hasil akhir imd-spkm

DAFTAR ISI

1. Rangkuman Hasil Akhir IMD-SPKM 2. Deklarasi Jejaring PPI Eropa

3. Kumpulan Makalah Sumber Daya Alam

4. Kumpulan Makalah Sumber Daya Institusional

5. Kumpulan Makalah Sumber Daya Sosial Ekonomi

6. Kumpulan Makalah Sumber Daya Manusia

7. Kumpulan Makalah Narasumber

www.indonesiamasadepan.org

PPI Belanda PPI Italia PPI Jerman PPI Perancis PPI Spanyol PPI Swiss PPI Trondheim PPI United Kingdom

Indonesia masa depanpertemuan pelajar Indonesia - den haag, 2007

SALINAN

”Suara Bersama Den Haag 2007”

Pertemuan Pelajar Indonesia: Indonesia Masa Depan—Suara dan Peran Kaum Muda

Den Haag, 22 - 24 Juni 2007 Kami, kaum muda Indonesia yang hadir dalam Pertemuan Pelajar Indonesia: Indonesia Masa Depan—Suara dan Peran Kaum Muda (PPI: IMD-SPKM) di Den Haag, 22-24 Juni 2007, bersama ini menyatakan: Kami bertemu dan berkumpul di sini dilandasi oleh semangat dan kehendak bersama untuk turut memberikan sumbangan kolektif, dalam bentuk apapun terhadap proses perbaikan kehidupan bersama sebagai negara dan bangsa Indonesia di masa kini dan mendatang. Kami bertemu dan berkumpul di sini dipicu oleh kerisauan kolektif. Berakhirnya rezim dan sistem politik Orde Baru pada 1998 telah membawa perjalanan Republik Indonesia tercinta memasuki babak baru kesejarahannya sejak itulah dimulai proses “reformasi”. Namun hingga kini arah dan pijakan baru yang nyata dan kokoh untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga bangsa belum dirumuskan. Tidak dipungkiri bahwa telah dicapai sejumlah hasil penting dan strategis sebagai buah dari proses ”reformasi” yang dihela bersama oleh segenap anak bangsa, di antaranya: kebebasan pers dan kebebasan berorganisasi dan berpolitik, pemilihan umum yang relatif jujur dan adil, otonomi daerah, juga pemilihan pejabat pucuk pemerintahan secara langsung oleh rakyat, baik di tingkat nasional maupun lokal. Kami tidak bisa menutup mata bahwa segenap capaian penting dan strategis tersebut tidak dengan serta merta mengatasi berbagai masalah, terutamaangka kemiskinan massal yang masih cukup tinggi, tingkat kesejahteraan rakyat secara umum juga belum meningkat secara bermakna. Sejumlah warisan buruk rezim lama belum sirna, seperti birokrasi yang korup, kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat, serta sistem kepartaian yang elitis. Kerisauan itu makin bertambah ketika kami berpikir dalam konteks strategisdimana kompetisi dengan negara-negara lain dalam tata-dunia global yang tidak adil akan membuat posisi Indonesia semakin terpuruk dalam pergaulan antar bangsa dan negara. Kendati sistem pemilihan pejabat pemerintahan secara langsung menjanjikan meningkatnya proses pertanggungjawaban pejabat publik, namun sistem baru ini masih kurang mengoptimalkan .pemikiran visioner dan gagasan besar yang menjangkau jauh ke depan termasuk rencana pembangunan jangka panjang. Dalam konteks persoalan kebangsaan dan kenegaraan seperti itulah urgensi kejelasan visi dan kemantapan orientasi Indonesia masa depan semakin mengemuka, khususnya buah pemikiran dari kaum muda saat ini, sebagai pewaris syah Republik Indonesia serta mata rantai menuju generasi selanjutnya.




Rangkaian kegiatan PPI: IMD-SPKM ini adalah salah satu wujud tanggung jawab moral dan intelektual kaum muda Indonesia terhadap masa depan bangsa dan negara, khususnya terhadap lebih dari 230 juta jiwa manusia Indonesia. Tanggung jawab tersebut perlu disadari sebagai tanggung jawab kolektif yang hanya akan optimal dengan kolaborasi sehat berbagai pihak secara sinergis. Oleh karena itu, PPI: IMD-SPKM menjadikan usaha-usaha serupa sebelumnya sebagai bahan kajian dan masukan yang berharga. Dengan demikian, kegiatan ini merupakan bagian dari mata rantai upaya membangun Indonesia masa depan yang lebih baik. Hasil dari PPI: IMD-SPKM merupakan pokok-pokok pikiran yang terutama akan kami jadikan bahan rujukan bagi upaya kolektif untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik; meskipun bisa menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan maupun institusi dan organisasi lain terkait. Jiwa yang dikandung dalam kegiatan ini adalah tanggung jawab pelajar dan kaum muda sebagai individu maupun kolektivitas yang ingin memberikan kontribusi bagi bangsa dan negaranya, bukan sekadar mengajukan tuntutan kepada pihak lain. Setelah mengalami proses dialektika gagasan secara kolektif sejak sekitar 6 bulan lalu dan berpuncak pada pertemuan di Den Haag pada 22-24 Juni 2007, maka dengan ini kami merumuskan pokok-pokok pikiran bersama dalam ”Suara Bersama Den Haag 2007” yang mencakup

1. Hasil Kelompok Kerja Sumber Daya Alam 2. Hasil Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia 3. Hasil Kelompok Kerja Sumber Daya Institusi / Kelembagaan 4. Hasil Kelompok Kerja Sumber Daya Sosial-Ekonomi

Den Haag, 24 Juni 2007 Kami, yang bertandatangan di bawah ini: Atas nama seluruh peserta Indonesia Masa Depan 2007, Presidium Pleno Indonesia Masa Depan 2007: PPI Belanda PPI Rusia Michael Putrawenas Charles Tampubolon PPI Italia PPI United Kingdom Berly Martawardaya Muhammad Izzul Hag PPI Jerman Achmad Aditya




RANGKUMAN PEMBAHASAN 1. Sumber Daya Alam (SDA) Pemberdayaan SDA Indonesia tidak terlepas dari tren perkembangan teknologi dunia. Diawali oleh tantangan pengembangan energi alternatif dan terbarukan, pemanasan global, dan kekurangan pangan, aplikasi bioteknologi dan teknologi hijau yang berkelanjutan dipercaya mampu menjadi salah satu jalan keluar. Selain tantangan global yang Indonesia hadapi, Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan dasar yang masih harus ditangani. Ketidakseimbangan antara input sumber daya alam yang besar dengan output sosial ekonomi yang minim menjadi persoalan yang mendasar. Hal ini disertai kurangnya kesadaran stakeholders (aktor-aktor kunci; seperti peneliti, pemerintah, dan industri) akan pentingnya isu-isu yang berhubungan dengan hak paten, publikasi, biopiracy, regulasi (yang belum menjalankan mandat rakyat), dan koordinasi riset dan transfer teknologi. Selain itu, masyarakat Indonesia khususnya generasi muda masih kurang memahami potensi SDA bangsanya dan aktualisasi iptek nasional. Hal ini membuat tindakan semena-mena terhadap bumi Indonesia misalnya penggundulan hutan secara liar dan pencemaran limbah yang mengancam sumber daya bahari. Dalam menjawab segala tantangan yang ada, Indonesia pada dasarnya memiliki banyak sekali potensi yang dapat dimanfaatkan secara strategis, yaitu keanekaragaman hayati dan sumber daya energi alternatif (misal: panas bumi, gelombang laut, angin, dan matahari). Tidak berhenti sampai di sana, potensi ini bila diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia seperti peneliti-peneliti kelas kakap dan sarjana manajemen Indonesia diyakini dapat mengkatalisasi hasil riset bangsa yang belum teraplikasikan. Peningkatan kesadaran publik terhadap alam menjadi salah satu kunci strategi realisasi potensi yang dimiliki Indonesia. Dalam strategi ini, koordinasi antara pemerintah, swasta dan sipil (termasuk akademisi di dalamnya) menjadi hal yang krusial. Bagi mereka yang berkarya di dalam struktur pemerintahan diharapkan:

1. memberikan insentif untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan 2. memberdayakan badan pengawas sumber daya alam 3. mengubah paradigma pengelolaan wilayah dari batas administrasi menjadi batas

ekologi gugus kepulauan 4. membangun institusi dan fasilitas pendidikan, riset, termasuk penerapan teknologi

yang sesuai dengan potensi alam, kebutuhan, dan sosio budaya di daerah masing – masing

Di lain pihak, mereka yang bekerja di bidang swasta pun hendaknya:

1. memberi dukungan modal bagi hasil penelitian dalam negeri yang strategis dan belum diaplikasikan

2. melakukan pemberdayaan perusahaan kecil, menengah dan daerah dalam mengelola sumber daya alam lokal




3. tanggung jawab sosial perusahaan termasuk transparansi dalam proses pemanfaatan sumber daya alam dari proses ekstraksi, konsumsi hingga pasca produksi

Bagi akademisi dan masyarakat pada umumnya, kerja sama untuk mendukung pemerintah dan swasta serta:

1. Perlunya sosialisasi dan jaringan dalam mengembangkan potensi sumber daya alam Indonesia secara lintas profesi baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Pengembangan SDM yang disesuaikan dengan potensi alam dan kebutuhan di daerah masing-masing

3. Pengenalan sedini mungkin kesadaran lingkungan kepada anak-anak 4. Pola konsumsi yang bertanggungjawab dan berkesinambungan

Khusus bagi para akademisi untuk mulai mengkomunikasikan hasil riset mereka kepada masyarakat sebagai langkah awal transfer ilmu dan teknologi bagi bangsa dan negara. Sebagai tindak lanjut dan tindak nyata dari hasil diskusi IMD 2007, pelajar Indonesia tidak akan tinggal diam dan memulai realisasi dari strategi yang diusulkan dengan:

1. pembentukan seranai surat (mailing list) guna pertukaran informasi tentang sumber daya alam lintas sektoral dan pemantapan jejaring serta komitmen

2. alih pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan: pelatihan, temu ilmiah, penulisan/distribusi artikel

3. kontribusi pemikiran tentang pengembangan pengelolaan sumber daya alam ke instansi dan komunitas terkait

4. memberikan teladan dan mengajak masyarakat sejak dini untuk mengenal lingkungan 2. Sumber Daya Manusia Menyongsong globalisasi yang tidak terelakkan, Indonesia ditantang untuk siap memberi respon akan lintas barann, jasa, dan teknologi. Di sinilah tenaga kerja Indonesia diperhadapkan kepada tingkat yang lebih kompetitif – bersaing dengan negara-negara berkembang dan industri lainnya. Secara umum, SDM bangsa Indonesia dalam pengembangannya memiliki beberapa kendala, yaitu keterbatasan sistem dan pendanaan pendidikan, kurangnya akses kepemudaan serta yang tidak kalah pentingnya adalah mental bangsa Indonesia yang masih lemah. Reformasi mental ini difokuskan dan diharapkan dapat dicapai dengan langkah-langkah strategis yang secara sinergis dalam bidang pendidikan dan kepemudaan. Dalam bidang pendidikan, dikenali beberapa hambatan utama:

1. Alokasi dana pendidikan (APBN <20%) dan penentuan skala prioritas yang masih belum jelas

2. Buruknya koordinasi dan konsistensi penegakan aturan dilapangan misalnya penarikan uang sekolah walaupun sudah dibiayai BOS hingga kecurangan-kecurangan UAN baru-baru ini (2007)

3. Belum meratanya professional development di Indonesia ditandai dengan program pembelajaran yang statis di kelas dan tidak lagi aplikatif.




4. Kurangnya apresiasi pemerintah dan masyarakat kepada tenaga pendidik dan akademisi (termasuk peneliti) yang berujung pada rendahnya kesejahteraan mereka.

5. Tingginya variabilitas kualitas dan kurikulum sekolah khususnya antara sekolah swasta dan negeri yang turut mendukung ketimpangan sosial

Sedangkan kepemudaan memiliki tantangannya tersendiri yang dapat dikatakan tidak lepas dari bidang pendidikan:

1. Pudarnya identitas bangsa dan maraknya budaya konsumerisme menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa mangsa globalisasi tanpa memiliki produktivitas yang seimbang. Hal ini juga membiaskan identitas

2. Perlunya netralisasi dan konsistensi dari kegerakan pemuda yang membangun, umumnya kegerakan pemuda bersifat jangka pendek dan sebatas monumental

3. Kecilnya jejaring yang dimiliki pemuda untuk mengembangkan diri khususnya dalam dunia internasional, hal ini memperkecil kesempatan memperoleh ilmu ataupun pengalaman di luar negeri

Beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan dalam bidang pendidikan dan kepemudaan sekaligus adalah:

1. Melakukan dialog tri-partit antara pemerintah (policy makers), industri (commerce) dan institusi pendidikan dalam menyusun kebijakan yang menyelaraskan pendidikan yang aplikatif untuk industri misalnya dalam program magang (internship)

2. Pemberian jaminan akan apresiasi dan kesejahteraan tenaga pendidik dalam kebijakan pemerintah

3. Adanya advokasi publik bagi insitusi pendidikan khususnya sekolah umum dalam mengontrol pungutan dan kurikulum yang ditawarkan

4. Meningkatkan kompetensi (professional development) dan quality control bagi tenaga pendidik yang objektif dan transparan disertai oleh infrastruktur/fasilitas yang memadai

5. Optimalisasi komunikasi sosial antar sekolah untuk memperkecil kesenjangan yang ada, misal pertukaran/pelatihan guru dan pakar antara sekolah khususnya dari kota ke daerah terpencil

6. Mengintegrasikan materi pendidikan moral khususnya anti-korupsi dan anti-konsumerisme yang praktis sedini mungkin

7. Peningkatan kerja sama dengan dengan pelajar Indonesia di luar negeri untuk turut melibatkan mereka dalam menyelesaikan isu-isu krusial nasional serta penyebaran informasi mengenai beasiswa dan magang di luar negeri

8. Program CNN (Care, Nation, Networking) sebagai salah satu ide untuk menjaga semangat dan konsistensi kegerakan pemuda bekerja sama dengan LSM, institusi riset, dan berbagai lembaga lainnya

9. Pembuatan basis data akan disertasi, thesis, artikel ilmiah dan informasi pendidikan dari dan untuk pelajar Indonesia

3. Sumber Daya Institusi / Kelembagaan




Masalah pembangunan kelembagaan yang teraktual dan masih akan relevan sampai beberapa periode ke depan adalah bagaimana proses desentralisasi dapat berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, seiring dengan meningkatnya potensi konflik sosial, manajemen konflik dan keamanan yang komprehensif menjadi sangat krusial untuk memastikan proses kelembagaan ini berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Dari rumpun-rumpun masalah tersebut, akan dirumuskan visi transformasi dan agenda aksi bagi segenap elemen bangsa yang ada. Masalah-masalah dalam proses desentralisasi yang dapat diidentifikasi adalah:

1. bangun dan format otonomi daerah yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. birokrasi yang korup, terkooptasi kepentingan politik dan tidak professional 3. rendahnya akuntabilitas publik 4. rendahnya partisipasi dan kapasitas masyarakat madani dalam berkontribusi pada

proses pembangunan khususnya terhadap kinerja pemerintahan daerah 5. kesenjangan pelayanan publik baik menurut wilayah maupun sektor 6. pembangunan daerah yang terfragmentasi dan kurang terkoordinasi.

Visi transformasi yang kemudian diformulasikan berdasarkan permasalahan tersebut adalah: melanjutkan pembangunan otonomi daerah dengan perbaikan sistem administrasi yang lebih komprehensif dan koheren, peningkatan dan penguatan pelayanan publik yang didasarkan kepada kebutuhan masyarakat, peningkatan partisipasi publik dalam proses pengawasan, dan mendorong dilakukannnya kerjasama yang efektif di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, baik antar hirarki pemerintahan maupun antar wilayah. Sedangkan identifikasi masalah untuk area manajemen konflik dan keamanan adalah:

1. tingginya potensi konflik sosial di Indonesia, baik yang disebabkan oleh kesenjangan sosial-ekonomi maupun rapuhnya integrasi sosial

2. tingginya keterlibatan militer dalam bidang-bidang non-kemiliteran dan rendahnya tingkat profesionalisme militer yang disebabkan oleh strategi dan kebijakan militer yang lebih berorientasi kepada Angkatan Darat

3. struktur, budaya, dan kinerja lembaga kepolisian yang berwatak sentralistik, militeristik korup serta tidak profesional.

Dari sisi tersebut, dirumuskan visi transformasi yang meliputi pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi yang menjadi penyebab konflik serta pengembangan budaya perdamaian dan pencegahan konflik, penghilangan peran-peran non-militer oleh lembaga militer serta peningkatan profesionalisme militer melalui pengembangan strategi dan kebijakan pertahanan yang berorientasi maritim dan dirgantara sesuai posisi dan konstelasi geo-strategis Indonesia, pengembangan struktur dan lembaga kepolisian yang berwatak desentralistik serta non-militeristik (sipil), dan pengembangan lembaga kepolisian yang profesional dan akuntabel. Untuk mencapai hal tersebut, dirumuskan agenda aksi bagi setiap komponen bangsa yang ada, sebagai berikut:




A. Pembangunan daerah/desentralisasi: 1. Masyarakat madani :

a) Meningkatkan partisipasi publik dalam rangka mengawasi kinerja pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah daerah.

b) Melakukan keterlibatan aktif dalam proses penentuan arah pembangunan daerah.

2. Penyelenggara negara: a) Merevisi dan melengkapi perangkat hukum penyelenggaraan otonomi daerah

Meningkatkan kualitas institusi pemerintah dalam pelayanan publik melalui perbaikan menyeluruh di bidang struktur, proses, SDM dan relasi pemerintah dan masyarakat

b) Mengevaluasi kinerja aparatur pemerintah berdasarkan indikator - indikator yang terukur.

c) Meningkatkan penerapan E-government dalam proses penyediaan layanan publik dalam pembangunan daerah.

d) Memperbaiki hubungan kerja sama fungsional antara pusat dan daerah dalam rangka menciptakan pembangunan yang sinergis.

e) Mengembangkan perangkat yang mampu mendekatkan proses interaksi dan penyediaan layanan publik dari institusi pemerintah kepada masyarakat

f) Memperbaiki sistim penerimaan pegawai negeri dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan Indonesia dengan mendasarkan pada kebutuhan ruang lingkup kerja / analisis jabatan (job analysis)

3. Swasta :

a) Meningkatkan kemitraan swasta dengan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

b) Berkolaborasi dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pembangunan daerah.

B. Manajemen konflik dan keamanan 1. Penyelenggara Negara

a) Melakukan pengurangan tingkat kesenjangan sosial-ekonomi. b) Menjadikan pendidikan perdamaian menjadi bagian dari program di lembaga-

lembaga pendidikan. c) Reformasi kelembagaan dan perundang-undagan yg menempatkan TNI di bawah

Dephan dan Polri di bawah Depdagri/Depkeh; Penyusunan ’Buku Putih’ strategi dan kebijakan pertahanan dan keamanan RI yg mengubah titik berat pada sektor maritim/udara.

d) Pengembangan lembaga kepolisian melalui reformasi UU, struktur kelembagaan maupun budaya organisasi yg lebih sesuai dengan tuntutan profesionalisme, akuntabilitas dan desentralisme; Reformulasi kebijakan keamanan dalam negeri menyesuaikan dg sistem politik dan pemerintahan yg bersifat desentralistik.

2. Masyarakat Madani




a) Meningkatkan program pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi melalui penguatan organisasi-organisasi masyarakat.

b) Pendidikan perdamaian menjadi bagian dari program kemasyarakatan; menggalakkan upaya-upaya pencegahan konflik di masyarakat.

c) Melakukan advokasi bagi dilakukannya reformasi kelembagaan dan perundang-undangan menyangkut TNI dan Polri; Peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat madani untuk melakukan pengawasan terhadap TNI dan Polri.

d) Melakukan kajian dan advokasi bagi pengembangan lembaga kepolisian yang profesional, akuntabel dan berorientasi lokal. Melakukan fungsi-fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja lembaga kepolisian, baik di aras nasional maupun lokal;

3. Swasta

a) Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan pendidikan perdamaian menjadi bagian dari program Corporate Social Responsibility.

b) Meningkatan kegiatan bisnis di sektor kelautan-perkapalan dan dirgantara. c) Bekerjasama dengan masyarakat madani melakukan advokasi bagi pengembangan

lembaga kepolisian yang profesional, akuntabel dan berorientasi lokal. 4. Sumber Daya Sosial Ekonomi Sumber daya ekonomi dan sosial Indonesia masih memiliki beberapa masalah struktural namun namun tetap memiliki banyak potensi untuk diberdayakan. Dengan memanfaatkan potensi-potensi tersebut, pada tahun 2045 diharapkan dapat terwujud suatu masyarakat Indonesia yang maju, berkeadilan, sejahtera, bermartabat dan mandiri. Tidak menutup kemungkinan, di masa depan Indonesia mampu menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi dunia. Masalah-masalah struktural itu antara lain adalah:

1. posisi lemah Indonesia di dalam tata ekonomi internasional 2. belum tercapainya demokrasi ekonomi dalam arti yang seluas-luasnya 3. tajamnya kesenjangan ekonomi dan sosial 4. daya inovasi dan kewirausahaan yang rendah 5. institusi dan tata kelola pemerintahan yang tidak kondusif bagi kegiatan ekonomi

produktif 6. pengabaian sumber kekuatan ekonomi potensial dan lokal 7. serta pengabaian sejarah dalam perumusan kebijakan ekonomi

Masalah-masalah ini begitu kompleks dan saling terkait satu sama lain. Untuk itu, dibutuhkan suatu terobosan kebijakan dan strategi transformasi yang sistematis serta menyentuh titik-titik krusial permasalahan. Basis dari terobosan ini adalah penguatan kelembagaan, demokratisasi ekonomi dengan titik berat pada masalah kesenjangan dan kemiskinan, revitalisasi sektor pertanian dan kelautan, pembangunan struktur industri yang tangguh dan terkait satu sama lain, serta sistem inovasi yang berbasiskan sumber daya dan kebutuhan




lokal. Kata kunci berikutnya adalah pendidikan, yang sangat penting dalam proses pemberdayaan sumber daya ekonomi. Segenap hal di atas membutuhkan agenda-agenda aksi yang dijalankan secara sinergis tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari elemen-elemen swasta dan masyarakat. Agenda aksi pemerintah:

1. Memperkuat aspek kelembagaan untuk memfasilitasi situasi ekonomi yang efisien dan produktif, dengan fokus pada birokrasi yang bebas korupsi, melayani publik dan mendukung penguatan masyarakat madani; membangun lembaga peradilan yang independen dan menjamin sistem kepemilikan; dan kebijakan politik yang mendukung kebebasan berusaha

2. Melakukan desentralisasi ekonomi seutuhnya dan mengadopsi kebutuhan, pengetahuan, serta potensi lokal dalam perumusan kebijakan ekonomi.

3. Menyediakan infrastruktur dan suprastruktur yang menjamin berkembangnya struktur industri yang tangguh dan saling terkait dengan berbasiskan teknologi tepat guna dan sistem inovasi yang komprehensif; serta secara khusus melakukan revitalisasi sektor pertanian dan kelautan.

4. Melakukan diplomasi ekonomi secara aktif dengan tujuan mendukung ekonomi dalam negeri yang mandiri seutuhnya.

5. Memfokuskan diri pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat 6. Mengoptimalkan potensi ekonomi dalam negeri khususnya perluasan basis pajak

Agenda aksi swasta dan masyarakat madani:

1. Melakukan kolaborasi yang sinergis dengan pemerintah, dunia pendidikan tinggi, dan masyarakat lokal dalam pengembangan teknologi dan inovasi dalam sebuah optimalisasi potensi ekonomi yang saling menguntungkan

2. Mampu menyadari dan mengidentifikasi potensi lokal, potensi sektor pertanian dan kelautan, serta mengembangkannya menjadi produk bernilai tambah tinggi.

3. Mampu memanfaatkan aspek positif dari globalisasi dengan menonjolkan kemampuan inovasi berbasiskan sumber daya lokal

Di samping itu, peran pendidikan sangat penting dalam optimalisasi sumber daya ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, agenda aksi pemerintah dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan anggaran untuk infrastruktur pendidikan dengan cara yang efektif dan transparan

2. Mengakui keberagaman lokal dan mengadopsinya dalam sistem pendidikan 3. Melakukan diversifikasi sekolah yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal

dengan titik berat pada berbagai variasi sekolah kejuruan dan politeknik 4. Membangun skema pembiayaan yang tepat guna untuk pendidikan tinggi, dengan

cara: penerapan sistem subsidi silang, mendukung pemberdayaan Badan Usaha Milik Kampus, dan peningkatan kerjasama dengan swasta/industri.

5. Menciptakan ”link and match” antara dunia pendidikan pada berbagai strata dengan dunia ekonomi/sektor industri, melalui: riset universitas yang aplikatif, insentif fiskal bagi dunia industri yang terlibat sektor pendidikan/riset, dan kurikulum yang menekankan faktor kewirausahaan.




6. Membangun sistem pinjaman (student’s loan) yang komprehensif dan dikelola dengan baik guna meningkatkan akses pendidikan pada semua kalangan.

7. Membangun sistem insentif untuk tetap sekolah guna mensukseskan program wajib belajar 12 tahun

Kemudian selanjutnya agenda aksi elemen swasta dan masyarakat madani adalah:

1. Merangkul universitas dan dunia pendidikan pada umumnya untuk pengembangan teknologi tepat guna guna membangun ekonomi yang berbasis pengetahuan

2. Mengoptimalkan potensi pelajar Indonesia di luar negeri untuk membangun jaringan, menarik dana penelitian, dan membuka akses bagi pendidikan dan penelitian nasional pada dunia industri global.

LANGKAH KE DEPAN Dokumen ini maupun rangkaian kegiatan PPI: IMD-SPKM 2007 bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah kontinuum yang berusaha melanjutkan apa yang sudah dimulai sebelumnya untuk semakin dimantapkan –yaitu usaha untuk mewujudkan Indonesia masa depan yang lebih baik. PPI: IMD-SPKM berusaha memperkuat tiga pilar utama dalam usaha tersebut, yaitu: semangat, materi, dan jaringan. Ketiga pilar itulah yang berusaha dirangkum dalam dokumen ini. Suara Bersama Den Haag 2007 merupakan pernyataan semangat kolektif yang menjiwai keseluruhan proses PPI: IMD-SPKM dan proses-proses lain yang saling berkolaborasi. Rangkuman Pembahasan menyiratkan alur materi yang diperkaya dengan makalah-makalah yang masuk. Sementara jaringan yang terbentuk paling tidak mencakup para peserta PPI: IMD-SPKM yang juga terafiliasi dengan organisasi / kelompok pelajar Indonesia di berbagai negara. Langkah ke depan yang perlu ditapaki bersama adalah memperluas dan memperkaya ketiga pilar itu. Semangat membangun Indonesia yang lebih baik tidak akan pernah bisa terlalu kuat. Demikian pula materi konseptual dan intelektual akan selalu terus berkembang. Jaringan individu-individu dan kelompok-kelompok yang siap berkontribusi dan berkolaborasi juga akan selalu butuh diperluas. Satu pilar tanpa pilar-pilar yang lain niscaya akan percuma. Semangat yang tidak diimbangi dengan materi yang kuat dan jaringan yang luas hanya akan tinggal semangat, dan seterusnya. Tapi jika ketiga pilar tersebut semakin kokoh dan sinkron, maka Indonesia Masa Depan yang lebih baik akan semakin dekat menjadi sebuah realita. Bentuk nyata usaha-usaha tersebut bisa berbentuk kajian-kajian lanjutan maupun kritik terhadap produk PPI: IMD-SPKM 2007. Bisa pula dengan menjaga kontak dan mengundang rekan-rekan lain untuk bergabung dengan jaringan Indonesia Masa Depan. Namun yang terpenting adalah dengan mengejewantahkan semangat bersama dalam karya nyata di bidang kompetensi masing-masing.




Akhir kata, kami mengundang siapa saja – lintas generasi, lintas wilayah, lintas sektoral, dan lintas waktu – untuk turut berkontribusi dengan cara dan kompetensinya masing-maisng. Indonesia Masa Depan yang lebih baik akan terus menjadi mimpi dan khayalan jika kita sendiri tidak menggerakkan diri untuk mewujudkannya.




DAFTAR MAKALAH Data dan kontak para penulis makalah dapat diperoleh dengan menghubungi Sekretariat

IMD estela mendapatkan izan tertulis dari yang bersangkutan. Sumber Daya Alam

Judul Makalah Penulis Makalah

Bioteknologi di Indonesia : tantangan , prospek dan peluang Audrey Clarissa, Hosea Saputro Handoyo, Kalman Emry Wijaya

Sustainable Economic Development Based on Biodiversity Resources in Indonesia

M. Djaeni

Visi Indonesia 2045 : Ekosistem Kepuluan Sebagai Basis Pembangunan Berkelanjutan

Dwiko B. Permadi

Fenomena Bioterorisme dan Ancamannya terhadap Ketahanan Pangan Nasional

Nurul Hidayah

Pengelolaan Sumber Daya Alam : Tantangan bagi Tanggung Jawab Korporasi Indonesia

Michael Putrawenas

SDA dan Perkembangan yang Berkelanjutan (Konsep dan Penerapan Desarrollo Sostenible)

Aristanto Hari Setiawan

Live With Slope Instability Jenny Wang

Optimasi Pengelolaan Sumber Energi Ari Warokka

Sumber Daya Manusia


Indonesia Berangkat Menuju Industrialisasi Pendidikan : Kenapa Tidak ? Achmad Adhitya, Anwar Sadat Sari Siregar

Transformasi Nilai Kepemudaan Menuju ke Sumpah Pemuda Indonesia III Achmad Adhitya, Fahmi Rizanul Amrullah

Solusi untuk Program Pencegahan Kanker Leher Rahim di Indonesia Tommy Dharmawan

Penghambat Perkembangan Pendidikan Sekolah Dasar, Menengah Pertama, dan Menengah Atas di Indonesia

Juliansyah Shariati Pratomo

Organizing Media to Accommodate Classroom Management at an Intercultural and Religious Learning Setting : From Philosophy through Policy to Practice

Muchammadun Abdullah Chafidh

Kurangnya Kontrol dan Komitmen Pemerintah terhadap Masalah Merokok Tommy Dharmawan

Mencari Bentuk Kelas Virtual Sebagai Bagian Integral dari Kelas Presensial : Sebuah Ide

Advent Tambun

Mengenal dan Mengembangkan Bioetika Indonesia Aristanto Hari Setiawan




Sumber Daya Institusi / Kelembagaan


Akuntabilitas Publik di Indonesia Gde Yoga Prawita

E-Government : Di manakah kita (kini) ? Syamsul Ibad

Srategi Pembangunan di Wilayah Rawan Tsunami Berdasarkan Perspektif Ekonomi di Aceh dan Nias

Achmad Adhitya

Rethinking Indonesian Governance ; Dari Government ke Governance Rosdiansyah, Ishak Salim, Wiky Witarni

Visi dan Strategi Transformasi Konflik Indonesia Shiskha Prabawaningtyas

Visi dan Strategi Transformasi Politik Pertahanan dan Keamanan Indonesia Najib Azca

The Intricate Tapestry of ASEAN Security Lianita Prawindarti

Tata Pemerintahan Daerah Arif R. Effendy

Sumber Daya Sosial Ekonomi


MNC dan Akuntabilitas Perusahaan Ari Warokka

Inovasi Inc: Membangun Sistem Inovasi dan Produksi Nasional yang Berkemanusiaan di Indonesia

Berly Martawardaya

Fenomena Urbanisasi Kota Kecil dan Menengah di Indonesia dan Tantangan Pembangunannya

Fajar Hari Mardiansjah

Revitalisasi Industri Peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda Cahyono Susetyo

Apakah Pengentasan Kemiskinan Sudah Tepat Sasaran ? Anwar Sadat Sari Siregar

MNC dan Akuntabilitas Perusahaan Ari Warokka

Inovasi Inc: Membangun Sistem Inovasi dan Produksi Nasional yang Berkemanusiaan di Indonesia

Berly Martawardaya

Fenomena Urbanisasi Kota Kecil dan Menengah di Indonesia dan Tantangan Pembangunannya

Fajar Hari Mardiansjah

Bioteknologi Indonesia : Tantangan, Prospek dan Peluang

oleh

1. Audrey Clarissa (ITB/IPSF), [email protected]

2. Hosea Saputro Handoyo (HAN University/GeNeYouS/IBSF/PPI-Arnhem Nijmegen),

[email protected] / www.hshandoyo.net

3. Kalman Emry Wijaya (ITB/IBSF), [email protected]

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau dan jumlah

penduduk 230 juta jiwa. Indonesia sendiri terletak di wilayah khatulistiwa yang

cenderung memiliki iklim tropis, oleh karena itu Indonesia memiliki potensi agrikultur dan

maritim yang dapat dikembangkan dengan baik. Hal ini merupakan potensi yang

menjanjikan sebagai negara berkembang yang memiliki pangsa pasar yang besar dan

potensi investasi yang cukup menjanjikan khususnya di bidang bioteknologi.

Bioteknologi sendiri merupakan ilmu multidisipliner yang berkembang dalam beberapa

dasawarsa ini. Berbagai negara di dunia berlomba-lomba agar tidak tertinggal dalam

memajukan bioteknologi di negara mereka masing-masing. Di Indonesia sendiri telah

cukup banyak lembaga riset bioteknologi di berbagai bidang, antara lain LIPI (Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia), Eijkman Molecular Center, dan juga berbagai perusahaan

bio-business swasta juga telah mengembangkan laboratorium riset bioteknologi.

Masyarakat Indonesia sendiri pada dasarnya belum sepenuhnya menyadari akan

pentingnya perkembangan bioteknologi. Hanya kalangan yang berpendidikan tinggi-lah

yang mengerti akan posisi bioteknologi. Indonesia saat ini sudah memiliki berbagai

organisasi profesi yang mendukung di bidang Bioteknologi, antara lain Konsorsium

Bioteknologi Indonesia (KBI) yang terdiri atas peneliti yang berkecimpung di bidang

Bioteknologi, Indonesian Biotechnology Students’ Forum (IBSF) yang merupakan

kumpulan berbagai mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dan memiliki ketertarikan di

bidang bioteknologi.

Terlepas dari hal itu, perkembangan bioteknologi di Indonesia saat ini terbentur dengan

kurangnya koordinasi riset dan teknologi transfer baik dari pemerintah, akademisi,

hingga praktisi bioteknologi sendiri. Hal ini menyulitkan berbagai peneliti di Indonesia

untuk mengembangkan riset mereka, dan membuat berbagai investor enggan dalam

menanamkan modal. Hal ini pula menghambat tersedianya sarana/prasarana

bioteknologi nasional yang rata-rata berasal dari luar negeri.

Karya tulis ini akan mencoba memaparkan beberapa program realistis untuk memajukan

Indonesia lewat bioteknologi secara sistematis dan terencana pada tahap awal

pembangunan.

Kata kunci : bioteknologi Indonesia, prospek bioteknologi Indonesia, pendidikan.

1. ANALISIS KONDISI

1.1 Analisis permasalahan

Perkembangan bioteknologi Indonesia dimulai pada tahun 1985. Departemen Riset dan

teknologi menetapkan bioteknologi sebahai prioritas pengembangan iptek yang

kemudian ditindaklanjuti dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Geliat

bioteknologi kemudian diawali oleh pembentukan Pusat Antar Universitas (PAU) yang

dipusatkan di tiga universitas/institut sebagai centers of excellence yaitu:

1. Bioteknologi kedokteran : Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan

Universitas Indonesia dan Eijkman Molecular Biology Insitute

2. Bioteknologi industri : Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

3. Bioteknologi pertanian : Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan

Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia – Bioteknologi

Pemerintah kemudian menugaskan PAU-PAU tersebut untuk menyusun mata kuliah

bioteknologi hingga jenjang S-3. Usaha-usaha ini terus ditindaklanjuti dengan

menerbitkan jurnal penelitian bioteknologi dengan pusat di UGM dan pembentukan

himpunan-himpunan berbasis bioteknologi. Patut disayangkan karena usaha ini terpuruk

memasuki krisis ekonomi tahun 1997. PAU-PAU membubarkan diri karena tidak ada

tindak lanjut yang berarti. Secara kasar dapat dikatakan perkembangan bioteknologi

menjadi tidak terencana bahkan mentah kembali.

Pada tahun 2000, bioteknologi kembali menjadi prioritas dalam Jakstra Ipteknas yang

kemudian dilanjutkan Renstra Ipteknas. Sayangnya, program ini hanya dianggap

sebagai tindak lanjut program Repelita Orde baru yang sudah mentah.

Regulasi riset di Indonesia sebetulnya sudahlah sangat mantap dengan mengadopsi

aturan-aturan internasional. Namun demikian aturan-aturan yang ada sebenarnya belum

tepat guna untuk diaplikasikan saat ini. Banyak dari aturan tersebut mengikat dan hanya

menyangkut berbagai biaya dan persoalan administrasi internasional yang justru

menghambat pendanaan riset Indonesia.

Disamping hal tersebut, isu-isu negatif dalam masyarakat mengenai produk transgenik

(GMO) menyebabkan berbagai investor agro-bioteknologi semakin ragu untuk

mengembangkan bisnis mereka. Kekurangpahaman masyarakat akan ilmu bioteknologi

ini telah menghambat perkembangan ilmu ini, sehingga penyebaran informasi yang

tepat sangat diperlukan.

Sekalipun bioteknologi ini menjadi isu yang dinilai penting oleh banyak orang, belum ada

tindakan nyata yang diambil oleh pemerintah terutama dengan berbagai konflik dan

permasalahan yang ada di Indonesia, sehingga bioteknologi bukanlah prioritas utama.

Meskipun demikian, sangatlah penting isu ini tidak lantas kita tinggalkan begitu saja

karena bioteknologi akan menjadi kunci berbagai perkembangan di masa depan dan

dapat dikatakan bahwa langkah yang kita lakukan saat ini merupakan investasi jangka

panjang.

Biodiversitas alami yang tinggi di Indonesia merupakan aset tersendiri. Aset ini tentunya

merupakan kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Indonesia, tetapi di lain

pihak biodiversitas ini pun menjadi suatu ancaman bila tidak kita tangani dengan baik.

Berbagai pihak akan berusaha mendapatkan kekayaan alam Indonesia dan

memanfaatkannya bagi keuntungan mereka pribadi. Hal ini tentunya tidak dapat kita

biarkan begitu saja dan sekali lagi perlu ditekankan penguatan SDM dan regulasi.

Tantangan terbesar adalah penyediaan SDM terampil dan berwawasan bioteknologi

luas. Umumnya bioteknologi di Indonesia berlandaskan bidang keilmuwan pertanian

atau ilmu alam baik biologi atau kimia. Sangat sedikit universitas yang berbasis

kedokteran sepert di UI. Di luar negeri, negara maju seperti Jepang, bioteknologi bisa

saja berbasis keteknikan. Bahkan negara berkembang sekalipun seperti Malaysia,

beberapa universitasnya juga memiliki departemen bioteknologi berbasis pertanian dan

teknik sekaligus. Universitas di Indonesia masih terhambat masalah pendanaan dan

penyediaan fasilitas seperti yang dialami Univeristas Atmajaya. Berdasarkan informasi

yang didapat dari mahasiswa Universitas Atmajaya, program bioteknologi Atmajaya

lebih berbasis teori dan bukan pada praktik seperti yang diusung oleh negara-negara

lainnya.

Di Indonesia, para praktisi bioteknologi Indonesia masih sebagian besar mengenyam

pendidikan bioteknologi di luar negeri. Di satu sisi, hal ini merupakan peluang yang

besar untuk memberikan kontribusi pada negara baik dari sisi pendidikan maupun riset.

Di sisi lain, diperlukan pula praktisi bioteknologi yang mengerti akan kondisi domestik

Indonesia.

1.2 Analisis Peluang

Apabila perkembangan bioteknologi secara keilmuwan di Indonesia kuat khususnya di

bidang pertanian, perkembangan industri/bioindustri Indonesia justru sebaliknya. Seperti

contoh di pendahuluan, bioteknologi pertanian dengan pemanfaatan tanaman transgenik

oleh perusahaan seperti Monsanto/Monagro Kimia, banyak mendapat tantangan.

Sehingga pemanfaatan bioteknologi pertanian kita masih bersandar pada bioteknologi

tingkat tua yaitu pemanfaatan pada tingkat seluler bukan molekuler. Contohnya adalah

industri kultur jaringan yang berkembang baik dalam industri kehutanan dengan

kebutuhan penyediaan bibit tanaman untuk reboisasi maupun untuk estetika seperti

bunga-bunga pajangan seperti anggrek ataupun mawar.

Ditinjau dari sisi farmasi, perusahaan farmasi nasional baik yang BUMN seperti PT

Kimia Farma, Tbk dan PT Kalbe Farma juga mulai melirik kebutuhan produk obat

bioteknologi. PT Kimia Farma menggandeng LIPI dan lembaga riset Jerman, Fraunhofer

untuk mengembangkan teknologi produksi obat-obat berbasis protein yang lebih murah

dengan teknologi molecular farming. PT Kalbe Farma menggandeng lembaga riset Kuba

dan Eropa dengan membentuk anak perusahaan bernama Innogen yang berkantor di

Singapura.

Dengan uraian di atas, prospek perkembangan bioteknologi di Indonesia terlihat

semakin jelas. Pertama, untuk pendidikan S-1, bioteknologi tidak harus berarti memiliki

pengalaman eksperimen rekayasa genetika karena fondasi bioteknologi adalah

pemanfaatan molekul biologi baik DNA, protein, ataupun selular. Pengalaman di tingkat

S-1 bisa ditingkatkan dengan ke tingkat S-2 dan S-3 untuk penguasaan materi

bioteknologi yang lebih dalam dan luas. Penelitian bioteknologi bisa dilakukan pada

umumnya di lembaga penelitian Indonesia sendiri yang sudah mengarah ke bioteknologi

modern seperti LIPI, Eijkman, Balitbiogen, dsb.

Dengan mulai masuknya industri farmasi ke ranah bioteknologi, maka peluang

memasuki lapangan kerja dengan keahlian bioteknologi semakin besar selain yang

sudah ada selama ini untuk industri pangan dan pertanian. Termasuk yang baru adalah

industri kosmetika yang juga maju pesat. Lembaga pemerintah terkait produk obat dan

pangan yaitu Badan POM dalam penerimaan pegawai tahun 2005 juga mulai mencari

alumni bioteknologi yang menunjukkan semakin banyaknya produk obat, termasuk

vaksin dan pangan yang berbasis bioteknologi.

Dari segi regulasi, Indonesia sudah mulai melakukan langkah-langkah proteksi seperti

pengajuan resolusi Bio-Piracy yang disetujui PBB (2007) untuk melindungi biodiversitas

Indonesia.

Dari sisi tenaga ahli, peneliti Indonesia, Arief Indrasumunar mendapatkan paten atas

hasil riset molekuler tanaman kedelai dari perusahaan tempatnya bekerja UniQuest,

Australia (http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/16/humaniora/3533979.htm). Ini

menunjukan bahwa SDM Indonesia tidak kalah berkualitas.

2. ANALISIS TREND

2.1 International

Perkembangan bioteknologi setelah lebih dari 50 tahun diawali dengan teknologi

rekayasa genetika dan protein ini menjadi semakin cepat. Rekayasa protein saat ini

menjadi andalan bioteknologi modern karena produk-produk bioteknologi yang beredar

luas di masyarakat umumnya seperti hormon, antibodi hingga kosmetika.

Teknologi sekunder dari bioteknologi adalah kloning. Teknologi ini cukup kontroversial

hingga kini walaupun pada dasarnya sangatlah bermanfaat. Dengan teknologi ini,

manusia mampu memsintesis jaringan/organ baru sebagai ganti yang rusak.

Bioteknologi khususnya kloning kini dipandu oleh code-of-conducts yang dikenal

sebagai bioethics (etika biologi) untuk menghindari usaha-usaha tidak bermoral seperti

menciptakan manusia unggulan/mengkloning manusia.

Bioteknologi kini terus berkembang dan telah “mengawinkan” diri dengan nanoteknologi

hingga menghasilkan nanobioteknologi atau bioteknologi di tingkat nanometer

(molekuler) dengan penekanan pada nanomedicine atau penemuan obat-obat baru dan

peningkatan efektivitas obat melalui “drug delivery system”.

Perusahaan-perusahaan multinasional kini mulai menggandeng pusat-pusat riset dan

universitas untuk meningkatkan kualitas produk dan inovasi terakhir keilmuan di

bioteknologi untuk melakukan transfer teknologi dan juga tentunya keuntungan yang

besar. Sebagai contoh, Phillips yang bergerak di bidang teknologi kelistrikan kini sejak

2004 sudah mulai beralih pada bioteknologi dengan menjual cabang-cabang

perusahaan chips dan mendirikan Biotechnology – Nanotechnology Research and

Development Centers di Eropa.

Dari tingkat pemerintahan, negara-negara maju khususnya Eropa telah menyepakati

Traktat Lisbon 2010 dimana bioteknologi akan secara permanen menjadi salah satu

sumber pendapatan nasional dan alokasi 3% dari GDP Uni Eropa. Mereka mendirikan

organisasi yang mengkoordinir riset dan membangun jembatan dengan dunia industri.

Mereka juga melengkapi para peneliti muda dengan berbagai fasilitas dan dana untuk

mengembangkan diri dan mengikuti perkembangan riset terakhir di dunia bioteknologi

hingga nanoteknologi. Setiap tahunnya regulasi penelitian pun diperbaharui untuk

mengikuti perkembangan zaman.

2.2 Indonesia

Tren bioteknologi Indonesia secara umum sudah menunjukkan progres yang cukup

baik. Sebagian masyarakat Indonesia sudah mulai menerima produk-produk

bioteknologi modern, seperti krim anti-penuaan-dini dari L’Oreal, Yakult, hingga terapi

hormon.

Dari segi bio-business, beberapa produk bioteknologi mulai beredar di pasaran

Indonesia, antara lain bio-fuel (bio-solar, bio-premium, bio-pertamax), serta berbagai

protein terapis lainnya. Berbagai organisasi profesi yang terkait dengan bioteknologi pun

cukup banyak, antara lain Konsorsium Bioteknologi Indonesia (KBI), Indonesian

Biotechnology Students’ Forum (IBSF). Yang kini menjadi tantangan bagi seluruh pihak

yang terkait dengan bioteknologi baik dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga

masyarakat adalah koordinasi dan imej dari bioteknologi nasional.

3. STRATEGI TRANSFORMASI

Memang perlu disadari bahwa prioritas Indonesia kini bukanlah bioteknologi tapi

pertumbuhan ekonomi baik mikro maupun makro. Walaupun demikian, persiapan untuk

menanggulangi perkembangan bioteknologi yang pesat di dunia tetaplah dibutuhkan.

Melakukan perencanaan yang baik adalah salah satu hal yang krusial tetapi

perencanaan hingga 25 ataupun 50 tahun dalam bidang bioteknologi adalah tidak

masuk akal. Sebagai contoh, Belanda melalui Netherlands Genomics Initiatives sendiri

sempat kewalahan melakukan perencanaan 10 tahun di bidang genomic akibat begitu

cepatnya perkembangan ilmu dan industri. Oleh karena itu, beberapa strategi yang

dapat diusulkan dalam 5 tahun adalah:

Tiga tahun pertama:

1. Optimalisasi lembaga ataupun insitutusi yang sudah ada dengan membentuk

kembali PAU-PAU yang dikoordinasikan oleh pemerintah (baik melalui

DepRisTek, BPPT ataupun LIPI dan lembaga independen seperti KBI.

Tahun keempat dan kelima:

1. Melakukan update mengenai pendidikan bioteknologi di pendidikan tingkat

menengah dan mulai membuka program S1 di bidang bioteknologi sebagai

jurusan utama di lebih banyak univeristas, bukan materi tambahan. Untuk

menanggulangi masalah fasilitas, universitas/lembaga pendidikan dapat bekerja

sama dengan luar negeri unutuk mendapatkan peralatan riset “second hand”

ataupun training ilmu/teknik terbaru.

2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bioteknologi dimulai dari

pelajar tingkat SD hingga SMA melalui festival bioteknologi yang diberdayakan

melalui organisasi kemahasiswaan di bidang bioteknologi misal IBSF.

Memanfaatkan media untuk menginformasikan bioteknologi yang tepat dan

menarik di masyarakat.

3. Mengadakan simposium/kongres nasional tahunan untuk membentuk network

antar peneliti dan industri bioteknologi di Indonesia.

Selain itu secara parallel, pemerintah sepantasnya pengirimkan duta-duta

pelajar/peneliti pada acara-acara internasional yang menyangkut bioteknologi untuk

terus mengikuti perkembangan bioteknologi dan membangun jaringan internasional

yang lebih kokoh.

4. VISI MASA DEPAN

1. mempersiapkan SDM handal di bidang bioteknologi dan bidang-bidang

lainnya yang terkait.

2. mengembangkan pusat-pusat riset bioteknologi yang lengkap dan

bermanfaat, sehingga dapat memfasilitasi ahli-ahli bioteknologi dari

Indonesia untuk bekerja bagi Indonesia

3. Memajukan Indonesia melalui biodiversitas kekayaan alam dengan

pemanfaatan bioteknologi di segala bidang

4. Membangun komunitas bangsa Indonesia yang paham akan bioteknologi

SIMPULAN

Langkah-langkah strategis yang tepat dan terkoordinasi di tingkat nasional

maupun internasional menunjang pengembangan bioteknologi di Indonesia.

Usaha ini akan sangat membuahkan hasil bila masing-masing stakeholders

(pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat) mampu menjalankan

fungsinya dengan baik. Sebagai langkah awal adalah mengaktifkan kembali

konsep program pembangunan yang telah dicanangkan pada tahun 1985

dengan adapatasi saat ini.

REFERENSI

1. Antara, http://www.antara.co.id/arc/2007/5/13/mahasiswa-indonesia-di-australia-

raih-paten-internasional/, akses terakhir: 23 Mei 2007

2. Arief B. Witarto. 2006. Sumbangan Pendapat tentang RUU RPJPN IPTEK,

disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU RPJPN IPTEK, 9

Maret 2006

3. . Harian Kompas, 17 Juni 2005.

4. Arief B. Witarto. 2005. Kloning terapi makin jadi kenyataan. Harian Kompas, 17

Juni 2005.

5. Witarto, Arief Budi. 2005. Bioteknologi, sebuah gelombang ekonomi baru. Harian

Bisnis Indonesia, 14 Juni 2005.

Personal Communication

1. Terry Vrijenhoek, Ketua Genomic Network for Young Scientists (bagian dari

Netherlands Genomic Initiatives untuk peneliti muda Belanda, 31 Mei 2007

2. Arief Budi Witarto, Peneliti Bioteknologi LIPI, 31 Maret 2007

FENOMENA BIOTERORISME DAN ANCAMANNYA TERHADAP

KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Nurul Hidayah

nurul.hidayah@ wur.nl

Warga PPI Wageningen - Belanda

INTISARI

Bioterorisme merupakan suatu ancaman atau kekhawatiran baru di masa

mendatang. Targetnya bisa berupa manusia, hewan ternak, tanaman pertanian dan sistem

lingkungan. Dalam bidang pertanian, bioterorisme ini merupakan ancaman yang dapat

mengganggu ketahanan pangan nasional karena infrastruktur pertanian rentan terhadap

ledakan penyakit yang dihasilkan dari bioterorisme ini.

Bioterorisme merupakan manifestasi dari senjata biologis, yang didefinisikan

sebagai mikroorganisme atau substansi bioaktifnya yang tumbuh atau mempengaruhi

inang target sehingga menyebabkan inangnya menjadi sakit atau mati. Mikroorganisme

ini bisa berupa mikrobia secara alami, strain type liar atau hasil rekayasa genetika.

Ancaman bioterorisme terhadap ketahanan pangan nasional seharusnya menjadi perhatian

semua pihak, baik itu pemerintah, para ilmuwan (khususnya ahli mikrobiologi -

fitopatologi) dan konsumen.

Untuk itu topik-topik tentang keamanan hayati yang perlu dikembangkan

meliputi: kesadaran akan adanya problem ini, keterlibatan diantara para ahli mikrobiologi

- fitopatologi, kerjasama antara pemerintah, sektor komersial, organisasi internasional

dan universitas, serta pendanaan semua aspek penelitian yang mendukung keamanan

hayati, khususnya karakterisasi dan deteksi secara molekuler dan identifikasi patogen.

Kata kunci: bioterorisme, ketahanan pangan.

Live with the slope instability

Many times we have read in the newspaper that one the forces of nature which has turned out to

be the natural disaster is the slope failure. In Indonesia, we have recorded a long list of slope

failure and in many occasion it has cause the lost of property and many lives. One of the

triggering factors of the slope instability is the precipitation and the most up-to date issue is the

climate change that affects the rainfall pattern. And Indonesia is the in the top of the

deforestation issue, and we will have to live with the consequence of our ignorance if we don’t

aware of what is happening in our country.

Keywords: slope failure, rainfall, deforestation

One of the forces of nature that has been a catastrophe in Indonesia is the slope failure. We have

a long list of landslide events that happen in Indonesia every year. The lists of the some of the

landslides events that occurred in Indonesia: (source:http://gsc.nrcan.gc.ca/landslides/in_the_news_e.php; http://landslides.usgs.gov/recent/archive/)

2007

- Jan. 12: Deadly landslide hits Indonesia in Sangihe island

- Feb. 6: Six dead in landslide in Indonesia's West Java

- Mar. 3: 40 die in Indonesian landslides in Flores

- Apr. 22: Three killed in Indonesian landslide in Sumatra.

- May 1. Five killed in Indonesia landslide in West Sulawesi.

