hegemoni pendidikan bertaraf internasional dalam pendidikan

of 305/305
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perubahan rezim dari Orde Baru (ORBA) ke Orde Reformasi ditandai dengan lahirnya berbagai Undang Undang (UU) seperti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Lahirnya UU tentang Otonomi Daerah berimplikasi pada manajemen pendidikan nasional. Sejak Januari 2001 pemerintahan daerah mulai memberlakukan secara resmi otonomi pendidikannya. Dalam hal ini, pemerintah daerah berwewenang, antara lain, menetapkan kurikulum muatan lokal, merancang dan memfasilitasi buku teks dasar, dan bahkan membangun kemungkinan kerjasama dengan negara lain di bidang pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas merupakan dasar hukum reformasi sistem pendidikan nasional dalam era reformasi. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pengembangan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing global. Pasal 50 Ayat (3) dalam UU tersebut mengamanatkan setiap daerah untuk membuka satuan pendidikan bertaraf internasional (selanjutnya PBI). Implikasinya, sejak tahun 2006 pemerintah mulai membuka Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (selanjutnya RSBI) di tengah menguatnya wacana globalisasi dalam pendidikan dan berkembangnya politik identitas

Post on 09-Dec-2016

237 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang Masalah

    Perubahan rezim dari Orde Baru (ORBA) ke Orde Reformasi ditandai

    dengan lahirnya berbagai Undang Undang (UU) seperti Undang-undang

    Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 20 Tahun

    2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Lahirnya UU tentang

    Otonomi Daerah berimplikasi pada manajemen pendidikan nasional. Sejak

    Januari 2001 pemerintahan daerah mulai memberlakukan secara resmi otonomi

    pendidikannya. Dalam hal ini, pemerintah daerah berwewenang, antara lain,

    menetapkan kurikulum muatan lokal, merancang dan memfasilitasi buku teks

    dasar, dan bahkan membangun kemungkinan kerjasama dengan negara lain di

    bidang pendidikan.

    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas merupakan

    dasar hukum reformasi sistem pendidikan nasional dalam era reformasi.

    Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan

    nasional, serta strategi pengembangan pendidikan nasional untuk mewujudkan

    pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya

    saing global. Pasal 50 Ayat (3) dalam UU tersebut mengamanatkan setiap

    daerah untuk membuka satuan pendidikan bertaraf internasional (selanjutnya

    PBI). Implikasinya, sejak tahun 2006 pemerintah mulai membuka Rintisan

    Sekolah Berstandar Internasional (selanjutnya RSBI) di tengah menguatnya

    wacana globalisasi dalam pendidikan dan berkembangnya politik identitas

  • 2

    dalam pendidikan melalui pengajaran muatan lokal bahasa etnik di seluruh SD

    dan SMP (Hefner, 2007: 494; Rifai, 2011: 170-171).

    Berbagai peraturan dan kebijakan pendidikan masional khususnya

    dalam rezim reformasi sering kali menimbulkan kontroversi bagi masyarakat

    dan para pelaku pendidikan, misalnya kebijakan sertifikasi guru/dosen, Ujian

    Nasionl (UN), Badan Hukum Pendidikan (BHP), sertifikasi guru, dan

    kehadiran RSBI sebagai implementasi dari kebijakan PBI dalam sistem

    pendidikan nasional. Secara konseptual dan implementasi kebijakan-kebijakan

    itu seperti kehilangan landasan filosofis, lebih terkesan upaya coba-coba

    menghadapi berbagai kecenderungan kehidupan global. Berbagai kebijakan

    tersebut bersifat ideologis, paling tidak dalam pengertian berbentuk represi

    administratif nonfisis (Djokopranoto, 2011: 30-32; Althuser, 2004; 19; Eatwell

    dkk, 2001: 9; Sinaga, 2008).

    Di tengah hadirnya sekolah-sekolah RSBI, fenomena yang muncul

    justru paradoks dalam berbagai aspek seperti tenaga kependidikan, sarana

    pendidikan, dan kepemimpinan satuan pendidikan. Pemerintah, misalnya,

    mengembangkan mutu sekolah menengah dengan mendorong minimal satu

    sekolah yang dianggap bermutu di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia

    menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI) pada tahun 2009 sesuai dengan

    Renstra Depdiknas 2005-2009 di tengah kompleksitas permasalahan

    pendidikan nasional. Menurut HAR Tilaar dalam pendidikan nasional mulai

    terlihat gejala-gejala pelaksanaan dari prinsip neoliberalisme yang tidak selaras

    dengan idealisme UUD, misalnya, pendidikan tinggi (PT) dengan bentuk badan

  • 3

    hukum milik negara (BHMN) (Rifai, 20011: 141-143; Tilaar, 2007: 242;

    Darmaningtyas, 2012: 58-61).

    Neoliberalisme sebagai ideologi ditandai dengan semangat

    individualisme dan pasar bebas dengan berkurangnya intervensi negara sebagai

    wujud dari ideologi liberalisme yang mengandung unsur-unsur individualism,

    freedom, reason, equality, toleration, consent, dan constitutionalism. Sebagai

    pengembangan dari liberalisme, neoliberalisme sebagai ideologi pasar

    beroperasi melalui Ideological State Apparatus (ISA) seperti sekolah, ilmu

    pengetahuan, wacana sosial, guru dan melalui Represive State Apparatus

    (RSA) seperti administrasi pemerintahan dalam bentuk Ujian Nasional (UN)

    dan Standard Akreditasi yang bersifat administratif dan nonfisis (Heywood,

    1997: 41-43; Althuser, 2004: 18-23).

    Dalam konteks politik pendidikan, Sirozi (2007: 19) menyatakan bahwa

    pendidikan adalah sebuah bisnis politik. Semua lembaga pendidikan dalam

    batas-batas tertentu tidak lepas dari bisnis pembuatan keputusan-keputusan

    yang disertai otoritas dan yang dapat diberlakukan. Karena dimensi politis

    yang disebutkan di atas, sekolah-sekolah akan selalu berada pada posisi

    perjuangan politis dalam hal nilai-nilai, tentang siapa yang diuntungkan dari

    sebuah kebijakan pemerintah. Posisi sekolah menjadi arena pertarungan

    kepentingan di antara kelompok-kelompok status masyarakat, sekolah menjadi

    sarana seleksi menjadi kelompok dominan berkuasa di masyarakat (Widja,

    2009:107-108). Itulah sebabnya, menurut Apple, perlu ada kajian tentang

    kurikulum dalam hubungannya dengan dinamika politik, ekonomi, sosial, dan

  • 4

    budaya; bagaimana pengetahuan yang diberikan di sekolah merefleksikan

    kekuasaan dan mendapat legitimasi dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di

    tengah masyarakat kapitalis, dan apa peran yang dimainkan oleh pengetahuan

    tersebut dalam melanggengkan struktur sosial, ekonomi, politik dan

    kebudayaan yang ada (http://www.freireproject.org/content/michael-apple, 21

    Agustus 2011). Dengan demikian kebijakan Sisdiknas tidak terlepas dari sistem

    politik dan ideologi sepanjang sejarah Indonesia yang mewarnai kebijakan atau

    arah politik pendidikan nasional (lihat Tabel 1.1).

    Tabel. 1.1 Landasan Historis Sistem Pendidikan Nasional

    Sumber::http://pendidikankritis.wordpress.com

    Rifai (2011: 179-180) dalam bukunya Politik Pendidikan Nasional

    menyatakan bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di

    masa lalu adalah penyeragaman kurikulum di Indonesia di tengah realitas

    keberagaman potensi daerah dan masyarakatnya, misalnya, kurikulum sekolah

    di daerah pertanian sama dengan kurikulum sekolah di daerah pesisir pantai.

    Masa Pra-kolonial Kolonial Soekarno Orde Baru Reformasi Formal (resmi oleh

    negara)

    Pemdidikan

    militer,

    pembibitan penerus takhta

    kerajaan

    HIS, MULO,

    HBS, dll

    (Hindia Belanda)

    SD, SMP, SMA,

    PT (Pemerintah

    Indonesia)

    TK, SD, SMP,

    SMA, PT

    (pemerintah Indonesia)

    Playgroup, TK, SD,

    SMP, SMA, PT

    (pemerintah Indonesia)

    Non-formal yang diatur negara

    SKB, Kejar pake A, B, dan C

    SKB, Kejar pake A, B, dan C

    Formal non-negara Taman Siswa,

    Sekolah Rakyat Tan Malaka, dll

    Taman Siswa,

    pendidikan PKI, INS Kayutanam

    Sekolah swasta

    dibawah yayasan

    Sekolah swasta dibawah

    yayasan

    Non-formal (non-

    negara)

    Padepokan,

    pesantren, perguruan, dll

    Pesantren,

    gerakan bawah tanah PKI, dll

    Pesantren, klub

    studi (PKI), dll

    Pesantren,

    kursus, klub studi mahasiswa, LSM

    Sekolah alternatif,

    homescholing, pesnatren, LSM

    Arah politik

    pendidikan negara (pendidikan formal)

    Status quo

    kekuasaan kerajaan-

    kerajaan

    Kolonialisasi

    Hindia Belanda

    Nasionalisme

    dan sosialisme Indonesia

    Pembangunan

    ekonomi dan insfrastruktur

    Demokratisasi dan daya

    saing bangsa

    Posisi dan tujuan pendidikan non-negara

    (rakyat)

    Kekuatan oposisi dan

    alternatif dari

    penguasa (raja)

    Melawan kolonialisme

    menuju

    kemerdekaan

    Kedaulatan rakyat,

    sosialisme,

    nasionalisme

    Melawan represi rezim dan

    pembangun-isme

    Melawan pendidikan modern, anti-neoliberal

    http://www.freireproject.org/content/michael-apple

  • 5

    Gejala yang sama tampak dalam desain RSBI/SBI dengan format yang sama

    di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, yaitu semangat menghasilkan lulusan

    berstandar internasional dengan penguatan kemampuan bahasa Inggris dan

    menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk mata pelajaran

    Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA).

    Dalam wacana sosial terdapat gagasan pro-kontra tentang PBI, yang

    bermasalah baik dari segi konsep maupun implementasi dari Undang-undang

    Sisdiknas khususnya pasal 50 ayat 3. Sebagian pakar menyatakan bahwa RSBI

    hanya sekedar label bagi sekolah-sekolah nasional yang pada dasarnya hanya

    bermakna sekolah unggulan atau sekolah bermutu sehingga tidak akan

    mengubah kualitas pendidikan secara signifikan, sementara pendapat lainnya

    (terutama pihak pemerintah) menyatakan bahwa sekolah ini dirancang secara

    khusus untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing dalam menghadapi era

    globalisasi dengan berbagai tantangannya.

    Salah satu persoalan konseptual dan implementasi satuan PBI tersebut

    adalah keberadaan sekolah-sekolah RSBI dalam hal strategi seleksi terhadap

    sekolah-sekolah menengah umum yang ada, khususnya sekolah-sekolah negeri

    sehingga menimbulkan prokontra dan kecemburuan di tengah masyarakat

    karena belum ada secara jelas kajian tentang validitas kriteria SNP dalam

    sistem pendidikan nasional. Hal ini sekaligus dapat menjelaskan fenomena di

    lapangan mengapa dua sekolah RSBI di lokasi yang berbeda, seperti SMA di

    Jakarta dan di Bandarlampung, belum tentu memiliki standar kualitas dan

    kondisi yang sama untuk menjadi sekolah RSBI.

