ikip makassar

Upload: el-muflih

Post on 16-Jul-2015

272 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

LATAR BELAKANG BERDIRINYA IKIP MAKASSAR A. Keadaan dunia pendidikan Keadaan dunia pendidikan di Tanah Air sesudah proklamasi kemerdekaan, mengalami perkembangan yang cukup pesat. Upaya mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa .., diusahakanlah pembangunan di segala bidang. Pembangunan membutuhkan sumber daya manusia yang terdidik, terampil, memahami kebutuhan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan, yakni masyarakat yang adil makmur. Untuk memperoleh manusia-manusia pembangunan perlu diadakan lembagalembaga pendidikan yang memadai, baik dalam jumlah maupun kualitas. Lembaga pendidikan membutuhkan selain prasarana berupa gedung, perpustakaan, dan laboratorium, juga sudah tentu memerlukan pengelola pendidikan, terutama guru.Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan, khususnya guru, sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) dengan mengadakan lembaga tenaga kependidikan, khususnya lembaga pendidikan guru. Sampai dengan awal tahun 1950-an, belum terasa benar tuntutan mendesak untuk pengadaan guru dalam jumlah yang banyak. Selain karena kesibukan membela dan mempertahankan kemerdekaan, juga masih tersedia guru-guru yang dihasilkan lembagalembaga pendidikan zaman kolonial. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah akan guru-guru baru, Pemerintah cukup dengan mengangkat guru sukarela atau mendidik guru melalui pendidikan guru program-program singkat, seperti OVO (Opleiding voor Ondewijzer), yaitu pendidikan guru untuk Sekolah Rakyat lamanya setahun setamat Sekolah Rakyat (SD). Karena tuntutan revolusi fisik kemerdekaan, perhatian lebih banyak ditujukan pada bagaimana membangun kembali puing prasarana yang telah rusak dan hancur akibat perang dan revolusi. Tetapi keadaan ini berangsur-angsur berubah. Segera setelah itu perhatian beralih ke pengisian kemerdekaan, apalagi setelah satu demi satu

1

pemberontakan dan gangguan keamanan dapat diatasi, maka mulailah terasa mendesaknya tuntutan pengadaan tenaga untuk pengelolaan pemerintahan yang baik, termasuk sektor pendidikan. Keadaan ini lebih mendesak lagi karena para pemuda, generasi muda, yang tadinya aktif memanggul senjata untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan, kini berangsur-angsur kembali ke masyarakat dan menginginkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sementara itu, harapan masyarakat untuk memperoleh pendidikan untuk mencapai mobilitas sosial yang lebih baik juga terus meningkat. Dalam situasi demikian, penyediaan tenaga guru untuk memenuhi ekspektasi masyarakat akan pendidikan yang lebih baik terus meningkat dan makin lama makin tidak dapat dipenuhi oleh lembagalembaga pendidikan guru konvensional atau reguler yang ada. Pengangkatan guru-guru dengan kualifikasi seadanya untuk mengisi keadaan darurat sudah pasti tidak dapat dipertahankan. Tuntutan pendirian lembaga pendidikan tenaga kependidikan di seluruh Tanah Air guna menghasilkan guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi makin tidak dapat ditunda-tunda, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. B. Pendidikan Guru di Sulawesi Selatan Di Sulawesi Selatan, upaya-upaya memenuhi kekurangan guru dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengangkat guru-guru tamatan sekolah itu sendiri secara langsung yang dikenal sebagai Guru Angkatan, mengerahkan tenaga mahasiswa yang sudah mencapai C1 (setaraf D1/dua semester) untuk mengajar di sekolah-sekolah menengah (PTM dan Mades), di samping mempersiapkan guru-guru melalui pendidikan guru reguler dalam Sekolah Guru B dan Sekolah Guru A. Sejak tahun 1960-an, setelah keadaan keamanan di Sulawesi Selatan berangsurangsur pulih, makin terasa perlunya pengadaan tenaga guru dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai. Tamatan SGB(Sekolah Guru Bawah), SGA(Sekolah Guru Atas), SGTK(Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak), SGKP(Sekolah Guru Kepandaian Putri), dan SGPD(Sekolah Guru Pendidikan Jasmani) maupun PGA (Pendidikan Guru Agama) makin tidak memehuhi kelayakan untuk mengajar di sekolah menengah. Karena itu,

2

mulai tahun 1950, pemerintah membuka berbagai macam lembaga pendidikan untuk menghasilkan guru-guru yang diperlukan itu. Sebelumnya, pemerintah penjajahan telah mengadakan lembaga pendidikan Normaalschools dan Kweekschool untuk mendidik calon-calon guru sekolah desa dan sekolah-sekolah menengah (het middelbaar onderwijs). Untuk memberi kewenangan mengajar bagi calon-calon guru yang akan mengajar di sekolah menengah atas didirikan kursus Hoofd Acte yang setara dengan Kursus BI. Normaalschool di Makassar bertempat di gedung yang kemudian di jadikan Markas Militer Komando Teritorium VII/Wirabuana, dan Komando Trikora/Mandala untuk pembebasan Irian Barat, kemudian jadi Markas Komando Indonesia Timur (Koanda IT). Dewasa ini bangunan gedung tersebut telah tiada dan diganti menjadi tempat berdirinya Monumen Mandala. Sedangkan gedung Kweekschool di Jalan Amma Gappa Gappa dialihkan menjadi gedung SGA Negeri Makassar dan Sekolah Hakim dan Jaksa (SHD) Setelah keadaan keamanan di seluruh Sulawesi Selatan telah pulih, dan makin banyak didirikan sekolah menengah di daerah ini, tuntutan untuk pengadaan tenaga guru yang lebih banyak dan memiliki kewenangan mengajar yang sesuai dengan persyaratan yang ada, makin sulit dipenuhi. Demikianlah, pemerintah lalu mendirikan Kursus BI/BII, PTPG(Perguruan Tinggi Pendidikan Guru), PGSLP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama, PGSLA (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas) di berbagai daerah, termasuk di Makassar. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut dirancang untuk menghasilkan guruguru sekolah lanjutan yang memenuhi kualifikasi akademik yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya pada jenjang dan satuan pendidikan yang sesuai. Pada awalnya, keadaan ini kelihatannya berjalan seperti yang diharapkan. Namun, setelah makin lama makin beragam lembaga yang berdiri untuk tujuan pengadaan tenaga guru, keadaan makin lama makin kacau dan tak terkendali. Hal ini membuat satuan pendidikan yang melaksanakan program keguruan bertambah kacau, yang tidak hanya melahirkan dualisme malahan pluralisme dalam penyelenggaraan pendidikan guru, yang bemuara kepada makin merosotnya kualitas pendidikan.