2006 Jan. 4: Indonesian landslide buries village in Central Java.

2005 Sep. 2: Death toll in Indonesia's landslide in West Sumatra climbs to 17.

2004 Mar. 29: Landslides in Indonesia kill four, 32 missing in South Sulawesi.

The term landslide denotes the movement of a mass of rock, debris or earth down slope (Cruden,

1991). There are many types of landslide according to the types of movement and material

(Varnes, 1978) or according to the volume, velocity, etc. of the landslide. Generally, there are

two factors that affect the landslide event:

-conditioning factors (internal factors): e.g. the condition of the slope

-triggering factors (external factors): precipitation and earthquake.

The main issue nowadays:

- landuse (as a conditioning factor) and then the change of the use of the land.

- the climate changing that change the rainfall characteristics.

The fact: Almost all the landslides that happened in Indonesia are triggered by the heavy rainfall.

With the issue of the climate changing and the deforestation, Indonesia is every day become

more susceptible to the slope instability because the climate changing changes the characteristics

of the rainfall and increase the intensity of the rainfall. And the deforestation decrease the shear

strength of the soil since the root of the vegetation adds some value in the soil cohesion.

The simple explanation:

Terzaghi’s theory (1936) of the effective stress of the soil.

- Total stress (s): stress that is acting on the soil which is made up of the weight of soil

vertically above the plane, together with any forces acting on the soil surface (e.g. the

weight of a structure)

- Effective stress (s’= s-u): It is a measure of the stress on the soil skeleton (the collection

of particles in contact with each other), and determines the ability of soil to resist shear

stress.

Pore water pressure (u) : the pressure of the water on that plane in the soil.

(Source: http://environment.uwe.ac.uk/geocal/SoilMech/stresses/stresses.htm)

Later on, the stress is used to calculate the soil strength, the shear strength. It is the maximum

stress that can be applied tangentially on a plane within a soil mass before sliding occurs on that

plane.

s= c’+ s’ tan f’

c’= effective cohesion (interlocking of the soil) (kPa)

s’ = effective stress (kN/m^2)

f’ = effective angle of friction (friction intergranular of the soil) (º)

Since that we cannot control what will happen in the soil, but we do can do something to control

the factor that will cause the landslide, it is recommended that everyone takes his part from now

on.

Unfortunately, soils are made by nature and not by man, and the products of nature are

always complex… As soon as we pass from steel and concrete to earth, the omnipotence of

theory ceases to exist. Natural soil is never uniform. Its properties change from point to point

while our knowledge of its properties are limited to those few spots at which the samples have

been collected. In soil mechanics the accuracy of computed results never exceeds that of a crude

estimate, and the principal function of theory consists in teaching us what and how to observe in

the field.” (Terzaghi)

The ones we can control then are deforestation and the climate change.

Some excerpts to awaken our minds:

Landslides are common in Indonesia because of illegal logging and heavy flooding

during the rainy season. In November, more than 200 people were killed when a flash flood

ravaged the Bukit Lawang resort in North Sumatra.

(http://www.theage.com.au/articles/2004/03/27/1080330986586.html)

The Guinness World Records had approved a proposal by Greenpeace that Indonesia's

forest destruction be included in its 2008 record book …

(http://www.stuff.co.nz/stuff/4047151a7693.html

Indonesia pays for deforestation with landslides, floods, death

(http://www.todayonline.com/articles/93441.asp)

Solution/conclusion:

No solution will be offered through this article. But there is something we can do if we want to.

Even though if we have a great idea or great theory to develop our country, but when the

environment is totally destructed, there aren’t many things we can do. The most important thing

is to save the place where we want to build our future. If we keep thinking of becoming

industrial country without paying attention to the necessity of the environment, we won’t be able

to do what we have been planning.

Government and all of us have to realize that deforestation can be controlled by all of us. And

though we can’t stop the landslide, but we can control it. With the advance of the technology, we

can know the characteristics of the landslide and there are many analyses available to study the

slope stability. But we have to realize that with the advance of science, we still can’t predict very

well the climate and rainfall pattern. So it will be wiser if we take control of the things that we

can do: stop deforestation and respect the nature.

References:

www.usgs.gov

www.livescience.com

www.nationalgeographic.com

Abramson L.W., Lee T.S., Sharma S., & Boyce G.M., 1996, Slope Stability and Stabilization

Methods, John Wiley & Sons, Canada.

Cho S.E. & Lee S.R., Instability of unsaturated soil slopes due to infiltration, 2001, Computers

and Geotechnics 28 (2001) 185-208.

Fredlund D.G & Rahardjo H. , 1993, Soil Mechanics for Unsaturated Soils, John Wiley &Sons,

Inc., Canada.

Krejčí, O.; Baroň, I.; Bíl, M.; Hubatka, F.; Jurová, Z.; & Kirchner, K. (2002). Slope movements

in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1997:

a case study. Physics and Chemistry of the Earth 27: 1567–1576.

Lim T.T, Rahardjo H., Chang M.F. & Ferdlund D.G., Effect on Rainfall on Matric Suctions in a

Residual Soil Slope, 1996, en Canadian Geotechnical Journal, 33: 618-628.

Rahardjo H. & Fredlund D.G., Mechanics Of Soils With Matric Suction, en Geotropika’92,

International Conference on Geotecnical Engineering and Parallel Short Course on Ground

Improvement and Foundation Engineering. 21-25 abril 1992, Malasia.

Rahardjo H. & Han K. Kwong, Shear Strenght of Saturated Soils As It Applies To Slope

Stability Analysis, en Symposium on Unsaturated Soil Behaviour and Applications, Nairobi,

Kenya, 22-23 agosto 1995.

Rahardjo H., Li X.W., Toll D.G., Leong E.C., The effect of antecedent rainfall on slope stability,

2001, Geotecnical and Geological Engineering 19: 371-399

IMD IMD IMD IMD –––– SKM 2007 SKM 2007 SKM 2007 SKM 2007

1111

Optimasi Pengelolaan Sumber Energi Ari Warokka

A. Analisis Situasi:

Sulit untuk diingkari bahwa Indonesia memiliki aneka ragam sumber daya energi dalam

jumlah energi dalam jumlah memadai namun tersebar tidak merata. Permintaan atau

konsumsi energi pun tumbuh pesat seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Lebih

dari 60% beban konsumsi berada di Jawa, wilayah yang membutuhkan banyak energi,

namun yang tidak memiliki sumberdayanya sendiri dalam jumlah memadai. Sebaliknya,

banyak sumber energi terdapat di tempat berpenduduk sedikit, seperti Kalimantan dan

Sumatra, yang kegiatan ekonominya belum berkembang serta berjarak cukup jauh dari

Jawa.

Sementara itu, di tengah kekayaan sumberdaya energi yang dimiliki, konsumsi energi

Indonesia masih sangat tergantung pada minyak bumi (Tabel 1). Yaitu jenis sumber

energi mahal bila dibandingkan dengan gas bumi maupun batubara. Sehingga tidaklah

mengherankan bila potensi sumber energi di Indonesia mempunyai karakteristik sebagai

berikut:

a. cadangan energi primer yang besar dan sangat beragam dan ekspor sumber daya

energinya berperan vital terhadap ekonomi nasional,

b. keterkaitan dengan ekonomi domestik sangat sensitif terhadap fluktuasi harga

energi di pasar dunia, dan

c. permintaan terhadap energi final pun di dalam negeri tumbuh dengan pesat.


2222

Tabel 1: Komposisi sumber energi di 10 negara terbesar di dunia,

dengan Indonesia sebagai perbandingan

(juta ton setara minyak)

Ranking Negara Minyak

Bumi

Gas

Alam

Batubara Energi

Nuklir

Hydro

Electric

Total %

1 Amerika Serikat 937.6 582.0 564.3 187.9 59.8 2331.6 22.80%

2 China 308.6 35.1 956.9 11.3 74.2 1386.2 13.60%

3 Federal Rusia 128.5 361.8 105.9 32.4 40.0 668.6 6.50%

4 Jepang 241.5 64.9 120.8 64.8 22.6 514.6 5%

5 India 119.3 28.9 204.8 3.8 19.0 375.8 3.70%

6 Jerman 123.6 77.3 85.7 37.8 6.1 330.4 3.20%

7 Kanada 99.6 80.5 30.5 20.5 76.4 307.5 3%

8 Perancis 94.0 40.2 12.5 101.4 14.8 262.9 2.60%

9 Inggris 80.8 88.2 38.1 18.1 1.7 226.9 2.20%

10 Korea Selatan 104.8 28.4 53.1 29.6 1.3 217.2 2.10%

20 Indonesia 54.7 30.3 22.2 - 2.5 109.6 1.10% Sumber: BP Statistical Review of World Energy 2005

Oleh karena itu dibutuhkan komposisi pemanfaatan energi yang ideal bagi Indonesia

untuk mengoptimumkan sumber-sumber daya energi yang dimilikinya dan

memadukannya dengan aneka ragam kebutuhan energi yang terdapat dalam tempat-

tempat yang berbeda.

Energy mix (bauran sumber energi) merupakan suatu konsep/strategi yang dapat

dipergunakan sebagai alat (tools) untuk mencapai pembangunan energi dan ekonomi

yang berkelanjutan. Kebijakan bauran energi (energy mix) menekankan bahwa

pemanfaatan energi perlu mengoptimumkan sumber energi yang ada. Indonesia tidak

boleh tergantung pada sumber energi tak terbarukan berbasis fosil (minyak, batubara, dan

gas), namun harus juga mengembangkan penggunaan energi terbarukan seperti air, panas

bumi, tenaga surya, dan seterusnya. Kebijakan bauran energi di Indonesia perlu

dikembangkan dengan memperjelas strategi, sasaran penggunaan, jumlah pemanfaatan,

dan pengelolaan energi nasional, dengan mempertimbangkan potensi energi, permintaan

energi, infrastruktur energi serta faktor lainnya seperti harga energi, teknologi, pajak,

investasi, dan sebagainya.


3333

Gambar 1: Bauran Energi (Energy Mix) Indonesia, 2003

Sumber: Data DESDM, 2003

Beberapa data berikut ini sekiranya dapat menjadi pertimbangan penting dalam

menganalisis strategi pengelolaan sumber energi yang dimiliki Indonesia:

1. Cadangan minyak bumi terbukti saat ini diperkirakan sebesar 9 milyar barel,

dengan tingkat produksi rata-rata 0,5 milyar barrel per tahun, maka cadangan

tersebut dapat habis dalam waktu sekitar 18 tahun.

2. Cadangan yang diperkirakan untuk gas 170 TSCF (trilion standart cubic feed)

sedangkan kapasitas produksi mencapai 8,35 BSCF (billion standart cubic feed)

yang dibagi untuk ekspor 4,88 BSCF dan untuk domestik 3,47 BSCF.

3. Cadangan batubara di Indonesia diperkirakan ada 57 miliar ton dan merupakan

cadangan yang sudah dieksplorasi sebesar 19,3 miliar ton, dengan kapasitas

produksi sebesar 131,72 juta ton per tahun. Sehingga jika tidak ada penambahan

eksplorasi, cadangan batubara tersebut akan dapat bertahan selama 147 tahun

(Lemhanas 2006).

Bila dilihat dari segi cadangan, Indonesia masih mempunyai persediaan cukup besar,

tetapi permasalahan utama yang kerap kali terjadi di Indonesia adalah kebijaksanaan

yang belum dapat memberikan ketahanan energi secara nasional, yaitu:

1. Masih banyak yang belum mendapatkan pasokan energi seperti listrik,

2. Produksi minyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga

perlu impor,


4444

3. Harga minyak yang disubsidi memberatkan keuangan pemerintah, dan jika

dilakukan penyesuaian dengan harga internasional terjadi gejolak dimasyarakat

karena daya beli yang masih rendah dll.

Saat ini ketersediaan listrik di Indonesia baru mencapai 21,6 GW atau 108 watt per orang,

hal itu hampir sama dengan di India, yang hanya seperenamnya Malaysia (609

watt/orang) dan jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jepang yang mencapai 1.874

watt/orang. Padahal potensi sumber energi non fosil bagi ketersediaan energi listrik di

Indonesia sangat besar, yaitu:

Sumber Daya

Panas Bumi 27 GW

Tenaga Air 75 GW

Biomassa 49 GW

Tenaga Matahari (Surya) 48 KWH/m2/hari

Tenaga Angin 9 GW

Uranium 32 GW

Total 230 GW

Sumber: Data ESDM (2003)

Dan baru dimanfaatkan untuk listrik sebesar 10%. Ketersediaan energi yang dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia masih sangat rendah yaitu 0,467 toe/kapita,

dibanding dengan Jepang yang mencapai 4,14 toe/kapita, tetapi dilain pihak terjadi

pemborosan yang sangat besar, yaitu 470 toe/juta US dolar, sedangkan Jepang hanya 92,3

toe/juta US dólar (Lemhanas, 2006).

Untuk mengatasi permasalahan di bidang energi, telah dibuat berbagai kebijaksanaan

seperti Kebijakan Umum Bidang Energi (KUBE) sejak tahun 1981 dan telah dilakukan

perbaikan pada tahun 1987, 1991 dan 1998. Kemudian Kebijakan Energi Nasional (KEN)

dibuat pada tahun 2003. Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi

Energi (Energi Hijau) yang dikeluarkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

22 Desember 2003. Seperti tampak berikut ini:


5555

Gambar 2: Perkembangan Kebijakan Energi

Sumber: Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005 - 2025

Kebijaksanaan yang ada tersebut belum dapat menjawab permasalahan secara

menyeluruh, sehingga untuk operasional kebijaksanaan tersebut kemudian dibuat

Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025 yang mencanangkan pemakaian

energy mix untuk minyak menjadi 26,2%, gas bumi 30,6%, batubara 32,7%, PLTA 2,4%,

panas bumi 3,8% dan yang lainnya sebesar 4,4% merupakan energi: biofuel, tenaga

surya, tenaga angin, fuelcell, biomasa, tenaga nuklir dll.


6666

Gambar 2: Sasaran Energy Mix 2025

Sumber: Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005 - 2025

B. Analisis Trend (Global):

Pemakaian energi dunia untuk waktu mendatang seperti diperkirakan Energy Information

Administration (EIA) hingga tahun 2025 masih didominasi oleh bahan bakar dari fosil:

minyak, gas alam dan batubara, sementara untuk energi terbarukan masih relatif sedikit.

Dilihat dari segi pemakaian, sumber energi minyak secara global didominasi untuk

transportasi, dan ini sampai 2025 diperkirakan masih terus berlanjut meningkat,

sedangkan untuk daerah komersial dan tempat tinggal dapat dikatakan tidak banyak

perubahan.

Kebutuhan listrik dunia diproyeksikan akan meningkat dari 14.275 milyar watt pada

tahun 2002 melonjak menjadi 26.018 milyar watt di tahun 2025, dan untuk mendapatkan

energi listrik tersebut sebagian besar adalah dari batubara, yaitu hampir 40%, diikuti

dengan gas yang semakin meningkat.

Sementara di Asia diproyeksikan kebutuhan energi akan meningkat dari 110 quadrilliun

Btu (Qbtu) pada tahun 2002 menjadi 221 QBtu di tahun 2025 atau meningkat dua kali

lipat dalam jangka waktu 23 tahun. Dari peningkatan yang demikian tinggi tersebut,


7777

China merupakan negara yang peningkatannya sangat tinggi yaitu dari 43 Qbtu pada

tahun 2002 menjadi 109 Qbtu di tahun 2025 (EIA Outlook, 2005).

Dan bila kembali mengamati Tabel 1, sepuluh negara konsumen energi terbesar yang

masih didominasi oleh negara-negara industri maju yang tergabung dalam G8, seperti

juga kecenderungan yang terjadi di dunia, hampir semuanya menjadikan minyak,

batubara dan gas alam sebagai penopang utama kebutuhan energinya, meskipun dengan

komposisi yang berbeda-beda. Dari sepuluh negara konsumen energi terbesar tersebut,

yang jumlah kesemuanya menempati proporsi 64,76% dari total energi dunia, sebagian

besarnya tetap menjadikan minyak sebagai pasokan utama energinya.

Kelima negara yang menjadikan minyak sebagai sumber utama pemenuhan energinya

yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Kanada dan Korea Selatan. Federasi Rusia dan

Inggris menjadikan gas alam sebagai pemasok terbesar kebutuhan energi dalam

negerinya, sementara Cina dan India menggunakan batu bara sebagia penopang utama

pemenuhan kebutuhan energinya.

B. 1. Strategi Pengelolaan Energi yang Ditempuh Negara-negara Maju

Tiga negara maju, yaitu Amerika Serikat bersama dengan Jepang dan Korea Selatan

tergolong negara-negara yang masih sangat tergantung pada minyak mengingat konsumsi

yang sangat tinggi yaitu lebih dari 40% kebutuhan energinya dipasok oleh minyak.

Amerika Serikat di lain sisi sudah mengembangkan berbagai sumber energi lainnya baik

dari gas alam dan batu bara maupun energi nuklir. Bahkan konsumsi energi nuklir

Amerika Serikat merupakan yang terbesar di dunia pada tahun 2004 yaitu setara dengan

187,9 juta ton minyak. Namun demikian, besarnya kebutuhan energi karena industri dan

jumlah penduduk yang besar, membuat Amerika Serikat masih menggunakan minyak

sebagai sumber utama kebutuhan energinya.

Jika kita mencermati pertumbuhan energi-energi non fosil di Amerika Serikat, tampak

negara ini masih tetap akan mengandalkan sumber sumber energi dari fosil sebagai


8888

pemasok utama kebutuhan energinya. Hal ini dapat dilihat dari tidak terlalu tingginya

tingkat pertumbuhan energi non fosil tahun 2004 seperti nuklir yang hanya tumbuh 3,2%,

jauh lebih lambat dibandingkan dengan Jepang yang tumbuh 24,3%, Kanada sebesar

21,3% atau Cina 14,1% (BP Statistic, 2005).

Sementara Cina dengan pertumbuhan industri baru yang sangat pesat mampu

mengembangkan batu bara sebagai sumber energi alternatif dengan tujuan

ketergantungan pada minyak tidak terlalu besar. Disamping itu dengan harga batubara

yang lebih murah mampu membuat industri Cina dapat bersaing. Meskipun cadangan

batu bara Cina tidak sebesar Amerika Serikat (cadangan Amerika mencapai 27,1% dari

seluruh cadangan batu bara di dunia sedangkan Cina memiliki 12,6%), murahnya harga

energi batu bara membuat Cina begitu gencar mengintensifkan penggunaan batu bara

untuk kebutuhan energinya (EIA Outlook, 2005).

Pendekatan yang menarik dari kebijakan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam

negerinya juga bisa dilihat pada kasus Rusia atau Prancis. Dengan cadangan gas alam

terbesar di dunia (Rusia menguasai 26,7% cadangan gas alam di dunia) Rusia menjadikan

gas alam sebagai sumber utama pemenuhan energi dalam negerinya yang mencapai

setara 361,8 juta ton minyak atau 54,1% dari total energi yang dikonsumsi negara

tersebut. Produksi gas alam yang melimpah yang dilakukan oleh Rusia yang mencapai

setara 530,2 juta ton minyak (setara dengan 21,9% dari total produksi gas alam di seluruh

dunia yang merupakan produksi gas alam terbesar di dunia), membuat negara ini cukup

stabil dalam pemenuhan kebutuhan energinya.

Sementara itu Prancis memiliki caranya sendiri dalam memenuhi kebutuhan energinya.

Berbeda dengan Amerika, Cina atau Rusia yang cukup memiliki kekuatan menguasai

sumber sumber energi fosil seperti minyak, batu bara ataupun gas alam, Prancis memiliki

keterbatasan terhadap sumber sumber energi fosil tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan

energinya yang besar, selain mengembangkan perusahaan-perusahaan minyaknya

menjadi perusahaan berskala besar untuk menjamin suplai minyak dalam negerinya,

Prancis secara serius menggarap sumber energi nuklirnya hingga mampu memproduksi


9999

setara 101,4 juta ton minyak (jumlah ini merupakan 16,2% dari total energi nuklir di

dunia yang merupakan kedua terbesar setelah Amerika). Di Perancis nuklir menjadi

sumber energi utama dibandingkan dengan minyak, gas ataupun batubara.

Cara yang sama ditempuh oleh Kanada dengan memperbesar konsumsi gas alam dan

sumber energi airnya sehingga jumlah keduanya mencapai 51%, jauh diatas konsumsi

minyaknya yaitu 32,4% (Kanada merupakan negara yang memproduksi energi hydro

terbesar di dunia yang mencapai 12% dari seluruh energi hydro di seluruh dunia).

Bila kita amati kebijakan energi pada negara-negara konsumen energi terbesar tersebut,

terlihat bahwa setiap negara akan mengoptimalkan sumber energi yang mungkin untuk

diproduksinya sendiri seperti yang dengan jelas terlihat pada kasus Cina, Rusia, dan

Perancis.

Industri energi yang besar dari negara-negara tersebut dan kedekatan dengan negara-

negara produsen energi, seperti halnya industri industri minyak dunia yang dimiliki

negara-negara konsumen terbesar energi, juga perlu dikelola dengan baik untuk

menjamin ketersediaan pasokannya, seperti yang dilakukan oleh Amerika melalui

pendekatan politik dan militer pada negara-negara timur tengah. Selain itu membuat

perbandingan yang relatif berimbang terhadap sumber sumber energi yang ada membuat

ketergantungan sebuah negara terhadap satu sumber energi bisa berkurang.

Strategi Transformasi:

Pada kasus di Indonesia, sebenarnya produksi yang ada dari tiap-tiap sumber utama

energi yaitu minyak, gas alam, dan batubara, telah melebihi dari konsumsi dalam

negerinya. Produksi minyak Indonesia yang sebenarnya melebihi konsumsi dalam negeri

(produksi sepanjang 2004 berjumlah 55,1 juta ton lebih tinggi dibandingkan konsumsi

yang 54,7 juta ton) terpaksa sebagiannya harus lari ke pihak perusahaan pengelola yang

nota bene dimiliki oleh perusahaan asing (kontraktor Bagi Hasil/ KBH).


10101010

Tabel 2: Potensi Energi Nasional 2004

* Hanya di daerah Kalan - Kalbar

Sumber: Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005 – 2025

Data yang sedikit berbeda yang dikeluarkan oleh kementerian ESDM dalam Blueprint

Pengelolaan Energi Nasional menunjukkan bahwa dengan kondisi produksi minyak saat

ini dan perjanjian bagi hasil yang sedang berlaku, Indonesia harus mengimpor minyak

mentah sebesar 487 ribu barel per hari dan produk olahan minyak sebesar 212 ribu barel

per hari (total 699 ribu barel per hari), melebihi besar ekspor minyak mentahnya sebesar

514 ribu barel perhari.

Kondisi besarnya impor minyak inilah yang membuat kenaikan harga minyak mentah

dunia yang sempat menyentuh level 70 US$ per barel menjadi sangat memberatkan

APBN di tahun 2005 lalu. Melihat ketergantungan yang sangat tinggi dari minyak, sudah

saatnya Indonesia mengikuti pola kebijakan energi seperti yang dilakukan oleh Cina,

Rusia ataupun Perancis yang sumber utama energi didapat dari sumber yang pasokannya

stabil baik ketersediaan di dalam negeri maupun harganya.


11111111

Optimalisasi penggunaan batubara dan gas alam dalam waktu yang tidak terlalu lama

sebagai bagian dari kebijakan energy mix sesungguhnya segera bisa direalisasikan untuk

membuat ketahanan energi di Indonesia bisa lebih stabil. Untuk jangka panjang,

memfokuskan sumber energi non-fosil untuk dikembangkan secara besar-besaran

agaknya perlu dimulai sejak saat ini sebagaimana Jepang yang sangat serius

mengembangkan nuklir dan sel suryanya, atau Kanada yang mengembangkan energi

hidro secara besar-besaran.

Merujuk pada strategi dan program yang disusun dalam Blueprint Pengelolaan Energi

Nasional 2005 – 2025 (baik program utama dan pendukung), maka beberapa hal perlu

dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan energi nasional:

1. Segera dibuatnya undang undang energi sebagai payung utama dalam hal

energi, kemudian penyesuaian undang-undang yang terkait dengan undang-

undang energi, seperti undang-undang ketenaga nukliran, kelistrikan, panas bumi,

migas dll. Undang-undang tersebut perlu diikuti dengan instrumen-instrumen

untuk memudahkan pelaksanaan baik dipusat maupun di daerah. Juga perlu

ditetapkan program yang jelas, seperti yang tertera dalam blueprint energi yang

perlu dilakukan sinkronisasi dengan kebijaksanaan perumahan, transportasi,

industri maupun daerah komersial. Hasil blueprint tersebut perlu diformalkan

untuk menjadi acuan nasional, sehingga semua kebutuhan yang berkaitan dengan

energi harus disesuaikan dengan blueprint tersebut

2. Perlu adanya perbaikan kebijaksanaan dalam harga, selain untuk menekan

subsidi juga untuk menekan terjadinya penyelundupan BBM keluar negeri,

pencampuran berbagai jenis minyak dll. Dalam hal ini koordinasi secara nasional

diperlukan, terutama dengan penegak hukum baik Polisi maupun TNI serta

perangkat hukum lainnya. Kebijaksanaan didaerah yang saat ini kebanyakan

menunggu kebijaksanaan dari pusat, dengan adanya undang-undang energi dan

programnya yang jelas dapat menentukan arah pembangunan energi yang ada

didaerahnya sesuai dengan potensi yang ada.


12121212

3. Pengembangan instrumen kebijaksanaan dibidang fiskal yang berkaitan dengan

energi, seperti diperlukan adanya berbagai insentif secara adil dan konsisten.

Insentif yang diperlukan, diantaranya adalah:

a. pemberian insentif pajak berupa penangguhan, keringanan dan

pembebasan pajak pertambahan nilai, serta pembebasan pajak bea masuk

kepada perusahaan yang bergerak dibidang energi terbarukan dan

konservasi energi;

b. penghargaan kepada pelaku usaha yang berprestasi dalam menerapkan

prinsip konservasi energi dan pemanfaatan energi terbarukan;

c. penghapusan pajak barang mewah terhadap peralatan energi terbarukan

dan konservasi energi;

d. memberikan dana pinjaman bebas bunga untuk bagian rekayasa teknik

pada investasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.

4. Penelitian dan pengembangan di bidang energi alternatif dan konservasi energi

perlu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan nasional di bidang

penguasaan Iptek. Khususnya dalam rangka pengembangan industri yang

berkaitan dengan jasa dan teknologi energi terbarukan dan konservasi energi yang

dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau industri penelitian dan

pengembangan unggulan. Selain programnya juga perlu dianggarkan dengan baik

beaya untuk penelitian dan pengembangan yang diambil dari pengurangan

subsidi, maupun anggaran khusus yang dapat mengurangi kerugian social

ekonomi karena permasalahan pemborosan pemakaian energi. Anggaran

pemerintah untuk energi alternatif di usulkan 2,5% dari angaran subsidi, baik

subsidi untuk minyak maupun subsidi untuk listrik dan dari tahun ketahun

diberikan prioritas kenaikan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan

energi.

5. Instrumen kebijaksanaan pendidikan perlu ditujukan untuk membuka inisiatif

masyarakat dalam mengimplementasikan energi alternatif dan konservasi

energi. Selain itu diperlukan regulasi keteknikan untuk menjamin penyediaan dan

pemanfaatan energi alternatif dan konservasi energi yang berkualitas tinggi,

aman, andal, akrab lingkungan.


13131313

6. Juga pemberlakukan standar untuk memberikan jaminan akan kualitas produk,

baik produk energi maupun produk peralatan/sistem energi yang diproduksi di

dalam negeri ataupun di luar negeri, yang berhubungan dengan energi terbarukan

dan konservasi energi.

7. Jika di Malaysia ada SCORE (Special Committee on Renewable Energy) dan

Thailand membentuk EPPO (Energy Policy and Planning Office), di Indonesia

selain organisasi di Departemen ESDM, telah dibentuk BP Migas. Untuk

mengelola khusus energi terbarukan dan konservasi energi, sebaiknya dibentuk

badan energi terbarukan dan konservasi energi diluar departemen yang ada.

Referensi:

• EIA, World Energy Outlook, 2005

• Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005 - 2025, ESDM, 2003

• Kristojo, Hari dan Hanan Nugroho, Menuju Pemanfaatan Energi yang Optimum di

Indonesia: Pengembangan Model Ekonomi-Energi dan Identifikasi Kebutuhan

Infrastruktur Energi, Bappenas, 2003.

• Sugiyono, Agus, Perubahan Paradigman Kebijakan Energi Menuju Pembangunan

yang Berkelanjutan, Seminar Akademik Tahunan Ekonomi I, Pascasarjana FE UI

dan ISEI, 2004.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM:

TANTANGAN BAGI TANGGUNG JAWAB KORPORASI INDONESIA

Michael C. Putrawenas

PPI Rotterdam / PPI Belanda

Kata kunci:

Corporate social responsibility, sumber daya, sumber daya alam, tanggung jawab sosial, tanggung

jawab korporasi.

Hampir tidak akan ada yang menyangkal bahwa kepulauan Nusantara memiliki

sumber daya alam yang berlimpah ruah. Sumber daya mineral, keragaman hayati,

kekayaan hasil bumi dan laut tersebar dari Merauke sampai Sabang. Jika kekayaan

alam dan jumlah penduduk yang besar ini diasumsikan sebagai input dari suatu proses

ekonomi dan sosial, maka output yang bisa diharapkan sebenarnya cukup besar pula.

Namun, setelah sekian abad kepulauan Nusantara yang kini bernama Indonesia

dikelola oleh berbagai pemerintahan, penduduk yang hidup didalamnya masih jauh

dari menikmati potensi yang dimilikinya. Tingkat kemakmuran ekonomi Indonesia

masih relatif tertinggal dengan negara tetangganya dan indikator kemajuan sosial

tergolong sangat rendah di dunia.

Ketidakseimbangan input dan output ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan

input di negara dengan 220 juta jiwa ini bermasalah serius. Proses pengolahan atau

manajemen sumber daya kini perlu dilihat dengan lebih menyeluruh dan disadari

bahwa tiga aktor utama bisa dan perlu berperan (lebih) aktif. Tanggung jawab

manajemen sumber daya tidak bisa hanya dibebankan kepada aktor pemerintah, tetapi

masyarakat sipil dan swasta memiliki tanggung jawab yang setara –namun tidak

sama- untuk mengelola Indonesia.

Makalah ini akan mencoba membahas peran yang bisa dimainkan aktor swasta dalam

mengelola sumber daya nasional dan lokal sebagai wujud tanggung jawab (ekonomi,

sosial, dan lingkungan) perusahaan. Makalah ini dimaksudkan sebagai bahan diskusi

dan bukan penelitian ilmiah dengan kaidah akademis yang baku. Berbagai penelitian

lanjutan dan pengayaan data masih sangat diperlukan.

1. ANALISA MASALAH

Tiga masalah utama yang dapat dikuantifikasikan dalam makalah ini bermula dari

taraf hidup rakyat yang masih rendah dari berbagai ukuran, pengelolaan sumber daya

alam yang jauh dari efisien, dan rendahnya kesadaran tanggung jawab sosial

perusahaan di Indonesia sebagai salah satu aktor utama pengelolaan sumber daya.

1.1. Taraf hidup yang masih rendah

Gambar 1

Produk Domestik Bruto per kapita

(Purchasing Power Parity)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

RRC Indonesia Jepang Korea Selatan Malaysia Thailand Sumber: World Bank, 2007; UNDP, 2006.

Indikator kemakmuran ekonomi suatu negara yang paling lazim digunakan adalah

Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) per kapita (PDB per kapita). Data

yang ditampilkan Gambar 1 adalah PDB per kapita yang sudah dikoreksi dengan

perbedaan tingkat harga di setiap negara (purchasing power parity). Perbandingan

dengan Republik Rakyat Cina (RRC), Jepang, Korea Selatan, Malaysia dan Thailand

dimaksudkan untuk melihat perbandingan antara Indonesia dengan negara-negara

maju di Asia (Jepang dan Korea Selatan) serta negara berkembang (RRC) khususnya

negara tetangga yang memilki kemiripan karakteristik (Malaysia dan Thailand).

Untuk lebih mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dari tingkat taraf hidup

suatu negara, ukuran ekonomi saja tidaklah cukup. Tingkat kesehatan, kualitas hidup,

dan pendidikan adalah komponen-komponen penting yang terukur secara komposit

dalam human development index (HDI). Diukur dari PDB per kapita dan HDI,

performa Indonesia sebagai sebuah negara masih jauh dari potensi yang dimilikinya.

Bahkan HDI Indonesia menempati urutan 108 dari 177 negara.

Human Development

Index

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1980 1985 1990 1995 2000 2004

RRC Indonesia Jepang Korea Selatan Malaysia Thailand

1.2. Defisit Ekologis

Peri kehidupan masyarakat Indonesia selama ini banyak disokong oleh sumber daya

alam. Tetapi, secara ekologis, Indonesia mengalami defisit ekologis1. Defisit ekologis

berarti dengan pola pengelolaan saat ini, sumber daya alam yang tersedia bagi rakyat

Indonesia tidak mencukupi. Indonesia mengalami defisit ekologis sebesar 0.1 hektar

per kapita sementara Malaysia dengan performa ekonomi yang jauh lebih baik dari

Indonesia justru memiliki surplus ekologis sebesar 1.5 hektar per kapita (WWF,

2006). Disparitas anggaran ekologis dua negara ini mengilustrasikan bahwa jumlah

sumber daya alam yang dimiliki suatu negara hanya akan dapat berkontribusi

terhadap kemajuan ekonomi dan sosial jika pengelolaannya dapat berjalan baik.

1.3. Rendahnya kesadaran tanggung jawab korporasi

Manajemen sumber daya alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pemerintah

memang berkewajiban meletakkan dasar kebijakan yang mengarah kepada

kesinambungan pengelolaan sumber daya alam (e.g. melalui produk hukum,

insentif/dis-insentif, penegakan hukum, penyediaan infrastruktur).

Masyarakat sipil sebagai aktor penting lainnya bertugas memberdayakan masyarakat

baik pada tingkat nasional maupun lebih penting lagi pada tingkat lokal untuk

mengapresiasi sumber daya alam di sekitar mereka. Dengan apresisasi yang kuat,

fungsi kontrol masyarakat terhadap pengggunaan sumber daya alam akan semakin

efektif dan ketat. Kesadaran dan kemauan masyarakat yang berada langsung di dekat

sumber daya alam akan jauh lebih berarti bagi perlindungan alam daripada kesadaran

sekelompok sipil yang berada di Jakarta saja.

Sumber daya alam tidak akan dapat berkontribusi banyak bagi perikehidupan

masyarakat maupun Negara jika tidak diolah untuk menciptakan nilai ekonomi.

Penciptaan atau lebih tepatnya penambahan nilai ekonomi sumber daya alam sebagian

besar merupakan tugas aktor produksi dan pelaku pasar yang lazim berbentuk

perusahaan. Aktor swasta dapat berupa usaha keluarga, perusahaan lokal, perusahaan

nasional, maupun perusahaan multinasional. “Pembagian tugas” seperti ini

menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan,

khususnya dalam mengelola sumber daya alam lokal dan nasional. Masalahnya

adalah, persepsi akan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia

masih rendah, lagi-lagi dibawah Malaysia, Korea Selatan, RRC dan Thailand (World

Economic Forum, 2004: 608).

1 Defisit / surplus ekologis menggunakan satuan hektar per kapita yang

mencerminkan konsumsi sumber daya alam dan limbah dari penduduknya dengan

juga memperhitungkan pengaruh dari ekspor/impor.

2. ANALISA POTENSI

2.1. Sumber daya alam yang tinggi

Kapasitas ekologi2 Indonesia masih berada jauh dibawah Malaysia. Indeks kapasitas

ekologi Indonesia adalah 1 hektar per kapita sementara Malaysia 3.7 hektar per kapita

(WWF, 2006). Padahal luas wilayah Indonesia adalah 1,9 juta kilometer persegi

sedangkan Malaysia hanya 332 ribu kilometer persegi. Fakta ini sekali lagi

menekankan bahwa pola pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sangat belum

produktif. Tetapi di sisi lain menunjukkan betapa besarnya potensi yang dapat dicapai

dengan pola manajemen yang lebih baik.

Meskipun perbandingan luas wilayah dengan populasi antara Indonesia dan Malaysia

tidak sebanding, kekayaan bumi yang dikandung kepulauan Nusantara menambah

potensi alam Indonesia.

Selain kekayaan mineral, kesuburan tanah Indonesia memberikan potensi sebagai

lumbung pangan dunia. Pertumbuhan populasi dunia yang sangat pesat dan akan terus

bertambah membutuhkan pasokan pangan. Pangan adalah sumber daya paling utama

untuk kelangsungan hidup manusia dan juga adalah sumber daya terbarukan!

(Masukan angka-angka statistik yang dapat mengkuantifikasikan kekayaan alam

Indonesia akan sangat berguna di sub-bagian ini).

2.2. Potensi Bahari yang Klasik dan Krusial

Meskipun mungkin terkesan klasik, tetapi kekayaan bahari Nusantara adalah

kekayaan alam yang masih jauh dari optimal pengelolaannya. Populasi Indonesia

belum sanggup menyediakan “pengelola” bahari dalam kuantitas dan kualitas yang

memadai. Nelayan-nelayan asing bahkan dipersilakan dengan pintu terbuka untuk

beroperasi di lautan Indonesia daripada tidak ada yang beroperasi disana –yang berarti

tidak ada yang mengolah sumber daya alam menjadi sumber daya ekonomi. Padahal,

tingkat pengangguran yang tinggi (9%) mengindikasikan banyaknya populasi yang

membutuhkan pekerjaan dan sisi lain sumber daya bahari yang butuh pekerja untuk

mengolahnya.

Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, sudah sangat layak sebenarnya

jika muncul perusahaan-perusahaan pengelola kelautan tingkat dunia dari Indonesia

seperti perusahaan perikanan, pengelolaan batu karang juga para pakar marine

biologist.

2 Kapasitas ekologi meghitung produktivitas pengelolaan alam dari area yang terdapat

dalam suatu negara.

2.3. Merebaknya sekolah dan sarjana manajemen dalam dan luar negeri

Dalam satu dekade terakhir ini sekolah-sekolah tinggi setingkat universitas yang

menawarkan program manajemen muncul secara sporadis terutama di kota-kota

besar. Program-program manajemen diminati baik oleh generasi muda yang baru

lulus sekolah lanjutan maupun para profesional dan pakar yang kembali ke kampus

menempuh program magister. Pelajar dan profesional Indonesia yang berkesempatan

menempuh pendidikan di luar negeri pun juga banyak yang memilih untuk mendalami

mata kuliah bisnis dan manajemen internasional.

Gejala ini menunjukkan bahwa minat untuk mendalami (demand) dan minat untuk

berinvestasi (supply) dalam pendidikan manajemen tumbuh drastis. Keadaan ini perlu

dioptimalkan dengan menjaga standar kualitas pendidikan manajemen dan

pengembangan kurikulum manajemen yang khas Indonesia.

3. ANALISA TREND

3.1. “Pertarungan” akses sumber daya alam

Akses terhadap sumber daya alam telah menjadi bahan pemicu konflik antar Negara

dan antar bangsa. Semakin lama ketersediaan sumber daya alam tidak bertambah

tetapi justru semakin langka. Kelangkaan sumber daya alam ini dalam masa kini dan

mendatang perlu dikelola dengan baik untuk menghindari konflik (Klare, 2001).

Negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam dalam wilayah mereka akan

terus mencoba mengamankan akses ke sumber daya alam di Negara lain. Perilaku ini

mengharuskan negara-negara pemilik sumber daya alam untuk menguatkan basis

mereka dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya tersebut. Strategi

pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang mantap perlu melibatkan

secara aktif pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta. Ini bukan berarti menutup pintu

bagi pengelola asing, tetapi mendahulukan pengelolaan lokal yang kompeten dan

berkesinambungan.

3.2. Trend tentang “sustainability”

Badan-badan dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization,

dan lainnya semakin menekankan pentingnya pembangunan yang berkesinambungan

(sustainable development). Dunia korporasi internasional juga memunculkan berbagai

standar, kode etik, dan kesepakatan seputar praktek manajemen dan niaga yang tidak

merusak alam dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Standar mutu pengelolaan alam yang berkembang terlihat akan semakin menjadi baku

dan sangat mungkin (bahkan sudah mulai dilakukan) untuk dijadikan prasyarat suatu

perusahaan atau negara melakukan perdagangan internasional. Negara atau korporasi

yang tidak memenuhi standar tersebut bisa dikenakan sanksi atau ditolak untuk

berpartisipasi dalam pasar komoditas.

3.3. Otonomi Daerah

Perluasan kekuasaan di tingkat daerah di Indonesia juga berarti perluasan tanggung

jawab pengelolaan sumber daya alam di tingkat daerah. Dalam konteks tersebut,

pengelolaan sumber daya alam seharusnya menjadi semakin efektif akibat jarak

otoritas dengan lokasi sumber daya itu sendiri. Dampak dari manajemen ataupun mis-

manajemen dari sumber daya alam itu pun akan lebih dirasakan pada tingkat lokal.

4. STRATEGI TRANSFORMASI

4.1. Penumbuhan trend pengelolaan alam yang berkesinambungan

Kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan lokal

maupun nasional yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia

tampaknya masih kurang dibanding perusahaan manufaktur, perbankan,

telekomunikasi, dan seterusnya. Memang merek-merek konsumen yang setiap hari

kasat mata akan jauh lebih dikenal daripada nama perusahaan penangkap ikan atau

agrobisnis. Tetapi persepsi publik yang baik juga sangat berpengaruh terhadap

perekrutan tenaga-tenaga kerja terbaik dan investor.

4.2. Pemberdayaan perusahaaan lokal untuk mengelola SDA

Sebenarnya sejauh ini sumber daya lokal sudah banyak dilibatkan dalam pengelolaan

sumber daya alam. Tetapi peran mereka masih sangat terbatas dalam bentuk

perusahaan kecil, buruh tani, nelayan tradisional, dan seterusnya. Keterlibatan sumber

daya lokal ini perlu diberdayakan antara lain dengan kemudahan akses (mikro)kredit,

insentif fiskal, capacity building, dan jaminan hukum berusaha. Dengan demikian

tidak hanya pengelolaan alam yang optimal tercapai, tetapi juga penguatan ekonomi

lokal.

4.3. Penyesuaian kurikulum dan pemahaman manajemen

Optimalisasi menjamurnya sekolah manajemen di Indonesia bisa dilakukan antara

lain dengan penekanan dan pengembangan mata kuliah atau kurikulum corporate

social responsibility (CSR) dan “Mengelola Alam Indonesia”.

Dalam pembahasan CSR ditekankan pentingnya perilaku bertanggung jawab secara

ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnis –

dan bukan sekedar filantropi perusahaan. Sementara pembahasan “Mengelola Alam

Indonesia” menelusuri potensi alam Indonesia yang sedang dan dapat diolah menjadi

sumber daya ekonomi secara berkesinambungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR)

hendaknya tidak dilihat sebagai sebuah tujuan atau tanggung jawab yang lebih atau

kurang penting daripada tanggung jawab ekonomi perusahaan. Sudah seyogyanya

perusahaan sebagai aktor ekonomi memiliki tanggung jawab utama untuk mencetak

keuntungan sesuai koridor yang ada. Keuntungan yang dicetak perusahaan akan

memberikan kontribusi bagi sebuah Negara dan masyarakatnya melalui berbagai cara

dari mulai lapangan kerja, setoran pajak, konsumsi perusahaan, dan seterusnya. CSR

hendaknya dilihat sebagai sebuah cara perusahaan mencetak laba. CSR harus

terintegrasi dalam setiap lini strategi dan operasi perusahaan serta bukan diperlakukan

sebagai sebuah program atau kegiatan amal yang terpisah. Praktek CSR harus

mendukung strategi operasi perusahaan dan tidak menggerogoti neraca.

Jika konsep CSR disinergikan dengan kesempatan bisnis pengelolaan sumber daya

alam Indonesia secara berkesinambungan maka peran aktor swasta dalam penciptaan

kekuatan ekonomi Indonesia yang sehat akan jauh lebih mantap.

5. VISI MASA DEPAN

5.1. Perusahaan-perusahaan Indonesia yang dikenal dunia memiliki core competence

atau kompetensi utama mengelola sumber daya alam secara berkesinambungan.

5.2. 75% sumber daya alam Indonesia dikelola secara bertanggung jawab oleh aktor

lokal dan nasional.

5.3. Masyarakat Indonesia yang sungguh bangga dengan kekayaan alamnya tapi lebih

bangga lagi dengan pengelolaannya yang berkesinambungan dan mengangkat taraf

hidup rakyat.

Referensi

Klare, M. (2001) Resource Wars, Henry Holt Company: New York.

UNDP (2006) Human Development Report 2006, Palgrave Macmillan: New York.

World Bank (2007) World Development Indicator Online, World Bank.

World Economic Forum (2005) The Global Competitiveness Report 2005-2006,

World Ecoomic Forum: Davos.

WWF (2006) Living Planet Report 2006, World Wide Fund for Nature: Gland.

1

SDA DAN PERKEMBANGAN YANG BERKELANJUTAN

(KONSEP DAN PENERAPAN “DESARROLLO SOSTENIBLE”)

“Ketika pembelajaran mengenai rumah dan administrasi rumah dipadukan, dan ketika

garis-garis etika dapat dikembangkan dari lingkup lingkungan hidup ke nilai-nilai

kemanusiaan, optimisme terhadap masa depan kemanusiaan akan sangatlah mungkin.

Konsekuensinya, pembelajaran masa depan yang holistik akan tercapai dengan

mempertimbangkan perpaduan tiga faktor penting: Ekologi, Ekonomi dan Etika”1.

“Selalu ada hal yang kita lakukan karena kita mencintainya, dan ada lain hal yang kita

lakukan untuk meraih tujuan lain. Salah satu tugas terpenting masyarakar adalah

membedakan antara tujuan-tujuan dan mempertimbangkan segala sesuatu untuk

mencapai tujuan tersebut. Pertanyaannya adalah: Apakah bumi itu sekedar sarana

produksi atau mempunyai arah dalam dirinya sendiri? Ketika saya mengatakan “bumi”,

itu mencakup seluruh ciptaan yang ada di dalamnya”2.

1 EUGENE P. ODUM,

E c o l o g í a : b a s e s c i e n t í f i c a s p a r a u n n u e v o p a r a d i g m a, Vedrá, Barcelona, 1992, 271.

2 E.F. SCHUMACHER, L o p e q u e ñ o e s h e r m o s o

, Blume, Barcelona, 1978, 89.

2

PENGANTAR

Sebagai sebuah biosfera, jaringan planet bumi dan mahkluk yang ada di

dalamnya, manusia mempunyai peranan dominan, sebagai anggota, tetapi sekaligus

penguasa yang menggerakan perubahan. Sentuhan kemanusiaan hadir dan membuah

hasil di bumi. Alam sekitar adalah perluasaan dari kemanusiaan. Alam merupakan

eksteriorisasi dari dunia batin manusia., adalah cermin dari hidup dan perilaku

manusia3. POPPER

4 mengatakan bahwa manusia merupakan sebuah laboratorium dengan

tiga dunia: material (alam sekitar), pengalaman sadar (indera) dan pengetahuan obyektif

(cultura) yang saling berkaitan satu sama lain. Apa yang terjadi di alam mterial,

merupakan pengaruh dan berpengaruh terhadap pengalaman sadar dan pengetahuan

obyektif; dan kombinasinya. Dan berharapan dengan cara hidup dan perilaku manusia

kita masuk dalam tataran etika dan struktur nilai.

Masa sekarang kita berhadapan dengan situasi planet bumi yang penuh luka,

beberapa bisa dipulihkan dan beberapa tidak bisa dipulihkan. Banyak tokoh lingkungan

hidup mengatakan Bumi dan seisinya sedang lelah dan memerlukan istirahat, atau

sedang sakit dan memerlukan obat, bahkan mungkin sedang sekarat dan memerlukan

obat penenang. Seberapa kritis kondisi ini, ada banyak penafsiran. Masa depan

kemanusiaan menentukan dan ditentukan oleh bagaimana kita berperilaku terhadap

alam. Dan mengingat kondisi yang ada, kita boleh berhipotesis bahwa ada sesuatu yang

tidak benar dalam perilaku kita terhadap alam dan ada yang harus diubah dalam

perilaku kita. Kita bertanggungjawab terhadap generasi kita dan generasi mendatang5.

Dalam pemikiran konteks sekarang, ALVIN TOFFLER6 mengatakan bahwa kita

hidup dalam gelombang ketiga, era informasi dan pemikiran. Gelombang ketiga ini

memunculkan tipe hidup sosial yang berbeda: terutama perubahan material dalam

pembaharuan ekonomi dan sosial7. Dan beberapa pemikir lain mengatakan bahwa kita

berada berada dalam era yang dinamakan globalisasi atau lebih tepat dikatakan gerakan

mendunia (mundialisasi)8 yaitu proses interkoneksi keuangan, ekonomi, politik, sosial,

3 Berkaitan dengan tesis ini, dapat dibaca dalam A.KING - B. SCHNEIDER, L a p r i m e r a r e v o l u c i ó n m u n d i a l ,P l a z a y J a n é s

, Barcelona, 1992. 4 Dikutip dari J.C ECCLES, C u l t i v a t e d E v o l u t i o n v s B i o l o g i c a l E v o l u t i o n

: Zygon 8 (1973: 3-4) 283. 5 Banyak tesis etika lingkungan hidup sebagai contoh: J. ETXEBERRÍA, L a é t i c a a n t e l a c r i s i s e c o l ó g i c a

, Universidad de Duesto, Bilbao, 1995; H. JONAS,

E l p r i n c i p i o d e r e s p o n s a b i l i d a d . E n s a y o p a r a u n ac i v i l i z a c i ó n t e c n o l ó g i c a, Círculo de lectores, Barcelona, 1994. E. PARTIDGE, F u t u r e G e n e r a t i o n s : AC o m p a n i o n t o E n v i r o m e n t a l E t h i c s

: http://www.gadfly.igc.org/papers/futgens.htm; G.PONTARA, É t i c a yg e n e r a c i o n e s f u t u r a s, Ariel, Barcelona, 1996; M. RUBIO,

G l o b a l i z a c i ó n y e c o - é t i c a: Studia Moralia 42

(Madrid, 2004) 95-116; M. TOMBOLINA, G e n e r a c i o n e s f u t u r a s : u n r e t o p a r a l a é t i c a

: Moralía 27 (Madrid, 2004) 91-120. 6 ALVIN TOFFLER, L a T e r c e r a O l a

, Madrid, 1996. Gelombang pertama adalah revolusi pertanian, gelombang kedua adalah industria dan gelombang ketiga adalah informasi. 7 BELL, 1973 TOURAINE 1969., CASTELLS, 1995. 8 J. ABAD, L o s m a l e s d e l a g l o b a l i z a c i ó n s e r e m e d i a n c o n m á s g l o b a l i z a c i ó n

: Razón y fe 242 (Madrid, 200) 105-108. B. AMOROSO, D e l l a G l o b a l i z a c i ó n

, La meridiana, Molfeta, Italia, 1996. U. BECK, ¿ Q u é e s ag l o b a l i z a c i ó n ? F a l a c i a s d e l g l o b a l i s m o , r e s p u e s t a s d e l a g l o b a l i z a c i ó n, Paidós Ibérica, Barcelona, 1998 o W a s I s t G l o b a l i s i e r u n g ? I r r t ü m e r d e s G l o b a l i s m u s - A n t w o r t e n a u f G l o b a l i s i e r u n g

, Suhrkamp, Frankfurt, 1997. G DE LA DEHESA, C o m p r e n d e r l a g l o b a l i z a c i ó n

, Alianza, Madrid, 2000; A. GIDDENS, U n m u n d o

3

budaya yang diramu oleh teknik informasi dan komunikasi yang menghubungkan

beberapa pihak dan organisasi. Dan dalam proses globalisasi, pertumbuhan dan

perkembangan disinyalir sudah mengatasi ambang batasnya9.

Dengan latar belakang pemikiran global itulah, paper ini dibuat. Paper ini

mengangkat tema etika lingkungan hidup dan secara khusus akan membahas salah satu

nilai yaitu etika perkembangan yang berkelanjutan (untuk selanjutkan akan disingkat

DS, desarrollo sostenible)10. Untuk itu, paper akan disajikan dalam 3 bagian besar.

Bagian pertama akan memaparkan secara garis besar situasi perkembangan planet bumi

dan perkembangan manusia secara mendunia (mundial – selanjutnya akan digunakan

istilah ini), dan akan dilengkapi dengan informasi mengenai situasi dan kondisi

lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Bagian kedua akan membahas usaha-usaha

yang telah dilakukan dan yang sedang dilakukan untuk menggerakkan DS dalam taraf

mundial maupun nasional, dan bagian ketiga disajikan strategi etika DS dalam beberapa

manifestasinya.

Ada beberapa catatan berkaitan dengan paper ini.

1. Paper ini bukan merupakan laporan análisis lingkungan global, baik mundial

ataupun nasional, terkalkulasi secara matematis dan kuantitatif. Data diambil

seperlunya sebagai titik pijak global etika.

2. Informasi dan pengalaman penulis akan suprastruktur dan infrastrusktur

pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sangat terbatas. Maka proposal etika

DS yang ditawarkan mungkin perlu dikontekskan lebih riil lagi, walaupun etika

lingkungan hidup juga berciri universal dan mundial. Disini dibedakan bukan

substansi etika melainkan exigencia (kebutuhan dan kemendesakannya).

3. Karena merupakan paper etika, paper ini tidak akan menyajikan strategi politik

lingkungan hidup praktis, landasan yuridis ataupun blue print, melainkan

semacam utopia riil yang memacu untuk memikirkan dan melakukan langkah-

langkah strategis masa depan hubungan timbal balik antara alam dan manusia.

d e s b i c a d o . L o s e f e c t o s d e l a g l o b a l i z a c i ó n e n n u e s t r a s v i d a s, Taurus, Madrid, 2000; D. HELD – A MCGREW, G l o b a l i z a c i ó n / a n t i g l o b a l i z a c i ó n

, Paidos, Barcelona, 2003. 9 D.H. MEADOWS dkk, M á s a l l á d e l o s l í m i t e s d e l c r e c i m i e n t o

, El País, Madrid, 1993. 10

Proposal etika: AAVV, M e d i o a m b i e n t e y d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e. M á s a l l á d e l I n f o r m e B r u n d t l a n d

, Trota, Madrid, 1992; AAVV, D e l a e c o n o m í a a l a e c o l o g í a

, Trota, Madrid, 1995; V. BELLVER, E c o l o g í a : d e l ar a z o n e s a l o s d e r e c h o s .

