenai e-KTP, merupakan salah satu subyek yang dapat

diawasi kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh

Ombudsman RI.Terkait dengan konsep perlindungan kepentingan masyarakat,

keberadaan Ombudsman RI ini sangatlah penting.66


Untuk permasalahan E-Ktp di Provinsi Jambi Yang paling menonjol itu di

kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Bungo ternyata masih menerapkan

denda administrasi terkait keterlambatan pembuatan akta kelahiran dan

memperpanjang E-KTP ketika kami kelapangan inverstasi secara

sembunyi-sembunyi ternyata bukan hanya itu tetapi di seluruh pelayan

kantor capil mereka itu pembuatan KTP, KK mereka mengulurnya dan

tersebut ada punglinya dan itu telah saya sampaikan Kepada kepala daerah

namun dia tetap ngeyel dulu, ini pak kepala dinas ada temuan kami pungli,

punglinya terang-terangan diatas meja 20 ribu sampai 100 ribu dengan

berdalih uang denda dan administrasi padahal itu sudah di hapus oleh

keputusan mahkamah konstitusi dan hal tersebut bisa kita lacak di internet.

Di dinas catatan sipil itu sebenarnya tidak ada pungutan (gratis) jika ada

pungutan berarti masih itu kembali Kepada masyarakatnya yang tidak

ingin mengikuti prosedur yang sudah ada. Jika mengikuti prosedur saya

jamin gratis kadang-kadang masyarakat ya tersebut yang meminta cepat

66 Puput Agustin Paramita, “Tinjauan Peran Ombudsman Terhadap Maladministrasi

Pelayanan Publik(Studi Kasus Pelayanan E-Ktp)”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, Tahun

2017, Hlm. 6.

56

sehingga memberi seperti uang untuk rokok seharusnya hal seperti itu

jangan mereka itu sudah di gaji untuk melayani. Kalau di kota insyallah


Berdasarkan hasil wawancara dengan Beni Gunawanselaku asisten

bidangpemeriksa laporan

Sebenarnya pelayanan di capil itu gratis dari pengurusan pembutan KTP,

kartu keluarga, akta kelahiran, surat nikah semua ya gratis asal mengikuti

prosedur yang ada jika missal lewat prosedur ya di tanyakan setiap

prosedur pelayananya selama 14 hari kerja, untuk pembuatan KTP, akta

kelahiran biasanya 14 hari saja.


Muaro Jambidan bungo yang di temukan pelanggaran Maladministrasi

Untuk wilayah muarao jambi sudah saya sampaikan Kepada Bupati buk

masnah dan wilayah bungo Kepada bapak mashuri, dan ditugaskan

Kepada kepala dinasnya tetapi kepala dinasnya ngeyel padahal sudah saya

beri bukti dan akhirnya kepala dinasnya berjanji akan membina

anggotanya kemungkinan beliau sudah malu. Disini yang perlu di ingat

ombudsman bukan lembaga yang memberi sanksi, seperti KPK

ombudsman bukan lembaga penegak hukum, namun tetapi ombudsman ini

lembaga yang menegakkan aturan. Ombudsman pada dasarnya ingin

menjaga marwah pemerintah kalo itu salah tolong di perbaiki. Kalo untuk

kepala dinasnya biasanya bisa kita rekomendasikan untuk di geser seperti

itu tapi jarang.Ya rata rata ya di tindak lanjutin semua tidak ada yang

ngeyel.68

Ombudsman dalam hal menindak lanjuti sejak tahun 2014 sudah

menjalankan survey standar kepatuhan pelayan publik, ini sebenanya

dalam rangka mempermudah pelayanan masyarakat

Solusi Ombudsman dalam Mencegah Maladministrasi (E-KTP) Di

Provinsi Jambi melalui beberapa cara yaitu sebagai berikut:

i. Membuat Kerjasama (MOU) dengan Pemerintah Daerah

67

Wawancara dengan M. Padli,SE.,M.SI selaku pvl Ombudsman Provinsi Jambi. 68

Wawancara dengan Beny Gunawan selaku asisten bidang pemeriksa laporan Ombudsman

Provinsi Jambi.

57

Untuk prosedur penanganan masalah Maladministrasi yang terjadi

menjelaskan hasil wawancara dengan Masnur Rachmanselaku asisten bidang

pemeriksa laporan.

