e mak-analisis-hub-pusat-daerah

47
ANALISIS HUBUNGAN ANALISIS HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DAERAH FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 1

Upload: rahmaugust

Post on 06-Jul-2015

1.832 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

ANALISIS HUBUNGAN ANALISIS HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN KEUANGAN PUSAT DAN

DAERAHDAERAH

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 1

Page 2: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

Konsep Dasar Pengambilan Keputusan Konsep Dasar Pengambilan Keputusan dalam Pemerintahan Daerahdalam Pemerintahan Daerah

• Sentralisasi (Keputusan politik/alokasi dan Sentralisasi (Keputusan politik/alokasi dan Keputusan Administratif/pelaksanaan penuh di Keputusan Administratif/pelaksanaan penuh di Pusat)Pusat)

• Desentralisasi (Keputusan politik/alokasi dan Desentralisasi (Keputusan politik/alokasi dan Keputusan Administratif/pelaksanaan penuh di Keputusan Administratif/pelaksanaan penuh di Daerah)Daerah)

• Dekonsentrasi (Keputusan politik/alokasi di Dekonsentrasi (Keputusan politik/alokasi di Pusat sedangkan Keputusan Pusat sedangkan Keputusan Administratif/pelaksanaan di Daerah)Administratif/pelaksanaan di Daerah)

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 2

Page 3: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

Cakupan Desentralisasi (Rondinelli)Cakupan Desentralisasi (Rondinelli)

• DekonsentrasiDekonsentrasi• DevolusiDevolusi• Pelimpahan pada lembaga semi otonom Pelimpahan pada lembaga semi otonom

(Delegasi)(Delegasi)• Pelimpahan fungsi pemerintahan tertentu pada Pelimpahan fungsi pemerintahan tertentu pada

lembaga non-pemerintah (Privatisasi)lembaga non-pemerintah (Privatisasi)

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 3

Page 4: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

Kedudukan Pemerintah DaerahKedudukan Pemerintah Daerah

• Sistem negara kesatuan: Sistem negara kesatuan: a. sub divisi pemerintahan nasionala. sub divisi pemerintahan nasionalb. tidak memiliki kedaulatanb. tidak memiliki kedaulatanc. HPD adalah c. HPD adalah dependentdependent dan dan sub-ordinatsub-ordinatd.d. Melahirkan konsep sentralisasi dan Melahirkan konsep sentralisasi dan

desentralisasidesentralisasi• Sistem negara federal:Sistem negara federal:

a. memiliki kewenangan/kekuasaan membentuk a. memiliki kewenangan/kekuasaan membentuk UUD/UUUUD/UU

b. memiliki kedaulatanb. memiliki kedaulatanc. HPD adalan c. HPD adalan independentindependent dan koordinatif dan koordinatif

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 4

Page 5: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

JENIS-JENIS PEMERINTAHAN JENIS-JENIS PEMERINTAHAN DAERAHDAERAH

• PEMERINTAHAN LOKAL PEMERINTAHAN LOKAL ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF (LOCAL STATE (LOCAL STATE GOVERNMENT)GOVERNMENT)

• PEMERINTAHAN LOKAL YANG PEMERINTAHAN LOKAL YANG MENGURUS RUMAH TANGGA SENDIRI MENGURUS RUMAH TANGGA SENDIRI (LOCAL SELF GOVERNMENT)(LOCAL SELF GOVERNMENT)

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 5

Page 6: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

TIPOLOGI TIPOLOGI PEMERINTAHAN DAERAHPEMERINTAHAN DAERAH

• Sistem Fungsional (Sistem Fungsional (Functional SystemFunctional System) atau ) atau fragmented field administrationfragmented field administration

• Sistem Prefektur (Prefektorat System) atau Sistem Prefektur (Prefektorat System) atau LOCAL SELF GOVERNMENT dan LOCAL LOCAL SELF GOVERNMENT dan LOCAL STATE GOVERNMENTSTATE GOVERNMENT

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 6

Page 7: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

HUBUNGAN ANTARA PUSAT HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAHDAN DAERAH

ADALAH HUBUNGAN KERJA ATAU ADALAH HUBUNGAN KERJA ATAU KAITAN TUGAS ATAU PERTALIAN KAITAN TUGAS ATAU PERTALIAN ANTARA PERANGKAT ANTARA PERANGKAT PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PUSAT DAN PERANGKAT PEMERINTAH PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH BAIK BERUPA DAERAH BAIK BERUPA HUBUNGAN VERTIKAL, HUBUNGAN VERTIKAL, HORIZONTAL, MAUPUN HORIZONTAL, MAUPUN DIAGONALDIAGONAL

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 7

Page 8: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

MODEL HPDMODEL HPD

1.1. AGENCY MODEL (MODEL AGENCY MODEL (MODEL PELAKSANA) pemda semata-mata dianggap PELAKSANA) pemda semata-mata dianggap sebagai pelaksana oleh pempus.sebagai pelaksana oleh pempus.

2.2. PARTNERSHIP MODEL (MODEL PARTNERSHIP MODEL (MODEL MITRA) pemda memiliki suatu tingkat MITRA) pemda memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melakukan pemilihan kebebasan tertentu untuk melakukan pemilihan di tingkat daerahnya.di tingkat daerahnya.

