HUKUM DALAM KEPERAWATANA. Pengertian Hukum

Hukum adalah  keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam

suatu kehidupan bersama; atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku

dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan

suatu sanksi.

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang mengatur dan menguasai manusia dalam

kehidupan bersama. Berkembang di dalam masyarakat dalam kehendak, merupakan

sistem peraturan, sistem asas-asas, mengandung pesan kultural karena tumbuh dan

berkembang bersama masyarakat.

Pengertian Hukum Kesehatan :

Adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban baik dari tenaga

kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan maupun dari individu dan masyarakat

yang menerima upaya kesehatan tersebut dalam segala aspek promotif, preventif,

kuratif dan rehabilitatif serta organisasi dan sarana.

B. Tujuan hukum dalam keperawatan

Tujuan hukum yang mengendalikan cakupan praktek keperawatan, ketentuaan,

perizinan bagi perawat, dan standar asuhan adalah melindungi kepentingan

masyarakat .perawat yang mengetahui dan menjalankan undang-undang praktik

perawat serta standar asuhan akan memberikan layanan keperawatan yang aman dan

kompeten.

C. Fungsi hukum dalam keperawatan

1. Hukum memberikan kerangka kerja untuk menetapkan jenis tindakan keperawatan

yang sah dalam asuhan klien.

2.  Hukum membedakan tanggung jawab  perawat dari tenaga propesional kesehatan

lain.

3. Hukum membantu memberikan batasan tindakan keperawatan yang mandiri.

4.  Memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan

5. Membedakan tanggung jawab dengan profesi yang lain

6. Membantu mempertahankan standar praktek keperawatan dengan meletakkan posisi

perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum

D. Sumber Hukum

Pedoman legal yang dianut perawat berasal dari hukum perundang-undangan, hukum

peraturan, dan hukum umum.

1.   Hukum Perundang-undangan

Hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif. Menggambarkan dan menjelaskan

batasan legal praktek keperawatan. Undang-undang ini melindungi hak-hak penyandang

cacat di tempat kerja, institusi pendidikan, dan dalam masyarakat.

2.  Hukum peraturan atau hukum administratif

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan administratif. Salah satu contoh

hukum peraturan adalah kewajiban untuk melaporkan tindakan keperawatan yang tidak

kompeten atau tidak etis.

3.   Hukum umum

Berasal dari keputusan pengadilan yang dibuat di ruang pengadilan saat kasus hukum

individu diputuskan. Contoh hukum umum adalah informed consent dan hak klien untuk

menolak pengobatan.

E. Peran Perawat Berdasarkan Hukum

Berdasarkan hukum, perawat memiliki tiga peran berbeda yang saling bergantung,

masing-masing dengan hak dan kewajiban yang terkait, yaitu sebagai penyedia layanan,

pegawai atau penerima kontrak sebagai penyedia layanan, dan warga negara.

·         1. Penyedia Layanan

Perawat diharapkan memberikan perawatan yang aman dan kompeten. Tersirat dalam

peran ini adalah beberapa konsep hukum, yakni tanggung wajib, standar asuhan, dan

kewajiban kontrak.

2. .Pegawai atau Penerima Kontrak Sebagai Penyedia Layanan

Perawat yang diperkerjakan oleh suatu lembaga bekerja sebagai perwakilan lembaga

tersebut dan kontrak perawat dengan klien merupakan bentuk kontrak tersirat.

·          3. Warga Negara

Hak dan kewajiban perawat sebagai warga negara sama dengan setiap individu yang

berada di bawah sistem hukum. Hak-hak kewarganegaran melindungi klien dari bahaya

dan menjamin pemberian hak atas harta pribadi mereka, hak atas privasi, kerahasian,

dan hak-hak lain. Hak ini juga berlaku bagi perawat.

F. UU yang berkaitan dengan Praktek keperawatan

1. UU No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan

2. Bab II (Tugas Pemerintah), pasal 10 antara lain menyebutkan bahwa pemerintah

mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan hukum.

3. UU No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.

4. UU Kesehatan No. 14 tahun 1964, tentang Wajib Kerja Paramedis.

5. Pada pasal 2, ayat (3)dijelaskan bahwa tenaga kesehatan sarjana muda, menengah

dan rendah  wajib menjalankan wajib kerja pada pemerintah selama 3 tahun.