Di Ombudsman itu ada beberapa bagian, yaitu laporan itu harus lolos

terlebih dahulu kalau lolos baru ke tahap pemerikasaan laporan tim

pemeriksa laporan inilah yang akan menindak lanjuti laporan itu. Bisa dari

surat menyurat atau dari investigasi, tim inilah yang memproses kalau

sudah lulus verifikasi sampai penyelasaian akhir. Kalau pun tidak selesai

lewat tim pemeriksa, perwakilan stop di situ nanti kami limpahkan di tim

resolusi monitoring di Ombudsman pusat. Tim resolusi monitoring itulah

yang akan menggodok, karena dari tim riksa ada namanya laporan akhir

hasil pemeriksaan. Jika ada di temukan Maladministrasi di situ ada

tindakan korektif atau saran yang akan kami berikan ke penyelenggara

atau wewenang yang harus mereka tindak lanjuti dalam waktu 30 hari,

kalau dala 30 hari tidak di laksanakan ada temuan Maladministrasi maka

kamipun kasih waktu 14 hari lagi laporan ini harus di tindak lanjutin,

kalaupun tidak juga baru kami serahkan ke pusat ke tim resolusi

monitoring, tim inilah yang akan menggodok rekomendasi Ombudsman.

Rekomendasi Ombudsman itu merupakan rekomendasi yang

sangat pelit karna dalam 1 tahun itu tidak lebih dari 20 rekomendasi masuk

ke tim resolusi monitoring. Itu hanya laporan yang misalnya kepala daerah

bandel baru di rekomendasi, kalau masih di upayakan mereka sanggup

kami tunggu jadi sangat persuasif sekali, kalau sudah rekomendasi

Ombudsman itu wajib di laksanakan oleh terlapor dan atasannya kepala

daerah atau kepala dinas itu wajib sesuai undang undang nomor 37 tahun

2008 tentang Ombudsman dan ini di kuatkan lagi denga undang undang

nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 351 ayat 4. Jadi

kepala daerah yang tidak melakukan rekomendasi Ombudsman, nanti akan

di lakukan pembinaan oleh kementrian dalam negri dalam waktu 3 bulan,

otomatis ini menjadi buruk bagi kepala daerah, kalau sampai ini tidak di

laksanakan karena merekan di bina oleh kementrian dalam negri selama 3

bulan. Otomatis jabatan bupati berlaih ke sekda selama 3 bulan. Tapi

alhamdulillah belum ada, karena kalau sudah di rekomendasi ke pusat

kepala daerah takut, contohnya kalau di jambi bupati kerinci tidak

melantik kades sungai deras, karena kades tersebut bukan tim suksesnya

sedangkan yang kalah yang menjadi tim suksesnya dahulu. Jadi sudah dua

58

tahun ini terkantung kantung sejak 2016 sampai sekarang.Akhirnya saya

rekomendasi ke pusat, akhirnya bupati melantik kades sungai deras.69

Peranan Ombudsman dalam Mencegah Maladministrasi (E-KTP) Di

Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangannya yaitu menerima laporan mengenai Maladministrasi dalam hal ini

Maladministrasi E-KTP, sejauh ini laporan ke Ombudsman di Jambi ialah

penundaan berlarut, pelayanan sengaja di tunda seperti pembuatan E-KTP,

pembuatan akta anak. Selain itu di laporkan penyimpangan prosedur, penyalah

gunaan wewenang, pungli, tidak memberikan pelayanan dengan baik, itulah 5

besar yang sering di laporkan masyarakat kepada Ombudsman berarti yang

banyak permasalahan di Provinsi Jambi seperti E-KTP. Untuk permasalahan E-

KTP di Provinsi Jambi yang paling menonjol itu di kabupaten Muaro Jambi dan

kabupaten Bungo ternyata masih menerapkan denda administrasi terkait

keterlambatan pembuatan akta kelahiran dan memperpanjang E-KTP.


Muaro Jambidan bungo yang ditemukan pelanggaran Maladministrasi Untuk

wilayah muarao jambi sudah saya sampaikan Kepada Bupati dan ditugaskan

Kepada kepala dinasnya. Disini yang perlu di ingat ombudsman bukan lembaga

yang memberi sanksi, seperti KPK Ombudsman bukan lembaga penegak hukum,

namun tetapi Ombudsman ini lembaga yang menegakkan aturan dan pelanggaran

tadi dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai aturan.

