hubungan pusat dan daerah(1)

8/19/2019 Hubungan Pusat Dan Daerah(1)

1/41

Hubungan Pusat dan Daerah


2/41

STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA

[email protected]

Bank

Sentral 23D

UUD 1945

MPR

2-3 BPK

23E-23G

Lembaga

Kepresidenan

4-6

Mahkamah

Konstitusi

24C

Mahkamah

Agung

24, 24 A

Komisi

Yudisial

24 B

TNI

10, 30

KPU

22E (5)

POLRI

30

Kementerian

Negara17

DPD

22C-22D

DPR

19-22B

PEMDA

18-18B

UU/Keppres

Komnas

H AM KK R KPI KH N KPPU KPK KON KPAI

State Auxiliary Institutions Alat Negara LPDN

PERPRES


3/41

Pola Hubungan Pusat & Daerah terkait

dengan Kajian tentang Pembagian

Kekuasaan dalam Negara

Kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara:

• Secara vertikal: pembagian kekuasaan menurut

tingkatan pemerintahannya yang berbeda antara

negara kesatuan (unitary/einstaat) dan negara federal(federal).

• Secara horizontal: pembagian kekuasaan menurut

fungsinya secara horizontal. Pembagian yang

menunjukkan fungsi-fungsi pemerintahan legislatif,eksekutif, dan yudikatif.


4/41

Teori Negara federal dan negara kesatuan

Susunan Negara

Di negara federal kedaulatan diperolah dari negara-negara bagian (states) yang terpisah-pisah kemudianbersepakat membentuk suatu pemerintahan bersama,yaitu pemerintahan federal.

Tujuan utama dibentuk pemerintahan federal untuk:1. Memperkuat posisi negara terhadap ancaman musuh, misalnya

Kanada menjadi federalistik awalnya karena takut ancaman Amerika Serikat di selatan.

2. Memperkuat ekonomi.

Sebelum negara federal terbentuk sudah ditentukandalam konstitusi kekuasaan antara negara bagian danpemerintahan negara federal. Kekuasaan yangdiserahkan kepada negara federal dapat lebih besar atau sebaliknya tergantung pada kesepakatan awalnegara yang dituangkan dalam konstitusi


5/41

Lanjutan

Dua cara menentukan kekuasaan antara negara federal dannegara bagian.

1. kekuasaan yang diserahkan pada pemerintahan negarafederal hanya tertentu yaitu; pertahanan, politik luar negeri, dan moneter. Model penyerahan menunjukkan

kekuasaan yang besar (sisa/ residu power) ada padanegara bagian, misalnya di AS. Penggunaan model iniharus dilihat dari sejarah terbentuknya negaraberdasarkan kesepakatan 13 negara merdeka yangmasing-masing memiliki kekuasaan.

2. kekuasaan negara federal yang besar karena kekuatandukungan kaum federalis dalam membuat konstitusi,misalnya Kanada. Untuk negara bagian di Kanada disebutdengan provinsi, yang (seolah-olah) menggambarkan kearah negara kesatuan.


6/41

Lanjutan

• Di negara kesatuan kedaulatan langsung bersumber dariseluruh rakyat dalam negara tersebut. Kekuasaanpemerintah pusat merupakan kekuasaan yang menonjoldalam negara kesatuan, tidak ada saingan dari badanlegislatif pusat dalam membentuk undang-undang, karena

tidak ada badan legislatif pusat dan daerah yang sifatnyasederajat.

• Pemerintah pusat mempunyai wewenang tertinggi terhadapsegala lapangan pemerintahan, yang pada tingkat terakhir wenang memutuskan segala sesuatu di dalam negaratersebut.

• Atas dasar konstruksi ini, maka kekuasaan pemerintahanyang ada di daerah bersifat derivatif (tidak langsung).


7/41

Lanjutan:

C.F. Strong : the essence of a unitary state is that the sovereignity isundivided, or, in other words that the powers of the central government areunrestricted, for the constitution of unitary state does not admit of any other law making body than the central one. Kekuasaan pemerintah pusat tidakdibatasi karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badanlegislatif lain selain badan legislatif pusat. Lebih lanjut disebutkan oleh

Strong ada dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan yaitu:• Adanya supremasi parlemen pusat (the supremacy of the central

parliament )

• Tidak ada badan-badan lain yang berdaulat (the absence of subsidiary sovereign bodies).