3

C. Pembentukan FKIP Universitas Hasanuddin Keadaan menjadi lebih parah lagi ketika Departemen yang mengelola pendidikan dibagi menjadi Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan(PDK) dan Departemen Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengatahuan (PTIP), yang sama-sama merasa bertanggung jawab dalam penyediaan guru untuk pendidikan dasar dan menangah. Untuk mengatasi kekacauan itu, Pemerintah, melalui Menteri PTIP, mencoba menyederhanakan lembagalembaga penghasil guru dengan mengintegrasikan Kursus BI/II dan PTPG menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) ke dalam universitas. Selain daripada itu, pengintegrasian ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan dan kompetensi akademik lulusan lembaga pendidikan keguruan bertaraf universitas. Di pihak lain, Kementerian PDK yang dipimpin oleh Prof. Dr. Priyono, pada awal 1960-an, yang merasa diri sebagai pemakai, karena itu perlu mengelola sendiri lembaga pendidikan guru guna memenuhi kebutuhan kementeriannya, akhirnya mendirikan pula Institut Pendidikan Guru (IPG) di Solo, Jawa Tengah. Di Makassar, pengintegrasian Kursus B1 Bahasa Indonesia, Ilmu Pasti dan lainlain ke dalam Universitas Hasanuddin dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No. 30 tahun 1962 yang mulai berlaku terhitung tanggal 1 Agustus 1961, sedangkan PTPG di Tondano dilebur menjadi FKIP UNHAS dan berkedudukan di Manado. Pengintegrasian Kursus BI/BII di Makassar ke dalam FKIP Universitas Hasanuddin membuka babak baru dalam pendidikan calon tenaga kependidikan di Sulawesi Selatan. Lulusan lembaga pendidikan guru yang sebelumnya hanya dianggap kursus, kini telah disetarakan dengan lulusan perguruan tinggi tingkat universitas. Pembentukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Hasanuddin di Makassar dapat terlaksana dengan baik berkat adanya saling pengertian dan kerja sama yang baik antara semua pihak, terutama Pemimpin Kursus B1, J.C. Pangkerego, Presiden Universitas Hasanuddin, Prof. Arnold Mononoetoe, Kepala Perwakilan Kementerian/Departemen Pendidikan Dasar, S.N. Turangan, dan Pengurus Himpunan Mahasiswa B I dan BII Cabang Makassar di bawah pimpinan Alimuddin DP dan Zainuddin Taha.

4

Sebagai salah satu fakultas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, FKIP dipimpin langsung oleh Presiden (Rektor) Unhas, Prof. Arnold Mononoetoe yang menjabat sebagai Dekan pertama FKIP di Makassar. Om No, demikian panggilan yang biasa dipanggilkan kepada beliau, dalam pelaksanaan tugas kedekanan sehari-hari dibantu oleh Drs. J.W. Kandouw seorang psikolog muda lulusan salah satu perguruan tinggi di Negeri Belanda (Utrech, Belanda). Selama berkedudukan sebagai fakultas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, FKIP berkantor di Jalan Mesjid Raya, tidak jauh dari Kantor Pusat dan Rektorat Unhas. Kegiatan akademik seperti kuliah, tentamen, praktikkum dan lain-lain dilakukan di lingkungan fakultas-fakultas yang memiliki jurusan, program dan mata-mata kuliah yang sama dengan yang di FKIP. Mahasiswa-mahasiswa jurusan ekonomi, hukum, biologi, fisika, misalnya, mengikuti kuliah bersama dengan mahasiswa-mahasiswa di fakultas yang sesuai di lingkungan Unhas. Pada tahun-tahun terakhir sebelum FKIP dilepaskan menjadi IKIP, perumahan Unhas di Jalan Daeng Tompo diberikan untuk ditempati Dekan FKIP, sedangkan di Jalan Sunu dibangun gedung kuliah FKIP berdampingan bangunan Fakultas Sastra dan Fakultas Tehnik. D. Latar Belakang Perubahan FKIP menjadi IKIP Sebagaimana telah diutarakan, dualisme pendidikan guru mencapai puncaknya ketika pada tahun 1962, Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan di bawah Prof. Dr. Pryono mendirikan Institut Pendidikan Guru (IPG) di Solo. Dengan demikian, di samping lembaga pendidikan guru FKIP di lingkungan universitas dan PTPG di bawah naungan Menteri PTIP yang ketika itu dipimpin oleh Menteri Prof. Dr. Tojib Hadiwijaya, terdapat pula IPG di bawah Kementerian PDK di bawah pimpinan Prof. Dr.Priyono. Keadaan ini membuat mahasiswa FKIP/PTPG seluruh Indonesia resah gelisah. Akankah kembali lagi keadaan kacau dalam pengadaan tenaga guru? Mahasiswa senantiasa diliputi pertanyaan tidakkah guru-guru akan dijadikan kendaraan untuk pertarungan politik idiologi partai, yang pada waktu itu sudah mulai memanas dalam masyarakat, terutama idiologi nasionalisme/Pancasila versus idiologi-idiologi asing seperti idiologi marxisme/materialisme dan liberalisme kapitalisme?

5

Khawatir akan keadaan ini, atas prakarsa Badan Kerja Sama Senat-Senat Mahasiswa FKIP Seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Soedijarto, Ibrahim Lubis dan Salam Machmud, diselenggarakanlah Musyawarah Besar Senat Mahasiswa FKIP SeIndonesia di Jakarta pada bulan Desember 1963. Salah satu keputusan penting Mubes tersebut adalah resolusi yang menolak keras pembentukan IPG dan mendesak Pemerintah untuk menjamin kesatuan lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Keputusan dan resolusi Mubes BKSM IKIP tersebut disampaikan langsung melalui sebuah delegasi yang terdiri atas Drs. Soedijarto dan Salam Machmud dari Bandung, Affan Hasan dari Malang, Ibrahim Lubis dari Jakarta, dan Zainuddin Taha dari Makassar kepada Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Dengan diwarnai insiden kecil antarmahasiswa di halaman Istana, antara kelompok yang kontra dan pro dualisme, akhirnya delegasi Mubes BKSM FKIP diterima oleh Bung Karno di Istana Negara. Setelah melalui dialog antara delegasi dengan Presiden, akhirnya Presiden menerima keputusan dan resolusi Mubes dan memerintahkan menteri PTIP mempersiapkan wadah tunggal perguruan tinggi guna menjamin kesatuan kebijakan pendidikan dan pengadaan tenaga guru. Sebagai tindak lanjut perintah Presiden tersebut, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1964, tanggal 5 Januari 1964 yang menyatakan berdirinya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), yang merupakan satu-satunya lembaga pendidikan tenaga kependidikan tingkat universitas. Dengan adanya Surat Keputusan Presiden tersebut, FKIP Unhas di Makassar berubah menjadi IKIP Yogyakarta Cabang Makassar, sedangkan FKIP Unhas di Manado menjadi IKIP Jakarta Cabang Manado, sampai keduanya berubah menjadi IKIP yang masing-masing berdiri sendiri sebagai IKIP Makassar dan IKIP Manado pada tahun 1965.

6

DARI IKIP YOGYAKARTA KE IKIP MAKASSARA. Masa Dekan Koordinator Sebagaimana telah dikemukakan, sejak pengintegrasian Kursus BI/BII ke dalam FKIP terhitung 1 September 1961, FKIP di Makassar bernaung langsung di bawah Universitas Hasanuddin. Presiden atau Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Arnold Mononoetoe (Oom No) langsung merangkap sebagai Dekan FKIP. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Prof. Arnold Mononoetoe mengangkat Drs. J.W. Kandouw, yang masih muda, Sarjana Psikologi lulusan Universitas Utrech di Negeri Belanda sebagai pelaksana. Dekan dibantu oleh tiga Pembantu Dekan, masing-masing Drs. A.Watif Masri, Drs. J.C. Pangkerego, dan Drs. Anwar Jamadin sampai terpilihnya dekan definitif. Selama berstatus sebagai fakultas, FKIP diberi ruang kantor di Jalan Mesjid Raya, tidak jauh dari Kantor Pusat Unhas. Adapun kegiatan akademik, seperti, kuliah, pratikum, dan lain-lain masih tersebar di berbagai tempat dalam kota dengan meminjam, menyewah/mengontrak gedung-gedung sekolah yang ada (SD, SMP, SMA), rumah penduduk, malahan serambi Mesjid Mario di dekat Stadion Mattoanging pun ditempati kuliah Jurusan Bahasa Indonesia, terutama kuliah-kuliah linguistik dari Soewondo, M.A. Pada permulaan berdirinya, FKIP Unhas Makassar terdiri atas 12 Jurusan, yakni: (1) Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia (dulu BI Bahasa Indonesia), (2) Jurusan Ilmu Pasti (dulu B1 Ilmu Pasti), (3) Jurusan Bahasa Inggris ( dulu BI Bahasa Inggris), (4) Jurusan Ekonomi (dulu BI Ekonomi), (5) Jurusan Sivic Hukum (dulu BI Hukum), (6) Jurusan Pendidikan Jasmani ( dulu BI Penjas), (7) Jurusan Pendidikan Umum (dulu BI Paedagogik), (8) Jurusan Pendidikan Sosial (baru), (9) Jurusan Geografi (baru), (10) Jurusan Ekonomi Perusahaan (baru), (11) Jurusan Sejarah (baru), (12) Jurusan Fisika (baru), dan Jurusan Biologi (baru). Senat Mahasiswa dipimpin oleh Edy Waworoentoe sebagai Ketua Umum dan Zainuddin Taha sebagai Sekretaris Umum Bendahara Baimin, dan beberapa orang aktivis lainnya seperti Parayitno, M.Attas Rumpa, Alimuddin DP, dan A.Hafid Tumpa. Dengan diterbitkannya Kepres No.1 Tahun 1964, tanggal 5 Januari 1964 tentang Pembentukan IKIP, maka dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 55 Tahun 1964 7