  • 6

    Dalam perkembangannya, permasalahan PBI beberapa tahun kemudian

    menjadi perdebatan publik baik di media massa maupun di ruang sidang

    Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan tokoh-tokoh pendidikan,

    penegak hukum, birokrat dan pejabat lembaga pendidikan, masyarakat sipil,

    dan para intelektual yang umumnya berstatus dosen dan guru. Esensi

    perdebatan adalah bahwa pihak yang setuju dengan RSBI beragumentasi

    bahwa PBI relevan dengan konstitusi untuk mencerdaskan bangsa dalam

    konteks globalisasi yang sarat dengan persaingan SDM. Pihak yang menentang

    berpendapat bahwa keberadaan RSBI/SBI tidak hanya bertentangan dengan

    konstitusi tetapi juga mengancam cita-cita pendidikan nasional dalam

    mencerdaskan bangsa sebagaimana tampak melalui berbagai fenomena dalam

    bentuk diskriminasi layanan pendidikan dan biaya pendidikan mahal yang

    dilegalkan melalui berbagai peraturan yang tidak adil.

    Pemerintah dalam upaya memajukan pendidikan melalui kebijakan PBI

    bersifat diskriminatif dalam alokasi aggaran terhadap sekolah-sekolah yang

    ada. Sekedar ilustrasi, anggaran pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang

    dialokasikan kepada sekolah-sekolah RSBI berjumlah Rp. 242 miliar

    sedangkan alokasi anggaran untuk sekolah standar nasional (non RSBI) hanya

    sebesar Rp.108 milyar. Padahal, jumlah sekolah RSBI di seluruh Indonesia

    hanya sekitar 1300-an dari 181.083 sekolah secara nasional. Dalam hal ini,

    70% alokasi anggaran justru diarahkan pada sekolah-sekolah RSBI yang

    jumlahnya hanya 0,7 % dari keseluruhan sekolah yang ada di seluruh

    Indonesia, sedangkan porsi 30% anggaran lainnya diperuntukkan secara tidak

  • 7

    adil bagi 99,3% sekolah yang tidak berlabel RSBI

    (http://sabarnurohman.com/tag/rsbi/ 12 Maret 2014). Hal yang sama dapat juga

    tergambar dari jumlah SMA yang ada di dua provinsi DKI Jakarta dan

    Lampung (Tabel 1.2), hanya sejumlah kecil sekolah menengah umum yang

    berstatus RSBI dan mendapat perlakuan istimewa diantara seluruh sekolah-

    sekolah yang ada.

    Tabel. 1.2 Jumlah SMA di Provinsi DKI Jakarta dan Lampung.

    TAHUN DKI JAKARTA LAMPUNG

    NEGERI SWASTA JUMLAH NEGERI SWASTA JUMLAH

    2005/2006 116 385 501 121 192 313

    2006/2007 116 383 499 125 193 318

    2007/2008 116 378 494 132 194 326

    Sumber : Diolah dari Dokumen Departemen Pendidikan Nasional 2008 pada

    http://data.menkokesra.go.id/content/jumlah-sekolah-di-indonesia

    Dalam konteks pendidikan kritis, yang dipelopori oleh Paulo Freire

    (1970), permasalahan pendidikan terkait dengan situasi sosial-budaya

    masyarakat yang mengalami perubahan, mengungkung, tidak mencerdaskan,

    dan menimbulkan ketidakadilan. Prinsip utama dari pedagogi kritis ini ialah

    melihat proses pendidikan tidak terisolasi dari kehidupan sosial. Visi

    pendidikan kritis didasarkan pada pemahaman bahwa pendidikan tidak bisa

    dipisahkan dari konteks sosial, kultural, dan politik dan dalam kerangka relasi-

    relasi antara pengetahuan, kekuasaan dan ideologi yang berpengaruh pada

    institusi pendidikan dan subjektifitas peserta didik. Pada era globalisasi dan

    abad ke-21, pedagogi kritis melihat perubahan global telah melahirkan

    http://sabarnurohman.com/tag/rsbi/http://data.menkokesra.go.id/content/jumlah-sekolah-di-indonesia

  • 8

    berbagai masalah krusial di dalam pendidikan, sedangkan peran pendidikan itu

    sangat strategis dalam pengenalan nilai-nilai budaya sesuai dengan tuntutan

    zaman (Widja, 2009; Tilaar, 2011: 38-39; Nuryatno, 2008:2).

    Menurut Widja (2009) terdapat dua dimensi praktis pedagogik, yaitu

    dimensi teknis (strategi, proses serta tindakan) dan dimensi normatif (kebijakan

    dan rumusan nilai-nilai). Ia menekankan pentingnya permasalahan pendidikan

    dilihat dari perspektif ideologis karena secara teoretis upaya pemecahan

    masalah pendidikan harus dimulai dengan mengoreksi asumsi-asumsi yang

    tidak realistik sebagai dasar pengambilan kebijakan politik pendidikan (Widja

    2009: 1 dan 5). Ideologi dalam hal ini secara kultural menentukan gagasan-

    gagasan yang mengunggulkan kepentingan kelompok sosial tertentu, tempat

    berlangsungnya pertarungan makna dan kepentingan kelompok-kelompok

    dominan yang membuat budaya bersifat ideologis (Widja 2009: 1 dan 5;

    Cavallaro, 2004: 135; Storey, 2007: 4-5).

    Kebijakan tentang PBI tidak terlepas dari berbagai isu yang diuraikan di

    atas, yaitu berkaitan dengan ideologi dan pertarungan wacana dalam konteks

    politik, ekonomi, sosial, budaya dan wacana ilmu pengetahuan. PBI relevan

    dipermasalahkan baik pada level kebijakan maupun implementasinya di tengah

    upaya memajukan pendidikan nasional memasuki persaingan global

    bersamaan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat atas perlunya

    budaya lokal dan pendidikan karakter bangsa. Dalam perspektif kritis, visi

    pendidikan nasional harus difungsikan untuk mengkritisi hegemoni kekuasaan

  • 9

    yang tidak berpihak pada masyarakat tertindas akibat sistem dan struktur yang

    tidak adil.

    Permasalahan pendidikan dapat dikatakan berbeda dari suatu daerah

    dengan daerah lainnya. Dalam konteks sosial-ekonomi, implementasi

    kebijakan pendidikan di sekolah menengah umum di berbagai daerah

    seharusnya mempertimbangkan karakteristik dan situasi sosial, ekonomi, dan

    budaya suatu daerah. Pada kenyataannya secara normatif kebijakan dan

    pedoman pelaksanaan RSBI, misalnya dalam hal bahasa Inggris sebagai

    bahasa pengantar dan berbagai standar komponen pendidikan berbasis

    teknologi informasi dan komunikasi (selanjutnya TIK) diarahkan sama di

    seluruh daerah. Hal ini merupakan bentuk hegemoni pemerintah melalui

    kebijakan pendidikannya. Selain itu, kebijakan RSBI dengan berbagai akibat

    sosial yang ditimbulkannya dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya

    dan cita-cita pendidikan Indonesia, bahkan melanggar UUD 1945 (Kompas. 16

    Februari 2012, hlm.12).

    Dalam konteks uraian di atas, penelitian ini akan mempelajari wacana

    PBI dalam konteks sistem pendidikan nasional dengan menggunakan

    perspektif wacana kritis. Kajian wacana kritis melihat bahasa tidak sekedar

    alat, tetapi bahasa sebagai praktik sosial yang membentuk diskursus dan

    sebuah perspektif kritis yang dapat mengungkap permasalahan PBI sebagai

    salah satu jenis wacana, critical discourse views language as a form of

    social practice and focuses on the ways social and political domination

    reproduced by text and talk (Barker, 2006: 81-83; Nunan, 1993: 12).

  • 10

    Dalam pandangan Cultural Studies, bahasa adalah budaya dan budaya

    merupakan praktik hidup sehari-hari termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni,

    dan kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota

    masyarakat (Lubis, 2006: 147; Storey, 2007: 2; Sardar dan Van Loon, 2001: 4

    dalam Parimatha, 2010). Dalam hal ini, berbagai teks yang menyangkut

    pengalaman siswa, guru, pemangku kepentingan pendidikan serta teks Undang-

    undang dan kebijakan yang mengkonstruksi wacana PBI penting untuk

    dianalisis secara kritis. Tilaar (2011: 37) menyatakan bahwa bahasa

    mempunyai arti konstruksi di balik terwujudnya kata-kata di dalam bahasa itu.

    Dari bahasa dapat dibaca mengenai bentuk-bentuk regulasi dan dominasi di

    dalam kehidupan suatu masyarakat (Ascroft, dkk, 1989: 15-17; Tilaar, 2011:

    37).

    PBI dalam implementasinya merujuk teori-teori pendidikan yang

    banyak bersumber dari Barat, misalnya, dalam penyusunan kurikulum,

    seleksi metode, dan penetapan materi ajar. Homi Bhabha (dalam Supriyono,

    2004: 141) menyatakan bahwa teori itu sendiri merupakan wahana ideologi

    yang dapat menciptakan situasi politis. Dalam konteks inilah, berbagai

    kebijakan dan wacana pengetahuan berdampak pada landasan kependidikan,

    kurikulum, dan manajemen pendidikan, yang sekaligus merefleksikan ideologi

    politik kekuasaan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ideologi dalam

    hal ini merupakan satu praktik yang di dalamnya individu-individu dibentuk,

    dan pembentukan ini sekaligus menentukan orientasi-orientasi sosial mereka

    untuk bertindak dalam suatu struktur yang selaras dengan ideologi tersebut.

  • 11

    Ideologi diproduksi oleh lembaga-lembaga, yang disebut oleh Althuser sebagai

    perangkat ideologi negara (State Idiological Apparatus) (Piliang, 2004: 456).

    Ideologi meliputi nilai, norma, falsafah, dan kepercayaan religius,

    sentimen, kaidah etis, pengetahuan tentang dunia etos, dan semacamnya.

    Dalam pengertian sempit, ideologi mengacu pada sistem gagasan yang dapat

    digunakan untuk merasionalisasikan, menyerang, atau menjelaskan keyakinan,

    tindakan, atau pengaturan kultural tertentu. Suatu sistem gagasan yang bersifat

    ideologis biasanya dipahami sebagai gagasan-gagasan yang bersifat partisan.

    Karena sifatnya yang subjektif, ideologi tidak dapat diketahui melalui

    pengamatan langsung tetapi dapat disimpulkan dari suatu bentuk perilaku,

    yakni melalui pengamatan terhadap orang-orang yang berinteraksi dalam

    berbagai sistem sosial (Kaplan, 2002: 154-157).

    Secara teoretis ideologi pendidikan nasional melalui berbagai kebijakan

    dan implementasinya beroperasi secara linear melalui lembaga-lembaga

    pendidikan dan programnya. Namun akibat dinamika kekuasaan dan wacana

    sosial-budaya serta power relations di era globalisasi, sistem pendidikan

    menjadi alat kekuasaan pemerintah untuk membangun dan melestarikan

    ideologinya baik secara sadar maupun tidak. Pendidikan dapat menjadi sekedar

    alat untuk memenuhi tuntutan pasar kerja, bukan dalam prinsip humanistik

    untuk mampu berpartisipasi dalam budaya dan masyarakat pendukungnya.

    Di satu pihak, wacana PBI dalam bentuk RSBI/SBI menunjukkan

    gejala-gejala kapitalisme yang tidak mengarah pada cita-cita pendidikan

    nasional. Di pihak lain, sesuai UUD 1945, tujuan pendidikan nasional adalah

  • 12

    untuk mencerdaskan, menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas (Tilaar,

    2007: 242; Tilaar, 2006;76). Pendidikan dalam konteks pembangunan

    nasional diharapkan memperkuat keutuhan bangsa, memberi kesempatan

    yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam

    pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk dapat

    mengembangkan potensinya secara optimal.