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 8

Page 9: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

PRINSIP-PRINSIP PRINSIP-PRINSIP HPD DI INDONESIAHPD DI INDONESIA

1.1. Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan NegaraNegara

2.2. Pemeliharaan dan pengembangan prinsip-Pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asliprinsip pemerintahan asli

3.3. KebhinekaanKebhinekaan

4.4. Negara hukumNegara hukum

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 9

Page 10: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

MEKANISME HPDMEKANISME HPD

1.1. Mekanisme di bidang tugas pembantuanMekanisme di bidang tugas pembantuan2.2. Mekanisme di bidang pengawasanMekanisme di bidang pengawasan

a. pengawasan represif (menangguhkan, menunda, a. pengawasan represif (menangguhkan, menunda, dan/atau membatalkan peraturang perundang-dan/atau membatalkan peraturang perundang-undangan yang dibuat daerah)undangan yang dibuat daerah)b. pengawasan preventif (pencegahan agar tidak b. pengawasan preventif (pencegahan agar tidak melanggar koridor dan rambu-rambu per-uu-an yang melanggar koridor dan rambu-rambu per-uu-an yang lebih tinggi dan kepentingan umum)lebih tinggi dan kepentingan umum)

3. Mekanisme di bidang susunan organisasi3. Mekanisme di bidang susunan organisasi4. Mekanisme di bidang keuangan4. Mekanisme di bidang keuangan

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 10

Page 11: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

KOMPONEN-KOMPONEN PENTING KOMPONEN-KOMPONEN PENTING SISTEM ADMINISTRASI SISTEM ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN DAERAHPEMERINTAHAN DAERAH

1.1. Kewenangan Kewenangan

2.2. OrganisasiOrganisasi

3.3. KeuanganKeuangan

4.4. KepegawaianKepegawaian

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 11

Page 12: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

DISTRIBUSI KEWENANGAN DISTRIBUSI KEWENANGAN PEMERINTAHANPEMERINTAHAN

1.1. Pendekatan basis kewilayahan (teritorial), kewenangan Pendekatan basis kewilayahan (teritorial), kewenangan didistribusikan diantara satuan wilayah (didistribusikan diantara satuan wilayah (state local state local governmentgovernment) dan pemerintahan lokal () dan pemerintahan lokal (self local governmentself local government). ).

2.2. Pendekatan basis fungsional, kewenangan Pendekatan basis fungsional, kewenangan didistribusikan antara kementerian2 pusat yang didistribusikan antara kementerian2 pusat yang bersifat khusus dan agen-agennya yang berada di luar bersifat khusus dan agen-agennya yang berada di luar kantor pusatnya sebagai pelaksana kebijakan darinya.kantor pusatnya sebagai pelaksana kebijakan darinya.

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 12

Page 13: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

PEMPUS

PEM WIL

PEMDA

KEMENTERIAN PUSAT

CABANG DEPT. DI

WIL

AGEN KHUSUS

KEMENTRIAN PUSAT

CABANG DEPT. DI DAERAH

fungsional

Agen-agen fungsionalPemerintahan umumTingkat

Pusat

Wilayah

Daerah

DISTRIBUSI KEWENANGAN: JALUR FUNGSIONAL DAN KEWILAYAHAN

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 13

Page 14: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

PENYERAHAN PENYERAHAN KEWENANGANKEWENANGAN

Penyerahan wewenang terdiri atas:Penyerahan wewenang terdiri atas:1.1. Materi wewenang, yaitu urusan pemerintahan umum Materi wewenang, yaitu urusan pemerintahan umum

dan urusan pemerintah lainnya.dan urusan pemerintah lainnya.2.2. Manusia yang diserahi wewenang, adalah masyarakat Manusia yang diserahi wewenang, adalah masyarakat

yang tinggal di daerah ybs sebagai kesatuan yang tinggal di daerah ybs sebagai kesatuan masyarakat hukum, bukan kepada Kepala daerah atau masyarakat hukum, bukan kepada Kepala daerah atau DPRD atau keduanya.DPRD atau keduanya.

3.3. Wilayah yang diserahi wewenang, adalah daerah Wilayah yang diserahi wewenang, adalah daerah otonom, bukan wilayah administrasi.otonom, bukan wilayah administrasi.

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 14

Page 15: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

CARA PENYERAHAN CARA PENYERAHAN KEWENANGANKEWENANGAN

1.1. Ultra Vires doctrineUltra Vires doctrine, yaitu pusat menyerahkan , yaitu pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dengan cara merinci satu persatu (bertahap).dengan cara merinci satu persatu (bertahap).

2.2. Open end arrangementOpen end arrangement atau atau general competencegeneral competence, yaitu daerah , yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki pusat (teori residu), didasarkan luar yang dimiliki pusat (teori residu), didasarkan kepada kebutuhan dan inisiatif daerah otonom di luar kepada kebutuhan dan inisiatif daerah otonom di luar kewenangan yang dimiliki pusat kewenangan yang dimiliki pusat

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 15

Page 16: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

PEM. PUSAT

PEM.