tanggal 22 Mei 1964, dinyatakan berdirinya IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang., sedangkan FKIP di universitas lain dinyatakan sebagai cabang dari salah satu IKIP tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 154 Tahun 1964, terhitung mulai 1 September 1964, FKIP Unhas di Makassar dinyatakan menjadi IKIP Negeri Yogyakarta Cabang Makassar. Untuk mengelola IKIP Yogyakarta Cabang Makassar di Makassar, Menteri PTIP mengangkat I.Yassin,M.A. selaku Dekan Koordinator dibantu oleh empat pembantu Dekan Koordinator, masing-masing Drs. A.Watif Masri, Drs.D.W. Eisenring, Drs. I.Ngurah Agung, dan Drs. Syamsu Mappa. Sebagai IKIP Cabang, IKIP Yogyakarta Cabang Makassar terdiri atas empat Fakultas, masing-masing 1.Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dengan jurusan-jurusan : a. Jurusan Pendidikan Umum, b. Jurusan Pendidikan Sosial, c. Jurusan Administrasi Pendidikan, dan d. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga (IKK) 2.Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), dengan jurusan a. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, b. Jurusan Bahasa Inggris. 3.Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial (FKPS) dengan jurusan a. Jurusan Civics Hukum, b. Jurusan Ekonomi Perusahaan, c. Sejarah, dan d. Jurusan Geografi . 4.Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE) dengan jurusan a.Jurusan Ilmu Pasti (Matematika) b. Jurusan Fisika, dan c. Jurusan Biologi.

8

Masing-masing fakultas dipimpin

oleh seorang Dekan Muda. Fakultas Ilmu

Pendidikan (FIP) dipimpin oleh Dekan Muda Drs. Achmad Daud, FKSS dengan Dekan Muda E.H. Hampp, M.A., FKPS dengan Dekan Muda Drs. Abdul Karim, dan FKIE dengan Dekan Muda Drs. I.Ngurah Agung. Selama berstatus sebagai IKIP Cabang, pimpinan ketatausahaan dipimpin oleh Borahima. Sedang untuk organisasi mahasiswa, dibentuk kepemimpinan yang berbentuk Presidium yang terdiri dari Edy Waworunu, Parayitno, Alimuddin DP dan sebagai Sekretaris Jenderal ditunjuk Zainuddin Taha, mahasiswa tingkat doktoral FKSS , Selama berstatus sebagai IKIP Yogyakarta Cabang Makassar, kegiatan administrasi dipusatkan di Aula SGA Negeri Makassar, di Jalan Amana Gappa, sekaligus sebagai Kantor Pusat. Adapun kantor-kantor fakultas tersebar di berbagai tempat dengan menyewa rumah-rumah penduduk. FIP menyewa rumah di Jalan Matahari, Mariso, FKSS menyewa rumah pribadi E.H. Hampp di Jalan Sungai Saddang. Tempat-tempat kuliah tersebar di berbagai penjuru kota dengan meminjam gedung-gedung sekolah seperti SGA, SHD (Sekolah Hakim dan Djaksa), SMA Rajawali, SMA Negeri Bawakaraeng, SD. Gunung Latimojong dan juga pada berbagai fakultas di dalam lingkungan Universitas Hasanuddin di Baraya. Tidak jarang kuliah dilakukan di rumah dosen, karena belum adanya gedung dan ruang kuliah yang tersedia. Status sebagai IKIP Cabang hanya berlangsung sampai dengan Januari 1965. Dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 183 tahun 1964, tanggal 24 Desember 1964, IKIP Makassar dinyatakan berdiri sendiri lepas dari IKIP Yogyakarta. Keputusan pembentukan IKIP Makassar oleh Menteri PTIP kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 272 tahun 1965, tanggal 14 September 1965 yang mengesahkan berdirinya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Makassar. Keputusan tersebut mempunyai daya surut sampai tanggal 5 Januari 1965. Itulah pula sebabnya selama keberadaan IKIP Negeri Makassar, peringatan Dies Natalisnya selalu dilaksanakan tanggal 5 Januari, tiap tahun. Kalau dewasa ini peringatan Dies Natalis dilakukan pada tanggal 1 Agustus, hal itu karena yang dijadikan tanggal hari lahir IKIP/UNM didasarkan pada tanggal terbentuknya FKIP Makassar sebagai tindak lanjut diintegrasikannya Kursus BI/BII di Makassar ke dalam Universitas Hasanuddin.

9

B. Pembelian tanah yang membawa perpecahan Pada awal berubahnya status sebagai IKIP Makassar yang berdiri sendiri, pemerintah mengizinkan pimpinan mencari tanah untuk lokasi pembangunan kampus yang representatif. Untuk maksud tersebut, di bawah pimpinan Rektor, I.Yassin, MA, IKIP berhasil membeli tanah seluas 12 HA di Parang Tambung. Akan tetapi, disebabkan oleh adanya gejala yang tidak sehat dalam proses pembelian tanah tersebut, ditambah lagi lokasi Parang Tambung pada waktu itu masih belum layak dibanguni karena selalu dilanda banjir sebelum adanya Tanggul Patompo, dan juga masih digunakan sebagai kandang babi, maka sebagian besar civitas akademika menolak pembelian tanah tersebut. Di kalangan pimpinan sendiri, timbul perpecahan antara yang setuju dan yang menolak. Akhirnya, perpecahan di kalangan pimpinan makin lama makin menimbulkan keresahan dosen, pegawai, dan mahasiswa. Dalam situasi yang demikian, Pimpinan Dewan Mahasiswa IKIP yang diketua Zainuddin Taha, Edy Waworoentoe, Alimuddin DP, M. Attas Rumpa, dan lain-lainnya, meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Menteri PTIP untuk mengganti pimpinan, dan membatalkan pembelian tanah di Parang Tambung. Untuk memenuhi permintaan mahasiswa tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, Brigjen A.A.Rivai, mengutus Ketua Dewan Mahasiswa IKIP, Zainudin Taha ke Jakarta menghadap Menteri PTIP. Melalui pertemuan dengan Menteri PTIP, Brigjen Dr. Syarif Toyib, di rumah kediaman menteri di Jalan Imam Bonjol, dan dengan didukung oleh Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan dan Wakil Ketua Dewan Penyantun, Andi Pangerang Petta Rani, akhirnya pada tanggal 16 April 1965 Pimpinan IKIP Makassar diberhentikan dan diganti dengan sebuah Presidium yang deipimpin oleh Brigjen. Andi Ahmad. Rivai , Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selaku Ketua Presidium. Ketua Presidium dibantu tiga orang pembantu presidium, masing-masing Adjung Komisaris Besar Polisi AKBP) Drs. Kodrat Samadikun (Kepala Kepolisian Kota Besar Makassar), Drh. A. Dahlan (Kepala Dinas Kehewanan Provinsi Sulawesi Selatan), dan Drs. Muhamad Said (Kepala Bagian Politik Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan).