    Sementara Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan tersebar dalam

    relasi sosial melalui proses diskursif (formasi diskursif) dan bagaimana

    ideologi beroperasi, direproduksi, dan dipertahankan melalui bahasa. Bagi

    Foucault, diskursus bersifat ideologis dan politis serta berperan menyatukan

    bahasa dan praktik produksi pengetahuan melalui bahasa yang memberikan

    makna kepada objek material dan praktik sosial. Dalam teori orientalisme,

    diskursus memiliki kekuatan untuk mengubah atau memengaruhi realitas.

    Dalam hal ini, ada hubungan antara kuasa dan pengetahuan yang dapat

    mengubah realitas sosial melalui kekuasaan yang direproduksi dalam suatu

    jaringan diskursif (Barker, 2006: 81-83; Said: 1978: 3; Gandi: 100-101).

    Dalam konteks wacana kritis, Mbete (2010) menyatakan bahwa bahasa

    merupakan fenomena sosial yang sarat makna kultural, bahasa tidak hanya

    sekedar alat (means), namun bahasa lebih dipandang sebagai energi, termasuk

    energi kekuasaan yang di dalamnya ada dominasi dan hegemoni. Karena itu,

    penelitian ini penting dilakukan untuk memahami hegemoni PBI melalui,

    misalnya, wacana historis tentang standard internasional, UU Sisdiknas,

    neoliberalisme, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan berbagai isu

  • 13

    penting lainnya yang terkait dengan pendidikan dan globalisasi (Beoang, 1997:

    xviii).

    Menurut Althusser ideologi tidak mencerminkan dunia nyata,

    melainkan merepresentasikan hubungan-hubungan imajiner individu-

    individu terhadap dunia nyata, sedangkan posisi ideologi itu dibutuhkan

    masyarakat untuk mampu memaknai dan mengubah kondisi eksistensialnya

    (Storey, 2003: 160-172). Ideologi memiliki eksistensi material, yakni aparatus-

    aparatus dan praktek-prakteknya yang diyakini dan dihayati oleh semua

    kelompok, dan terus mereproduksi kondisi-kondisi dan hubungan tatanan

    masyarakat yang sudah ada. Ideologi hidup dalam praktek-praktek kelompok

    kecil, dalam citraan, dalam obyek yang digunakan masyarakat, dan dalam

    organisasi-organisasi seperti sekolah, rumah dan media massa. Ideologi

    mencakup asumsi-asumsi, keyakinan, dan sistem nilai yang beroperasi dalam

    konteks sosial dan budaya, misalnya pilihan konteks lokal, nasional atau global

    (Hatim B dan Munday J, 2004: 102; Hatim dan Mason, 1997: 147).

    Kehadiran RSBI/SBI sebagai sebuah terobosan dalam sistem dan

    penyelengaraan pendidikan nasional sangat kontroversial. Kendati program ini

    dibangun atas argumentasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya

    saing nasional menghadapi era globalisasi, sejak awal kehadirannya program

    ini telah menuai banyak kritik dari masyarakat dan para pakar pendidikan.

    Kritik yang muncul, misalnya, bahwa sekolah RSBI merupakan pengembangan

    dari ideologi kapitalisme dan neoliberalisme karena dalam implementasinya

    hanya memberi kesempatan kepada kelompok ekonomi atas dengan modal

  • 14

    kuat dan semangat persaingan tinggi karenanya sulit diakses oleh masyarakat

    miskin untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Para pendudukung bentuk

    sekolah seperti ini umumnya adalah dari kalangan birokrasi pendidikan dan

    masyarakat kelas menengah.

    Berbagai permasalahan muncul baik yang terkait dengan konsep dan

    relevansi PBI dalam sistem pendidikan nasional maupun persoalan-persoalan

    politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang melihat kebijakan PBI sebagai

    bentuk anomali dan pengingkaran terhadap cita-cita pendidikan nasional.

    Pendidikan nasional dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan sosial

    (ketidakadilan) dan budaya (nilai-nilai), ekonomi (kesenjangan sosial) dan

    politik (demokrasi) yang jika tidak ditangani secara tepat dapat meruntuhkan

    kehidupan bangsa.

    Salah satu realitas wacana PBI ini adalah beragamnya persepsi berbagai

    kalangan baik di ranah pendidikan maupun masyarakat terhadap eksistensi

    RSBI dan munculnya berbagai permasalahan yang tidak kondusif bagi

    pengembangan pendidikan nasional. Pakar pendidikan Winarno Surakhmad

    pernah menyatakan bahwa RSBI atau sekolah internasional itu adalah konsep

    yang tidak ada di dunia, kecuali di Indonesia. Hal ini menggambarkan konsep

    PBI ini tidak saja lemah dan membingungkan tetapi juga tidak memiliki

    pijakan filosofis dalam pendidikan Indonesia. Model pendidikan RSBI ini

    dipandang tidak menggambarkan semangat mencerdaskan bangsa sesuai

    dengan cita-cita para pendiri bangsa, khususnya dengan ketentuan patokan

    mutu pendidikan ke salah satu negara yang tergabung dalam Organisation for

  • 15

    Economic Cooperation and Development (OECD) dalam memajukan

    pendidikan nasional (Risalah Sidang MK, Selasa, 20 Maret 2012, hlm. 9).

    Paulo Freire dan Ivan Illich pada tahun 70-an telah mengkritik dan

    menyadarkan banyak orang bahwa dunia pendidikan yang selalu diasumsikan

    penuh kebajikan ternyata mengandung penindasan. Samuel Bowels dalam

    konteks pendidikan di Amerika Serikat juga mengkritik kapitalisme dengan

    melakukan analisis politik ekonomi terhadap pendidikan. Dalam hal ini

    pendidikan dipandang sebagai reproduksi terhadap sistem kapitalisme (Fakih,

    2001: x-xi). Permasalahan ideologis dalam PBI perlu dibongkar dengan

    menyelidikinya dari berbagai wacana pendidikan dan wacana globalisasi dalam

    sistem pendidikan (persekolahan), dan politik budaya dari dimensi konstruksi

    dan reproduksi ideologis-kultural. Penelitian ini menganalisis bagaimana

    unsur-unsur kuasa beroperasi melalui institusi sekolah, wacana sosial-budaya,

    dan ilmu pengetahuan dalam pendidikan menengah umum.

    Penelitian ini dilakukan dengan perspektif teori-teori kritis dalam

    paradigma kajian budaya, yang melihat wacana PBI sebagai sebuah konstruksi

    dalam konteks relasi-kuasa hegemonik negara dan ditopang oleh wacana

    globalisasi dalam sektor pendidikan. Wacana PBI dipandang sebagai arena

    kontestasi ideologis kultural yang mengandung hegemoni, dominasi dan

    ketidakadilan yang melibatkan struktur kekuasaan negara, masyarakat sipil dan

    agen-agen pendidikan.

    Kontestasi wacana tentang PBI terjadi paling tidak selama lima tahun

    pelaksanaan RSBI sejak 2006 dalam berbagai wacana seperti Uji Materi pasal

  • 16

    50 ayat (3) Undang-undang Sisdiknas 2003 melalui sidang-sidang yang

    akhirnya pasal tersebut dibatalkan oleh MK karena dinilai bertentangan dengan

    semangat konstitusi. Dalam hal ini, sidang-sidang MK tentang wacana PBI

    tersebut dipandang bagian dari kontestasi kekuasaan tentang hegemoni dan

    kontra hegemoni PBI yang melibatkan pemerintah, intelektual, dan masyarakat

    sipil.

    As with the third dimension of power, hegemonic rule involves the

    capacity of a ruling class (or an elite or, more generally still, the status

    quo) to contain the subordinate masses through the enculturation of

    common sense ways of thinking and acting. To take this a step further,

    hegemony involves a process through which both rulers and ruled get

    something tangible, both material and psychological, out of their capacity

    to participate. Hegemonic (consensual) rule thus can only take place when

    the dominated take part; when they, in effect, become co-authors of their

    own oppression. But, as in the first dimension of power, this does not

    necessarily mean that the ruled want to be ruled (Comor, 2008: 33).

    Dengan penggambaran di atas tentang proses hegemoni, penelitan ini

    mengeksplorasi bagaimana hegemoni kelompok dominan (negara) berhadapan

    dengan kelas subordinat (masyarakat sipil dan pendidikan) tentang pentingnya

    PBI dalam pendidikan menengah umum. Eksplorasi dan analisis dilakukan

    melalui berbagai sumber data seperti, dokumen, sekolah-sekolah dan wacana

    sidang MK terkait pasal 50 ayat (3) Undang-undang No 20 Tahun 2003 dan

    implementasinya. Penelitian ini juga penting dari perspektif cultural studies

    karena misi keberpihakannya pada kelompok subordinat dan posisi intelektual

    organik yang resisten terhadap dominasi dan kepemimpinan politik (Lubis,

    2006: 153-154; Gramsci, 1971: 57).

    Teori sosial kritis berpandangan bahwa dominasi (dalam masyarakat)

    bersifat struktural, dipengaruhi oleh institusi sosial yang lebih besar, seperti

  • 17

    politik, ekonomi, budaya, ideologi, dan diskursus. Teori sosial kritis berupaya

    membongkar struktur yang mendominasi masyarakat dan memahami akar

    penindasan yang terjadi. Teori kritis juga berkeyakinan bahwa struktur

    dominasi diproduksi melalui kesadaran palsu manusia yang dilanggengkan

    melalui ideologi (Marx), hegemoni (Gramsci), dan wacana kuasa (Foucault).

    Dalam hal ini, teori kritis mencoba menyingkap kesadaran palsu tersebut

    (Lubis, 2006: 62-63).

    Penelitian ini juga bersifat aktual dan kontekstual dengan adanya

    Putusan MK dan permohonan pihak pemerintah pasca putusan MK yang

    diwakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar penyelenggaraan RSBI di

    lapangan diberikan masa transisi hingga Juli 2013 untuk selanjutnya dilakukan

    penyesuaian-penyesuaian dengan amanat konstitusi yang menghendaki

    penyelenggaraan pendidikan model RSBI dihentikan demi keadilan karena

    menimbulkan banyak permasalahan sosial dan politik (Kompas, Jumat 1

    Februari 2012, hlm. 12; Kompas, Kamis Januari 2013, hlm. 1 dan 18).

    Dari perspektif teori kritis, ada beberapa asumsi yang dibangun dalam

    penelitian ini. Pertama, sistem pendidikan nasional tidak terlepas dari

    dinamika sosial, ekonomi dan politik yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme

    dan liberalisme global yang kemudian melahirkan kebijakan PBI. Kedua,

    negara dengan berbagai institusi yang menopangnya berperan menghegemoni

    masyarakat melalui berbagai wacana UU, kebijakan dan implementasi PBI

    yang kemudian menimbulkan permasalahan politik, sosial, ekonomi, dan

    budaya. Ketiga, pengetahuan bersifat ideologis, merefleksikan nilai-nilai,

  • 18

    gagasan, dan kepentingan kelompok sosial tertentu. Dalam hal ini, ideologi

    bekerja untuk mendukung atau menentang (praksis sosial) tatanan ekonomi dan

    sosial yang berlaku melalui peran para agen untuk melanggengkan atau

    melawan (resisten terhadap) keberadaan PBI dalam pendidikan menengah

    umum sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

    1.2. Rumusan Masalah

    Sesuai dengan uraian di atas, wacana atau tema PBI yang menjadi fokus

    penelitian ini menarik dan penting untuk diteliti secara kritis dengan rumusan

    permasalahan sebagai berikut.

    1. Bagaimanakah bentuk-bentuk hegemoni pendidikan bertaraf internasional

    dalam pendidikan menengah umum?

    2. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi hegemoni pendidikan

    bertaraf internasional dalam pendidikan menengah umum?

    3. Apakah makna hegemoni pendidikan bertaraf internasional dalam

    pendidikan menengah umum?

    1.3 Tujuan Penelitian

    Tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, dengan

    uraian sebagai berikut.

