UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

PROBLEMATIKA NEGARA AGRARIS INDONESIA

FENOMENA :

KITA SELALU MENDAPATKAN INFORMASI BAIK MELALUI MEDIA MASSA MAUPUN TAYANGAN TELEVISI, YANG MENYATAKAN BAHWA HARGA KEBUTUHAN SEHARI-HARI CUKUP MAHAL DAN BARANG-BARANG TERSEBUT ADALAH IMPOR: BERAS, JAGUNG, CABE, BAWANG MERAH, KEDELAI, DAGING SAPI, DSB.

PERTANYAAN:

- KITA NEGARA AGRARIS- SUMBERDAYA ALAM MELIMPAH RUAH, BELUM DAPAT MENIKMATI

KEKAYAAN TERSEBUT SECARA MAKSIMAL, JUSTRU DINIKMATI WARGA NEGARA ASING

KITA BELUM DAPAT MELAKSANAKAN AMANAT KONSTITUSI TEKAIT BERBAGAI SUMBERDAYA ALAM DALAM NEGARA AGRARIS YANG HARUS DIKELOLA DENGAN MAKSIMAL DENGAN TUJUAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

MENSEJAHTERTAKAN RAKYAT SEBAGAI AMANAT KONSTITUSI (UUD NRI TAHUN 1945)

MUATAN DALAM KONSTITUSI/UUD NRI TAHUN 1945 :- ALINEA KE 4 PEMBUKAAN UUD NRI TAHUN 1945 - PASAL 33 : EKONOMI KEKELUARGAAN >< LIBERAL- PASAL 34 : KEMISKINAN- PASAL 27 (2) : PEKERJAAN- PASAL 31 : PENDIDIKAN

OLEH FOUNDING FATHERS KITA, DALAM CITA-CITA MENDIRIKAN NEGARA INDONESIA TERCINTA INI ADALAH SEBAGAI BENTUK NEGARA KESEJAHTERAAN, YANG OLEH MOH. HATTA DISEBUT NEGARA PENGURUS

PASAL 1 AYAT (3) UUPA:

HUBUNGAN ANTARA BANGSA INDONESIA DAN BUMI, AIR SERTA RUANG ANGKASA TERMAKSUD PADA AYAT (2) PASAL INI ADALAH HUBUNGAN BERSIFAT ABADI

HUBUNGAN INI MERUPAKAN HUBUNGAN LINGKUNGAN HIDUP, DALAM PASAL 2 AYAT (2) MENGATUR TENTANG PERUNTUKAN PENGGUNAAN DAN PERSEDIAAN TANAH, PEMELIHARAAN BUMI AIR DAN RUANG ANGKASA

TANAH DAN PEMBANGUNAN :

PEMBANGUNAN MEMBERIKAN DAMPAK PADA TANAH SEMENJAK PRA KONSTRUKSI, KONSTRUKSI DAN OPERASIONAL

DAMPAKNYA YANG MENONJOL PADA MASA PRA-KONSTRUKSI DAN MASA OPERASIONAL:

- PRA KONSTRUKSI : RENCANA LOKASI, PEMBEBASAN TANAH, PEMINDAHAN PENDUDUK, RE-RELOKASI PENDUDUK, DLL

- OPERASIONAL : LINGKUNGAN, KEBISINGAN, LIMBAH, POLA TATA GUNA TANAH, MATA PENCAHARIAN, DLL

PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH (PASAL 14 AYAT (1):

- UNTUK KEPERLUAN NEGARA, PERIBADATAN DAN TEMPAT SUCI LAINNYA, PUSAT KEHIDUPAN MASYARAKAT, SOSIAL BUDAYA, UNTUK PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, INDUSTRI, TRANSMIGRASI, PERTAMBANGAN

PERTANYAAN DASAR : APA YANG INGIN DICAPAI DAN CARANYA BAGAIMANA?

PASAL 33 AYAT (3) UUD NRI TAHUN 1945 : BUMI DAN AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT

MINYAK BUMI, TIMAH, GAS ALAM, EMAS, BATU BARA, DSB. DAPAT HABIS

KONFLIK AGRARIA SEBAGAI AKIBAT PENGGUNAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN/KEPENTINGAN UMUM TERDAPAT KASUS 2.791 KASUS PERTANAHAN KARAM TANAH (KOALISI RAKYAT ANTI PERAMPASAN TANAH MENGGUGAT KE MK)

BAGAIMANA SOLUSINYA?