10

Setelah Pimpinan IKIP Makassar dijabat oleh Edy Agussalim Mokodompit, M.A. pada akhir-tahun 1965, tanah di Parang Tambung seluas 12 HA yang hampir membawa perpecahan itu, dengan persetujuan Senat Institut dijadikan Proyek Berdikari IKIP Makassar guna ditanami tanaman-tanaman pangan, dengan pembagian pengolahan 2 HA per fakultas, sedang 2 HA yang sisa diuntukkan pada Kantor Pusat. Proyek berdikari ini dikoordinir oleh Pembantu Rektor III dibantu Senat Mahasiswa Fakultas dan Dewan Mahasiswa Institut. C. Mades sebagai cikal bakal KKN Masa kepresidiuman IKIP berlangsung dari tanggal 17 April 1965 sampai dengan 11 September 1965. Dalam masa kepemimpinan ini, dengan difasilitasi oleh Pimpinan IKIP, Mahasiswa menyelenggarakan seminar/lokakarya bertempat di Aula Universitas Sulawesi (Unsula) Jalan Kajao Lalido (sekarang Hotel Marannu Tower) yang menghasilkan keputusan dibentuknya tim-tim Masuk Desa (Mades) mahasiswa untuk membantu masyarakat yang baru bebas dari cengkeraman gangguan keamanan selama bertahun-tahun. Demikianlah, dengan bantuan dan dalam rangka Kopreda (Komando Pembangunan dan Rehabilitasi Daerah) Sulawesi Selatan dibentuklah tim-tim Mades Mahasiswa IKIP Makassar yang diterjunkan langsung ke desa-desa selama antara 36 bulan. Kegiatan Mades Mahasiswa tersebut, sekaligus merupakan bentuk kerja nyata mahasiswa sebagai komplemen (pelengkap) praktis atas segi-segi teoretis yang telah diperoleh dan dirasakan sangat berguna di dalam pembinaan karakter, kematangan berfikir dan kedewasaan ilmiah. Usaha ini, kemudian berlanjut terus sampai mencapai bentuknya menjadi Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai mana yang dilakukan tiap perguruan tinggi dewasa ini. Kegiatan mades mahasiswa IKIP Makassar dan kegiatan Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) yang dilaksanakan oleh UGM inilah yang menjadi cikal bakal KKN dewasa ini serta dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum. Mades mahasiswa IKIP Makassar dilaksanakan setelah terlebih dahulu membentuk Satuan Komando Mobilisasi Pengerahan Tanaga Mahasiswa yang bertujuan

11

memobilisasi seluruh mahasiswa IKIP Makassar Tingkat Doktoral I dan Tingkat Sarjana Muda untuk diterjunkan membantu masyarakat di desa-desa kabupaten yang baru bebas dari gangguan keamanan. Pada tahap pertama, seluruh mahasiswa IKIP Makassar tingkat Doktoral I dan Tingkat Sarjana Muda diterjunkan membantu masyarakat di desa-desa kabupaten yang baru bebas dari gangguan keamanan selama bertahun-tahun.Mula-mula, sebanyak 220 mahasiswa diterjunkan masuk desa di desa-desa Malili, Wotu, Bone-bone, Masamba, Batu Sitanduk, Sabbang, Bua, Belopa di Kabupaten Luwu, desa Barakka, Cakke, Kalosi, dan Maroanging di Kabupaten Enrekang, di samping Siwa (Wajo) dan desa-desa yang terjangkau di Kabupaten Mamuju. Mahasiswa-mahasiswa tersebut dibagi ke dalam dua kelompok atau tim, masing-masing bertugas di lapangan selama antara 3 sampai dengan 6 bulan. Setelah melakukan Mades selama 3 sampai dengan 6 bulan tersebut, dicapai hasil nyata berupa: 1.Penataran guru-guru setingkat Sekolah Guru B (SGB) sebanyak 2000 orang. Berkat kerja sama erat dengan lulus semuanya. 2.Mengadakan setempat antara lain: a.Kursus Pramuka b.Kursus Kesejahteraan Keluarga dan Ibu, c.Kursus Lembaga Sosial Desa; d.Kursus Pembangunan Masyarakat Desa; e.Indoktrinasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 3.Menggiatkan pembentukan tim-tim olahraga serta memberikan latihan-latihan dasar/petunjuk-petunjuk praktis dalam berbagai cabang olahraga seperti sepak bola, volley ball, dan lain-lain; 4.Membangkitkan kesenian penduduk dengan memanfaatkan unsur-unsur seni budaya daerah yang baik dalam rangka pembinaan budaya nasional. kursus-kursus/penerangan/indoktrinasi menurut kebutuhan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dep.PDK), guru-guru tersebut kemudian diuji persamaan (penyetaraan) dan dinyatakan

12

Kegiatan Mades angkatan pertama ini kemudian disusul degan angkatan-angkatan lainnya, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum IKIP Makassar sampai kegiatan tersebut diadopsi menjadi Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlangsung sampai sekarang. D. Tetap Djaja dalam Tantangan Masa kepresidiuman IKIP Makassar berakhir setelah diangkatnya pimpinan IKIP yang definitif yang terdiri dari Edy Agussalim Mokodompit, M.A. selaku Rektor, dibantu oleh tiga Pembantu Rektor, masing-masing. Pembantu Rektor (PR) I Drs. Abdul Karim (Bidang Akademik), P.R.II, Drs. Sahabuddin (Adminstasi/Keuangan), dan P.R. III, Drs. Zainuddin Taha (Kemahasiswaan dan Almuni). Pecahnya peristiwa kup G-30-S/PKI pada tanggal 30 September 1965 mendorong semua instansi untuk membersihkan elemen pendukung dan simpatisan G-30-S/PKI dan Orde lama dari instansinya masing-masing. Pucuk pimpinan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan pun melakukan penggantian pejabat-pejabat terasnya. Dalam rangka itu, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Brigjen A.A. Rivai, bersama Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Brigjen Solichin G.P. selaku Penguasan Pelaksana Daerah (Pepelrada), menunjuk empat orang tenaga muda dari perguruan tinggi untuk menjadi care taker (pelaksana tugas) Badan Pemerintah Harian (BPH) Provinsi Sulawesi Selatan guna membantu Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan menjalankan roda pemerintahan daerah sehari-hari. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 142/V/66, Tanggal 11 Mei 1966, Pembantu Rektor III IKIP Zainuddin Taha ditunjuk menjadi Care Taker BPH Bidang Nation and Character Building, bersama-sama Drs. Arif Djamaluddin (Keuangan), Rafiuddin Hamarung,S.H.(Bid. Ekonomi), dan Drs. J. Salusu.(Bid.Pemerintahan). Karena kesibukan dalam melaksanakan tugas-tugas ke-BPH-an, apalagi setelah Drs. Zainuddin Taha secara resmi telah diangkat sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pemda. 5/6/48-127, tanggal 13 Juni 1967. terhitung sejak itu, Drs. Zainuddin Taha