Dalam Mencegah Dan Mengatasi Maladministrasi (E-KTP) terdapat

penghambat, ada beberapa hasil wawancara di lapangan mengenai Faktor

69

Wawancara dengan Masnur Rachman selaku asisten bidang pemeriksa laporan Ombudsman

Provinsi Jambi.

59

pendukung dan penghambat dalammengatasi Maladministrasi adalah sebagai

berikut:

Berdasarkan hasil wawancara denganShopian Hadi, selak asisten bidang

pencegahan

Memang kalau di bilang istilah Maladministrasi itu baru tidak juga

karna Ombudsman ada sejak tahun 2000 kalau instansi pemerintahan atau

penyelenggara itu tidak tahu Maladministrasi saya rasa kurang

pengetahuan. Kalau di tanya kendala bagi Ombudsman saya rasa tidak ada

karena begitu ada laporan masuk langsung saya tindak lanjuti, kendalanya

mungkin lambatnya mekanisme pelaporan kadang kadang kami kalau

laporan tidak sulit kami menggunakan klarifikasi lewat surat ataupun kalau

butuh cepat kami bisa langsung datang kesana. Kadang kadang klarifikasi

lewat surat ini sering terlambat di balas karena di undang-undang itu setiap

surat klarifikasi yang di kirim empat belas hari kerja itu harus di jawab.

Kadang melewati itu, itupun kami kasih keringanan, yasudahlah kami

kasih satu bulan seperti di Kerinci lalu lintas surat juga butuh satu minggu

sampai dua minggu masih kami upayakan seperti itu. Kalau tidak di jawab

klarifikasi pertama surat, biasanya saya kirimkan surat lagi ke instansi atau

pemerintahan terkait, biasanya kalau surat klarifikasi kedua saya kirim

pasti di jawab. Jadi itu surat klarifikasi saya kirim saya kirim kemana

mana ke mentri sampai ke gubernur, kalau kepolisian ya sampai ke

kapolrinya. Mereka pasti takut karena atasannya.Dan selama ini kalau

klarifikasi pasti di jawab semua ya kadang kadang ada yang cepat ada

yang lama, itu saja sih kendalanya.70

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ruri Kurnia Putri selaku asisten

bidang penerimaan laporan

Setiap laporan yang masuk sekarang ini agak sedikit lama

prosesnya, harus lulus dulu di tahap penerimaan dan verifikasi laporan.

Kalau lulus di tahap itu baru bisa masuk ke tahap pemeriksaan, itu yang

saya terapkan sejak 2018 jadi tahapan verifikasi itu ada syarat formil dan

materil. Syarat formilnya laporan itu kalau sesuai undang undang itu

belum lewat dua tahun, sudah komplain ke instansi terlapor dan laporan

yang di sampaikan ke Ombudsman belum masuk ke ranah ke peradilan

yang sedang ataupun telah menjadi objek pemeriksaan keadilan, kalau

sudah masuk ke ranah peradilan, Ombudsman tidak berwenang, itu

70

Wawancara dengan Shopian Hadi selaku asisten bidang pencegahan Ombudsman Provinsi

Jambi.

60

formilnya. Kalau materilnya tentunya sudah menyampaikan komplain ke

instansi terlapor, ada KTP, identitas kalau tidak ada ktp bisa SIM dan apa

saja yang bisa menunjukkan identitas pelapor, kalau itu lembaga melapor

ke Ombudsman nisa LSM, Pengacara dan organisasi kemasyarakatan yang

ada legalitas berdirinya sama surat kuasa. Kalau lulus tahap formil dan

materil barulah ke tahap pemeriksaan laporan. Pemeriksaan laporan bisa

berbagai macam cara kalau hubungan kami bagus dengan terlapor lewat

telepon aja dia sudah mengerti, sudah selesai ataupun lewat WA itupun

sudah selesai. Bisa juga kita lakukan klarifikasi tertulis kalau

permasalahannya agak sulit, bisa juga kami investigasi ke lapangan

mendatangi instansi terlapor dengan membawa berita acara. Jadi,

penghambatnya itu kurangnya respon dari pemerintahan daerah

menganggap remeh apa itu Ombudsman, lemabaga apa itu, bahkan ada

yang bilang Ombudsman itu LSM seperti itulah kalau di daerah daerah, ya

seperti itulah tantangan bagi Ombudsman, kalau di jambi sudah enam

tahun berdiri kalau di indonesia sudah sejak tahun 2000 sejak

pemerintahan Gusdur.71

ii. Melaksanakan Sosialisasi

Berdasarkan Data dari Ombudsman Provinsi Jambi bahwa sosialisasi telah

dilaksanakan kebeberapa tempat seperti ke STISIP pada Tanggal 18 September

2018 dan ke Adiwangsa Pada Tanggal 29 November 2018.