PERSOALAN TANAH YANG KOMPLEKS (STATUS TANAH, ALAS HAK ATAS TANAH) DSB., PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LUAR PEGADILAN:

- NEGOSIASI, MEDIASI DAN ARBITRASE

KEBERADAAN HAK ULAYAT

PASAL 3 UUPA, DENGAN SYARAT:

- SEPANJANG MENURUT KENYATAANNYA MASIH ADA;- TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL;- TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU ATAU PERATURAN YANG LEBIH

TINGGI

ADA DUA PANDANGAN/SIKAP :

- KEKHAWATIRAN BAHWA HAK ULAYAT YANG SEMULA SUDAH TIDAK ADA KEMUDIAN DINYATAKAN HIDUP LAGI

- KEKHAWATIRAN BAHWA DENGAN SEMAKIN MENINGKATNYA KEBUTUHAN AKAN TANAH, AKAN SEMAKIN MENDESAK HAK ULAYAT YANG KEBERADAANNYA DIJAMIN OLEH PASAL 3 UUPA: DENGAN MENGINGAT KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PASAL 1 DAN 2 PELAKSANAAN HAK ULAYAT DAN HAK-HAK SERUPA ITU DARI MASYARAKAT HUKUM ADAT, SEPANJANG MENURUT KENYATAANNYA MASIH ADA, HARUS SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA SESUAI DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN NEGARA, YANG BERDASARKAN ATAS

PERSATUAN BANGSA SERTA TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG2 DAN PERATURAN2 LAIN YANG LEBIH TINGGI

HAK ULAYAT BERISI WEWENANG:

- MENGATUR DAN MENYELENGGARAKAN PENGGUNAAN TANAH (UNTUK PERMUKINAN, BERCOCOK TANAM DAN LAIN2)

- MENGATUR DAN MENENTUKAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG DENGAN TANAH (MEMBERIKAN HAK TERTENTU PADA SUBYEK TERTENTU)

- MENGATUR DAN MENETAPKAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG2 DAN PERBUATAN2 HUKUM YANG BERKENAAN DENGAN TANAH (JUAL BELI, WARISAN, DAN LAIN2)

EKSISTENSI HAK ULAYAT DILIHAT PADA TIGA HAL:

- ADANYA MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MEMENUHI CIRI-CIRI TERTENTU SUBYEK HAK ULAYAT

- ADANYA WILAYAH DENGAN BATAS-BATAS TERTENTU YANG MERUPAKAN OBYEK HAK ULAYAT

- ADANYA KEWENANGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN2 TENTENTU

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DIATUR DALAM KEPPRES NO.55/1993, PERPRES No.36/2005, PERPRES NO.65/2006, DAN UU NO.2/2012

DALAM KEPPRES NO.55/1993 : PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIBATASI PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN DAN SELANJUTNYA DIMILIKI OLEH PEMERINTAH, SERTA TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN.

PASAL 5 ANGKA 1 : MELIPUTI 14 JENIS KEGIATAN, MISAL: JALAN, RUMAH SAKIT UMUM DAN PUSKESMAS, PASAR, KANTOR PEMERINTAH DLL

PASAL 13 MENYEBUTKAN BENTUK GANTI KERUGIAN: UANG, TANAH PENGGANTI, PEMUKIMAN KEMBALI, GABUNGAN DARI DUA ATAU LEBIH BENTUK GANTI KERUGIAN, ATAU BENTUK LAIN YANG DISEPAKATI PARA PIHAK

GANTI KERUGIAN UNTUK HAL2 YANG BERSIFAT FISIK SEDANGKAN HAL2 YANG BERSIFAT NON FISIK SEPERTI: HILANGNYA PEKERJAAN DAN PENDAPATAN TIDAK DIPERHITUNGKAN

BERDASAR PADA POLA DEMOKRASI DAN PERLINDUNGAN HAM, MAKA PERLU DIPERHATIKAN:

- PENGAMBIL ALIHAN TANAH MERUPAKAN PERBUATAN YANG BERAKIBAT HILANGNYA HAK2 SESEORANG YANG BERSIFAT FISIK DAN NON FISIK

- GANTI KERUGIAN YANG DIBERIKAN HARUS MEMPERHATIKAN:

- HILANGNHYA HAK ATAS TANAH, BANGUNAN DAN TANAMAN DAN BENDA2 LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

- HILANGNHYA PENDAPATAN DAN SUMBER KEHIDUPAN LAINNYA- BANTUAN UNTUK PINDAH KE LOKASI LAIN, DSB

DALAM PERPRES NO.36/2005:

- DALAM KONSIDERAN DISEBUTKAN: PENGADAAN TANAH DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP PENGHORMATAN TERHADAP HAK-HAK YANG SAH ATAS TANAH PRINSIP PENGHORMATAN ITU DIBERIKAN KEPADA HAK ATAS TANAH (OBYEK) ATAU KEPADA PEMEGANG HAK ATAS TANAH (SUBYEK), KONSTITUSI MENJAMIN HAK SESEORANG (SUBYEK)

- DISEBUT MENGENAI KEPENTINGAN UMUM : KEPENTINGAN SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT TANPA PEMBATASAN TIDAK ADA KRITERIA PEMBATASAN KEPENTINGAN UMUM, HAL INI MEMBUKA KEMUNGKINAN PENGADAAN TANAH OLEH SWASTA DIFASILITASI PEMERINTAH, SEDANGKAN BIAYANYA DIBEBANKAN KEPADA SWASTA/INVESTOR

- GANTI KERUGIAN BERSIFAT FISIK DAN NON FISIK TIDAK DISEBUTKAN BENTUK GANTI KERUGIAN NON FISIK

PERMASALAHAN DALAM PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005:

- PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 MENGABURKAN KEMBALI KONSEP KEPENTINGAN UMUM YANG SEBENARNYA SUDAH DIKONSEPSIKAN DENGAN AGAK BAGUS DI DALAM KEPPRES NO.55 TAHUN 1993.

- PADA KEPPRES NO.55 TAHUN 1999 KEPENTINGAN SWASTA TIDAK MASUK DALAM KERANGKA KEPENTINGAN UMUM, SEDANGKAN PADA PERPRES NO.36 TAHUN 2005 KEPENTINGAN UMUM DIARTIKAN SEBAGAI KEPENTINGAN SEBAGIAN MASYARAKAT YANG BISA JUGA DALAM PRAKTIK MENCAKUP KEPENTINGAN SWASTA

- PANITIA PENGADAAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERPRES NO.36 TAHUN 2005 BERSIFAT PARTISAN, HAMPIR SAMA DENGAN YANG DIATUR DALAM PMDN NO.15 TAHUN 1975. INI BERBEDA DENGAN KEPPRES NO.55 TAHUN 1993 YANG MEMPUNYAI SEMANGAT MENETRALKAN PANITIA PENGADAAN TANAH

- DALAM HAL PENETAPAN GANTI RUGI KEPPRES NO.55 TAHUN 1993 DAN PERPRES NO.36 TAHUN 2005 HAMPIR SAMA, YAKNI MENJADIKAN “NJOP” DAN HARGA RIIL SEBAGAI PIJAKAN SEDANGKAN PMDN NO.15 TAHUN 1975 DIDASARKAN PADA HARGA DASAR YANG DITETAPKAN SECARA BERKALA OLEH BUPATI/WALIKOTA.

HANYA SAJA PERPRES NO.36 TAHUN 2005 MASIH AGAK REPRESIF, KARENA DALAM HAL KEGIATAN PEMBANGUNAN TAK DAPAT DIALIHKAN ATAU DIPINDAHKAN KE TEMPAT LAIN, MAKA MUSYAWARAH HARUS DISELESAIKAN DALAM WAKTU 90 HARI, DAN JIKA DALAM 90 HARI TIDAK DICAPAI KESEPAKATAN MAKA PANITIA PENGADAAN TANAH MENETAPKAN BENTUK DAN BESARNYA GANTI RUGI DAN MENITIPKAN GANTI RUGI UANG ITU KE PENGADILAN NEGERI.

KETENTUAN ’90 HARI DAN PENITIPAN UANG KE PENGADILAN’ MENGESANKAN ADANYA PEMBERIAN IZIN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN SEPIHAK YANG BERSIFAT MEMAKSA (FAIT ACCOMPLI) SEHINGGA PEMEGANG HAK ATAS TANAH DIBAWA PADA SITUASI ‘TIDAK ADA PILIHAN LAIN’.