Ecorama, Granada. H. JONAS, o . c .

, Barcelona, 1994; E. LEFFE, E c o l o g í a y c a p i t a l .R a c i o n a l i d a d a m b i e n t a l , d e m o c r a c i a p a r t i c i p a t i v a y d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e

, S. XXI, Madrid, 1994; R. TAMAMER,

E c o l o g í a y d e s a r r o l l o . L a p o l é m i c a s o b r e l o s l í m i t e s d e l c r e c i m i e n t o, Alianza, Madrid, 1985. C.

VELAYOS, E t i c a d e l m e d i o a m b i e n t e : ¿ N e c e s i t a m o s u n a n u e v a é t i c a ?

Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1995 dll.

4

BEBERAPA DEFINISI DASAR

SDA

Adalah segala sesuatu yang diambil manusia dari alam: tumbuh-tumbuhan,

binatang maupun alam.

Berdasarkan pada tingkatannya SDA dibagi menjadi beberapa bagian:

• SDA Absolut: elemen atau faktor yang keberadaannya tidak bergantung pada

kehendak manusia (gunung, air laut, samudera y sungai, sinar matahari dan

iklim).

• SDA yang hanya sebagian (tidak absolut). Manusia ikut campur tangan di

dalamnya (sebuah bendungan, hutan lindung, lahan pertanian).

Berdasarkan pada cirinya, SDA dapat dibedakan dalam 3 bagian:

• SDA yang dapat diperbaharui adalah segala sesuatu yang dengan pemeliharaan

yang memadai dapat dijaga dan juga dilipatgandakan. Contonya adalah

tumbuhan dan binatang. Dalam hal yang sala, tumbuhan dan binatang juga

tergantung pada keberadaan SDA yang lain seperti air dan tanah.

• SDA yang tidak dapat diperbaharui adalah segala sesuatu yang berada dalam

jumlah terbatas dan jika diekploitasi bisa habis. Contohnya: mineral, logam

(metal), migas, air bawah tanah.

• SDA yang tidak akan pernah habis, seperti: sinar matahari, energi matahari,

energi ombak dan angin.

PERKEMBANGAN (DESARROLLO)

Istilah “desarrollo” mempunyai kaitan yang erat dengan ekonomia. Dan

“desarrollo” tidak akan dapat direduksi hanya sekedar perkembangan ekonomi saja.

“Desarrollo” terkait erat dengan pemahaman kemajuan kemanusiaan dilihat dari 3

faktor penting: makna integral dari “desarrollo”; sebuah dialektika dinamis antara “ser”

(to be) y “tener” (to have); dan pribadi manusia menjadi aktor pelaku dan utama

(protagonista) dalam “desarrollo”11.

YANG BERKELANJUTAN (SOSTENIBILIDAD)

Kata “sostenible” dalam “desarrollo sostenible” mempunyai konotasi dengan

kondisi hidup baik secara manusiawi. Kata “sostenibilidad” dalam “desarrollo” mau

mengenalkan kepekaan khusus, pilihan-pilihan baru dan strategi baru dalam

pemahaman dan praksis “desarrollo”. Kepekaan khusus itu terletak pada pemahaman

bahwa 1) “desarrollo” itu tidak tak terbatas, 2) harus dilihat kaitannya dengan

lingkungan hidup, punya enfasis pada keadilan, dan merupakan pengembangan dari

tanggungjawab manusia12.

11 MARCIANO VIDAL,

E l P r i n c i p i o É t i c o d e “ s o s t e n i b i l i d a d ” n u e v a s r e s p o n s a b i l i d a d e s y n u e v o s e s t i l o s d ev i d a, Moralia (Madrid, 2004) 164-166.

12

I b í d e m , 168.

5

BAGIAN PERTAMA

ANALISIS SITUASI SDA 2006

Pada tahun 2000, WWF menyajikan sebuah gambaran sekaligus perhitungan

berkaitan dengan situasi dunia masa sekarang dan para tahun 2030. Dikatakan bahwa

manusia sekarang sedang mengalami akumulasi defisit 20 % per tahun dari penggunaan

SDA yang bisa diperbaharui. Dan berdasarkan pada ektrapolasi perhitungan

pertambahan pendidik, perkembangan ekonomi dan perubahaan teknologi, pada tahun

2050 diperhitungkan bahwa manusia akan mengonsumsi antara 180%-220% dari

kapasitas biologi bumi. Dan pada tahun 2030 akan terjadi penurunan kesejateraan

manusia, harapan hidup, taraf pendidikan dan produk ekonomi13.

Dalam cakupan mundial, PBB membahas keprihatian lingkungan hidup ini

dalam beberapa pertemuan: La Conferencia de Estocolmo (1972), La Conferencia de

Río (1992) yang terkenal dengan “agenda 21” y La Cumbre Mundial Sobre el

Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002). Dan pada tahun 2005, terjadi juga

pertemuan di New York. Dalam kesempatan itu PBB memaparkan 8 permasalahan

mundial14. Secara ringkas diungkapkan sebagai berikut: 1) Kesetaraan Gender; 2)

Lingkungan Hidup; 3) Pendidikan; 4) Perkembangan ekonomi; 5) Kesehatan ibu; 6)

Kemiskinan ekstrim dan kelaparan; 7) Kematian Anak dan 8) AIDS.

Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup dikatakan secara umum bahwa masa

depan planet bumi tergantung pada penggunaan SDA secara cermat dan perlindungan

ekosistim. Prinsip DS (desarrollo sostenible) belum bisa diterjemahkan secara

memadai untuk menjaga lingkungan hidup. Dalam 20 tahun, telah hancur permukaan

hutan dunia seluas negara Venezuela. Di bumi terdapat 19 juta m2 daerah dilindungi

(13% dari permukaan bumi), namun spesies tumbuhan dan binatang tetap terus

menurun, masih ditambah dengan perkembangan penduduk dunia pertahun yang

mencapai 100 juta jiwa.

Kondisi SDA dalam taraf dunia dapat dipelajari juga dalam Informe Sobre

Desarrollo 2007 de PNUD y UNEP (United Nation Environment Programme) dalam

Geo years book 2007. Kedua buku itu merupakan rangkuman dari beberapa artikel,

berita dan análisis yang dilakukan oleh beberapa badan penelitian alam. Berikut ini akan

disajikan beberapa inti sarinya hanya sekedar untuk memberikan gambaran.

13

Sumber: www.wwf.com. 14

SANDO POZZI, dalam EL PAIS (Madrid), 13.06.2005,36-37.

6

SEKTOR ENERGI

Intensitas penggunaan energi dalam taraf global menurun secara bertahap. Itu berarti

bahwa energi digunakan semakin efektif dalam produksi ekonomi, meskipun ada

perbedaan jumlah

penggunaannya,

tergantung dari faktor

faktor seperti struktur

ekonomi dan kesediaan

SDA. Hampir 80%

energi yang dikonsumisi

di Uni Eropa berasal

dari bahan bakar fosil.

Meskupun terjadi

penghematan energi

selama 18% dihitung

dari tahun 1990, USA

menggunakan lebih energi per PIB dari wilayah lain (kecuali Afrika)

Sejak pertengahan tahun 90 an, prosentase penggunaan vahan bakar fosil sebagai

sumber energi cenderung stabil dari 86-87% dari seluruh penggunaan sumber energi.

Prosentase penggunaan sumber energi yang dapat diperhabarui berkurang secara tipis

13,0% sampai 13,2% dalam

tahun 2003 (1990:%). Di

antara energi yang dapat

diperbaharui, energi kincir

angin dan matahari pada

awalnya mempunyai

prosentase yang rendah,

tetapi kemudian meningkat

secara cepat seperti nampak

dalam grafik.

Prinsip promosi energi yang

dapat diperbaharui adalah

penurunan harga dan penggabungan sumber energi yang dapat diperbaharui,

penggunaan teknologi tinggi dan tuntutan ekonomi yang semakin tinggi. Pada tahun

1980-1995, biaya listrik di Eropa berkurang 88.84 dan 50% untuk energi matahari,

angin dan biomasa (IEA, 2003).

• Di Brasil, diperkirakan bahwa permintaan tebu dan etanol meningkat selama 8

tahun dari 56% sampai 610 juta ton.

• 69% kapasitas energi angin yang ada di dunia berada di Eropa Barat.

• Permintaan energi matahari meningkat sejak 1998, tetapi hanya menopang

sekitar 0.04 % kebutuhan energi dan 0,5% dari energi yang dapat diperbaharui.

• Energi kincir angin adalah yang paling berkembang secara cepat, tetapi

menopang hanya sekitar 0.03% jumlah kebutuhan energi di dunia.

7

PERUBAHAN CUACA

Cuaca di bumi berubah dengan cepat. Pada abad

yang baru berlalu, suhu rata-rata permukaan tanah

di dunia meningkat mendekati 0,6º C.

Diperkirakan akan meningkat 1,4 sampai 5,8 pada

akhir abad ini. (IPCC 2001). Efek dari

peningkatan suhu global itu adalah kenaikan

permukaan air laut, pengikisan glaiser dan es dan

perubahan struktur tumbuhan dan

keanekaragaman biologis. Salah satu penyebab

perubahan alam adalah emisi gas pembakaran

(GEI) dari penggunaan Bahan bakar fosil. Emisi

total C02 semakin meningkat, meskipun di beberapa daerah relatif cukup kecil.

Diperhitungkan bahwa emisi CO2 total dunia mencapai 26 milyar ton dalam tahun 2003

(24,8 dalam tahun 2002). Dalam periode 1990.2004, secara umum, emisi gas seperti

C02, N2O, CH4, HFCs, PFCs dan SF6 di beberapa negara industria menurun sampai

3,3%. Meskipun demikian, penurunan itu pada dasarnya bergantung pada penurunan

36,8% emisi ekonomi di Eropa Timur dan Eropa Tengah.

• Dalam tahun 2003, jumlah emisi DEI di USA meningkat dari 7094 juta ton

menjadi 6768 ton.

• Di tahun yang sama, jumlah emisi DEI seluruh eropa adalah 7218 juta ton. Dan

kemudian menurun pada tahun 1990 sampai 2005 sampai 7,3%. Pada dua tahun

terakhir ini, terjadi indikasi peningkatan.

• Secara keseluruhan, Asia Pasifik mengalami peningkatan tajam dari 760 juta ton

di tahun 2003, meningkat 7,8% di tahun 2004.

8

SITUASI OZON

Penggunaaan HCFC sebagai penganti CFC menurun pada tahun 2000. Pada tahun 2005

mencapai 31700 ton (PAO: potencial agotanmiento ozono) terutama terjadi terutama di

Asia Pasifik. Penggunaan BrCH4 yang dilarang oleh perjanjian Montreal 2005 semakin

berkurang: 12450 ton PAO untuk seluruh dunia. Para tahun 1015 diharapkan BrCH4

tidak akan digunakan lagi.

Konsumsi CFC menurun dalam tahun 2005

mencapai 41000 ton PAO (berkurang 66000

ton PAO dari tahun 2004). Kesulitan yang

dialami badan dunia adalah mengurangi

produksi dan penggunaan CFC, HCFC dan

BrCH4, mengurangi sirkulasinya dan

pedanganan illegalnya.

HUTAN

Peningkatan jumlah permintaan produk dari kayu dapat membahayakan hutan di dunia.

Meskipun tidak ada banyak data

kronologis dan perbandingan antara

jumlah hutan dan produksi kayu,

informasi yang ada menunjukkan

peningkatan angka penebangan hutan di

banyak tempat di dunia, secara khusus di

daerah Afrika, Asia dan Pasifik. Data

dari FAO menujukkan bahwa

penebangan hutan meningkat sampai 3,5

% di tahun 2005. Dalam sepuluh tahun terakhir, telah diminta secara resmi penebangan

sekitar 80 juta hektar di lebih 80 negara

sesuatu dengan Lembaga Administrasi

Hutan (FSC). Permintaan produk yang

bersertifikasi meningkat di USA dan

Eropa dua kali lipat.

9

HASIL TANGKAPAN LAUT

Tangkapan total ikan, udang dan produk laut lainnya tetap sekitar 80 sampai 87 juta ton

sejak 1994. Di tahun 2005, ditangkap sekitar 86 juta ton. Angka yang dinyatakan tidak

selalu tepat, karena penangkapan ilegal sangatlah sulit dievaluasi. Meskipun demikian,

nampak jelas bahwa batas rumpun ikan berkurang setip kali, dan mewajibakan untuk

mengadopsi aturan baru yang lebih keras untuk jumlah dan jenis ikan tangkapan.

Jika benar bahwa tangkapan ikan laut itu stabil, kenyataan menunjukkan bahwa

perikanan laut di daerah Asia dan Pasifik cukup membayakan ekosistem secara

keseluruhan.

BIODIVERSITAS

Tekanan yang terus menerus terhadap alam menimbulkan masalah besar bagi usaha

untuk konservasi ekosistem dan zona penting. Meskipun di banyak tempat di dunia,

perlindungan zona natural diperluas, pengaturannnya diperbaiki dan perlindungannya

dikuatkan dalam politik urbanisasi, kehutanan, pertanian dan perikanan, dampak umum

dari masyarakat terhadap lingkungan hidup dan keanekaragaman biologi tetap menjadi

masalah dasar. Selama beberapa pulun tahun, tidak meningkat jumlah dan luasnya zona

dilindungi yang ada di dunia (UICN). Akhir tahun 2006, zona dilindungi di seluruh

permukaan bumi dan air adalah 13%.

10

Indikator tidak menentukan ukuran kefektifan perlindungan keanekaragaman biologi di

zona dilindungi (UNEP-WCMC 2007)

AIR BERSIH

Air bersih, sehat merupakan kebutuhan dasar kesehatan manusia dan perkembangan

ekonomi. Akses pembagian air dan penyaluran air bersih semakin menaik.

Tahun 2004, penduduk dunia medapatkan akses air bersih sekitar 83% sampai 59%.

Meskipun demikian, dunai belum mempunyai cukup sarana untuk memenuhi apa yang

diminta oleh (ODM: objetivos de desarrollo de milenio).

Kebutuhan air tetap menjadi kebutuhan lux bagi banyak orang miskin di dunia.

Kenyataan menunjukkan bahwa 1100 juta penduduk kekurangan air bersih, sementara

2600 juta kekurangan air sehat. Angka ini meningkat selama beberapa tahun. Migrasi

yang terhadi kota-kota besar menimbulkan masalah besar bagi para pemerintah dan

penduduk kota dan mewajibkan mereka untuk memperluas akses air bersih dan air

sehat. (WHO UNICEF, 2006)

11

KESEPATAKAN PARA PEMIMPIN TINGGI NEGARA

Proses penandatangan persetujuan bagi beberapa negara semakin meningkat di tahun

2006. Terhitung ada 700 persetujuan internacional yang berhubungan dengan

lingkungan hidup (UNEP 2006b).

Banyak konvensi terjadi dan semakin

disepakati oleh semakin banyak negara.

Konvenio yang menunjukkan peningkatan

drastis adalah Konvensi Stockholm,

Kovensi Rotterdam, Konvensi Kyoto. Dan

direncanakan perjanjian kembali di Kyoto

pada tahun 2012.

ANALISIS TREND

PERKEMBANGAN KESADARAN DAN KEKUATAN “DS”

KONSEP DASAR DS

Analisis trend tercermin sebetulnya dalam beberapa kesepakatan lingkungan

hidup baik di tingkat Badan Organisasi Dunia seperti PBB maupun perjanjian antar

beberapa asosiasi negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika dll. Beberapa perjanjian penting

untuk diingat dan diperhitungkan adalah: Perjanjian Stockholm (1972), Konferensi di

Rio De Janiero (1992) dan Pertemuan Puncak DS di Johannesburg (2002). Beberapa

perjanjian lain merupakan pengembangan dan aplikasi dari konsep-konsep yang

dikembangkan dalam pertemuan tersebut di atas. Dari beberapa dokumen itu, dapat

ditangkap sebuah analisis trend (dalam arti moral) yang ada yang sekarang masih terus

dikembangkan dan diperluas adalah konsep mengenai “Desarrollo Sostenible”.

12

Prinsip DS muncul pada pertengahan abad XIX, dan merupakan cabang dari

ilmu alam yang kemudian pada tahun 1866, oleh Ernst Haeckel dijadikan sebuah ilmu

yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan alam sekitarnya15. Sebelumnya,

tahun 1798 Thomas Robert Maltus, seorang ekonom inggris, dalam tesisnya Ensayo

sobre el principio de la población, memperhitungkan ekologi sebagai pertimbangan

untuk pengaturan penduduk: ketidaktersediaan SDA dan kontaminasi. Pada waktu

selanjutkan, “sostenibilidad” dimengerti sebagai kemampuan untuk mempertahankan

keseimbangan antara faktor biotik dan abiotik. Pada tahun 1992, Goldwin

mengungkapkan “sostenibilidad” sebagai konsep yang menghubungkan antara

keterbatasan ekosistem dan pertumbuhan yang takterhingga. “Sostenibilidad” hanya

tercapai jika pertumbuhan kuantitif perubahan material stabil dan diganti oleh

perkembangan kualitatif, dengan mempertahankan SDA, produksi dan konsumsi16.

Salah satu representasi ekonomi ekologis adalah Herman Daly yang menggunakan

konsep “sostenibilidad” untuk menghubungkan dan merumuskan kesetimbangan antara

ekonomi dan ekologi dengan konsepnya: dunia hampa dan dunia penuh berisi.17

Konsep “desarrollo sostenible” diungkap untuk pertama kalinya oleh El Serafy

dalam konsepnya “pertumbuhan harus dijaga supaya tetap berada dalam batas aman

lingkungan hidup” 18. hal yang sama juga diungkap oleh Robert Constanza dalam

definisnya mengenai sostenibilidad sebagai hubungan yang terjadi antara sistem

dinamis ekonomi manusia dan sistem ekologi sehingga a) hidup manusia dapat

berlangsung terus, b) setiap individu dapat menikmati, c) kebudayaan dapat

dikembangkan, d) dampak aktifitas manusia terjaga dalam batas sehingga tidak merusak

keanekaragaman, kekompleksan dan fungsi sistem ekologi yang menopang hidup

manusia19.

Konsep yang selanjutnya berkembang adalah ecodesarrollo. Konsep ini

dikemukakan oleh Ignacy Sahc dan Maurice Strong para tahun 1973 yang mencakup 3

konsep dasar: 1) reorientasi konsumsi. 2) solidaritas diakronika (terhadap masa depan)

dan 3) efisiensi ekonomi. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Dasmann dalam

tiga konsep dasar: kebutuhan dasar, perkembangan yang terkonsentrasi dan kesesuaian

ekologis20.

INFORMASI BRUNDTLAND

Latar belakang Informasi Brundlant adalah Konferensi Stockholm 1972 yang

membahas masalah Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Konferensi ini memacu

terbitnya tiga informasi penting: Los limites de crecimiento (1972), Humanidad en la

encrucijada (1975) dan Informe Barney (1977). Dalam Stockholm Declaration on the

Human Environment dikatakan bahwa: mempertahankan dan memperbaiki lingkungan

hidup untuk generasi sekarang dan yang akan datang harus dipandang sebagai fin

imperativo bagi kemanusiaan.

15

E.U. WEIZSÄCKER, P o l i t i c a d e l a T i e r r a

, Sistema, Madrid, 1993, 270. 16 AAVV, M e d i o a m b i e n t e y d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e . M á s a l l á d e l I n f o r m e B r u n d t l a n d

, Trotta, Madrid, 1997, 32. 17

I b i d ., 45.

18 I b i d .

47. 19

Ibid. 108. 20

RF. DASMANN, A c h i e v i n g t h e s u s t a i n a b l e u s e o f s p e c i e s a n d e c o s y s t e m

. Landscape Planning, Vol 12, 215.

13

Sementara itu, Gro Harlem Brundtland merumuskan konsep desarrollo

sostenible itu dalam Bab 2:21

DS adalah perkembangan yang memennuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa

menghalangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Brundtland menerjemahkan konsep DS itu dalam program rekomendasi untuk PBB:

• Menerapkan beberapa strategi lingkungan hidup jangka panjang untuk

mencapai DS pada tahun 2000.

• Merekomendasi supaya kecemasan lingkungan hidup dapat diterjemahkan

dalam kerjasama yang semakin baik antara negara-negara dengan

memperhitungkan hubungan timbal balik antara manusia, SDA, Lingkungan

Hidup dan Perkembangan Ekonomi.

• Mengevaluasi apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara terhadap lingkungan

hidup

• Meningkatan kepekaan bersama terhadap masalah lingkungan hidup dan

usaha-usaha untuk mengatasinya dalam bentuk program obyektif selama

jangka panjang atau periode waktu tertentu.

Pada tahun 1989 diterbitkanlah Blueprint for a Green Economy oleh Menteri

Lingkungan Hidup Inggris di bawah pemerintahan Margaret Thatcher.

Dalam Pertemuan di Rio de Janiero (1992), dititik beratkan pada masalah

lingkungan hidup. Diungkapkan pada prinsip 1: bahwa manusia merupakan titik dasar

referensi dari DS dan hak DS harus memperhitungkan keselamatan lingkungan hidup,

kedamaian internacional dan pengetasan kemiskinan. Konferensi Rio juga menetaskan

“Agenda 21”, yang terdiri dari rencana global, nasional dan lokal yang diterima oleh

PBB pada pemerintah dan kelompok-kompok pendukung lingkungan hidup

Hasil kesepakatan di Rio de Janaiero kemudian dievaluasi pelaksanaanya dan

dimatangkan lagi dalam Pertemuan Puncak DS di Johannerburg 2002 yang mencakup

rencana kerja, strategi, kesepakatan politik berkaitan dengan kesehatan, perawatan dan

pengelolaan lingkungan hidup dan pengentarasa kemiskinan. Ada 37 pokok pernyataan

yang menyatakan bahwa martabat manusia adalah pusat dari seluruh proses dari DS.

Salah satu tokoh yang merumuskan baik kesadaran dan ruang lingkup DS adalah

Jorge Riechmann yang berbicara mengenai pertumbuhan berkelanjutan. Ia

mengkategorikan 6 prinsip dari DS22:

1. Prinsip “irreversibilidad cero” berdasarkan pada ketahanan biosfera yang

menerapkan pengurangan samapai titik 0 intervensi akumulasi dan

kerusakan permanen.

2. Prinsip “recolección sostenible”, mengacu pada SDA yang dapat dibaharui

dengan sendirinya, mempertahankan supaya angka pengumpulan SDA yang

dapat diperbaharui itu tetap sama dengan angka regenerasi SDA yang

bersangkutan.

3. Prinsip “vaciado sostenible” berdasarkan pada proses daur ulang dan

konsumo SDA yang tidak dapat diperbaharui, mempertahankan supaya

21 CMMAD, N u e s t r o f u t u r o c o m ú n

, Alianza, Madrid, 1992, 13, 67. 22

AAVV, D e l a e c o n o m í a a l a e c o l o g í a, Trotta, Madrid, 1995, 24;

E c o l o g i a y d e s a r r o l l o . E s c a l a s yp r o b l e m a s d e l a d i a l é c t i c a D e s a r r o l l o - M e d i o A m b i e n t e. Complutense, Madrid, 1996, 73-84.

14

angka exploitasi SDA yang tidak dapat diperbaharui itu seimbang dengan

angka penciptaan SDA alteratif/pengganti.

4. Prinsip “emisión sostenible”, yang menerapkan kesetaraan antara angka

emisi bahan bakar dan kapasitas asimilasi dan autoregenerasi ekosistim.

5. Prinsip “selección sostenible de tecnologías” berdasarkan pada efisiensi dan

pertumbuhan ekonomi, menerapkan pemberian perhatian khusus (privilege)

pada teknologi yang mempunyai sedikit dampak lingkungan.

6. Prinsip “precautorio” memilih langkah-langkah yang kurang beresiko dalam

situasi sulit yang membawa kepada kerusakan alam.

Prinsip DS selalu dipahami dalam konteks kesejahteraan integral manusia secara

menyeluruh dan mempunyai beberapa karakteristik:

1. “Desarrollo” itu terbatas

2. “Desarrollo” selalu muncul sebagai kesadaran akan bahaya kehancuran.

3. “Desarrollo” mempunyai kesadaran ekologis

4. “Desarrollo” mempunyai tekanan kuat pada prinsip keadilan

5. Dan merupakan peluasan dari prinsip tanggungjawab manusia, terhadap generasi

sekarang maupun generasi yang akan datang.

BAGIAN KETIGA

LANGKAH STRATEGIS PENGEMBANGAN “DS” KE MASA DEPAN

Aktifitas ekonomi merupakan salah satu aktifitas manusiawi yang pada dasarnya

mempunyai ciri: bebas dan bertanggungjawab. Aktifitas ekonomi, yang paling

mendasar, terletak pada pencarían dan penciptaan sarana untuk memenuhi kebutuhan

manusia berpangkal dari kesediaan SDA. Kegiatan ekonomi terpusat pada tiga sektor

dasar: aktivitas primer (pertanian, perburuan, dan perikanan), aktivitas sekunder

(industri) dan aktifitas tersier (pelayanan jasa)23.

Roda ekonomi dilaksanakan dalam sebuah siklus yang terdiri dari: produksi, distribusi,

sirkulasi dan konsumsi24:

o Produksi. mencakup 4 tindakan-badan ekonomi: SDA, kerja, modal dan

perusahaan.

o Distribusi: mencakup kerja, modal, kepemilikan barang dan ektifitas

perdagangan.

o Sirkulasi: terbentuk dalam 3 perubahan: nilai tukar mata uang, kredit, dan

perdagangan.

o Kosumsi: berkaitan dengan masalah menabung, kebutuhan luz, distribusi

pajak.

Pada kesempatan ini, disajikan beberapa langkah strategis penopang ekononomi

sostenible: Produksi bersih dan konsumsi yang bertanggungjawab.

23

MARCIANO VIDAL, M o r a l d e A c t i t u d e s I I I

, PS Editorial, Madrid, 1979, p. 286. 24

P. STEVAN, M o r a l S o c i a l, edic.2, Madrid 1985, p.206.

15

PRODUKSI BERSIH

Produksi bersih mencakup 4 proses: clean process, clean product, close loop

system dan Biosociety. Proses produksi bersih ditopang oleh 3 faktor dasar yaitu:

konsumsi yang bertanggungjawab, Prinsip Kewaspadaan dan Partisipasi Publik. Secara

garis besar dapat dilihat dalam bagan berikut:

Proses bersih

Proses produksi bersih mencakup perawatan bahan baku dan enegeri; penghapusan

bahan baku beracun; pengurangan kuantitas emisi dan limbah selama proses.

Produksi bersih dalam diterapkan dalam proses manufaktur produksi dan pertumbuhan

makanan. Kerap kali disebut sebagai clean technology atau pertanian organik.

Untuk proses manufaktur, proses yang bersih menggunakan:

• Sistem pencegahan polusi

• Rencana pengurangan penggunakan beracun

• Ahli dalam bidang produksi bersih

Untuk makanan, proses yang bersih mencakup:

• Penerapan metode pertanian organik.

Produk bersih

Strategi produksi bersih terpusat pada pengurangan dampak selama seluruh siklus

produksi dari eksploitasi bahan baku sampai pada barang jadi.

Produksi bersih memerlukan sebuah sistim berpikir. Siklus produksi (rantai produksi)

mencakup seluruh sistem materi dan energi yang digunakan dalam sistim produksi.

Produsen harus bertanggungjawab atas siklus produksi, dan masyarakat, para perkeja

dan kelompok masyarakat harus mempunyai akses informasi atas rantai produksi ini.

Pekerja yang terinformasi dan para konsumen yang memahami sistem produksi ini

merupakan prasyarat dari sistim produksi bersih. Mendapatkan informasi merupakan

sebuah tantangan, juga untuk perusahaan masa kini. Masyarakat bisa menuntut akses

siklus produksi dan label produksi. Konsumen dan pemerintah harus menggunakan

16

kekuaran politik untuk penerapan sistim ramah lingkungan dan pembayaran pajak tinggi

atas barang-barang yang mengandung resiko ekologi.

Sistim Pengelolaan Tertutup

Produksi bersih mengedapankan energi yang dapat diperbaharui, bahan-bahan tak

beracun dalam sebuah sistim pengelolaan yang tertutup. Sistim ini berarkat dan

mengambil bagian dalam siklus produksi dan prinsip kewaspadaan. Sistim pengelolaan

tertutup ini mengandaikan bahwa hasil produksi dapat diubah kembali menjadi bahan

produksi.

Masyarakat ramah lingkungan

Apapun filsafat, agama, ikatan social, manusia menyadari bahwa kita hiduo dalam

planet yang sama dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidupnya dan hidup kita.

Prinsip biosociety adalah utopia dan tujuan. Masyrakat yang ramah lingkungan

mempunyai beberapa cirri:

• Sistem alam dikendalikan oleh tenaga surya dan energi yang dapat diperbaharui.

• Semua sistem itu dihubungkan satu sama lain; pergantian energi dan material

dalam sebuah sistim biologi yang dinamis.

• Stabilitas didasarkan atas keanekaragaman biologi.

Faktor pendukung dari Clean Production adalah

• Konsumsi yang bertanggungjawab

• Prinsip kewaspadaan

• Akses publik untuk mendapatkan informasi mengenai sistem produksi yang

bersih.

17

PRINSIP KONSUMSI YANG BERTANGGUNGJAWAB25

Konsumsi tidaklah sesuatu yang jelek. Yang kurang bertanggungjawab adalah ideologi

konsumismo. Beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan untuk membentuk

konsumsi yang bertanggungjawab adalah:

a. Tuntutan mutu

b. Mengkonsumsi dengan prinsip bertanggungjawab.

o Bebas dan membebaskan konsumen (tidak dijadikan obyek konsumsi)

o Adil dalam arti wajar seperti sebagaimana kebanyakan orang.

o Saling bertanggungjawab artinya konsumen mengikutsertakan asosiasi

dan istitusi konsumen untuk menuntut hak dan transparansi.

o Menggembirakan.

c. Bertailan dengan prinsip “sostenibilidad” dengan semangat pengendalian diri

d. Dari perilaku konsumsi yang bertanggungjawab menuju perdagangan yang

seimbang dan produksi yang adil.

25

MARCIANO VIDAL, E L P r i n c i p i o é t i c o d e “ s o s t e n i b i l i d a d ” n u e v a s r e s p o n s a b i l i d a d e s y n u e v o s e s t i l o s d ev i d a

: Moralia (2005): pp.188-192.

Sustainable Economic Development Based on Biodiversity Resources in

Indonesia

M.Djaeni

1. Background

Indonesia is a tropical country that has high potential of biodiversity resources involving forest, marine (sea), and agricultures crops. In addition, the climate with enough intensity of sun light, fertile land, and geothermal and mine resources are additional positive conditions. Conceptually, the potentials give benefits to be used as foodstuff, clothes, cosmetics, medicines, energy and fuel, and other raw materials for industries, and to enhance economical growth or to generate income. Moreover, the population of Indonesia that achieves 250 millions is also potential to be empowered as strong human resources. In line with the condition, we have 2030’s vision: to establish strong economic country and be center of sustainable biomass stocks in Asia.

However, the above potentials are not optimally exploited as indicated in the limitation of competitive commercial products can be generated. For example, from palm oil, Indonesia produces only cooking oil and does not develop to other added value products such as glycerol, bio-diesel, polyalcohol compounds, and other fine chemicals. In addition, palm oil shell that is potential as raw material for carbon molecular sieves or phenol is not exploited. As a result, this plantation (cultivation) cannot generate more income. Another examples, is in the case of shrimp and crab or crustacean shell disposed from restaurant or canned sea food industries. The material is only used as a cattle feed. With high technology treatment, the wastes can result higher economic product such as chitin or chitosan. Chitin and chitosan are fine chemicals with high economic value (US $ 7500/kg) that are used in medicine and food industries. Those materials can be prepared from the crustacean shell through demineralization followed by de-acetylation (for chitosan) with the conversion of 15%. With the 40,000 ton/years shrimp shell disposed, it should generate income around US $ 45 millions/years. Furthermore, in spite having many oil, gas, geothermal, coal, and biomass resources, Indonesia still faces problems on energy and fuel crisis. These mean that we cannot do more to exploit and manage our resources well.

The above problems are due to the lack of technology and management, low of human resources quality, unavailability of integrated exploitation systems, and unavailability of policy based on sustainable clean production with the concept of waste to product. Even, for many cases, the potentials are only used for short term interest or business such as illegal logging, mangrove and beach reclamation, poisoning the sea for getting larger capacity of catching fish, and synthetic fertilizer and pesticide usage to increase agriculture crops. This is very dangerous since they can threat the existence of resource itself.

Compared to another countries in the ASEAN such as Malaysia and Thailand, the economic level of Indonesia is the lowest as indicated in gross national product (GNP (in US $): Indonesia: 830, Thailand 1995, Malaysia 3400 *). Malaysia and Thailand have developed human resources, sustainable agriculture system, and industrial and chemical product based on renewable resources. For example, they have developed fine chemical from palm oil and its waste, such as poly alcohol, gasoline, phenol, and carbon molecular sieve. They have collaborated with other industrial country to enhance economical growth by exploiting renewable resources. This situation should encourage Indonesia to do something to remedy the micro and macro economic conditions. Industrial country can be given chance to invest Indonesia with simple bureaucracy and build mutual collaboration. Many sectors can be offered such as agribusiness development, marine exploitation, fine chemical based on biomass resources, sustainable and clean agriculture industry, and energy development.

2. SWOT Analysis

Based on the above description, Indonesia has potentials biomass resources provided from marine (sea), cattle, agriculture crops, and forestry. However, the potentials are not empowered yet due to the low of human resources, lack of technology and management, un-integrated exploitation, and unavailability of policy for sustainable clean production with the concept of waste to product. As a result, products have low competitiveness and economic value. Besides, the productivity is low, and the sustainability of product stock is not ensured. Moreover, environment problem still appears in production process such as pollution of water, air, soil by chemical emission from big industries and damage of forest, sea and mountain by illegal exploitation. In a brief, the conditions of existing industries and enterprises in Indonesia can be analyzed using SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) as illustrated in figure 1.

* http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/r/rauf-purnama/pertumbuhan.shtml

Figure 1: SWOT analysis of existence biomass exploitation in Indonesia

3. What is the future program?

Many activities are required to remedy the exploitation and production of biomass in Indonesia to reach 2030’s vision. The activities involve improving human resources, enhancing technology usage, building link and match (network) among the related industries, implementing sustainable integrated system in agriculture, implementing the proper rule to assure sustainability of bio- and non-bio- resources, and building collaboration and market network with industrial countries. However, due to the broad scope, this essay focuses on the discussion of technology enhancement to increase efficiency and productivity of bio-resources exploitation, sustain biomass production, and to obtain added value product from the biomass waste. The applied technologies consist

Strength:

1. availability of forest, sea, cattle and agriculture land in wide areas

2. existence of various small, medium, and big enterprises in the field of agriculture, cattle, sea product, and chemical product

3. high capacity of biomass production

4. high quantity of human resources

Weakness:

1. low of income generation (GNP US $ 830)

2. low economic value of product 3. in-efficient of energy and

material usage 4. in-efficient of land usage 5. problem on environment (waste

pollution) 6. uncertainty of product stock

sustainability 7. no link between small and big

industries

Opportunity:

1. Collaboration with industrial country

2. Need on high value product from biomass in global market

Threat:

1. Free trade market 2. Global competition 3. Un-controlled

population growth

Biomass resources

exploitation in Indonesia:

sea, agriculture, forestry,

and cultivation (plantation)

Root of Problem:

1. low of human resource quality 2. lack of technology usage 3. lack of management 4. un-availability of sustainable

integrated exploitation system 5. low capital investment (less

investor)

of biomass crop enhancement, product diversification, and clean technology development, and sustainable integrated exploitation system.

3.1. Biomass crop enhancement

Indonesia has a wide fertile land distributed in more than 13000 islands. However, the land to biomass product ratio is low and biomass crops tend to decrease. This is due to the decreasing fertility of land by synthetic fertilizer, low quality of cultivated plants, no good irrigation system (high dependency on climate) and many useless potential lands. Besides, only main agriculture crops are exploited, whereas the biomass wastes are not recovered or recycled to get added value. These conditions have to be overcome by using organic fertilizer from agriculture and cattle waste in order to retain the fertility of land. The variety of cultivated plants or herbals has to be selected that can generate high quality and quantity of harvest. In addition, farmers are encouraged and educated to cultivate industrial plants such as palm, cane, wood for pulp, clove, herbals and the others that can generate more added value. The waste of agriculture crops has to be also exploited as biomass fuel resources or as raw material for fine chemical product. For example, the organic waste of sugar cane industry can be used as raw material of furfural. Moreover, the useless fertile land has to be used to develop industrial plants such us wood for pulp, palm, cane, cotton, and the others. However, the proportionality between conserved and used land should be considered.

3.2. Product diversification

Biomass diversification is important. So, the exploitation of land can optimized by rotating cultivated plants especially for short term plants such as corn with cane, rice with vegetable and the others. The method can generate several products and keep the fertility of land. As a result, farmer can sell not only mono-product but also poly-products. Beside that, the usage of synthetic fertilizer can be minimized. A lot of kind of product is also potential to produce various industrial goods, such as textiles, medicines, food, pulp, and bio fuel. Hopefully, industrial feedstock and foodstuffs demand can be sustained, and farmer income can be increased.

3.3. Clean Technology Development

Clean technology is technology that uses raw material and energy with high

efficiency, high profit, high sustainability, and less waste. In this technology, the operational cost and raw material used is minimized, whereas the product and revenue is maximized. In Indonesia, there are many industries using old technology that is in-efficient and high pollution. Clean technology is urgently required to enhance the efficiency, save environment, and get side product from the waste (see figure 2 as examples).

Figure 2: Clean Technology development: waste to product

3.4. Sustainable Integrated Exploitation System

In this method, the agriculture crops as biomass resources are linked with the related industries (see figure 3). The process involve total recycle product that is sustainable, efficient, feasible and environmentally friendly. By this way, it is expected that all unit of enterprises can grow simultaneously. Hence, it can accelerate the micro and macro economics.

Shrimps

Canned shrimp

Waste: Shell and head Price: US $ 0.05/kg

Canned Food

Industries

Cattle feed: Conversion: 80% Price: US $ 1/kg

Chitin and Chitosan: Conversion: 15-20%

Price: US $7500/kg

Grains, cassava,

corn

Flour and bakery

Waste: Solid organic waste

Food Industries Hydrolysis to produce

glucose

Fermentation to produce ethanol

Palm

Crude Palm Oil

Solid waste

Palm Oil Industries

Phenol, carbon molecular sieve

Pyrolysis Fuel and energy

Bio-fuel, polyalcohol

Cooking oil

Figure 3: Sustainable Integrated Exploitation System

Agriculture crops

Cattle

Fishery

Product

Cultivating

Growing

Fertilizing, Feeding,

maintaining

Processing

Sorting, Drying

Size reducing

Storage

Post harvest

Fine

Chemical

Organic

Fertilizer Bio Fuel

Waste:

Organic waste

Foods & Nutrition

Medicine

Textiles

Industries

Energy

Chemicals

Cattle feeds

MARKETS:

Domestics

World

Foodstuffs

Raw material

Waste

Product

4. Beneficiary

The advantages of the updated technological implementation are: generating various bio-products from sea, agriculture crops, forests and other bio resources, resulting higher value of product (not only for food but also medicines, fine chemical, and energy), obtaining added value from biomass wastes, increasing productivity and quality of land, keeping the sustainability of biomass stock, solving the environment problems by effluent treatment, generating additional income for farmers, small to medium enterprises, and big companies. In addition, the technology development in biomass crop also gives positive social effects including: opening new jobs opportunity as well as producing side product or energy from biomass, increasing the economical growth in the grass root level (farmer, small to medium enterprises) and big companies, encouraging other enterprises correspond to this progress such as workshops, consultants, transportations, insurances, and the others. Hopefully, 2030’s vision can be achieved and gross national product (GNP) can be increased.

Visi Indonesia 2045: Ekosistem Kepulauan sebagai Basis

Pembangunan Berkelanjutan

Oleh: Dwiko B Permadi1

Abstrak

Bagaimana wajah baru Indonesia di tahun 2045, saat memasuki usianya

yang ke-100 tahun? Di tengah masa depan yang tidak pasti,

permasalahan paling genting yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini

adalah menciptakan visi bersama tentang cara pandang menuju

pembangunan yang berkelanjutan. Visi dan kebijakan yang bersifat

kooperatif dan antisipatif untuk menjaga keseimbangan hubungan manusia dan alam

merupakan pilihan yang paling rasional dan lentur bagi bangsa ini dengan tetap

menjaga optimisme kemampuan teknologi dalam memecahkan problem bangsa ke

depan. Wajah baru Indonesia juga harus mencerminkan keadilan dan keseimbangan

tujuh gugus ekosistem kepulauan yang selama ini timpang dan mengalami degradasi

sebagai akibat strategi pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Tujuh gugus ekosistem kepulauan merupakan instrumen spasial yang bersifat sosial,

ekonomi, dan politis sebagai locus perencanaan strategis jangka panjang pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan. Pembangunan

berkelanjutan bermakna pertumbuhan ekonomi bukan sebagai panglima tetapi sarana

yang ditujukan untuk mendukung perubahan sistem nilai, norma, dan perilaku bangsa

ini dalam kurun waktu yang relatif pendek dan kontemporer. Strategi pembangunan

berkelanjutan jangka panjang hendaklah bersifat fleksibel dan adaptive agar mampu

merespon nilai-nilai normatif yang cenderung berubah lebih cepat. Aspek normatif

hendaknya dijabarkan secara bersama oleh pejabat publik, ilmuwan, swasta, dan

masyarakat sipil dalam kriteria indikator yang jelas sebagai tolok ukur keberhasilan

sistem ketataprajaan yang berjalan dalam siklus politik 5 tahunan.

Kata kunci: Indonesia 2045, visi bersama, 7 gugus ekosistem kepulauan, pembangunan

berkelanjutan, strategis dan normatif.

1 Mahasiswa Master Forest and Nature Conservation, Wageningen University, the Netherlands; dosen

Fakultas Kehutanan UGM

Visi Indonesia 2045: Ekosistem Kepulauan sebagai Basis

Pembangunan Berkelanjutan Oleh: Dwiko Budi Permadi

2

Pendahuluan

Bagaimana wajah Indonesia pada tahun 2045, satu abad setelah kemerdekaan dari

hegemoni fisik, sosial, dan ekonomi bangsa lain? Visi bersama (shared vision) menjadi

titik penting bagi bangsa Indonesia ditengah ketidakpastian masa depan yang sangat

sulit diprediksi. Kekhawatiran masa depan akibat ketiadaan visi bersama ini juga

dirasakan pada tingkat global (Constanza, 2000). Jika visi bersama tidak jelas, bisa

dipastikan bangsa dan bumi ini akan berlabuh pada suatu

‘tempat lain’ yang kita tidak tahu apakah itu paling baik,

lebih baik, lebih buruk atau paling buruk dari kondisi status

quo.

Tahun 2045 merupakan titik temu semua komponen bangsa

karena pada saat itu suasana kejiwaan bangsa berada pada

satu garis lurus dalam penghayatan 100 tahun perjalanan

kemerdekaan Indonesia. Saat itu, era baru globalisasi tanpa

batas telah terlampaui oleh bangsa kita sejak 2030 atau 2020.

Paper singkat ini menggagas pentingnya merumuskan visi bersama, mengusulkan

instrumen spasial ekosistem kepulauan, dan integrasinya dengan aspek strategis dan

normatif pembangunan berkelanjutan sebagai wajah baru Indonesia 2045.

Menciptakan visi bersama

Tantangan paling besar bangsa Indonesia saat ini adalah menciptakan visi bersama

tentang sebuah masyarakat yang berkelanjutan yang menyediakan kesejahteraan secara

permanen. Karena kendala keterbatasan biofisik maka cara-cara yang adil dan

seimbang harus diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan kita sekarang dan generasi

yang akan datang. Terdapat dua cara pandang dunia tentang apa yang saat ini

berkembang untuk mencapai visi tersebut, yaitu : a) technological optimist dan b)

technological sceptic. Ciri kedua pandangan adalah sebagai berikut (Constanza, 2000):

Optimisme Teknologi Skeptisme teknologi Kemajuan teknologi dapat mengatasi

setiap permasalahan masa depan

Kemajuan teknologi bersifat terbatas (tidak anti-

teknologi) dan kapasitas lingkungan harus dijaga

Kompetisi Kerjasama

Sistem bergerak linear, tanpa

keterputusan atau berbalik arah

Sistem bersifat komplek, non linear dengan

keterputusan dan kadang berbalik arah

Manusia mendominasi alam Manusia bagian dari alam

Hidup untuk individualistik Hidup untuk partnersip

Pasar sebagai sebuah panglima Pasar sebagai sarana untuk tujuan yang lebih besar

2 Mahasiswa MSc Forest and Nature Conservation, Wageningen University, dosen Fakultas Kehutanan

UGM

Kita perlu merumuskan pandangan mana yang akan mendominasi arah pembangunan

bangsa kita ke depan. Pandangan pertama merupakan arus kuat globalisasi yang saat ini

menjadi ’default’ peradaban bangsa-bangsa barat, sedangkan pandangan kedua

merupakan arus alternatif yang saat ini juga menjadi harapan bagi masyarakat negara-

negara maju. Bagi bangsa kita saya berpendapat prinsip kerjasama, dan mengantisipasi

masa depan yang cenderung dicirikan dengan keterbatasan sumber daya alam

merupakan pilihan paling rasional dalam menghadapi ketidakpastian sebagai akibat

terbatasnya penguasaan teknologi. Resiko terburuk jika pandangan kedua tak terwujud

masih jauh lebih baik daripada jika pandangan pertama gagal. Hal ini masih perlu diuji

dengan penelitian lebih lanjut apakah memang pandangan kedua merupakan pilihan

bagi bangsa kita. Jika kerjasama dan keserasian yang sinergis dengan alam merupakan

pilihan bersama, maka menjadi penting memetakan permasalahan berdasarkan

instrumen spasial ekosistem kepulauan.

7 Gugus Ekosistem Kepulauan: Instrument Spasial

Prinsip ekosistem mengandung makna keunikan hubungan dan ketergantungan antara

komponen manusia dan sumber daya alamnya berupa flora, fauna, hutan, lahan, air,

udara dan mineral, yang melahirkan keunikan sistem, norma, dan nilai yang bersifat

keruangan dalam dimensi sosial, budaya, ekonomi, ekologi, dan teknologi. Indonesia

mempunyai 17.000 lebih pulau besar dan kecil yang secara geografis dapat

dikelompokan menjadi tujuh gugus ekosistem kepulauan, yaitu:

1. Sumatera,

2. Kalimantan,

3. Sulawaesi,

4. Papua,

5. Jawa,

6. Bali dan Nusa Tenggara, dan

7. Maluku.

Meringkas beribu ekosistem pulau menjadi 7 gugus tidak berarti mengurangi keunikan

setiap pulau, akan tetapi mengikat mereka menjadi satu kesatuan yang sinergis. Pada

setiap gugus, tersusun secara hierarkhis anggota kepulauan yang bisa diklasifikasikan

berdasarkan ukuran: kecil, menengah, dan besar. Indikator-indikator pembangunan

berkelanjutan lebih mudah diterapkan mulai dari ekosistem pulau yang terkecil dan

akan semakin rumit pada ekosistem pulau yang lebih besar.

Mengapa Eksositem Kepulauan

Gagasan pembangunan berbasis ekosistem kepulauan pernah diusulkan oleh Simon

(2004) untuk kepentingan membangun kembali hutan nasional. Dalam kontek

pembangunan berkelanjutan yang lebih luas, gagasan ini menjadi strategis karena

minimal ada dua latar permasalahan sebagai berikut:

1. Ketimpangan

Ketimpangan perhatian pembangunan dan konservasi terhadap ketujuh gugus

ekosistem kepulauan tersebut merupakan problem yang belum bisa dipecahkan baik

oleh pemerintah orde lama, orde baru, maupun yang sekarang. Ketujuh kepulauan

tersebut merupakan representasi dari Indonesia tetapi dengan kondisi ketimpangan

pembangunan yang mencolok.

Selama ini ketimpangan tersebut direduksi dengan istilah Jawa dan luar Jawa, yang

pertama representasi kemajuan dan yang kedua keterbelakangan. Padahal

permasalahanya berbeda-beda pada ketujuah gugus ekosistem tersebut.

Dibentuknya kementrian percepatan pembangunan kawasan tertinggal bukan

merupakan solusi cerdas untuk memecahkan masalah ketimpangan tersebut.

2. Degradasi

Degradasi dalam arti luas yaitu hilangnya nilai intrinsik sumber daya

manusia dan alam yang menjadi ciri keberadaan ekosistem tersebut,

terpinggirkannya kearifan lokal dan masyarakat asli, hilangnya

biodiversitas, fragmentasi alam, dan efek negatif eksploitasi

tambang tanpa nilai kompensasi lingkungan dan sosial yang

memadai. Lebih jauh lagi degradasi berlanjut pada keutuhan wilayah

NKRI secara politis dan ekonomi, hilangnya pulau-pulau terluar kita

akibat tidak mendapat perhatian yang memadai. Kebijakan yang

reaktif juga tidak akan mampu mencegah kemerosotan kualitas sumber daya alam

kita.

Kedua permasalahan tersebut lahir sebagai akibat kebijakan salah urus yang bertumpu

semata pada pertumbuhan ekonomi, hubungan ketataprajaan yang tidak jelas, dan

lemahnya perencanaan pembangunan berkelanjutan jangka panjang yang sinergis antar

daerah dalam satu kepulauan dan antar sektor untuk mengantisipasi dinamika

perkembangan sosial dan ekonomi. Berkaca pada permasalahan tersebut, refleksi

pembangunan berkelanjutan berbasis ekosistem kepulauan merupakan instrument

spasial yang perlu dipertimbangkan dalam merancang bangun visi Indonesia 2045.

Gagasan ini menawarkan 7 ekosistem kepulauan sebagai locus integrasi perencanaan,

monitoring dan evaluasi pembangunan berkelanjutan.

2 Paradigma: Strategis dan Normatif

Terdapat dua paradigma yang bisa digunakan untuk menguatkan gagasan ini, yaitu

paradigma strategis dan normatif. Hakel (2002) menggunakan pendekatan dua

paradigma ini untuk memahami relevansi perubahan sosial di bidang lingkungan dan

kehutanan. Pentingnya dua paradigma ini bisa dilihat untuk memahami eksistensi,

kepercayaan dan keberlangsungan suatu entitas, organisasi, atau pun bangsa dalam

menghadapi perubahan sosial pada kurun jangka panjang maupun kontemporer.

Paradigma pertama merangkum sebentuk gagasan yang

dituangkan dalam tujuan jangka panjang tertentu, rencana

dan tindakan untuk memenangkan tujuan tersebut.

Kemampuan identifikasi terhadap perkembangan makro

dan perubahan tuntutan kebutuhan masyarakat dan sumber

daya alam dalam jangka panjang merupakan faktor penting

yang menunjukkan existensi sebuah entitas atau bangsa.

Dalam merancang strategi jangka panjang, ekosistem kepulauan menjadi locus tertinggi

sebagai tempat penilaian indikator makro keberlanjutan pembangunan dan lingkungan

di tingkat regional setelah propinsi, kabupaten dan desa. Sebagai contoh indikator

pertumbuhan dan penyebaran jumlah penduduk, apakah dikontrol, direduksi atau

ditingkatkan berdasarkan kapasitas ekosistem kepulauan. Apakah ekosistem pulau Jawa

masih akan mampu menampung penduduk lebih dari 150 juta jiwa, apakah Kalimantan

masih memerlukan angkatan tenaga kerja untuk perkebunan dan kehutanan dari daerah

lain, dan sebagainya. Kapasitas diukur dalam kontek penguasaan tata ruang kota, desa,

industri, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.

Pertimbangan paling penting mengapa pembangunan berkelanjutan diukur pada tingkat

ekosistem kepulauan adalah karena untuk mencegah fragmentasi ekosistem yang lebih

luas yang disebabkan pembangunan berdasar batas administrasi yang lebih sering tidak

mengikuti batas ekobioregional. Singkatnya, strategi ini memang mengandung filosofi

hubungan antara manusia dan alam yang saling mempengaruhi satu sama lain dengan

berorientasi pada tujuan untuk memenuhi kebutuhan masa depan secara optimal.

Paradigma kedua, bersifat normatif, apa yang seharusnya

dilakukan dalam kontek yang relatif aktual agar baik buruknya,

diterima ditolaknya suatu pilihan kebijakan didasarkan pada sistem

nilai, norma, dan kebiasaan yang sedang berkembang.

Pembangunan berkelanjutan yang diusulkan oleh Otto Soemarwoto

(2007) memenuhi kaidah normatif relevan dengan situasi bangsa Indonesia saat ini,

yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai sarana (means) bukan tujuan (end). Oleh karena

itu, pertumbuhan ekonomi diarahkan pada enam norma yang menjadi landasan etik

setiap pejabat publik baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Keenam norma

tersebut adalah :

1. Pro-negara hukum

2. Pro-NKRI

3. Pro-lingkungan hidup

4. Pro-rakyat miskin

5. Pro-kesetaraan gender

6. Pro-penciptaan lapangan pekerjaan

Publik menilai kredibilitas dan kepercayaan presiden dan kabinetnya, gubernur, bupati,

dan anggota legislatif pusat dan daerah dalam siklus politik 5 tahunan berdasarkan

tolok ukur norma tersebut. Peran strategis keenam norma tersebut sepenuhnya hanya

akan berjalan sinergis dan efektif jika lokus peniliaian tolok ukur kinerja didasarkan

pada eksositem kepulauan. Jika semakin banyak pulau yang lepas, hilang, tenggelam,

maka mudah untuk memberi rapot merah pada pemerintahan berjalan. Juga jika tingkat

pelanggaran hukum, korupsi, dan kejahatan meningkat, indikator tingkat pengagguran,

kemiskinan dan ketidakadilan sosial semakin melambung, maka ekosistem kepulauan

tersebut berarti dalam keadaan sakit dan perlu penanganan segera

jika kredibilitas dan kepercayaan ingin dicapai. Keberhasilan

pemerintahan merespon permasalahan yang berhubungan dengan

norma dalam masyarakat dalam jangka pendek dan regional akan

meningkatkan keberlangsungan pemerintahan berjalan,

memberikan peluang berkembangnya siklus politik berikutnya,

dan seterusnya. Memperhatikan norma sosial yang berubah dalam jangka relative lebih

pendek merupakan esensi dari paradigma pembangunan normatif berkelanjutan.

