hegemoni pendidikan bertaraf internasional dalam pendidikan

Download hegemoni pendidikan bertaraf internasional dalam pendidikan

Post on 09-Dec-2016

228 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang Masalah

    Perubahan rezim dari Orde Baru (ORBA) ke Orde Reformasi ditandai

    dengan lahirnya berbagai Undang Undang (UU) seperti Undang-undang

    Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 20 Tahun

    2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Lahirnya UU tentang

    Otonomi Daerah berimplikasi pada manajemen pendidikan nasional. Sejak

    Januari 2001 pemerintahan daerah mulai memberlakukan secara resmi otonomi

    pendidikannya. Dalam hal ini, pemerintah daerah berwewenang, antara lain,

    menetapkan kurikulum muatan lokal, merancang dan memfasilitasi buku teks

    dasar, dan bahkan membangun kemungkinan kerjasama dengan negara lain di

    bidang pendidikan.

    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas merupakan

    dasar hukum reformasi sistem pendidikan nasional dalam era reformasi.

    Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan

    nasional, serta strategi pengembangan pendidikan nasional untuk mewujudkan

    pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya

    saing global. Pasal 50 Ayat (3) dalam UU tersebut mengamanatkan setiap

    daerah untuk membuka satuan pendidikan bertaraf internasional (selanjutnya

    PBI). Implikasinya, sejak tahun 2006 pemerintah mulai membuka Rintisan

    Sekolah Berstandar Internasional (selanjutnya RSBI) di tengah menguatnya

    wacana globalisasi dalam pendidikan dan berkembangnya politik identitas

  • 2

    dalam pendidikan melalui pengajaran muatan lokal bahasa etnik di seluruh SD

    dan SMP (Hefner, 2007: 494; Rifai, 2011: 170-171).

    Berbagai peraturan dan kebijakan pendidikan masional khususnya

    dalam rezim reformasi sering kali menimbulkan kontroversi bagi masyarakat

    dan para pelaku pendidikan, misalnya kebijakan sertifikasi guru/dosen, Ujian

    Nasionl (UN), Badan Hukum Pendidikan (BHP), sertifikasi guru, dan

    kehadiran RSBI sebagai implementasi dari kebijakan PBI dalam sistem

    pendidikan nasional. Secara konseptual dan implementasi kebijakan-kebijakan

    itu seperti kehilangan landasan filosofis, lebih terkesan upaya coba-coba

    menghadapi berbagai kecenderungan kehidupan global. Berbagai kebijakan

    tersebut bersifat ideologis, paling tidak dalam pengertian berbentuk represi

    administratif nonfisis (Djokopranoto, 2011: 30-32; Althuser, 2004; 19; Eatwell

    dkk, 2001: 9; Sinaga, 2008).

    Di tengah hadirnya sekolah-sekolah RSBI, fenomena yang muncul

    justru paradoks dalam berbagai aspek seperti tenaga kependidikan, sarana

    pendidikan, dan kepemimpinan satuan pendidikan. Pemerintah, misalnya,

    mengembangkan mutu sekolah menengah dengan mendorong minimal satu

    sekolah yang dianggap bermutu di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia

    menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI) pada tahun 2009 sesuai dengan

    Renstra Depdiknas 2005-2009 di tengah kompleksitas permasalahan

    pendidikan nasional. Menurut HAR Tilaar dalam pendidikan nasional mulai

    terlihat gejala-gejala pelaksanaan dari prinsip neoliberalisme yang tidak selaras

    dengan idealisme UUD, misalnya, pendidikan tinggi (PT) dengan bentuk badan

  • 3

    hukum milik negara (BHMN) (Rifai, 20011: 141-143; Tilaar, 2007: 242;

    Darmaningtyas, 2012: 58-61).

    Neoliberalisme sebagai ideologi ditandai dengan semangat

    individualisme dan pasar bebas dengan berkurangnya intervensi negara sebagai

    wujud dari ideologi liberalisme yang mengandung unsur-unsur individualism,

    freedom, reason, equality, toleration, consent, dan constitutionalism. Sebagai

    pengembangan dari liberalisme, neoliberalisme sebagai ideologi pasar

    beroperasi melalui Ideological State Apparatus (ISA) seperti sekolah, ilmu

    pengetahuan, wacana sosial, guru dan melalui Represive State Apparatus

    (RSA) seperti administrasi pemerintahan dalam bentuk Ujian Nasional (UN)

    dan Standard Akreditasi yang bersifat administratif dan nonfisis (Heywood,

    1997: 41-43; Althuser, 2004: 18-23).

    Dalam konteks politik pendidikan, Sirozi (2007: 19) menyatakan bahwa

    pendidikan adalah sebuah bisnis politik. Semua lembaga pendidikan dalam

    batas-batas tertentu tidak lepas dari bisnis pembuatan keputusan-keputusan

    yang disertai otoritas dan yang dapat diberlakukan. Karena dimensi politis

    yang disebutkan di atas, sekolah-sekolah akan selalu berada pada posisi

    perjuangan politis dalam hal nilai-nilai, tentang siapa yang diuntungkan dari

    sebuah kebijakan pemerintah. Posisi sekolah menjadi arena pertarungan

    kepentingan di antara kelompok-kelompok status masyarakat, sekolah menjadi

    sarana seleksi menjadi kelompok dominan berkuasa di masyarakat (Widja,

    2009:107-108). Itulah sebabnya, menurut Apple, perlu ada kajian tentang

    kurikulum dalam hubungannya dengan dinamika politik, ekonomi, sosial, dan

  • 4

    budaya; bagaimana pengetahuan yang diberikan di sekolah merefleksikan

    kekuasaan dan mendapat legitimasi dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di