13

melepaskan jabatan Pembantu Rektor III IKIP Makassar dan sebagai pejabat baru diangkat Drs. A.Azis Syarif, PD III FKSS, sebagai penggantinya. Rektor baru, Edy Agussalim Mokodompit,M.A., yang sebelumnya menjabat Dekan Fakultas Sosial Politik (Sospol) Unhas, segera melakukan langkah-langkah konsolidasi yang meliputi konsolidari idiel, konsolidasi akademik, dan konsolidasi materiel dan prasarana. Melalui Keputusan Musyawarah Senat IKIP Makassar tanggal 2 Desember 1965 ditetapkanlah motto IKIP Makassar :Tetap Djaja dalam Tantangan dan Keputusan Senat tanggal 27 September 1967 tentang Kode Pengabdian IKIP Makassar yang berbunyi: Ilmu, Karya, Iman, dan Pancasila (IKIP) yang apabila dikalimatkan berbunyi: Ilmu pengetahuan dan Kerja pengabdian berdasarkan Iman Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pancasial Falsafah Negara. Melalui Peraturan Rektor No.1/Rek/65 tanggal 14 September 1965 ditetapkan Peraturan Rektor IKIP Makassar tentang Pembahagian Tugas Pimpinan Institut dan Fakultas diikuti dengan Peraturan Rektor No. 2/Rek/65, tanggal 17 September 1965 yang mengatur tentang pengangkatan Asisten dan Dosen dalam lingkungan IKIP Makassar. E. Pembinaan kelembagaan Guna lebih memantapkan landasan pembinaan dan pengembangan IKIP Makassar ke depan, dan dengan berpegang pada Motto dan Kode Pengabdian IKIP, sejak awal Pimpinan IKIP Makassar telah menggariskan perinsip-prinsip umum dalam pembinaan organisasi dan kelembagaan berdasarkan prinsip kebersamaan, otonomi, akuntabilitas, dan musyawarah. Sebagai lembaga perguruan tinggi, IKIP Makassar mengemban fungsi kembar ialah sebagai alat revolusi dan sebagai alat produksi yang vital di bidang mental (Laporan Rektor 1965:2). Sebagai alat revolusi maka tujuan revolusi Indonesia harus menjadi tujuannya, sedang status sebagai alat produksi mewajibkannya untuk membentuk manusia susila Indonesia pengemban amat penderitaan rakyat. Sejak awal berdirinya, IKIP Makassar menempatkan posisi mahasiswa sebagai avant garde atau pelopor dan pelindung bangsa. Pimpinan IKIP senantiasa melihat mahasiswa sebagai human investment dari suatu bangsa. Dengan senantiasa berpegang

14

pada prinsip tersebut, setiap sarjana yang dihasilkan IKIP Makassar sekali gus terbina sebagai insan yang cerdas, bermoral dan berakhlak mulia, berkepribadian, mampu mengendalikan diri, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, serta memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan perkataan lain, pembentukan IKIP Makassar dimaksudkan selain untuk merealisasikan tujuan kemerdekaan dan tujuan nasional mencerdaskan bangsa, juga untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sesuai dengan tujuan umum perguruan tinggi seperti dinyatakan dalam UU No. 22 tahun 1961, Bab I pasal 2, ayat 1, 2, dan 3 , maka tujuan khusus pembentukan IKIP Makassar adalah a. Mendidik guru-guru/ahli pendidikan pembina manusia Indonesia Baru yang memiliki citra. 1) guru/ahli pendidikan yang berjiwa Pancasila sebagai insan dan hamba Tuhan Yang Maha Esa, 2) guru/ahli pendidikan yang meyakini kebenaran Pancasila sebagai dasar dan haluan negara, 3) guru yang mengenal kondisi-kondisi dan situasi Indonesia pada tingkat revolusinya dan masa depan, 4) guru yang cakap mendidik dan memiliki pengetahuan yang up to date untuk diajarkan kepada anak-anak didiknya, 5) guru yang memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pendidik profesional serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan tersebut. b. Melakukan penelitian kependidikan dalam rangka pengembangan ilmu dan pengembangan sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila

15

c. Mengintegrasikan diri dalam masyarakat dalam rangka ikut serta menggerakkan seluruh kekuatan bangsa untuk membangun masyarakat Indonesia Baru yang maju, modern, beradab, dan bermartabat. Penyusunan kurikulum IKIP Makassar senantiasa berlandaskan pada tujuan

umum dan tujuan khusus tersebut, serta selalu mengikuti dinamika perkembangan masyarakat dan kemajuan IPTES (Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan Seni), bahkan senantiasa berusaha menjadi pelopor dalam pembangunan masyarakat dan inovator dalam pengembangan IPTES melalui karya pengabdian kepada masyarakat dan penelitian, dasar maupun terapan. Karena itu, IKIP Makassar senantiasa berprinsip untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang bermutu tinggi dalam jumlah yang banyak dan menolak prinsip the chosen few seperti pada zaman kolonial dulu. Mutu tinggi harus tetap dipertahankan dan bila mungkin senantiasa ditingkatkan (Laporan Tahunan Rektor, 1965). Untuk menjamin kelancaran administrasi di semua tingkatan, dengan keputusan Rektor, setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat Institut pada tanggal 7 April 1966 ditetapkanlah Pola Organisasi IKIP Makassar yang menjadi landasan dan pedoman kerja dalam bidang organisasi dan manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen terbuka, efektif dan efisien, demokratis, dan akuntabel. Struktur organisasi IKIP Makassar sesuai dengan Keputusan Senat tanggal 7 April 1966 terdiri atas: Senat Institut (merupakan badan tertinggi), yang anggota-anggotanya terdiri dari Pimpinan Institut, Pimpinan Fakultas/Ketua Jurusan dan Kepala Biro. Selain itu ada pula Badan Kekeluargaan Institut yang merupakan saluran untuk merundingkan soal-soal kekeluargaan yang anggota-anggotanya terdiri atas ketiga Civitasacademicanya. Prinsip keobjektifan, kejujuran, dan keadilan dijadikan pegangan budi yang mengendalikan cipta, karsa, rasa dan karya setiap insan IKIP Makassar. Berdasarkan pola organisasi tersebut, selain Pimpinan Institut dan Fakultas serta Jurusan, dibentuk pula sebayak 11 Biro yang terdiri atas: 1, Biro Pembinan Jiwa Revolusi; 2. Biro Master-Plan; 3. Biro Pengabdian Masyarakat,

16

4. Biro Perpustakaan; 5. Biro Praktek Keguruan, 6. Biro Hubungan Masyarakat, 7. Biro Penerbitan Majalah Ilmiah, 8. Biro Penerbitan Majalah Kanak-Kanak, 9. Biro Penerbitan Berita IKIP Makassar, 10. Biro Penerbitan Diktat, 11. Biro University Extension Education. Selain kesebelas Biro tersebut diadakan pula sebuah lembaga yaitu Lembaga Penelitian Pendidikan dan sebuah yayasan, Yayasan Pembina IKIP Makassar.

17

MENCARI KAMPUS TETAPA. Dari Mesjid Raya ke Batu Putih Masa bakti pertama E.A. Mokodompit selaku Rektor dilalui dengan memprioritaskan pembinaan organisasi dan manajeman Institut, menjamin terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi, dan pembangunan kampus yang representatif. Mengelola lima Fakultas, 11 Biro, sebuah Lembaga dan sebuah Yayasan Pembina dengan sebanyak 2055 mahasiswa dengan 418 orang staf dosen dan asisten, sangat terasa perlunya dimiliki kampus sendiri. Sebagaimana telah diutarakan, IKIP Makassar lahir dalam keadaan penuh kekurangan.Sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, seperti gedung kuliah, kantor administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan bengkel kerja (workshop) serta sarana dan prasarana lainnya guna menyalurkan bakat dan minat mahasiswa hampir tidak ada. Kalau pun ada jumlah dan kualitasnya sangat minim dan jauh dari memenuhi syarat sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi. Pada saat perintisan pengintegrasian BI ke dalam FKIP dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, pusat kegiatan administrasi hanya menumpang pada salah satu ruangan di gedung SMA Negeri Bawakaraeng (Sekarang SMA Neg.I Makassar), yaitu di ruangan Kantor Kursus BI Negeri.Ruang kuliah, gedung perpustakaan, dan laboratorium sama sekali belum ada. Setelah terlaksana integrasi ke dalam lingkungan UNHAS pada tahun 1962, Rektor yang sekaligus merangkap Dekan (Prof. Arnold Mononoetoe), memberi FKIP gedung kantor di Jalan Mesid Raya, tidak jauh di sebelah Barat Rektorat Unhas. Selain itu, pada tahun 1963 dibangun pula sebuah gedung kuliah di Jalan Sunu, berdampingan dengan Gedung Fakultas Sastra dan Fakultas Tehnik, tetapi hampir tidak pernah dipakai berhubung pada FKIP pada tahun 1964 lepas dari Unhas, dan menjadi institut yang berdiri sendiri dengan nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan disingkat IKIP. Pembebasan dan pembersihan lahan tempat pembangunan gedung kuliah FKIP di Jalan Sunu dilakukan oleh pimpinan bersama-sama mahasiswa. Lokasi tempat gedung didirikan sebelumnya merupakan kandang babi yang kemudian dipindahkan ke lokasi