PROPINSI

PEM.KAB/

KOTA

1. Pol. Luar Negeri2. Pertahanan3. Keamanan4. Yustisi5. Moneter dan fiskal

nasional6. Agama

Sisa kewenangan pusat yang berskala propinsi dan bersifat

lintas kabupaten/kota

Sisa kewenangan pusat dan

pemerintah propinsi yang berskala

kab/kota

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 16

Page 17: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

PEM.PUSAT

PEM.PROP

PEM.KAB/

KOT

TERBATAS

KOORDINATIF

LUAS

TITIK BERAT KEWENANGAN ANTARA PEM. PUSAT DAN PEM. DAERAH

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 17

Page 18: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

PEMERINTAH PUSAT

WILAYAH ADM. PROPINSI

PEMDA PROPINSI

PEMPROPASAS DEKONSENTRASI

ASAS DESENTRALISASI

STRUKTUR PEMERINTAH PROPINSI MENURUT UU 22 TAHUN 1999 jo UU 32 TAHUN 2004

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 18

Page 19: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

PEMERINTAH PUSAT

WILAYAH ADM. PROPINSI

PEMDA PROPINSI

KEDUDUKAN PEMERINTAH PROPINSI

WILAYAH ADMINISTRASI (LOCAL STATE GOVERNMENT)

DAERAH OTONOM (LOCAL SELF

GOVERNMENT)

PEMPROP

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 19

Page 20: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

PEMERINTAH PUSAT

WILAYAH ADM. PROPINSI

PEMDA PROPINSI

HUBUNGAN PEMPROP DENGAN PEM KAB/KOTA

PEMPROP

PEMDA KAB/KOTA

PEMDA KAB/KOTA

PEMDA KAB/KOTA

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 20

Page 21: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

SEJARAH POLITIK DESENTRALISASI DI INDONESIASEJARAH POLITIK DESENTRALISASI DI INDONESIA• Konsep desentralisasi mulai dikenal pada jaman kekuasaan pemerintah Konsep desentralisasi mulai dikenal pada jaman kekuasaan pemerintah

kolonial Belandakolonial Belanda• Decentralisatie Wet 1903Decentralisatie Wet 1903, dijabarkan dalam , dijabarkan dalam Betuurshervorming Wet 1922Betuurshervorming Wet 1922• Ada pembagian daerah-daerah otonom: Ada pembagian daerah-daerah otonom: gewest, regenschaap, dan gewest, regenschaap, dan

staatgemeentestaatgemeente• Jaman Jepang ketentuan diatas tetap berlakuJaman Jepang ketentuan diatas tetap berlaku• Sesudah merdeka, mengacu ke pasal 18 UUD 1945Sesudah merdeka, mengacu ke pasal 18 UUD 1945• Lahir undang-undang otonomi daerah:Lahir undang-undang otonomi daerah:1.1. UU no.1 1945 tentang Komite Nasional Daerah dan ketenmtuan pokok UU no.1 1945 tentang Komite Nasional Daerah dan ketenmtuan pokok

Pemerintahan Daerah berlaku sejak tgl 23 Nov 1945Pemerintahan Daerah berlaku sejak tgl 23 Nov 19452.2. UU no 22 1948, uu otda pada masa RISUU no 22 1948, uu otda pada masa RIS3.3. UUDS berlaku dan kembali ke bentuk negara kesatuan, UU n0 22 1948 tetap UUDS berlaku dan kembali ke bentuk negara kesatuan, UU n0 22 1948 tetap

berlakuberlaku4.4. UU no 1 1957 sebagai uu organik yang baruUU no 1 1957 sebagai uu organik yang baru5.5. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, lahir UU n0 6 1959 dan PP Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, lahir UU n0 6 1959 dan PP

No 1 1963No 1 19636.6. UU no 18 1965 tentang Pemerintahan daerahUU no 18 1965 tentang Pemerintahan daerah7.7. Zaman Orde Baru lahir UU no 5 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Zaman Orde Baru lahir UU no 5 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di

DaerahDaerah8.8. UU no 22 1999UU no 22 19999.9. UU no 32 2004UU no 32 2004

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 21

Page 22: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

Lanjutan:Lanjutan:

• Pada rejim orde baru, politik desentralisasi yang dianut bukan desentralisasi Pada rejim orde baru, politik desentralisasi yang dianut bukan desentralisasi demokratis.demokratis.

• Dominasi dan keberpihakan pada kepentingan politik kekuasaan pemerintah Dominasi dan keberpihakan pada kepentingan politik kekuasaan pemerintah pusat atas daerahpusat atas daerah

• Menggambarkan perilaku negara otoriter birokratik yang dalam kiprah Menggambarkan perilaku negara otoriter birokratik yang dalam kiprah politiknya selalu haus untuk mereproduksi kekuasaan yang cenderung politiknya selalu haus untuk mereproduksi kekuasaan yang cenderung hegemonikhegemonik

• UU no 5 1974 sebagai instrumen yang digunakan untuk mengontrol dan UU no 5 1974 sebagai instrumen yang digunakan untuk mengontrol dan mendeteksi daya kepatuhan politik mendeteksi daya kepatuhan politik (political obedience)(political obedience)