    tengah masyarakat kapitalis, dan apa peran yang dimainkan oleh pengetahuan

    tersebut dalam melanggengkan struktur sosial, ekonomi, politik dan

    kebudayaan yang ada (http://www.freireproject.org/content/michael-apple, 21

    Agustus 2011). Dengan demikian kebijakan Sisdiknas tidak terlepas dari sistem

    politik dan ideologi sepanjang sejarah Indonesia yang mewarnai kebijakan atau

    arah politik pendidikan nasional (lihat Tabel 1.1).

    Tabel. 1.1 Landasan Historis Sistem Pendidikan Nasional

    Sumber::http://pendidikankritis.wordpress.com

    Rifai (2011: 179-180) dalam bukunya Politik Pendidikan Nasional

    menyatakan bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di

    masa lalu adalah penyeragaman kurikulum di Indonesia di tengah realitas

    keberagaman potensi daerah dan masyarakatnya, misalnya, kurikulum sekolah

    di daerah pertanian sama dengan kurikulum sekolah di daerah pesisir pantai.

    Masa Pra-kolonial Kolonial Soekarno Orde Baru Reformasi Formal (resmi oleh

    negara)

    Pemdidikan

    militer,

    pembibitan penerus takhta

    kerajaan

    HIS, MULO,

    HBS, dll

    (Hindia Belanda)

    SD, SMP, SMA,

    PT (Pemerintah

    Indonesia)

    TK, SD, SMP,

    SMA, PT

    (pemerintah Indonesia)

    Playgroup, TK, SD,

    SMP, SMA, PT

    (pemerintah Indonesia)

    Non-formal yang diatur negara

    SKB, Kejar pake A, B, dan C

    SKB, Kejar pake A, B, dan C

    Formal non-negara Taman Siswa,

    Sekolah Rakyat Tan Malaka, dll

    Taman Siswa,

    pendidikan PKI, INS Kayutanam

    Sekolah swasta

    dibawah yayasan

    Sekolah swasta dibawah

    yayasan

    Non-formal (non-

    negara)

    Padepokan,

    pesantren, perguruan, dll

    Pesantren,

    gerakan bawah tanah PKI, dll

    Pesantren, klub

    studi (PKI), dll

    Pesantren,

    kursus, klub studi mahasiswa, LSM

    Sekolah alternatif,

    homescholing, pesnatren, LSM

    Arah politik

    pendidikan negara (pendidikan formal)

    Status quo

    kekuasaan kerajaan-

    kerajaan

    Kolonialisasi

    Hindia Belanda

    Nasionalisme

    dan sosialisme Indonesia

    Pembangunan

    ekonomi dan insfrastruktur

    Demokratisasi dan daya

    saing bangsa

    Posisi dan tujuan pendidikan non-negara

    (rakyat)

    Kekuatan oposisi dan

    alternatif dari

    penguasa (raja)

    Melawan kolonialisme

    menuju

    kemerdekaan

    Kedaulatan rakyat,

    sosialisme,

    nasionalisme

    Melawan represi rezim dan

    pembangun-isme

    Melawan pendidikan modern, anti-neoliberal

    http://www.freireproject.org/content/michael-apple

  • 5

    Gejala yang sama tampak dalam desain RSBI/SBI dengan format yang sama

    di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, yaitu semangat menghasilkan lulusan

    berstandar internasional dengan penguatan kemampuan bahasa Inggris dan

    menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk mata pelajaran

    Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA).

    Dalam wacana sosial terdapat gagasan pro-kontra tentang PBI, yang

    bermasalah baik dari segi konsep maupun implementasi dari Undang-undang

    Sisdiknas khususnya pasal 50 ayat 3. Sebagian pakar menyatakan bahwa RSBI

    hanya sekedar label bagi sekolah-sekolah nasional yang pada dasarnya hanya

    bermakna sekolah unggulan atau sekolah bermutu sehingga tidak akan

    mengubah kualitas pendidikan secara signifikan, sementara pendapat lainnya

    (terutama pihak pemerintah) menyatakan bahwa sekolah ini dirancang secara

    khusus untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing dalam menghadapi era

    globalisasi dengan berbagai tantangannya.

    Salah satu persoalan konseptual dan implementasi satuan PBI tersebut

    adalah keberadaan sekolah-sekolah RSBI dalam hal strategi seleksi terhadap

    sekolah-sekolah menengah umum yang ada, khususnya sekolah-sekolah negeri

    sehingga menimbulkan prokontra dan kecemburuan di tengah masyarakat

    karena belum ada secara jelas kajian tentang validitas kriteria SNP dalam

    sistem pendidikan nasional. Hal ini sekaligus dapat menjelaskan fenomena di

    lapangan mengapa dua sekolah RSBI di lokasi yang berbeda, seperti SMA di

    Jakarta dan di Bandarlampung, belum tentu memiliki standar kualitas dan

    kondisi yang sama untuk menjadi sekolah RSBI.

  • 6

    Dalam perkembangannya, permasalahan PBI beberapa tahun kemudian