Ciri ini menegaskan dalam negara kesatuan kedaulatan tidak terbagi,hanya diberikan kepada pemerintah pusat, sedangkan dalam negarafederal masing-masing negara bagian juga berdaulat, maka unit-unitkekuasaan memiliki otonomi (kemandirian/kebebasan) yang penuh baikyang terdapat dalam eksekutif, legislatif maupun yudikatif.


8/41

Lanjutan:

Negara kesatuan tidak identik dengan sentralistik sekalipunpemerintahan pusat terbentuk lebih dahulu dengan

mengklaim sejumlah wilayah sebagai bagian dari negara

kesatuan. Sementara itu di negara federal yang dibentuk

melalui kesepakatan sejumlah negara berdaulat untukbergabung dalam wadah negara federal tidak selalu

dipandang desentralistik. Lihat Negara Federal Malaysia

sangat menampakkan format otoritarian. Sedangkan negara

kesatuan Indonesia di bawah rezim UU No. 22 Tahun 1999

menampakkan sifat federalistiknya.


9/41

Asas-Asas Dalam Unitary

Dalam unitary, urusan pemerintahan dapat disusun dandiselenggarakan menurut asas dan sistem desentralisasiatau sentralisasi.• Desentralisasi: wewenang mengatur dan mengurus pemerintahan

tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat (central government)melainkan juga oleh satuan-satuan pemerintahan

tingkat lebih rendah yang mandiri dan bersifat otonom.• Sentralisasi: semua urusan dijalankan oleh dan dari pemerintah

pusat (single centralized government).

• Dekonsentrasi: sentralisasi yang disertai pemencaran organ-organyang menjalankan sebagian wewenang pemerintah pusat di

daerah. Dengan kata lain, pembagian kewenangan antar badan-badan pusat.

• Otonomi : Kemandirian untuk mengatur dan mengurus

urusan(rumah tangga) sendiri.

• Tugas Pembantuan : tugas untuk membantu-apabila diperlukan-

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.


10/41

BAGAIMANA POLA PEMBAGIAN KEKUASAAN

DALAM NEGARA KESATUAN ?


11/41

Sistem Rumah Tangga Daerah

• Tatanan yang bersangkutan dengan caramembagi wewenang, tugas dan tanggung

jawab mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan antara Pusat dan Daerah.

• Konsekuensi: Daerah akan memiliki

sejumlah urusan pemerintahan baik atas

dasar penyerahan atau pengakuan.


12/41

Macam Sistem Rumah Tangga

Daerah

1. Sistem Rumah Tangga Formal• Pembagian wewenang, tugas, & tanggung jawab

antara Pusat &Daerah tidak ditetapkan secara rinci.

2. Sistem Rumah Tangga Material

• Pembagian wewenang, tugas, & tanggung jawab

antara Pusat &Daerah ditetapkan secara rinci.

3. Sistem Rumah Tangga Nyata (Riil)

• Pembagian wewenang, tugas, & tanggung jawabantara Pusat &Daerah didasarkan pada keadaan dan

faktor yang nyata.


13/41

Sistem Rumah Tangga Formal

Kelebihan:

• Memberikan keleluasaan kpd daerah untuk memperluas wewenang,tugas dan tanggung jawab.

• Tidak ada pembedaan sifat urusan pemerintahan antara Pusat &daerah, tergantung pada hasil guna & daya guna.

• Memelihara warisan historis dengan membiarkan daerah mengatur rumah tangga sendiri yg secara tradisional memang sudah

termasuk Rtnya.

Kelemahan/kesul i tan:

• Sangat bergantung pada aktivitas dan kreativitas daerah. Kalaukreativitas daerah rendah tidak dapat mencapai hasil guna & dayaguna sehingga bergantung pada pemerintah pusat.

• Aspek keuangan daerah yang kurang memadai karena tidak adaSDM utk menggali peluang Sumber Daya daerah.

• Tdk mudah mengetahui urusan yg belum diselenggarakan pemPusat.


14/41

Sistem Rumah Tangga Materiil

• Karena urusan di tentukan secara rinci logikanya ada perbedaanantara urusan Pem Pusat dan Daerah.

• Shg Urusan dapat dipilah-pilah

Dalam kenyataan Sistem di atas sulit diterapkan krn:

• tidak gampang memilah2 urusan apalagi urusan yang selaluberkembang/berubah.