18

lain, termasuk sebagian ke Parang Tambung, Lokasi baru ini kemudian ternyata menjadi tempat parmanen IKIP setelah membangun kampusnya sendiri. Setelah FKIP lepas dari UNHAS dan berdiri sendiri sebagai Institut, pusat kegiatan adminstrasi dipindahkan ke Aula SGA di Jalan Amana Gappa, sedangkan kantor-kantor fakultasnya tersebar pada rumah-rumah rakyat yang disewa, yang tempatnya terpencar berjauhan dalam kota. Pertumbuhan dan perkembangan IKIP dari tahun ke tahun yang makin pesat membuat gedung Aula SGA makin tidak memadai lagi untuk jadi Kantor Pusat Kegiatan Administrasi dan kegiatan akademik lainnya . Suatu Blessing in disguise, rahmat Tuhan yang tidak disangka-sangka., pada tanggal 30 September 1965, terjadi peristiwa G-30-S/PKI yang mengakibatkan bangkitnya gerakan rakyat dan mahasiwa untuk menumpas otak dan pelaku tragedi berdarah itu. Pada malam 30 September 1965 pagi dini hari, sejumlah jenderal Angkatan Darat, antara lain, Jendral A.H. Nasution, Letnan Jenderal A.Yani, dan beberapa orang pahlawan revolusi lainnya diculik oleh pasukan Cakrabirawa bersama anggota-anggota Pemuda Rakyat di rumahnya masing-masing di Jakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung dan Kolonel Latif. Para Jenderal Angkatan Darat yang ditembak dan diculik tersebut, kecuali Jenderal A.H. Nasution yang sempat melompat meloloskan diri, di bawa ke Lubang Buaya di kawasan Halim Perdanakusuma disiksa oleh Gerwani dan Pemuda Rakyat dan anggota-anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin oleh D.N. Aidid, Lukman, dan Nyoto. Peristiwa berdarah ini membangkitkan kemarahan rakyat yang Pancasilais, sehingga dengan spontan bangkit bahu membahu bersama tentara menumpas G-30-S/PKI dan semua antek-anteknya. Dengan mengusung tuntutan Ganyang dan Bubarkan PKI, bubarkan Kabinet 100 Menteri, dan Turunkan Harga yang dikenal dengan Tritura yang dicetuskan pada tanggal 10 Januari 1966, mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan berunjuk rasa, berdemonstrasi, mengempeskan ban-ban mobil, menghacurkan gedung PKI dan simpatisannya, mengambil alih gedung-gedung yang dikuasainya, serta menuntut ditumpasnya otak dan pelaksana/pelaku kup berdarah G-30-S/PKI. Bersama dengan mahasiswa perguruan tinggi lain, seperti Unhas, UVRI, UMI, UNISMUH, UNCOKRO dan lain, PR III IKIP Makassar Drs. Zainuddin Taha bersama P.R. III Unhas, dr Syamsi Lili, mengimpun Senat dan Dewan Mahasiswa intra maupun

19

ekstra, melakukan pertemuan di Ruang Senat IKIP di Jalan Amana Gappa dan berhasil membetuk kesatuan aksi bersama untuk mengganyak PKI dan antek-anteknya di daerah ini. Untuk pertama kalinya, dan dengan direstui Menteri PTIP Dr. Syarif Toyib yang hadir dalam pertemuan itu, dibetuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) di Makassar serta menunjuk Rafiuddin Hamarung, S.H. sebagai Ketua, yang waktu itu sedang menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Unhas, di samping sebagai Ketua Umum HMI Cabang Makassar dan Yusuf Kalla sebagai Sekretaris, yang waktu itu menjabat Sekretaris Umum HMI Cabang Makassar. Aksi-aksi mahasiswa makin lama makin meningkat. Tuntutan pembubaran PKI semakin gencar dilancarkan KAMI, KAPPI dan Kesatuan Aksi serta elemen masyarakat lainnya. Pengambilalihan sejumlah bangunan gedung kantor dan sekolah milik pengurus PKI dan simpatisannya terjadi hampir setiap hari. Anak-anak HMI menduduki rumahrumah milik tokoh-tokoh PKI dan BAPERKI atau simpatisannya, seperti yang terdapat di Jalan Bulu Kunyi, Jalan Gunung Batuputih, Jalan Gagak, Jalan S.Limboto, dan Jalan Bontolempangan. Anak-anak Pemuda Anshor serta PMII menduduki gedung Kantor Baperki dan Gabungan Perkumpulan Tiong Hoa dan Gedung Sekolah BAPERKI di Jalan Irian ( kini Pusat Pertokoan), Anak-anak SEMMI merebut gedung sekolah Tiong Hoa di Jalan Gunung Latimojong, dan Mahasiswa IKIP menduduki gedung Sekolah Guru Tiong Hoa di Jalan Sultan Hasanuddin Makassar, sedangkan mahasiswa Unismuh dan IMM merebut gedung sekolah Cina di Jalan Ranggong. KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) sendiri, di bawah pimpinan Rafiuddin Hamarung, Yusuf Kalla, Alwi Hamu, Aksa Machmud, Syarifuddin Husen dan lain-lain berhasil mengambil alih gedung Konsulat RRC di Jalan Chairil Anwar yang kemudian dijadikan Gedung Markas KAMI Sulawesi Selatan. Berkat adanya gedung Sekolah Guru Tiong Hoa yang diambil alih oleh mahasiswa IKIP tersebut, pada tahun 1966 dengan disaksikan oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kolonel Achmad Lamo, Walikota Makassar M.Dg Patompo, dan Kepala Perwakilan Kementerian PDK, S.N.Turangan, mahasiswa IKIP menyerahkan gedung tersebut kepada Pimpinan IKIP Makassar untuk dijadikan Kantor Pusat IKIP Makassar. Sejak itu, kegiatan IKIP berpindah dari Jalan Amana Gappa ke gedung di Jalan Sultan Hasanuddin. Setelah beberapa lama di Jalan Sultan Hasanuddin,