Penutup

Untuk mendesain wajah baru Indonesia 2045, di tengah ketidakpastian masa depan,

diperlukan integrasi visi bersama tentang cara pandang menuju pembangunan yang

berkelanjutan. Visi dan kebijakan yang bersifat kooperatif dan antisipatif untuk

menjaga keseimbangan hubungan manusia dan alam merupakan pilihan yang rasional

dan lentur bagi bangsa ini dengan tetap menjaga optimisme kemampuan teknologi

dalam memecahkan problem bangsa ke depan.

Wajah baru Indonesia juga harus mencerminkan keadilan dan keseimbangan ketujuh

gugus ekosistem kepulauan sebagai instrumen spasial untuk mengukur dan menilai

keberhasilan strategis jangka panjang dengan analisis yang tepat, dan juga inovasi

kebijakan untuk merespon permasalahan normatif kontemporer. Strategi pembangunan

berkelanjutan jangka panjang hendaklah bersifat fleksibel dan adaptive agar mampu

merespon nilai-nilai normatif yang cenderung berubah lebih cepat. Aspek normatif

hendaknya dijabarkan secara bersama oleh pejabat publik, ilmuwan, swasta, dan

masyarakat sipil dalam kriteria indikator yang jelas sebagai tolok ukur keberhasilan

sistem ketataprajaan yang berjalan dalam siklus politik 5 tahunan.

Bahan bacaan

Constanza, R. 2000. Perspective Visions of Alternative (Unpredictable) Futures and

Their Use in Policy Analysis. Conservation Ecology 4(1):5. (online)

URL:http://www.consecol.org/vol4/iss1/art5

Simon, H. 2004. Membangun Kembali Hutan Indonesia. Penerbit Pustaka Pelajar.

Yogyakarta

Soemarwoto, O. 2007. Pembangunan Berkelanjutan. Makalah disampaikan dalam

diskusi nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup: Refleksi dan Visi ke Depan.

Diselenggarakan oleh PPI Wageningen di Wageningen. Belanda.

Akuntabilitas Publik

Di Indonesia

Gde Yoga Prawita

PPI Rotterdam

Indonesia Masa Depan – Suara Kaum Muda 2007

Draft Akuntabilitas Publik

________________________________________________________________________

Abstrak

Maraknya praktek KKN dalam perusahaan-perusahaan BUMN dan departemen-

departemen negara pada tingkat daerah maupun pusat menunjukan lemahnya sistem

regulasi keuangan di Indonesia. Fakta mengindikasikan lemahnya sistem regulasi

keuangan di Indonesia berimplikasi pada rendahnya tingkat akuntanbilitas dan

tranparensi dalam laporan keuangan dalam tubuh perusahaan-perusahaan nasional

maupun swasta, serta dalam kinerja badan-badan independent keuangan di Indonesia.

Makalah ini akan membahas sistem regulasi keuangan, standar akuntansi di Indonesia

dan memberikan rekomendasi sesuai dengan trend dan masalah yang ada.

________________________________________________________________________

Kerangka dan Pokok-Pokok Pikiran

Analisa Kondisi

Analisa Masalah

- Standar akuntansi nasional yang tidak dapat disesuaikan dengan standar akuntansi

international

- Kinerja badan-badan indepedent keuangan yang tidak optimal

- Lemahnya struktur regulasi keuangan di Indonesia

- (dalam pembahasan)

Analisa Potensi

- Sumber daya manusia

Akuntan publik dari dalam maupun luar negri

Sarjana, master dan PhD dari dalam dan luar negri

- Program sarjana, pasca sarjana dan doktoral dalam bidang akuntansi & keuangan

yang sangat memadai dalam universitas-universitas nasional dan berkembang

seiring dengan perkembangan standarisasi akuntansi international


Analisa Trend

- Tingginya kebutuhan penerapan metode Good Governance atau Tertib

Administrasi Keuangan dalam perusahaan-perusahaan BUMN & swasta dan

departemen-departemen negara untuk meningkatakan tingkat akuntabilitas &

transparansi dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Metode ini juga akan

mengingkatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada kinerja pajabat-pejabat

negara apabila metode ini diaplikasikan secara disiplin dan optimal.

- Meningkatnya tingkat kompleksitas bisnis proces dalam perusahaan-perusahaan

nasional dan swasta mengharuskan pemerintah Indonesia untuk meningkat

standar akuntansi untuk setiap industri dan membenahi sistem regulasi keuangan

di Indonesia seiring dengan meningkatnya standar international.


Strategi Transformasi

- Menetapkan standar akuntasi yang dapat di sesusaikan dengan standar

international.

- Membenahi sistem regulasi keuangan di Indonesia. contoh; pembentukan badan

independent yang beranggotakan birokrat, profesional dan akademisi.

- Penyediaan program pelatihan yang diadakan secara rutin dan disiplin sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan standar akuntansi nasional dan

international.


Visi Masa Depan

- Sistem regulasi keuangan nasional yang dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas

dan transparansi (dalam pembahasan)

- Sistem regulasi keuangan yang dapat menciptakan iklim investasi yang bersih dan

adil (dalam pembahasan)

E-Government: Di manakah kita (kini)?

oleh: Syamsul Ibad S.E, B.Ba

Abstraksi

Kemajuan teknologi, khususnya di bidang telematika, telah menandai abad 21

sebagai era strategi –era di mana berbagai macam displin ilmu berkelindan

dan berinterpolasi demi lahirnya strategi dan inovasi baru (Porter, 2001).

Demikian pula, teknologi informasi yang dicangkokkan ke dalam sistem

pemerintahan pun telah memberikan peluang terhadap transformasi atau

perubahan ke arah penerapan pemerintahan yang lebih transparan,

akuntabel, demokratis, dan efektif. E-government, dalam sudut pandang ini,

memiliki keunggulan kompetitif untuk mendukung strategi pemerintahan

nasional demi perbaikan di bidang pelayanan publik, finansial, politik,

pendidikan, dan bidang-bidang lain.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini, pembicaraan mengenai utilisasi teknologi informasi di sektor

pemerintahan melalui apa yang disebut dengan e-government semakin

hangat dibicarakan. Ada pandangan skeptis, pesimis, positif, bahkan apatis

dari banyak analis. Kebanyakan berangkat dari sudut pandang ketidaksiapan

negara kita dari sisi sumber daya manusia dan infrastruktur telekomunikasi.

Benarkah demikian? Padahal, tren yang sedang terjadi saat ini adalah

semakin diujinya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan suatu negara.

Pemerintah, jika ingin diakui legitimasinya, mau tidak mau akan dihadapkan

pada persoalan transparansi ini.

Era perdagangan bebas sudah di depan mata. Di level regional, hampir

seluruh negara anggota AFTA (Asean Free Trade Agreement) telah berbenah

diri untuk semakin meningkatkan Country Specific Advantage-nya, khususnya

di bidang pelayanan publik. Malaysia, misalnya, pada awal Februari 2005

telah menguji coba konsep e-village berjuluk “Kampung Cyber Jaya”. Di

“kampung” ini, KTP (Kartu Tanda Penduduk) tidaklah cuma berupa selembar

kartu yang dilaminasi, melainkan sebuah “kartu pintar” (smart card) yang

memiliki chip semikonduktor yang dapat menampung seluruh data historis si

pemilik, di antaranya data-data mengenai identitas pemilik, rekam medik

(medical record), rekening bank, asuransi, dan masih banyak lagi (PC

Magazine, Januari 2004). Lewat layanan e-government semacam ini, niscaya,

kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat, seiring dengan

tumbuhnya tingkat kepercayaan diri suatu negara untuk berkiprah di pasar

bebas. Investor yang ingin menanamkan modalnya, misalnya, cukup

menggunakan koneksi internet untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

sebagai bahan analisis kelayakan investasi di suatu negara. Pada saatnya

nanti, tidak akan ada kepala negara yang bisa jalan-jalan ke luar negeri

dengan dalih menarik investor. Internetlah yang akan melakukannya.

Paper ini akan mengupas beberapa sisi dari e-government: definisinya,

tujuan dan manfaatnya, tahapan-tahapannya, faktor-faktor yang mendorong

kesuksesannya, dan tentu saja, beberapa contoh aktual dan faktual dari

penerapan e-government di negara lain.

Definisi dan Keuntungan dari Penerapan E-

Government

Secara singkat, tidak ada rumusan baku mengenai e-government, karena

penerapannya sendiri amat tergantung kepada lingkup, struktur

pemerintahan, anggaran, sumber daya, dan visi pemerintah pusat terhadap e-

government itu sendiri. Berikut adalah definisi-definisi yang setidaknya dapat

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai e-government:

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB): “E-government is defined as utilizing the Internet and the world-wide-web for delivering government information and services to citizens” (www.unpan.org) Bank Dunia: “E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to citizens, improved interactions with business and industry, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or cost reduction”. (www.worldbank.org). Global Business Dialogue on Electronic Commerce (GBDe): Electronic government (hereafter e-Government) refers to a situation in which

administrative, legislative and judicial agencies (including both central and local governments) digitize their internal and external operations and utilize networked systems efficiently to realize better quality in the provision of public services. (www.gbde.org)

Jadi, apakah sebenarnya e-government itu? Dalam bentuk dan lingkup yang

paling sederhana, e-government adalah penggunaan teknologi internet dan

web sebagai media untuk menyampaikan informasi dan layanan lainnya bagi

rakyat di suatu negara. Mengambil definisi ini, maka kehadiran Departemen-

departemen pemerintah (ambil misalnya www.depdiknas.go.id)., situs-situs

resmi Pemerintah Pusat (misal www.ri.go.id., www.lin.go.id), maupun

Pemerintah Daerah sudah merupakan bentuk implementasi dari e-

government. Itu baru dalam hal penyediaan informasi kepada masyarakat.

Lalu bagaimana dengan layanan publik lainnya seperti pengurusan identitas,

paspor, surat izin mengemudi (SIM), Izin Membangun Bangunan (IMB),

Tanda Daftar Umum Perusahaan (TDUP), atau bahkan pelayanan dan

pembayaran pajak? Nah, layanan-layanan publik inilah yang disebut sebagai

e-government yang terintegrasi secara penuh. Sejauh mana integrasi yang

dilakukan akan sepenuhnya tergantung kepada visi pemerintah sendiri

terhadap e-government. Pemerintah Australia, misalnya, sejak tahun 2001

telah mempunyai layanan e-government yang terintegrasi. Menggunakan

Closed-circuit Television atau CCTV (kamera pengintai) di tiap-tiap ruas jalan,

Polisi Australia dapat dengan mudah menangkap gambar para pelanggar

peraturan lalu lintas. Keesokan harinya, datang surat penagihan denda,

beserta foto hasil jepretan CCTV kepada si pelanggar yang bisa dia bayar di

ATM manapun. Jika si pelanggar tidak membayar denda pada tenggat waktu

yang telah diberikan, catatan pajak kendaraannya pada server pusat akan

dicabut, yang mana artinya, STNK kendaraan si pelanggar dibekukan.

Pemerintah negara bagian Baden-Wuttenberg, Jerman, misalnya lagi,

telah meluncurkan satu situs layanan publik yang terintegrasi. Hanya dengan

mengunjungi situs tersebut (http://www.service-bw.de) masyarakat dapat

memperoleh layanan publik seperti pembuatan dan perpanjangan paspor,

akte kelahiran atau pernikahan, pelayanan pajak, dan lain-lain.

Di dalam negeri, Departemen Perpajakan Indonesia sendiri

(www.pajak.go.id) telah meluncurkan layanan pembayaran pajak secara on-

line, baik menggunakan e-banking maupun ATM. Berhasil tidaknya layanan

ini akan kita ketahui di kemudian hari. Setidaknya, Dirjen Pajak telah

mempunyai visi untuk semakin meningkatkan kualitas layanannya kepada

masyarakat luas. Toh, Pemerintah Indonesia sendiri, telah mempunyai

infrastruktur dan landasan hukum yang cukup memadai. Ini dibuktikan dengan

diberlakukannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan

Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Setidaknya, kita telah

mempunyai kerangka hukum yang memadai. Apalagi dalam lampirannya,

Presiden juga mengarahkan tahapan-tahapan dan strategi yang harus

dilakukan. Bisa dikatakan, inilah cetak biru pengembangan e-government di

negara kita tercinta ini.

Di lain pihak, Rahardjo (2001), mengemukakan beberapa manfaat dari

e-government, antara lain:

• Peningkatan aksesbilitas terhadap sumber informasi dan layanan

pemerintah yang dapat diakses kapanpun dan di manapun,

sepanjang terhubung dengan jaringan internet.

• Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan

masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka

diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.

Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan salah paham

yang mungkin timbul.

• Pemberdayaan masyarakat melalui informasi ya ng mudah

diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat

akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh,

data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid,

passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online

dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang tepat

untuk anaknya.

• Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh,

koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan

video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat

besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi

antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus

berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus

terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu

atau dua jam, misalnya.

Di lain pihak, West (2004), lewat penelitiannya di Amerika Serikat

menyimpulkan bahwa e-government berpotensi untuk (1) memperbaiki

kualitas pelayanan terhadap masyarakat, (2) menggalang respon atau umpan

balik yang lebih demokratis, (3) meningkatkan aksesbilitas public, dan (4)

menumbuhkan keyakinan pada masyarakat bahwa pemerintahannya berjalan

dengan efektif.

Tujuan Penerapan E-Government di Indonesia

E-government secara umum bertujuan untuk:

• Memberikan akses yang lebih luas pada informasi-informasi

pemerintahan

• Mempromosikan keterlibatan masyarakat dengan memudahkan

masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah

• Membuat pemerintahan semakin accountable lewat pemerintahan

yang lebih transparan yang mana akan mengurangi kecenderungan

untuk melakukan korupsi.

• Memudahkan pemerataan pembangunan dan akses layanan

pemerintah, khususnya pada masyarakat urban dan pedesaan.

Hal-hal tersebut di atas senada dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003,

yang mana pengembangan e-government di Indonesia bertujuan untuk:

• Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik

yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan

masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah

Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan

dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

• Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk

meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan

memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan

perdagangan internasional.

• Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan

lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik

bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan

kebijakan negara.

• Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan

dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar

lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Dilihat dari semua tujuan di atas, kiranya cukup jelaslah bahwa e-government

dapat menjadi mediator bagi terciptanya transparansi, yang lebih jauh lagi,

dapat mentransformasi pemerintahan kita menjadi pemerintahan yang lebih

efisien dan membumi. Mestinya, jika proses transformasi ini berjalan dengan

mulus, masyarakat dapat dengan mudah melakukan kontrol dan audit atas

mismanajemen pemerintahan yang (mungkin) terjadi di lapangan. Pemerintah

pun akan mampu menuai kepercayaan publik yang pada akhirnya akan

meningkatkan legitimasi dan wibawa pemerintah.

Tahapan-tahapan Pengembangan E-Government.

United Nations Online Network in Public Administration and Finance

(www.unpan.org), yang merupakan organ PBB yang menjembatani studi di

bidang administrasi publik dan keuangan, menjabarkan rekomendasi

tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh suatu negara dalam pengembangan

e-government. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Emerging: yaitu, tahapan di mana negara melakukan komitmen

awal untuk menjadi pelaku e-government. Beberapa situs internet

dibuat untuk menyediakan informasi poliltik dan organisasional

pemerintahan. Situs-situs ini menyediakan informasi kontak

(contact information) bagi penggunanya, namun pada banyak kasus

tidak terdapat fitur FAQ (Frequently Asked Questions) dalam situs

tersebut. Situs inipun jarang di-update.

2. Enhanced: yaitu tahapan di mana kehadiran suatu negara di

Internet semakin diperkukuh dengan bertambahnya situs-situs

departemen dan lembaga-lembaga pemerintahan. Isinyapun

semakin kaya dengan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat

dan up-to-date. Publikasi pemerintah, legislasi, dan bulettin digital

(newsletter) mulai tersedia, lengkap dengan fitur pencarian

dokumen, alamat e-mail, dan lain-lain.

3. Interactive: Pada tahapan ini, terbukalah akses yang luas terhadap

bermacam-macam situs institusi dan pelayanan pemerintah. Situs-

situs ini mulai menawarkan interaksi kepada penggunanya yang

sedang online lewat e-mail maupun ruang untuk memberikan

komentar (chat box). Kapasitas data yang tersedia semakin banyak,

dan data-data ini diperbaharui (update) secara teratur.

4. Transactional: pada tahapan ini, telah tersedia layanan yang

menyeluruh dan aman untuk digunakan sebagai media transaksi.

Masyarakat, misalnya, dapat mengurus paspor, visa, berbagai surat

izin, dan dapat melakukan pembayaran pajak dan bukan pajak

secara on-line. Tahapan ini membutuhkan infrastruktur internet

yang “kebal” terhadap serangan cyber crime yang dilakukan oleh

para cracker atau black hackers.

5. Fully Integrated: pada tahapan akhir ini, telah tercapai kapasitas

atau kemampuan untuk mendapatkan seluruh aspek-aspek

pelayanan pemerintah. Di sini, tidak ada garis pemisah antara

departemen pemerintah yang satu dengan yang lainnya.

Pembayaran pajak, misalnya, dapat juga dilakukan pada situs

Kepolisian. Layanan akan di-cluster-kan ke dalam kebutuhan

masyarakat yang paling umum.

Tahapan yang relatif sama tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden No. 3

Tahun 2003 yang menyatakan 4 tingkatan dalam pengembangan e-

government, antara lain:

I. Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi :

i. Pembuatan situs informasi disetiap lembaga;

ii. Penyiapan SDM;

iii. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan

sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll;

iv. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk

publik.

II. Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi:

i. Pembuatan situs informasi publik interaktif;

ii. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;

III. Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi:

i. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;

ii. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan

lembaga lain.

IV. Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi:

i. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan

G2C yang terintegrasi.

Kiranya, cukup mudah untuk menyimpulkan bahwa pemerintah kita telah

mempunyai tujuan dan strategi yang cukup jelas dan terarah dalam proses

pengembangan e-government. Hal ini terbukti dari lengkapnya Instruksi

Presiden No. 3 tahun 2003 yang juga mencantumkan arah kebijakan, strategi,

tujuan, bahkan kerangka arsitektur baku yang akan digunakan oleh masing-

masing instansi maupun lembaga pemerintahan.

Lalu, di Manakah Kita (kini)?

Meskipun implementasi e-government memiliki banyak peluang sebagaimana

disebut pada bagian-bagian awal paper ini, Swartz (2004) secara skeptis

menyebutkan kondisi e-government saat ini yang secara umum sedang

berada “di persimpangan jalan” dengan mengungkapkan fakta bahwa

meskipun kebanyakan negara telah memiliki situs resmi pemerintahannya,

pada kenyataannya, pengguna situs e-government di dunia, jika dirata-rata,

tidak lebih dari 20 persen rakyatnya. Parahnya lagi, 60 persen dari seluruh

proyek e-government yang dilakukan oleh pemerintah pada negara-negara

berkembang mengalami kegagalan total. Walaupun tidak menjelaskan secara

gamblang penyebab kegagalan tersebut, tak pelak, di balik ingar bingar

diskusi mengenai e-government, temuan ini cukup mengejutkan.

Swartz (2003) juga telah mengemukakan lambatnya pengembangan e-

government di Inggris. Dikembangkan pertama kalinya pada awal 2001

dengan pengguna awal sebesar 15% dari populasi pengguna internet, pada

tahun 2003, Inggris Raya hanya mencatat 70% dari seluruh layanan

pemerintah yang dapat diakses lewat internet. Inipun hanya diakses oleh

sekitar 49% dari total populasi.

Di lain pihak, Holliday (2002) melaporkan bahwa dari 190 anggota PBB

saat itu, 11% tidak memiliki e-government sama sekali, 17 persennya berada

pada tahapan emerging, 34% pada tahapan enhanced, 29% pada fase

interaktif, dan selebihnya (9%) telah memasuki pada fase transaksional. Saat

itu, belum ada negara yang telah mengintegrasikan e-government secara

penuh, termasuk Amerika sendiri sebagai “pemimpin” di bidang e-

government. Pada akhir tulisannya, Holliday (2002) juga mengklasifikasikan

tingkat aktifitas berinternet di Asia, yaitu kelompok negara yang aktifitas

internet rakyatnya tinggi (Jepang Hongkong, Singapura dan Taiwan), sedang

(Brunei Darussalam, Philipina, Korea Selatan, dan Thailand), rendah

(Kamboja, Indonesia, Malaysia, China), dan amat rendah (Laos, Myanmar,

Korea Utara, dan Vietnam).

Memang, berbicara mengenai e-government tidak akan lepas dari

aktifitas penggunaan internet oleh rakyat negara bersangkutan. Sesempurna

apapun sistem e-government yang dimiliki pemerintah suatu negara tidak

akan banyak membantu jika tidak ada orang yang menggunakan atau

mengaksesnya. Indonesia sendiri memiliki catatan yang lumayan parah dalam

pengembangan internet. Dirjen Postel (www.postel.go.id) sendiri pada tahun

2001 mencatat rendahnya penetrasi jaringan telepon di Indonesia (3 dari 100

orang), minimnya infrastruktur telekomunikasi yang sialnya juga hanya

terkonsentrasi di perkotaan, serta nasib rakyat pedesaan yang masih belum

terjamah sambungan telepon. Hanya 4 juta orang yang memiliki akses

terhadap internet. Meskipun demikian, ada 61 juta pengguna potensial dan

jumlah ini terus meningkat secara dramatis. Namun, jumlah sebesar ini hanya

mencakup 28% dari total populasi rakyat yang 215 juta. Yang cukup

melegakan adalah laporan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia

(www.apjii.go.id) bahwa jika pada tahun 1995 hanya terdapat 85 situs yang

memiliki domain .id (kode top-level domain untuk situs web Indonesia), maka

pada tahun 2001, telah terdapat 4270 situs. Ini berarti telah terjadi lonjakan

situs berdomain .id sebesar 50 kali lipat dalam kurun waktu 6 tahun. Tak lupa,

Dirjen Postel juga mencatat eksistensi aplikasi e-government di 86 lokasi, dan

aplikasi e-government yang sifatnya kaya informasi pada 95 unit “Desa Maju”.

Dengan demikan, menilik pada kriteria PBB, Indonesia masih berada

pada tahapan kedua pengembangan e-government, yaitu fase enhanced.

Yang patut disayangkan adalah banyaknya situs-situs pemerintah yang sudah

terlalu lama tidak di perbaharui (up-date).

Di laih pihak, jika diukur lewat kriteria Inpres No. 3 Tahun 2003 sendiri,

e-government kita kiranya masih berada pada tahapan kedua, yaitu

pematangan. Djoko Agung, asisten Deputi Bidang Pengembangan E-

Government pada Kementrian Komunikasi dan Informasi, seperti dilansir oleh

The Jakarta Post (15 Januari 2003) mengkonfirmasi rendahnya kesiapan kita

untuk mengadopsi e-government. Meskipun demikian, program e-government

toh telah dicanangkan pada tahun itu juga. Selanjutnya, tinggal kitalah yang

akan menyumbangkan kontribusi terhadap eksistensi e-government tersebut,

demi mendukung transformasi pemerintahan ke era e-government.

Penutup

Teknologi informasi yang dicangkokkan ke dalam sistem pemerintahan telah

memberikan peluang terhadap transformasi atau perubahan ke arah

penerapan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, demokratis, dan

efektif. Indonesia, dengan segala keterbatasan infrastruktur, sumber daya,

dan budayanya, sedang menuju ke arah itu. Dengan landasan Instruksi

Presiden No. 3 Tahun 2003, tahapan-tahapan menuju e-government dimulai

sudah. Ke mana pendulum mengarah, baik itu menuju kesuksesan maupun

kegagalan implementasi e-government kiranya bukan melulu tanggung jawab

pemerintah.

Di balik itu, masyarakat juga dituntut untuk tidak abai terhadap

transformasi, karena pada dasarnya, transformasi pemerintahan juga

merupakan transformasi citizenship. Pertanyaan selanjutnya adalah: sejauh

mana Anda mau menyumbangkan kontribusi terhadap pengembangan e-

government kita? Lalu, sejauh manakah Anda mampu memanfaatkan layanan

e-government tersebut? Hanya kitalah yang mampu mewujudkannya.

/00/

Referensi

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia.

URL: http://www.apjii.or.id/news/index.php?ID=2002052301855&lang=ind

Dikunjungi pada 30 Mei 2004

Dirjen Pos dan Telekomunikasi Indonesia (2001). Internet Development in

Indonesia. URL: www.postel.go.id. Dikunjungi pada 30 Mei 2004

Deputi Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-undangan (2003). Instruksi

Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan E-Government. Jakarta.

Global Business Dialogue on Electronic Commerce (GBDe)

URL: www.gbde.org. Dikunjungi pada 30 Mei 2004

Holliday, Ian (2002). Building E-Government in East and South East Asia:

Regional Rhetoric and National (In)Action. Public Administration and

Development. Vol. 22 (4)

Porter, M. E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, 79(2), 63-78.

Rahardjo, Budi (2001).Membangun E-Government. Makalah yang

disampaikan

pada Seminar Nasional Jaringan Komputer II, di Makassar. URL:

http://www.geocities.com/seminartsc. Dikunjungi pada 30 Mei 2004

Swartz, Nikki (2004). E-Government Around the World. Information

Management Journal. Vol 38 (1).

Swartz, Nikki (2003). British Slow to Use e-Government Services. Information

Management Journal. Vol. 37 (2).

The Jakarta Post.

URL:

http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20030115.B01.

Dikunjungi pada 30 Mei 2004

The World Bank Group, “E-Government Definition”.

URL: http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm

Dikunjungi pada 30 Mei 2004.

United Nations Online Network in Public Administration and Finance.

URL: www.unpan.org. Dikunjungi pada 30 Mei 2004

West, D.M (2004). E-Government and the Transformation of Service Delivery

and Citizen Attitudes. Public Administration Review. Vol. 64 (1). Washington.

1

‘Rethinking Indonesian Governance’:

Dari Government ke Governance

Oleh:

Rosdiansyah, Ishak Salim dan Wiky Witarni

(PPI Kota Den Haag)

Pasca reformasi 1998 dan pengesahan UU Pemerintahan Daerah 1999, yang direvisi

dengan UU Pemerintahan Daerah 2004, maka Indonesia kini sudah memasuki era de-

sentralisasi kekuasaan dan kewenangan dalam struktur birokrasi pusat-daerah. De-

sentralisasi ini berjalan ditengah pergulatan para aktor di pusat dan daerah, untuk mencari

format yang tepat, efektif dan partisipatif, yang kelak bisa menghasilkan produk-produk

kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat luas.

Namun demikian, reformasi kebijakan, de-sentralisasi kewenangan dan transfer

kekuasaan dari pusat ke daerah acapkali terhambat oleh beberapa hal :

1. Struktur mentalitas birokrasi yang belum sepenuhnya menerima kenyataan baru,

yakni de-sentralisasi sebagai keniscayaan. Bentuk nyata dari struktur mentalitas

ini adalah masih adanya pemikiran, pemahaman dan keyakinan para aktor

pemerintah pusat, bahwa kendali pusat masih harus dipertahankan walau sudah

terjadi otonomi daerah.

2. De-sentralisasi sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah 2004, pada

kenyataannya berjalan di tempat, karena tahap implementasinya belum

melibatkan para aktor diluar negara. Para aktor ini masih dianggap sebagai

‘people’ (rakyat biasa), dan bukan sebagai ‘citizen’ (warga yang punya hak).

3. Pemerintah Daerah masih menerapkan model kebijakan ‘top-down’ melalui

rencana strategis (renstra), yang semuanya diukur dari perspektif birokrasi daerah.

Pelibatan para aktor non-birokrasi hanya bersifat konsultatif, tapi belum pada

substantif renstra.

4. Disparitas menyolok antara laju pertumbuhan dan perkembangan pusat dibanding

daerah, pada gilirannya menghasilkan kecemburuan sosial dan meningkatnya

sentimen kedaerahan. Ditambah lagi, belum adanya konvergensi terhadap

pengelolaan keuangan pusat-daerah, maka disparitas ini semakin terbuka lebar.

5. Pemerintah Daerah saat ini justru sibuk dengan upaya pembenahan internal, yang

kadang tidak terkait dengan keterlibatan stakeholder non-negara. Ironinya,

pembenahan internal itu acapkali diklaim sebagai upaya peningkatan pelayanan

kepada masyarakat luas.

2

6. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya otonom dalam menentukan model

interaksi antar-stakeholder, karena seringkali terjadi intervensi Depdagri selaku

promotor de-sentralisasi. Ironinya, aktor-aktor Depdagri sering berada di

persimpangan jalan dalam memahami dan mengimplementasikan de-sentralisasi.

Muncul fenomena ‘otonomi setengah hati’.

Berangkat dari kenyataan itu, maka selayaknya kini para aktor tata pemerintahan

(governance) di Indonesia :

1. Memahami, bahwa tata pemerintahan bersifat luas, melibatkan aktor-aktor non-

negara, dalam konteks ‘Governance’.

2. Era ‘government’ yang sangat elitis, kaku dan seolah berada di menara gading,

kini sudah berakhir dengan adanya UU Pemerintahan Daerah 2004. Pemerintah

daerah harus mereformasi mentalitas diri agar memberi ruang bagi akto-akto

non-negara dalam pembangunan di tingkat lokal.

3. Pemahaman terhadap filosofi ‘governance’ harus diupayakan secara

menyeluruh, tidak lagi parsial, sekadar mendesak kepada pemerintah daerah,

harus akuntabel, transparan dan responsif.

4. Saat ini, belum ada konvergensi pemahaman yang utuh dan komprehensif

terhadap konsep ‘governance’ di Indonesia. Para aktor non-negara mendasarkan

pemahamannya atas ‘governance’ pada rujukan dari organisasi internasional

seperti World Bank dan UNDP, sebaliknya, para aktor negara justru menggali

perspektif ‘governance’ dari model peningkatan pelayanan satu arah, belum

menunjukkan itikad mengembangkan feed-back mechanism.

5. Pemerintah Daerah perlu pula mengembangkan pemahaman baru di berbagai

sektor terkait dengan penerapan ‘governance’, sebagaimana pernah diusung

oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan konsepnya ‘Ocean

Governance’ yang tertuju kepada model pemberdayaan masyarakat pesisir dan

masyarakat di pulau-pulau kecil. Dalam model ini, kebutuhan masyarakat

setempat menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan daerah. Sebagaimana

diketahui, de-sentralisasi di Indonesia adalah de-sentralisasi daratan, bukan

lautan.

6. Pengembangan diskursus ‘governance’ di Indonesia harus dilakukan secara

merata, tidak lagi semata monopoli para aktor negara atau aktor non-negara.

De-sentralisasi dan otonomi akan mencapai hasil maksimal, apabila

institusional building yang bertumpu pada ‘path-dependent’ dalam konteks

‘governance’ bisa berjalan baik.

(Draft)

Strategi Pembangunan di Wilayah Rawan Tsunami

Berdasarkan Perspektif Ekonomi di

Aceh dan Nias

Oleh : Achmad Adhitya

Abstraksi

Strategi penangan bencana di Indonesi yang selama ini memfokuskan pada proses pembangunan

kembali wilayah pasca bencana, paradigma baru penanganan bencana adalah pada proses mitigasi

untuk mencoba mengurangi dampak bencana dan menekan biaya pembangunan kembali suatu

wilayah, dalam hal ini instrumen – instrumen pembiayaan yang didasrkan pada mekanisme pasar

harus dioptimalkan.

Pendahuluan

Indonesia terletak di 3 lempeng tektonik besar, yakni : Eurasia, Indo – Australia dan

Lempeng Pacific. Letak tektoni ini menyebabkan banyak terjadi gempa setiap tahunnya

Kebanyakan Gempa bumi berpotensi menyebabkan kehancuran.

Indonesian tectonic setting

Cincin api adalah wilayah paling rawan gempa di dunia, 90% dari gempa bumi yang

terjadi di dunia dan 81 % gempa bumi terbesar terjadi disekitar area ini. Wilayah yang rawan

gempa berikutnya (56 % terjadi gempa bumi dan 17 % adalah gempa bumi dahsyat yang

terjadi) adalah Alpide belt yang terbentang dari Jawa sampai ke Sumatra lalu ke Himalaya,

Mediterania dan keluar ke Atlantic.

Indonesia terbentang antara Cincin Api sepanjang kepulauan utara yang berdekatan dan

termasuk New Guinea dan Alpide Belt sepanjang selatan dan barat dari Sumatra, Jawa, Bali,

Flores dan Timor.

Dikarenakan letak tektonik ini, tercatat di Indonesia terjadi 19 kali gempa bumi dengan

kekuatan 4 skala richter dalam periode 1990 – 2006.

Sejauh ini, tsunami yang merusak disebabkan oleh gempa bumi yang luas dan dangkal

dengan epicenter atau garis lupatan dekat atau diatas dasar laut. Hal ini biasanya terjadi di

wilayah yang dikarakteristikan oleh terusan kedalam sepanjang batas lempeng tektonik.

Tsunami yang paling merusak terjadi pada 26 Desember 2004, ini disebabkan oleh

masuknya lempeng tektonik India ke Lempeng Birma, proses ini disebabkan gaya keatas dan

menggerakan tsunami. Korban manusia yang disebabkan oleh tsunami ini tercata 300.000

orang meninggal dan menghilang.

Tsunami yang lain terjadi pada 28 maret 2005, epicenter ini berada di dekat Pulau Nias

tidak terlalu jauh dari epicenter pertama dimana tsunami sebelumnya terjadi. Tsunami ini

disebabkan transfer tegangan dari tsunami sebelumnya. Walaupun tsunami pertama tidak

sebesar tsunami sebelumnya tapi rentang waktu tsunami pertama dan kedua yang terjadi

menunjukkan bahwa daerah tersebut rawan terkena tsunami.

Tsunami terakhir terjadi pada tanggal 17 juli 2006, epicenter nya berada didekat daerah

pantai Pangandraan. Kekuatan dari gempa bumi tersebut mencapai 7,7 skala richter. Korban

jiwa tercatat pada tsunami tersebut 600 orang meninggal, 431 orang luka – luka dan 230

orang hilang. Penyebab dari tsunami ini adalah proses berlanjutnya masuknya lempeng India

terus kearah selatan dan timur sepanjang parit Sunda.

Sejak SUnami 26 December 2004, banyak pihak menaruh perhatian mendalam pada

permasalahan tsunami, Perserikatan bangsa bangsa, UNESCO, menyatakan bahwa Juni 2006

sistim peringantan dini tsunami telah mulai bekerja. Peringatan akan memantau Samudera

India dari pusat monitoring tsunami yang telah ada di Hawaii dan Jepang.

System peringatan tsunami memang bekerja, 17 menit setelah terjadi gempa bumi yang

menyerang pulau jawa, ilmuwan di pusat peringatan tsunami di pacfic di Hawaii menangkap

data seismologic dan mengirimkan kabar ke para ilmuwan di Jakarta, namun tetap saja

banyak korban jiwa yang terjadi. Hal ini disebabkan tidak ada guidelines untuk masyarakat

untuk menyelamatkan diri mereka dari terjadinya tsunami, lemahnya kewaspadaan publik dan

minimunnya perlengkapan semacam sirine untuk mengingatkan masyarakat.

Ada paradigma baru dalam hal manajemen resiko., yang pertama adalah program

kontrol resiko dan yang kedua adalah prorgam pembiayaan resiko (Risk Assesment and

Management in Local Government Emergency Planning, James A. Gordon, Institute for

catastrophic loss reduction) Program pengontrolan resiko berhubungan dengan hal pra

bencana dan beragam metode mengurangi resiko yang dapat terjadi disatu wilayah.

Simulasi tsunami adalah bagian dari proses mitigasi yang merupakan bagian dari

strategi penangan resiko. Melakukan simulasi tsunami dapat digunakan sebagai titik awal

untuk menganalisa dampak dan kerusakan di satu wilayah. Simulasi tsunami juga dapat

digunakan untuk membangun struktur perlindungan pesisir.

Korban jiwa dapat dikurangi atau bahkan dihindarkan sama sekali, tapi kerusakan fisik

pasti terjadi jika satu wilayah tidak dilindungi dengan baik dari tsunami, bahkan ketika sudah

dilindungi dengan baik pun kerusakan fisik masih mungkin terjadi. Masalah utama pasca

tsunami yang terjadi disuatu wilayah adalah pembangunan kembali infrastruktur yang terjadi.

Pemerintah harus membangun kembali rumah, merelokasi pengungsi dan mengembalikan

fasilitas publik untuk memperbaiki ekonomi di satu wilayah.

Ada 3 kemungkinan instrumen yang digunakan untuk melakukan pembiayaan resiko

yang dapat digunakan untuk membangun kembali suatu wilayah pasca tsunami, instrumen –

instrumen tersebut adalah Pendanaan pemerintah (Pendapatan Bruto), pinjaman internasional

dan asuransi. Tiap instrumen memiliki keuntungan dan kekurangan yang berbeda.

Paradigma baru untuk menangani permasalahan bencana adalah dengan memfokuskan

diri pada pra bencana sehingga memiliki persiapan lebih baik sebelum bencana, hal ini

diharapkan dengan strategi manajemen resiko tidak hanya menghindari dan mengurangi

bencana tapi menekan biaya restrukturisasi kembali di satu wilayah.

Asuransi bukan satu satunya instrumen untuk memecahkan masalah, asuransi adalah

bagian dari framework nasional untuk menangani tsunami. Disamping asuransi juga harus ada

kebijakan yang mendorong dan memberikan pondasi daasr untuk mengikuti strategi lanjutan,

semacam pembangunan SDM, kewaspadaan publik. Disamping permasalahan pembiayaan

resiko juga harus ada program kontrol resiko yang berhubungan dengan kampanye

kewaspadaan tsunami..

Organisasi Pemerintah dan Kebijakan Penanganan Bencana Alam di

Indonesia

Ada beberapa kebijakan dan hukum yang dikeluarkan untuk memperbaiki manajemen

penangan resiko bencana alam di Indonesia, beberapa organisasi dan badan pemerintahan

dibentuk dari tahun 1979 sampai 2002, isu yang ditangani oleh organisasi ini pun tidak hanya

berkisar pada penanganan bencana alam namun juga pada konflik masyarakat, namun

dikarenakan fokus strategi pada setelah terjadinya bencana tidak pada sebelum terjadinya

bencana.

Dikarenakan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 desember 2004, President

mengeluarkan Perpu nomer 2 tahun 2005 tentang pembentukan BRR (Badan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Aceh dan Nias) melalui Keputusan Presiden no 34 tahun 2005 dijelaskan lebih

detil tentang struktur organisasi ini.

Tujuan dari BRR adalah untuk mengembalikan kehidupan sehari – hari dan memperkuat

komunitas di Aceh dan Nias dengan mendesain dan meninjau secara menyeluruh

rekonstruksi dan pembangunan kembali yang berdasarkan kemandirian komunitas.

Satu tahun setelah tsunami US$ 4.4 billion sudah dialokasikan untuk proyek – proyek

tertentu. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan US$ 1.1 billion dan NGOs US$ 1.5

billion and Lembaga Donor US$ 1.8 billion ini adalah kebutuhan minimum untuk

rekonstruksi Aceh dan Nias, US$ 775 million sampai akhir November 2005 sudah dihabiskan

oleh pemerintah.

Untuk membangun kembali Aceh dan Nias diperlukan US$ 9 billion dan rekonstruksi

direncanakan dari tahun 2005 sampai 2009, dikarenakan master plan ini, jadi baik

Pemerintah, NGO dan Negara – negara donor diharapkan memberikan kontribusi US$ 2.5 –

3.5 billion, jika komitmen ini bisa dipenuhi maka Proses rekonstruki ini akan selesai pada

tahun 2009.

Bencana Alam dan Manajemen Resiko

Sebuah bencana alam dapat didefinisikan sebagai akibat dari kejadian alam yang luar

biasa pada masyarakat yang rentan (ADPC 2000a:1). Jika dampat ini meluas ke wilayah yang

lain sehingga dibutuhkan bantuan inter wilayah dan internasional, dapat dikatakan bencana

besar telah terjadi ( Munich Re 2002:15).

Faktor – faktor yang mempengaruhi bencana alam adalah : Bahaya, Elemen yang

beresiko dan kerawanan. Ketiga faktor ini dapat di formulasikan :

Resiko = kemungkinan (bahaya) * kehilangan (kerawanan, elemen yang beresiko)

Manajemen resiko didefinisikan sebagai aplikasi sitematis dari kebijakan – kebijakan

manajemen .

Ada 4 prosedur yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan manajemen

resiko. Pertama adalah melakukan penilaian dan pengukuran pada kemungkinan resiko

tertentu di suatu wilayah, mencoba untuk mensurvey kemungkinan bencana, e.g. kondisi

geologi atau geomorphologi pada suatu area tertentu. Kedua, harus ada analisa pada potensi

dampak pasca terjadinya bencana . Ketiga harus ada perencanaan dan alternati rencana untuk

menyelesaikan kemungkinan resiko yang efektif. Keempat adalah analisa ekonomi pada

rencana yang dibuat.

Pembiayaan Resiko

Ada dua kategori berdasarkan instrumen pembiayaan resiko, transfer resiko dan

penyebaran resiko sementara. Ada dua instrumen yakni pasar dan non pasar dan pengaturan

untuk transfer resiko

Instrumen transfer resiko pasar , contohnya adalah asuransi, adalah instrumen pra

bencana yang mengatur perusahaan asuransi untuk membayar sejumlah uang setelah

terjadinya bencana. Pengaturan ini juga dapat diatur oleh pemerintah secara hukum atau

informal, untuk mewajibkan pemerintah untuk memberikan dana setelah terjadinya bencana.

Ada pula penyebaran resiko intertemporal, hal ini berarti seseorang atau pemerintah

menyimpan dana sebagai cadangan dana jika terjadi bencana. Instrumen ini dapat digunakan

dalam waktu yang lama selama belum terjadinya bencana.

Asuransi

Asuransi dapat didefinisikan sebagai institusi ekonomi yang mengijinkan adanya

transfer pembiayaan resiko pada kelompok tertentu dalam artian kontrak hukum (Kunreuther

1998a:23)

Kelompok yang diasuransikan menerima pengembalian dana jika terjadi kehilangan dari

pihak pengasuransi sebagai ganti rugi pembayaran premi. Biasanya pengembalian ini

ditetapkan melalui rasio tertentu. Pengembalian kehilangan didasarkan pada kontrak asuransi

yang dinamakan klaim. (Kunreuther 1998a:23-24)

Potential impact assesment

Designing contingency plan

Economic analysis on designed risk management plan

Potential Risk

Mitigation

Risk Financing

Solusi penanganan bencana di wilayah tsunami

Pemerintah Indonesia telah merubah kebijakan penanganan bencana alam sebanyak 5

kali, yang pertama adalah melalu Keputusan Presiden no. 28 tahun 1979 dan membentuk

organisasi yang dinamakan BAKORNAS PBA sampai organisasi terakhir yakni

BAKORNAS PBP melalu PD nomer 111 tahun 2001, walaupun secara umum

mempromosikan manajemen sebelum bencana namun pada kenyataannya tidak ada program

yang dijalankan dalam rentang waktu itu.

Hal ini dapat dilihat bahwa pada tsunami terjadi tanggal 26 desember 2004 daripada

mengoptimalkan BAKORNAS PBP, pemerintah membentuk kembali BRR (Badan

Rekonstruksi dan Rehabilitasi) melalui Perpu no 2 tahun 2005.

Pada paradigma penanganan bencana yang baru lebih ditekankan pada proses

pengontrolan resiko dan proses pembiayaan resiko. Pada tahun – tahun sebelumnya

pemerintah tidak mengoptimalkan instrumen pra bencana alam ini. Asuransi harusnya

memainkan peran lebih dalam hal ini.

Pada kasus asuransi di perancis, terdapat pencampuran sistem antara negara dan

perusahaan asuransi. Asuransi (e. g tingkat premi dan kehilangan) distandarkan melalu

peraturan dan seragam di seluruh wilayah. Seluruh perusahaan asuransi properti di suatu

wilayah tertentu diwajibkan mengikutsertakan asuransi atas bencana alam.

Dana penanggulangan bencana adalah metode efektif untuk menyelesaikan masalah

pembiayaan resiko untuk menangani bencana alam. Pada kasus Tsunami 26 desember 2004,

pemerintah Indonesia harus merevisi kembali APBN dan memasukan program

penanggulangan tsunami pada 27 oktober 2005. Hal ini menyebabkan mesti direlokasinya

dana belanja negara untuk menanggulangi bencana.

Integrative Natural Disaster Risk Management Proposal

Referensi

Kanda, J. & Nishijima, K. (2005) Scope of Insurance Premium for residential house

against seismic risk in Japan: University of Tokyo, Japan.

Kaistrenko, V.,Klyachko, M., Nudner, I., & Pelinovsky, E., (2001) A new paradigm of

tsunami safety solution: Institute of Marine and Geophysics, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia, p.

303 – 313.

Jametti, M. & Von Ungern-Sternberg, T. (2004) Disastrous insurance-natural disaster

insurance in France: Departement of economics, Mc Master University.

Insurance Information Institute (III) (2005) Asian earthquake and Tsunami An insurance

perspective

Mechler R. & International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) (2005)

Financing disaster risks in developing and emerging economy countries: Verlag

Versicherungwirtschaft GmbH, Karlsruhe, p. 105 – 148.

Bugl, W. (2005) Earthquake risk management policy in Indonesia: Asuransi Maipark,

Indonesia, p. 399 – 408.

Insurance

Disaster Relief Funds

Risk Control Programs

Disaster Relief Recovery and Reconstruction

Pre disaster Disaster Post Disaster

(Draft 1). Indonesia Masa Depan; Suara Kaum Muda

Bidang Tata Pemerintahan Daerah

Arif R. Effendy

1. Pendahuluan

Seiring dengan Reformasi yang intinya menolak segala bentuk KKN dan desentralisasi yang

memberikan kewenangan kepada warga daerah (bukan hanya eksekutif dan legislatif saja)

untuk mengelola berbagai kewenangan yang dimilikinya, maka tuntutan akan adanya

perubahan dalam peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan semakin besar. Dari

sini terlihat bahwa good governance tidaklah terbatas pada bagaimana pemerintah

menjalankan wewenangya dengan baik semata, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana

masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintah untuk menjalankan wewenang

tersebut dengan baik. Untuk itu, dibutuhkan beberapa prasyarat multi-dimensi berikut.

Pertama, untuk negara yang secara geografis luas dengan jumlah penduduk yang besar seperti

Indonesia dibutuhkan adanya otonomi yang demokratis ditingkat pemerintah daerah yang

memastikan bahwa interaksi antara pemerintah dan masyarakat ini dapat terjadi secara

langsung dan intensif di lingkup yang kecil. Kedua, masyarakat dapat memperoleh akses

kepada informasi (transparansi). Tanpa informasi yang simetris, state menguasai

data/informasi sementara society tidak memiliknya, peran serta masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan dan menjalankan fungsi kontrolnya tidaklah mungkin dijalankan

dengan baik. Selain itu, ketertutupan pemerintah inilah yang seringkali dianggap sumber dari

berbagai bentuk penyelewengan. Ketiga, terbukanya ruang untuk menyatakan pendapat dan

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Terjaminnya hak masyarakat untuk

menyatakan pendapatnya dan pers yang bebas merupakan prasyarat awal bagi terciptanya

masyarakat yang demokratis. Keempat, penegakan hukum. Tanpa adanya sistem peradilan

yang kuat dan independen, segala proses kontrol yang dilakukan masyarakat tidaklah berarti.

Berbagai hal yang diuraikan di atas pada intinya adalah otonomi daerah yang sesungguhnya,

yaitu wewenang berada pada rakyat yang tinggal di daerah tersebut, bukan otonomi pemda,

dan juga bukan otonomi bagi "daerah" dalam pengertian suatu wilayah/teritori tertentu di

tingkat lokal.

Dikarenakan rakyat yang memiliki kedaulatan sesungguhnya dalam implementasi otonomi

daerah, maka sudah tentu pemerintah daerah harus dapat membuka ruang bagi seluruh

komponen masyarakat untuk dapat terlibat dalam seluruh proses pembangunan. Pelibatan

tersebut membutuhkan beberapa prasyarat awal yang harus diimplementasikan oleh

pemerintah daerah sendiri, yang khususnya adalah dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan

responsif terhadap masalah dan masukan masyarakat.

2. Kondisi kekinian tata pemerintahan daerah

2.1. Pemekaran Wilayah

Desentralisasi merupakan suatu proses pelimpahan sebagian kewenangan dan

pengelolaan administrasi pemerintahan kepada pemerintah daerah, dengan tujuan utama

meningkatkan efisiensi dalam penyediaan permintaan pelayanan barang dan jasa publik,

mengurangi biaya dan efektif dalam penggunaan sumberdaya manusia; dan secara politik

dapat meningkatkan akuntabilitas, menciptakan pelayanan yang lebih dekat dengan “klien”,

merupakan arena untuk dapat melatih proses partisipasi masyarakat, dan mengembangkan

kepemimpinan elit politik.

Dalam proses perjalanannya, persoalan dan tantangan desentralisasi di Indonesia dapat

dilihat dari dua perspektif besar yaitu perspektif pemerintah pusat dan perspektif pemerintah

daerah.

Di Indonesia, beberapa persoalan seolah muncul secara tidak diduga akibat kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah adalah: (a) respon berlebihan terhadap batasan dan lingkup

kewenangan tugas yang diserahkan ke daerah otonom tanpa diimbangi dengan kapasitas yang

memadai, (b) dampak negatif dari luasnya kekuasaan DPRD dalam pengawasan, pemilihan

dan pengangkatan kepala daerah, pengesahan anggaran dan belanja daerah, (c) tidak adanya

hirarki antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang menimbulkan

ketidakharmonisan hubungan kerja vertikal, (d) ketidakjelasan pemahaman terhadap

transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan publik sehingga timbul gerakan masa yang bekelebihan, (e) penyempitan wawasan

kebangsaan dan pembatasan proses asimilasi budaya dan interaksi sosial sehingga timbul

arogansi kedaerahan.

Disamping itu kebijakan desentralisasi mengandung risiko “separatisme”, yang jika

tidak disadari akan menggangu kesatuan teritorial negara, memperkuat gejala penyempitan

wawasan kebangsaan, dan memperkuat penyalahgunaan kekuasaan di tingkat bawah.

Semenjak diberlakukannya undang-undang pemerintahan daerah no. 22/1999 yang lalu

kemudian di amandemen dengan UU 32/2004, pemekaran wilayah mulai dari tingkat desa

sampai dengan tingkat propinsi menjadi salah satu isu yang cukup dominant disamping

persoalan tentang alokasi anggaran dan sharing pembiayaan pembangunan.

Persoalan yang lalu kemudian muncul adalah bahwa pemekaran wilayah dilihat sebagai

sesuatu yang cenderung berlawanan dengan visi penyelenggaraan pemerintahan yang

terdesentralisasi. Sarena salah satu esensi desentralisasi adalah terbangunnya kerjasama yang

erat antar daerah untuk penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan tugas-tugas

pembangunan dan pemerintahan daerah. Daerah melihat system penyelenggaraan

pemerintahan yang terdesentralisasi adalah sebagai sebuah peluang yang lebih dari sekedar

sebuah upaya untuk mendekatkan mekanisme pengambilan keputusan publik sampai ke

tingkat akar rumput atau dalam rangka pemulihan iklim pelayanan publik dan

penanggulangan kemiskinan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Daerah cenderung

melihat system desentralisasi identik dengan “Ada uang yang akan dikelola langsung di

daerah”.

Mungkin saja pemekaran memang akan lebih mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya

dalam gerbong pembangunan daerah, tapi sejauh ini belum ada satupun pihak yang berani

mengklaim atau menunjukan bahwa pemekaran telah secara significant meningkatkan

kualitas pelayanan publik, malah justru meningkatkan inefisiensi administrasi keuangan. Ini

merupakan salah satu akibat dari adanya celah-celah yang “sengaja” diciptakan seiring

diterapkannya otonomi daerah.

2.2. Fungsi dan Kewenangan

Restrukturisasi fungsi dan kewenangan pemerintah daerah adalah salah satu poin yang paling

mendesak. Baik dalam undang-undang nomor 22/1999 maupun undang-undang 34/2004

hanya memberikan positive list sejumlah kewenangan untuk popinsi maupun kabupaten/kota

yang selanjutnya akan dipertajam oleh pemerintah daerah sendiri dalam bentuk perda.

Ini sebuah ironi sebenarnya dalam konsep desentralisasi. Betapa tidak, Pemerintah Daerah

harus mengidentifikasi sendiri jenis kewenangan yang dapat mereka kerjakan dalam kerangka

otonomi daerah selain kewenangan yang sudah menjadi milik pemerintah dan propinsi.