  • 19

    1.3.1 Tujuan Umum

    Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk-bentuk

    hegemoni PBI dan faktor-faktor yang memengaruhi hegemoni PBI serta makna

    hegemoni PBI dalam pendidikan menengah umum.

    1. 3. 2 Tujuan Khusus

    Tujuan khusus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

    1. Untuk memahami bentuk-bentuk hegemoni pendidikan bertaraf

    internasional dalam pendidikan menengah umum.

    2. Untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi hegemoni pendidikan

    bertaraf internasional dalam pendidikan menengah umum.

    3. Untuk memahami makna hegemoni pendidikan bertaraf internasional

    dalam pendidikan menengah umum.

    1.4. Manfaat Penelitian

    Manfaat penelitian ini secara teoretis dan praktis dapat dijelaskan sebagai

    berikut.

    1.5. 1 Manfaat Teoretis

    Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan permasalahan hegemoni PBI

    dalam pendidikan menengah umum dari perspektif kajian budaya. Penelitian

    ini diharapkan sebagai pintu masuk untuk meneliti permasalahan-

    permasalahan pendidikan dari perspektif teori-teori kritis kontemporer yang

  • 20

    mengarah pada perubahan sosial dan paradigma pendidikan yang

    memerdekakan.

    1.5. 1. Manfaat Praktis

    Pada tingkat praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk (1)

    memberikan pemahaman kepada pihak pemangku kepentingan dalam

    pendidikan untuk bersikap kritis terhadap wacana globalisasi dan kebijakan

    pendidikan menengah umum dan (2) masukan bagi pemangku kepentingan

    dalam pendidikan nasional untuk memahami dan melaksanakan kebijakan

    pendidikan secara kritis dan inovatif dengan mempertimbangkan realitas

    sosial-kultural bangsa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang

    dapat mendamaikan kehidupan lokal, nasional, dan global.

  • 21

    BAB II

    KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI,

    DAN MODEL PENELITIAN

    2.1 Kajian Pustaka

    Fokus penelitian ini adalah mengungkap bentuk-bentuk hegemoni PBI dalam

    pendidikan menengah umum, faktor-faktor yang memengaruhi hegemoni PBI, dan

    makna hegemoni PBI dalam pendidikan menengah umum. Menganalisis

    permasalahan PBI dalam konteks pendidikan nasional melibatkan banyak unsur dan

    sifatnya kompleks karena terkait dengan wacana pendidikan dan globalisasi dalam

    relasi kekuasaan, Undang-undang, kebijakan kurikulum, metode pembelajaran, buku

    teks, dan dinamika wacana PBI sejak kemunculannya hingga akhirnya dasar

    hukumnya dianulir oleh lembaga MK. Penelitian ini sendiri dilakukan di lapangan

    sejak Januari 2012. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah wacana PBI dan

    eksistensi RSBI/SBI sebagai bagian dari wacana PBI sebelum pembatalan dasar

    hukumnya oleh lembaga MK 8 Januari 2013.

    Untuk menempatkan permasalahan penelitian ini dalam ranah pendidikan dan

    budaya, pada bagian ini dibahas beberapa buku, artikel dan laporan penelitian yang

    relevan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Masing-

    masing rujukan dibahas secara ringkas namun mendasar untuk melihat persamaan

    dan perbedaannya dengan penelitian yang diajukan di sini. Dengan cara demikian,

  • 22

    penelitian ini tampak dalam hal kebaruannya (novelty) dan urgensinya baik dalam

    ranah kajian budaya maupun dalam bidang pendidikan.

    Dalam konteks pendidikan nasional, praktek hegemoni (budaya) dapat terjadi

    melalui berbagai piranti dalam pendidikan nasional. Negara merekayasa kesadaran

    masyarakat untuk mendukung kekuasaan negara melalui para intelektual dalam

    birokrasi dan intervensi berbagai lembaga pendidikan sebagai sarana hegemoni di

    tengah masyarakat Indonesia kontemporer (Takwin, 2009: 74). Perangkat komputer

    dan internet, misalnya, dalam konteks proses pembelajaran berbasis TIK, telah

    menjadi tuntutan wajib dalam metode pembelajaran di kelas dewasa ini. Kehadiran

    teknologi ini bermasalah tidak saja terkait dengan pemerataan pengadaan perangkat

    ini di sekolah tetapi juga karena guru-guru seringkali tertinggal pengetahuan dan

    keterampilannya dari siswanya sendiri.

    Sejauh ini berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian tentang hegemoni

    PBI dan implikasinya secara sosial, ekonomi dan budaya belum mendapat perhatian

    yang memadai di kalangan akademik dan peneliti pendidikan. Pada hal, dari segi

    wacana dan isu yang yang berkembang paling tidak selama lima tahun terakhir,

    kehadiran program PBI ini dalam sistem pendidikan nasional mendapat sorotan tajam

    dan kritik dari berbagai pihak yang peduli dengan permasalahan pendidikan nasional,

    khususnya pendidikan menengah umum. Penelitian tentang wacana PBI dari

    perspektif ideologis-kultural belum mendapat perhatian signifikan dari para peneliti

    pendidikan yang sepadan dengan wacana, respons masyarakat, serta efek yang

    ditimbulkannya terhadap pendidikan dan masyarakat pada umumnya.

  • 23

    Banyak penelitian yang ada masih berfokus pada masalah-masalah yang

    berdimensi teknis seperti metodologi dan efektifitas pengajaran/pembelajaran,

    relevansi kurikulum dengan buku teks, dan berbagai bentuk penelitian yang sifatnya

    evaluatif terhadap penyelengaraan pembelajaran dan kebijakan pendidikan. Secara

    keseluruhan penelitian tersebut belum banyak menyentuh permasalahan ideologis-

    kultural dengan menggunakan teori-teori kritis untuk memahami PBI dalam konteks

    hegemoni dan sebagai arena kontestasi wacana sebagaimana diajukan dalam

    penelitian ini.

    Dalam konteks kajian budaya dan pedagogi kritis, pendidikan harus digugat

    dari perspektif ideologi terhadap kekuasan hegemonik yang membelenggu

    pendidikan dan wacana kuasa/pengetahuan sehingga pendidikan itu tidak sekedar

    bersifat instrumental tetapi juga sebagai proses penanaman nilai-nilai dan penguatan

    karakter anak didik yang bersifat fundamental dalam konteks keindonesiaan. Dalam

    semangat yang sama, Henry Giroux menggabungkan teori hegemoni Gramsci dan

    kajian budaya untuk menganalisis pendidikan kapitalis sebagai kekuatan korporasi

    dan dominasi. Giroux dalam kajiannya mengaitkan cultural studies, teori pendidikan

    dan teori sosial-politik dalam upaya meningkatkan kesadararan dan memberdayakan

    generasi mendatang dan menghidupkan demokrasi (Lubis, 2006: 158-159).

    Michael Apple (1978: 495-503) dalam sebuah tulisannya The New Sociology

    of Education: Analyzing Cultural and Economic Reproduction menyatakan bahwa

    sekolah merupakan lembaga reproduksi ekonomi dan budaya, namun cara

    beroperasinya dalam lembaga pendidikan sangat kompleks. Menurut Apple eksistensi

  • 24

    sekolah tidak terlepas dari hubungannya dengan institusi yang lebih berkuasa, yaitu

    berbagai institusi yang dapat menghasilkan ketidakadilan struktural dan ketidakadilan

    dalam akses terhadap berbagai sumber daya. Melalui kurkulum, kegiatan pedagogis

    dan berbagai kegiatan evaluatif di kelas, sekolah-sekolah berperan besar dalam

    mempertahankan jika tidak dapat dikatakan menghasilkan ketidakadilan tersebut

    (http://newlearningonline.com/) dan (curriculum/michael-apple-on-ideology-in-

    curriculum).

    Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yang masing-

    masing memiliki kontribusi yang khas terhadap kerangka pemikiran dalam penelitian

    ini. Karti Soeharto (2009) mengkaji ideologi pendidikan nasional dengan judul

    penelitian disertasi Politik Pendidikan Nasional: Analisis Ideologi Pendidikan

    Melalui Interpretasi Elit Pendidikan Indonesia Terhadap UU No 20 Tahun 2003

    tentang Sisdiknas. Penelitian ini menganalisis ideologi pendidikan nasional dari

    perspekftif elit pendidikan Indonesia. Analisisnya memberikan wawasan umum

    tentang peta ideologi pendidikan universal dan posisi ideologi Undang-undang

    Sisdiknas dalam rumpun ideologi pendidikan yang ada, konservatif dan liberal.

    Secara khusus penelitian Karti ini mempermudah peneliti memahami konsep-konsep

    tentang kekuasaan, kewenangan dan legitimasi dalam kaitannya dengan teori-teori

    Foucault dan Gramsci yang digunakan dalam memahami permasalahan penelitian ini.

    Secara umum kesimpulan penelitian Karti yang disebutkan di atas adalah

    bahwa ideologi pendidikan nasional merupakan konvergensi ideologi konservatif dan

    progresif. Ideologi Pendidikan Nasional sebagaimana direpresentasikan dalam UU

    http://newlearningonline.com/

  • 25

    Nomor 20 Tahun 2003 adalah ideologi pendidikan konservatisme sosial revisionis

    dan ideologi liberalisme kompromistik, lebih bersifat teoretis dan abstrak, tidak

    didasarkan pada kasus-kasus praksis pendidikan nasional. Berbeda dari penelitian

    yang dilakukan di sini, penelitian Karti tidak melihat permasalahan pendidikan

    nasional dari perspektif teori-teori kritis khususnya Teori Hegemoni dan Teori

    Kuasa/Pengetahuan dalam implementasi kebijakan pendidikan.

    Mbula Darmin (2011) dengan judul karya disertasinya Penelitian Kebijakan

    tentang Internasionalisasi Pendidikan di Indonesia menyoroti isu internasionalisasi

    pendidikan dalam kebijakan pendidikan nasional. Fokus penelitian ini adalah

    penelitian kebijakan internasionalisasi pendidikan dalam rangka memahami konsep

    SBI dalam konteks globalisasi dan negara kebangsaan Indonesia. Salah satu

    kesimpulan penelitian ini adalah bahwa konseptualisasi SBI sebagaimana

    konseptualisasi OECD menyisakan masalah abadi bagi Indonesia karena definisi dan

    konseptualisasinya tidak sesuai dengan konsep pendidikan menurut Pancasila dan

    UUD 1945. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang konsep-konsep terkait

    dengan ideologi liberalisme kapitalis dan aspek-aspek sosial dari pendidikan yang

    tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Sebagaimana penelitian Karti, penelitian ini

    lebih ditekankan pada pemahaman pendidikan nasional dan internasionalisasi

    pendidikan secara etik.

    Penelitian disertasi oleh Ketut Suda (2009) dengan judul Merkantilisme

    Pengetahuan dalam Pendidikan: Studi Kasus di Sekolah Dasar Melati Sukma

    Denpasar mengkaji tentang praktik merkantilisme pengetahuan sebagai akibat dari

  • 26

    masuknya ideologi dan sistem ekonomi pasar kedalam perekonomian nasional dan

    pendidikan. Dengan menggunakan teori-teori hegemoni, komodifikasi, dan

    dokonstruksi penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

    merkantilisme pengetahuan dalam sektor pendidikan seperti sistem penggajian guru

    dan marginalisasi guru dalam proses pembangunan. Bentuk merkantilisme yang

    ditemukan dalam penelitian ini antara lain pemberian pembelajaran tambahan dan

    penjualan produk industri yang terkait dengan pendidikan. Penelitian ini memberi

    wawasan kepada peneliti tentang proses terjadinya kapitalisasi pendidikan pada

    jenjang pendidikan dasar sebagai akibat ekonomi pasar. Berbeda dari penelitian

    tersebut, penelitian yang diajukan penulis di sini memiliki objek formal yang berbeda

    yaitu hegemoni Pendidikan Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan menengah

    umum dan menggunakan teori-teori kritis seperti teori wacana kuasa/pengetahuan

    (postruktural) untuk lebih memahami terjadinya proses hegemoni kapitalisme dan

    neoliberalisme dalam pendidikan.