• Sulit untuk memerinci urusan Pusat dan Daerah.• Dng perkembangan jaman sangat dimungkinkan suatu urusan

dapat berpindah dari Pusat ke daerah atau sebaliknya.

Kelemahan

• Daerah punya peluang kecil utk menyesuaikan diri dgn perubahan

keadaan yg mungkin menuntut pemindahan penanganan urusan ygtelah dibagi

• Mengekang daerah krn terikat padaurusan yg telah dirinci

• Menimbulkan ketegangan antara pusat dan daerah


15/41

Sistem Rumah Tangga Nyata (riil)

• Kewenangan Pem daerah untuk menyelenggarakanurusan pem didasarkan pada kondisi riil daerah.

• Jalan tengah antara sist rumah tangga formal dan SistRT materiil

• Mana yang lebih dominan?

• Sistem rumah tangga formal seharusnya lebih dominandari sistem rmh tangga materiil (Tresna)

• Sist RT Formal lebih memberikan keleluasaan kpddaerah, sist RT Materiil berpotensi menimbulkanketegangan (spanning) ,

• Sist RT Materiil penting utk kepastian bahwa sejak awaldaerah telah mempunyai urusan RT daerah.


16/41

Ciri sistem Rumat Tangga Nyata

(Riil)

Ciri Sist.Rumah Tangga Riil:• Ada urusan pangkal: urusan yang sudah

ada/ditetapkan menjadi urusan daerah sejak

daerah tersebut dibentuk.• Daerah dpt mengatur semua urusan sepanjang

belum diatur oleh Pusat.

• Didasarkan pada kondisi riil daerah.


17/41

Desentralisasi

• Desentral isasi : bentuk dari susunan organisasi negarayg terdiri dari satuan pemerintahan pusat dan satuanpemerintah yang lebih rendah yang dibentuk baikberdasarkan teritorial atau fungsi pemerintahan tertentu.Kedua bentuk satuan pemerintahan yang lebih rendahitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

negara.• Tujuan: meringankan beban Pemerintah karenasebagian urusan dapat diatur dan diurus daerah.

• Desentralisasi pada dasarnya bukan hanya pemencarankewenangan tetapi mengandung arti pembagian

kekuasaan untuk mengatur dan menguruspenyelenggaraan pemerintahan negara antarapemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.


18/41

Macam/Jenis Desentralisasi

Bayu Suryaningrat:

• Desentralisasi Teritorial: Penyerahankekuasaan untuk mengatur & mengurus rumahtangga sendiri dengna batas pengaturan adalahdaerah (wilayah).

• Desentralisasi Politik: Devolusi (desentralisasiketatanegaraan) yang didesentralisasi adalahwewenang mengambil keputusan politik &administrasi.

• Desentralisasi Fungsional: pelimpahankekuasaan untuk mengatur & mengurus fungsitertentu. Batas pengaturan adalah jenis fungsipemerintahan tertentu, misalnya pendidikan.


19/41

Amrah Muslimin:

• Desentralisasi Polit ik (teritorial): pengakuan adanya hak menguruskepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik didaerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah daerahtertentu.

• Desentralisasi Fungsional : Pengakuan adanya hak padagolongan-golongan untuk mengurus satu macam atau golongan

kepentingan dalam masyarakat,seperti Subak di Bali.• Desentralisasi Kebudayaan: Pengakuan adanya hak pada

golongan minoritas untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri.

Van Der Pot:

• Desentralisasi teritor ial ( berdasarkan kewilayahan):• Desentralisasi teritorial berbentuk otonomi dan tugas pembantuan.

• Desentralisasi fungsional (didasarkan pada tujuan tertentu):• Desentralisasi fungsional untuk menyelenggarakan fungsi tertentu untuk tujuan

tertentu misalnya dinas pendidikan.

Macam/Jenis Desentralisasi


20/41

Pengertian „Desentralisasi‟ dalam UU

UU No. 5 Tahun 1974

• Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahandari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepadadaerah menjadi urusan rumah tangganya.

UU No. 22 Tahun 1999

• Desentralisasi adalah penyerahan wewenangpemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomdalam kerangka NKRI.


• Desentralisasi adalah penyerahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahandalam sistem NKRI.