20

dan ditambah dengan perkembangan IKIP Makassar yang makin lama makin bertambah pesat, kantor pusat kegiatan tersebut makin tidak memadai lagi sehingga perlu dicari gedung yang lebih representatif sambil menunggu dibangunnya kampus sendiri di Gunung Sari Baru atau di atas tanah 12 HA di Parang Tambung. B. Pembangunan Kampus Baru Pada waktu IKIP masih berstatus IKIP Cabang dari Yogya, Pimpinan IKIP telah memperoleh biaya dari Departeman PTIP untuk pembangunan kampus yang baru. Sebagaimana telah dikemukan sebelumnya, untuk maksud tersebut Pimpinan IKIP telah membeli tanah di Parang Tambung, Jongaya, seluas 12 HA. Tetapi karena timbulnya masalah yang mengakibatkan digantinya rektor, maka praktis pembangunan kampus yang diidamkan itu tertunda pelaksanaannya. Sambil menunggu adanya penggantian lokasi yang lebih baik, Pimpinan IKIP meminta bantuan Pemerintah Daerah dan Panglima Kodam XIV Hasanuddin untuk dipinjamkan eks Gedung Markas Kodam di Jalan Monginsidi dan Gunung Batuputih untuk digunakan sebagai Kantor Pusat IKIP Makassar, untuk melengkapi gedung di Jalan Sultan Hasanuddin jang sudah sempit dan sudah tidak memadai. Untuk itu, Rektor EA. Mokodompit, menugasi PR. III, yang pada waktu itu merangkap menjabat Care Taker BPH bidang Nation and Character Building, Drs. Zainuddin Taha, menemui Panglima Solichin GP. Setelah melalui pembicaraan yang penuh kekeluargaan, Panglima memerintahkan Asisten Logistik Kol.A.Lantara membantu IKIP dengan meminjamkan gedung di Jalan Gunung Batuputih. Dengan demikian, sejak tahun 1967 Kantor Pusat IKIP hijrah dari Jalan Sultan Hasanuddin ke Jalan Gunung Batuputih. Dengan adanya perpindahan ini, gedung eks Sekolah Guru Tiong Hoa di Jalan Sultan Hasanuddin hanya ditempati oleh Fakultas Keguruan Ilmu Sosial, sedangkan fakultas-fakultas lain telah dapat bergabung di Jalan Gunung Batuputih. Berkat kebijaksanaan Panglima Solichin G.P., selaku Pepelrada Sulselra, sedikit demi sedikit kesulitan sarana dan prasarana IKIP Makassar dapat teratasi. Sementara itu, impian untuk membangun sebuah kampus parmanen yang memadai terus menjadi sasaran program pimpinan Institut. Dengan bantuan Wakil Ketua

21

Dewan Penyantun, Andi Pangerang Petta Rani, Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan berkenan mengganti tanah IKIP di Parang Tambung dengan tanah di Gunung Sari Baru seluas 9 HA. Berkat bantuannya, Menteri PTIP menyetujui penggantian tersebut dan sekaligus menyetujui rencana pembelian tujuh buah rumah dosen yang dibangun oleh Perusahaan Daerah Perbada Aneka di Gunung Sari. Untuk merealisasikan pembangunan kampus di lokasi Gunung Sari Baru, Pimpinan IKIP melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 097/UP/3/IKIP/67, tanggal 6 Maret 1967 membentuk Panitia Pembangunan Gedung-gedung IKIP Makassar, yang terdiri atas: E. Agussalim Mokodompit, M.A. sebagai Ketua merangkap Bendaharawan, Drs. Abd. Karim sekretaris, dan Anggota-anggota: Andi Pangerang Petta Rani, Drs. M. Arif Djamaluddin, Major H.M. Dg Patompo, Letkol. K.S. Masud, Ir. Mujitaba, M. Arsyad, Drs. Sahabuddin, Drs. Zainuddin Taha, Drs. Ahmad Daud, Drs. M.T. Wajo, Drs. Fachruddin A.E.,Drs. Mappangara, Drs. R. Martoyo, Drs. M. Attas Rumpa, Borahima, dan Amir Hamsah. Pembentukan Panitia Pembangunan Gedung-gedung IKIP Makassar tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Musyawarah Senat Institut tanggal 1 Maret 1967 Nomor 181/Peg.3/IKIP/67 yang menganggap perlu pembentukannya mendahului adanya Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Peletakan batu pertama pembangunan perumahan dosen dan Gedung Serba Guna pada pertengahan tahun 1967 dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Penyantun, Andi Pangerang Petta Rani, Gubernur KDH Provinsi Sulawesi Selatan diwakili Anggota BPH Bidang Nation and Character Building, Drs. Zainuddin Taha, Kepala Dinas PU Propinsi Sulawesi Selatan, diwakili Kepala Cipta Karya Ir Lauddin, yang sekali gus sebagai arsitek/perencana, dan Rektor IKIP Makassar sendiri, E.A.Mokodompit, M.A. Upacara yang dilaksanakan persis di depan rumah keluarga almarhun Drs. H. Abd Karim turut disaksikan oleh para anggota pimpinan, dosen, karyawan dan wakil-wakil mahasiswa. Bangunan pertama Kampus IKIP di Gunung Sari Baru adalah Gedung Serba Guna (kini Gedung Lanto Dg Pasewang) yang untuk sementara dijadikan Kantor Pusat IKIP Makassar setelah gedung pinjaman dari Kodam XIV Hasanuddin dikembalikan. Dengan demikian, mulai akhir tahun 1967 atau awal 1968 semua kegiatan utama

22

pengelolaan IKIP Makassar telah pindah ke Gedung Serba Guna di Gunung Sari Baru yang ketika itu masih terletak di daerah Kabupaten Gowa. Dimulai dengan Gedung Serba Guna dan 7 buah rumah dosen, secara berangsurangsur lahan kampus Gunung Sari mulai berubah dari sawah tadah hujan berganti menjadi bangunan-bangunan baru sesuai dengan rencana Site Plan yang telah disetujui Senat Institut. Setelah pembangunan Gedung Serba Guna, dengan bantuan Gubernur KDH Provinsi Sulawesi Selatan dan Walikota Makassar, H.M. Daeng Patompo, Kampus IKIP mulai bertumbuh menjadi pusat kegiatan akademik dan administrasi IKIP Makassar. Sebenarnya, pembangunan Gedung Serba Guna Lanto Daeng Pasewang bersama 7 buah rumah dari Perusahaan Daerah Perbada Aneka tersebut merupakan satu paket dengan Gedung Taman Kanak-kanak (TK) yang kini diambil dan dikelola oleh Persatuan Isteri Karyawan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (kini yang menjadi TK Pertiwi). Seluruh bangunan tersebut di gambar/direncanakan oleh Ir Lauddin, Kepala Dinas Cipta Karya Kota Makassar pada waktu itu. Tetapi karena protes Ibu Lamo dan Ibu-ibu pegawai Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, maka gedung Taman Kanak-kanak yang sedianya akan dibina dan dijadikan sebagai laboratory school pendidikan usia dini oleh IKIP Makassar terpaksa diserahkan kepada mereka. Sementara itu, dengan ambilnya sebagian tanah Kampus Gunung Sari untuk dijadikan jalanan, Jalan Andi Pangerang Petta Rani dan Jalan Landa Baru, maka sebagai kompensasi, Walikota Makassar, H.M. Dg. Patompo meminta PT Bumi Karsa, milik H. M.Jusuf Kalla, membangun gedung SD tiga lokal dengan biaya Pemerintah Kota di dalam Kampus IKIP bagian Barat Jalan Petta Rani yang kelak setelah adanya uji coba Sekolah Pembangunan menjadi SD Pembangunan IKIP Ujung Pandang. Pembangunan Gedung Raktoat IKIP mulai dilaksanakan pada tanggal 16 September 1972 dengan peletakan batu pertama dilakukan oleh Drs. Abdul Karim mewakili rektor. Gedung bertingkat dua yang dikerjakan oleh PT Sinar Karya dan PT Gapeba Raya itu menelan biaya sebanyak delapan juta rupiah ditambah pembangunan dua buah rumah dosen dengan biaya sebesar Rp.1.750.000,00 Sementara itu, IKIP Makassar memperoleh kepercayaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan di