    Disertasi penelitian dengan judul Pengaruh Harapan Pelanggan, Kualitas

    yang Dipersepsi Pelanggan, Nilai yang Dipersepsi Pelanggan, Kepuasan Pelanggan,

    dan Keluhan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan di Sekolah Bertaraf

    Internasional oleh Martinus Tukiran (2007) memberikan wawasan tentang hubungan

    masyarakat dengan berbagai aspirasinya tentang layanan pendidikan yang lebih

    dipandang sebagai komoditas. Penelitian ini berangkat dari paradigma berpikir bahwa

    pendidikan merupakan komoditas yang melibatkan lembaga penyedia jasa dan

    pelanggan dengan prinsip-prinsip transaksional seperti kepuasan pelanggan.

  • 27

    Paradigma penelitian ini menguatkan paradigma ekonomi liberal bahwa pendidikan

    sebagai industri jasa dan komoditas berbeda dengan industri jasa lainnya dalam hal

    hubungan pelanggan-penyedia atau pelayanan dengan standar kepuasan pelanggan

    dalam industri pendidikan.

    Penelitian lainnya yang penting dan relevan disajikan di sini adalah penelitian

    yang dilakukan oleh Mochtar Marhum (t.th:7-8) melalui judul tulisannya English

    Language in Indonesian Schools in the Era of Globalization tentang posisi bahasa

    Inggris dalam hubungannya dengan RSBI dan implementasi pendidikan. Penelitian

    ini melihat positif kehadiran atau kebijakan RSBI/SBI dalam sistem pendidikan

    nasional dengan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam rangka

    meningkatkan kompetensi komunikasi anak didik dan upaya membangun daya saing

    Indonesia dalam konteks global. Salah satu hasil penelitian ini menegaskan

    pentingnya RSBI/SBI sebagai terobosan dalam memacu daya saing nasional dalam

    era globalisasi. Penelitian ini lebih berfokus pada perspektif pendidikan dan

    pembelajaran dengan paradigma positivistik, tidak dianalisis berdasarkan teori-teori

    kritis dan pandangan ideologis-kultural dalam melihat hubungan antara bahasa

    Inggris dan ideologi globalisasi yang dapat bersifat hegemonik.

    Berbeda dari semua penelitian yang disajikan di atas, penelitian tentang

    Hegemoni PBI ini mencoba memahami wacana PBI dalam konteks pendidikan

    menengah umum sebagai sebuah konstruksi yang tidak bebas dari ideologi

    hegemonik dan wacana globalisasi. Hegemoni kekuasaan negara dan wacana

    globalisasi berperan mengonstruksi dan merasionalisasi PBI dalam sistem pendidikan

  • 28

    nasional. Selain itu, penelitian ini didasarkan pada kajian fenomena di lapangan

    (emik) dan dibangun atas hipotesis bahwa ideologi globalisme (kapitalisme dan

    neoliberlisme) dengan berbagai derivatnya seperti standarisasi dan komodifikasi

    pendidikan merupakan bentuk hegemoni kekuasaan yang ditopang oleh wacana

    kuasa/pengetahuan dan beroperasi melalui berbagai wacana UU dan kebijakan

    pemerintah, lembaga politik, praktik pendidikan dan intelektual yang kemudian

    membentuk kebijakan PBI. Hal ini dianalisis dengan menggunakan teori-teori

    hegemoni, wacana kuasa/pengetahuan dan praktik sosial dalam konteks kajian

    budaya. Dalam hal ini, berbagai wacana sosial, ekonomi, budaya dan politik

    dipandang sebagai peristiwa yang saling terkait dalam menghasilkan wacana PBI.

    Kerangka pikir kritis kajian budaya berbeda dari penelitian berparadigma

    positivistik. Kajian budaya bersifat politis dan menekankan perspektif ideologis

    dalam memahami suatu objek, ada posisi keberpihakan pada subjek yang

    tertindas (subordinat) dalam suatu struktur kekuasaan. Hal ini berbeda dari paradigma

    positivistik dalam ilmu pengetahuan yang dinilai bersifat objektif dan bebas nilai.

    Sejalan dengan perspektif kritis tersebut, teori-teori yang digunakan untuk memahami

    objek formal penelitian ini adalah teori-teori kritis dalam paradigma kajian budaya.

    Dengan berbagai uraian di atas tentang penelitian terkait dan sepanjang peneliti

    ketahui, penelitian tentang Hegemoni Pendidikan Bertaraf Internasional dalam

    Pendidikan Menengah Umum merupakan objek penelitian baru dan berbeda dari

    berbagai penelitian yang telah disajikan di atas. Dengan demikian novelty dari

  • 29

    penelitian ini sangat jelas dan penting diteliti dalam hubungan ilmu pendidikan dan

    kajian budaya.

    2.2 Konsep

    Ada beberapa konsep yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini sesuai dengan

    berbagai teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu

    tentang hegemoni PBI dalam pendidikan menengah umum.

    2.2.1 Hegemoni

    Menurut Raymond William (1998: 144-145) hegemoni berarti bahwa negara

    mengontrol pihak subordinat secara langsung dan mengarahkan bagaimana cara

    memandang dunia. Dalam hal ini hegemoni juga menyangkut upaya dominasi tentang

    bagaimana cara memandang dunia secara intelektual dan politis yang diungkapkan

    melalui berbagai institusi. Pengertian hegemoni terkait erat dengan ideologi. Dalam

    hal ini, ideologi dimaknai sebagai pengalaman hidup dan ide sistematis yang berperan

    mengorganisasi dan secara bersama-sama mengikat satu blok yang terdiri dari

    berbagai perekat sosial, dalam pembentukan blok hegemonis dan blok kontra-

    hegemonis. Ideologi merupakan satu praktik yang di dalamnya individu-individu

    dibentuk dan diorientasikan untuk bertindak dalam struktur ini dengan berbagai cara

    yang selaras dengan ideologi (Barker, 2006: 62-63; Piliang, 2004: 456).

    Menurut Magnis-Suseno (1992: 229) istilah ideologi dipergunakan dalam

    pengertian yang berbeda-beda. Magnis menguraikan makna ideologi pada salah satu

  • 30

    (atau kombinasi) dari tiga arti: (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi

    dalam arti netral; dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi

    dalam arti yang pertama biasanya dipergunakan oleh kalangan filsuf dan ilmuwan

    sosial sebagai teori-teori yang berorientasi pada kepentingan pihak yang

    mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas sosial tertentu

    yang berkuasa untuk melegitimasikan kekuasaannya. Kedua, ideologi dalam arti

    netral adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok

    sosial tertentu, seperti ideologi negara. Dalam pengertian yang kedua ini, baik

    buruknya suatu ideologi tergantung kepada isi ideologi tersebut. Pengertian yang

    ketiga menyangkut keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat

    dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Menurut Bagus (2002: 306) ideologi memiliki

    arti pejoratif (negatif) sebagai teorisasi dan khayalan kosong yang tidak realistis; atau

    bahkan palsu dan menutup-nutupi realitas yang sesungguhnya.

    Dalam konteks pemikiran Gramsci, ideologi dipahami sebagai ide, makna dan

    praktik yang merupakan peta makna yang mendukung kekuasaan kelompok sosial

    tertentu. Ideologi tidak dapat dipisahkan dari aktifitas praktis kehidupan. Ideologi

    memandu atau menyediakan aturan perilaku praktis dan tuntutan moral yang sepadan

    dengan kesatuan keyakinan antara konsepsi tentang dunia dan norma tindakan terkait.

    Gagasan Gramsci dalam konteks Cultural Studies tidak hanya memperhatikan budaya

    populer sebagai ranah perjuangan ideologis, tetapi juga perjuangan ideologis dan

    konflik di dalam masyarakat sipil sebagai arena sentral dalam politik budaya

    (Gramsci, 1971: 349; Lubis, 2006: 141-142).

  • 31

    Wacana digunakan dalam berbagai disiplin ilmu: linguistik (kritis), psikologi,

    sosiologi, sastra dan budaya dengan cakupan makna yang beragam. Salah satu

    definisi yang paling luas dan relevan dengan penelitian ini adalah:the general

    domain of all statements; that is, all utterances or texts which have meaning and

    which have some effects in the real world count as discourse (arena seluruh

    pernyataan yang bersifat umum; yaitu berbagai bentuk ujaran atau teks yang memiliki

    makna dan pengaruh dalam dunia realitas dipandang sebagai wacana). Definisi

    lainnya adalah an individualizable groups of statements (sekelompok pernyataan

    yang berdiri sendiri) yang memiliki keteraturan, koherensi dan kekuataan dalam suatu

    struktur. Diskursus juga mencakup unsur-unsur, seperti pernyataan, aturan, subjek,

    proses, praktik, dan gagasan (Mills, 1997: 7).

    Pada level sistem ekonomi sosial, wacana dapat mengacu pada dominasi yang

    mengatur praktek gagasan, konsep, kategori and representasi makna sosial di dalam

    masyarakat, seperti wacana neoliberalisme, kapitalisme, sosialisme dalam sistem

    ekonomi. Efek ideologis suatu wacana dapat secara kognitif memengaruhi peserta

    wacana (Fairclough, 1992: 92). Menurut Foucault (2002:9), diskursus atau wacana

    merupakan cara untuk menghasilkan, praktik sosial, bentuk subjektivitas yang

    terbentuk darinya, relasi kekuasaan dibalik pengetahuan dan praktik sosial tersebut

    yang saling terkait satu dengan yang lainnya.

    Diskursus atau wacana adalah apa yang menyatukan bahasa dan praktik,

    gagasan yang mengacu pada produksi pengetahuan lewat bahasa kemudian

    memberikan makna pada praktik-praktik sosial dan objek-objek material.

  • 32

    Pengetahuan dan bahasa secara diskursif mengonstruksi, mendefinisikan dan

    memproduksi objek-objek pengetahuan secara rasional. Wacana merujuk pada

    komunikasi pikiran, ekspresi gagasan-gagasan, percakapan, kata, terutama sebagai

    suatu subjek studi dan pokok kajian dalam risalah tulisan, disertasi, kuliah, ceramah,

    lisan atau tulisan yang pembahasannya merupakan hubungan antara konteks-konteks

    yang terdapat dalam teks (Soetrisno, 2007:286; Sobur, 2009: 9-10).

    2.2.2 Pendidikan Bertaraf Internasional

    Dalam penelitian ini pendidikan bertaraf internasional (PBI) mengacu pada

    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 50 ayat (3) yang

    menyatakan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-

    kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk

    dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Frase satuan

    pendidikan yang bertaraf internasional dalam Pasal 50 ayat (3) dipertegas lagi

    dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

    Pendidikan Pasal 61 ayat (1): Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah

    menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar

    dan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk

    dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (selanjutnya SBI). Dalam

    implementasinya, RSBI merupakan satu bentuk layanan pendidikan fomal pada suatu

    satuan pendidikan dalam sejarah sistem pendidikan nasional. RSBI dalam hal ini

    merupakan tahapan dan strategi menuju SBI sesuai amanat Undang-Undang tersebut

  • 33

    di atas. Secara konsep dan implementasi PBI mengacu pada berbagai peraturan dan

    ketentuan pelaksanaan di lapangan, antara lain, SNP, orientasi kurikulum OECD dan

    kerjasama dengan mitra sekolah di luar negeri, penggunaan bahasa Inggris sebagai

    bahasa pengantar, sertifikasi ISO, pembelajaran berbasis teknologi dan informasi

    (TIK) dan partisipasi dalam Olimpiade.