Ombudsman

Awal di Jambi kalau untuk sosialisasi mendatangi setiap kabupaten

Ombudsman tidak ada dana, strategi kami awal awal 2016 mengadakan

perjanjian kerja sama dengan seluruh kabupaten/kota di provinsi jambi. Itu

tujuan kami dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah dan

sosialisasi, jadi kami menggandeng pemda pemda untuk sosialisasi

Ombudsman dari tahun 2016 – 2017. Tetapi, di tahun 2018 kemaren

perjanjian kerja sama itu tidak di perpanjang. Bukan apa apa mungkin

keterbatasan anggaran di pemda sama Ombudsman, tetapi kalau meraka

ingin bekerja sama lagi kami menyambut baik. Bukan hanya instasi

pemerintahan, perguruan tinggi pun kalau menjalin dengan kami ya kami

terima dengan baik. Kalau di tingkat nasional Ombudsman melakukan

71

Wawancara dengan Ruri Kurnia Putri selaku asisten bidang pemeriksa laporan Ombudsman

Provinsi Jambi.

61

perjanjian kerja sama dengan KPK, MENKUM HAM, POLRI, BPN.

Sebenarnya perjanjian kerja sama itu mempertegas, artinya mengingatkan

lagi mereka menagih janji mereka untuk hal menindak lanjuti laporan, dan

kegiatan sosialisasi Ombudsman. Tentunya kalau ke media kita terus

sosialisasi kalau hari ini, saya komentar di koran tribun pungli di SMPN 7

Jambi itu tentang les sore di pungut biaya, sebenarnya kalau menurut kami

sekolah kalau sudah menyatakan bahwa pungutan itu tiap bulan ada

besarannya itu kami nyatakan pungli karena di Peraturan Presiden di

pendanaan pendidikan itu wajib belajar 9 tahun di tanggung negara penuh,

kalau SMP sudah ada dana BOS. Kalau di SMA di Jambi kebanyakan

komite yang memungut, umunya komite yang memungut seluruhnya itu

juga pungli, karena di komite sekolah ada besar kecilnya nominal kadang-

kadang komite itu tidak tahu memungut harus ada RAP. Kadang komite di

pungut malah untuk membiayai guru honorer, honor kepala sekolah, honor

ketua komite ya ini yang salah kaprah itu kami temukan. Untungnya kalau

Ombudsman perwakilan jambi tidak ganas ganas amat, kalau di indonesia

timur itu harus di kembalikan seperti Manado, Bali. Kalau di manado

pungutan di provinsi sampai 13M, dan harus di kembalikan ke

Ombudsman jambi. Namanya pungli tidak ada otoritas kewenangan yang

memberikan kewenangan itu. Memang ada beberapa daerah yang

mengatur lewat perda. Yang ada itu sebenarnya sumbangan sukarela tapi

kadang kadang sekolah itu pungli, karena besar kecilnya di tentukan

waktunya juga pun di tentukan jelas pungli. Kalau sumbangan sukarela

tidak di tetapkan jumlahnya dan waktunya.Pihak kami pun masih

mengedukasi sekolah sekolah sambil memberi pemahaman pemahaman

dan untungnya sekarang inspektorat walikota sudah turun tangan

sedangkan kami menunggu hasil dari mereka.72

Menurut penulis bahwa faktor penghambat dalammengatasi

Maladministrasi lambatnya mekanisme pelaporan serta prosesnya yaitu harus

lulus dulu di tahap penerimaan dan verifikasi laporan. Kalau lulus di tahap itu

baru bisa masuk ke tahap pemeriksaan, tahapan verifikasi itu ada syarat formil dan

materil. Syarat formilnya laporan itu kalau sesuai undang undang itu belum lewat

dua tahun, sudah komplain ke instansi terlapor dan laporan yang di sampaikan ke

Ombudsman belum masuk ke ranah ke peradilan yang sedang ataupun telah

menjadi objek pemeriksaan keadilan, kalau sudah masuk ke ranah peradilan,

72Wawancara dengan Jafar Ahmad selaku PLT Ombudsman Provinsi jambi.

