Hukum Keluarga

Hukum KeluargaBagian Hukum Perdata FH UGM1SistematikaTinjauan Umum tentang Hukum KeluargaPengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan (KUHPerdata & UUP)Syarat-Syarat PerkawinanPencegahan perkawinanPembatalan PerkawinanAkibat perkawinanPerkawinan di Luar NegeriPerkawinan CampuranPerjanjian KawinPerceraian

2ReferensiAbdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.Subekti dan Tjitrosudibio, 1992, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.Subekti, 1993, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta.Vollmar, H.F.A., 1983, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I dan II, Terjemahan I.S. Adiwimarta, CV. Rajawali, JakartaAli Afandi, Hukum Keluarga Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Yayasan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.K. Wantjik Saleh, 1976, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

3Tinjauan Umum tentang Hukum Keluarga4LanjutanHukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.Kekeluargaan adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai nenek moyang yang samaPasal 290 KUHPerdata.Hubungan keluarga >< hubungan darah.Hubungan keluargaterjadi karena hubungan perkawinan dan karena hubungan darah.

56LanjutanHubungan perkawinan adalah pertalian keluarga karena perkawinan antara seseorang dengan keluarga sedarah dari istri/suaminya (hubungan semenda).Hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dan orang lain karena berasal dari leluhur yang sama.Ke atasleluhur; ke bawahketurunan.Arti penting hubungan darah yaitu dalam hal:perkawinan, pewarisan, dan perwalian dalam keluarga.

7

Ada 3 (tiga) hubungan darah dilihat dari garis keturunan, yaitu:

8

Pembagian hukum perkawinan

Hukum Perkawinankeseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan.Hukum harta kekayaan dalam perkawinankeseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami isteri di dalam perkawinan.

9Dasar HukumBuku I KUHPerdata;UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Aturan peralihan UUPmencabut berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan dan segala akibat hukumnya dalam KUHPerdata.

10Pengertian Perkawinan dan Tujuan PerkawinanPerkawinan dapat dibedakan berdasarkan KUHPerdata dan UUP.Perkawinansuatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri.Perkawinan menimbulkan suatu ikatan yang berupa hak dan kewajibanakibat hukum.Perkawinan bersifat kekal/ selama-lamanya.

11Perkawinan Menurut KUHPerdataPerkawinan adalah persatuan seorang lelaki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama. Perkawinanmerupakan suatu persetujuan antara seorang lelaki dan perempuan dibidang hukum keluarga.Pasal 26 KUHPerdataUndang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan, sehingga perkawinan hanya merupakan hubungan lahiriah saja.Mengenai tujuan perkawinan tidak ditegaskan di dalam KUHPerdata.Dari pengertian perkawinan dalam KUHPerdata tidak tersirat adanya tujuan memiliki keturunan.Perkawinan in extremis?12LanjutanAsas monogamibersifat mutlak (Pasal 27 KUHPerdata).Poligami dilarang menurut ketentuan KUHPerdatapembatalan perkawinan.Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan dimuka petugas Kantor Catatan Sipil.Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah menjadi sah.Janji untuk kawin?13Perkawinan Berdasarkan UUPUU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)merubah pandangan akan pengertian perkawinan.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UUP).14Ada 3 unsur dalam perkawinan ini:

15LanjutanPerkawinan itu tidak hanya merupakan hubungan lahiriah (formal) saja tetapi juga merupakan hubungan bathiniah (tidak formal) antara seorang pria dengan seorang wanita.Dalam UUP dengan tegas disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Tujuan Perkawinan menurut UUP juga salah satunya yaitu untuk memperoleh keturunan (anak).

16LanjutanUUP menganut asas monogamiPasal 3 ayat (1) UUP.Dalam UUP dikenal pula asas poligamiPasal 3 ayat (2) UUP.Poligami sebagai pengecualian, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.Penyimpangan asas monogamiharus ada ijin dari pengadilan.