DALAM PERPRES NO.65/2006:

- PENGHAPUSAN KATA “PENCABUTAN HAK ATAS TANAH” DALAM PASAL 1 ANGKA 3, PASAL 2, DAN PASAL 3, KARENA MELURUSKAN KERANCUAN ANTARA KONSEP PENYERAHAN/PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN PENCABUTAN HAK ATAS TANAH

- BELUM MENJABARKAN BENTUK GANTI KERUGIAN YANG BERSIFAT NON FISIK (PASAL 13 HURUF e)

- PENITIPAN UANG GANTI KERUGIAN KEPADA PENGADILAN NEGERI BILA LOKASI PEMBANGUNAN TIDAK DAPAT DIPINDAHKAN, NAMUN MUSYAWARAH TIDAK MENCAPAI HASIL SETELAH 120 HARI (SEBELUMNYA 90 HARI)

UU NO.2/2012 :

PASAL 10 MENYEBUTKAN: TERDAPAT 18 MACAM KEPENTINGAN UMUM ANTARA LAIN: PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL, JALAN UMUM, JALAN TOL, WADUK, BENDUNGAN, RUMAH SAKIT, BANDARA, DSB.

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN MELIPUTI: UANG, TANAH PENGGANTI, PERMUKIMAN BARU, KEPEMILIKAN SAHAM, ATAU BENTUK LAIN YANG DISETUJUI OLEH KEDUA BELAH PIHAK (PASAL 36)

KUASA MUTLAK

PEMBERIAN KUASA KEPADA SESEORANG YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI (IRREVOCABLE POWER ATTORNEY): PASAL 1792 DAN 1795 KUH PERDATA)

- INMENDAGRI NOMOR 14/1982 : MELARANG PENGGUNAAN KUASA MUTLAK UNTUK MEMINDAHKAN HAK ATAS TANAH

- PASAL 39 PP NOMOR 39 TAHUN 1997 : KUASA UNTUK MENJUAL TIDAK BOLEH DIBERIKAN DALAM BENTUK KUASA MUTLAK

- PUTUSAN MA NO:2584 K/PDT/1986- “ NO:434/PK/PDT/2007- “ NO:2929 K/PDT/2008

TANAH ABSENTEE : PP NO.224 TAHUN 1961 DAN PP NO.4 TAHUN 1977

PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH ABSENTEE DILARANG KARENA UUPA MENGANUT PRINSIP BAHWA TANAH PERTANIAN HARUS DIUSAHAKAN SENDIRI SECARA AKTIF OLEH PEMILIKNYA (BERDOMISILI DI LUAR KECAMATAN LETAK TANAH TERSEBUT TERMASUK KATEGORI PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE)

PENGECUALIAN ABSENTEE: SEDANG MENJALANKAN TUGAS NEGARA, MENUNAIKAN KEWAJIBAN AGAMA, PNS/ABRI/PENSIUNAN

PELANGGARAN: MEMILIKI KTP GANDA DAN PEMBERIAN KUASA MUTLAK

HAK PAKAI ATAS TANAH

PASAL 41 – 43 UUPA MENGATUR HAK PAKAI ATAS TANAH, NAMUN TIDAK MENGATUR SIAPA YANG BERHAK JANGKA WAKTU PENGUASAAN ATAS HAK PAKAI TERSEBUT

PASAL 49 PERATURAN MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NOMOR 9/1999 MENGATUR BAHWA HAK PAKAI DAPAT DIBERIKAN KEPADA:

- WNI- ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA- INSTANSI PEMERINTAH- BADAN HUKUM YANG DIDIRIKAN MENURUT HUKUM INDONESIA- BADAN HUKUM ASING YANG MEMPUNYAI PERWAKILAN DI NDONESIA PASAL 45 AYAT (1) PP NOMOR 40/1996 : MENGATUR JANGKA WAKTU

HAK PAKAI PALING LAMA 25 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG PALING LAMA 20 TAHUN/JANGKA WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN SELAMA TANAHNYA DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN TERTENTU

PASAL 45 AYAT (3) : DIBERIKAN KEPADA :- DEPARTEMEN, LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN DAN

PEMERINTAH DAERAH- PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PERWAKILAN BADAN INTERNASIONAL,

DAN- BADAN KEAGAMAAN DAN BADAN SOSIAL

GUNA MENGAKOMODIR PERKEMBANGAN DUNIA INVESTASI

DIKELUARKAN UU NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL :

- HGU : DIBERIKAN DENGAN JUMLAH 80 TAHUN DENGAN CARA DAPAT DIPERPANJANG DI MUKA SELAMA 60 TAHUN, DAN DAPAT DIPERBAHARUI SELAMA 30 TAHUN

- HGB: DIBERIKAN DENGAN JUMLAH 80 TAHUN DENGAN CARA DAPAT DIPERPANJANG DI MUKA SELAMA 50 TAHUN DAN DAPAT DIPERBAHARUI SELAMA 30 TAHUN

- HP : DIBERIKAN DENGAN JUMLAH 70 TAHUN DENGAN CARA DAPAT DIPERPANJANG DI MUKA SELAMA 45 TAHUN DAN DAPAT DIPERBAHARUI SELAMA 25 TAHUN

KETIGA HAL YANG MENGATUR TENTANG PENGGUNAAN TANAH TERSEBUT AKHIRNYA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DINYATAKAN TIDAK BERLAKU DENGAN PUTUSAN MK NOMOR 2-22/PUU-V/2007 AMANAT KONSTITUSI PASAL 33 AYAT (3) : BUMI DAN AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT

TERKAIT DENGAN KELUARNYA UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

PASAL 15 AYAT (1) DINYATAKAN, NOTARIS BERWENANG :

- MEMBUAT AKTA OTENTIK MENGENAI SEMUA PERBUATAN PERJANJIAN DAN KETETAPAN YANG DIHARUSKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU YANG DIKEHENDAKI OLEH YANG BERKEPENTINGAN UNTUK DINYATAKAN DALAM AKTA

- MENYIMPAN AKTA OTENTIK- MENJAMIN KEPASTIAN TANGGAL PEMBUATAN AKTA- MENYIAPKAN AKTA- MEMBERIKAN GROSSE, SALINAN ATAU KUTIPAN AKTA, SEMUANYA ITU

SAPANJANG PEMBUATAN AKTA-AKTA ITU TDAK JUGA DITUGASKAN ATAU DIKECUALIKAN KEPADA ‘PEJABAT LAIN’ ATAU ORANG LAIN YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG

AYAT (2): NOTARIS BERWENANG PULA:

a. MENGESAHKAN TANDA TANGAN DAN MENETAPKAN KEPASTIAN TANGGAL SURAT DI BAWAH TANGAN DENGAN MENDAFTAR DALAM BUKU KHUSUS

b. MEMBUKUKAN SURAT-SURAT DI BAWAH TANGAN DENGAN MENDAFTAR DALAM BUKU KHUSUS

c. MEMBUAT KOPI DARI ASLI SURAT2 DI BAWAH TANGAN BERUPA SALINAN YANG MEMUAT URAIAN SEBAGAIMANA DITULIS DAN DIGAMBARKAN DALAM SURAT YANG BERSANGKUTAN

d. MELAKUKAN PENYERAHAN KECOCOKAN FOTO COPY DENGAN SURAT LAINNYA

e. MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA

f. MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN; ATAUg. MEBUAT AKTA RISALAH LELANG

LEX POSTERIORI DEROGATE LEGI PRIORI:PERARURAN ATAU UNDANG-UNDANG YANG TERBARU MENGESAMPINGKAN PERATURAN ATAU UNDANG-UNDANG YANG LAMA YANG MENGATUR HAL YANG SAMA

LEX SUPERIOR DEROGATE LEGI INFERIORI:JIKA TERJADI PERTENTANGAN ANTARA PEATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TINGGI DENGAN YANG RENDAH, MAKA YANG TINGGILAH YANG HARUS DIDAHULUKAN

KEDUA ASAS HUKUM TERSEBUT, SECARA OTOMATIS MENGESAMPINGKAN PERATURAN JABATAN PPAT YANG DIATUR DALAM PERATURAN SEBELUMNYA, APALAGI PP NOMOR 37/1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PPAT KEDUDUKANNYA LEBIH RENDAH

PASAL 1 ANGKA 1 PP NOMOR 37 TAHUN 1998: YANG DIMAKSUD DENGAN PPAT ADALAH PEJABAT UMUM YANG DIBERIKAN KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT AKTA-AKTA OTENTIK MENGENAI PERBUATAN HUKUM TERTENTU MENGENAI HAK ATAS TANAH ATAU HAK MILIK ATAU SATUAN RUMAH SUSUN

UU NO.2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL PERTANIAN