62

Ombudsman tidak berwenang, itu formilnya. Kalau materilnya tentunya sudah

menyampaikan komplain ke instansi terlapor, ada KTP, identitas kalau tidak ada

ktp bisa SIM dan apa saja yang bisa menunjukkan identitas pelapor, kalau itu

lembaga melapor ke Ombudsman bisa LSM, Pengacara dan organisasi

kemasyarakatan yang ada legalitas berdirinya sama surat kuasa. Kalau lulus tahap

formil dan materil barulah ke tahap pemeriksaan laporan. Pemeriksaan laporan

bisa berbagai macam cara kalau hubungan kami bagus dengan terlapor lewat

telepon aja dia sudah mengerti, sudah selesai ataupun lewat WA itupun sudah

selesai. Bisa juga kita lakukan klarifikasi tertulis, klarifikasi lewat surat sering

terlambat di balas menurut undang-undang setiap surat klarifikasi yang di kirim

empat belas hari kerja harus di jawab Kadang melewati itu, dan kalau

permasalahannya agak sulit, bisa juga kami investigasi ke lapangan mendatangi

instansi terlapor dengan membawa berita acara. Jadi, penghambatnya itu

kurangnya respon dari pemerintahan daerah menganggap remeh apa itu

Ombudsman, lemabaga apa itu, bahkan ada yang bilang Ombudsman itu LSM

seperti itulah kalau di daerah-daerah, selain itu keterbatasan anggaran di pemda

sama Ombudsman menjadi salah satu faktor yang penghambat bukan dalam

menangani kasus tapi dalam permasalahan sosialisasi mengenai Ombudsman.

63

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan dan Peranan Ombudsman berdasarkan Undang-undang Nomor

37 Tahun 2008 dalam mencegah Maladministrasi (E-KTP) Di Provinsi

Jambi dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangannya yaitu menerima laporan mengenai Maladministrasi dalam

hal ini Maladministrasi E-KTP, melalui cara kerjasama dengan Pemerintah

Daerah dengan membuat (MOU) dan sosialisasi. Untuk permasalahan

EKTP di Provinsi Jambi Yang paling menonjol itu di kabupaten Muaro

Jambi dan kabupaten Bungo ternyata masih menerapkan denda administrasi

terkait keterlambatan pembuatan akta kelahiran dan memperpanjang E-KTP.

Tindak lanjut dari pihak ombudsman terhadap dukcapil untuk daerah Muaro

Jambi dan bungo yang ditemukan pelanggaran Maladministrasi untuk

wilayah Muaro Jambi sudah saya sampaikan kepada Bupati dan ditugaskan

kepada kepala dinasnya. Disini yang perlu di ingat Ombudsman bukan

lembaga yang memberi sanksi, seperti KPK Ombudsman bukan lembaga

penegak hukum, namun tetapi ombudsman ini lembaga yang menegakkan

aturan dan pelanggaran tadi di jalankan sesuai dengan prosedur yang telah

ditetapkan sesuai aturan.faktor penghambatdalammengatasi Maladministrasi

lambatnya mekanisme pelaporan, serta prosesnya yang agak sedikit lama,

keterbatasan pengetahuan mengenai Ombudsman, selain itu keterbatasan

anggaran di pemda sama Ombudsman menjadi salah satu faktor yang

64

penghambat bukan dalam menangani kasus tapi dalam permaslahan

sosialisasi mengenai Ombudsman.

2. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20l3 tentang

Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan Peraturan Presiden

Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil. Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten Kota dan UPT Disdukcapil

KabupatenlKota dan Perwakilan Republik Indonesia dilaksanakan melalui

tahapan Pelaporan, Verifikasi dan validasi, Perekaman data dan Pencatatan

dan/atau penerbitan dokumen.

3. Solusi pencegahan maladminisreasi pembutatan E-ktp di provinsi Jambi

Membuat Kerjasama (MOU) dengan Pemerintah Daerah Tindak lanjut dari

pihak ombudsman terhadap dukcapil untuk daerah Muaro Jambi dan bungo

yang di temukan pelanggaran Maladministrasi untuk wilayah Muaro Jambi

sudah saya sampaikan Kepada Bupati dan ditugaskan kepala dinasnya.