17Persyaratan Poligami18Syarat-Syarat PerkawinanAgar suatu perkawinan itu sah--dalam arti mempunyai akibat hukum dalam lalu lintas hukum--maka perlu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.Syarat perkawinan dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebelum dilangsungkannya perkawinan.Syarat formil adalah syarat yang menyangkut prosedur, tatacara pelaksanaan perkawinan, baik sebelum dan pada saat dilaksanakannya perkawinan.19Syarat materiil dibedakan menjadi 2 yaitu:

20Syarat materiil absolutSalah satu pihak atau keduanya tidak dalam status perkawinan;Harus memenuhi batas umur minimal untuk perkawinan; Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai;Bagi janda sudah lewat waktu tunggu (iddah);Harus ada ijin dari orang tua/orang tertentu (jika belum 21 tahun);Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau isteri yang sama (sepanjang hukum agamanya tidak menentukan lain).

21Syarat materiil relatifBerhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, antara seorang dengan saudara neneknya;Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri (dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang);Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;Larangan untuk kawin dengan orang yang diajak melakukan perbuatan zina;Larangan untuk memperbaharui (rujuk) setelah perceraian jika belum lewat 1 tahun.22

Syarat-syarat Formil menyangkut formalitas, yaitu syarat yang harus dipenuhi :

23LanjutanPerkawinan sah apabila setelah memenuhi persyaratan materiil dan formil. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi.Kedua mempelai menandatangani akta perkawinan, dan selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang hadir pada saat itu.Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.Akta perkawinan dibuat rangkap dua, helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada.Masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan.24Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan Antara pencegahan dan pembatalan perkawinan terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaanya:Pencegahanperkawinan belum dilangsungkan.Pembatalanperkawinan telah dilangsungkan.Persamaannya: keduanya tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;Harus melalui Pengadilan.

25LanjutanTidak setiap orang dapat mengajukan pencegahan dan pembatalan perkawinan.Undang-Undang menentukan siapa-siapa yang dapat melaksanakan pencegahan dan pembatalan perkawinan. Hal tersebut untuk menghindari timbulnya pemfitnahan. 26Pencegahan Perkawinan Pasal 13 UUPperkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.27LanjutanOrang yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan adalah: Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah; Saudara; wali nikah; Wali;pengampu dari salah seorang calon mempelai;pihak-pihak yang berkepentingan;Suami atau isteri;Pejabat yang ditunjuk.28LanjutanPegawai pencatat perkawinan memberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud kepada calon-calon mempelai.29LanjutanPencegahan perkawinan dapat dicabut:dengan putusan Pengadilan, atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. 30Penolakan Pasal 21 UUP penolakan pelangsungan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan karena ada larangan menurut UU.Pegawai pencatat perkawinan akan memberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.Para pihak yang perkawinannya ditolak dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberikan keputusan.Pengadilan akan memeriksa perkara tersebut dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah akan dikuatkan penolakan tersebut atau justru memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

31Pembatalan PerkawinanPada prinsipnya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan adalah sah, sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal.Perkawinan dapat dibatalkanapabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hak untuk minta kebatalan dari suatu perkawinan itu hanya diberikan kepada orang tertentu saja.Orang tersebut dapat mempergunakan haknya untuk minta kebatalan dari suatu perkawinan, tetapi jika tidak digunakan maka perkawinan dapat berlangsung terus dengan sah.

32LanjutanPasal 23 UUPditentukan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;Suami atau isteri;Pejabat yang berwenang;Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan; dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.Permohonan pembatalan perkawinandiajukan pada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri.

33LanjutanPasal 27 UUPpermohonan pembatalan perkawinan oleh suami atau isteri karena:ada ancaman;salah sangka mengenai diri suami/istri (kekhilafan).*(jangka waktu 6 (enam) bulan)gugur.Alasan pembatalan juga bisa disebabkan:Perkawinan dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;Wali nikah yang tidak sah;Dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi.Batalnya suatu perkawinan dimulaisetelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

34Akibat hukum dari suatu perkawinan yang dibatalkanKeputusan tidak berlaku surut terhadap:Anak-anak mereka;Suami isteri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu;Pihak ketiga yang beritikad baik.Jika itikad baik hanya ada pada satu pihak sajamaka bagi pihak yang beritikad baik mendapat akibat perdata yang menguntungkan saja.Bagi pihak yang beritikad buruk penghukuman untuk membayar segala biaya, rugi dan bunga bagi pihak lainnya.