• Ada hirarki struktural: Pusat, DT I, DT II.Ada hirarki struktural: Pusat, DT I, DT II.• Distribusi otoritas kekuasaan meruapakan sebuah piramida terbalik, Pusat Distribusi otoritas kekuasaan meruapakan sebuah piramida terbalik, Pusat

selalu memperoleh porsi kekuasaan yang lebih besarselalu memperoleh porsi kekuasaan yang lebih besar• Ide dasar politik pemerintahan orba adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan Ide dasar politik pemerintahan orba adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan

medebewind.medebewind.• Politik Desentralisasi yang dijalankan lebih ke Politik Desentralisasi yang dijalankan lebih ke pseudo autonomypseudo autonomy (otonomi semu) (otonomi semu)• Kepala Daerah merangkap sebagai Kepala WilayahKepala Daerah merangkap sebagai Kepala Wilayah• Selain sebagai daerah otonom, juga sebagai Wilayah administratifSelain sebagai daerah otonom, juga sebagai Wilayah administratif

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 22

Page 23: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

Tiga identitas politik pemerintahan lokal Tiga identitas politik pemerintahan lokal yang demokratis (Henry Teune)yang demokratis (Henry Teune)

1.1. Para pejabat publik dipilih secara lokal dan Para pejabat publik dipilih secara lokal dan dikembangkan pola pemisahan kekuasaan dikembangkan pola pemisahan kekuasaan politik antara eksekutif dan legislatifpolitik antara eksekutif dan legislatif

2.2. Adanya otonomi lokalAdanya otonomi lokal

3.3. Adanya kemampuan untuk memobilisasi Adanya kemampuan untuk memobilisasi sumber-sumber; pajak, retribusi dan sumber sumber-sumber; pajak, retribusi dan sumber pendapatan sah lainnya.pendapatan sah lainnya.

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 23

Page 24: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (DESENTRALISASI FISKAL)DAERAH (DESENTRALISASI FISKAL)

• Hubungan keuangan mengacu pada UU no 32 1956 Hubungan keuangan mengacu pada UU no 32 1956 yang sangat sentralistis dan didominasi kepentingan yang sangat sentralistis dan didominasi kepentingan pusatpusat

• Menimbulkan dampak politis dan ekonomi yang negatif Menimbulkan dampak politis dan ekonomi yang negatif bagi daerah, ada ketidakpuasan daerah terutama di luar bagi daerah, ada ketidakpuasan daerah terutama di luar pulau jawapulau jawa

• Budgetting policyBudgetting policy yang sentralistis yang sentralistis• UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004 UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004

mengatur desentralisasi keuangan dan fiskal dengan mengatur desentralisasi keuangan dan fiskal dengan proporsi penerimaan pemerintah daerah diatur secara proporsi penerimaan pemerintah daerah diatur secara lebih rasional, progresif dan adil.lebih rasional, progresif dan adil.

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 24

Page 25: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

DESENTRALISASI FISKALDESENTRALISASI FISKAL• Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang di Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang di

bidang keuangan dan fiskal kepada daerah dalam bidang keuangan dan fiskal kepada daerah dalam memobilisasi dan memanfaatkan sumber-sumber memobilisasi dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerahpendapatan daerah

• Dengan DF, Daerah mempunyai wewenang mengatur dan Dengan DF, Daerah mempunyai wewenang mengatur dan menggali potensi dan sumber2 keuangannya sendiri.menggali potensi dan sumber2 keuangannya sendiri.

• DF merupakan komponen utama dari desentralisasi.DF merupakan komponen utama dari desentralisasi.• Apabila Pemda melaksanakan fungsinya secara efektif dan Apabila Pemda melaksanakan fungsinya secara efektif dan

nmendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan nmendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari PAD, BHP dan BP, memadai baik yang berasal dari PAD, BHP dan BP, pinjaman, maupun Subsidi/bantuan dari Pempus.pinjaman, maupun Subsidi/bantuan dari Pempus.

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 25

Page 26: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKALPELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL

• Pemerintah Pusat Yang Mampu Melakukan Pemerintah Pusat Yang Mampu Melakukan Pengawasan Dan Pengawasan Dan EnforcementEnforcement

• SDM yang kuat pada Pemda guna SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran Pempusmenggantikan peran Pempus

• Keseimbangan dan kejelasan dalam Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tgjawab dan kewenangan dalam pembagian tgjawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. daerah.

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 26

Page 27: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

Bentuk Hubungan Keuangan Pusat Bentuk Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Daerah

• DesentralisasiDesentralisasi• Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan• Pinjaman daerahPinjaman daerah

Prinsip “Prinsip “money follows functionmoney follows function””

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 27

Page 28: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

Pendekatan Hubungan Keuangan Pendekatan Hubungan Keuangan Pusat dan DaerahPusat dan Daerah

1.1. Pendekatan kapitalisasi (Permodalan); pemda memperoleh modaal Pendekatan kapitalisasi (Permodalan); pemda memperoleh modaal permulaan yang diharapkan untuk dinvestasikan menurut cara-cara yang permulaan yang diharapkan untuk dinvestasikan menurut cara-cara yang dapat menghasilkan pendapatan untuk menutup pengeluaran rutin.dapat menghasilkan pendapatan untuk menutup pengeluaran rutin.

2.2. Pendekatan pendapatan; pempus memberikan sejumlah sumber Pendekatan pendapatan; pempus memberikan sejumlah sumber pendapatan yang dipandang potensial di masing-masing daerah. Pemda pendapatan yang dipandang potensial di masing-masing daerah. Pemda diberi otonomi untuk mengelola sejumlah urusan untuk kemudian menjadi diberi otonomi untuk mengelola sejumlah urusan untuk kemudian menjadi sumber pembiayaan Pemda.sumber pembiayaan Pemda.