23

Makassar. Proyek Perintis tersebut dipimpin langsung oleh Rektor IKIP Makassar, Edy Agussalim Mokodompit, M.A. dan membangun kampusnya sendiri di Jalan Bungaya di bekas tanah Kebun Tanaman Hias Pemerintah Kota Makassar. Proyek ini kemudian menjadi Sekolah Menengah Pembangunan yang terdiri atas sekolah menengah pertama (SMPP) dan sekolah menengah atas pembangunan (SMAP). Sekolah tersebut kini telah menjadi SMA Negeri 11 Makassar. Perkembangan IKIP Makassar dari tahun ke tahun semakin pesat. Kampus IKIP Gunung Sari makin lama makin terasa tidak memadai lagi. Hal ini semakin terasa setelah IKIP Makassar melebarkan sayap dengan membentuk ekstension di Bau-bau dan Palu dan diintegrasikannya Sekolah Tinggi Olahraga (STO) Makassar ke dalam IKIP Makassar. Demikianlah, secara bertahap lokasi kampus eks STO yang kini menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Keolahragaan (FKIK) di Bantabantaeng dan lokasi di Parang Tambung mulai pula dikembangkan untuk menjadi bagian kampus IKIP Makassar/Ujung Pandang. Dengan demikian, lokasi kampus sudah jadi empat lokasi yakni Gunung Sari Baru, Hasanuddin, Bantabantaeng, dan Parang tambung. C.Perubahan Nama Makassar Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IKIP Makassar No.70/SK/PN/IKIP/72 tanggal 17 April 1972, ditetapkan bahwa terhitung mulai tanggal 17 April 1972 nama tempat kedudukan IKIP Makassar diubah menjadi IKIP Ujung Pandang di Ujung Pandang. Dalam konsideran SK Rektor tersebut antara lain disebutkan Pengumuman Walikota Kota Madya Ujung Pandang No.K. 1131/17/I/a tentang penggunaan nama Makassar menjadi Ujung Pandang serta nota Direktur Pendidikan Tinggi Departemen P dan K tertanggal 1 April 1972 tentang pemberian wewenang kepada Rektor IKIP Makassar untuk menyesuaikan nama tempat kedudukan dan penerbitan Surat Keputusan IKIP Makassar menjadi IKIP Ujung Pandang, serta hasil keputusan Musyawarah Senat IKIP Makassar No.0020/MSI/IKIP/71 tertanggal 18 September 1971. Sejak terbitnya Surat Keputusan Rektor tersebut, nama IKIP Makassar berubah menjadi IKIP Ujung Pandang sampai berubahnya kembali nama Kota Ujung Pandang menjadi Makassar pada tahun 1999.

24

Tentang perubahan-perubahan nama Makassar menjadi Ujung Pandang pada tahun 1971 ini yang kemudian kembali lagi menjadi Makassar pada tahun 1999, akan dijelaskan pada bagian yang lain. D. Pembentukan Ekstension Sejak awal pembentukannya, IKIP Makassar mengalami perkembangan yang cukup pesat sejalan dengan perkembangan masyarakat di daerah Sulawesi Selatan khususnya dan IBT (Indonesia Bagian Timur) pada umumnya. Pembentukan provinsi baru, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah membuat perkembangan pendidikan dasar dan menengah di daerah itu berkembang dengan makin pesatnya. Untuk memenuhi hasrat memperoleh pendidikan yang lebih baik, rakyat di kedua provinsi baru itu mendesak kepada pimpinan IKIP Makassar agar didirikan ekstension IKIPdi daerahnya masing-masing. Menanggapi permintaan itu, Pimpinan IKIP Makassar meminta persetujuan Menteri PTIP untuk diperkenankan membuka ekstension di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, dan di Palu Sulawesi Tengah selain di Makassar sendiri. Dengan Surat Keputusan Menteri PTIP No.116 tahun 1965, IKIP Makassar diizinkan membuka ekstension di Makassar dan Bau-bau. Pimpinan Ekstension di Baubau dipercayakan kepada Bupati Buton, Letkol Arifin Sugianto, sedangkan ekstension di Palu baru disetujui dengan SK Menteri PTIP No.2 Tahun 1966. Ektension di Bau-bau tidak lama kemudian digabung dengan Universitas Halu Uleo di Kendari. Ekstension di Palu akhirnya juga menyusul menjadi cikal bakal terbentuknya Universitas Tandulako beberapa tahun kemudian. Untuk membantu mengembangkan perguruan tinggi di kedua provinsi tersebut, beberapa orang dosen dan alumni IKIP Makassar dikirim ke Kendari dan Palu yang kemudian menjadi dosen tetap di sana. Malahan, mantan Rektor IKIP Makassar, Edy Agussalim Mokodompit, M.A. diangkat menjadi Rektor pertama di Universitas Halu Oleo, Kendari dan menjabat selama dua masa jabatan. Sedangkan pada Universitas Tandulako di Palu Pemerintah menunjuk Prof. Dr. H. Mattulada menjadi Rektor pertama.

25

E. Sekolah Laboratorium, PGSD, PGSLP, dan PGSLA Perubahan nama Kota Makssar menjadi Ujung Pandang pada tahun 1971membuat IKIP Makassar berubah nama pula menjadi IKIP Ujung Pandang. Selain mengalami perubahan nama, IKIP Ujung Pandang juga terus mengalami perkembangan kelembagaan. Dalam tahun1977, STO Ujung Pandang diintegrasikan ke dalam IKIP dan menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan (FKIK) dengan jurusan-jurusan: Olahraga Pendidikan, Olahraga Kesehatan, dan Olahraga Prestasi. Selain mengalami perkembangan kelembagaan, IKIP Ujung Pandang sejak tahun 1970 mengalami perkembangan program yaitu dengan dibentuknya Sekolah Laboratorium yang kemudian menjadi Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Proyek yang mula-mula di bawah binaan langsung IKIP Ujung Pandang di Jalan Mappa Odang, Bungaya ini, kelak menjadi Sekolah Pembangunan Berdasarkan Keputusan Musyawarah Senat IKIP tanggal 18 September 1971 diputuskan mulai tahun ajaran 1972 IKIP Makassar akan membuka Pilot Proyek Sekolah Pembangunan yang terdiri atas Sekolah Dasar Pembangunan dengan Kepala/Direktur S.N. Turangan dan Sekretaris Drs. Sahabuddin, Sekolah Menengah Pembangunan dengan Kepala/Direktur Dra. Ny.S. Soewondo dan Sekretaris Drs. Jahja Hiola. Perkembangan Program dari tahun ke tahun terus bertambah sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 1976 dibuka program Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) disusul setahun kemudian pembukaan program Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas pada tahun 1977. Kedua Program baru ini kelak kemudian menjadi Program Diploma Kependidikan S0 1, S0 2, dan S0 3 pada tahun 1979. Sampai dengan 6 September 1982, kelembagaan IKIP Ujung Pandang terdiri atas enam Fakultas, yaitu 1. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dengan jurusan-jurusan: a. Pendidikan Umum, b. Pendidikan Sosial/Pendidikan Luar Sekolah,

26

c. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), d. Bimbingan dan Penyuluhan, dan e. Administrasi Pendidikan 2. Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS), dengan jurusan : a. Sivics Hukum kemudian diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP), b. Administrasi Umum kemudian diubah menjadi Administrasi Keterampilan Jasa, c. Ilmu Pengetahuan Sosial, d. Antropologi dan Sosiologi, e. Ekonomi Umum, f. Ekonomi Perusahaan, g. Pendidikan Bisnis, dan h. Sejarah. 3. Fakultas Keguruan Sastra Seni (FKSS) dengan jurusan: a. Bahasa dan sastra Indonesia, b. Bahasa dan Sastra Inggris, c. Bahasa Jerman, d. Pendidikan Kesenian. Dan e. Seni Rupa. 4, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE) dengan jurusan: a.Ilmu Pasti/Matematika b.Biologi c. Fisika d. Kimia e. IPA

27

5.Fakultas Keguruan Tehnik (FKT) dengan jurusan a. Sipil, b. Mesin c. Otomotif, d. Mesin Konstruksi, e. Mesin Produksi f. Elektro, g. Arsitektur, h. Keterampilan Teknik, dan 6. Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan (FKIK), a. Olahraga Pendidikan, b. Olahraga Kesehatan, dan c. Olahraga Prestasi.

28