35Akibat PerkawinanTerhadap suami isteriTerhadap anakTerhadap harta benda/kekayaan dalam perkawinan36Hak dan Kewajiban Suami IsteriHakHak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

KewajibanSuami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (yang ditentukan oleh suami istri bersama).Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

37Hubungan Hukum Antara Orang Tua dan AnakLahirnya anak merupakan salah satu akibat perkawinan antara suami dan isteri.Pembedaan anak meliputi:Anak sahPasal 42 UUPAnak tidak sahPasal 43 ayat (1) UUPAda hak dan kewajiban antara orang tua dan anakalimentasi.

38Alimentasi Orang tua terhadap AnakKedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Anak terhadap Orang tuaAnak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukannya.

39Lanjutan40LanjutanAsal usul anakdibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.Jika tidak ada akta kelahiran maka dengan penetapan Pengadilan tentang asal usul seorang anak tersebutatas dasar tersebut selanjutnya dikeluarkan akta kelahiran bagi si anak oleh instansi pencatat kelahiran.Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

41LanjutanSalah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; Ia berkelakuan buruk sekali. Permintaan pencabutan kekuasaan orang tua diajukan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang tua yang bersangkutan.Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

42Harta Benda Dalam PerkawinanPasal 35 UUP membedakan menjadi 3 macam yaitu:Harta bersamaharta benda yang diperoleh selama perkawinanHarta bawaanharta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri ketika terjadi perkawinan.Harta perolehanharta benda yang diperoleh masing-masing suami dan isteri sebagai hadiah atau warisan.43Lanjutan44

Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 56 UUPPerkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana:dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan; danbagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan UUP.Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan tempat tinggal mereka. 45Perkawinan CampuranPerkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarga-negaraan Asing dan salah satu pihak berkewarga-negaraan Indonesia.Unsur-unsur perkawinan campuran sbb:Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;Karena perbedaan kewarganegaraan;Salah satu pihak berkewarganegaraan Asing;Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dapat dilangsungkan di luar negeri maupun di Indonesia.

46LanjutanBagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut UUP.Pasal 60 UUPPerkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi (dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran), maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

47LanjutanJika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut.Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan. 48LanjutanPasal 61 UUPPerkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) UUPKewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

49Perjanjian PerkawinanPasal 29 UUPcalon mempelai atas persetujuan bersama dapat membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;Dalam bentuk tertulis yang disyahkan oleh pegawai pencatat perkawinan;Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan.

50LanjutanPara pihak bebas menentukan isi perjanjian.Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ke-3. Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami dan isteri yaitu:Perjanjian mengikat kedua belah pihak;Isinya berlaku juga (mengikat) terhadap pihak ke-3 sepanjang pihak ke-3 tersangkut (berkepentingan). Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan kepentingan pihak ke-3, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

51LanjutanPerbedaan Perjanjian Kawin antara UUP dengan KUHPerdataBentukakta notarisDiadakan sebelum perkawinanMulai berlakubagi suami & istri sejak perkawinan dilangsungkan; bagi pihak ketiga sejak dibukukan dalam register kepaniteraan.Isihanya meliputi harta kekayaan saja. Tidak dapat diubah sepanjang perkawinan.

52Perceraian

Pasal 38 UUPPerkawinan dapat putus karena: Kematian;Perceraian;atas keputusan Pengadilan. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.Harus ada alasan yang cukupbahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan.Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.53LanjutanUUPpada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian. Alasannya:Perkawinan bertujuan suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan;Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap isteri;Untuk mengangkat derajat dan martabat wanita, sehingga setaraf dengan derajad dan martabat pria.

54Alasan Perceraian (Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975)Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

55Lanjutan56Lanjutan57LanjutanGugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (pisah ranjang).Gugatan perceraian gugurapabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

58LanjutanPemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.59LanjutanPutusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.Pengukuhan dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

60Akibat putusnya perkawinan karena perceraianBaik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anakbilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.61TerimakasihSelamat Belajar62