3.3. Pendekatan pengeluaran; pempus memberikan sejumlah dana pinjaman, Pendekatan pengeluaran; pempus memberikan sejumlah dana pinjaman, bantuan (sumbangan) atau bagi hasil pungutan kepada pemda untuk bantuan (sumbangan) atau bagi hasil pungutan kepada pemda untuk membiayai pengeluaran tertentu.membiayai pengeluaran tertentu.

4.4. Pendekatan komprehensif; menggabungkan sasaran pengeluaran dengan Pendekatan komprehensif; menggabungkan sasaran pengeluaran dengan sumber-sumber dananya. Sumber-sumber pendapatan diberikan kpd sumber-sumber dananya. Sumber-sumber pendapatan diberikan kpd Pemda (PAD dan bagi hasil pajak nasional), dan tg jawab dengan Pemda (PAD dan bagi hasil pajak nasional), dan tg jawab dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan biaya yang ada.mempertimbangkan tingkat kemampuan dan biaya yang ada.

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 28

Page 29: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

Tujuan umum desentralisasi fiskalTujuan umum desentralisasi fiskal

1.1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya nasional maupun klegiatan Pemdanasional maupun klegiatan Pemda

2.2. Dapat memenuhi aspirasi dari daerah, memperbaiki Dapat memenuhi aspirasi dari daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasionalregional maupun nasional

3.3. Meningkatkan akuntabilitas, transfaransi, dan partisipasi Meningkatkan akuntabilitas, transfaransi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerahdaerah

4.4. Memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan Memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerahberkualitas di setiap daerah

5.5. Menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakatMenciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 29

Page 30: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

• DF HARUS MEMPERTIMBANGKAN KEBIJAKAN DF HARUS MEMPERTIMBANGKAN KEBIJAKAN FISKAL KHUSUSNYA UNTUK MENDUKUNG FISKAL KHUSUSNYA UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI ANTARA LAIN KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI ANTARA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN FISCAL FISCAL SUSTAINABILITYSUSTAINABILITY DAN TETAP MEMBERIKAN DAN TETAP MEMBERIKAN RUANG BAGI PEMPUS UNTUK MENGADAKAN RUANG BAGI PEMPUS UNTUK MENGADAKAN KOREKSI ATAS KETIMPANGAN ANTAR DAERAH, KOREKSI ATAS KETIMPANGAN ANTAR DAERAH, SEHINGGA SEHINGGA TAXING POWERTAXING POWER YANG DIBERIKAN KPD YANG DIBERIKAN KPD DAERAH TETAP TIDAK TERLALU BESAR.DAERAH TETAP TIDAK TERLALU BESAR.

• PEMBERIAN KEWENANGAN PELAYANAN PUBLIK PEMBERIAN KEWENANGAN PELAYANAN PUBLIK KPD DAERAH YANG SEMAKIN BESAR TETAP KPD DAERAH YANG SEMAKIN BESAR TETAP MEMPERTIMBANGKAN MEMPERTIMBANGKAN EXPENDITURE EXPENDITURE EFFICIENCY PRINCIPLES,EFFICIENCY PRINCIPLES, SHG TETAP SHG TETAP DIPERLUKAN ADANYA DIPERLUKAN ADANYA NATIONAL GUIDELINESNATIONAL GUIDELINES YANG DIBUAT OLEH MASING-MASING YANG DIBUAT OLEH MASING-MASING DEPARTEMEN YANG MENGGABUNGKAN ANTARA DEPARTEMEN YANG MENGGABUNGKAN ANTARA PREFERENSIPREFERENSI DAERAH DAN NASIONAL DAERAH DAN NASIONAL INTEREST.INTEREST.

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 30

Page 31: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

• Bantuan Pempus dalam bentuk Bantuan Pempus dalam bentuk general grantsgeneral grants (DAU) (DAU) maupun maupun revenue sharingrevenue sharing (bagi hasil) diarahkan untuk : (bagi hasil) diarahkan untuk :

1.1. Penciptaan keseimbangan fiskal baik vertikal maupun Penciptaan keseimbangan fiskal baik vertikal maupun horisontalhorisontal

2.2. Menumbuhkan insentif dan/atau adanya kendali bagi Menumbuhkan insentif dan/atau adanya kendali bagi Pemda dalam melaksanakan segala Pemda dalam melaksanakan segala fungsi/kewenangan yang menjadi tg jawabnya dgn fungsi/kewenangan yang menjadi tg jawabnya dgn baik.baik.

• Specipic grantsSpecipic grants (DAK) diarahkan kpd pemberian (DAK) diarahkan kpd pemberian insentif kpd Pemda untuk turut mensukseskan insentif kpd Pemda untuk turut mensukseskan program2 nasional yang bersifat prioritasprogram2 nasional yang bersifat prioritas

• Konsep perhitungan DAU harus mengacu pada Konsep perhitungan DAU harus mengacu pada konsep konsep Fiscal GapFiscal Gap (kebutuhan daerah – kapasitas (kebutuhan daerah – kapasitas daerah), dimana kebutuhan daerah diukur dengan daerah), dimana kebutuhan daerah diukur dengan pendekatan pengukuran Standar Pelayanan Minimal pendekatan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Analisa Biaya (SAB) masing-(SPM) dan Standar Analisa Biaya (SAB) masing-masing daerah.masing daerah.