D h O O i D h &


21/41

Daerah Otonom, Otonomi Daerah, &

Otonomi

• Penyelenggaraan asas desentralisasimenghasilkan daerah otonom.

• Urusan atau kewenangan yang diserahkankepada daerah yang menjadi hak daerahdisebut otonomi daerah (otonomi).

• Otonomi: Kemandirian suatu pemerintahanlebih rendah untuk mengatur dan mengurussebagian urusan pemerintahan. Urusanpemerintahan yang boleh diatur & diurus secara

bebas dan mandiri itu menjadi urusan rumahtangga pemerintahan yang lebih rendah tsb..

• Makna Otonomi: Kemandirian untuk mengatur & mengurus rumah tangga sendiri.


22/41

Dekonsentrasi

• Moh.Yamin: Pembagian kewenangan antar organ-organ ataubadan-badan pemerintah pusat.

• Dekonsentrasi adalah penyerahan sebagian dari kekuasaanpemerintah kepada alat-alat pemerintahan pusat yang ada didaerah. Pada hakikatnya alat-alat pemerintah pusat ini

melakukan pemerintahan sentral di daerah-daerah. Penyerahankekuasaan pemerintah pusat kepada alatnya di daerah karenameningkatnya kemajuan masyarakat di daerah-daerah.

• Dekonsentrasi memuat pemencaran kekuasaan (Spreiding vanMachten) yang tidak dapat dilaksanakan dengan desentralisasi,

karena dekonsentrasi berkaitan dengan penyelenggaraanadministarsi negara bersifat kepegawaian (ambtelijk ) untukmelancarkan penyelenggaraan pemerintahan pusat di daerah.

• Oleh karena itu Dekonsentrasi merupakan bagian sentralisasi.


23/41

Pengertian Dekonsentrasi dalam UU

UU No. 5 Tahun 1974• Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang daripemerintah atau Kepala Instansi vertikal tingkat atasnyakepada pejabat-pejabat di daerah.


• Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang daripemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahdan/atau perangkat pusat di daerah.


• Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan

oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakilpemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayahtertentu.


24/41

ASAS UMUM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

• Kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah Provinsi dalam rangkapelaksanaan Dekonsentrasi dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

• Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilaksanakan oleh Dinas Propvnsi sebagai perangkat DaerahProvinsi.

• Penyelenggaraan Dekonsentrasi dibiayai atas beban pengeluaranpembangunan APBN.

• Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraanDekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari APBD.

• Gubernur memberitahukan kepada DPRD tentang kegiatanDekonsentrasi.

TUGAS PEMBANTUAN (MEDEBEWIND)


25/41


UUD 1945 (PRA AMANDEMEN) TIDAK MENYEBUTKAN TENTANG TUGASPEMBANTUAN ATAU MEDEBEWIND.

UUDS 1950 Pasal 131 ayat 3:

“Dengan UU dapat diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas kepadadaerah-daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya”.

Pertama kali diatur Tugas Pembantuan dalam UU No 22 Tahun 1948:

• Pemerintah daerah bersandarkan pada hak otonomi• Pemerintah daerah bersandarkan pada hak medebewind

Perbedaan:

• Otonomi merupakan penyerahan penuh, baik asas (prinsip-prinsipnya)maupun cara menjalankan kewenangan yang telah diserahkan pada

daerah.• Medebewind merupakan penyerahan tidak penuh, hanya mengenai cara

menjalankan saja sedang prinsip-prinsipnya ditetapkan pusat.



26/41

• Medebewind merupakan kewajiban daerah otonom untuk

melaksanakan peraturan dari instansi atasan yangunsurnya:• Materi yang dilaksanakan tidak termasuk dalam urusan rumah

tangga daerah otonom.

• Dalam melaksanakannya daerah otonom mempunyai

kelonggaran dengan menyesuaikan kekhususan daerah .• Yang dapat diserahi medebewind hanya daerah otonom

saja bukan instansi vertikal pusat di daerah. JadiPemerintah tidak dapat menentukan secara imperatif cara menjalankan peraturan tersebut di daerah karena

segala sesuatu diserahkan pada kekhususan daerah.• Otonomi dalam arti luas mencakup Medebewind.



27/41

ASAS UMUM TUGAS PEMBANTUAN

• Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh PemerintahDaerah dan Desa dengan kewajiban melaporkanpelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannyakepada Pemerintah Pusat (bandingkan antara UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004).

• Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dibiayai atasbeban pengeluaran pembangunan APBN.

• Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalampenyelenggaraan Tugas Pembantuan dilakukansecara terpisah dari APBD dan Anggaran Pendapatandan Belanja Desa.

• Pemerintah Daerah memberitahukan adanya TugasPembantuan kepada DPRD dan Pemerintah Desamemberitahukannya kepada Badan Perwakilan Desa.

Pengertian dalam UU


28/41

Pengertian dalam UU

UU No. 5 Tahun 1974

• Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan

urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah, desa olehpemerintah atau pemerintahan daerah tingkat atasnya dengan kewajibanmempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.


• Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dandesa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yangdisertai pembiayan, sarana dan prasaran serta SDM dengan kewajiban

melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yangmenugaskan.


• Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah danatau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/kota dan atau desaserta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakantugas tertentu.


29/41

Sejarah Pengaturan Pemerintahan

daerah di Indonesia

• Pada masa Hindia Belanda (HB)• Pemerintahan Daerah pada Masa

Penjajahan Jepang

• Pada masa UUD 1945 (KW I)

• Pada masa KRIS 1949

• Pada masa UUDS 1950

• Pada masa UUD 1945 (pasca amandemen)

a a masa n a e an a


30/41

a a masa n a e an a

• Pengaturan mengenai Pemerintahan daerah decentralisatie wet 1603: pem HB membentuk daerah2 otonom meskipun sangatterbatas. Dewan perwakilan rakyat daerah jg dimungkinkan utkdibentuk. Selain itu terdpt Swapraja dan Desa (hk asli Indonesia)

• Tahun 1922 dikeluarkan Bestuurhervormingswet 1922 disampingmemuat ketentuan mngi desentralisasi juga diatur ttg dekonsentrasi

• Kesatuan masyarakat hukum spt desa dan sebagainya (asliIndonesia) dikenal dengan Inlandsche Gemeente.

• desa dan yang sejenis, yg berada di jawa dan madura diatur dengan Inlandsche Gemeente Ordonnantie Java en Madura (IGO)sdgkn diluar jawa madura diatur dgn Inlandsche GemeenteOrdonnantie Buitengewesten (IGOB)

Pemerintahan Daerah Pada


31/41

Pemerintahan Daerah Pada

Masa Pendudukan Jepang

• Pada masa ini asas yang digunakan adalah dekonsentrasi.Nama daerah dan pejabatnya diganti dengan bahasa jepang demikian juga dengn personilnya. Asasdesentralisasi pada masa ini dihapus. Lembaga /dewanperwakilan di daerah dihapus

• Menjelang kekalahannya, jepang melaksanakandesentralisasi dgn pembentukan dewan2 di daerah. Misal:Tyuoo-Sangiin (utk Jawa).

• Namun demikian rekruitmen atas angota dewan tersebuttidak demokratis yaitu dgn penunjukan atau pemilihanbertingkat

Pengaturan Pemerintahan Daerah dlm UUD 1945 (pra


32/41

Pengaturan Pemerintahan Daerah dlm UUD 1945 (pra

amandemen)

BabVI, Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dgn bentuksusunan pemerintahannya ditetapkan dgn UU, dgn memandang danmengingati dasar permusyawaratan dlm sistem pemerintahan negara,dan hak-hak asal-usul dlm daerah-daerah yg bersifat istimewa

Penjelasan:

Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak

akan mempunyai daerah di dlm lingkungannya yb bersifat staat juga.Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan derah propinsi akandibagi pula dlm daerah yg lbh kecil

Di daerah-daerah yg bersifat otonom akan diadakan bdn perwakilan daerah,oleh krn di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dsr permusyawaratan

Dlm territoir Negara Indonesia terdapat lbh kurang 250 zelfbesturende

landschappen dan volksgemeenschappen, spt desa di jawa dan bali,negeri di minagkabau, dusun dan marga di palembang dan sebagainyasebagi daerah yg bersifat istimewa

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewatsb dan segala peratuiran yg mengenai daerah-daerah sitimewa tsb dansegala peraturan negara yg mengenai daerah-daerah itu akanmengingati hak-hak asal usul daerah tsb


33/41


34/41

Realisasi dari psl 18 tsb dgn diundangkannya:Pada masa UUD 45;

UU No 1/45: ttg kedudukan Komite Indonesia Daerah• Tata susunan teritorial perm Daerah: Prop, Karesidenen, Kooti