Kondisi ini menjadi lebih sedemikian kompleks ketika tugas pembantuan dan tugas

dekonsentrasi-pun tidak didukung oleh infrastruktur yang jelas. Peran propinsi dalam

memfasilitasi dan mendistribusikan fungsi ini pun tidak optimal bahkan cenderung

menjadikan proses yang tidak transparan bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Dalam konstelasi pembangunan sekarang, nampak bahwa pada dasarnya fungsi-fungsi teknis

pembangunan dan pembiayaannya masih merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal ini

dapat diindikasikan dengan kenyataan bahwa begitu banyaknya “anggaran sektoral” yang

harus dikejar oleh pemerintah daerah dengan ‘pendekatan-pendekatan khusus” untuk

mendapatkan anggaran tambahan bagi pembangunan ditengah2 tahun anggaran berjalan.

Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebenarnya tidak lebih dari biaya administasi

dan operasioanal pembangunan, bukan sebagai biaya konstruksi pembangunan.

2.3. Pembiayaan Pembangunan

Pendapatan Asli Daerah

PAD akan merupakan sumber pendapatan utama bagi pembangunan daerah untuk masa yang

dating yang diperoleh dari pajakm retribusi, keuntungan dari pengelolaan asset dan sumber

pendapatan yang sah lainnya. Sekarang kontribusi PAD kurang dari 10% dari total

pendapatan pendapatan daerah setiap tahunnya (DRSP, 2006). Artinya sampai sejauh ini

bahwa alokasi anggaran dari pemerintah pusat masih menjadi tumpuan utama, meskipun juga

sebagaian dari pembiayaan yang dimiliki pemerintah pusat juga berasal dari daerah seperti

bagi hasil pajak. Karena objek dan besaran pajak ditentukan oleh pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) adalah sumber utama bagi pendapatan daerah dalam rangka

keseimbangan secara vertical dan horizontal. DAU berkontribusi rata2 80% bagi penerimaan

daerah kabupaten/kota dan 30% bagi penerimaan propinsi setiap tahunnya. Porsi DAU untuk

masing-masing daerah akan secara bertahap akan berkurang seiring dengan tuntutan untuk

semakin meningkatkan kemandirian daerah. Tentu hal ini bukan merupakan perkara yang

mudah, tapi menjadi tantangan yang besar bagi daerah, sebab jangan sampai demi

desentralisasi dan otonomi daerah justru akan menjadi beban baru bagi kaum miskin. Karena

bisa dipastikan bahwa ketika pemerintah pusat mengurangi porsi bagi daerah, maka dengan

dengan sendirinya pemerintah daerah akan menyiapkan berbagai regulasi yang bias

meningkatkan pendapatan daerahnya termasuk dari pajak dan retribusi.

Dana Dekonsentrasi

Mekanisme pengelolaan dana dekonsentrasi yang terlalu besar oleh propinsi pada

kenyataannya menimbulkan inefisiensi dan disalokasi anggaran. Praktek pengalokasian yang

tidak transparan memberikan berbagai indikasi kolusi dan korupsi pada level daerah.

Mekanisme pengelolaan dan hubungan antara propinsi dengan kabupaten/kota sangat tidak

jelas, yang ditunjukan oleh tidak adanya informasi yang cukup di tingkat kabupaten/kota

tentang proyek-proyek yang bersumber dari dana dekonsentrasi. Pada sisi lain, mekanisme

penetapan dan jumlah alokasi yang diberikan kepada daerah kabupaten/kota yang

memperolehnya juga tidak dipahami secara baik oleh berbagai pihak. Belum lagi pola

pertanggungjawabannya juga menjadi hal yang sangat tidak jelas bagi daerah sementara dana

dekonsentrasi diperuntukan bagi daerah dalam kerangka pelaksanaan kewenangan pusat.

2.4. Penyediaan Pelayanan Publik

Standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini merupakan suatu

loncatan baru untuk memperbaiki kinerja pemberian layanan publik yang prima. Namun

sejalan dengan itu, standar pelayanan yang ada tersebut secara berlebihan menitik-beratkan

pada standar-standar fisik dan infrastruktur pelayanan. Sementara kapasitas kelembagaan dan

sistem dari penyedia layanan maupun interaksi mereka dengan pengguna jasa layanan tersebut

(dalam hal ini citizens) adalah masih sangat minim sekali. Sebagai contoh dalam hal ini

adalah standar pelayanan minimum bidang kesehatan, lebih banyak mengatur standar ruang

perawatan tanpa diikuti oleh pengaturan yang cukup tentang standar peningkatan disiplin

kerja dan keahlian tenaga medis dan apoteker.

3. Permasalahan dan Kecenderungan

Ada beberapa permasalahan dan kecenderungan yang menyebabkan situasi seperti yang ada

sekarang yaitu :

- Distribusi kewenangan yang tidak jelas antara pemerintah pusat, propinsi, kabupaten

dan kota, bahkan dengan desa sebagai esensi dari otonomi asli. Contoh pertanian

diurus mulai dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, sampai dengan desa.

Pengklasifikasian kewenangan tidak dilakukan secara tegas sehingga ketika ada

permasalahan yang muncul pada sektor pertanian saling melempar tanggungjawab

antara level pemerintahan tersebut menjadi hal yang utama sementara persoalan di

tingkat petani menjadi tidak kunjung selesai. Secara konkrit dapat di sebutkan disini

adalah ketika terjadi persoalan hama belalang di Sumba atau gagal panen yang terjadi

diberbagai daerah yang menyebabkan semua pihak harus mencari solusi alternatif

untuk membantu petani. Yang ada adalah saling lempar tanggung jawab, atau

demikian juga yang terjadi di sektor kesehatan ketika penanganan flu burung sampai

sekarang belum juga beres.

- Peran propinsi yang mendua sebagai wakil pemerintah pusat dan sekaligus sebagai

daerah otonom tidak memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi masyarakat

daerah maupun bagi pemerintah pusat. Justru hanya menyebabkan pemborosan

pembiayaan oleh negara.

- Perumusan peraturan perundangan-undangan yang hanya berorientasi pada

kepentingan kelompok tertentu dan bersifat jangka pendek tanpa memikirkan

kepentingan semua komponen bangsa dan tantangan masa depan, menyebabkan

terjadinya tambal-sulam bahkan bongkar pasang substansi pengaturan.

- Tidak adanya saling percaya diantara lembaga-lembaga pemerintah maupun antara

lembaga pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, terlebih lagi antara lembaga

politik dan partai politik dengan masyarakat sipil dan konstituennya.

5. Tujuan umum

Mewujudkan otonomi daerah yang transparan dan akuntabel pada tahun 2030.

6. Strategi Umum

Untuk mewujudkan tujuan umum tersebut, maka ada beberapa langkah strategis yang harus

dilakukan yaitu antara lain :

1. Melakukan kaji ulang dan perubahan undang-undang pemerintah daerah dan berbagai

peraturan perundangan yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan

desentralisasi yang didahului oleh amandemen UUD 1945 tentang struktur pemerintah

khususnya mengenai eksistensi pemerintah propinsi dan pemerintah desa.

2. Reposisi peran propinsi dengan dua alternatif pilihan yaitu sebagai wakil pemerintah

pusat saja tanpa ada DPRD dan Dinas teknis. Dalam hal ini propinsi hanya berfungsi

sebagai pusat koordinasi wilayah, dan alternatif kedua adalah propinsi dihilangkan,

sementara level pemerintahan menjadi hanya terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah

kabupaten/kota dan pemerintah desa/kelurahan. Sementara kecamatan berfungsi untuk

melakukan pembinaan dan koordinasi tingkat desa dan kelurahan sebagai wakil

pemerintah kabupaten/ kota.

3. Pembagian kewenangan secara jelas dan tegas, tidak ada kewenangan yang bersifat

”abu-abu” antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Asia

VIEWS

The IntricateTapestry ofASEAN Security

Environmental Security and the Problem of Natural Catastrophes

giving more space for civil society to getinvolved in the process of regional integration, ASEAN is addressing the publicinterest at the regional level, which willboost the creation of an epistemic community, promote participatory regionalism in the region, and strengthen thesense of "community" within the ASC.

In spite of the increasing role of civil society in the field of security, however, most ASEAN countries are still obsessed with the problem of internal security, in which they highlight the threatagainst the regime survival and national unity as a continuous post-colonization challenge. This has led some countries to apply tight internal political controls with limited room for political dissent in order to guarantee the internalstability necessary for economic development. In the aftermath of September11,it is also argued that this kind of policy is chosen in response to the increasingthreat of terrorism and fundamentalistmovements. Malaysia and Singapore aretwo countries, which apply Internal Security Act. Brunei modeled its strong internal security apparatus after Singapore's Internal Security Department asit also considers terrorism as an immediate threat to the country.

tries unaffected by the crisis, such as Brunei, economic security became a concern,albeit their focuswas more on how to create social harmony by minimizing economic disparity among indigenous Bruneians, and how to promote the country'seconomic diversity, since Brunei cannotalways rely on the oil industry.

In addition, the crisis taught ASEANa significant lesson in regionalism: thatboundaries between domestic and regional domains had become blurred,creating a more complex and intricatesecurity environment that could onlyattained by economic interdependency in other fields. In the case of Southeast Asia, non-traditional security issuesarising from domestic instability hasproven to be the foremost source of regional instability. Thus, countries in thisregion must shift their perspective on regionalism and develop a willingness todiscuss security issues more openly atthe regional level.

Security and Democracy: a DoubleEdged Sword

The political impact of the Asian economic crisis can be described as a double-edged sword. The crisis provokedconflict between the roles of the stateversus civil society in the area of security. In Indonesia, the crisis on the onehand put pressure on the political regime which ultimately led to politicalunrest but, on the other hand, it provided new opportunities for civil society. This phenomenon related to theprocess of building good governance aswell as to the process of re-conceptualizing domestic and regional security inthe wake of the crisis. As human security comprises the idea of individual security, the role of civil society becomeseminent, demonstrating the new linkagebetween security and democracy. Thisnew linkage explains two things. Firstly, that the active role of civil society canhelp ASEAN and its members deal withthe human security issues. Secondly, by

By Lianita Prawindarti

Ph.D. candidate at theSchool of International Studies,University of Trento, Italy.

The Asian Economic Crisis: A Point ofNo Return for Regional Security

The 1997 Asian Economic Crisis hadsignificant implications for a number ofASEAN's member states, mainly the exposure to critical problems in human security. The sharp economic downturncaused by the crisis created uncertaintiesin the region because it undermined thestates' capability in maintaining their individual national security. Even for coun-

HREE years after theASEAN heads of government laid down the foundations for its existence in

Bali, the ASEAN Security Community (ASe) remains a mixed bag of uncertainties amid optimism. In Kuala Lumpur last May, the ASEAN defense ministers met for the first time to reinforcethe shared objective that peace and stabilityin the region could be achieved onthe basis of common interests in the economic, social and cultural fields, or inother words, 'achieving security throughnon-security roads.'

The principle of comprehensive security was adopted, not only because itbrings together a wide range of security issues but also because it establishes interlinked relations between security and other sectors. After 40 yearsof development, ASEAN has arrived ata point where its member states needto talk more openly about security andshift its framework of security onto ahigher plane. As globalizafloh~becomesmore critical, security can no longer beperceived solely as a single country's domain, but a collective, regional issue.

8 I AsiaViews JULY-AUGUST 2006

g

~

..,

4 •

Indonesian Navy warship, KRI Patimura371, patrolling the Malacca Straits.

Indonesia's problem of environmental degradation has also made a regionalimpact. Her long history of massive forest fires in Kalimantan and Sumatra hasbecome a regional concern as it impactsits closest neighbors, Singapore and Malaysia. It forced the ASEAN environmental ministers to meet and draft a Regional Haze Action Plan because the Association did not have an institutionalizedscheme to mount a regional response.

The outbreak of some devastatingnatural disasters in the region, namely the tsunami and the series of earthquakes in Indonesia can be classified asa new security challenge to countries inthe region, especially affecting humansecurity. This humanitarian crisis signaled the need for a regional mechanismto overcome the impact of such catastrophes. Once again, it was proven thatthere is no single country who can resolve the crisis on its own. One could argue that this now is a good starting pointfor ASEAN to set up a regional mechanism to respond to humanitarian crisiswithout being influenced by the classicdebate of whether it may undermine theprinciple of non-intervention within theAssociation.

When Health Problems areGoing Regional

Trans-border diseas-es in the region, such asSevere Acute Respiratory Syndrome (SARS) andbird flu, are new and dangerous security threats. Inthe case of bird flu, Indonesian authorities recentlyconfirmed their country's40th death from bird flu.Vietnam is still the country worst affected by birdflu, with 42 human deathssince 2003. But Vietnamhas been disease-freesince December 2005 andhas been praised internationally for its quick andcomprehensive response.Learning from Vietnam'scase, the key lesson is theimportance of high-levelgovernment commitment.Both cases cannot be considered simply as an healthproblem as it has wider implications, especially in the economic sectorof countries suffered fromthe diseases.

Maritime and Energy SecurityThese two issues also pose crucial

challenges to ASEAN's archipelagic countries. Southeast Asia's strategicposition makes it particularly prone tomaritime piracy. This region is the hubof international trade and energy traffic.Oil from the Middle East is transported by many multinational firms via theIndian Ocean and the Malacca Straits,to be refined in Southeast Asia, beforebeing moved to support industries inNortheast Asia. The Malacca and Singapore ~<!it;~ carryover 30% of theworld's"total commerce and about halfof the world's oil supply. Disruption ofthese vital sea lanes would have immediate economic and strategic repercussions not only in Southeast Asia, but alsoin Asia-Pacific. At this point, once again,security and economic well-being is increasingly tied to factors far beyond thestate border.

The Many-Faceted Terrorism in Southeast Asia

Discussion about September 11 andthe series of bombings in the region since2002is not merely a discussion on terrorism. September 11 brought back the issue oftransnational crimes into the mainagenda of ASEAN, but the fear of terrorism in S.E. Asia has lessened the impor-

• Asia Focus

tance given to other forms of transnational crime. Although terrorism is classified as a non-conventional threat, howwe respond to this threat is directed byconventional configurations of states. Itblurs the distinction between nationalsecurity and regime security, as national governments tend to employ the ideaof the war on terrorism as an opportunity to triumph over their political opponents rather than to protect the societyper se. The war on terrorism has givenstates the opportunity to reassert themselves against societal forces. The American model of "homeland security" hasbeen adopted by Singapore and Malaysia and has taken precedence over civilliberties in the Western society and theprinciple of self-determination in the developing world.

Indeed, the war on terrorism affectshuman security issues both directly andindirectly. It has stirred anti-Americanpassions across Southeast Asia. In addition, US pressure on Southeast Asiangovernments to tackle terrorist activities within their borders may lead tothe radicalization of the Muslim populations within these countries. This couldimpair governments' ability to function, which in the end may leave a vacuum in which terrorism and internal conflicts can flourish. Furthermore, the indirect effect of the war on terrorism, forinstance, will be the diversion of governments' attention and resources from human security issues.

Is There ASingle Formula forASEAN'sMultiple Security Threats?

Many hope that the ASCwill be the answer for some contentious security problems, because the concept of a security community envisions a fabric of institutional, social, economic and politicallinkages among actors within the region.

At the end of the day, these linkages are expected to strengthen a common identity among its members, whichwould make the use of force unlikely. This is the reason why the "community" element of this concept becomesvery important. The idea of "community" within the ASC project is in parallelwith the emergence of human securityissues across the region. The inclusion ofthe community aspect is a new approachin enhancing regional cooperation. Until recently, ASEAN was an elite-drivenorganization with a top-down approachto regional cooperation. However, as human security becomes increasingly moreimportant and concerns the security ofindividuals, ASEAN has to provide morespace to society to become actively involvedin the process of building regionalsecurity cooperation .•

JULY-AUGUST 2006 AsiaViews I 9

DRAFT

VISI & STRATEGI TRANSFORMASI

POLITIK PERTAHANAN & KEAMANAN

INDONESIA

Muhammad Najib Azca1

PPI Amsterdam

Disusun dalam rangka Pertemuan Pelajar Indonesia:

“Indonesia Masa Depan – Peran Kaum Muda” di DenHaag, Juni 2007

Abstrak

Indonesia pasca Orde Baru menyisakan problem sistemik di bidang politik pertahanan

dan keamanan, terutama karena warisan perang kemerdekaan dan watak otoritarian

pada rezim-rezim sebelumnya, baik “Demokrasi Terpimpin” pada era Sukarno dan

“Birokratik-Otoriter” pada era Suharto. Bidang pertahanan & keamanan yang

dimaksud disini adalah bidang politik tata-pemerintahan yang terkait dengan fungsi-

fungsi keamanan dan pertahanan, khususnya menyangkut lembaga kepolisian dan

angkatan bersenjata. Tulisan ini berisi gagasan tentang visi dan strategi transformasi

di bidang politik pertahanan dan keamanan dalam rangka membangun masa depan

Indonesia yang lebih baik.

Kata kunci: keamanan, pertahanan, politik, pemerintahan, militer, polisi

KERANGKA DAN POKOK PIKIRAN2

Analisa Kondisi

Analisa Masalah

1. Residu besar sumber daya politik militer (khususnya Angkatan Darat)

dalam bidang-bidang non-pertahanan

Sebagai warisan dari keterlibatan dan peran besar militer dalam perjuangan

kemerdekaan RI melalui perang gerilya, militer (khususnya Angkatan Darat, AD)

memiliki peran dan sumber daya politik dan ekonomi besar di bidang-bidang non

pertahanan (defense section). Peran dan sumber daya yang besar ini diteruskan

selama kekuasaan Soekarno (’Demokrasi Terpimpin’) dan semakin meluas dan

dilembagakan selama rezim Suharto (’Oder Baru’). Peran dan sumber daya politik

besar itu antara lain tercermin dalam hal-hal berikut: (1) terlembaganya lembaga

dan struktur komando teritorial AD; (2) dominasi militer di lembaga-lembaga

intelijen sipil negara; (3) jejaring luas yang dimiliki dan dibangun oleh militer di

ranah bisnis (ICG 2002).

1 Penulis adalah anggota PPI Amsterdam, peneliti di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian

Universitas Gadjah Mada (PSKP-UGM) dan dosen pasca sarjana Sosiologi UGM yang sedang

menempuh program doktoral di Amsterdam School for Social science Research (ASSR), Universitiet

van Amsterdam (UvA). Kontak email: [email protected], [email protected],

[email protected] 2 Disusun berdasarkan Bagan Dialektika Indonesia Masa Depan – Suara Kaum Muda 2007.

DRAFT

2. Rendahnya profesionalisme dan ketersediaan sarana bagi pelaksanaan

fungsi-fungsi pertahanan bagi militer

Sebagai akibat dari luas dan besarnya peran-peran non-pertahanan yang dilakukan

oleh militer dalam kurun yang panjang, lembaga militer tidak sempat membangun

kultur profesional sebagai angkatan bersenjata. Sebagian besar energi dan

kapasitas yang dimiliki oleh lembaga militer justru dicurahkan ke dalam bidang-

bidang non-kemiliteran. Hal ini diperburuk oleh strategi pengembangan peralatan

pertahanan yang hanya bertumpu di sektor darat semata, yang mengakibarkan

sektor laut dan udara mengalami kemandegan.

3. Struktur dan budaya lembaga kepolisian yang berwatak sentralistik dan

militeristik

Sebagai akibat dari posisi kelembagaan untuk kurun yang panjang berada di

bawah angkatan bersenjata dan sistem pemerintahan yang sentralistis, maka

lembaga kepolisian RI memiliki struktur dan budaya lembaga yang berwatak

sentralistik dan militeristik. Struktur dan budaya lembaga semacam itu tentu saja

tidak kompatibel dengan perkembangan sosial, ekonomi dan politik Indonesia

kontemporer yang mengalami perubahan menjadi lebih demokratis dan bercorak

desentralistis.

4. Profil dan kinerja lembaga kepolisian yang buruk, korup dan tidak

profesional

Sebagai akibat turunan dari struktur dan budaya lembaga kepolisian yang

berwatak sentralistik dan militeristik, profil dan kinerja lembaga kepolisian RI

tergolong buruk, korup dan tidak profesional. Hal ini tercermin pada rendahnya

tingkat pelayanan kepada masyarakat, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap aparat kepolisian serta tingginya pelanggaran HAM dan hukum yang

dilakukan oleh aparat keamanan (PSKP-UGM 1999).

DRAFT

Analisa Potensi

1. Perubahan sistem politik pasca Order Baru yang berorientasi demokratis

Sebagai hasil dari dinamika internal maupun eksternal yang tinggi dan panjang,

maka telah terjadi perubahan sistem politik di Indonesia dari yang bersifat otoriter

dan sentralistik menjadi lebih demokratis dan desentralistis. Perubahan sistem

politik ini membuat terbukanya peluang dan ruang partisipasi dan kontrol yang

lebih besar dari warga negara dalam proses politik, baik melalui mekanisme

kelembagaan politik maupun melalui peran-peran media massa dan masyarakat

warga (civil society).

2. Munculnya generasi baru di lembaga militer dan kepolisian yang

berorientasi professional dan berwatak demokratis

Sebagai hasil dari proses interaksi sosial dan politik yang semakin luas dan

intensif dengan perkembangan lingkungan di sekitarnya, muncul generasi baru di

lembaga milter dan kepolisian yang berorientasi profesional dan berwatak

demokratis. Generasi baru ini bisa menjadi modal dan sumberdaya dalam proses

reformasi dan transformasi kelembagaan di lembaga-lembaga tersebut, khususnya

melalui proses kerjasama dan kemitraan (partnership) dengan elemen-elemen

progresif dari masyarakat warga (civilsociety).

3. Menguatnya kapasitas dan kompetensi dalam kalangan masyarakat

warga (civil society) untuk berpartisipasi dalam masalah pertahanan dan

keamanan

Sebagai hasil proses sosial politik yang panjang, kalangan masyarakat warga (civil

society) telah mengalami perkembangan secara cukup signifikan khususnya dalam

penguatan kapasitas dan kompetensi pengetahuan dan keahlian dalam bidang

pertahanan dan keamanan. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengetahuan

dan keahlian dalam bidang keamanan dan pertahanan ini akan menjadi

sumberdaya yang penting dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi kontrol dan

pengawasan (oversight) yang dilakukan oleh warga negara, baik dalam melalui

kelembagaan politik maupun melalui kelembagaan kemasyarakatan.

DRAFT

Analisa Trend

1. Gelombang demokratisasi global

Muncul gelombang demokratisasi berskala masif di aras global telah membuat

proses penyebaran dan pengembangan nilai-nilai dan lembaga-lembaga

demokratis menjadi semakin kuat dan kondusif (Huntington 1999). Sementara itu,

di sisi lain, penyebaran dan pengembangan nilai-nilai dan lembaga-lembaga

otoritarian menjadi semakin mengalami kesulitan dan mendapatkan banyak

kendala dan hamabatan. Situasi dan konteks makro ini menjadi arus dan

kecenderunan global yang mempengaruhi dan mewarnai perkembangan di bidang

keamanan dan pertahanan.

2. Berkembangnya bentuk-bentuk baru gangguan keamanan non-

tradisional

Salah satu bentuk kecenderungan baru di tingkat global di bidang kemanan dan

pertahanan adalah berkembangnya bentuk-bentuk baru ancaman keamanan non-

tradisional (non-traditional security threat). Bentuk-bentuk ancaman keamanan

non-tradisional ini, baik dalam bentuk terorisme, kejahatan terorganisir (organised

crime), pembajakan (piracy) hingga penyebaran virus HIV dan flu burung,

membuat pembauran batas-batas teritori negara-bangsa serta pemisahan urusan

pertahanan dan keamanan. Sebagai akibatnya perlu dilakukan redefinisi dan

reformulasi pemisahan sektor pertahanan dan keamanan serta peningkatan

kerjasama dan kolaborasi melintasi batas-batas negara-bangsa.

3. Meningkatnya kerjasama pertahanan dan keamanan regional

Salah satu trend global lain di bidang pertahanan dan keamanan adalah

meningkatknya peran kerjasama pertahanan dan keamanan dalam skala regional.

Sebagai akibat dari berubahnya konstelasi dan konfigurasi politik internasional

pasca Perang Dingin, dari Bi-Polar menjadi Uni-Polar dan/atau Multi-Polar, maka

terjadi pula penyusunan keseimbangan politik global yang baru, yaitu menguatnya

kerjasama keamanan dan pertahanan di aras regional (regional bloc). Trend

penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan di aras regional ini diperkirakan

akan menjadi konteks makro yang penting dalam perkembangan internasional

mendatang.

4. Meningkatnya fungsi intelijen pertahanan di bidang ekonomi

Sebagai akibat dari meningkatnya peran sektor ekonomi sebagai determinan

dalam perkembangan sosial politik dan proses pengambilam kebijakan, maka

fungsi dan kegiatan intelijen yang secara tradisional diperuntukkan bagi tujuan-

tujuan pertahanan dan keamanan pun semakin dilibatkan dalam pencapaian

tujuan-tujuan ekonomi. Dengan demikian salah satu trend makro global

mendatang adalah terjadinya kolaborasi dan integrasi antara fungsi-fungsi

intelijen di bidang pertahanan dan di bidang ekonomi.

DRAFT

5. Antariksa menjadi domain kontestasi politik-militer dan ekonomi yang

makin penting

Selain matra darat, laut dan udara, ranah antariksa telah dan sedang menjadi

domain kontestasi yang makin penting baik secara militer maupun ekonomi.

Superioritas penguasaan informasi, yang menjadi elemen kunci dalam strategi

militer maupun ekonomi, semakin tergantung pada penguasaan di ranah antariksa.

Karena itulah dalam Visi 2020 NASA tercantum agenda untuk menguasai ranah

antariksa dari operasi militer dalam rangka melindungi kepentingan dan invetasi

nasional Amerika Serikat.


1. Pengembangan strategi dan kebijakan pertahanan yang berorientasi

maritim dan dirgantara sesuai posisi dan konstelasi geo-strategis

Indonesia

Periode Masyarakat warga Penyelenggara Negara Sektor Bisnis

2007-

2017

1. Melakukan

advokasi bagi

dilakukannya

reformasi

kelembagaan dan

perundang-undangan

menyangkut TNI &

Polri

2. Peningkatan

kapasitas dan

kompetensi MW utk

melakukan

pengawasan dan

kontrol thd TNI &

Polri

3. Peningkatan

kerjasama

internasional MW di

bidang pemantauan

pertahananan &

keamanan di tk

regional

1. Reformasi

kelembagaan dan

perundang-undagan yg

menempatkan TNI di

bawah Dephan dan

Polri di bawah

Depdagri/Depkeh

2. Penyusunan ’Buku

Putih’ strategi dan

kebijakan pertahanan

dan keamanan RI yg

mengubah titik berat

pada sektor

maritim/udara

3. Peningkatan

kerjasama internasional

di bidang pertahananan

di tk regional

4. peningkatan budget

pertahanan secara

gradual sesuai

kemampuan APBN

1. Peningkatan

kegiatan bisnis di

sektor kelautan-

perkapalan&

dirgantara

2. Peningkatan

kersama dan aliansi

bisnis di bidang

kelautan-perkapalan

& dirgantara di tk

regional

3.

DRAFT

2. Pengembangan strategi pertahanan yang diintegrasikan dengan strategi

pengembangan ekonomi dan bisnis


2007-

2017

1. Melakukan kajian

& advokasi bagi

perubahan kebijakan

strategi pertahanan

yang diintegrasikan

dengan strategi

pengembangan

ekonomi dan

peningkatan

kesejahteraan sosial

2. Melakukan

pengawasan dan

pemantauan scr kritis

& sistematis thd pola

integrasi strategi

pertahanan dan

pengembangan

ekonomi

3. Meningkatan

kerjasama

internasional MW di

bidang pemantauan

ekonomi-

pertahananan di tk

regional

1. Mengintensifkan

kajian2 interdispliner

dlm bidang ’integrasi

ekonomi-pertahanan’,

khususnya di bidang

intelijen ekonomi-

pertahanan

2. Merumuskan

kebijakan baru yang

lebih mengintegrasikan

strategi pertahanan

dengan strategi

pengembangan

ekonomi nasional

3. Meningkatan

kerjasama internasional

di bidang ekonomi-

pertahananan di tk

regional

4. Meningkatan budget

kajian& implementasi

ekonomi-pertahanan

secara gradual sesuai

kemampuan APBN

1. Menyokong scr

finansial maupun

teknis upaya2 kajian

pengintegrasian

strategi pertahanan

dg strategi

pengembangan

ekonomi-bisnis.

2. Membentuk gugus

strategis intelijen

ekonomi di masing-

masing lembaga

bisnis yg selanjutnya

melakukan fungsi2

sinergis

3. Meningkatan

kersama dan aliansi

strategis di bidang

bisnis dlm

pengintegrasian

strategi pertahanan

dan pengembangan

ekonomi

.

DRAFT

3. Pengembangan lembaga kepolisian yang profesional, akuntabel dan

bercorak dan berorientasi lokal (desentralistik)


2007-

2017

1. Melakukan kajian

& advokasi bagi

pengembangan

lembaga kepolisian

yg profesional,

akuntabel & bercorak

& berorientasi lokal

2. Melakukan fungsi2

pengawasan &

pemantauan terhadap

kinerja lembaga

kepolisian, baik di

aras nasional mauoun

lokal.

3. Peningkatan

kerjasama MW baik

di aras lokal, nasional

maupun internasional

dlm bidang

pengawasan &

pemantauan lembaga

kepolisian

1. Pengembangan

lembaga kepolisian

melalui reformasi UU,

struktur kelembagaan

maupun budaya

organisasi yg lebih

sesuai dg tuntutan

profesionalisme,

akuntabilitas &

desentralisme

2. Reformulasi

kebijakan keamanan

dlm negeri

menyesuaikan dg

sistem politik &

pemerintahan yg

bersifat desentralistik.

3. Peningkatan

kerjasama internasinal

dlm peningkatan

profesionalisme,

akuntabilitas serta

penyesuaian dg sistem

politik-pemerintahan yg

desentralistis

1. Menyokong

upaya2 peningkatan

profesionalisme &

akuntabilitas

lembaga kepolisian

yg berorientasi &

bercorak lokal.

2. Bekerjasama dg

MW melakukan

advokasi bagi

pengembangan

lembaga kepolisian

yg profesional,

akuntabel & bercorak

& berorientasi lokal

3. Bekerjasama dg

MW melakukan

fungsi2 pengawasan

& pemantauan

terhadap kinerja

lembaga kepolisian,

baik di aras nasional

mauoun lokal.

.

DRAFT

Visi Masa Depan

1. Indonesia memiliki system dan lembaga pertahanan yang kuat

dalam menjaga kedaulatan negara dan sekaligus menopang

pengembangan ekonomi nasional

Indikator:

(1) Terumuskannya strategi dan kebijakan pertahanan nasional yang

berorientasi maritim

(2) Tersedianya sarana dan prasarana kemiliteran secara memadai sebagai

penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi keamanan dan pertahanan nasional

(3) Terumuskannya kebijakan strategis pengintegrasian fungsi pertahanan

dan fungsi pengembangan ekonomi

(4) Terjalinnya kerjasama yang baik antara elemen penyelenggara negara,

masyarakat warga dan sektor bisnis dalam penyelenggaraan fungsi-

fungsi pertahanan yang bersinergi dengan pengembangan ekonomi

secara akuntabel dan bertanggung jawab

2. Indonesia memiliki system dan lembaga keamanan (kepolisian)

yang professional, akuntabel dan bercorak desentralistik

Indikator:

(1) Terbangunnya sistem dan lembaga kepolisian yang profesional, akutabel

dan bercorak desentralistik

(2) Meningkatnya profil dan kinerja lembaga kepolisian yang baik,

profesional, akuntabel dan bercorak desentralistik

(3) Terbangunnya dan terlembaganya peran pemantauan dan kontrol

terhadap lembaga kepolisian dari masyarakat warga dan sektor bisnis

DRAFT

Literatur

Azca, Muhammad Najib. (2004) Security Sector Reform, Democratic Transition, and

Social Violence: The Case of Ambon, Indonesia. Bonn: Berghof Research Center for

Constructive Conflict Management; available at http://www.berghof-handbook.net

Huntington, Samuel, P. (1999). The Third Wave, Democratization in the Late

Twentieth Century. Norman and London: University of Oklahoma Press.

International Crisis Group (2000b). Indonesia: Keeping The Military Under Control.

Available:

http://www.crisisweb.org/projects/asia/indonesia/reports/A400054_05092000.pdf [19

April 2001]

International Crisis Group (2001). Indonesia: National Police Reform. Available:

http://www.crisisweb.org/projects/asia/indonesia/reports/A400054_05092001.pdf [19

April 2001]

Kadi, Saurip (2000). TNI-AD Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan. Jakarta: Pustaka

Utama Grafiti.

Tim Pokja Propatria (2004) Rekomendasi Arah Kebijakan Keamanan Dalam Negeri

2004-2009. Jakarta

Propatria Institute (2004) Arah Kebijakan Pertahanan Negara 2004-2009. Jakarta

Propatria Institute (2004) Rekomendasi Arah Kebijakan Keamanan dan Ketertiban

Umum 2004-2009. Jakarta

Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada dan Dinas

Penelitian dan Pengembangan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. (1999).

Profil Profesionalisme dan Kinerja Polri: Sebuah Riset Eksploratif. Yogyakarta,

Jakarta: Author.

Sukma, Rizal & Prasetyono, Edy. (2003). Security Sector Reform in Indonesia: The

military and the Police. Working Paper 9. The Hague: Neterherlands Institute of

International Relations ‘Clingendael’.

United States Space Command (1997) Vision for 2020

Available at: http://www.spacecom.af.mil/usspace

VISI DAN STRATEGI TRANSFORMASI KONFLIK

INDONESIA

“Peran Pihak Ketiga dalam Membangun Perdamaian”

Shiskha Prabawaningtyas

PPI Leiden

Disusun dalam rangka Pertemuan Pelajar Indonesia:

“Indonesia Masa Depan – Peran Kaum Muda” di DenHaag, Juni 2007

Latar Belakang

Konflik komunal dan gerakan separatis dianggap sebagai ancaman utama bagi keamanan

dan integritas Indonesia. Sebelum reformasi 1998, negara adalah aktor utama dalam

menentukan konsepsi keamanan atas nama kepentingan nasional. Namun kini, konsepsi

keamanan bukan lagi menjadi monopoli negara, namun telah bergeser pada konsep

keamanan manusia. Kondisi ini memberi ruang yang besar bagi peran masyarakat sipil.

Kegagalan negara dalam menjamin keamanan individu bagi setiap warga negaranya telah

melegitimasi peran pihak ketiga dalam membangun perdamaian. Penegakan hukum dan

jaminan pemenuhan terhadap hak asasi manusia menjadi sentral isu dalam membangun

perdamaian.

Kata kunci : konflik, keamanan manusia, manajemen konflik, membangun kepercayaan

Analisa Kondisi

Masalah

1. Meningkatnya konflik kekerasan komunal di masyarakat pasca reformasi, baik

konflik vertikal maupun horizontal yang meliputi isu tanah, lingkungan hidup,

agama, hubungan karyawan dan perusahaan. Periode transisi menuju negara

demokratis diwarnai oleh melunturnya kepercayaan masyarakat terhadap negara

yang berdampak pada lemahnya upaya penegakan hukum. Hilangnya repressi

negara seakan membuka keran kebebasan untuk berekspressi. Proses

desentralisasi seakan

2. Masih berlanjutnya konflik separatisme di Papua

3. Isu terorisme meningkatkan strategi offensive dari militer, polisi, dan intelijen

4. Ketegangan hubungan pusat dan daerah paska desentralisasi

Potensi

1. Meningkatnya kesadaran atas hak asasi manusia di masyarakat

2. Bergulirnya reformasi sektor keamanan

3. Menguatnya peranan masyarakat sipil: kelas menengah

4. Komitmen negara dalam pemberantasan kemiskinan

5. Meningkatnya arus informasi yang mempermudah upaya pendidikan

Analisa Trend

1. Menguatnya arus demokratisasi dan liberalisasi pasar

2. Komitmen dunia (red:UN) dalam pengentasan kemiskanan dunia

3. Munculnya kembali pola-pola keamanan atas dasar referensi negara teruatam

untuk mengatas masalah terorism

4. Tumbuhnya kekuatan ekonomi baru: Uni Eropa, China dan Rusia yang akan

menantang dominasi Amerika Serikat


1. Peningkatan pendidikan tentang perdamaian

2. Penguatan kapasitas institusi dan pembangunan ekonomi

3. Penguatan simpul-simpul institusi yang berperan sebagai arbiter dalam

penyelesaian masalah

Visi Masa Depan

1. Kepastian hukum

2. Institusi yang syarat atas kesadaran hak asasi manusia

3. Instutisi keamanan -- militer, polisi dan intelijen yang professional dan akuntable

Shiskha Prabawaningtyas

Apakah pengentasan kemiskinan sudah tepat sasaran ?

Oleh :

Anwar Sadat Sari Siregar

Pendahuluan

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap

terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam alinea keempat

Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini

juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada

dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi

masalah yang berkepanjangan.

Perhatian pemerintah pasca reformasi terhadap pengentasan kemiskinan terlihat lebih

besar , apalagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Namun

demikian solusi pengentasan kemiskinan yang di terapkan pemerintah masih saja tidak dapat

mengurangi angka porsentase penduduk miskin di Indonesia. Mengacu pada data yang

dikeluarkan BPS ( badan pusat statistik) pada 1 September 2006 , porsentase angka penduduk

miskin pasca kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) di Indonesia pada bulan Maret 2006

sebanyak 39,05 juta orang atau 17,75 persen dari total penduduk. Dibandingkan dengan

kondisi Februari 2005, berarti jumlah penduduk miskin bertambah 3,95 juta orang, dengan

catatan 2,06 juta di perdesaan dan 1,89 juta di perkotaan.

Berangkat dari data data tersebut saya melihat bahwa masih banyak pekerjaan

pekerjaan rumah yang masih harus diperbaiki agar program-program pengentasan kemiskinan

dapat memenuhi target.

Rumpun masalahan

•••• Tingginya angka masyarakat miskin dari tahun ke tahun

•••• Solusi yang ditawarkan ternyata selama in itidak menyelesaikan masalah

•••• Tidak adanya defenisi atau kriteria masyarakat yang seperti apa yang di sebut

miskin

Analisa permasalahan

Permasalahan kemiskinan , seharusnya di mulai dari pertanyaaan Siapakah yang

dimaksud masyarakat miskin tersebut ?

Program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada

upaya penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Hal itu, antara lain, berupa

bantuan beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang

miskin dan juga pemberian kompensasi BBM . Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan

persoalan kemiskinan yang ada, karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan

dapat menimbulkan ketergantungan.

Seharusnya program pengentasan kemiskinan tersebut lebih diarahkan kepada

penciptaan budaya mandiri sehingga dapat mengurangi ketergantungan akan bantuan

pemerintah secara terus menerus . Hal ini tercermin pada slogan : „ Memberi kail lebih baik

daripada memberi ikan“.

Melihat salah satu program kelanjutan yang telah dan akan dilaksanakan oleh

Pemerintah melalui Departemen Sosial (Depsos) bersama lintas sektoral mulai Juli 2007 akan

meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) berupa pemberian bantuan langsung tunai

kepada 500.000 ibu rumah tangga miskin (RTM) yang sedang hamil, memiliki balita atau

anak usia sekolah SD-SMP. Hal ini mencerminkan bahwa program pengentasan kemiskinan

yang di formulasikan masih menyebabkan ketergantungan yang berkelanjutan.

Menurut Hamonangan Ritonga Kepala Subdit pada Direktorat Analisis Statistik,

Badan Pusat Statistik , „faktor lain yang dapat mengakibatkan gagalnya program

penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab

kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pengentasan yang ada tidak didasarkan

pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya tentu saja berbeda beda secara lokal“.

Hal ini tentu saja menjadi salah satu faktor penting dikarenakan kondisi NKRI (

Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang sangat bhinneka. Kebhinnekaan ini terlihat dari

beragamnya

Usulan solusi permasalahan

Melihat permasalan yang ada di sesuaikan dengan kondisi saat ini dan tentunya

jangka panjang maka diperlukan satu rumusan penyelesain yang tepat sasaran. Dengan

melibatkan komponen pemerintah dan swasta . Usulan strategi penyelesain masalah adalah :

Bagan usulan strategi

1. pemberdayaaan masyarakat miskin yang difokuskan pada perluasan kesempatan

berusaha melalui peningkatan industri swasta

2. adanya kebijakan pemerintah yang mendukung terciptanya lapangn kerja yang

bekerjasama dengan pihak swasta , seperti : pengurangan pajak, bantuan modal usaha

dan memberikan kemudahan ijin usaha

Pemerintah Swasta

Dialog dua-arah

Hasil Dialog

Lapangan Kerja

Masyarakat Miskin

Kesimpulan

Penyelesaian permasalahan kemiskinan tentunya perlu melibatakn element terkait ,

dalam hal ini pihak industri atau swasta adalah satu pilihan yang baik untuk penciptaaan

lapangan kerja . Sehingga dengan terserapnya tenaga kerja yang notabene adalah rakyat

miskin, maka diharapkan prosentase angka kemiskinannpun akan menurun secara paralel.

Dan juga ketergantungan masyarakat miskin terhadapa pemerintah tidak lagi terjadi.

Kerjasama yang dibangun antara pemerintah dan swasta memungkinkan untuk

menekan porsentase angka kemiskinan menjadi lebih positif.

Referensi

http://kompas.com/kompas-cetak/0609/14/opini/2953305.htm

http://www.menkokesra.go.id/content/view/4162/39/

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan

1

Fenomena Urbanisasi Kota Kecil dan Menengah di Indonesia

dan Tantangan Pembangunannya

Oleh : Fadjar Hari Mardiansjah12

Pengantar

Pada akhir dasawarsa ini, lebih dari 50% dari seluruh penduduk Indonesia bermukim

di wilayah perkotaan. Sementara itu, hampir 70% di antaranya tinggal di kota-kota kecil dan

menengah yang masing-masing kota tersebut berpenduduk kurang dari 500.000 jiwa.

Walaupun estimasi tetap memperkirakan bahwa proporsi penduduk kota-kota kecil dan

menengah tersebut tetap berada pada sedikit di bawah angka 70%, namun dengan jumlah dan

pertambahan jumlah penduduk wilayah perkotaan Indonesia yang cukup tinggi maka, jumlah

penduduk Indonesia yang tinggal di kota-kota kecil dan menengah tersebut mencapai angka

yang cukup tinggi, yaitu sekitar 60,2 juta jiwa di tahun 2000, yang akan menjadi sekitar 86,5

juta jiwa di tahun 2010 dan kemudian menjadi 98,6 juta jiwa di tahun 2015. Diperkirakan

angka ini akan terus membesar dengan terus berkembangnya jumlah penduduk perkotaan di

Indonesia. Dengan demikian, kota-kota kecil dan menengah Indonesia akan memiliki peran

penting dalam membangun masa depan dari bangsa Indonesia.

Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa menjadi suatu hal yang sangat penting

untuk dapat mengidentifikasi tantangan pembangunan kota-kota kecil dan menengah

Indonesia, agar kota-kota tersebut dan hubungan keterkaitan di antaranya serta hubungannya

dengan kota-kota lainnya dapat berfungsi sinergis sebagai media peningkatan kualitas hidup

dari penduduk perkotaan Indonesia. Selain itu, dalam suatu pandangan yang berbasis pada

pendekatan sistem integratif dalam pembangunan, identifikasi terhadap tantangan tersebut

juga sangat penting untuk dapat meningkatkan peran kota-kota kecil dan menengah Indonesia

untuk mampu berperan sebagai ‘interface’ atau penghubung antara kegiatan di sektor

pedesaan dengan kegiatan-kegiatan lainnya di sektor perkotaan, baik yang berada di wilayah

kota-kota kecil dan menengah tadi maupun yang berada di wilayah kota-kota lain yang lebih

besar. Dengan demikian, peningkatan aktivitas dan pembangunan di wilayah kota-kota kecil

juga dapat meningkatkan aktivitas dan pembangunan di wilayah pedesaan di sekitarnya

sehongga peningkatan kualitas hidup juga akan terjadi di wilayah pedesaan di sekitar kota-

kota kecil dan menengah tadi.

1 Staf Pengajar pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang

Indonesia – Pelajar pada Institut Français d’Urbanisme, Université Paris 8, Perancis. 2 Disampaikan pada Konferensi Indonesia Masa Depan – Suara Kaum Muda, yang diselenggarakan bersama

oleh Jejaring Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Eropa (PPI Belanda, Jerman, Itali, Perancis dan Spanyol), di Den

Haag – Belanda, 22-24 Juni 2007.

2

Untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang tantangan

pembangunan kota-kota kecil dan menengah Indonesia, makalah ini pertama-tama akan

menguraikan fenomena pertumbuhan penduduk perkotaan Indonesia dengan memberi

perhatian pada penduduk kota-kota kecil dan menengah, yang diindikasikan oleh jumlah

penduduk perkotaan pada kota-kota dengan jumlah penduduk di bawah 500.000 jiwa untuk

setiap kotanya. Kemudian, makalah ini dilanjutkan dengan pembahasan tentang peran kota

dalam pembangunan dan pengembangan wilayah serta kebutuhan untuk mampu memenuhi

peran sambil menjawab tantangan tersebut. Selanjutnya, makalah ini akan diakhiri dengan

perumusan beberapa dimensi tantangan dalam pembangunan kota-kota kecil dan menengah di

Indonesia.

Prospek Urbanisasi Indonesia: Pertumbuhan Penduduk Kota-kota Kecil dan Menengah

Dari sudut pandang demografis, Indonesia telah memasuki suatu babak baru dalam

pembangunan nasionalnya. Sejak pertengahan paruh kedua dekade 2000-2010, untuk pertama

kalinya, lebih dari 50% penduduk Indonesia telah tinggal dan bermukim di wilayah-wilayah

perkotaan Indonesia yang terdiri dari kota-kota besar, kecil dan menengah. Berdasarkan

catatan statistik dari Divisi Kependudukan PBB, diperkirakan bahwa 126,6 juta (53,7%) dari

236 juta jiwa penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan di tahun 2010 (UN

Population Division, 2007). Angka tersebut merupakan suatu peningkatan dari 87,9 juta jiwa

(42%) dari 209,2 juta jiwa penduduk Indonesia di tahun 2000. Dengan demikian, penduduk

perkotaan Indonesia telah berkembang dengan laju pertumbuhan sekitar 3,5% per tahun

dengan pertambahan sebesar 38,7 juta jiwa di antara tahun 2000-2010. Sementara itu,

penduduk pedesaannya berkurang dari sekitar 121,3 juta jiwa di tahun 2000 menjadi sekitar

109,2 juta jiwa di tahun 2010.

Gambar 1. Pertumbuhan Penduduk Indonesia serta Perbandingannya dengan

Penduduk Perkotaan dan Pedesaan antara tahun 1950-2030 (dalam juta jiwa)

0

50

100

150

200

250

300

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Total Perkotaan Pedesaan

Sumber : UN Population Division, 2007.

Keterangan : angka setelah tahun 2000 merupakan angka hasil prediksi.

3

Pertumbuhan penduduk perkotaan tersebut diakibatkan oleh tiga buah faktor. Faktor

pertama adalah faktor pertumbuhan alami yang merupakan selisih dari jumlah kelahiran

dengan jumlah kematian. Kedua adalah faktor pertumbuhan migrasional, sebagai hasil selisih

dari migrasi masuk dengan migrasi keluar wilayah perkotaan. Sementara faktor ketiga adalah

faktor reklasifikasi yang dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan status kawasan akibat

perubahan kondisi kawasan dari kawasan non-perkotaan menjadi suatu kawasan perkotaan di

waktu berikutnya sebagai hasil dari kegiatan pembangunan yang dilakukan pada kawasan

tersebut. Berdasarkan karakteristik lokasinya, faktor terakhir dapat dibedakan menjadi dua

buah kategori, yaitu reklasifikasi akibat perluasan/aneksasi suatu kota yang terjadi pada

wilayah pinggiran dari sebuah kota utamanya, dan reklasifikasi yang terjadi sebagai akibat

pemunculan suatu kota kecil sebagai akibat dari pertumbuhan dari suatu kawasan pedesaan

dan/atau pusat desa menjadi sebuah kawasan perkotaan yang memiliki aktivitas yang semakin

intensif dan beragam.

Menurut Tommy Firman (2004), seorang perencana gegrafis di ITB, hanya sekitar

35,2% pertumbuhan penduduk perkotaan di antara tahun 1980 ke 1985 yang diakibatkan oleh

pertumbuhan alami. Estimasi lainnya untuk antara tahun 1990-1995, memperlihatkan bahwa

pertumbuhan alami memberi kontribusi sebesar 37% kepada pertumbuhan penduduk

perkotaan Indonesia (Firman, 2004). Sementara itu, sisanya, yaitu sebesar 64,8% di antara

tahun 1980-1985 dan 63% di antara tahun 1990-1995, diakibatkan oleh pertumbuhan akibat

migrasi dan reklasifikasi (Firman, 2004). Sayangnya tidak terdapat data yang memperlihatkan

masing-masing kontribusi dari kedua faktor tadi, yang diakibatkan oleh adanya kesulitan

perolehan data yang diperlukan untuk memperhitungkan berapa besar kontribusi dari masing-

masing dari kedua faktor terakhir. Juga sayangnya belum terdapat informasi lain yang

memperlihatkan kontribusi pertumbuhan penduduk alami kepada pertumbuhan penduduk

perkotaan Indonesia untuk waktu terakhir. Namun gambaran tersebut, memperlihatkan bahwa

kontribusi pertumbuhan alami pada pertumbuhan penduduk perkotaan Indonesia hanya sekitar

35%. Simpulan ini dapat disampaikan karena pada penelitiannya yang lain Tommy Firman

(2003) mengemukakan terdapatnya penurunan tingkat kesuburan (fertility rate) penduduk

Indonesia dari 5,7 di tahun 1967-69 menjadi 2,9 di tahun 1994, dan kemudian turun lagi

menjadi 2,6 di tahun 2002, dimana apabila dibedakan antara penduduk perkotaan dan

penduduk pedesaan, biasanya tingkat kesuburan penduduk perkotaan lebih rendah daripada

tingkat kesuburan pada penduduk pedesaan sebagai hasil perbedaan gaya hirup dan

pandangan-pandangan sosial yang dianut oleh kedua kelompok masyarakat tersebut.

4

Gambar 2. Pertumbuhan Penduduk Perkotaan Indonesia untuk Setiap Jenis Kota

Berdasarkan Jumlah Penduduk yang Ditampung per Kota,

Tahun 1980, 2000, 2010 dan 2015 (dalam juta jiwa)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1980 2000 2010 2015

kurang dari 500 ribu 500 ribu - 1 juta 1 - 5 juta 5 - 10 juta 10 juta lebih

Sumber data: UN Population Division, 2007.

Keterangan: angka setelah tahun 2000 merupakan angka hasil prediksi.

Apabila ditinjau secara lebih detail untuk jumlah penduduk perkotaan Indonesia untuk

tiap jenis kota berdasarkan jumlah penduduknya (lihat Gambar 2), dimana jumlah penduduk

kota-kota kecil dan menengah ditunjukkan oleh jumlah penduduk perkotaan untuk kota-kota

dengan jumlah penduduk kurang dari 500 ribu jiwa untuk setiap kotanya, maka walaupun

proporsinya relatif tetap berada di sekitar angka 68% setelah meningkat dari 58% di tahun

1980 (lihat Tabel 1), namun jumlah absolutnya selalu meningkat dengan pesat. Jumlah

penduduk kota-kota kecil dan menengah Indonesia meningkat dengan sangat pesat dari

kurang dari 20juta di tahun 1980 menjadi lebih 60 juta di tahun 2000, berarti menjadi lebih

dari tiga kali lipatnya hanya dalam waktu 20 tahun. Kemudian, walaupun akan memiliki

perlambatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan di periode sebelumnya, penduduk

perkotaan kecil dan menengah Indonesia akan meningkat menjadi sekitar 68,5 juta di tahun

2010 dan hampir mencapai 100 juta jiwa di tahun 2015. Sayangnya belum terdapat informasi

mengenai jumlah kota (aglomerasi perkotaan) untuk kota-kota kecil dan menengah ini.

Namun apabila diasumsikan bahwa setiap kota tersebut memiliki jumlah penduduk 500 ribu

jiwa maka akan terdapat sekitar 200 buah kota kecil dan menengah. Padahal, jumlah

penduduk dari kota kecil dan menengah Indonesia berkisar di antara puluhan ribu jiwa hingga

ratusan ribu jiwa penduduk, sehingga dengan demikian maka akan terdapat ratusan buah kota

kecil, yang didefinisikan sebagai kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu jiwa, dan

kota menengah yang didefinisikan sebagai kota dengan jumlah penduduk antara 250-500 ribu

jiwa.

5

Tabel 1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Perkotaan Indonesia

per Tiap Jenis Kota Tahun 1980, 2000, 2010 dan 2015 (dalam juta jiwa)

Jumlah penduduk 1980 2000 2010 2015

per jenis kota (juta jiwa) (%) (juta jiwa) (%) (juta jiwa) (%) (juta jiwa) (%)

kurang dari 500 ribu 19,191 57.9 60,194 68.5 86,483 68.3 98,607 68.3

500 ribu - 1 juta 3,255 9.8 6,171 7.0 6,051 4.8 5,810 4.0

1 - 5 juta 4,742 14.3 10,431 11.9 18,830 14.9 17,839 12.4

5 - 10 juta 5,984 18.0 0 0.0 0 0.0 5,338 3.7

lebih dari 10 juta 0 0.0 11,065 12.6 15,206 12.0 16,822 11.6

Total 33,172 100.0 87,861 100.0 126,570 100.0 144,416 100.0

Sumber data : UN Population Division, 2007.

Untuk antara tahun 1980-1990, khusus untuk kasusnya di Pulau Jawa, secara spasial,

Tommy Firman (1992) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan Indonesia

terutama terjadi di dua buah kelompok lokasi, yaitu wilayah-wilayah kabupaten yang berada

di sekitar kota besar, dan kabupaten-kabupaten yang berlokasi di sekitar jaringan jalan

regional utama, atau gabungan dari kedua karakteristik lokasi tersebut. Karakteristik lokasi

pertama diperlihatkan oleh Kabupaten Kerawang, Bekasi dan Depok di sekitar Kota Jakarta,

Kabupaten Bandung di sekitar Kota Bandung, Kabupaten Semarang di sekitar Kota

Semarang, Kabupaten Bantul, Sleman dan Klaten di sekitar Kota Yagyakarta, Kabupaten

Gresik dan Sidoarjo di sekitar Kota Surabaya, dan Kabupaten Malang di sekitar Kota Malang.