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 31

Page 32: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

Kriteria Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan DaerahKriteria Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

1.1. Memberikan otonomi daerah yang lebih luas, dalam arti daerah Memberikan otonomi daerah yang lebih luas, dalam arti daerah diberi kebebasan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas diberi kebebasan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas pengambilan keputusan di sektor publikpengambilan keputusan di sektor publik

2.2. Ketersediaan sumber-sumber penerimaan daerah otonom yang Ketersediaan sumber-sumber penerimaan daerah otonom yang memadai untuk menjalankan fungsinyamemadai untuk menjalankan fungsinya

3.3. Equality, alokasi bantuan pusat meskipun bervariasi antar Equality, alokasi bantuan pusat meskipun bervariasi antar daerah otonom, tetapi mencerminkan kebutuhan fiskal (fiscal daerah otonom, tetapi mencerminkan kebutuhan fiskal (fiscal needs) antar daerah otonom, sehingga porsi alokasi bantuan needs) antar daerah otonom, sehingga porsi alokasi bantuan pusat merupakan kebalikan (inverse) dari kemampuan masing2 pusat merupakan kebalikan (inverse) dari kemampuan masing2 daerah otonom dalam menggali PAD-nyadaerah otonom dalam menggali PAD-nya

4.4. Bantuan pusat harus menjamin kepastian ketersediaan dananya Bantuan pusat harus menjamin kepastian ketersediaan dananya bagi daerah otonom (predetermined)bagi daerah otonom (predetermined)

5.5. Netralitas, alokasi bantuan pusat harus netral terhadap pilihan Netralitas, alokasi bantuan pusat harus netral terhadap pilihan alokasi penggunaan dana untuk berbagai sektor yang alokasi penggunaan dana untuk berbagai sektor yang diinginkan oleh daerah otonomdiinginkan oleh daerah otonom

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 32

Page 33: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

Lanjutan:Lanjutan:

6.6. Kesederhanaan, formula pembagian bantuan pusat kepada Kesederhanaan, formula pembagian bantuan pusat kepada daerah otonom (hindari kriteria pembagian yang ambiguos dan daerah otonom (hindari kriteria pembagian yang ambiguos dan tidak operasional)tidak operasional)

7.7. Insentif, desain bantuan pusat harus mampu memberikan Insentif, desain bantuan pusat harus mampu memberikan insentif kepada daerah otonom untuk melakukan efisiensi insentif kepada daerah otonom untuk melakukan efisiensi ekonomi dalam menentukan pelayanan sektor publikekonomi dalam menentukan pelayanan sektor publik

8.8. Memberikan kebebasan akuntabilitasdi tingkat daerah otonom, Memberikan kebebasan akuntabilitasdi tingkat daerah otonom, antara lain dengan menempatkan DPRD sebagai satu-satunya antara lain dengan menempatkan DPRD sebagai satu-satunya lembaga yang mengawasi dan memberi amanat kepada lembaga yang mengawasi dan memberi amanat kepada gubernur, bupati, dan walikota dalam menjalankan tugas gubernur, bupati, dan walikota dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakatpelayanan kepada masyarakat

9.9. Kewenangan daerah otonom dalam jangka panjang secara Kewenangan daerah otonom dalam jangka panjang secara bertahap diarahkan untuk mencakup semua kewenangan dalam bertahap diarahkan untuk mencakup semua kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang tidak boleh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang tidak boleh diserahkan kepada daerah otonom sesuai UU otonomi daerah.diserahkan kepada daerah otonom sesuai UU otonomi daerah.

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 33

Page 34: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

DESENTRALISASI, DEMOKRATISASI DAN DESENTRALISASI, DEMOKRATISASI DAN GOOD GOOD GOVERNANCEGOVERNANCE

• Desentralisasi merupakan konsekuensi dari Desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokratisasidemokratisasi

• Tujuannya adalah membangun Tujuannya adalah membangun good governancegood governance mulai dari mulai dari akar rumput politikakar rumput politik

• Desentralisasi adalah azas penyelenggaraan Desentralisasi adalah azas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi, pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi, desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal ( local local governmentgovernment).).

• Pemaknaan desentralisasi mencakup devolusi (Pemaknaan desentralisasi mencakup devolusi (devolutiondevolution) ) atau disebut juga dengan desentralisasi politikatau disebut juga dengan desentralisasi politik

• Nilai lebih devolusi adalah: (1) bagi demokratisasi dan Nilai lebih devolusi adalah: (1) bagi demokratisasi dan stabilitas politik, (2) bagi pengembangan masyarakat stabilitas politik, (2) bagi pengembangan masyarakat lokal.lokal.

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 34

Page 35: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

DEMOKRATISASIDEMOKRATISASI• Demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan Demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan

tatanan pemerintahan yang otoriter ke arah struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter ke arah struktur dan tatanan yang demokratis.tatanan yang demokratis.

• Demokratisasi merupakan proses dilakukannya Demokratisasi merupakan proses dilakukannya diversifikasi kekuasaan untuk meniadakan kesenjangan diversifikasi kekuasaan untuk meniadakan kesenjangan hak-hak politik warga negara serta memperluas hak warga hak-hak politik warga negara serta memperluas hak warga negara untuk bersuara dan berpendapat.negara untuk bersuara dan berpendapat.