    2.2.3 Pendidikan Menengah Umum

    Pendidikan menengah umum dalam penelitian ini merujuk pada Pasal 18 ayat

    (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dengan

    rumusan yakni, jenjang pendidikan sebagai lanjutan pendidikan dasar dan pendidikan

    menengah umum yang berbentuk sekolah menengah atas (SMA). Berbeda dari

    pendidikan menengah kejuruan, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),

    pendidikan menengah umum lebih diarahkan pendidikannnya pada bidang akademik

    dan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi.

    Dengan uraian di atas tentang konsep-konsep dalam penelitian ini, hegemoni

    PBI dalam pendidikan menengah umum secara ringkas menyangkut dominasi atau

    kontrol dari pihak dominan (pemerintah sebagai representasi negara) atas subordinat

    (pelaku dan pemangku kepentingan pendidikan) melalui berbagai wacana dan praktik

    diskursif, sistem berpikir, gagasan, nilai-nilai, institusi dan praktik-praktik Pendidikan

    Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan menengah umum sehingga pihak-

    pihak yang terkait dengan pelaku pendidikan pada Pendidikan Menengah Umum

  • 34

    berpikir dan bertindak sesuai dengan konstruksi berpikir dan kepentingan pihak

    hegemonik.

    2.3 Landasan Teori

    Permasalahan wacana PBI dalam penelitian ini dijelaskan dengan

    menggunakan Teori Hegemoni (Gramsci) yang didukung oleh Teori Wacana

    Kuasa/Pengetahuan (Foucault), dan Teori Praksis Sosial (Bourdieu). Dalam proses

    kerja ilmiah, teori diperlukan dalam bentuk kerangka teori untuk memahami dan

    merajut keseluruhan objek, konsep dasar, dan memecahkan masalah objek yang

    diteliti melalui metode yang diturunkan dari pemahaman atas teori untuk

    kemungkinan temuan baru (Ratna, 2010: 46-49).

    Objek formal dari penelitian ini adalah tentang hegemoni (ideologi),

    sedangkan objek materilnya adalah wacana PBI. Dari perspektif teori-teori kritis, PBI

    dipandang sebagai produk wacana yang dikonstruksi atau terkonstruksi secara sosial

    dan termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti Undang-undang, peraturan dan

    institusi formal seperti sekolah RSBI dengan segala program dan kegiatannya.

    Implementasi dalam bentuk RSBI dalam penelitian ini dipandang sebagai bagian

    rangkaian konstruksi wacana tentang PBI khususnya pada jenjang pendidikan

    menengah umum.

    Semua teori yang disebutkan di atas akan dijadikan landasan teoretis untuk

    memahami dan mengidentifikasi permasalahan wacana PBI. Penggunaan berbagai

  • 35

    teori ini secara eklektik diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan bentuk-

    bentuk hegemoni PBI, faktor-faktor yang memengaruhi hegemoni PBI dan makna

    hegemoni PBI dalam pendidikan menengah umum. Sanderson (2003: 619)

    berpendapat bahwa eklektisme merupakan satu perspektif yang menekankan perlunya

    kombinasi berbagai teori digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih

    komprehensif tentang suatu objek penelitian. Penggunaan teori secara eklektik

    dalam penelitian ini penting dan relevan dari perspektif kajian budaya untuk

    menjelaskan hegemoni wacana PBI dalam pendidikan menengah umum secara lintas

    disiplin dan komprehensif.

    Teori-teori yang digunakan di sini juga dijelaskan dalam hubungannya dengan

    objek yang diteliti sehingga semakin jelas bagaimana berbagai teori tersebut

    berfungsi atau digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan-

    permasalahan penelitian. Tradisi pemikiran dalam ranah kajian budaya sebagai lintas

    bidang ilmu dan ilmu-ilmu sosial humaniora pada umumnya melihat objek atau

    realitas yang sama dengan titik penekanan, konsep dan perspektif yang berbeda.

    Uraian didukung oleh gagasan-gagasan yang relevan dengan, misalnya pemikiran

    Eagleton tentang ideologi (Takwin, 2009: 3-4) dan pemikiran Bourdieu tentang

    pendidikan sebagai ranah beroperasinya hegemoni (Gramsci) dan diskursus

    (Foucault).

    Pemikiran strukturalisme tentang kekuasaan menurut Antonio Gramsci (1891-

    1937) berkaitan dengan konsep hegemoni, sedangkan pemikiran postsrukturalis

    berhubungan dengan pemikiran Michel Foucault (1926-1984) tentang wacana sebagai

  • 36

    sumber daya kekuasaan atau kekuasaan itu sendiri. Pemikiran sosiolog Perancis,

    Pierre Bourdieu (1930-2002) tentang praktik sosial yang bersifat relasional memiliki

    persamaan dengan pemikiran Foucault tentang power relations, sebuah analisis

    tentang mekanisme dominasi untuk membebaskan kelompok yang terdominasi.

    Konsep hegemoni juga banyak diserap oleh Bourdieu dalam pandangan-

    pandangannya tentang fenomena pendidikan, melalui konsep-konsep cultural capital,

    cultural reproduction, symbolic power, dan lain-lain dari komponen teori praksis

    Bourdieu yang dianggap mampu menjelaskan banyak karakteristik sistem pendidikan

    kontemporer (Widja, 2007: 81; Bourdieu dalam Harker et. al. (eds), 1990).

    Baik Marxisme menurut pemikiran Antonio Gramsci melalui karyanya

    Selections from the Prison Notebooks (1971) maupun Michel Foucault dalam

    Power/Knowledge (1980) memandang kekuasaan sistem kapitalisme secara berbeda.

    Gramsci menekankan hubungan basis (ekonomi) dan superstruktur (ideologi) secara

    resiprokal yang membentuk kekuasaan, sedangkan Foucault melihat kekuasaan

    terletak pada diskursus dan power relations. Menurut Foucault kekuasaaan

    bukanlah pengaruh beroperasinya ideologi, melainkan hal-hal yang besifat materillah

    (material practices) yang beroperasi secara relasional dan saling terjalin

    (menstruktur) dan berkelindan dengan berbagai jenis relasi lainnya sehingga

    menghasilkan kondisi (formasi diskursif) untuk mengontrol apa yang dapat ditulis,

    dipikirkan, dan dilakukan pada suatu bidang tertentu (Foucault. 1980: 142; Storey,

    2003: 132-133).

  • 37

    Perbedaan pemikiran Gramsci (Marxisian Barat) dan Foucault (Nietzsean)

    dalam melihat kekuasaan terletak pada perbedaan antara relasi produksi dan relasi

    kekuasaan atau antara penguasaan sarana produksi dan penguasaan praktik

    wacana/diskursus. Gagasan Gramsci merujuk pada integrasi structure and

    superstructure, lebih bersifat struktural (Gramsci, 1971: 137), sedangkan bagi

    Foucault yang menganut prinsip membangun kekuasaan (will to power), memandang

    kekuasan sebagai pertarungan atau kontestasi wacana. Orientasi pemikiran Gramsci

    bersifat mendominasi (power over), sedangkan pemikiran Foucault berorientasi pada

    perimbangan kekuasaan (balances of powers), dalam arti upaya partisipasi dalam

    arena kontestasi kekuasaan melalui wacana.

    Mark Olssen, dkk, (2004) dalam bukunya yang berjudul Education Policy:

    Globalization, Citizenship and Democracy menunjukkan pengertian kekuasaan

    menurut Foucault dengan yang lainnya dengan penjelasan berikut.

    Foucault replaces the concept of ideology with that of discourse. He

    represents discourse as one of a variety of practices whose most significant

    units are serious speech acts, both written and spoken. A discourse is

    defined in terms of statements (enonces), of things said. Statements are

    events of certain kinds, which are both tied to historical context and capable

    of repetition. Further, as Foucault (1972: 49) describe them, Discourses are

    composed of signs but what they do is more than use these signs to designate

    things. It is this move that we must reveal and describe (Olssen, dkk, 2004:

    22-23).

    Bourdieu memiliki persamaan pemikiran dengan Foucault dalam hal

    kekuasaan yang bersifat relasional. Bagi Bourdieu kekuasaan diuji dan diraih pada

    ranah (field) melalui relasi modal (kapital) dan habitus. Modal dapat berupa ekonomi,

    sosial, budaya, linguistik dengan nilai simboliknya yang semuanya atau masing-

  • 38

    masing berkontribusi untuk meraih kekuasaan (praktik sosial). Selain itu, individu

    menurut Bourdieu dapat bertindak sebagai agensi yang merekayasa modal, habitus,

    dan doxa dalam meraih atau menolak kekuasaan (counterhegemony) dalam praktik

    sosial. 'Social capital is the 'the aggregate of the actual or potential resources which

    are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized

    relationships of mutual acquaintance and recognition' (Bourdieu 1983: 249).

    Dalam hal mengungkap hegemoni dan resistensi tentang PBI, pemikiran

    Foucault dan Bourdieu ini digunakan untuk menjelaskan kontestasi wacana dalam

    masyarakat dan arena pendidikan yang melibatkan ilmu pengetahuan (sebagai

    legitimasi kekuasaan yang bersifat diskursif) dan dinamika peran pendidikan sebagai

    alat reproduksi dan transformasi modal dalam konteks globalisasi dan praksis sosial.

    Dalam hal ini, analisis dilakukan dalam konteks pemikiran geneologis atau konstruksi

    tentang bagaimana tiga komponen diskursif yaitu ilmu pengetahuan, institusi, dan

    tokoh dalam membangun kuasa dalam arena pendidikan (Adian, 2002:22-23).

    Dari segi makna, pemikiran Gramsci tentang ideologi dan Foucault tentang

    wacana serta Bourdieu tentang peran agensi dan struktur digunakan untuk membedah

    secara kritis relasi kuasa dalam wacana PBI dalam pendidikan menengah umum.

    Secara teoretis, misalnya, peran agensi dalam wacana PBI dan relasi kekuasaan dapat

    menjadi kekuatan mediasi (mediating force) antara kekuatan hegemonik dan

    resistensi masyarakat dalam sistem pendidikan. Dalam hal terakhir ini, teori

    Bourdieu tentang habitus dan modal dapat menjelaskan resistensi dari pihak guru,

    siswa, dan masyarakat, dan para intelektual terhadap kekuasaan hegemonik.

  • 39

    Pemerintah sebagai representasi negara merupakan pihak yang menghegemoni

    kesadaran masyarakat dan pelaku pendidikan mengenai wacana PBI dan satuan PBI

    sebagai strategi peningkatan mutu dan daya saing pendidikan nasional menghadapi

    dinamika dan tantangan globalisasi.

    2.3.1 Teori Hegemoni (Gramsci)

    Dalam tradisi pemikiran ortodoks Marxisme, kekuasaan terkait dengan

    dominasi dan penindasaan kelas pekerja atau buruh oleh kelas kapitalis. Kekuasaan

    kapitalis atas kelas pekerja terutama bersumber dari penguasaannya atas sarana

    produksi (means of production). Pemikiran ini terkait dengan pembedaan Marxisme

    antara basis (base) dan bangunan atas (superstructure) di mana yang kedua

    dipandang berfungsi untuk yang pertama sehingga perubahan yang terjadi pada level

    superstruktur memengaruhi pada level yang pertama (Eatwell. et al, 2001: 6-7).