Karakteristik lokasi kedua diperlihatkan oleh Kabuaten Indramayu, Cirebon, Tegal, Pemalang

dan Pekalongan yang berlokasi di jaringan jalan utama pantai utara Jawa yang

menghubungkan antara Jakarta dan Semarang ; Kabupaten Semarang, Boyolali, Klaten

Sukoharjo, dan Sleman yang berada di sekitar jaringan jalan regonal utama yang

menghubungkan Kota Semarang, Yogyakarta dan Surakarta ; serta Kabupaten Mojokerto,

Jombang dan Kediri yang terletak di antara segitiga jaringan jalan regional utama yang

menghubungkan Surabaya-Malang-Kediri. Namun demikian juga terdapat beberapa

kabupaten yang tidak berada di antara kedua karakterik lokasi di atas seperti Kabupaten

Jepara dan Situbondo. Diperkirakan bahwa kasus urbanisasi di Kabupaten Jepara sangat

dipengaruhi oleh ketersediaan ‘local genius’ yaitu industri mebel dan perlengkapan rumah

tangga lain yang didukung oleh keterampilan dan seni ukirnya yang khas. Aktivitas tersebut

yang diperkirakan menjadi pendorong proses urbanisasi dan peningkatan penduduk perkotaan

di kabupaten ini. Namun, studi lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui secara pasti

faktor-faktor yang mendorong terjadinya pertumbuhan penduduk perkotaan di wilayah-

wilayah tersebut, yang dipandang dari dimensi yang lebih luas daripada sekedar dimensi

demografis namun juga termasuk dimensi ekonomi, sosial, fisik dan kebijakan.

Selanjutnya, dalam analisisnya yang serupa namun untuk tahun yang berbeda yaitu

untuk tahun 1990-2000, Tommy Firman (2003) memperlihatkan bahwa fenomena tersebut di

atas terus menguat dan mendapat penguatan sehingga proses urbanisasi yang terjadi kemudian

juga mengikutsertakan beberapa kabupaten lain di sekitar pusat-pusat konsentrasi urbanisasi

wilayah tadi. Beberapa kota yang kemudian terpengaruhi sehingga meningkat laju

pertumbuhan penduduknya adalah Kota Bogor yang meningkat pertumbuhan penduduknya

dari 0,94% per tahun antara 1980-1990 menjadi 10,98% per tahun antara 1990-2000 sehingga

meningkatkan jumlah penduduknya dari 271.341 jiwa di tahun 1990 menjadi 743.086 jiwa di

tahun 2000, Kota Sukabumi dari 0,87% menjadi 7,98% dengan penduduk dari 119.938

menjadi 252.025 jiwa, Kota Salatiga dari 1,34% menjadi 4,54% dengan penduduk dari 98.012

6

jiwa menjadi 150.494 jiwa. Sementara kabupaten-kabupaten yang meningkat pertumbuhan

penduduk perkotaannya di antara tahun 1990-2000 namun belum mengalami proses

urbanisasi pesat di periode sebelumnya adalah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten

Sumedang di Propinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Demak dan Kabupaten Sragen di Propinsi

Jawa Tengah.

Dalam demikian, dengan mempelajari kasus yang terjadi di Pulau Jawa, pertumbuhan

penduduk kota-kota kecil dan menengah di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh

keberadaan kota-kota besar, ketersediaan jaringan jalan rgional dan infrastruktur penunjang

kegiatan perkotaan, serta ketersediaan sumber daya aktivitas ekonomi yang ada di

wilayahnya. Selanjutnya, dengan berkembangnya proses urbanisasi dan kegiatan ekonomi

perkotaan pada kota-kota kecil dan menengah, proses urbanisasi tersebut kemudian

menghasilkan suatu percampuran aktivitas perkotaan dan aktivitas pedesaan, seperti

tercampurnya kegiatan pertanian tanaman pangan, terutama padi, dengan aktivitas industri,

perdagangan dan transportasi. Terry McGee (1990) mengemukakan proses urbanisasi kota-

kota kecil tersebut sebagai suatu proses yang meliputi pertumbuhan wilayah aktivitas

pertanian dan non-pertanian yang dicirikan oleh adanya interaksi intensif dari aliran

komoditas dan orang. Dalam artikelnya tersebut, Terry McGee kembali menegaskan

pendapatnya sebelumnya yang mengemukakan bahwa urbanisasi kota-kota kecil dan

menengah di Asia didorong oleh beberapa karakteristik : pertama, adanya kepadatan

penduduk yang sangat tinggi ; kedua, umumnya berupa wilayah pertanian pangan dengan

tingkat kepemilikan lahan petani yang relatif sempit ; ketiga, adanya kota-kota besar sebagai

pendorong urbanisasi ; keempat, adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi yang terampur antara

aktivitas pertanian dengan kegiatan non-pertanian yang meliputi industri, perdagangan dan

transportasi ; kelima, adanya interaksi antara desa dan kota yang cukup baik ; dan terakhir,

adanya percampuran penggunaan lahan yang cukup intensif di dalam lingkungan

permukimannya yang meliputi penggunaan lahan pertanian, industri-industri kecil, kawasan

industri dan penggunaan lahan permukiman yang berdampingan antara satu dengan lainnya

(McGee, 1987). Selain itu, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi kota-kota kecil dan

menengah tersebut juga didukung oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat, terutama

teknologi dalam bidang transportasi, informasi dan komunikasi.

Dalam konteksnya di Propinsi Jawa Tengah, pertumbuhan penduduk perkotaan di

kota-kota kecil yang terdapat di kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah terjadi jauh lebih pesat

daripada yang terjadi di kota-kota utamanya. Walaupun rerata laju pertumbuhan penduduk

perkotaannya telah berkurang dari 6,15% manjadi 5,76% per tahun dari periode 1980-1990 ke

periode 1990-2000 (Mardiansjah, 2005b), namun beberapa kabupaten mengalami loncatan

laju pertumbuhan yang sangat tinggi. Kabupaten Sragen mengalami loncatan dari 2,17%

menjadi 12,7%, sementara Kabupaten Pekalongan mengalami loncatan dari 3,22% menjadi

6,47% dan Kabupaten Pemalang dari 4,21% menjadi 7,01%, pada periode yang sama

(Mardiansjah, 2005b). Semantara itu, rerata laju penduduk perkotaan Kota Semarang, ibukota

propinsinya, hanya meningkat dari 1,96% menjadi 2,36% untuk perioda waktu yang sama.

Selain itu, dari 29 buah kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Tengah, dua buah kabupaten

yaitu Kabupaten Sragen (12,7%) dan Demak (11,2%) memiliki laju pertumbuhan penduduk

perkotaan lebih dari 10% per tahun pada periode 1990-2000, dan 16 kabupaten lainnya

memiliki laju pertumbuhan penduduk perkotaan antara 5-10% per tahun (Mardiansjah,

2005b). Hanya satu buah kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo, yang memiliki laju

pertumbuhan penduduk perkotaan di bawah 2,5% per tahun. Sisanya, yaitu 10 kabupaten

7

lainnya, memiliki laju pertumbuhan penduduk perkotaan antara 2,5-5% per tahun di antara

tahun tersebut. Walaupun jumlah penduduk perkotaan absolutnya raltif kecil bila

dibandingkan dengan jumlah penduduk perkotaan di kota-kota utamanya, namun fenomena

ini mengindikasikan bahwa proses urbanisasi yang terjadi di kota-kota kecil dan menengah di

Jawa Tengah telah terjadi dengan pesat. Akibatnya, jumlah penduduk perkotaan yang terdapat

di wilayah Propinsi Jawa Tengah telah menjadi semakin tersebar pada kawasan kota-kota

kecil, dan walaupun aktivitas perekonomian perkotaan di propinsi ini pun telah mulai tersebar

keluar dari kota-kota utamanya, namun berbagai ‘persoalan perkotaan’ seperti

berkembangnya permukiman kumuh, polusi dan penurunan/degradasi lingkungan, dan

kurangnya sediaan infrastruktur, juga telah menjadi permasalahan bagi banyak kota-kota kecil

di Jawa Tengah.

Namun, di sisi lain, kesiapan institusi dari banyak kabupaten di wilayah Jawa Tengah

dan juga di wilayah lainnya di Indonesia dalam menghadapi proses urbanisasi kota-kota kecil

dan menengahnya perlu mendapat perhatian serius. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten

Tegal memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal belum menempatkan ancaman

dan tantangan proses urbanisasi kota-kota kecil tersebut ke dalam prioritas utama

(Mardiansjah dan Waluyo,2005). Penduduk perkotaan di wilayah Kabupaten Tegal yang

meningkat dari 262.375 jiwa di tahun 1980 (23,8% dari total penduduknya di tahun 1980),

menjadi hampir dua kali lipatnya yaitu 494.077 jiwa di tahun 1990 (40% dari total

penduduknya di tahun 1990), dan kembali meningkat menjadi 755.651 jiwa di tahun 2000

(55% dari total penduduknya di tahun 2000) telah menjadikan kabupaten ini menjadi salah

satu dari lima kabupaten Jawa Tengah yang penduduk perkotaannya lebih banyak daripada

penduduk pedesaannya sejak sebelum tahun 2000, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kudus,

Klaten, Tegal dan Jepara (Mardiansjah, 2005b), belum menjadikan kabupaten ini berorientasi

untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan perkotaan yang akan dihadapi. Hal ini

diindikasikan dari semakin berkembangnya permasalahan-permasalahan perkotaan yang

semakin tidak tertangani seperti kemacetan, kurangnya penyediaan sarana dan prasarana

lingkungan permukiman, pengkumuhan dan penurunan/degradasi kualitas lingkungan

perkotaan, serta polusi linngkungan yang diakibatkan oleh kualitas pengelolaan sampah yang

kurang baik. Persoalan-persoalan tersebut semakin diperparah dengan adanya fenomena tidak

terkontrolnya konversi lahan pertanian manjadi lahan untuk aktivitas perkotaan dan non-

pertanian lainnya. Tanpa suatu upaya pengelolaan pembangunan kota yang lebih baik untuk

menghadapi implikasi fenomena urbanisasi di kota-kota kecilnya tersebut, maka

dikhawatirkan bahwa permasalahan-permasalahan urbanisasi yang terjadi di kota-kota besar

termasuk bencana-bencana lingkungan dan bencana-bencana kesehatan juga akan terjadi di

wilayah kabupaten ini. Apabila hal itu terjadi, maka dalam jangka dekat persoalan-persoalan

tersebut akan sangat berpengaruh kepada kualitas hidup warganya, dan dalam jangka panjang

akan menjadi salah satu hambatan dalam pembangunan wilayahnya.

8

Peran Kota Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Wilayah

Kota merupakan tempat yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia di

bumi. Sejak awal perkembangannya, kota merupakan tempat yang menawarkan peluang-

peluang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal ini, kota menjadi titik sentral

bagi pengembangan banyak kegiatan seperti pertumbuhan ekonomi, pengembangan ilmu

pengetahuan dan budaya, peningkatan inovasi, penciptaan peluang kerja, dan lain sebagainya.

Selain itu, kota juga merupakan pusat-pusat kehidupan modern bagi lingkungan di sekitarnya

yang sekaligus berfungsi sebagai tempat pertemuan dan pertukaran budaya dari masyarakat

suatu daerah dengan masyarakat daerah lainnya, sehingga selain menjadi pusat

pengembangan aktivitas ekonomi, kota juga merupakan pusat penting bagi pengembangan

kehidupan sosial dan budaya. Dalam konteks ini, kota merupakan suatu tempat penting yang

berfungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan warganya. Selain itu, dengan memandang

keterkaitan dan interaksi antar-kota serta antara kota dengan wilayah di sekitarnya, maka kota

juga berfungsi sebagai penguat jejaring aktivitas sosial, ekonomi dan budaya sehingga dengan

demikian maka kota juga berfungsi sebagai tempat penyebaran kesejahteraan bagi kelompok

masyarakat lain yang tidak tinggal di dalam wilayah kota tersebut.

Pemusatan kegiatan pada suatu wilayah kota serta kepadatannya yang tinggi, mungkin

merupakan suatu hal yang bagus apabila ditinjau dari sudut pandang upaya peminimalan

dampak aktivitas manusia kepada lingkungan ekosistem setempat (Cohen, 2006). Hal ini

disebabkan karena dengan pemadatan aktivitas tersebut maka upaya mitigasi/penanggulangan

dampaknya bisa dilakukan secara lebih efektif dan lebih efisien pada suatu skala ekonomi

yang mencukupi. Namun, semakin berkembangnya sebuah kota, maka upaya pengelolaan

aktivitas dan pembangunannya akan menjadi semakin kompleks. Barney Cohen (2006)

mengemukakan bahwa pertumbuhan perkotaan yang cepat banyak membawa persoalan pelik

pada sebagian besar kota di negara berkembang sebagai akibat terbatasnya kemampuan setiap

kota dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan warganya yang jumlahnya

berkembang dengan pesat. Beberapa hal yang menjadi perlu mendapat perhatian penting di

dalamnya adalah penyediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan bagi warga kota seperti

perumahan, air bersih, sanitasi, listrik, dan lain-lain, serta perhatian terhadap pencegahan

bencana perkotaan baik merupakan bencana lingkungan seperti banjir, longsor dan sebagainya

maupun bencana kesehatan yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit menular seperti

demam berdarah, muntaber, flu burung dan lain sebagainya. Persoalan lain yang juga perlu

mendapat perhatian adalah kemampuan kota dalam menciptakan kesempatan kerja yang

mampu mendukung kehidupan warga kota untuk hidup secara layak, perlindungan terhadap

kondisi dan kualitas lingkungan, pemeliharaan sumber daya alam perkotaan, dan penciptaan

kohesi sosial di antara masyarakat perkotaan. Rendahnya kemampuan teknik dan otoritas dari

institusi pengelolaan pembangunan kota, serta kemampuan finansial dan sumber daya

manusia bila dibandingkan dengan kebutuhannya, banyak membuat kota-kota di negara

berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi banyak persoalan penting seperti

pengangguran, kemiskinan, berkembangnya permukiman kumuh, kemacetan dan tidak

terkendalinya pertumbuhan kota serta degradasi lingkungan hidup perkotaan, yang banyak

dipengaruhi oleh ketidak-mampuan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kota lain

untuk memenuhi kebutuhan seluruh warganya yang tumbuh dengan pesat.

9

Dalam analisisnya terhadap kebijakan pembangunan perkotaan di Asia, Dennis A.

Rondinelli (1991) melaporkan bahwa lebih dari 60% penduduk Kolkata bermukim pada

permukiman kumuh yang sebagian besar di antaranya dilakukan secara ilegal. Selain itu, lebih

dari 40% penduduk Bombay dan lebih dari sepertiga dari mereka yang tinggal di New Delhi,

Dhaka dan Manila juga tinggal di dalam lingkungan permukiman yang jauh di bawah standar

yang layak (Rondinelli, 1991). Di bagian lain, Rondinelli (1991) juga mengatakan bahwa

sebagai akibat dari rendahnya kemampuan penyediaan air bersih di Jakarta, Bangkok dan

Seoul, maka kota-kota tersebut menghadapi permasalahan besar pada kemiskinan dan

kesehatan masyarakat. Dalam artikel lainnya, Werlin (1999) mengemukakan bahwa

rendahnya penyediaan pelayanan perkotaan di banyak kota negara berkembang telah

mengakibatkan kota-kota tersebut memiliki ancaman-ancaman lingkungan yang sangat besar.

Kondisi Kota Jakarta yang hanya mampu menyediakan jaringan air bersih kepada kurang dari

20% warganya telah memaksa 45% warga Jakarta untuk bergantung kepada air tanah dangkal

dalam pemenuhan air bersihnya (Werlin, 1999), dan lebih dari 11% lainnya bergantung

kepada penjaja air (Hendrojogi, 1993). Padahal dengan kondisi pengelolaan limbah tinja

rumah tangga di jakarta yang bergantung kepada sistem septik-tank, laporan World Bank

(1994) seperti yang dikutip oleh Werlin (1999), mengemukakan bahwa 93% sumur dan

pompa air yang mengakses pada kandungan air tanah di Jakarta telah tercemar oleh polusi dan

limbah tinja sehingga mengandung bakteri colli dalam tingkat yang melebihi ambang batas

yang sehat. Di samping itu, warga yang harus membeli air dari penjaja air juga harus

membayar harga air yang antara 5 – 20 kali lebih mahal daripada harga air yang diterapkan

oleh PDAM Jakarta (Cosgrove and Rijsberman, 2000). Karena sebagian besar mereka yang

tidak terlayani oleh jaringan air bersih PDAM merupakan bagian dari masyarakat miskin kota,

hal-hal ini, selain menurunkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup dari sebagian besar

warga Jakarta, juga menjadi salah satu penghalang warga miskin kota untuk melepaskan diri

dari jeratan kemiskinannya.

Di samping peran kota untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

warganya seperti yang didiskusikan di atas, peran lain yang juga dimiliki oleh kota, terutama

kota-kota kecil dan menengah, adalah fungsinya dalam meningkatkan kualitas pembangunan

pedesaan dan pembangunan wilayah di sekitarnya (Rondinelli, 1986). Dari sudut pandang

pengembangan kegiatan ekonomi, kota-kota kecil dan menengah berperan dalam melakukan

penyediaan dan dukungan penyediaan pelayanan, fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan

pendukung aktivitas produktif bagi wilayah di sekitarnya. Dalam konteks pengembangan

kegiatan pertanian yang merupakan kegiatan penting di negara-negara Asia, kota-kota kecil

dan menengah dapat berperan dalam mengembangkan kegiatan industri kecil dan menengah

yang mengolah hsail-hasil pertanian di pedesaan dan wilayah sekitarnya, serta memberikan

pelayanan pendukung kegiatan pertanian di wilayah sekitarnya, dan menyediakan akses pasar

bagi barang-barang hasil pertanian (Rondinelli, 1986). Dari sudut pandang pembangunan

sosial dan budaya, kota-kota kecil dan menengah dapat berfungsi sebagai pusat-pusat

pelayanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kapasitas teknik vokasional dari tenaga

kerja yang ada di wilayahnya dan wilayah sekitarnya, serta fasilitas-fasilitas pengembangan

dan pembangunan ilmu pengetahuan dan budaya lainnya. Apabila dapat diperkuat secara

efektif, maka dari sudut pandang demografis, kota-kota kecil dan menengah dapat berperan

sebagai penyangga dari kota-kota motropolitan dan kota-kota besar lainnya, dalam bentuk

menyerap penduduk sehingga tidak bermigrasi ke kota-kota besar (Cohen, 2006). Untuk

mampu memenuhi peran-peran tersebut, maka kota-kota kecil dan menegah tidak hanya perlu

dikembangkan agar memiliki jaringan jalan regional yang menghubungkannya kepada kota-

kota besar yang berfungsi sebagai pasar dari produk-produk wilayah sekitarnya, namun juga

10

perlu memiliki jaringan jalan dan jaringan infrastruktur komunikasi lain yang mampu

membangun suatu keterkaitan dan hubungan yang kuat di antara kota-kota kecil tersebut

dengan wilayah-wilayah pedesaan di sekitarnya. Selain itu, juga perlu dikembangkan jaringan

infrastruktur fisik dan layanan-layanan lain yang mampu mendukung pengembangan industri

pengolahan kecil dan menengah, fungsi-fungsi pendukungan kegiatan pertanian dan aktivitas

produksi lain di wilayah sekitarnya, fasilitas-fasilitas pemasaran produk pertanian, serta

fasilitas pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan informasi. Dengan demikian,

maka dalam konteks ini, diharapkan bahwa kota-kota kecil dan menengah di Indonesia dapat

memainkan peranan penting dalam mendukung pengembangan kegiatan pertanian,

pembangunan pedesaan dan pengembangan wilayah, serta melakukan penyediaan akses pasar

dan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah pengolahan hasil pertanian, dan

pengembangan kegiatan sosial dan budaya bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya serta di

wilayah sekitarnya.

Selain itu, perkembangan tekad dunia untuk mengubah cara pembangunan dan

pemanfaatan sumber-sumber daya alam untuk menuju kepada cara-cara yang lebih

berkelanjutan, setelah dideklarasikannya Deklarasi Rio tentang Pembangunan Berkelanjutan

dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, atau yang dikenal juga

sebagai Pertemuan Bumi II di Rio de Janeiro pada tahun1992, juga telah memberi peran baru

kepada seluruh kota di dunia, termasuk kota-kota kecil dan menengah di negara-negara

berkembang termasuk Indonesia. Perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan

(sustainable development), yang didefinisikan sebagai suatu cara pembangunan yang mampu

menjamin “pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dari generasi saat ini tanpa mengkompromikan

kemampuan dari generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya” (WCED, 1987), telah

memicu pengembangan konsep pembangunan kota berkelanjutan (sustainable urban

development). Da Cunha (2005) mengemukakan bahwa konsep pembangunan kota

berkelanjutan melakukan kritik kepada masyarakat perkotaan tentang cara-caranya dalam

pengorganisasian dan pemanfaatan ruang kota, cara-cara penduduk kota beraktivitas dan

melakukan aktivitas transportasi, cara-caranya mengelola sumber-sumber daya alam dan

kondisi-kondisi lingkungan yang wujud, dan dalam cara-cara pencapaian kualitas hidup

seluruh warga kota dimana termasuk di dalamnya adalah cara-cara dan pemanfaatan teknologi

dalam berproduksi, konsumsi dan bertransportasi. Secara lebih spesifik, Da Cunha (2005)

mengemukakan bahwa konsep pembangunan kota berkelanjutan menghendaki dilakukannya

pereduksian dalam konsumsi lahan/ruang kota, pembatasan kegiatan transportasi yang

berlebihan, dan memperbaiki pola-pola pengkonsumsian energi dan penanggulangan polusi,

serta peningkatan kualitas hidup perkotaan.

Namun, sebagai suatu ‘organisme’ yang memiliki banyak kebutuhan input serta bahan

baku yang juga salah satunya meliputi sumber-sumber alam bagi kelangsungan hidup dan

aktivitas warganya, serta sebagai suatu ‘organisme’ yang juga menghasilkan produk serta

buangan yang berpotensi untuk mencemari dan menurunkan kualitas lingkungan, dimana

ruang wilayahnya relatif terbatas, setiap kota sangat bergantung kepada sejumlah luasan

wilayah tertentu yang berada di luar wilayah kotanya, baik sebagai tempat penghasil sumber-

sumber pemenuhan kebutuhannya maupun sebagai tempat pengelolaan buangan-buangan

yang dikeluarkannya. Dari sudut pandang ini, Da Cunha (2005) menyepakati pendapat

Satterthwaite (1997) yang menyatakan bahwa pada dasarnya kota bukanlah merupakan suatu

‘organisme’ yang berkelanjutan (sustainable), tetapi kota memiliki peluang untuk

berkontribusi kepada keberlanjutan (sustainability). Oleh karena itu, peran tambahan yang

11

dimiliki oleh setiap kota, termasuk di dalamnya kota-kota kecil dan menengah, dari

perkembangan tekad dunia untuk menyelenggarakan suatu cara dan paradigma pembangunan

berkelanjutan adalah peran untuk mampu berkontribusi kepada keberlanjutan, baik

keberlanjutan di dalam skala lingkungan dan masyarakat di dalamnya, dalam skala lokal,

regional, nasional dan juga dalam skala global.

Tantangan Pembangunan Kota-kota Kecil dan Menengah Indonesia

Dari pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah memasuki suatu

babak baru di dalam proses urbanisasi yang terjadi di dalamnya, dimana proses urbanisasi

tersebut tidak hanya lagi terjadi di wilayah kota-kota besar namun juga terjadi di wilayah

kota-kota kecil yang terdapat di banyak kabupaten di Indonesia. Walaupun kondisi ini dapat

menghasilkan sesuatu yang positif, namun fenomena tersebut juga mengandung beberapa

tantangan dan ancaman. Tantangan tersebut semakin besar dengan semakin meningkatnya

peran dari kota-kota kecil dan menengah tersebut. Setidaknya terdapat tiga buah peran penting

dari kota-kota kecil dan menengah Indonesia di masa yang akan datang. Peran pertama adalah

untuk menjadi tempat yang mampu membangkitkan dan mendukung pengembangan potensi

dan kemampuan seluruh warga kotanya untuk dapat berproduksi secara efektif sehingga

mampu memperoleh kualitas kehidupan yang layak. Kedua adalah sebagai tempat yang

mampu mendorong, membangkitkan dan mengakomodasi kebutuhan aktivitas dari wilayah-

wilayah pedesaan di sekitarnya sehingga mampu berkontribusi kepada pengembangan

wilayah yang lebih luas. Dan ketiga adalah mampu berkontribusi kepada keberlanjutan, baik

keberlanjutan pada level lokal, regional, nasional maupun global.

Untuk dapat memenuhi peran-peran tersebut, maka kota-kota kecil dan mengengah di

Indonesia tidak hanya dituntut untuk mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasaran dasar penjamin kualitas sanitasi dan kesehatan serta aktivitas ekonomi warga

kotanya. Dalam konteks ini, tantangan pengentasan kemiskinan dan penciptaan peluang dan

kesempatan kerja serta penyediaan kebutuhan permukiman perkotaan dan infrastruktur

lingkungan seperti penyediaan air bersih dan prasarana sanitasi lainnya, dan pemeliharaan

kualitas lingkungan hidup perkotaan merupakan tantangan dasar bagi kota-kota tersebut.

Lebih daripada itu, kota-kota kecil dan menengah tersebut juga perlu dikembangkan dengan

sarana dan prasarana regional serta fasilitas pendukung pengembangan kegiatan pertanian dan

pembangunan pedesaan di wilayah sekitarnya. Dimana dalam konteks ini, tantangan

peningkatan kemampuan kota-kota tersebut dalam penguatan integrasi wilayah yang lebih

besar, baik secara ekonomi maupun sosial, merupakan tantangan berikut bagi kota-kota kecil

dan menengah ini. Namun, penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas

tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang mampu mengurangi penghamburan

pemanfaatan sumber-sumber daya alam dan energi, termasuk dalam pemanfaatan sumber-

sumber daya lahan yang efektif dan tidak mendorong terjadinya kegiatan transportasi yang

berlebihan, sehingga cara-cara pengembangan ini dan kemampuan dari setiap kota kecil untuk

berkontribusi kepada keberlanjutan (sustainability) menjadi tantangan lain bagi kota-kota

kecil dan menegah di Indonesia.

12

Salah satu permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah belum

berkembangnya dan/atau rendahnya kemampuan institusi pengelolaan pembangunan kota,

baik pada level kota-kota kecil tersebut maupun pada level kabupaten yang menaunginya.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilancarkan dengan diberlakukannya UU

No. 22/1999 yang kemudian direvisi oleh UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah,

yang memberi kewenangan dan otonomi yang lebih besar kepada otoritas pemerintahan di

level kabupaten dan kota, tidak secara serta merta meningkatkan kemampuan dan kapasitas

institusi, keuangan, teknik dan sumber daya manusia yang ada pada level kabupaten. Padahal

banyak kota-kota kecil dan menengah yang terdapat di banyak kabupaten di Indonesia ini

yang berupa kecamatan, bagian dari suatu kecamatan, atau gabungan dari bagian dari

beberapa kecamatan. Tanpa upaya penguatan desentralisasi dan otonomi yang berupa suatu

upaya redesentralisasi beberapa urusan dan kewenangan pembangunan tertentu dari level

kabupaten kepada level kota-kota kecil terssebut, dikhawatirkan bahwa persoalan-persoalan

perkotaan yang terdapat di kawasan kota-kota kecil tersebut tidak dapat tertangani. Hal ini

disebabkan karena institusi pada level kabupaten akan menjadi institusi yang bertanggung

jawab dan mengawasi seluruh wilayah kabupaten, yang memiliki beberapa kota kecil yang

berkembang dengan pesat, sehingga perhatiannya terhadap permasalahan yang terjadi di

setiap kota kecil yang ada belum tentu dapat dilakukan secara intensif. Terlebih bila terjadi

suatu bias perhatian pembangunan di dalam institusi pengelolaan pembangunan kota yang

tidak menempatkan permasalahan pembangunan perkotaan di kabupatennya ke dalam

prioritas perhatian yang memadai, atau bias perhatian yang lebih menempatkan perhatian

kepada permasalahan-permasalahan pembangunan perkotaan di wilayah ibukota kabupaten

lebih tinggi daripada permasalahan-permasalahan lainnya, seperti yang sering terjadi di

banyak pengalaman pengelolaan pembangunan kabupaten di Indonesia. Oleh karena itu,

tantangan pengembangan dan penguatan kewenangan dan kemapuan dari institusi di setiap

kota kecil di bawah level kabupaten ini menjadi suatu tantangan institusional dalam

pembangunan kota-kota kecil ini.

Selanjutnya, iklim demokrasi dan kesadaran bahwa aktor-aktor kunci dari pelaksanaan

pembangunan di setiap kota kecil tadi bukan hanya berasal dari lingkungan wilayah kotanya

saja melainkan juga berasal dari wilayah-wilayah lain dari level pedesaan di sekitar kota kecil

tersebut, wilayah lain pada level kota-kota kecil lainnya, level kabupaten atau kabupaten

lainnya, hingga pada level nasional atau bahkan internasional, dan kesadaran bahwa potensi

dan sumber-sumber daya pembangunan yang tidak hanya terletak pada institusi pemerintah,

melainkan lebih banyak terdapat pada institusi swasta dan organisasi non-pemerintah (LSM

dan KSM), maka tantangan pengembangan institusi dan pengelolaan pembangunan yang

partisipatif (participatory governance) menjadi tantangan lain dalam pengembangan institusi

pengelolaan pembangunan perkotaan di kota-kota kecil dan menengah tersebut. Tanpa

memperhatikan seluruh tantangan ini, dikhawatirkan bahwa pengalaman-pengalaman buruk

yang terjadi pada urbanisasi di wilayah kota-kota besar dapat terreplikasi di wilayah kota-kota

kecil ini walau dalam ukuran dan intensitas yang lebih rendah.

13

Daftar Pustaka

Badshah, Akhtar A., 1996, Our Urban Future: New Paradigms for Equity and Sustainability,

Zed Books Ltd., London & New Jersey.

Bai, X. (2007), Integrating Global Environmental Concerns into Urban Management: the

scale and readiness arguments, in Journal of Industrial Ecology, Vol. 11, No. 2, pp.

15-29.

Colvile, R.N., et al. (2001), The Transport Sector as a Source of Air Pollution, in Atmospheric

Environment, Vol. 35, pp. 1537-1565.

Cosgrove, William J and Rijsberman Frank R., 2000, World Water Vision: Making Water

Everybody’s Business, a report for World Water Council, Earthscan Publication Ltd.,

London.

Finco, A. & Nijkamp, P. (2001), Pathways to Urban Sustainability, in Journal of

Environmental Policy & Planning, Vol. 3, pp. 289-302.

Firman, T. (2003), The Spatial Pattern of Population Growth in Java, 1990-2000: continuity

and change in extended metropolitan region formation, in International Development

Planning Review, Vol 25, No 1, pp.53-66.

Firman, T. (2004), Demographic and Spatial Pattern of Indonesia’s recent urbanisation, in

Population, Space and Place, Vol 10, pp.421-434.

Ford, T. (1999), Understanding Population Growth in the Peri-Urban Region, in International

Journal of Population Geography, Vol. 5, pp. 297-311.

Laganier, R., Villalba, B., & Zuindeau, B. (2002), Le Développement Durable Face au

Territoire: Eléments pour une Recherche Pluridisciplinaire, in Revue Développement

Durable et Territoire, www.revue-ddt.org.

Mardiansjah, Fadjar Hari and Setyo Adhi Waluyo, 2005, Urbanisation in District of

(Kabupaten) Tegal and Their Challenges from the Perspective of Local Government

Apparatus, (in Bahasa Indonesia) in Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 2,

June 2005.

Mardiansjah, Fadjar Hari, 2003, Analysis on Kampung Improvement Program for Jabotabek

Urban Development, in Jurnal Tata Loka, Vol. 5, No. 4, November 2003.

Mardiansjah, Fadjar Hari, 2003, Community Participation in Urban Poverty Alleviation (in

Bahasa Indonesia), in Jurnal Tata Loka, Vol. 5, No. 3.

Mardiansjah, Fadjar Hari, 2005a, Rurbanisation: the other challege of urban development that

should be awared (in Bahasa Indonesia) in Buleting URDI.

Mardiansjah, Fadjar Hari, 2005b, The Characteristics of Urbanisation in Small and Medium

Cities in Central Java (in Bahasa Indonesia) in Jurnal Pembangunan Wilayah dan

Kota, Vol. 4, December 2005.

McGee, T. & Yao-Lin, W. (1992), La Formation des Mégapoles en Asie, in Mappe Monde,

Vol. 4, pp. 2-3.

Murphy, P. (2000), Urban Governance for More Sustainable Cities, in European

Environment, Vol. 10., pp. 239-246.

Rondinelli, D.A. (1986), Metropolitan Growth and Secondary Cities Development Policy, in

Habitat International, Vol. 10, No. 12, pp. 263-271.

Rondinelli, D.A. (1991), Asian Urban Development Policies in the 1990s: from growth

control to urban diffusion, in World Development, Vol. 19, No. 7, pp. 791-803.

14

Rotmans, J., & van Asselt, M.B.A. (2000), Towards an Integrated Approach for Sustainable

City Planning, in Journal of Multi-criteria Decision Analysis, Vol 9, pp. 110-124.

Satterthwaite, D. (1997), Sustainable Cities or Cities that Contribute to Sustainable

Development?, in Urban Studies, Vol. 34, No. 10, pp. 1667-1691.

UN Population Division (2005), World urbanization prospects: the 2005 revision population

database, pada http://esa.un.org/unup/p2k0data.arp, diakses pada Januari 2007.

Werlin, H, 1999, The Slum Upgrading Myth, in Urban Studies, Vol. 36, No. 9, pp. 1523-

1534.

Wilbanks, T.J. (1994), Presidential Address: “Sustainable Development” in Geographic

Perspective, in Annals of the Association of American Geographers, Vol. 84, No. 4,

pp. 541-556.

Inovasi Inc: Membangun Sistem Inovasi & Produksi Nasional yg Berkemanusiaan di

Indonesia.

Berly Martawardaya, S.E, M.Sc

Fakultas Ekonomi- Universitas Indonesia dan Department of Economics- Universita’ di Siena, Italy

Pada era knowledge-base-economy dan outsourcing sekarang ini, kekayaan sumber daya alam tidak lagi merupakan komoditas yang mendatangkan kemakmuran secara berkesinambungan. Bahkan dampak ekonomi dan sosial dari SDA seringkali mendatangkan kerugian yang dikenal dengan resource curse. Pengamatan pada Newly Industrialized Countries (NIC) di Asia menunjukkan minimnya SDA sebagai karakter yang umum ditemui. Namun sebaliknya mereka memiliki angkatan kerja dengan pendidikan dan produktivitas tinggi. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji sistem inovasi dan produksi nasional yang diterapkan di negara-negara Eropa, khususnya Italia dan Jerman, pada masa awal industrialisasi dan tranfer teknologi. Langkah berikutnya adalah memberikan tawaran kerangka, yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, untuk meningkat inovasi dan produksi dengan tetap memperhatikan sisi humanisme dan kemanusiaan. Perhatian khusus diberikan pada aplikasi di sektor pertanian dan kerajinan/fashion. Sistem inovasi dan produksi nasional adalah konsep yang digagas oleh List (1841) yang melingkupi relasi antara riset dalam perusahaan, organisasi sains dan teknologi, termasuk universitas, dan kebijakan publik. Karakter utama sistem ini adalah ko-evolusi antara peranan negara dan kapabilitas individu serta perusahaan dalam negara tersebut. Hambatan utama penerapan sistem inovasi dan nasional adalah stagnasi merintah serta kurangnya tenaga ahli. Hambatan pertama perlu diatasi dengan mengubah sistem insentif di pemerintah, khususnya mekanisme perpajakan dan hubungan ekonomi pusat-daerah. Adapun hambatan kedua memerlukan perencanaan sumber daya manusia secara jangka panjang dengan pendidikan dan beasiswa secara spesifik dan targeted. Masa transisi penerapan sistem ini memerlukan edukasi publik yang intensif demi mendapatkan dukungan yang luas. Ketertinggalan yang dihadapai dari negara tetangga adalah kelalainan kita selama ini dan dapat dikejar dengan pengorganisasian sumber daya dan institusi secara komprehensif. Indonesia 2030 yang inovatif dan produktif siap untuk bersaing dengan negara-negara unggul di dunia.

1

Inovation Inc: Developing National System of Innovation and Production with a Human

Face in Indonesia

Berly Martawardaya, S.E, M.Sc

Fakultas Ekonomi- Universitas Indonesia dan Department of Economics- Universita’ di Siena, Italy

1. Introduction The quest to exlain why some countries are so rich (and keep getting richer) while some others are so poor (and persistenly so) has been a strong and persistent drive in economics research. The first step often attributed to Solow (1956) in his formalization of economic growth in neoclassical production function and decreasing return of capital. The emphasise on capital later supplemented, but ignore for a long time, by pioneering work of Becker (1962) that extend the analysis to include human capital. The celebrated theorem by Stolper and Samuelson (1941) stated that under assumptions of constant returns, perfect competition, equal technology and complete information, a rise in the relative price of a good will lead to a rise in the return to that factor which is used most intensively in the production of the good, and conversely, to a fall in the return to the other factor. The theorem lead to theory of absolute convergence that predicts poorer country’s economies will grow faster than richer economies. Thus, all economies will eventually converge in terms of per capita income. The deviation of real life situatin lead to conditional convergence where some other conditions are necessary to lead to convergence and not all convergence are equal. Avalability of cross-country data series over long period and seminal paper by Barro (1989), lead to explosion of empirical study of economic growth in the literature. Abreu, de Groot and Florax (2005) conducted a meta analysis over 600 estimates from a random sample of empirical growth studies published in peer reviewed journals and found that it is misleading to speak of a natural convergence rate since estimates of different growth regressions come from different populations. Durlauf, Johnston and Temple (2003) listed 44 categories, almost all with multple sub-catagories, of factors that known to affect growth and convergence. If there are so many factors that could affect development, some economists think that several factors may work together and complement better than separetely.. North (1990) deliver a narrative where economic growth and institution co-evolve over time and events where they do not. He defined institution as the humanly devised constraint that structure political , economic and social interactions consisting of informal constrainsts and formal rules. How institution affect development? Nicolini (2006) catagorized goods according to the number of intermediaries needed to produce, he found a robust relationship between the number of intermediare goods and of level of contractual enforcement and institutional quality. Thus, institution provide a comparative advantage in complex goods production.

2

Amable (2000) found that education complement trade specialization and reinforcing the positive effect on growth caused by export of electronics. Section 2 present theoritical foundation of relationship between development and institutional complementarities. Section 3 linked the theory with circumstances and chalange in Indonesia while section 4 conclude the analysis. 2. An Inquiry into Wealth of Nations North (1995) start with a demarcation between real world and pefect world as projected by neoclassical canonical model. He posited that in a world of instrumental rationality institutions are unncecessary; ideas and idelogies don’t matter, and efficient markets – both economic and political – characterize economies. He continue by citing recent findings from cognitive science where there is no single mental mode and perception of the world that is share equally by all people in the world. Since people view things differently, then idea and ideologies matter. Thus, we observe inefficient market in economics and politics. There are also many other violation from standard assumption from neoclassical canonical model. North focus on incomplete/asymetric/costly information, limited mental capacity to process informatin and enforcement cost that made up transaction costs. Coase (1927; 1960) stated that neoclassical and efficient result could be reached if transaction cost is zero. The notion tend to be over-emphasize while the strict conditions are put aside. North called for research into explanation of inefficient insitution, network externalities, economices of scope and complementarities as explanation of institutinal path dependence. He also pointed the treatment of state in development analysis should be altered from outsider, exogenous and benign actor in development process to distinctive agent with of its own with analysis of incentives and constraints. Sen (2001) analyzed the success of capitalism in East Asia by pointing it is not just due to market mechanism alone, but also on the development of an instititional combinatino of which the market economy is only one part. Before there could be investment, expansion, exchange and capitalism, there should exist sufficient decrese in corruption, trust in other party’s plan, business morality and acceptance of private property right. Even the availability factors of production require some pre-existing conditions; capital and financing need credit institution and sufficient regularity of loan payment, skilled labour neeed provision of education and productivity require virtue of punctuality and work responsibility when contracts are incomplete. Sen proceed to analyzed human capital as institution. The secret of China economy lies in its success in providing wide coverage of basic healthcare, conduct massive land reforms and broad expansion of education. In comparison to India, China make better use of the internaional market and economic globalization when it start to open up in 1979. Social opportunities complement market economy in a surprisingly similar manner to developed countries. He posited that Asian crisis occurred not because of existance of those institutions, but precisely because Asia did not go far enough. There is a need for institutions that provide economic and social security as well as financial and business transparancy. The impacts of crisis are so massive because the shock is share unequally with the poor burdened the biggest portion. If only protective security in the form of social security and unemployment insurance exist, the story will be very different and the rebounce would take shorter period. He goes on to state that protective security is an important instrumental fredom and social arrangement of safety nets are an integral part of a good economy. He round up by focusing

3

on freedom and democracy as reason of lack of transparancy and public scrutiny in fniancial and business arrangements. Thus, a well functioning market economy need institutions that provide protective security and political freedom. Johnson, Edquist and Lundvall (2003) build their analysis on national system of innovation from List’s catching up strategy for Germany in 1841. They question the ability of laissez-faire economy’s economy to fullfilled the required institutional complementarity and accumulation of mental capital and use it to spur economic development. Education and training need to go together with physical infrastructure and the focus is on development of productive force rather than only on allocation. They stressed the need to pay more attention to Veblen and Myrdal’s concept of positive and negative feedbacks, cumulative caussation, of virtous and vicious cycles and of the importance of institutions. They catagorized the system by spatial, sectoral and breadh of activity. The spatial approach is suitable for area with higher degree of coherence or inward orientation and the sectoral approach for limited technology or products. They reserve the last category for intermediete case where spatial and sectoral aspects are both present, thus require a coordination in the form of nasional system of innovation. They defined it as systemic relationship between R&D effort in firms, science and technological organization, including Universities, and public policy. The main characteristics are co-evolution between what countries do and what people and firms in countries know how to do well, assuming tacit knowledge and focus on interactional relationship. They call for employment historical and evolutionary perspective as well as put emphasis on interdependence and non-linearity. The future tendencies according to them are focus on capabilites rather than endowment, focus on knowledge as driving factor and primary importance of institutions. Amable (2000) is an encyclopedic article documenting diversity of social system of innovation and production. He defined institutional complementary as multilateral reinforcement mechanism between institutinal arrangement where each one by its existance permit or facilitas the existance of other. There are three types of insitutional approaches: general purpose, local and intermediete. The SSIP is located in the last catagory. He analyzed post WWII prosperity as result of institutional complementarity between mass consumption and mass production together with wage-labour nexus, oligopolistic competition, stable international relations and welfare state. The main drive of his subsequent argument is internationalization of research and diffusion of technology cause a tranformation to social system of innovation of production (SSIP). The resulting SSIP can be catagorize as market base, social democrat, meso-corporatist and public. The market base’s main actor is private lab and the main action is the race for patents by private firms. It requried strict definition of property right and their enforcement, sophisticated financial market, flexible labour markets, and little skill accumulation. Since firm hold tacit knowledge, it can adjust quickly to enviromental change and uncertainty. It has a stronghold in UK and US. The social democrat characterise by compromise and negoitation between parties with relatively underdeveloped financial market. Social justice and welfare are its main goals. The meso-corporatist is rather similar to market base, it differ with regard to important role of big banks in coordinating direction of industrial firms and putting interest of permanent workers before property right. The real world application of this type is Japan. The last category, mainly practiced by EU, is a system where public institution play determinig role and public regulation affect credit allocation. Public SSIP has a goal to reduce social conflict between groups and legitimizing public authorities related to growth.

4

3. A Innovative and Productive Indonesia North (1995) is on strong ground when he mentioned costly information, rationality and implementation as factors that need to be recognize properly in economic analysis. Together with heterogeneity of analytical mode, they dramatically reduce the robustness of neoclassical analysis. The fact that trade and market is possible must be attributed to institutions, that could differ, between palaces and economies. He did not elabore on the reasons of existance of different institutional arrangement though. There are more than one institutions in one economy, so in order to work and produce development they need to complement each others. Sen (2001) came up with interesting proposition by stating protective security of human capital as institution. We could extend it by stating that the factors that enable provision of factor of production also need to be regarded as institution. Since it is human made then it is covered by North’s definition of institution. He pointed out the secret of East Asia’s economic miracle. Sadly Sen did not applying North’s direction and explain why some governments choose to provide protective security to human capital while some others do not. The same could be said to the institutions that enable the flowering of capitalism that he listed without adequate justification of existance and evolution. He give too little credit to types of regime of capital mobility that play significant role in the spreading of the crisis, thus imcomplete in prescription on what need to be done to prevent another crisis. Johnson, Edquist and Lundvall (2003) put high importance to the role of the state in providing physical and human capital that enabled development and innovation. He came up with novel concept of mental capital, with no method of measurement, that I would interpret as leadership, motivation and can-do attitute that some leader of the state manage to inspire from their citizens (Malaysia and Singapore come first into mind). Their piece is more complete and applied, even though still not toucing on the state motivation, than the first two articles. However, he did not discuss the role of international market and globalization which is crucial to understand the success of failure of a particular system. Amable (2001) begin with a promising start and his institutional approaches is rather similar to Johnson, Edquist and Lundvall (2003). But his catagorization is flawed in many ways. It seem like an effort to put existing countries into different blocks without really explaining the differences. The biggest drawback would be the failure to differentiate between basic reasarch and applied research. In US and UK, the government play a big role in financing basic research and most of the results are in public domain. Conversely, in France and the rest of Europe there are a lot of applied research that conducted by private firms and strongly copy righted. Somehow it seem like a thinly disguised to praise France’s system, his country, compare to other systems. Base on the papers above I tried to contruct a schematic where the complementarities of institution from government policy provide constraints and likely result of development:

5

open economy � Industrialization & export economy high provision NISP

close economy � temporary protectionism/import substitution Gov open economy � specialization in primary sector & inequality low provision of NISP

close economy � autarky & inequality To be precise, it is not a binary division and continuum of policy should be acknowledge. The sequence and timing of institutional arrangement is as almost as important as the policy itself. Opening the economy to globalization before adequate provision of system of innovation in place is not recommendable as shown in most of African and oil-exporting countries as it will corner them into production in primary goods, unless they managed to set aside some profit to support investment in human capital and innovation system in time. Due to current limitancies of resources in Indonesia its more optimal not to focused effort on space exploration or theoritical physics, at least not yet. Two potential and still underrated sectors that can used the NSIP with appropriate technology (teknologi tepat guna) are agriculture, tourism and handicraft/fashion. Agriculture could be more intensive in bottling and packing of processed food like Italian and Thai to some extend has done to their products. Indonesia has vast array of local delicasies and many kind of sauces that with high quality control and proper advertisement could become significant export. The food with spice content could be adjusted to suit the taste of sub-tropic consumers. The increasing international demand for organic product is a chance to reduce usage of fertilizer and pesticide while adding extra income to farmer. The handicraft village that produce silk in Thailand and handstitch leather/cloth in Italy is a potential to be realized in Indonesia. Those two countries have a tight partnership between modern sector that provide logistic mangement and creative design with traditional method of production that managed to produce and export significant amount. The tradition is still alive in some places in Indonesia like ulos and songket production and it doesn’t take much to cut through the middle man and set up a modern system. A World Bank (2006) survey on doing business showed that it took about five months to set up new business in Indonesia with cost more than one year of average income. No wonder there is few entrepreneur and most people prefer to be employee. Furthermore it take about a month to export and import from and to Indonesia with seven and ten documents respectively, we only rank forty ninth on ease of international trading. To get the comparison, it took only 6 days with cost of 1 % of income to set up new business in Singapore. To export and import? Just about a week with five and six documents. That’s why they rank number six on ese of trading world wide. On the bright side, since those problems are government made then it can be solved by government. Simplification and one stop service will release the choke from entrepreneurial spirit in Indonesian people.

6

The problem of structural gap in skill and education require more complex solution. Getting the needed skill mean long term planning in human resource with emphasis on engineering. Selected scholarship for short course and degree program with bonds for certain period is the tried and proven method (in all countries at Asean 5 countries except Indonesia) to lure the best and birightest to align their future and society’s. in order to instill sense of encome security, forced saving and insurance for health emergencies, unemployment and retirement is an important underlying arrangement. Teacher’s salary need be sufficient for decent living and inflation adjusted automatically. In the era of decentralization this paper will not be complete without suggestion on central-periphery relation. The fault so far is compartementalization between region’s need for income to nation’s need for growth. Let’s cancel all region’s imposed fee and replace it with a share of corporate income tax to shift region’s attention on how to attract companies to invest in their region. 4. Conclusion

Development can and should be seen as a process of changing set of institutional complementarities. Acknowledgment and active government policies of this have been the key behind western and East Asian country’s stellar economic performance. Even though more research is needed in the precise relationship but the neglect of neoclassical economics is a major weakness that deny massive by historical record and recent economics realities. Some countries ignore, or force to ignore it, at their own perils. Indonesia can still thrive to reach high level of national system of innovation and productiion if resources are used wisely and efficiently. Two sector, agriculture and handicraft in particular hs been single out due to large number of people working in those sectors and its potentials but the list is byno means exhaustive. Other sectors such us education and tax policy has important implication to succes, or failure, to implement it. Let us begin.

7

References Abreu, Maria, Henri L. F. de Groot and R. J. G. M. Florax,“A Meta Analysis of β Convergence: the

Legendary 2%,” Journal of Economic Surveys, Volume 19, Issue 3, (2005), pp 389-420. Amable, Bruno, “Institutional complementarity and diversity of social systems of innovation and

production;” Review of International Political Economy, Volume 7, Number 4 (December 2000), pp 645–687.

_______, “International Specialisation and Growth,” Structural Change and Economic Dynamics,

Volume 11, No 4, December 2000, pp. 413-431 Barro, Robert J., Economic Growth in a Cross Section of Countries,” NBER Working Paper 3120,

Septermber 1989. Becker, Gary S., “Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis,” The Journal of Political

Economy, Vol 70 No 5, (962), pp 9-49. Belloc, Marianna, “Institutions And International Trade: A Reconsideration Of Comparative

Advantage,” Journal of Economic Surveys, Vol. 20, No. 1, (2006), pp 3-26. Boyer, Robert,” New Growth Regimes, but Still Institutional Diversity,” Socio-Economic Review,

(2004), Vol 2, No 1, p. 1-32. Durlauf, S. N., P. A. Johnson and J. R. W. Temple (2004), ``Growth Econometrics'', in S.N. Durlauf

and P. Aghion (Eds.), Handbook of Economic Growth, Elsevier. Johnson, Bjorn, Charles Edquist, and Bengt-Åke Lundvall, ”Economic Development and the National

System of Innovation Approach, Proceedings of the I GLOBELICS conference, 2003. Lucas, Robert E., “On the Mechanics of Economics Development,” Journal of Monetary Economics,

Vol 22 (1988). pp 3-42. Nicolini, Marcella, “Institutional Quality and Comparative Advantage: an Empirical Assessment, “.

Mimeo, University of Milan, (2006), unpublished. North , D C, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge:Cambridge

University Press, 1990. ____, Institutions, Journal of Economic Perspectives, Vol &, No 1 (winter 1991), pp 97-112 _______., “The New Institutional Economics and Development” in John Harris (ed) The New

Institutional Economics and Third World Development, (1995), Routledge pp 17-26. Sen, Amartya, Development as Freedom, New York: Alfred Knopf Inc. 1999. _______, “Economic development and capability expansion in historical perspective, “Pacific

Economic Review. Vol 6 No 2 (June 2001). pp 179-191 - June 2001 Solow, Robert M., “ A Contribution to the Theory of Economic Growth,” Quarterly Journal of

Economic, Vol 70 (1956), pp 65-94. Stolper, Samuelson (1941). "Protection and Real Wages." Review of Economic Studies, 9: 58-

73.


1111

MNC dan Akuntabilitas Perusahaan

Pendahuluan

Maraknya kasus Buyat – PT Newmont Minahasa Raya (NMR), hancurnya

ekosistem/lingkungan hayati di wilayah sekitar pertambangan PT Freeport Indonesia,

atau 259 pekerja PT Securicor Indonesia yang dipecat tanpa pesangon, adalah sebagian

kecil dari beragam dampak negatif pengaturan perusahaan multinasional di Indonesia

yang lemah dan cenderung bersifat koruptif.

Laporan media massa atau LSM-LSM pemerhati lingkungan dan perburuhan

tentang pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan operasional MNC di

Indonesia, menambah daftar panjang kebutuhan akan perangkat hukum dan tata kelola

(governance) yang lebih ketat dan bersih dari KKN. Dengan tidak mengesampingkan

bahwa keberadaan perusahaan multinasional (MNC) juga telah memberikan banyak

manfaat atau sumbangan terhadap pembangunan Indonesia. Namun kita pun dapat segera

mengetahui bahwa manfaat atau sumbangan yang diterima tersebut lebih banyak “tidak

adil” dalam sebuah hubungan kemitraan.

Makalah singkat ini berusaha menyoroti pertanyaan mendasar yang menjadi

perbincangan hangat dalam Earth Summit 2002, yaitu “How can multi-national

companies be influenced to adopt corporate citizenship and accountability for

sustainable development?” Suatu tema yang menuntut pembahasan lanjutan tentang

siapa-siapa saja aktor kunci dan kendala-kendala utama yang dihadapi.