• Terdapat prinsip “Terdapat prinsip “setiap keputusan harus dibicarakan setiap keputusan harus dibicarakan bersama dan pelaksanaan atas keputusan itu harus bersama dan pelaksanaan atas keputusan itu harus didesentralisasikandidesentralisasikan” , ini merupakan elemen penting dalam ” , ini merupakan elemen penting dalam proses demokratisasi.proses demokratisasi.

• Bila dihubungkan dengan konsep demokratisasi, maka Bila dihubungkan dengan konsep demokratisasi, maka pemaknaan yang paling pas bagi desentralisasi adalah pemaknaan yang paling pas bagi desentralisasi adalah devolusi.devolusi.

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 35

Page 36: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE• Istilah Istilah government,government, bersifat hirarkis antara yang bersifat hirarkis antara yang

memerintah dan yang diperintahmemerintah dan yang diperintah• Istilah Istilah governancegovernance, bersifat sejajar/kemitraan antara yang , bersifat sejajar/kemitraan antara yang

memerintah dengan yang diperintahmemerintah dengan yang diperintah• GovernanceGovernance adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan

negara digunakan untuk mengelola sumberdaya2 negara digunakan untuk mengelola sumberdaya2 ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. (world bank)(world bank)

• GovernanceGovernance adalah penggunaan kewenangan politik, adalah penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah2 ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah2 nasional pada semua tingkatan (UNDP)nasional pada semua tingkatan (UNDP)

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 36

Page 37: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

TIGA DIMENSI PERUBAHAN PRAKTEK-PRAKTEK TIGA DIMENSI PERUBAHAN PRAKTEK-PRAKTEK PEMERINTAHAN AKIBAT PENERAPAN PEMERINTAHAN AKIBAT PENERAPAN GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE

1.1. Dimensi stukturalDimensi stuktural,, menyangkut perubahan struktur hubungan menyangkut perubahan struktur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, struktur antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif, atau struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif, atau struktur hubungan pemerintah dengan masyarakathubungan pemerintah dengan masyarakat

2.2. Dimensi fungsionalDimensi fungsional, menyangkut perubahan fungsi-fungsi , menyangkut perubahan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, yang dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakatmaupun masyarakat

3.3. Dimensi kulturalDimensi kultural, menyangkut perubahan pada tata nilai dan , menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya-budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, budaya-budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi, maupun ektra organisasi. Perlu waktu dan antar organisasi, maupun ektra organisasi. Perlu waktu dan perjuangan untuk merubah tata nilai, pola pikir dan pola perjuangan untuk merubah tata nilai, pola pikir dan pola bertindak yang telah tertanam sejak awal bertindak yang telah tertanam sejak awal

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 37

Page 38: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

TIGA KAKI GOOD TIGA KAKI GOOD GOVERNANCEGOVERNANCE

1.1. Politik,Politik, yaitu tata pemerintahan dibidang politik yaitu tata pemerintahan dibidang politik dimaksudkan sebagai proses2 pembuatan keputusan dimaksudkan sebagai proses2 pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik dilakukan oleh untuk formulasi kebijakan publik, baik dilakukan oleh birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi bersama-sama birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi bersama-sama politisi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan politisi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan baik pada tataran implementasi, maupun pada kebijakan baik pada tataran implementasi, maupun pada tataran mulai dari formulasi sampai dengan evaluasi.tataran mulai dari formulasi sampai dengan evaluasi.

2.2. EkonomiEkonomi, yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi , yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi meliputi proses2 pembuatan keputusan untuk meliputi proses2 pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi dalam negeri dan memfasilitasi aktivitas ekonomi dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Pemerintah interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Pemerintah tidak terlampau campur tangan.tidak terlampau campur tangan.

3.3. Administrasi,Administrasi, yaitu tata pemerintahan di bidang yaitu tata pemerintahan di bidang administrasi adalah berisi implementasi proses kebijakan administrasi adalah berisi implementasi proses kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.yang telah diputuskan oleh institusi politik.

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 38

Page 39: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

Tiga Domain Governance (UNDP)Tiga Domain Governance (UNDP)

1.1. Negara atau pemerintahan (Negara atau pemerintahan (statestate), sektor pemerintah ), sektor pemerintah lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan.kebijakan, pengendalian, dan pengawasan.

2.2. Sektor swasta atau dunia usaha (Sektor swasta atau dunia usaha (private sectorprivate sector), sektor ), sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi.penggerak aktivitas di bidang ekonomi.

3.3. Masyarakat (Masyarakat (societysociety), sektor masyarakat merupakan ), sektor masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintah objek sekaligus subjek dari sektor pemerintah maupun sektor swasta. Karena di dalam maupun sektor swasta. Karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. ekonomi, maupun sosial budaya.