    Dalam perkembangannya, teori hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937)

    terkait dengan tiga bidang, yaitu ekonomi, negara, dan masyarakat. Istilah hegemoni

    dalam hal ini mengacu pada gagasan tentang penguasaan kelompok dominan dalam

    suatu masyarakat atas kelompok-kelompok subordinat melalui proses kepemimpinan

    intelektual dan moral, melalui konsensus dengan menggunakan kepemimpinan

    politik dan ideologis yang dalam operasinya didukung oleh kaum intelektual yang

    disebut intelektual organik. Dengan demikian, hegemoni terjadi apabila kelompok

  • 40

    subordinat telah menerima cara berpikir kelompok dominan (Bocock, 1986: 33;

    Simon, 1999: 9; Gramsci, 1971: 57)

    Pemikiran Gramsci tentang kekuasaan berbeda dari pemikiran Marxisme

    Ortodoks. Kekuasaan bagi Gramsci tidak hanya bersumber dari basis (ekonomi)

    tetapi juga dari superstruktur (ideologi) dengan keyakinan bahwa kelompok dominan

    menjadi dominan adalah karena kekuasaan bersumber tidak hanya dari penguasaan

    ekonomi tetapi juga dari ideologi, keduanya bersifat resiprokal (Gramsci, 1971: 366).

    Superstruktur sebagai bentuk mengandung kekuasaan yang membentuk kekuatan

    materil dari basis. Masyarakat bertindak tidak hanya didasarkan pada alasan ekonomi

    tetapi juga berdasarkan persepsinya terhadap sesuatu. Dengan demikian, pada level

    ideologilah manusia menjadi sadar tentang konflik-konflik yang terjadi di dunia

    ekonomi (Gramsci, 1971: 162 dan 376).

    Menurut Gramsci, ideologi berperan penting dalam membangun dan

    melanggengkan kekuasaan. Kelompok-kelompok dominan mendapatkan dukungan

    dari kelompok subordinat karena kelompok dominan mampu mengintegrasikan

    kepentingan ekonomi kelompok subordinat dalam operasi kekuasaannya dan

    membuat kelompok sebordinat memahami kepentingannya sebagai kepentingan

    bersama. Pandangan Gramsci ini beroperasi melalui alat hegemoni (seperti lembaga

    pendidikan) yang di dalamnya terjadi pertarungan ideologi (Piliang, 2004: 357).

    Kelompok dominan memanfaatkan kesadaran kelompok subordinat kedalam

    perspektifnya - inilah yang dinamakan Gramsci sebagai hegemoni, yang juga bisa

  • 41

    berarti dominasi dalam pandangan hidup, kebudayaan, dan ideologi (Santoso, 2007:

    23).

    Kemenangan ideologi menghasilkan tidak saja penguasaan ekonomi dan

    politik tetapi juga kemenangan intelektual dan moral sehingga menciptakan hubungan

    hegemonik. Hegemoni berarti suatu situasi, di mana sebuah blok historis, faksi-faksi

    kelas dominan (yang berkuasa) menggunakan otoritas sosial dan kepemimpinannya

    pada kelas-kelas subordinat melalui kombinasi paksaan dan persetujuan (Barker,

    2005:513). Pentingnya pengaruh ideologi ini membuat Gramsci menekankan

    analisisnya tentang peran ideologi dalam membangun dan melestarikan hegemoni dan

    pentingnya peran intelektual dalam pengembangan dan praktek ideologi pada level

    hegemonik. Hegemoni ide-ide menjadi efektif dengan menggunakan bahasa sebagai

    alat dominasi dan ketika kelompok subordinat telah menerima cara berpikir

    kelompok dominan (Santoso, 2007: 24; Gramsci: 1971: 57).

    Kerangka pikir teori hegemoni yang diuraikan di atas digunakan terutama

    untuk memahami permasalahan pertama dalam penelitian ini yakni bentuk-bentuk

    hegemoni PBI dalam pendidikan menengah umum sebagai akibat dari hubungan

    antara politik pendidikan nasional melalui wacana UU, kebijakan, peraturan-

    peraturan dan praktik-praktik pendidikan (sekolah) dan wacana globalisasi dengan

    ideologi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satu asumsi dasar

    penelitian ini adalah bahwa wacana PBI tidak terlepas dari hegemoni globalisasi dan

    diskursus kuasa/pengetahuan (Foucault) yang beroperasi dalam sistem pendidikan

    nasional, khususnya dalam pendidikan menengah umum. Pemerintah sebagai

  • 42

    representasi negara menghegemoni masyarakat pendidikan tentang PBI sebagai solusi

    bagi berbagai permasalahan pendidikan menghadapi dinamika dan tantangan

    globalisasi.

    2.3.2 Teori Wacana Kuasa/Pengetahuan

    Michel Foucault (1926-1984) dalam beberapa bukunya yang sangat terkenal

    dan berpengaruh dalam kajian budaya, seperti The Archaelogy of Knowledge (1972),

    Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1977), dan Power/Knowledge (1980)

    memandang bahwa pengertian kekuasaan menyangkut ide-ide tentang wacana atau

    diskursus. Kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari diskursus, khususnya diskursus

    ilmu pengetahuan sebagai sumber daya sekaligus bentuk kekuasaan itu sendiri.

    Pemikiran Foucault tentang diskursus menyingkap bagaimana diskursus orientalisme

    sebagai suatu konstruk pengetahuan tentang Timur dan bentuk hubungan antara

    kekuasaan-pengetahuan yang mengartikulasikan kepentingan Barat. Diskursus tidak

    bersifat netral tetapi politis dan ideologis. Dalam hal ini, kebenaran suatu diskursus

    tergantung pada apa yang dikatakan, terutama siapa yang menyatakan, kapan dan di

    mana ia menyatakannya (Said, 1978; 705; Storey 2003: 135; Foucault: 2002: 13).

    Menurut Foucault, kekuasaan harus dipahami dalam operasinya atau praktiknya yang

    tidak dimiliki oleh negara tetapi dapat bersifat individual dan dalam bentuk jaringan

    organisasi, sebagaimana tergambar melalui kutipan berikut.

  • 43

    Power must be analyzed as something which circulates, or rather as

    something which only functions in the form of a chain. It is never localized

    here or there, never in nybody's hands, never appropriated as a commodity or

    piece of wealth. Power is employed and exercised through a net-like

    organization (Foucault, 1980:98).

    Foucault memandang kekuasaan dan pengetahuan sangat terkait dalam hal

    yang disebut sebagai formasi diskursif (mengkondisikan). Diskursus merupakan

    sarana bagi suatu institusi untuk meraih kekuasaan melalui proses definisi dan

    eksklusi dan formasi diskursif tertentu. Institusi memiliki otoritas untuk

    mendefinisikan kebenaran tentang suatu topik. Suatu formasi diskursif merupakan

    seperangkat aturan tak tertulis yang berusaha mengontrol apa yang dapat ditulis,

    dipikirkan, dan dilakukan pada suatu bidang pembahasan tertentu (Storey, 2003: 132-

    133). Menurut Barker (2005: 106), diskursus menyediakan cara-cara membincangkan

    suatu topik secara konsisten, dengan motif, praktik, dan bentuk pengetahuan yang

    diulang-ulang di beberapa wilayah aktivitas.

    Menurut Foucault dalam The Archaeology of Knowledge (1977), kekuasaan

    menciptakan pengetahuan dan pengetahuan dapat menghasilkan kekuasaan secara

    produktif. Pengetahuan merupakan dampak dari hubungan kekuasaan-pengetahuan

    (relasional) dan perubahan-perubahannya dalam sejarah (Foucault, 1977: 27-28).

    Knowledge linked to power, not only assumes the authority of 'the truth' but

    has the power to make itself true. All knowledge, once applied in the real

    world, has effects, and in that sense at least, 'becomes true.' Knowledge, once

    used to regulate the conduct of others, entails constraint, regulation and the

    disciplining of practice. Thus, 'there is no power relation without the

    correlative constitution of a field of knowledge, nor any knowledge that does

    not presuppose and constitute at the same time, power relations (Foucault

    1977: 27).

  • 44

    Dalam hal ini, menurut Storey (2003: 132), analisis genealogi adalah

    menyangkut hubungan antara kekuasaan (power) dan pengetahuan (knowledge) yang

    beroperasi melalui formasi-formasi diskursif, yaitu kerangka-kerangka konseptual

    yang mengajukan sejumlah cara berpikir dan menolak cara-cara berpikir lainnya. Hal

    inilah kemudian dapat melahirkan apa yang disebut dengan rezim kebenaran

    melalui diskursus yang dibentuk oleh kekuasaan melalui hubungan-hubungan

    kekuasaan yang mendasarinya dan demi kepentingan kekuasaan tersebut (Fakih,

    1997: 169; Mills, 1997: 18; Eriyanto, 2001: 67).

    Praktik diskursus pengetahuan dan kekuasaan perlu dikaji modus

    pembentukannya melalui analisis hubungan historis antara kekuasaan dan diskursus.

    It is from the point of view of property that there are thieves and stealing (Foucault,

    1980:36). Kekuasaan dan pengetahuan bersifat resiprokal dan produktif. Dalam hal

    ini, Foucault memusatkan perhatiannya pada bagaimana manusia meregulasi dirinya

    sendiri dan yang lain melalui produksi dan kontrol pengetahuan. Foucault

    menyelidiki ilmu pengetahuan yang membentuk kekuasaan melalui pembentukan

    manusia sebagai subjek dan penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengatur subjek.

    ..since power is everywhere it was probably better to concentrate on the local micro-

    physics of power that surround the individual (Said, 1993: 26).

    Wacana merupakan lokasi epistemologis bagi bertemunya kekuasaan dan

    pengetahuan dalam mengonstruksi siapa (agen) yang harus dikendalikan dan apa

    (objek permasalahan) yang harus dijadikan target intervensi politik (Ritzer, 2008:80-

    81). Dalam konteks ini pengetahuan dapat dipahami sebagai bersifat ideologis dan

  • 45

    tidak bebas dari kepentingan. Konstruksi pemikiran Foucault ini terutama digunakan

    untuk menjelaskan permasalahan kedua dalam penelitian disertasi ini, faktor-faktor

    yang memengaruhi hegemoni PBI dalam pendidikan memengah umum.

    2.3.3 Teori Praksis Sosial (Bourdieu)

    Pierre Bourdieu dalam teori praksis sosialnya mengajukan konsep habitus dan

    field. Habitus adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dalam

    menghadapi realitas sosial. Manusia dibekali dengan sederetan skema yang

    terinternalisasi untuk mempersepsi, mamahami, menghargai serta mengevaluasi

    realitas sosial. Habitus bisa dikatakan sebagai ketidaksadaran-kultural, yakni

    pengaruh sejarah yang dianggap alamiah. Habitus mendasari field diartikan sebagai

    jaringan relasi antara posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir

    terpisah dari kesadaran dan kehendak individual. Field adalah semacam hubungan

    yang terstruktur serta tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu dan kelompok

    dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan (Takwin, 2009: 114).

    Berdasarkan pengertian habitus dan field serta mekanisme kerjanya pada diri

    manusia, Bourdieu mengajukan konsep doxa yang pengertiannya menyerupai

    ideologi. Doxa adalah sejenis tatanan sosial dalam diri individu yang stabil dan terikat

    pada tradisi serta terdapat kekuasaan yang sepenuhnya ternaturalisasi tanpa

    dipertanyakan. Dalam prakteknya, doxa tampil lewat pengetahuan-pengetahuan yang

    begitu saja diterima sesuai dengan habitus dan field individu. Kehidupan sosial tidak

    dapat dipahami semata-mata sebagai agregat perilaku individu. Praksis tidak dapat

  • 46

    dipahami secara terpisah dalam pengambilan keputusan individu atau sebagai suatu

    yang ditentukan oleh struktur supra individual (Takwin, 2009: 115; Jenkins, 2004:

    106-107)

    Ada semacam aturan yang tidak terucapkan dalam setiap field yang bekerja

    sebagai modus kekerasan simbolik (symbolic violence). Kekerasan dalam bentuknya

    yang sangat halus dikenakan pada agen-agen sosial tanpa mengundang resistensi

    karena sudah mendapat legitimasi sosial. Bahasa, makna dan sistem simbolik para

    pemilik kekuasaan ditanamkan lewat suatu mekanisme yang tersembunyi dari

    kesadaran. Kekerasan simbolik dalam bentuk konkretnya dalam pendidikan adalah

    ketika seorang guru atau dosen secara halus memaksakan pengetahuannya untuk

    diterima oleh murid-muridnya. Pengetahuan-pengetahuan yang diterima begitu saja

    merupakan bentuk konkret dari doxa (Takwin, 2009: 116-117).