(swapraja), Kota

• Susunan Kekuasaan eksekutif: KNID sbg DPRD (legislatif);Kepda dan KNID sbg eksekutif daerah;

• Sist RT daerah: tdk ditentukan scr tegas

UU 22/48: sist RT daerah: sejak awal pemda sudah punyaurusan sendiri, tetapi tdk murni sist RT materiil karena

psl 28 memberi kemungkinan perluasan urusan pemdaPada masa RIS

UU NIT no 44/50: ttg Pemerintah Daerah Indonesia Timur.UU ini dibentuk dalam rangka kembali ke negaraKesatuan


35/41

Pada masa UUDS 50:

UU No 1/57: 2 hal penting:1. Di daerah dibentuk pemerintahan yg berhak mengatur dan mengurus RT

sendiri (otonom)

2. Daerah akan diberi otonomi seluas2nya

• Sist RT : Sist RT Nyata (riil) pasal 31, 38.

UU 18/65; otonomi luas; sist RT daerah sama dengn UU 1/57 ; Sist RT nyata.

Masa UUD 45 (kwII)

UU 5/1974: UU ttg Pokok2 Pemerintahan di Daerah• Sis RT daerah: Sist Rt yang nyata dan bertanggung jawab (otonomi riil) bukan

pemberian otonomi seluas2nya pada daerah (mempertimbangkan susunannegara kesatuan)

• Desentralisasi: penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau

daerah tinkat atasnya kepada daerah menjadi urusan RTnya.• Hak mengatur dan mengurus urusan pem yg telah diserahkan disebut

Otonomi

UU 22/1999

Otonomi riil, bertanggung jawab dan seluas-luasnya


36/41

Pemerintahan Daerah dlm UUD 45 pasca amandemen

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsidan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiapprovinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yangdiatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur danmengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugaspembantuan.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memilikiDewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilihmelalui pemilihan umum.

(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai KepalaPemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secarademokratis.

(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusanPemerintah Pusat.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah danperaturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugaspembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.


37/41

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerahprovinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dankeragaman daerah.

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alamdan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahandaerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkanundang-undang.

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerahyang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-

undang.(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia, yang diatur dalam undang-undang.

• Dari ketentuan diatas kmd dibentuk UU 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahandaerah


38/41

UU 5/1974, UU 22/1999, UU 32 2004

Bandingkan

• Otonomi yg dianut: apakah nyata(riil)?; riil danbertanggung jawab?; riil bertanggung jawab dan seluas-luasnya?

• Lembaga penyelenggara Pemerintahan di daerahDPRD dan Kepala Daerah. Apakah DPRD mrpk bagiandari pemerintah daerah atau lembaga legislatif daerah?

• Bgmn mekanisme rekruitmen Kepala daerah? Apakah pemilihan secara langsung?

Pemilihan oleh anggota DPRD? Atau dipilih oleh DPRD kmddiajukan kpd Presiden utk dipilih oleh Pres?

• Pertanggungjawaban? Kepada presiden? KepadaDPRD?

• Peristilahan yang digunakan dalam ketiga UU tsb,Misal: desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuandll

ORGAN PEMERINTAHAN DAERAH


39/41

5/19/2008 39

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan

[Pasal 18 (2)]

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecualiurusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan

sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5)]

berhak menetapkan peraturan daerah danperaturan-peraturan lain untuk melaksanakanotonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)]

AnggotaDPRD dipilih

melaluipemilu

[Pasal 18 (3)]

Gubernur,

Bupati,

Walikota dipilih

secarademokratis

[Pasal 18 (4)]

NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dandaerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah, yang diaturdengan undang-undang [Pasal 18 (1)]

PEMERINTAHAN DAERAH

KEPALA PEMERINTAH

DAERAH

DPRD

ORGAN PEMERINTAHAN DAERAH


40/41

READING ASSIGNMENTS:

• Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II,Jimly Asshiddiqie, hal.85-152.

• UU No.39 Tahun 1999 ttg Hak Asasi

Manusia.• UU No.12 Tahun 2005 ttg Pengesahan

ICPPR.

• UU No.12 Tahun 2006 ttg KewarganegaraanRepublik Indonesia.


41/41

TERIMA KASIH

hubungan pusat dan daerah(1)

Documents