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 39

Page 40: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

Perbandingan Istilah Government dengan GovernancePerbandingan Istilah Government dengan Governance

NoNo Unsur PerbandinganUnsur Perbandingan Kata GovernmentKata Government Kata GovernanceKata Governance

11 PengertianPengertianDapat berarti badan lembaga atau fungsi Dapat berarti badan lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu negaradalam suatu negara

Dapat berati cara, penggunaan atau Dapat berati cara, penggunaan atau pelaksanaanpelaksanaan

22 Sifat HubunganSifat HubunganHirarkis, dalam arti yang memerintah Hirarkis, dalam arti yang memerintah berada di atas sedangkan warga negara berada di atas sedangkan warga negara yang diperintah ada di bawahyang diperintah ada di bawah

Heterarkis, dalam arti ada kesetaraan Heterarkis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsifungsi

33 Komponen yang terlibatKomponen yang terlibat Sebagai subyek hanya ada satu yaitu Sebagai subyek hanya ada satu yaitu institusi pemerintahinstitusi pemerintah

Ada tiga komponen yang terlibat yaitu:Ada tiga komponen yang terlibat yaitu:

1.1. Sektor publikSektor publik

2.2. Sektor swastaSektor swasta

3.3. MasyarakatMasyarakat

44 Pemegang peran dominanPemegang peran dominan Sektor pemerintahSektor pemerintah Semua memegang peran sesuai dengan Semua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masingfungsinya masing-masing

55 Efek yang diharapkanEfek yang diharapkan Kepatuhan warga negaraKepatuhan warga negara Partisipasi warga negaraPartisipasi warga negara

66 Hasil akhir yang diharapkanHasil akhir yang diharapkan Pencapaian tujuan negara melalui Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negarakepatuhan warga negara

Pencapian tujuan negara dan tujuan Pencapian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai warga warga negara maupun sebagai warga masyarakatmasyarakatFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 40

Page 41: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

KARAKTERISTIK KARAKTERISTIK GOOD GOOD GOVERNANCEGOVERNANCE (UNDP) (UNDP)

1.1. PARTICIPATIONPARTICIPATION2.2. RULE OF LAWRULE OF LAW3.3. TRANSFARANCYTRANSFARANCY4.4. RESPONSIVENESSRESPONSIVENESS5.5. CONCENCUS ORIENTATIONCONCENCUS ORIENTATION6.6. EQUITYEQUITY7.7. EFFECTIVENESS AND EFFICIENCYEFFECTIVENESS AND EFFICIENCY8.8. ACCOUNTABILITYACCOUNTABILITY9.9. STRATEGIC VISIONSTRATEGIC VISION

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 41

Page 42: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

• INTI DARI GOOD GOVERNANCE ADALAH DEMOKRATISASI

• SALAH SATU TUJUAN DESENTRALISASI ADALAH JUGA UNTUK DEMOKRATISASI

• DESENTRALISASI MERUPAKAN PRA-KONDISI BAGI TERCAPAINYA GOOD GOVERNANCE

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 42

Page 43: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

PENGERTIAN DAN KONSEP PENGERTIAN DAN KONSEP DESENTRALISASIDESENTRALISASI

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan terutama memberikan pelayanan publik yang lebih pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratiskeputusan publik yang lebih demokratis. Dengan . Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power), kewenangan untuk memungut pajak (taxing power), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.Pusat.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 43

Page 44: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

Secara umum, konsep desentralisasi Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atasterdiri atas

• Desentralisasi Politik Desentralisasi Politik (Political (Political Decentralization)Decentralization); Desentralisasi ; Desentralisasi AdministratifAdministratif

• (Administrative Decentralization)(Administrative Decentralization); ; Desentralisasi Fiskal Desentralisasi Fiskal (Fiscal (Fiscal Decentralization)Decentralization);;

• dan Desentralisasi Ekonomi dan Desentralisasi Ekonomi (Economic or Market (Economic or Market Decentralization)Decentralization)..

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 44

Page 45: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

DESENTRALISASI ADMINITRATIF, DESENTRALISASI ADMINITRATIF, yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumbersumber keuangan untuk jawab, dan sumbersumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggung jawab tersebut terutama menyangkut tanggung jawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi fungsi pemerintahan dari manajemen fungsi fungsi pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada aparatnya di Daerah, Pemerintah Pusat kepada aparatnya di Daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu.otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu.

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 45

Page 46: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

TIGA BENTUK DESENTRALISASI ADMINISTRATIFTIGA BENTUK DESENTRALISASI ADMINISTRATIF::(1). Dekonsentrasi ((1). Dekonsentrasi (deconcentration), deconcentration), yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat

kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan Pemerintah Pusat di Daerah.kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan Pemerintah Pusat di Daerah.

(2). Devolusi (2). Devolusi (devolution)(devolution), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang , yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak Pemerintah lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak Pemerintah Daerah mendapat Daerah mendapat discretion discretion yang tidak dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal yang tidak dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal tertentu dimana Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tertentu dimana Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, Pemerintah Pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas tugasnya, Pemerintah Pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya. Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi serta mengatur penggunaannya. Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran hirarki organisasi dikenal sebagai pemikiran hirarki organisasi dikenal sebagai distributed institutional monopoly of distributed institutional monopoly of administrative decentralization.administrative decentralization.

(3). Pendelegasian ((3). Pendelegasian (delegation or institutional pluralism) delegation or institutional pluralism) yaitu : pelimpahan wewenang untuk yaitu : pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh Pemerintah Pusat. Pendelegasian wewenang ini dikontrol secara tidak langsung oleh Pemerintah Pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (discretion) dalam penyelenggaraan pendelegasian wewenang mempunyai keleluasaan (discretion) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (sovereign-(sovereign-authority)authority)..

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 46

Page 47: E mak-analisis-hub-pusat-daerah

FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 47