    Uraian di atas tentang teori-teori yang digunakan memiliki kekhasan masing-

    masing dalam menggambarkan cara kerja kekuasaan. Meski berbeda sudut pandang

    dan istilah, semuanya memiliki persamaan dalam hal kekuasaan sebagai kemampuan

    seseorang atau suatu kelompok sosial untuk memengaruhi orang atau kelompok lain

    melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Pemikiran-pemikiran Foucault

    menekankan tentang diskursus sebagai sumber dan praktik kekuasaan, Gramsci

    tentang ideologi sebagai sarana hegemoni, dan Bourdieu tentang praktik sosial

    sebagai perjuangan untuk hidup. Teori-teori tersebut dipandang relevan untuk

    menjelaskan permasalahan-permasalahan penelitian ini, yaitu tentang hegemoni PBI

    dalam pendidikan menengah umum.

  • 47

    Model Penelitian

    Keterangan: : hubungan saling memengaruhi

    : pengaruh searah (dominasi)

    Wacana

    Lokal/Nasional

    Wacana

    Globalisasi

    Politik Pendidikan

    Nasional

    Hegemoni PBI

    dalam Pendidikan

    Menengah Umum

    Bentuk-bentuk

    Hegemoni PBI

    dalam PMU

    Faktor-faktor yang

    memengaruhi

    Hegemoni PBI dalam

    PMU

    Makna Hegemoni

    PBI dalam PMU

    Temuan Penelitian

    1. Ideologi

    Pendidikan

    Nasional

    2. Sosial,

    Ekonomi, dan

    Budaya

    1. Neoliberalime

    2. Kapitalisme.

    3. Budaya/Nilai-

    nilai

  • 48

    Politik pendidikan sebagai praktik dan kontestasi budaya dipengaruhi oleh

    faktor internal yaitu wacana ideologi negara dengan aspek sosial ekonomi dan budaya

    dan faktor eksternal yaitu wacana globalisasi dengan berbagai orientasi ideologinya.

    Politik pendidikan nasional menghasilkan kebijakan tentang satuan PBI dalam bentuk

    implementasi RSBI berdasarkan UU Sisdiknas pasal 50 ayat (3) dan berbagai

    peraturan derivatnya yang dipengaruhi oleh wacana globalisasi.

    Hegemoni negara yang direpresentasikan oleh pemerintah beroperasi melalui

    berbagai Undang-undang dan kebijakan serta implementasinya yang didukung

    dengan wacana kuasa/pengetahuan tentang PBI. Pemerintah menghegemoni

    masyarakat dan pelaku pendidikan tentang wacana PBI sebagai sebuah terobosan

    dalam reformasi pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan

    daya saing nasional menghadapi tantangan globalisasi. Wacana globalisasi

    memproduksi pengetahuan seperti standarisasi pendidikan lewat bahasa yang

    memberikan makna pada praktik-praktik sosial dan objek-objek material.

    Pengetahuan tentang standarisasi secara diskursif mengonstruksi, mendefinisikan dan

    memproduksi objek-objek pengetahuan melalui wacana yang melihat hubungan

    globalisasi dan pendidikan.

    Hubungan antara ideologi pendidikan nasional dan wacana globalisasi

    menghasilkan hegemoni wacana PBI dalam pendidikan menengah umum. Dalam hal

    ini penelitian diarahkan untuk memahami bentuk-bentuk hegemoni PBI, faktor-faktor

    yang memengaruhi hegemoni PBI, dan makna hegemoni PBI dalam pendidikan

    menengah umum.

  • 49

    BAB III

    METODE PENELITIAN

    3.1 Rancangan Penelitian

    Penelitian ini difokuskan untuk membongkar wacana PBI (objek materil

    penelitian) dengan menganalisis berbagai pandangan dan pengalaman guru, siswa,

    pakar pendidikan dan bahasa, dan orangtua siswa serta berbagai wacana sosial

    budaya lainnya tentang pendidikan yang dapat menjawab permasalahan penelitian

    yang telah dirumuskan. Analisis juga dilakukan terhadap berbagai wacana

    (dokumen) pendidikan seperti Undang-undang, kebijakan-kebijakan, dan berbagai

    peraturan pemerintah (PP), Peraturan Menteri dan berbagai ketentuan lainnya yang

    terkait dengan tema dan implementasi PBI. Wacana PBI dianalisis secara kritis

    untuk mengungkap bentuk-bentuk hegemoni (objek formal), dominasi, kuasa,

    pengetahuan, dan kepentingan yang meliputinya (Lubis, 2006: 136).

    Perkembangan PBI dalam bentuk RSBI/SBI tidak terlepas dari wacana

    perkembangan ilmu pengetahuan dan wacana sosial melalui berbagai tulisan,

    bacaan, buku, disertasi, ceramah dan berbagai komunikasi gagasan lainnya yang

    memberi makna pada praktek sosial dan objek-objek material, yang di dalamnya

    terdapat relasi-relasi antara kuasa dan pengetahuan yang melandasinya, serta

    kemungkinan bentuk-bentuk kekuasaan yang masing-masing atau semuanya

    beroperasi membentuk dan mengarahkan perkembangan pendidikan itu sendiri,

    khususnya dalam hal PBI. Hal ini terkait dengan genealogi atau asal-asul, dalam

  • 50

    bentuk kesinambungan serta ketaksinambungan historis sebuah wacana dan

    aplikasinya dalam kondisi historis yang spesifik (Barker, 2005: 512).

    Untuk membongkar wacana PBI dan permasalahannya, metode kualitatif

    dengan perspektif wacana kritis sesuai dengan karakteristik penelitian ini.

    Critical Discourse Analysis (CDA) is obviously not a homogenous model, nor a

    school or a paradigm, but at most a shared perspective on doing linguistics,

    semiotic or discourse analysis (van Dijk 1993: 131). Kajian wacana kritis

    difokuskan pada bagaimana kekuasaan sosial disalah-gunakan, didominasi,

    direproduksi dan ditolak (resistensi) melalui teks dalam konteks sosial dan politik.

    Selain menggunakan analisis objektif-kritis, analisis juga dilakukan berdasarkan

    pengalaman pribadi sebagai dosen atau pendidik selama paling tidak 25 tahun.

    Selain itu, peneliti diuntungkan karena memiliki pengalaman dan terlibat dalam

    proses awal terbentuknya satuan RSBI, 2004-2006. Dalam hal ini, peneliti

    memiliki pemahaman tentang objek dan ranah yang diteliti selain pemikiran kritis

    dan sikap intuitif terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, metode

    yang digunakan dalam penelitian ini bersifat eklektif: dekonstruktif, analitis-

    interpretatif, dan intuitif.

    3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

    Penelitian ini dilakukan di perpustakaan-perpustakaan dan di sekolah-

    sekolah, yang sengaja dipilih untuk kepentingan penelitian ini, yaitu di dua

    sekolah (SMA) berlabel RSBI di Jakarta dan di Bandarlampung yang dipandang

  • 51

    mewakili implementasi kebijakan PBI pada jenjang pendidikan menengah umum

    dalam konteks wacana PBI. Selain itu, kedua sekolah tersebut termasuk sekolah

    terbaik di daerah masing-masing baik dari segi prestasi akademik maupun non

    akademik. Pelaksanaan penelitian di lapangan berlangsung selama delapan bulan,

    sejak Februari Agustus 2012. Verifikasi data lapangan kembali dilakukan pada

    bulan Februari-April 2013 setelah adanya putusan lembaga MK tentang

    pembatalan pasal 50 ayat (3) tentang dasar hukum satuan PBI. Dalam hal ini,

    pembahasan data dan permasalahan penelitian tentu saja merefleksikan dinamika

    wacana PBI pasca putusan MK tersebut untuk lebih memastikan aktualitas dan

    konteks (relevansi) penelitian.

    Ada beberapa pertimbangan lainnya dalam pemilihan lokasi penelitian.

    Secara politik, Jakarta merupakan pusat berbagai pengambilan keputusan dalam

    berbagai aspek kehidupan bangsa dan Negara, sekaligus dipandang sebagai

    barometer dari efektifitas suatu kebijakan termasuk kebijakan pendidikan. Dengan

    asumsi tentang Jakarta sebagai pusat pemerintahan, kegiatan politik dan bisnis

    serta barometer kemajuan pendidikan nasional, maka lokasi utama penelitian ini

    dipilih di salah satu sekolah yang berstatus RSBI di Jakarta yaitu SMA Negeri 78

    Jakarta dengan kondisi sekolah yang relatif mendekati SNP dan ketentuan Ditjen

    Dikdasmen (2010) tentang RSBI, seperti standar atau kriteria SDM, sarana

    prasarana TIK, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Jakarta sebagai ibukota

    juga memiliki akses, heterogenitas kultur, dan penggunaan yang relatif tinggi

    terhadap berbagai fasilitas TIK sekaligus dipandang sebagai barometer

  • 52

    (keberhasilan atau kegagalan) suatu kebijakan dan implikasinya terhadap

    pendidikan nasional. Untuk mendapatkan data pembanding tentang

    implementasi kebijakan PBI, lokasi pendukung penelitian dipilih SMA Negeri 2

    Bandarlampung, yang juga berstatus RSBI dan salah satu sekolah favorit di kota

    Bandarlampung,, sekolah yang sengaja dipilih di daerah dalam konteks otonomi

    daerah dan manajemen pendidikan pasca otonomi daerah.

    3.3 Jenis Data dan Sumber Data

    Jenis data penelitian terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif sebagai

    data sekunder. Data kualitatif meliputi dua jenis, yaitu data primer dan data

    sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dan

    mendalam dengan para narasumber dari dua sekolah di Jakarta dan di

    Bandarlampung (guru, Pimpinan Sekolah, Siswa), orangtua siswa dan tokoh

    masyarakat, pakar pendidikan, dan rekaman dan risalah Sidang MK. Data

    sekunder diperoleh dalam bentuk dokumen tertulis berupa undang-undang,

    peraturan, buku, artikel dan berita media massa serta berbagai objek (gambar).

    Wawancara dilakukan terutama di Jakarta, Bandarlampung, Yogjakarta, dan

    Denpasar baik secara langsung berhadapan muka maupun melalui percakapan

    jarak jauh dengan telepon.

    Sebagai kajian wacana, semua teks (bentuk tulis dan hasil wawancara) dalam

    penelitian ini diperlakukan sebagai data primer yang dianalisis dan data sekunder

    sifatnya hanya pendukung untuk hasil analisis. Seluruh data diolah dan dianalisis

  • 53

    secara kritis dan konseptual untuk memahami permasalahan penelitian. Secara

    khusus data dari media massa dalam penelitian ini sangat penting dan mendukung

    penelitian ini karena posisinya tidak saja sebagai salah satu pilar demokrasi tetapi

    juga wacana yang dapat menggambarkan kontestasi ideologi dan aspirasi publik

    yang berkontribusi terhadap dinamika perubahan nilai-nilai sosial tentang PBI.

    Media texts do indeed function ideologically in social control and social

    reproduction, but they also operate as cultural commodities in a co