2222

Analisis Situasi:

Pernyataan Direktur Ekekutif Wahana Lingkunan Hidup Indonesia (WALHI)

Emma Hafild (Kompas, 23 November 2001) tentang perusahaan multinasional atau

transnasional bisa menjadi bencana nasional karena rawan pelanggaran hak asasi manusia

(HAM) dan bisa menjadi kekuatan penghambat proses demokratisasi di negara-negara

sedang berkembang, dapat memberikan gambaran bagaimana polah MNC di dua dekade

terakhir ini, khususnya di Indonesia.

Terdapatnya kecenderungan kuat para pemimpin pemerintahan atau negara di

negara-negara berkembang tunduk pada kekuatan modal preusan-perusahaan

transnasional, seperti banyak kebijakan pemerintahan soal perburuhan yang lebih

berpihak pada kepentingan perusahaan multinasional atau transnasional. Dan fakta

menunjukkan pula bahwa perusahaan-perusahaan multinasional selalu berusaha

menggunakan celah untuk mendikte norma internasional atau bahkan mampu untuk tidak

tunduk pada hukum nasional. Contohnya PT Securicor Indonesia menolak keputusan

yang sudah dikeluarkan Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4P) dan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) untuk membayar pesangon pada para karyawannya.

Banyak pihak, khususnya para ekonom, yang masih lekat memandang atau

berasumsi bahwa investor asing adalah tamu-tamu yang ramah dan memiliki tatakrama

yang baik. Suatu asumsi yang bila dilihat kenyataannya saat ini jelas jauh dari kebenaran.

Kita patut bersyukur bahwa Multilateral Agreement on Investment (MAI) akhirnya tidak

jadi disetujui, yang bila hal tersebut disetujui maka akan membuat kelompok kapitalis

global (lewat MNC dan TNC) akan makin merajalela, menundukkan semua institusi

apapun yang ada, baik itu lokal maupun global. MAI yang disusun oleh International

Chamber of Commerce, sebuah asosiasi pebisnis raksasa tingkat dunia, dan akan

dimasukkan dalam WTO, merancang suatu perjanjian yang memungkinkan perusahaan

swasta diberi status legal seperti negara, yang dapat mengadakan perundingan setara

dengan negara (yang menurut sistem WTO, perjanjian hanya terjadi oleh dan antar

negara, tidak antar perusahaan). MNC akan diberi hak untuk membela kepentingannya

terhadap keberatan yang diajukan oleh negara.


3333

Hal mengerikan yang ada dalam rancangan pengaturan MAI tersebut adalah MNC

dapat menuntut sebuah negara jika negara mengesahkan undang-undang yang dapat

mengurangi keuntungan (profit) yang bakal diperoleh. Peraturan MAI juga mengizinkan

investor asing untuk menuntut negara jika negara menyediakan dana bagi program sosial

yang mereka anggap dapat menimbulkan distorsi terhadap pasar bebas (atau kepentingan

MNC). Atau bila sebuah pemerintahan ingin mengadakan privatisasi perusahaan milik

negara (BUMN), maka negara tidak boleh memberi preferensi pada pembeli domestik.

Negara juga dilarang untuk menuntut investor asing (MNC) mendahulukan kandungan

domestik, mengangkat staf/pekerja lokal, menetapkan tindakan afirmatif, transfer

teknologi, dan sebagainya. Bahkan negara tidak boleh membatasi jumlah keuntungan

yang boleh dibawa pulang ke negara asal.

Sementara itu laporan dari Urban Secretariat of UNCHS (2002) menyebutkan

bahwa banyak pemerintah saat ini tidak lagi berada dalam posisi menetapkan peraturan

yang dibutuhkan untuk mengelola investor asing (MNC). Banyak kepentingan

kelompok/tertentu (vested interest) yang menyebabkan kepentingan ekonomi nasional

terabaikan. Serta politik kebijakan ekonomi yang bersifat populis, praktis dan jangka

pendek makin menegaskan bahwa tata kelola terhadap MNC ini tidak dapat sepenuhnya

bergantung pada peraturan pemerintah sebagai suatu solusi.


4444

Strategi Transformasi:

Sampai dengan saat ini dunia telah memiliki OECD Guidelines for Multinational

Enterprise dan UN Global Impact yang berusaha mengatur aktivitas MNC sesuai prinsip-

prinsip akuntabilitas perusahaan yang baik. OECD Guidelines for Multinational

Enterprise yang direvisi pada tahun 2001, telah berusaha mencakup pengaturan yang

memberikan perlindungan maksimal pada hak asasi manusia, hak pekerja, dan

lingkungan. Pedoman ini secara langsung memberikan kesempatan bagi pemerintah

untuk berpartisipasi langsung dalam hal-hal yang terkait dengan perilaku perusahaan

multinasional melalui Titik Temu Nasional (National Contact Point) yang dibentuk di

negara tersebut. Badan ini akan menentukan apakah sebuah MNC telah mengadopsi kode

etik perilaku yang berlaku dan ditetapkan. Hal yang sama juga tampak dalam UN Global

Impact yang berisi sembilan prinsip dasar yang meliputi hak asasi manusia, hak pekerja

dan perlindungan lingkungan.

Ironisnya, dalam reorganisasi PBB, Pusat Perusahaan Transnasional (Centre on

Transnational Corporation) telah ditutup dan Tata Perilaku (Code of Conduct) yang telah

disiapkan oleh PBB untuk mengatur TNC telah hilang dari peredaran. Sementara Dewan

Bisnis untuk Pembangunan Berkelanjutan (Business Council for Sustainable

Development) yang mengadvokasi bisnis yang berkelanjutan tidak beroperasi seperti

yang diharapkan (Mohan Matthews, Earth Summit 2002).

Menghadapi semua situasi di atas, nampaknya diperlukan sebuah “Global Deal”

yang dapat berupa undang-undang atau legislasi pembangunan berkelanjutan, yang di

dalamnya para aktor dari MNC, organisasi kemasyarakatan (civil society organization)

dan pemerintah akan duduk bersama membahas sebuah konvensi international yang

mengikat atas beberapa isu penting (Pieter van der Gaag – ANPED, Earth Summit 2002).

Global Deal akan membuka kesempatan untuk memulai sebuah proses penting yang akan

meningkatkan kinerja proyek yang telah dimulai oleh Global Impact, yaitu

memperkenalkan keterlibatan pemegang kepentingan yang terkait (stakeholders) dalam

desain tata kelola MNC dan memasukkan mekanisme-mekanisme yang berbasis

akuntabilitas.


5555

Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Siapa-siapa saja yang harus segera

berperan dan bertindak dalam mengatur tata kelola MNC dan akuntabilitas perusahaan

ini? Paling tidak ada dua kelompok besar yang mesti terlibat aktif di dalamnya.

Kelompok pertama adalah para investor asing alias MNC. Mereka telah memiliki

tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk itu MNC haruslah:

a. mematuhi dan menghargai konvensi ILO yang mencakup hak-hak dasar buruh,

selaras dengan Deklarasi HAM PBB (UN Human Rights Declaration) dan

Konvensi Internasional akan Lingkungan (International Environmental

Convention). Bila MNC tidak mematuhi hal-hal ini, maka mereka pun tidak akan

mengakui atau menghargai aturan dan perundang-undangan yang mengatur

pengelolaan hutan, air dan sumber daya hayati lainnya.

b. menginvestasikan lebih banyak sumber daya (baik teknis dan finansial) untuk

memastikan bahwa implementasi proyek berjalan sesuai dengan penilaian

lingkungan (AMDAL) dan dampak sosial yang akan ditimbulkan.

c. menunjukkan secara transparan rencana dan niat untuk menginvestasikan kembali

(reinvest) keuntungan yang diperoleh, dan

d. menghargai hukum nasional. Merupakan kebutuhan mendesak untuk membentuk

lembaga pengawas internasional yang menangani hal ini.

Kelompok kedua yang berperan penting dalam hal ini adalah para pelanggan

(consumers), pemerintah dan lembaga pembuat kebijakan/perundang-undangan,

organisasi kemasyarakatan (LSM), karyawan dan para eksekutif perusahaan di tempat

MNC beroperasi. Sebuah perubahan mendasar akan cara berpikir dan alam sadar

diperlukan terjadi pada kelompok ini. Pada bagian pemerintah, institusi-institusi baru

yang mengawasi proses globalisasi dan tata kelola perusahaan (corporate governance)

mestilah segera dibentuk. Sementara di bagian LSM atau organisasi non pemerintah,

haruslah belajar bagaimana bermain dalam sebuah “multi-dimensional game”, khususnya

ketika menekan perusahaan-perusahaan MNC yang berkinerja buruk, yang pada saat

yang sama, secara simultan mampu bekerja dan bermitra dengan perusahaan-perusahaan

yang memiliki komitmen untuk melakukan perubahan nyata.


6666

Anggota lain kelompok kedua ini yang tidak kalah pentingnya adalah peran kunci

media yang akan menjadi simpul penting semua upaya perubahan yang dilakukan. Jika

media dapat menghukum cepat kegagalan yang dilakukan MNC, namun gagal

menghargai secara layak setiap kesuksesan sebuah usaha awal, maka proses perubahan

dipastikan akan berjalan lambat atau bahkan mandeg di tengah jalan. Dengan kata lain

diperlukan keseimbangan perhatian media atas kegagalan dan kesuksesan usaha

perubahan yang dilakukan. Peran media ini tergantung pada kelompok lain non-media

seperti kalangan ilmiah, pemerintah dan masyarakat (civil society), untuk belajar

bagaimana mereka dapat memanfaatkan media secara positif dan mencapai hasil akhir

yang konstruktif. Yaitu bagaimana memahami kompleksitas dan keunikan media serta

menggunakan pengetahuan tersebut untuk membantu sampai pada tujuan yang

diinginkan.

Kembali pada ide “Global Deal”, Indonesia membutuhkan dengan segera model

komprehensif yang mengatur tanggung jawab sosial, baik perusahaan domestik dan

khususnya MNC. Model yang dapat dikembangkan dapat berupa sebuah “simbiosis

antara entitas bertujuan mencari keuntungan (for profit), nirlaba (non-profit) dan

pemerintah”. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan yang profitable adalah organisasi

kesejahteraan sosial yang paling efektif (the most effective social welfare organization).

Perusahaan adalah mesin utama bagi penciptaan dan distribusi kesejahteraan. Penerima

kesejahteraan ini adalah pelanggan, pekerja dan juga masyarakat secara keseluruhan

melalui kontribusi perusahaan pada pembayaran pajak. Pemerintah tidaklah menciptakan

kesejahteraan, namun berperan penting dalam mendistribusikan ulang (redistribusi) pajak

tersebut dalam cara-cara yang tepat dan benar (in socially desirable ways). Dan sebagai

pendukung model komprehensif ini, adalah perlu dibuat sebuat “sustainability ranking

list of MNC” seperti halnya daftar peringkat yang dikenal dalam bidang lain (seperti

country risk ranking).

1

REVITALISASI INDUSTRI PENINGGALAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA

Oleh : Cahyono Susetyo*

I. LATAR BELAKANG Bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ketenagakerjaan yang sangat besar karena pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja. Pada tahun 2006, angka pengangguran di Indonesia adalah sebesar 10,9 juta jiwa atau 10,3 persen dari total angkatan kerja (BAPPENAS). Angka pengangguran ini dikhawatirkan akan semakin meningkat jika tidak ada upaya yang efektif untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

Sektor ekonomi yang mampu memainkan peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah Sektor Industri, karena sektor ini memiliki nilai tambah yang relatif besar dan menyerap tenaga dalam jumlah besar jika dibandingkan dengan sektor-

sektor lainnya. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sektor industri di Indonesia sangat sulit untuk berkembang, bahkan ada cenderung menunjukkan penurunan aktifitas. Demonstrasi yang banyak dilakukan oleh buruh dan ketidakpastian hukum mengakibatkan banyak pemilik modal cenderung untuk mengalihkan modalnya ke negara lain yang memiliki stabilitas politik dan kepastian hukum yang lebih baik. Berbagai upaya untuk menarik investasi asing yang dilakukan oleh pemerintah belum dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap penanaman modal di Indonesia. Bahkan salah satu upaya tersebut, yaitu Indonesia Investment Year, berakhir tragis dengan dipidananya pimpinan kegiatan tersebut karena terbukti melakukan korupsi. Tanpa adanya upaya yang jitu dalam menarik investasi asing, Indonesia akan menjadi pecundang dalam

persaingan investasi global. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk meningkatkan menarik investasi asing ke Indonesia dan meningkatkan kinerja sektor perindustrian adalah dengan merevitalisasi industri-industri peninggalan pemerintah kolonial Belanda, yang banyak tersebar di penjuru Indonesia, dan saat ini masih berproduksi meskipun berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Keberadaan industri-industri peninggalan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia merupakan potensi untuk menarik investasi asing, terutama dari pemilik modal dari Belanda maupun negara Eropa lainnya. Adanya ikatan sejarah dan emosional antara Belanda dengan Indonesia diharapkan dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan arus investasi dari Belanda. Untuk menarik investasi asing dalam rangka revitalisasi industri peninggalan pemerintah kolonial Belanda, data dan informasi mengenai industri-industri tersebut harus dapat diakses

secara mudah, terutama oleh pemilik modal di Belanda. Warga Negara Indonesia yang berada di Belanda, baik untuk bekerja maupun sebagai pelajar, dapat berperan sebagai jembatan antara pengelola industri peninggalan Belanda dengan pemilik modal. Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai permasalahan investasi di Indonesia, potensi dan manfaat revitalisasi industri peninggalan pemerintah kolonial Belanda, dan membahas strategi yang dapat ditempuh untuk merevitalisasi industri peninggalan Belanda di Indonesia. Diharapkan makalah ini dapat menjadi masukan dalam

*Staff pengajar di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya

2

rangka upaya peningkatan perekonomian di Indonesia, terutama mewujudkan suatu aktifitas

nyata untuk menarik investasi asing.

II. PERMASALAHAN INVESTASI DI INDONESIA

Seperti telah diuraikan sebelumnya, rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh rendahnya nilai Penanamam Modal Asing (PMA) yang masuk ke Indonesia. Rumitnya birokrasi, ketidakpastian politik dan hukum, serta kurangnya promosi potensi Sumberdaya Alam di Indonesia menyebabkan investor asing merasa enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Adapun permasalahan-permasalahan investasi di Indonesia antara lain (Zainuddin, 2007); 1. Rendahnya peringkat daya saing Indonesia di dunia internasional. 2. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat tidak kondusif untuk investasi. 3. Gejolak ketenagakerjaan. 4. Pelaksanaan otonomi daerah yang memperpanjang rantai birokrasi. 5. Birokrasi yang sangat tidak mendukung iklim investasi. Salah satu benang merah yang dapat ditarik dari beragam permasalahan investasi di Indonesia adalah panjangnya rantai antara pemilik modal dengan aktifitas riil industri. Meskipun pemilik modal memiliki minat untuk berinvestasi di indonesia, rumitnya birokrasi dapat menjadi penghambat realisasi investasi asing. Permasalahan lain yang dapat menyebabkan rendahnya investasi asing di Indonesia adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara pelaku industri di Indonesia dengan pemilik modal di luar negeri. Pemilik modal pada dasarnya adalah pelaku ekonomi yang selalu berusaha

untuk menempatkan investasinya untuk mendapatkan keuntungan paling besar. Di sisi lain, pelaku industri memerlukan investasi untuk mempertahankan ataupun meningkatkan produksinya. Mekanisme ini berlaku secara global, dimana pelaku industri di seluruh dunia

pada dasarnya bersaing untuk memperoleh investasi dari pemilik modal. Informasi mengenai industri peninggalan pemerintah kolonial Belanda pada umumnya sulit diakses oleh pemilik modal di Belanda. Meskipun informasi mengenai industri-industri tersebut dapat diakses melalui internet, akan tetapi informasi tersebut kurang mendetail dan tidak diolah sedemikian rupa untuk dapat menimbulkan minat investasi. Informasi dalam bahasa Belanda juga sangat sedikit, sehingga dapat dikatakan tidak ada upaya khusus untuk menarik pemilik modal di Belanda untuk menginvestasikan dananya pada industri-industri peninggalan

kolonial Belanda.

III. INDUSTRI PENINGGALAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA

Pada saat pemerintahan kolonial Belanda, banyak sekali industri yang didirikan di Indonesia.

Sayangnya, industri-industri peninggalan Belanda tersebut terkesan dibaikan oleh pemerintah, sehingga pada saat ini, hanya sedikit yang bisa beroperasi secara effisien. Komoditas yang dihasilkan oleh industri peninggalan pemerintah kolonial Belanda umumnya berupa barang

yang dapat diserap secara langsung oleh masyarakat, seperti gula dan kertas. Meskipun telah memiliki permintaan pasar yang jelas, industri-industri tersebut menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat aktifitasnya.

3

Contoh permasalahan yang dihadapi pabrik peninggalan pemerintah kolonial Belanda dapat dilihat pada pabrik kertas tertua di Indonesia, PT. Kertas Leces yang dahulu bernama NV Letjes. Pada awal bulan Mei tahun 2007, produksi pabrik ini terhenti total karena 2.000 karyawannya melakukan mogok kerja. Menurut Kepala Satuan Internal PT Kertas Leces, Abdullah Kamal, meski sudah mendapatkan bantuan modal dari anggaran negara sebesar Rp 100 miliar (Rp 75 miliar untuk modal kerja dan Rp 25 miliar untuk restrukturisasi sumber daya

manusia), PT Kertas Leces masih merugi. Kerugian yang ditanggung PT Kertas Leces dalam 19 bulan terakhir rata-rata Rp 7-8 miliar per bulan. Solusi yang sudah diajukan oleh pihak manajemen adalah PT Kertas Leces akan mengajukan permohonan mendapatkan modal kerja

dari negara Rp 10 triliun. Uang sebanyak itu akan digunakan untuk penyediaan bahan baku dan mengkonversi penggunaan gas ke batu bara (Koran Tempo, 10 Mei 2007).

Permasalahan lain yang dihadapi oleh industri peninggalan pemerintah kolonial Belanda dialami oleh Pabrik Gula Rendeng, yang didirikan maskapai Mirandolie Voute & Co pada tahun 1839. Minimnya pasokan air dan sering rusaknya ketel uap, menurut Administratur Pabrik

Gula Rendeng Herry Krismanu, merupakan penyebab utama tidak tercapainya target giling 2002 dan membengkaknya kerugian yang lebih dari Rp 4 miliar (Kompas, 27 April 2003). Meskipun tidak ada jaminan bahwa masuknya investasi akan memperbaiki kinerja pabrik, namun pihak pengelola dapat menggunakan dana tersebut untuk meremajakan dan memperbaiki infrastruktur industri, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lebih efisien.

Indonesia merupakan negara pengimpor kertas dalam jumlah yang sangat besar. Menurut ketua umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) M Mansur, dalam tahun 2002 terjadi peningkatan impor kertas yang mencapai 1.000 persen. Impor kertas lapis dari Korea Selatan tahun 2002 sudah mencapai 2.962 metrik ton (MT), dan impor kertas lapis dari Finlandia mencapai 4.378 MT. Tahun 2001, impor kertas lapis dari Korsel baru sebesar 770,7 MT dan dari Finlandia sebesar 173 MT. Sedangkan impor kertas HVS non lapis dari Korsel, Finlandia, India, dan Malaysia tahun 2002 mencapai 14.786 MT (Kompas, 21 Januari 2003). Komoditas gula menunjukkan data yang lebih memprihatinkan. Indonesia mengalami kehancuran industri gula sejak jaman penjajahan Jepang. Tercatat sejak menjadi eksportir nomor dua terbesar di dunia di tahun 1930-an, sekarang Indonesia merupakan importir

terbesar ke-dua di dunia. Kelemahan mendasar adalah rendahnya tingkat produksi, yang mengakibatkan pasokan gula untuk pasar domestik hanya dapat dipenuhi setengahnya saja. Rendahnya produksi ini, bukan hanya diakibatkan dari tuanya mesin produksi pada hampir 90% pabrik-pabrik gula yang ada di Indonesia, tetapi juga karena berkurangnya produksi tebu baik dari segi lahan yang tersedia maupun dari produktivitas atau budi daya (Indonesian National Sugar Conference, 2004). Data di atas menunjukkan bahwa industri kertas dan gula di Indonesia tidak mampu memenuhi permintaan domestik. Hal ini sangat ironis, karena Indonesia memiliki tanah yang subur, sehingga bahan baku untuk kedua komoditas tersebut mudah untuk didapat. Revitalisasi industri peninggalan pemerintah kolonial Belanda diharapkan meningkatkan produktifitas pabrik gula dan pabrik kertas peninggalan pemerintah kolonial Belanda sehingga dapat memenuhi permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan Bangsa Indonesia terhadap impor kertas dan gula. Dari sudut pandang ekonomi, kepastian akan ketersediaan bahan baku dan permintaan pasar untuk komoditas kertas dan gula merupakan daya tarik yang sangat tinggi untuk berinvestasi. Industri peninggalan Belanda telah memiliki dua komponen tersebut, sehingga dapat dikatakan industri-industri tersebut dapat dikatakan sangat potensial untuk menarik investasi,

4

terutama bagi pemilik modal dari negeri Belanda yang kemungkinan memiliki ikatan

emosional dengan industri yang didirikan oleh generasi pendahulunya. Meskipun demikian, tanpa adanya jejaring komunikasi yang baik antara pelaku industri dengan pemilik modal, daya tarik yang dimiliki oleh industri peninggalan pemerintah kolonial Belanda tidak akan ada

artinya sama sekali. Kelebihan lain yang dimiliki oleh industri peninggalan pemerintah kolonial Belanda adalah

pemilihan lokasi pada saat pendirian industri oleh pemerintah Kolonial Belanda tentu tidak dilakukan secara asal-asalan, akan tetapi memperhitungkan berbagai aspek yang terkait, seperti bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, dan transportasi. Ciri khas pemilihan lokasi ini

adalah industri-industri cenderung tersebar mendekati bahan baku, sehingga banyak industri peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang terletak di perdesaan. Dari sudut pandang pengembangan wilayah, revitalisasi industri peninggalan pemerintah kolonial Belanda akan dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dengan perdesaan, karena seperti telah diuraikan sebelumnya, mayoritas industri tersebut berada di wilayah perdesaan. Revitalisasi ini juga akan mengurangi arus tenaga kerja dari kawasan perdesaan ke perkotaan, dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan perekonomian di

sekitarnya.

IV. NETWORK BUILDING ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN PELAKU INDUSTRI

Dari uraian di atas, industri peninggalan pemerintah kolonial Belanda memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menarik investasi asing, terutama dari negeri Belanda. Revitalisasi industri-industri tersebut akan sangat menguntungkan bagi Bangsa Indonesia, baik dari sudut pandang ekonomi maupun dari sudut pandang pengembangan wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya yang nyata untuk menarik investasi dari pemilik modal di Belanda dengan memanfaatkan daya tarik industri peninggalan generasi pendahulu mereka.

Seperti telah disebutkan di atas, potensi dan daya tarik investasi yang dimiliki oleh industri peninggalan pemerintah kolonial Belanda tidak akan bermanfaat tanpa adanya jejaring informasi yang kondusif. Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk menarik investasi asing sebagaimana diuraikan di atas adalah dengan mengembangan jejaring informasi dan komunikasi antara pemilik modal di asing dengan pelaku industri di Indonesia, khususnya pengelola industri peninggalan Belanda. Dengan adanya jejaring ini, jarak antara kedua pihak diatas dapat dipersingkat, dan bahkan diharapkan hambatan birokrasi yang selama ini menghambat investasi asing di Indonesia akan dapat diatasi. Teknologi internet merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk membangun jejaring informasi dan komunikasi antara pemilik modal dengan pelaku industri. Dengan memanfaatkan internet, pengelola industri peninggalan Belanda dapat menampilkan informasi yang telah diolah sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat investasi dari pemilik modal di Belanda, baik secara ekonomi maupun secara emosional. Dengan memanfaatkan jejaring

yang sama, pemilik modal dapat langsung berkomunikasi dengan pelaku industri untuk lebih jauh menjajaki kemungkinan investasi. Pengembangkan dan pengelolaan jejaring komunikasi antara pemilik modal dan pelaku industri dapat memanfaatkan komunitas Indonesia yang ada di Belanda ataupun negara Eropa. Dengan berperan sebagai mediator yang bersikap pro-aktif terhadap kedua belah pihak, pemilik modal dan pelaku industri, diharapkan komunitas Indonesia yang ada di Belanda dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan perekonomian Republik Indonesia.

5

REFERENSI Serikat Buruh Gula, “Deklarasi oleh Serikat-Serikat Buruh Gula: Menuju Satu”, Indonesian National

Sugar Conference, Malang, 2004. “APKI Ajukan Petisi Antidumping kepada KADI”, www.kompas.com, 21 Januari 2003. “Pabrik Gula Tua Itu Masih Sangat Dibutuhkan”, www.kompas.com, 27 April 2003 “Produksi Pabrik Kertas Leces Lumpuh”,Koran Tempo, 10 Mei 2007. Muhammad Zaenuddin, “SEZ dan Problematika Investasi “, batampos.co.id, 2007.

Indonesia berangkat menuju Industrialisasi Pendidikan,

Kenapa tidak ?

Oleh : Achmad Adhitya, Anwar Sadat Sari SIregar

Abstraksi

Pembangunan harus dipahami sebagai kerja bersama seluruh elemen bangsa, tidak terlepas sektor

pendidikan, sektor yang digunakan untuk menciptakan tenaga kerja professional sebagai tulang

punggung bangsa sudah selayaknya menjadi sorotan kita bersama. Peran pemerintah untuk

menjembatani dan memfasilitasi elemen – elemen lain untuk terlibat dan memberikan payung

hukumnya adalah titik awal pembangunan reformasi sektor pendidikan yang berkualitas.

Pendahuluan

Pendidikan adalah faktor penting dalam menggerakan roda pembangunan bangsa,

pendidikan yang kuat dan berkualitas akan mampu mendorong menciptakan sumber daya

manusia yang berkualitas pula. Penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dengan

kompetensi keilmuan tinggi ini tentu adalah salah satu potensi besar yang akan mampu

meningkatkan target – target pembangunan bangsa.

Hal ini seperti termaktub dalam UU No. 2 tahun 1989, Bab II tentang Dasar, Fungsi dan

Tujuan, pasal 3 yakni :

“Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan

mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan

nasional.”

Berangkat dari pendidikan inilah maka kita bisa mulai memproyeksikan masa depan suatu

bangsa, oleh karena itu pendidikan yang baik dan berkualitas adalah hak semua masyarakat.

Indonesia adalah negara besar, dengan potensi 200 juta orang penduduk, 200 juta

orang sumber daya manusia, 200 juta orang tenaga kerja atau calon tenaga kerja, harus mulai

melihat kembali dimana kita memprioritaskan peran pendidikan dalam agenda – agenda

pembangunan bangsa. Sudah cukup kah kita memaksimalkan agenda pendidikan ?

Jumlah penduduk yang besar memang selalu seperti pedang bermata dua, dia bisa jadi sangat

positif ketika kita bisa memanfaatkan hal ini semaksimal mungkin dalam kacamata tenaga

terdidik dan professional atau bisa menjadi sangat negatif bahkan menjadi beban negara

ketika jumlah penduduk yang besar ini tidak mampu diberdayakan secara maksimal sebagai

tenaga kerja dan roda penggerak pembangunan bangsa.

Dalam kacamata ini sekali lagi pendidikan adalah titik tolak darimana kita akan mulai

menggerakan penduduk yang besar ini, apakah jumlah penduduk ini akan menjadi roda

penggerak bangsa atau beban negara yang harus diseret – seret dalam pembangunan.

Pendidikan memang bukan satu - satunya hal yang menjadi tulang punggung pembangunan

bangsa, pendidikan tidak bisa berdiri sendiri sebagai kekuatan penggerak bangsa, tapi

pendidikan adalah salah satu pondasi pokok pembangunan bangsa, masyarakat yang cerdas,

mandiri dan berdikari baru dapat terbentuk ketika rakyat mendapat pendidikan yang cukup

dan memberikan wacana bersama, “Kemana Indonesia akan bergerak ? Dan dimana saya

memposisikan diri dalam gerak pembangunan bangsa ini ?” Pertanyaan yang akan mampu

dijawab oleh rakyat yang memiliki pencerahan pemikiran melalui pendidikan.

Identifikasi Permasalahan

Permasalahan pendidikan harus dimulai dari sebuah pertanyaan “Dimanakah kita

sekarang memposisikan peran pendidikan kita dalam pembangunan bangsa ?”

Perencanaan anggaran pendidikan 20 persen dalam UUD UUD 45 pasal 31 ayat 4, yang

mengatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen

dari APBN serta APBD adalah komitmen kuat pemerintah dan bangsa Indonesia untuk

menempatkan peran pendidikan dalam pembangunan bangsa. Ini tentu adalah suatu hal positif

yang patut kita syukuri bersama. Mungkin pemenuhan target anggaran 20 persen ini berarti

memotong pendanaan APBN untuk sektor riil, mengurangi pemberian kredit untuk

masyarakat kecil, mengurangi dana pembangunan faslitas publik seperti rumah sakit, jalan

raya, jembatan atau mungkin mengurangi anggaran dana militer untuk kepentingan pembelian

pesawat - pesawat terbang.

Kita harus sadar bahwa ada harga mahal yang harus dibayar bersama sebagai sebuah

bangsa, betapa sulitnya memenuhi pemenuhan anggaran 20 persen ini, betapa banyak sektor –

sektor pembangunan negara yang lain yang harus dikurangi.

Walaupun pada prakteknya selama dua tahun terakhir ini jumlah anggaran dana 20 persen

masih belum bisa dipenuhi oleh pemerintah yakni pada tahun 2006 pemerintah hanya

mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 9,7 persen dan pada APBN 2007 sebesar 11,8

persen. Namun komitmen dan arahan ke target pemenuhan anggaran tersebut ada, walaupun

memang masih secara bertahap.

Tentu hal ini membuat kita menjadi berfikir, “ Jangan – jangan pemenuhan anggaran

20 persen ini belum tepat”. Kita memang perlu masyarakat yang cerdas dan terdidik, tapi

tentu saja kita juga perlu rumah sakit dengan fasilitas yang baik, kita perlu sumbangan beras

untuk masyarakat miskin, kita perlu subsidi bahan bakar minyak untuk mengontrol laju harga

kebutuhan bahan pokok.

Sangat baik tentunya jika kita melihat kembali permasalahan pemenuhan anggaran

pendidikan sebanyak 20 persen ini secara lebih obyektif dan proporsional. Bagaimana

kemudian anggaran dana 20 persen ini justru tidak menjadi sarana untuk menciptakan tenaga

– tenaga kerja yang menganggur.

Supply dan demand dari tenaga kerja ini harus berimbang, karena jika supply lebih besar

daripada demand, maka kita patut mengoreksi kembali letak kesalahannya dan meninjau

kembali solusi – solusi yang mungkin.

Hal ini mengantarkan kita semua pada sebuah pertanyaan :

„ Apakah pemberian anggaran dana 20 persen untuk sektor pendidikan justru menciptakan

sebuah permasalahan baru, yakni pengangguran ?“

Jumlah tingkat pengangguran yang telah mencapai 10 juta jiwa dengan lapangan kerja yang

terbatas, membuat kita harus perlu mengoreksi, pendidikan yang bagaimana yang perlu kita

bangun untuk mengefektikan anggaran negara yang terbatas.

Analisa Permasalahan

Dalam Identifikasi permasalahan diatas, kita coba menilik bersama betapa ambigunya

perencanaan anggaran 20 persen yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 dengan praktek di

lapangan. Sangat mungkin bahkan pemberian anggaran dana 20 persen akan menjadi

bumerang buat bangsa dan menciptakan permasalahan baru, yakni pengangguran.

Harus disadari secara bersama bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah

investasi bangsa jangka panjang, ketika kita berkomitmen membangun sumber daya manusia

bangsa, maka kita sedang menanam buah yang hasilnya akan dilihat dalam 10 sampai 20

tahun kedepan. Pembangunan sumber daya manusia tentu tidak seperti membangun jembatan,

jalan dan rumah sakit yang bisa terlihat secara instan, tapi melalui proses yang bertahap.

Kita harus menyepakati bersama bahwa Sumber Daya Manusia yang terdidik dan

cerdas adalah hal paling krusial dalam mendorong pembangunan bangsa. Tentu sangat miris

kalau kemudian kita memiliki mesin produksi yang modern dan canggih, namun kita meminta

bangsa asing mengelola mesin – mesin produksi tersebut. Kita memiliki Sumber Daya Alam

yang melimpah ruah namun kita mengijinkan pihak asing masuk ke Indonesia mengeruk

hasilnya dan melarikan hasil bumi tersebut ke negara asing.

Kita harus berkomitmen bahwa ini harus dihentikan dan kita harus menyerukan bahwa

pembangunan sumber daya manusia dimulai dari sekarang. Kita hanya harus berifikir sangat

keras bagaimana menciptakan sistim pendidkan yang baik itu.

Permasalahannya terletak pada supply tenaga kerja yang berlebihan oleh sektor pendidikan ,

sedang sektor ekonomi riil tidak mampu menampung limpahan tenaga kerja ini, dimana letak

salahnya?

Ada sebuah kesalahan paling mendasar yang selama ini kita buat, kita merasa bahwa

proessionalitas sektor adalah hal yang sangat penting, tanpa sadar ternyata hal ini malah

mengotakkan kita dalam peran – peran individual dan profesionalitas bangsa.

Sektor swasta artinya bertugas mendorong roda perekonomian bangsa, sehingga hal yang

berkaitan dengan permasalahan ekonomi menjadi tugas elemen bangsa yang lain.

Sektor pemerintah artinya bertugas menjalankan peran birokrasi demi kelancaran administrasi

negara.

Sektor pendidikan artinya membuat tenaga kerja terdidik dengan kualitas baik

sehingga bisa memasuki lahan – lahan kerja secara lebih profesional dengan kompetensi

keilmuan yang tinggi.

Hal tersebut tidak salah namun jangan dilupakan kerja – kerja lintas sektor memegang

peranan penting dalam pembangunan bidang pendidikan.

Proses penerapan kebijakan BHMN (Badan Hukum Milik Negara) adalah bentuk

kemandirian perguruan tinggi yang sedang didorong pemerintah untuk mengurangi beban

APBN, yang jadi masalah adalah penerapan kebijakan BHMN pada perguruan tinggi ini tidak

dibarengi dengan persiapan yang kuat oleh banyak perguruan tinggi, sehingga salah satu cara

untuk memenuhi pengurangan subsidi pendidikan oleh pemerintah adalah menaikan uang

SPP, uang praktik di Laboratorium, uang buku dll sebagai sarana untuk meningkatkan

anggaran tiap universitas.

Pada titik inilah sebenarnya pendidikan harusnya menjadi bentuk kolaborasi bersama

antara, institusi pendidikan, swasta dan pemerintah.

Memang ada beberapa universitas yang telah mampu dengan baik menjalankan kerja sama

dengan pihak swasta ataupun institusi pemerintah, namun tanpa kebijakan pemerintah yang

mendorong sektor pendidikan dengan kerja sama industri untuk mendapat kesempatan yang

sama di setiap institusi pendidikan tentu sangatlah sulit.

Usulan Solusi Permasalahan

Melihat permasalahan dan analisa masalah diatas, maka diperlukan adanya formulasi

strategi yang terpadu dengan melibatkan tiga elemen penting untuk mendorong sektor

pendidikan di Indonesia, yakni : Pemerintah (policy maker), Industri (Commerce) dan Institusi

pendidikan.

Usulan strategi tersebut adalah :

1. Kebijakan Pemerintah yang mendorong pihak industri dan swasta untuk membangun

kerja sama terpadu dengan institusi pendidikan

2. Pembatasan jumlah industri dan swasta yang bekerja sama dengan institusi pendidikan

tertentu, sehingga ada proses pemerataan kerja sama antara industri dan institusi

pendidikan.

3. Praktik kerja (internship) terpadu dan berkesinambungan antara institusi pendidikan

dan industri yang lebih merata.

4. Investasi alat dan tenaga kerja oleh pihak industri di setiap institusi pendidikan.

5. Kebijakan pemerintah yang memudahkan pihak industri untuk berusaha dengan

mengurangi beban pajak, sebagai bentuk komitmen industri untuk membantu sektor

pendidikan.

Praktik kerja sama industri dan institusi pendidikan ini adalah bentuk simbiosi

mutualisme yang sangat baik, karena Institusi pendidikan mampu memperoleh calon – calon

tenaga kerja yang professional yang dibutuhkan oleh pihak industri tersebut, kemudahan iklim

berusaha dengan kebijakan pemerintah sebagai bentuk kompensasi pemerintah terhadap pihak

industri. Institusi pendidikan diuntungkan dengan adanya prasarana modern sehingga mampu

mengembangkan iklim penelitian di lingkungan akademisnya, pemenuhan anggaran institusi

pendidikan tidak bergantung penuh oleh pemerintah, untuk pemerintah sendiri ini mengurangi

beban APBN yang dibantu oleh kolaborasi swasta.

Pemerintah sebagai mediator dan pembuat kebijakan berperan memfasilitasi terjadinya

dialog antara pihak industri dan institusi pendidikan sehingga kedua pihak ini mampu saling

support untuk mengembangkan sektor pendidikan di Indonesia.

Gambar rangkaian kerja sama tripartid di sektor pendidikan

Pemerintah (policy maker) Industri (commerce) Institusi Pendidikan

Dialog tripartid dalam rangka merumuskan kerja sama

1. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang memberikan

jaminan hukum

2. Supply prasarana dan kesempatan pelaksanaan internship

oleh pihak industri

3. Supply tenaga kerja terdidik dan profesional dari pihak

institusi pendidikan dalam konteks internship

Kesimpulan

Perlunya kerja sama menyeluruh dari berbagai pihak untuk menyelenggarakan sektor

pendidikan secara maksimal, hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi beban negara yang

terlalu berlebihan untuk meningkatkan sektor pendidikan saja sedang masih banyak sektor

lain yang juga memerlukan pemaksimalan anggaran belanja negara kita.

Kerja sama yang dibangun antara industri dan institusi pendidikan yang terpadu dengan

dimoedrasi oleh pihak pemerintah memungkinkan pemenuhan anggaran 20 persen untuk

sektor pendidikan tanpa terlalu membebani anggaran belanja negara.

Referensi

UU RI No.20 Thn.2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Febrian, Jack. 2000. Tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia. Informatika, pp. 117

Pembangunan Sumber Manusia. 1994. T. Subahan Mohd. Meerah, Rohaty Majzub

& Ahmad Jaffni Hassan (sunt.). ISBN 967-942- 294-3 156 hlm. RM25.00

.http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/03/31/prn,20040331-09,id.html

Kurangnya Kontrol dan Komitmen Pemerintah terhadap Masalah Merokok

Oleh Tommy Dharmawan

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia /

Sedang menjalani penelitian di Leiden Universiteit Medische Centrum, Leiden, Netherland

Pada Mei 2003, negara-negara anggota organisasi kesehatan dunia, World Health

Organization (WHO) mengadopsi perjanjian bersejarah mengenai kontrol terhadap

tembakau dan merokok yaitu Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

FCTC memiliki efek yang potensial untuk mengurangi dampak merugikan akibat

merokok. Walau WHO telah memuat FCTC sejak 2003 tapi sampai 2007, Indonesia yang

termasuk lima besar negara konsumen rokok di dunia masih belum menandatangani dan

meratifikasi FCTC. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih belum memiliki itikad

dan peraturan yang jelas dan tegas mengenai kontrol terhadap tembakau dan masalah

merokok. Hal ini sangat mengecewakan karena berarti pemerintah sangat lamban dalam

menyelamatkan rakyatnya dari bahaya merokok. Hampir semua negara berkembang di

Asia sudah membuat peraturan yang tegas tentang rokok tapi Indonesia masih belum

memiliki peraturan yang tegas mengenai kontrol terhadap masalah merokok dan malahan

menjadi surga bagi pasar industri rokok.

Mengapa Indonesia belum meratifikasi FCTC?

Ada beberapa analisis mengapa pemerintah Indonesia masih belum meratifikasi

FCTC. Pertama karena pemerintah takut jika mereka membuat regulasi yang tegas

tentang rokok maka pemerintah akan kehilangan sumber pendapatan dari cukai rokok.

Kedua, akan banyak buruh industri rokok yang kehilangan pekerjaan jika pemerintah

membuat kebijakan besar tentang masalah merokok. Ketiga, kebijakan tentang rokok

akan membawa dampak juga pada petani tembakau yang sangat bergantung pada industri

rokok. Industri rokok adalah tempat para petani tembakau menjual sebagian besar hasil

panen tembakaunya. Apakah analisis tersebut benar?

Memang benar bahwa industri rokok memainkan peranan penting pada ekonomi

sebuah negara berkembang seperti Indonesia. Hampir lebih dari 600 ribu buruh bekerja

secara langsung pada 3000 industri rokok di seluruh Indonesia dan hampir 10 juta orang

bekerja secara tidak langsung untuk industri rokok. Tapi ternyata dari sisi kesejahteraan

buruh, industri rokok hanya berkontribusi sedikit pada pekerjanya. Tetap tidak ada

peningkatan kesejahteraan dari buruh walau industri rokok terus mendapatkan

keuntungan berlimpah dari penjualan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Mayoritas

buruh industri rokok bekerja hanya secara kontrak walaupun mereka telah bekerja selama

lebih dari 10 tahun. Kondisi yang sama dialami juga oleh para petani tembakau. Survei

dari sebuah lembaga swadaya masyarakat di Jawa Timur menunjukkan bahwa mayoritas

dari petani tembakau hidup dibawah garis kemiskinan.

Merokok versus kerugian kesehatan dan ekonomi

Mengapa pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan yang mengatur masalah

merokok? Apakah merokok sangat merugikan baik dari segi kesehatan dan ekonomi

sebuah negara? Pada sektor kesehatan, jelas terlihat bahwa berdasarkan data dari WHO,

rokok membunuh hampir lima juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut, maka

bisa dipastikan bahwa 10 juta orang akan meninggal karena rokok per tahunnya pada

tahun 2020, dengan 70% kasus terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Merokok

juga merupakan jalur yang sangat berbahaya menuju hilangnya produktivitas dan

hilangnya kesehatan. Menurut Tobacco Atlas yang diterbitkan oleh WHO, merokok

adalah etiologi bagi hampir 90 persen kanker paru, 75 persen penyakit paru obstruktif

kronis (PPOK), dan juga menjadi 25 persen etiologi dari serangan jantung.

Saat ini, perokok tidak hanya kaum pria. Makin banyak kaum hawa yang menjadi

perokok aktif. Peningkatan yang signifikan membuat insidensi kanker yang terkait

kebiasaan merokok pada kaum wanita meningkat drastis. Tidak hanya kanker paru tapi

juga banyak kanker akhir-akhir ini yang ternyata terkait dengan kebiasaan merokok.

Bahkan kanker ginekologi saat ini dikaitkan dengan kebiasan merokok. Kebiasaan

merokok dapat meningkatkan insidensi terkena kanker ginekologi sampai lima kali lipat.

Pada sektor ekonomi, data Bank Dunia tahun 1990 menunjukkan bahwa anggaran

pemerintah untuk memberikan pengobatan kuratif bagi penderita penyakit terkait

kebiasaan merokok mencapai enam kali lipat lebih besar dari pemasukan yang didapat

pemerintah dari cukai rokok. Masih dari data Bank Dunia, cukai rokok yang didapat

pemerintah Indonesia mencapai 2,6 triliun rupiah per tahun. Tetapi di sisi lain, kerugian

ekonomi terkait masalah merokok mencapai 14,5 triliun rupiah. Pemerintah hanya

menghabiskan 1,7 triliun rupiah untuk sektor kesehatan jadi bisa dibayangkan bahwa sisa

dana untuk kerugian kesehatan tersebut diambil dari dana pribadi masyarakat sendiri.

Dari ratusan milyar rokok yang diproduksi tiap tahunnya, kira-kira lebih dari 220

miliar batang rokok dikonsumsi oleh rakyat ekonomi lemah. Data dari Badan Pusat

Statistik tahun 2001 menyatakan bahwa masyarakat yang berada di bawah garis

kemiskinan cenderung untuk mengorbankan anggaran keluarga mereka untuk membeli

rokok. Fakta ini menunjukkan rendahnya kualitas kesehatan rakyat Indonesia. Mereka

lebih memilih membeli rokok daripada kebutuhan pokok keluarga mereka. Fenomena

tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di negara berkembang lainnya.

31 Mei, hari tanpa tembakau sedunia

Tanggal 31 Mei dikenal sebagai hari tanpa tembakau sedunia. Tiap tahunnya kita

memperingati tanggal tersebut dengan kampanye anti rokok dan banyak artikel di koran

dan pendapat di televisi. Tapi, tetap masih tidak ada sikap dan peraturan yang tegas dari

pemerintah mengenai masalah merokok. 31Mei tahun ini harus menjadi permulaan baru

bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa mereka peduli pada

kesehatan rakyatnya sendiri. Pemerintah tidak bisa tinggal diam. Pemerintah dapat

memulainya dengan meratifikasi FCTC dan membuat peraturan yang tegas mengenai

masalah merokok. Perokok adalah beban bagi bangsa ini di saat Indonesia masih harus

berjuang melawan penyakit infeksi. Jadi jika beban tersebut bertambah dengan

meningkatnya penyakit terkait masalah merokok maka Indonesia berada pada masalah

besar.

Solusi untuk kontrol terhadap masalah merokok

Pemerintah harus membuat langkah nyata untuk meminimalkan dampak

merokok. Pemerintah dapat memulainya dengan meratifikasi dan mengimplementasikan

FCTC serta membuat peraturan yang mengatur konsumsi tembakau dan masalah

merokok. Pemerintah dan DPR dapat membuat undang-undang tentang kontrol terhadap

konsumsi tembakau dan masalah merokok. Di sektor ekonomi, pemerintah dapat

membuat cukai yang progresif untuk rokok. Cukai rokok dapat ditingkatkan sampai 50-

70 persen seperti yang diterapkan negara maju sehingga pemasukan pemerintah dari

cukai rokok tetap tinggi tetapi konsumen rokok akan menurun karena cukai rokok yang

tinggi akan meningkatkan harga jual rokok sehingga diperkirakan golongan ekonomi

lemah yang menjadi mayoritas perokok akan tidak sanggup membeli rokok. Peraturan

yang lebih tegas di semua bentuk media promosi dari rokok adalah salah satu cara dalam

kampanye anti rokok di Indonesia. Pemerintah dapat membuat peraturan yang tegas

tentang periklanan rokok di media dan dengan bantuan masyarakat maka pemerintah

harus bekerja keras menyampaikan pesan bahwa kepada masyarakat tentang dampak

berbahaya dari merokok pada aspek kesehatan dan ekonomi rakyat sebuah negara seperti

Indonesia.

Tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat harus memahami dampak

berbahaya dari merokok. Masih perlu waktu untuk melihat peraturan mengenai rokok

dapat berjalan dan kita tidak bisa tinggal diam. Tidak ada cara lain kecuali melindungi

diri dan keluarga kita dari bahaya merokok. Terakhir, Mengapa kita tidak membuat

Indonesia bebas dari asap rokok? Bukankah itu lebih baik?

Penulis adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang sedang

menjalani program penelitian di Leiden University. Penelitian dalam rangka usaha

pencegahan dan tatalaksana kanker leher rahim di negara berkembang dengan fokus

Indonesia. Program ini disponsori oleh Asia-Link Female Cancer Program Foundation

yang mendapat dana dari Pemerintah Belanda dan Europeaid Cooperation office.

MENCARI BENTUK KELAS VIRTUAL

SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL DARI

KELAS PRESENSIAL:

SEBUAH IDE

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

Apakah kita bisa mengahadiri kelas tanpa harus hadir dalam ruang kelas?

Jawabannya sangat singkat dan jelas, BISA. Apakah ada sekolah tanpa ruangan kelas?

ADA! Apakah ada kurrikulum pengajaran tanpa kehadiran presencial? SEBUAH

TANTANGAN.

Kehadiran jaringan internet yang memadai adalah syarat utama menciptakan

sebuah pengajaran virtual yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas dengan biaya yang

jauh lebih murah dan peralatan yang jauh lebih sederhana. “ANDA PUNYA INTERNET

ANDA SEKOLAH DI MANA SAJA DAN APA SAJA”

MENGAPA INTERNET

Internet sudah menjadi bagian integral dalam hidup kita saat ini, sesuatu yang

tak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Internet menawarkan sumber

informasi, memberikan ruang bagi hidup komunitas virtual, juga sekolah virtual. Ini

adalah kesempatan baik guru maupun siswa untuk membuka peluang sistem pendidikan

virtual sebagai bagian dari pendidikan alternatif.

Dari program yang awam, seperti yahoo massager, netmeeting dan youtube

menjadi alternatif bagi pengambangan pendidikan alternatif. Yang menarik adalah

bagaimana mengabungkan program-program yang ada menjadi satu kesatuan yang

integral.

NILAI LEBIHNYA

Pemanfaatan program-program yang ada di internet meniadakan jarak dan

tempat, hal ini tentu sangat membatu bagi Indonesia yang adalah negara kepulauan.

Seorang siswa dari dataran tinggi Karo, contohnya, bisa mengikuti kelas Prof. X yang

sedang mengajar di Surabaya, karena pengajaran tersebut terkoneksi dengan jaringan

internet. Menariknya bahwa sang siswa tersebut sedang menjaga adiknya di rumah.

(Bagaimana kalau sedang mengembalakan sapi? Ketika masih SMP kami mendengarkan

radio saat mengembalakan sapi)

Jika acara pengajaran sang dosen tersebut direkam dengan handycam yang

sederhana, lalu dimasukkan ke youtube...maka tidak ada lagi kata terlambat untuk datang

ke kelas, bukan? Dan selama ia ada di internet, ia tetap abadi. Jika suatu saat si siswa lupa

akan pengajaran tersebut, tinggal klik, dan kembali ke point yang ia ingin dengar dan

lihat.

Selanjutnya kalau ada pertanyaan yang tidak jelas, si siswa mengirimkan email

kepada si dosen.

Kontak antara guru dan murid adalah kontak virtual yang tentu saja tidak bisa

dibandingkan dengan kontak lansung dalam ruang kelas. Point ini tentunya perlu

diperhatikan karena, kelas virtual tidak bisa mengantikan kelas presencial, tetapi harus

saling mendukung.

Sistem ini secara langsung menjadi tantangan bagi guru dan pemerhati

pendidikan untuk mengantisipasi keinginan siswa dan kebebasan siswa. Perbandingannya

adalah, sebuah pengajaran yang bagus ibarat sebuah program televisi yang menarik, jika

tidak, maka program tersebut akan ditinggalkan dan diganti dengan program yang lain.

Dan tidak menutup kemungkinan bahwa satu mata pelajaran (mata kuliah) akan diajarkan

oleh satu atau dua dosen saja bagi semua universitas. Bagi guru atau dosen, menguasai

bahan tidak lagi cukup, tetapi harus mampu membawanya dengan menarik dan dinamis.

MENGAJAR ITU GAMPANG, MEMBUATNYA MENARIK ADALAH SENI.

MENCARI KURRIKULUM BERBASISKAN KELAS VIRTUAL

Ini adalah tugas bagi semua pemerhati pendidikan.

BEBERAPA CONTOH YANG SEDANG DIBUAT

Berikut ini saya paparkan beberapa contoh yang sudah saya buat sebagai experiment.

Bahan yang saya jadikan dasar experiment adalah bahasa spanyol dan kebudayaannya, karena

memang itulah bidang saya.

http://www.youtube.com/watch?v=Mfc4XQ9FIXE

http://www.youtube.com/watch?v=VMAipsMStW0

http://www.youtube.com/watch?v=iC4j5Ghbgg8

Contoh lain:

http://www.youtube.com/watch?v=c-GPkPfxO0I&mode=related&search=

http://www.youtube.com/watch?v=YDTfz1V9AJI&mode=related&search=

Advent Tambun

Studi Master

Ensenaza de Espanol como Lengua Extranjera

Universidad de Alcala

Spain

1

MENGENAL DAN MENGEMBANGKAN

BIOETIKA DI INDONESIA

Pengantar

Presentasi ini dimaksudkan sebagai gapura untuk mengenal dan menceburkan

diri lebih lanjut dalam perkembangan Bioetika di tingkat dunia maupun di tingkat

nasional. Ada 3 hal yang akan digarap dalam paper ini. Bagian pertama membahas

analisis situasi bioetika baik di tingkat dunia maupun di tingkat nasional. Bagian kedua

akan membahas análisis tren, yang memperkenalkan sedikit arah baru perkembangan

bioetika di tingkat dunia dan di Indonesia. Dan bagian terkahir, ketiga, akan membahas

beberapa prospek pemikiran dan gagasan yang bisa digarap bersama-sama. Masing-

masing bagian sebetulnya memerlukan penelitian yang detail dan pendalaman yang

tekun. Dan mengingat terbatasnya informasi dan partisipasi penyaji berkaitan dengan

pengembangan bioetika di Indonesia, maka paper ini mungkin juga berfungsi sebagai

pintu perkenalan dan perjumpaan akademis.

Sejarah Bioetika: Pengertian dan Bidang Kajian

Istilah “Bioetika” pertama kali muncul pada tahun 1974, dan diperkenalkan oleh

Van Rensselaer Potter dalam bukunya Bioethics: Bridge to the Future (1971). Ia

mendifinisikan bioetika sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengkombinasikan

pengetahuan biologi dengan pengetahuan sistim nilai manusiawi1. Namun demikian,

perlu diperhatikan bahwa istilah ini berasal dari praktek masa lampau, seperti etika

kedokteran2. Jauh sebelum lahir bioetika, di kebudayaan barat, dikenal Sumpah

Hipocrates (abad III dan IV SM) yang berisi implikasi etika kedokteran: kewajiban etika

dokter berhadapan dengan guru dan keluarga serta hubungan antara dokter dengan

pasien3. Sumpah ini merupakan bagian dari Corpus Hippocraticum, kumpulan tulisan

yang dikalifikasikan para Bapak Kedokteran. Di lain budaya, dapat ditemukan juga

Sumpah Inisiasi, Caraka Samhita dari India abad I, Sumpah Asaph abad III-IV dan

Nasihat kepada seorang dokter abad X yang datang dari dunia arab. Ada juga Lima

perintah dan sepuluh tuntutan dari Chen Shih Kung, tabib cina pada abad XVII4.