Disini yang perlu diingat Ombudsman bukan lembaga yang memberi sanksi,

seperti KPK Ombudsman bukan lembaga penegak hukum, namun tetapi

ombudsman ini lembaga yang menegakkan aturan dan pelanggaran tadi di

jalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai aturan.

65

B. Saran

Seharusnya Ombudsman lebih sering terjun kelapangan langsung tanpa

menunggu laporan dari masyarakat yang dirugikan, karena banyak masyarakat

yang dirugikan namun tidak berani melapor ke pihak Ombudsman.

a. Sebaiknya sosialisi Ombudsman harus sampai ke lapisan Daerah-Daerah

terplosok supaya Masyarakat ikut serta mengawasi Maladministrasi.

66

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Qs. Al Anbiya Ayat 73

Florentinus Christian Imanuel, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa

Budaya Sungai Bawang kecamatan Muara Badak, kabupaten Kutai

KartaNegara, “Jurnal eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 2,

2015

Jimmy Asshiddiqie. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca

Amandemen, (Jakarta Sinar Garfika 2010).

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta:

Graha Ilmu, 2006)

Kelani Putri dengan judul Efektivitas Kinerja Ombudsman dalam Menangani

Pengaduan Pelayanan (Kasus Maladministrasi di Kota Pekanbaru), Jurnal

JOM Fisip, Vol. 4, Nomor 1, Februari 2017,

Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Nurhayati, “Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi

Jawa Tengah dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Maladministrasi”,

Skripsi Mahasiswa Universitas Semarang, Tahun 2015,

Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair,

Surabaya, 1998.

Puput Agustin Paramita, “Tinjauan Peran Ombudsman Terhadap Maladministrasi

Pelayanan Publik(Studi Kasus Pelayanan E-Ktp)”, Skripsi Universitas

Negeri Semarang, Tahun 2017.

67

Rivai, veithzal, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta: PT. Rineka

Cipta)., 2006

SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di

Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Fakultas Syari‟ah IAIN STS

Jambi, (2012)

Syamsudin dan Vismaia S. Damainti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa,

hlm.238.

Tasria Lestari.” Peran dan fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia

(ORI) dalam meningkatkan mutu pelayanan publik”. Skripsi Mahasiswa

UIN Alauddin Makassar.hlm 39. Tahun 2017

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus

Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Umar, Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2011)

B. Undang-undang

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945

keputusan presiden Nomor 44 Tahun 2000.Undang-undang Nomor 37 Tahun

2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008.


68


Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008

Tentang Ombudsman Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara


Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan

tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.





C. Lain-lain

https://nasional.tempo.co/read/818310/ombudsman-temukan-berbagai-modus-

pungli-di-pengurusan-e-ktp, diakses Pada 17 Mei 2019.

https://www.ombudsman.go.id/profiles/index/pfvm, diakses Pada 17 Mei 2019.

https://kominfo.go.id/content/detail/3541/mendagri-mulai-1-januari-bikin-ktp-kk-

dan-akta-kelahiran-tidak-dipungut-biaya/0/berita diakses Pada 19 Mei

2019.



https://www.ombudsman.go.id/profiles/index/pfvm



69

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Imam Mashudi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tgl.Lahir : Jangga Baru, 18 November 1995

NIM : SPI.141835

Alamat : , Kel. Beliung, Kec. Alam Barajo, Kota

Jambi, Prov. Jambi.

No.Telp/HP : 082311371754

Nama Ayah : DamiAnto

Nama Ibu : Siti Maryam

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :

a. SD/MI. Tahun Lulus : SD N131/1 Jangga Baru ,2008

c. SMP/MTs, Tahun Lulus : MTSN Batin XXIV Jangga Baru , 2011

d. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Islam Al falah Jambi , 2014

70

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Imam Mashudi

NIM : Spi. 141835

Alamat :, Kel. Beliung, Kec. Alam Barajo, Kota

Jambi, Prov. Jambi

Menyatakan bahwa Skripsi saya berjudul:

“Kedudukan dan Peran Ombudsman dalam mencegah dan mengatasi

Maladministrasi pembuatan E-ktp di Provindi Jambi. Yang dimunaqasyahkan

pada hari…………….tanggal 23 September 2019

Dengan penguji : 1) Sayuti Una,S.Ag,.MH

2) Yudi Armansyah,S.Th.I,M.Hum

imam mashudi spi. 141835 pembimbing: sayuti una, …

Documents