Sintesis dari pedoman etika itu dirangkum dalam konsep latin primum non nocere yang

artinya “dari semua, tidak membuat sakit”. Menjelang pada abad XIX, Thomas

Percival, Bapak Etika Kedokteran membuat semacam etika dasar untuk praktek 1 V . R . P O T T E R , B i o e t h i c s : B r i d g e t o t h e F u t u r e , E n g l e w o o d C l i f f s ( N . J ) 1 9 7 1 .2 C . E . , T A Y L O R , E t h i c s f o r a n i n t e r n t i o n a l h e a l t h p r o f e s s i o n : S c i e n c e 1 5 3 ( 1 9 9 6 ) 7 1 6 .3 C f . J . G A F O , L o s C ó d i g o s m é d i c o s , e n J . G A F O ( e d . ) , D i l e m a s é t i c o s d e l a M e d i c i n a a c t u a l , M a d r i d , 1 9 8 6 ,1 7 - 1 9 . S u m p a h H i p o c r a t e s d a p a t d i l i h a t a n a l i s i s n y a d a l a m t u l i s a n P H I L I P F R A N K L I N W A G L E Y , T h e H i p p o c r a t i cO a t h : H u m a n M e d i c i n e , v o l . 3 , n o . 2 n o v . 1 9 8 7 ) .4 J . G a f o , o . c . , 1 9 .

2

kedokteran5. Pada abad XIX bermunculan di berbagai negara banyak Asosiasi o

Perserikatan Para Dokter. Dan setelah perang dunia ke II, muncul Hukum Keperawatan6

dan Hukum Nuremburg (1946), Deklarasi Genewa (1948) dalam 2 pertemuan

pentingnya th. 1948 dan 1949 dengan mengembangkan Hukum Internasional Etika

Kedokteran7.

Dengan pengetahuannya Potter menggunakan istilah bioetika untuk pertama

kalinya. Tokoh lain yang menggunakan istilah ini adalah André Helleger, bidan belanda

yang bekerja di Universitas Georgetown. Enam bulan setelah Potter, Helleger

memberikan nama sebuah pusat studi bioetika pertama di USA: Joseph and Rose

Kennedy Institute for Human Study of Human Reproduction and Bioethics di

Universitas Washington DC pada 1 juli 1971. W.T Reich menegaskan bahwa bioetika

lahir di dua tempat, di Madison Wisconsin dan Universitas Georgetown8. Istilah

bioetika menunjuk pada 2 hal: ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai

kemanusiaan. Selain WT Reich, secara khusus, bioetika di USA mempunyai ¨sejarah”

tersendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Alberth R. Jonsen9. Ia memberikan beberapa

tahap perkembangan bioetika: Adminission and Policy th 1962 di Pusat Kedokteran

Universitas Seattle, New England Journal of Medicine (1966), Komisi Nasional

Alabama, Informe Belmont, Havard Medical School, Kasus Karen A Quinlan 1975, dan

yang paling berpengaruh kemudian adalah Hasting Center (1969). Dalam sejarah awal

ini, bioetika berkutat hanya pada masalah kesehatan dan kedokteran.

Sejarah kedua bioetika disebut sebagai sejarah konsolodasi. Itu tercermin dari

difinisi yang diberikan. Ensiklopedi Bioetika10 menerjemahkan bioetika sebagai studi

sistimatis perilaku dan tindakan yang berhubungan dengan biologi dan kesehatan yang

memikirkan nilai-nilai dan prinsip moral. Asosiasi internacional Bioetika

mengungkapkan bahwa bioetika adalah studi etika, sosial, hukum, filsafat dll yang

berkaitan dengan perawatan kesehatan dan ilmu biologi. L. Feito11 mengatakan bahwa

bioetika adalah ilmu baru yang mempelajari tindakan manusia dan ilmu yang berkaitan

dengan hidup. Bidang bioetika yang dipikirkan pada tahap ini adalah: Etika Biomedika,

Etika Gen Manusia, Etika Binatang dan etika lingkungan hidup. 5 A d a 4 t e m a y a n g d i u n g k a p k a n o l e h T h o m a s P e r c i v a l : 1 ) k e r a m a h t a m a n a n ; 2 ) p r a k t e k p r i v a t a t a u p u nu m u m ; 3 ) r e l a s i a n t a r a d o k t e r d e n g a n a p o t e k e r ; 4 ) b e b e r a p a k a s u s y a n g m e m e r l u k a n p e r t i m b a n g a nh u k u m .6 J . G A F O , E t i c a y E n f e r m e r i a d a l a m E t i c a y L e g i s l a c i ó n , 2 7 - 4 4 . R u m u s a n H u k u m K e p e r a w a t a n i t u d a l a md i l i h a t d i h a l . 4 0 7 - 4 4 7 .7 I n f o r m a s i s i n g k a t t e n t a n g p e r k e m b a n g a n p r i n s i p - p r i n s i p b i o e t i k a d a l a m k o n t e k s K o m i s i B i o e t i k a d a p a td i l i h a t F R A N C E S C A B E L , C o m i t é s d e B i o é t i c a : F o l a H u m a n i s t i c a N o , 3 3 4 ( 1 9 9 3 ) 3 8 9 - 4 1 8 .8 T . W R E I C H , T h e W o r d “ B i o e t h i c s ” : I t s B i r t h a n d t h e L e g a c i e s o f t h o s e W h o S h a p e d I t , K e n n e d y I n s t i t u t eo f E t h i c s J o u r n a l 4 ( 1 9 9 4 ) 3 1 9 - 3 3 5 , 3 2 6 - 3 2 8 .9 A . R . J O N S O N , G l o b a l B i o e t h i c s : B u i l d i n g o n t h e L e o p a r d L e g a c y , E a s t L a n s i n g , 1 9 8 8 .1 0 W . T . R E I C H ( e d . ) , E n c y c l o p e d i a o f B i o e t h i c s I , T h e F r e e P r e s s , N e w Y o r k 1 9 7 81 1 L . F E I T O G R A N D E , P a n o r a m a h i s t ó r i c o d e l a B i o é t i c a : M o r a l i a 2 0 ( M a d r i d , 1 9 9 7 ) 4 6 5 d s t .

3

Yang terakhir adalah Francesc Abel yang memahami bioetika sebagai studi

interdisipliner, yang berorientasi pada pengambilan keputusan etika berdasarkan dari

berbagai sistem etika atas kemajuan ilmu kesehatan dan biologi, dalam skala mikro dan

makrososial, mikro dan makro ekonomi dan pengaruhnya dalam masyakarat dan sistim

nilai, baik untuk masa kini maupun masa mendatang12. Bioetika dimenerti secara lebih

luas dan tidak diphami hanya sekedar bioteknologi saja13. Dan definisi ini berkisar

secara kuat kepada pengertian dan isi dari “martabat manusia”14. Tema-tema yang

dibahas oleh bioetika menjadi sangat beragam. Beberapa di antaranya adalah: asistensi

kesehatan, aborsi, teknologi prokreasi, cloning, eutanasia, bunuh diri, hukuman mati,

studi klinis manusia, transplantasi organ, manipulasi gen manusia, AIDS, obat-obatan

terlarang dan ekologi. Dari masing-masing bidang ini, masih ada beberapa kajian

khusus seperti pengawetan sperma dan ovum serta embrio. Keluasan tema ini15.

Dari sejarah singkat kelahiran bioetika ini, ada dua perubahan besar dalam etika:

yang pertama, etika dibahas dalam kerangka secular bukan dalam kerangka agama;

yang kedua, yang menjadi pemeran utama adalah pasien bukan dokter. Kecenderungan

ini kemudian menempatkan etika dalam tataran martabat, autonomi dan kebebasan

dasarnya atau menyempitkan pengertian etika dalam kerangka hokum, berkaitan dengan

masalah hak, kewajiban dan kebebasan pasien.

Pertimbangan etika dasar

Pada dasarnya ada beberapa proposal dasar prinsip-prinsip bioetika yang

diterima untuk seluruh dunia bioetika.

Prinsip pertama muncul beawal dari pembetukan Komisi Bioetika Nasional USA

1974 yang berfungsi meneliti kriteria kriteria yang seharusnya diterapkan dalam

penyelidikan tentang manusia dalam bidang ilmu etika dan biomedika. Prinsip etika ini 1 2 F . A B E L I F A B R E , B i o é t i c a : o r í g e n e s , p r e s e n t e y f u t u r o , I n s t i t u t B o r j a d e B i o é t i c a - F u n d a c i ó n M a p f r e ,M a d r i d 2 0 0 1 , 5 - 6 .1 3 R . A n d o r n o , B i o é t i c a y d i g n i d a d d e l a p e r s o n a , T e c n o s , M a d r i d 1 9 9 8 , 3 41 4 P e g e r t i a n m e n g e n a i m a r t a b a t m a n u s i a d a p a t d i p e l a j a r i s e c a r a l e b i h m e n d a l a m : N . M A R T Í N E Z M O R Á N ,P e r s o n a , d i g n i d a d h u m a n a e n i n v e s t i g a c i o n e s m é d i c a s , e n : N . M A R T Í N E Z M O R Á N ( c o o r d . ) B i o t e c n o l o g í a ,D e r e c h o y D i g n i d a d H u m a n a , C o m a r e s , G r a n a d a 2 0 0 3 , 3 - 4 3 ; d a n L a d i g n i d a d h u m a n a e n l a si n v e s t i g a c i o n e s b i o m é d i c a s , d a l a m : A . M . M A R C O S D E L C A N O ( c o o r d . ) , B i o é t i c a , F i l o s o f í a y D e r e c h o , U N E D -M e l i l l a , M e l i l l a 2 0 0 4 , 1 6 5 - 2 0 5 . D a l a m k o n t e k s y a n g l e b i h l u a s d a p a t d i l i h a t d a l a m : R . J U N Q U E R A D EE S T É F A N I , D i g n i d a d h u m a n a y G e n é t i c a , e n : J . B L Á Z Q U E Z - R U I Z ( c o o r d . ) , 1 0 p a l a b r a s c l a v e e n l a N u e v aG e n é t i c a , V e r b o D i v i n o , E s t e l l a ( e n p r e n s a ) . M a r t a b a t M a n u s i a d a l a m k a i t a n n y a d e n g a n p a s i e n d a l a mk o n d i s i t e r m i n a l A . M . M A R C O S D E L C A N O , D i g n i d a d H u m a n a e n e l f i n a l d e l a v i d a y c u i d a d o s p a l i a t i v o s , e nN . M A R T Í N E Z M O R Á N ( c o o r d . ) , B i o t e c n o l o g í a . . . , l . c . , 2 3 7 - 2 5 7 ; y C u i d a d o s p a l i a t i v o s y e u t a n a s i a : e s p e c i a lr e f e r e n c i a a l a l e g i s l a c i ó n b e l g a , e n A . M . M A R C O S D E L C A N O ( c o o r d . ) , B i o é t i c a , F i l o s o f í a y . . . , l . c . , 2 0 7 - 2 2 0 .1 5 P a p e r i n i t i d a k a k a n m e m b a h a s s e m u a t e m a i t u , m e l a i n k a n a k a n m e m i l i h t e m a y a n g b e r k i a t a n d e n g a nk e h i d u p a n d i I n d o n e s i a d a l a m k o n t e s k k e r a g a m a n b u d a y a d a n a g a m a .

4

dikenal dengan nama Informe Belmont 197816. Dalam Informe Belmont ini dipaparkan

tiga prinsip etika dasar:

1. Penghormatan kepada pribadi: individu harus diperlakukan sebagai pribadi dan

pribadi yang mempunyai autonomi terbatas harus dilindungi.

2. Kebaikan: mencari yang baik bagi pasien menurut kemampuan dan pengetahuan

besar dokter. Tidak membuat sakit-merusak.

3. Keadilan: Distribusi. Ada beberapa kriteria mengenai keadilan

o berpartisipasi secara sama

o sesuai dengan kebutuhan individu

o sesuai dengan konstribusi sosial

o sesuai dengan kemampunannya

o sesuai dengan hukum timbal balik yang bebas.

Informe Beltmon dicoba pada tahun 1978 dan disahkan secara publik pada tahun 1979.

Prinsip itu memberikan tekanan tekanan yang penting bagi beberapa tema: otonomi

pasien dan persetujuan pasien, evaluasi resiko dan keuntungan, dan kesediaan personal

untuk menjadi subyek dari investigasi.

Prinsip bioetika yang lain muncul dari seorang filsuf dan teolog, Beauchamp dan

Childress, yang mempublikasikan Principles of Biomedical Ethics 197917. Mereka

mengemukakan empat prinsip dasar bioetika yang dipikirkan dari beberapa dasar etika

Sumpah Hipocrates, Surat hak Pasien, Deklarasi Geneva (1948) yaitu:

1. Otonomi: Dasar dari prinsip otonomi adalah bahwa setiap individu mampu

bebas dari obyek personal dan bertindak seturut kebebasannya. Otonomi ini

mempunyai 3 syarat dasar:

a. mempunyai maksud/intense

b. paham akan arti tindakannya

c. tidak berada dalam pengaruh luar.

2. Tidak merugikan: “primum non nocere” artinya bahwa tidak diperbolehkan

membuat rusak dan kejelekan. Diterjemahkan dalam kata lain: tidak

menyebabkan sakit.

1 6 D . G A R C I A , P r i n c i p i o s y m e t o d o l o g í a d e l a B i o e t i c a , d a l a m Q u a d e r n o s C a p s n o 1 9 ( 1 9 9 1 ) 9 ; N A T I O N A LC O M M I S S I O N F O R T H E P R O T E C T I O N O F H U M A N S U B J E C T S O F B I O M E D I C A L A N D B E H A V I O R A L R E S E A R C H , W a s h i n g t o n D C ,U S G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , 1 9 7 9 : A R J O N S O N , T h e B i r t h o f B i o e t h i c s , O x f o r d , N e w s Y o r k , 1 9 9 8 .1 7 T L B e a u c a m p d a n J F C h i l d r e s s , P r i n c i p l e s o f B i o m e d i c a l E t h i c s , O x f o r d , N e w Y o r k , 1 9 9 4 .

5

3. Menguntungkan: harus berbuat baik. Yang diungkapkan dalam:

a. Melindungi dan membela hak asasi orang lain

b. Mengantisipasi supaya tidak ada yang merugikan orang lain

c. Menghilangkan kondisi-kondisi yang dapat memancing prasangka

terhadap orang lain

d. Membantu orang-orang cacat

e. Menyelamatkan orang yang berada dalam bahaya .

4. Keadilan: keadilan distributif: kasus yang sama seharusnya diperlakukan dengan

cara sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda.

Dalam bahasa latin disebut: Justitia est constans et perpetua voluntas ius suum

cuique tibuens.

Kedua prinsip dasar bioetika itu kemudian berkembang secara meluas dan

dimodifikasi. Beberapa pendasaran etika yang sampai sekarang masih terus

diperkembangankan adalah:

1. Kasuismo: muncul di kalangan pemikiran teologi katolik pada abad XVI yang

meletakkan dasar etika pada “perhatian pada kasus khusus dan situasi

kongret”18. Pertanyaan yang digunakan: siapa, apa, mengapa, dimana dan kapan.

Toulmin dan Jonsen adalah pengembang etika kasuista. Menurut L Feito, etika

ini berkembang di daerah anglosaxon19.

2. Teoria mengenai keutamaan (virtues). Etika ini berdasarkan pada nilai-nilai yang

secara habitual diungkapkan dalam tindakan. Prinsip: Dengan berbuat baik

membentuk pribadi yang baik. Etika ini secara modern diangkat lagi oleh

Edmunt Pellegrino dari Universitas Georgetown dan David C Thomasma dari

Universitas Loyola Chicago20.

1 8 T e o r i k a s u i s m o i n i d i k e m u k a k a n o l e h A R J O N S E N d a n S . T O U L M I N , T h e A b u s e o f C a s u i s t r y . A H i s t o r y o fM o r a l R e a s o n i n g , B e r k e l e y , 1 9 8 8 ; J C , F L E T C H E R , F G M I L L E R d a n E . M S P E N C E R , A C a s e M e t h o d I n P l a n n i n g f o rt h e C a r e o f P a t i e n t s d a l a m J C . F L E T C H E r ( e d ) , I n t r o d u c t i o n t o C l i n i c a l E t h i c s , F r e d e r i c k ( M d ) , 1 9 9 5 . A RJ O N S E N , A l t e r n a t i v e o r C o m p l e m e n t t o P r i n c i p l e s ? D a l a m K e n n e d y I n s t i t u t e o f E t h i c s J o u r n a l 5 ( 1 9 9 5 ) 2 3 7 -2 5 1 . J F . K E E N A N , T h e R e t u r n o f C a s u i s t r y , d a l a m T h e o l o g i c a l S t u d i e s 5 7 ( 1 9 9 6 ) 1 2 3 - 1 3 9 .1 9 L . F E I T O , P a n o r a m a h i s t ó r i c o d e l a B i o é t i c a , d a l a m M o r a l i a 2 0 ( 1 9 9 7 ) 4 7 8 - 4 7 9 .2 0 E D P E L L E G R I N O d a n D C T H O M A S M A , T h e V i r t u e s i n M e d i c a l P r a c t i c e , O x f o r d , N e w Y o r k , 1 9 9 3 . E . DP E L L E G R I N O , T o w a r d a V i r t u e - B a s e d N o r m a t i v e E t h i c s f o r H e a l t h P r o f e s s i o n s , d i K e n n e d y I n s t i t u t e o f E t h i c sJ o u r n a l 5 ( 1 9 9 5 ) 2 5 3 - 2 7 7 ; E D P E L L E G R I N O d a n D C T H O M A S M A , A P h i l o s o p h i c a l B a s i s o f M e d i c a l P r a c t i c e :T o w a r d a P h i l o s o p h y o f t h e H e a l i n g P r o f e s s i o n , N e w Y o r k , 1 9 8 1 .

6

3. Etika Keperawatan. Etika mempunyai awal referensi ke Kohberg21 yang melihat

etika perawat untuk wanita dan etika keadilan untuk pria. Secara modern, etika

ini dikembangkan oleh Carol Gilligan22, asisten dari Kohlberg dan juga secara

kristis dikembangkan oleh Helga Kuhse23 dalam bidang perawatan medis.

4. Etika Tanggungjawab. Etika ini dikembangkan secara baru oleh seorang

spanyol, D. Garcia24. Etika ini mempunyai 3 karakteristik: mempunyai aturan

normativa, deontologis dan disertai dengan análisis situasi dan konsekuensi.

Darii tu bioetika mempunyai beberapa karaktek: harus menjadi etika sekular

(bukan langsung etika agama), harus menjadi etika plural, harus menjadi etika

yang otonom dan bukan heteronom, harus rasional, mempunyai aspirasi

universal dan yang terakhir harus mempunyai sikap kritis terhadap kenyataan

plurar.

5. Etika utilitarista. Salah satu etika yang dalam bioetika menjadi semakin semarak

dan menjadi vahan kontroversi adalah etika utilitarista dari Peter Singer25, etika

yang didasarkan pada antropologi manusia pada bertumpu pada kesadaran dan

kemampuan untuk membentuk proyek hidup.

Dari sedikit penjelasan di atas, sebetulnya dapat dilihat konteks bioetika, análisis

tren bioetika dan yang perlu yaitu analisis strategi etika. Ini sekedar perkenalan, jika

suatu saat perlu menggarap bioetika lebih dari segi etika berdasarkan konteks

antropologi dan budaya Indonesia yang lebih mendalam dan detail. Mungkin ini adalah

Pekerjaan Rumah bagi mereka yang berkecimpung di dunia biologi, kedokteran dan

moral untuk mempelajari kembali perdebatan etika modern di tingkat dunia dan

membuat semacam proyek bioetika indonesia berdasarkan pada keanekaragaman agama

suku dan budaya serta situasi sosial ekonomi penduduk setempat dan kemudian

merumuskan garis-garis besar etika yang bisa dikuatkan secara umum dalam undang-

undang yang flexible dalam bidang biomedis. 2 1 L . K o h l b e r g , P s i c o l o g i a d e l d e s a r r o l l o m o r a l , B i l b a o , 1 9 9 9 .2 2 C . G I L L I G A N , I n a d i f f e r e n t V o i c e : P s y c h o l o g i c a l T h e o r y a n d W o m e n ´ s D e v e l o p m e n t , C a m b r i d g e , M a s s ,1 9 8 2 .2 3 H - K U H S E , C a r i n g : N u r s e s , W o m e n a n d E t h i c s , O x f o r d , 1 9 9 7 .2 4 D . G A R C I A , F u n d a m e n t o s d e B i o é t i c a , M a d r i d , 1 9 8 9 ; P r o c e d i m i e n t o s d e d e c i s i ó n e n É t i c a C l í n i c a ,M a d r i d , 1 9 9 ; F u n d a m e n t o s d e l a É t i c a C l í n i c a , d a l a m L a b o r H o s p i t a l a r i a 2 9 ( 1 9 9 7 ) n o 2 2 4 1 1 9 - 1 2 7 .2 5 É t i c a p r á c t i c a , A r i e l , B a r c e l o n a 1 9 8 4 . L i b e r a c i ó n a n i m a l : u n a n u e v a é t i c a p a r a n u e s t r o t r a t o h a c i a l o sa n i m a l e s , E d i t o r a C u z a m i l , M é x i c o 1 9 8 5 . T r o t t a , M a d r i d 1 9 9 9 ; D e m o c r a c i a y d e s o b e d i e n c i a , A r i e l ,B a r c e l o n a 1 9 8 5 , C o m p e n d i o d e É t i c a , A l i a n z a , M a d r i d 1 9 9 5 , É t i c a p r á c t i c a ( 2 ª e d ) , C a m b r i d g e U n i v e r s i t yP r e s s , 1 9 9 5 ; É t i c a p a r a v i v i r m e j o r , A r i e l , B a r c e l o n a 1 9 9 5 , R e p e n s a r l a v i d a y l a m u e r t e : e l d e r r u m b e d en u e s t r a é t i c a t r a d i c i o n a l , P a i d ó s , B a r c e l o n a 1 9 9 7 ; E l « P r o y e c t o G r a n S i m i o » , T r o t t a , M a d r i d 1 9 9 8 ; U n ai z q u i e r d a d a r w i n i a n a , C r í t i c a , B a r c e l o n a 2 0 0 0 ; U n a v i d a é t i c a : e s c r i t o s , T a u r u s , M a d r i d 2 0 0 0 yD e s a c r a l i z a r l a v i d a h u m a n a , C á t e d r a , M a d r i d 2 0 0 3

7

Analisis Situasi

Situasi Pengembangan Bioetika di lingkup Dunia

Perkembangan bioetika di lingkup dunia sangatlah cepat, luas dan mencakup

banyak tema. Jumlah pusat pengkajian bioetika bekembang di Amerika maupun Eropa

dengan cepat. Pada tahun 1984 saja di Pusat Bioetika Institut Kennedy diregistrasi

sekitar 40.000 judul (10.000 buku dan 30.000 artikel). Bioetika juga muncul dalam

kongres, kursus etika untuk untuk formasi dokter, diskusi-diskusi mengenasi legislasi

sanitaria, penelitian kedokteran dll. Ketertarikan bioetika nampak semakin nyata dalam

pembentukan komisi etika atau bioetika, Komisi etika asesor untuk Dewan Kongres dan

beberapa komite etika untuk rumah sakit.

Beberapa Pusat pengkajian bioetika: Universitas Goergetown (1971), Hasting

Center, Pusat Bioetika di Montreal (1976), Pusat Bioetika di Barcelona San Curgat del

Vallés, Universitas Pontificial Comillas Madrid, Universitas Katolik di Lovaina

(Belgia), dan beberapa Universitas seperti Düsseldorf (Jerman), Sacro Coure Roma

(Italia), Maastrich (Belanda), Institut Katolik Lille (Perancis) yang mengajakan mata

kuliah etika kesehatan-kedokteran. Tahun sekarang, jumlah universitas dan pengkajian

bioetika semakin bertambah dengan cepat.

Beberapa publikasi tentang bioetika juga melimpah dengan cepat sekitar tahun

80-90 an. Dapat disebut beberapa: Anime e Corpi (Italia), Artz un Christ (Jerman,

Austria dan Swis), Cahiers de bioéthique (Canada), Catholic Medical Quarterly

(Inggris), Ethics in Science and Medicine, Hasting Center Report (USA), Journal of

Medical Ethics (London), Journal of Religion and Health, Labor Hospitalaria

(Barcelona), Laennec, Linacre Quartely, Man and Medicine, Médicine de l´Homme,

Medicina e morale, Res medicae, saint Luc medical-Saint-Lucas Tijdchrift dll.

Dalam tingkat internasional, juga dibentuk Komite Bioetika Internasional tahun

1993 oleh 36 tokoh dan mulai tahun 1998 bekerjasama dengan UNESCO. Komisi ini

bekerjasama dengan UNESCO untuk mengembangkan etika dalam kesehatan dan

penelitian medis. Tahun 1997, PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Mengenai Gen

Manusia dan HAM (11 november 1997) yang di satu sisi menjaga martabat dan

kebebasan manusia, tetapi di lain sisi memberikan ruang gerak bagi penelitian gen

manusia. Sebelumnya ada Deklarasi mengenai prinsip-prinsip mengenai praktek

investigasi genetika (disah oleh Komisi HUGO di Heidelberg, 21 maret 1996). Pada 16

Oktober 2003 juga dikeluarkan Deklarasi Universal Mengenai Data Genetik Manusia.

Dan pada 19 oktober 2005 dikeluarkan Deklarasi Universal Mengenai Bioetika dan

HAM. Dibeberapa negara uni-eropa dan Amerika semakin berkutat dengan legalisasi

menenegai aborsi, eutanasia, kloning, prokreasi antifisial, penelitian dengan embrion

dsb. Dan setiap negara berbeda dalam penanganan etika walaupun tetap memegang

prinsip-prinsip etika yang sama.

Situasi Pengembangan Bioetika di lingkup Asean

8

Ditingkat ASEAN juga terdapat beberapa pertemuan tingkat asean, kongres dan

diskusi. Salah satu universitas yang cukup berkecimpung dalam pembahasan bioetika

adalah Chulalongkorn University, Thailand, Universitas Nasional Vietnam, Universitas

Filipina yang dalam proyek Asean-EU Lemlife. Kajian bioetika di tingkat banyak

diwarnai oleh pedebatan dan diskusi mengenai pendasaran etika sekular dan agama atas

praktek bioetika. Di tingkat Asia dikenal juga Asosiasi Bioetika Asian (ABA) yang

berpusat di Thailand, sudah melaksanakan 8 kali konferensi, dan konferensi yang

kesembilan nantinya akan diadakan di Yogyakarta pada 3-7 november 2008. Bahan-

bahan konferensi ini dapat dilihat secara lebih jelas dalam websitenya.

Situasi Pengembangan Bioetika di Indonesia

Bioetika di Indonesia belumlah banyak dikenal secara di kalangan akadamis sebagai

sebuah disiplin ilmu26. Seminar pertama bioetika terjadi di Universitas Atmajaya pada

tahun 1988 dalam kerjasama dengan beberapa ahli bioetika di Nederland, Begia dan

USA. Pada tahun 2000, diadakan seminar nasional pertama yang dikelola oleh

Koneferensi Nasional Kerjasama Bioetika dan Humanidades di Universitas Gadjah

Mada, dan dilanjutkan dengan konferensi ke II tahun 2002 dan ketiga tahun 2004. Pada

tahun 2003, juga diadakan beberapa seminar tentang bioetika dengan beberapa tema

aktual: Seminar tentang Genetic Engineering from Islamic Persepctive di Pusat

Penelitian Bioetika, Universitas Muhamadiyah, Malang, Seminar mengenai Stem Cells

di Sekolah Kedokteran Universitas Indonesia, Seminar mengenai Cloning dan

Kesehatan Sosial di Universitas Indonesia, Pernyataan Posisi Indonesia atas Konvensi

Ban mengenai Cloning Manusia oleh Kementrian Luar Negeri pada tanggal 4-5

September 2003, dan Seminar mengenai prospek bioetika nasional oleh kementrian

Riset dan Teknologi.

Selain itu, tidak dilupakan juga kerjasama Kementrian Riset dan Teknologi,

yang diwakili oleh LIPI, mengadakan kegiatan-kegiatan dalam kerangka pelaksanaan

Deklarasi Universal tentang gen manusia dan HAM. Kementerian Kesehatan dan WHO

juga telah mengadakan kerjasama mengenai Riset Komisi Etik di Indonesia dan dari

kerjasama itu telah dibentuk 26 sub komite bioetika di 11 propinsi dan pada 29 oktober

2002 dibentuk Komisi Etika Penelitian Kesehatan Nasional. Dan pada 12 oktober 2004

dibentukkan Komisi Bioetika Nasional Indonesia yang merupakan buah kerjasama dari

tiga kementrian: Kementrian Riset dan Teknologi, Kementrian Kesehatan dan

Kementrian Pertanian dengan misi dan fungsinya.

2 6 I n f o r m a s i i n i d i a m b i l d a r i p r e s e n t a s i I s r o i l S a m i h a r d j o d a r i D e p a r t e m e n P e r t a h a n a n d a l a m p e r t e m u a nn e g a r a - n e g a r a p e n a n d a t a n g a n k o n v e n s i p e l a r a n g a n s e n j a t a b i o l o g i s d i G e n e v a 5 - 9 d e s e m b e r 2 0 0 5 .

9

Analisis Trend

Situasi bioetika pada masa kini sangatlah beragam, tergantung pada tingkat

perkembangan bioeteknologi dan praktek-praktek perawatan kesehatan di berbagai

negara. Secara umum kita dapat melihat gejolak-gejolak perdebatan itu berdasarkan

diskusi hangat yang terjadi di beberapa sekitar tema: konsep awal hidup manusia,

intervensi selama kehamilan, tekno-reproduksi (inseminisasi buatan dan FIV (bayi

tambung), penyimpanan gamet dan embrión, investigasi dengan embrio, kloning,

eutanasia dll. Pada kesempatan ini hanya akan diberikan beberapa garis besar

perkembangan trend bioetika masa kini berdasarkan tema.

Analisis trend bioetika di tingkat dunia

Etika mengenai inseminasi artifisial dan FIV atas pengembangan teknologi mengatasi

sterilitas dan infertilitas.

Masalah sterilitiras dan infertilitas di kalangan pasangan subur dan minimnya

angka kelahiran semakin di Eropa Barat dan USA semakin menjadi pusat perhatian

banyak kalangan medis untuk meningkatkan teknologi yang inseminasi antifisial dan

FIV (Fecundation in Vitro). Dari penelitian tahun 1999, angka sterilitas dan infertilitas

mencapai 10% dari jumlah pasangan. Dari 10% itu, 40% dialami oleh pria dan 40%

dilamai oleh wanita, dan 20% disebabkan oleh alasan yang sampai sekarang tidak

dikentahui27. Tuntutan pasangan muda untuk mengadopsi anak dari Cina ataupun Eropa

Timur semakin menurun, diganti dengan usaha untuk mendapatkan anak dengan

teknologi. Mengatasi persoalan sterilitas, dapat diusahakan dengan Inseminasi Buatan

sementara untuk sterilitas dan infertilitas dapat diusahakan dengan FIV.

Inseminasi menggunakan teknik yang sangat muda yaitu memasukkan sperma,

yang diusahakan melalui masturbasi, ke leher rahim menuju saluran falopi untuk

mendapatkan pembuahan. Inseminasi artificial dapat dibagi menjadi dua bagian:

inseminasi dari gamet pasangan atau dari donante. Keberhasilan inseminasi cukup

tinggi sekitar 60 % dari pasangan sendiri dan 79% dari pasangan lain. Sebelum

menjalani proses dan selama dalam proses, pasangan mendapat bimbingan psikologi

dan perlindungan hukum atas pilihan gamet dan kerahasiaan identitas donatur.

Persoalan etika yang muncul adalah: masturbasi untuk mendapatkan semen, interfensi

medis atas intimitas fekundasi, gamet dari luar pasangan, permintaan untuk janda dan

wanita single. Secara etika, terjadi penerimaan luas atas inseminasi dari pasangan.

Secara hukum, inseminasi baik dari pasangan ataupun pasangan diterima, dan secara

khusus wanita (berpasangan atau tidak) mendapat perlindungan untuk melakukan

inseminasi. 2 7 A . L A S S , I n v e s t i g a t i o n o f t h e i n f e r t i l e c o u p l e f o r a s s i t e d c o n c e p t i o n , d i P R . B R I N D S E N , A t e x t b o o k o f I nV i t r o F e r t i l i z a t i o n a n d A s s i s t e d R e p r o d u c t i o n , N e w Y o r k , 1 9 9 9 . J . G A F O , ¿ H A C I A U N M U N D O F E L I Z ? P R O B L E M A SÉ T I C O S D E L A S N U E V A S T É C N I C A S R E P R O D U C T O R A S H U M A N A S , M a d r i d , 1 9 8 7 ; N u e v a s T é c m o c a s d e R e p r o d u c c i ó nH u m a n a , M a d r i d , 1 9 8 6 .

1 0

Fecundation in Vitro (VIP) yang dikenal di Indonesia sebagai bayi tabung

merupakan sarana untuk mengatasi infertilitas. Pembuahan terjadi di luar lahir, dalam

sebuah tabung percobaan laboratorium. Proses FIV lebih rumit dari Inseminasi Buatan,

karena wanita harus menjalani tiga proses: perawatan hormonal, pengambilan ovum,

fekundasi, dan pemindahan embrio ke rahim. FIV dibagi menjadi 2 bagian dari donatur

atau dari pasangan baik gamet maupun embrionnya. Keberhasilan FIV mencapai 20-

25%. Persoalan etika FIV adalah: pembuahan di luar rahim atas intervensi manusia,

asal usul gamet dan embrión, apa yang akan dilakukan embrión sisa (karena biasanya

diambil 3 embrion). Secara hukum, FIV diterima dengan syarat memasukkan 3 embrion

dan pembekuan embrión.

Kasus-kasus yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan adalah sampai

kapan embrión itu bisa disimpan, dibuang atau dipakai untuk investigasi. Kasus

selanjutnya adalah munculnya ibu sewaan, pembuatan “embrio” (clonatos) dari kloning:

clonatos itu embrión atau bukan?

Biotecnologia genetika28

Penelitian genetika muncul ke permukaan pada abad XX 1866 oleh H de Vires,

C Correns dan E. Tschermak berdasarkan penemuan Hukum Mendel. Penelitian

embrión dan teknologi gen mencapai kemajuan yang pesat sehingga dari embrio dan

struktur genpun dapat dideteksi kemungkinan karakter dan penyakit-penyakit yang bisa

muncul. Secara hukum, penelitian dengan embrio hanya bisa dilakukan kepada embrio

yang cacat dengan maksud penyempurnaan sifat dan embrio yang tidak baik yang

diperkiraan akan mati. Manipulasi gen ini lebih berdasarkan pada alasan kesehatan

embrión sehingga penting untuk menjaga-menyimpan sel induk dari tali pusat dan

ketuban yang pada suatu saat bisa digunakan untuk membentuk jaringan sel yang rusak

ketika dalam perkembangan individu ini mengalami penyakit.

Secara etika, bioteknologi merupakan sarana yang bisa digunakan untuk

penyembuhan dan bukan untuk penelitian dalam dirinya sendiri. Persoalan etis dasar

adalah apakah diperbolehkan mengadakan penelitian embrio setelah embrio mencapai

usia 14 hari. Sampai sekarang hukumpun menginjinkan penelitian embrio yang kurang

dari 14 hari dengan tujuan terapis. Persoalan lain yang muncul adalah apakah akan

kehamilan akan dilanjutkan jika embrión diketahui mempunyai penyakit dan kelainan

otak, cacat fisik dan mental bawaan yang jika dipaksanakan bayi yang akan lahir hanya 2 8 A A V V , I n g e n e r i a g e n é t i c a a l s e r v i c i o d e l a p e r s o n a , d l m L a b o r H o s p i t a l a r i a 2 1 ( 1 9 8 9 ) n o 2 1 4 ; A A V V , E lP r o y e c t o G e n o m a H u m a n o , V a l e n c i a , 1 9 9 0 ; A A V V d l m S I N G E R , K U H S E , B U C K L E , D A W S O N D A N K A S I M B A , ( e d . ) ,E m b r i o e x p e r i m e n t a t i o n . E t h i c a l , l e g a l a n d s o c i a l i s s u e s , C a m b r i d g e , N e w Y o r k , 1 9 9 0 . ; D . G R A C I A ,P r o b l e m a s f i l o s i f i c a s d e l a I n g e n e r i a G e n e t i c a d a l a m A A V V , M a n i p u l a c i o n G e n e t i c a y M o r a l C r i s t i a n a ,M a d r i d , 1 9 9 2 , 7 3 - 9 8 ; A R J O N S E N , S p l i c i n g l i f e : G e n e t i c s a n d E t h i c s , d l m , T h e B i r t h o f B i o e t h i c s , O n x f o r d ,N e w Y o r k , 1 9 9 9 ; P R E S I D E N T ´ S C O M M I S S I O N F O R T H E S T U D Y O F E T H I C A L P R O B L E M S O N M E D I C I N E A N D B I O M E D I C A L A N DB E H A V I O R A L R E S E A R C H , S p l i c i n g L i f e : T h e S o c i a l a n d E t h i c a l I s s u e s o g G e n e t i c E n g i n e e r i n g w i t h H u m a nB e i n g s , W a s h i n g t i o n D C , 1 9 8 2 , d l l .

1 1

akan bertahan beberapa minggu atau cacat seumur hidup. Apakah tidak baik jika

diadakan aborsi sebelum 14 hari (Eugenica)?

Eutanasia29

Persoalan eutanasia adalah persoalan yang sudah ada sejak pada masa yunani.

Eutanasia dipahami sebagai tindakan medis kepada pasien terminal untuk mengurangi

rasa sakit dan mengakhiri hidup sesuai permintaan pasien. Eutanasia dibedakan dengan

distanasia (usaha medis untuk memperlama kematian), cacotanasia (usaha medis untuk

mengakhiri hidup pasien di luar kehendaknya) dan ortotasia (pengurangan sakit dan

penghentian terapi yang tidak memungkinkan atas permintaan pasien atau pertimbangan

keluarga jika pasien dalam keadaan tidak sadar) dan juga istilah lain yang muncul

adalah assited suicide.

Masalah dasar eutanasia adalah pemahaman antropologi dan sosial budaya

mengenai kematian. Secara umum diterima bahwa kematian dan mati bukanlah kasus

alamiah melainkan merupakan sebuah expresi kebudayaan. Pertanyaannya adalah apa

yang dipahami orang yang berada dalam kontek hidup tertentu tentang meninggal

secara manusiawi.

Secara etika, diterima secara umum, bahwa ortotanasia. Persoalan etika yang

sampai sekarang masih diperdebatkan adalah permintaan eutanasia dari pasien yang

mengalami kelumpuhan permanen dengan kesadaran penuh, orang-orang tua yang

meminta eutanasia, anak-anak bayi yang mengalami cacat dan penyakit terminal atau

pasien yang berada dalam keadaan koma (vegetatif). Permasalahan yang tidak kurang

perdebatan adalah perlu dan tidaknya UU eutanasia dan legal atau tidaknya eutanasia.

Autonomi pasien dalam bidang Kesehatan

Trend yang terjadi setelah perang dunia dan berkat Hukum Nuremberg 1946 yang

memberi tekanan kuat pada pertimbangan otonom pasien sebagai hal yang sangat

mendasar dalam perawatan kesehatan. Untuk sampai pada tataran ini, memang

dibutuhkan relasi yang sehat dan dewasa secara psikologis antara pasien dan dokter.

Pasien adalah mereka yang berhak tahu tentang situasi dan kondisi sakit dan apa yang

perlu diputuskan berkaitan dengan kesehatan dan sakit yang mereka derita. Persoalan

mendasar dari pertimbangan otonom pasien adalah rasa tabu dan perasaan untuk tidak

menyakiti pasien. Diperkirakan dengan demikian kegagalan operasi dan kematian

pasien diharapkan sebagai kematian yang tidak menakutkan bagi diri pasien. Kode

Nuremberg merupakan hal yang semakin diterima secara internasional, baik dalam

menjalani operasi, menerima efek samping obat-obatan dan kehendak untuk melakukan 2 9 J . G A F O , L a e u t a n a s i a . E l d e r e c h o a l a m u e r t e h u m a n a , M a d r i d , 1 9 8 9 ; R H A M E L ( e d . ) , A c t i v e E u t h a n a s i a ,R e l i g i o n a n d t h e P u b l i c D e b a t e , C h i c a g o , 1 9 9 1 ; A M J H E N K T E N H A V E D A N J M V W E L I E , E U T H A N A S I E : N o r m a lM e d i c a l P r a c t i c e ? D l m H a s t i n g s C e n t e r R e p o r t 2 2 n o 2 , ( 1 9 9 2 ) 3 4 - 3 8 . M A M D E W A C H T E R , E u t h a n a s i a i nt h e N e t h e r l a n d s , d l m H a s t i n g s C e n t e r R e p o r t n o 2 ( 1 9 9 2 ) , 2 3 - 3 0 d l l .

1 2

perawatan kesehatan atau tidak bahkan sampai keputusan untuk membuat testimonio

vital dalam kasus eutanasia.

Secara etika, otonomi pasien merupakan hal yang paling mendasar. Pasien

mempunyai hak atas informasi kesehatan dan perawatan yang dijalaninya. Dan berhak

untuk meneruskan perawatan atau menghentikan perawatan. Etika juga memikirkan

perlindungan pasien terhadap perlakuan medis yang tidak proporsional dan

pendampingan psikologis pasien untuk menerima sakit dan kematian sebagai suatu

kenyataan manusiawi.

Persoalan lain adalah berkaitan dengan jaminan kesehatan masyarakat.

Pertanyaaan dasar bagi negara-negara berkembangan adalah apakah ada jaminan

kesehatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses yang cukup untuk

menerima perawatan medis dasar. Faktor socio ekonomi merupakan batas bagi sebuah

perawatan kesehatan.

Analisis Trend Bioetika di Indonesia

Trend di Indonesia dalam bioetika dalam dibagi menjadi 2 bagian: bagian

pertama berkaitan dengan jenis tema bioetika yang berkembang di Indonesia dan kedua,

berkaitan dengan perkembangan teknobiologi. Dalam hal ini penyaji hanya bisa

memberikan garis besar saja, mengingat kurangnya informasi berkaitan dengan kiprah

lapangan Komisi Bioetika Nasional dan Kementrian Kesehatan konteks Indonesia.

Tema bioetika

Salah satu persoalan yang mendasar dialami oleh masyarakat Indonesia

berkaitan dengan bioetika adalah isu mal praktek dokter, produksi dan pengedaran obat-

obat daftar G secara umum di masyarakat dengan efek samping dan etika medis

berkaitan dengan aborsi.

Relasi antara pasien dan dokter yang terjadi di Indonesia semakin lama semakin

positif, artinya dokter memberikan informasi berkaitan dengan sakit dan apa yang harus

dilakukan pasien untuk mendapatkan kembali kesehatannya. Tidak jarang muncul

ketidakpuasan di kalangan pasien atas perlakuan dokter dan rekomendasi obat-obat

yang harus digunakan oleh pasien. Tidak jarang pula muncul beberapa kasus dimana

pasien berkorban banyak secara ekonomi dan meninggal karena salah diagnosa atau

salah obat30. Beberapa rumah sakit membuat kebijaksanaan berkaitan dengan

penggunaan obat-obatan dan revisi perawatan kesehatan yang mau dirangkum dalam 3 0 C o n t o h k a s u s y a n g d i m u a t d i t e m p o I n t e r a k t i f a t a s k a s u s 3 r u m a h s a k i t d i I n d o n e s i a : R u m a h S a k i tU m u m P u s a t C i p t o M a n g u n k u s u m o ( R S C M ) , R u m a h S a k i t P e l n i P e t a m b u r a n d a n R u m a h S a k i t P a l a n gM e r a h I n d o n e s i a ( P M I ) B o g o r h t t p : / / w w w . t e m p o i n t e r a k t i f . c o m / h g / j a k a r t a / 2 0 0 4 / 0 9 / 1 7 / b r k , 2 0 0 4 0 9 1 7 -1 3 , i d . h t m l

1 3

Rencana Undang Undang Praktek Kedokteran31 yang kemudian disahkan menjadi UU

29/2004. Pendampingan psikologis pasien juga menjadi pertimbangan khusus di rumah

sakit di Indonesia.

Masalah yang sampai sekarang masih cukup gelap adalah peredaran secara

umum obat-obatan daftar G dan obat-obat palsu dan beresiko di kalangan masyarakat.

Kementrian kesehatan dalam hal ini BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

dengan rutin mengadakan revisi dan penarikan obat-obat tersebut sebagai konsumsi

masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh Kementrian Kesehatan adalah semaraknya

pengobatan tradicional dan alternatif yang di sisi medis tidak mempunyai jaminan yang

pasti. Sampai sekarang sudah ada langkah-langkah konkret berkaitan dengan labelisasi

dan garansi dari Dinas Kesehatan.

Tema bieotika yang masih menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat adalah

tema aborsi. Dari informasi tahun 2000 diketahui bahwa di Indonesia terjadi lebih dari 2

juta aborsi pertahun. Itu masih belum dihitung aborsi yang tidak diregistrasi.

Perundangan Aborsi yang sampai sekarang masih berlaku: Undang-Undang RI No. 1

Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) - dengan alasan

apapun, aborsi adalah tindakan melanggar hukum, Undang-Undang RI No. 7 Tahun

1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

Perempuan. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan - dalam kondisi

tertentu, bisa dilakukan tindakan medis tertentu (aborsi). Banyak alasan untuk merevisi

kembali undang-undang mengenai aborsi mengingat bahwa KUHP ini dibuat

berdasarkan konteks tradicional dan belum mengakomodasi pertimbangan etika dan

kesehatan pada masa kini.

Pengembangan teknologi biologi

Pengembangan teknologibiologi di Indonesia berkisar pada tanaman dan

perawatan kesehatan, penemuan terapi dan obat-obat baru untuk menangkal penyangkit

terutama yang berasal dari daerah tropis. Mungkin keterbatasan sarana dan teknologi di

Indonesia membatasi penelitian kepada manusia.

Persoalan kependudukan membuat tema seperti inseminasi buatan dan FIV

menjadi tidak ada artinya. Sebalinya, peran penting bagaimana mengatur kehamilan dan

angka kelahiran anak secara medis dan etika bertanggungjawab. Dalam hal ini, terbuka

kerjasama yang luas antara BKKBN dan KBN untuk kembali memikirkan etika

mengenai metode pengaturan kelahiran (kesehatan reproduksi): pemahaman yang benar

mengenai sarana dan metode pengaturan kelahiran, kontraseptif atau abortif, sterilisasi,

keuntungan dan efek samping. 3 1 A d a p o l e m i k a n t a r a I D I D P R d a n L B H d a n d i k a l a n g a n f a k u l t a s d a l a m s o a l R a n c a n g a n U n d a n g - U n d a n gP r a k t i k K e d o k t e r a n p a d a t a h u n 2 0 0 4 b e k a i t a n d e n g a n t e m a K o n s i l ( K o m i t e ) K e d o k t e r a n I n d o n e s i a ( K K I )d a n P e r a d i l a n D i s i p l i n P r o f e s i T e n a g a M e d i s ( P D P T M ).

1 4

Penelitian dan investigasi genetika sampai sekarang masih dilakukan terhadap

tumbuh-tumbuhan tanaman produksi dan peternakan, belum dilakukan kepada manusia

baik untuk kepentingan kesehatan maupun kepentingan hukum.


Ada beberapa stategi transformatif yang bisa dipikirkan dan direcanakan untuk

masa depan Indonesia. Secara lebih bertanggungjawab, aspek-aspek strategis ini masih

harus digodok lagi secara cermat dan berdasarkan

1. Menempatkan dasar bioetika pada etika sekular dalam cakrawala dialog antar

etika agama. Sudah saatnya melihat hidup dan kematian sebagai hal yang tabu

dan teknologi sebagai ancaman hidup manusia. Dialog antara etika sekular dan

etika agama di Indonesia hendaknya semakin berkembang dan terbuka terhadap

argumentasi dan bebas dari pemikiran sempit dan a priori dan berdasarkan

kekuasaan. Untuk itu, studi mengenai bieotika secara internasional, partisipasi

aktif dalam studi banding yang serius dan pemikiran yang terbuka terhadap

kemanusiaan merupakan pintu gerbang bagi perkembangan bieotika di

Indonesia. Dalam pertemuan-pertemuan bioetika di tingkat Asean dapat

ditemukan beberapa dialog-paper yang berbicara mengenai pemikiran kembali

etika Islam, Hindu, Katolik, Kristen dan Budha menganai bioetika. Ini

merupakan langkah awal yang mungkin bisa terjadi dilingkup Indonesia.

2. Peningkatan Studi dan kerjasama studi antar Universitas di Indonesia dengan

beberapa Pusat Penelitian Bioetika dan Bioteknologia di beberapa negara, baik

dalam lingkup Asean maupun dunia dijembatani oleh KBN dan Kementrian

Kesehatan untuk melihat dan berpartisipasi secara aktif dalam awal, proses dan

final dari penelitian-penelitian bioteknologi dan kesehatan masyarakat. Studi ini

tentunya dilanjutkan dengan pemberian informasi masyarakat yang proporsional

mengenai bioetika dan bioteknologia baik melalui media masa maupun melalui

buletin penelitian ilmiah, dan diskusi-diskusi teknobioteika dan permasalahan

etika hukum perawatan kesehatan.

3. Begerakknya Komite Medis Nasional yang bertaraf nasional yang memfasilitasi

pertemuan-pertemuan tahunan untuk membahas persoalan-persoanaln biomedis,

perawatan kesehatan dan etika medis. Dan sebagai langkah lanjut adalah

pembentukan Komisi Asistensi Kesehatan di rumah sakit sebagai control

penelitian dan perawatan kesehatan serta pengambilan keputusan dalam kasus-

kasus kesehatan yang terjadi di rumah sakit yang bersangkutan. Salah satu

terobosan adalah Konsil Kedokteran Indonesia (KKAI) yang menjadi proyek menteri

kesehatan tahun 2004.

1 5

4. Pembaharuan Perundang undangan dalam cakrawala etika baru.

Ada banyak contoh undang-undang yang dapat dijadikan studi perbandingan

aspek yuridis dari bioetika. Dalam hal ini harus dibedakan dengan jelas antara status

etika dan yuridis. Aspek yuridis tidak akan pernah bisa mengatur etika melainkan justru

sebaliknya pertimbangan etika menetukkan beberapa aspek yuridis walaupun tidak

identik dan secara langsung. Beberapa tema bioetika yang perlu mendapat perhatian

hukum yaitu: - Jaminan hukum hak masyarakat atas pelayanan kesehatan dari Negara yang merupakan realisasi dari beberapa pasal Undang-Undang Kesehatan, UU

23/1992 dalam Bab III dan IV dan UU 29/2004. - Undang-undang perlindungan pasien dan pidana terhadap kesalahan praktek perawatan kesehatan sebagaimana digariskan secara umum dalam UU

23/1992 bab IX dan X dan UU 29/2004. - Revisi undang-undang mengenai aborsi: baik KHUP maupun UU dalam konteks kehidupan yang baru. - Memikirkan beberapa aturan praktis berkaitan dengan kasus-kasus kedokteran dan jaminan hukum pelaksanaannya. Dalam hal ini adalah sangat

baik memikirkan kembali peran dan fungsi tim medis dan etika yang

tergabung dalam Komite Etika Rumah Sakit untuk menata prinsip prinsip

tindakan medis, otonomi pasien dan tanggungjawab medis dengan

memperhitungkan kemampuan dan kondisi pasien serta dokter yang

bersangkutan. Ide ini digagas dalam pertemuan bioetika nasional yang ke III

di FKUI 2004 dan diterbitkan dalam sebuah buku Bioetika dan Humaniora

Kesehatan.

Demikian sumbang pikiran yang saya dapat berikan dalam pertemuan ini.

Semoga bermanfaat dan menjadi awal bagi kita semua untuk aktif berkiprah dalam

pembangunan etika dan teknobiologi bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Bagi rekan-

rekan yang mempunyai informasi, dimohon dilengkapi análisis situasi, trend dan

strategi dalam konteks Indonesia.

Aristanto: Mahasiwa UPCM

[email protected]

Organizing Media to Accommodate Classroom Management at an Intercultural and

religious Learning Setting.

From Philosophy through Policy to Practice.

By: Muchammadun Abdullah Chafidh

Abstract

Primary education aims at building sustained foundations for learners to know

procedures of answering an inquiry. This is done by encouraging them to apply thinking skills, refer to references, make decisions, and express their ideas in the process of teaching and learning.On the other hand, each individual is unique. Therefore, learners can not be treated in the same way. In a more complex situation like a multicultural and religious setting of learning, the learners’ needs are even more varied. To reach the aim, it raises a problem of organizing media of teaching and learning to accommodate good classroom management practice.

Teachers must have been able to play and share roles when carrying out their instructional activities. To do so, dynamics of professionalism is the key. A set of strategies including internationalism philosophy, the policy and its techniques will be discussed. At operational level, some recommendations like professional development for teachers, a need of close cooperation among school stakeholders are put forward.

Keywords: Internationalism philosophy, methods, techniques, classroom management, learners’ diverse needs, demand driven.

Background

Primary education aims at building sustained foundations for learners to know procedures of answering an inquiry. This is done by encouraging them to apply thinking skills, refer to references, make decisions, and express their ideas in the process of teaching and learning.On the other hand, each individual is unique. Therefore, learners can not be treated in the same way. In a more complex situation like a multicultural and religious setting of learning, the learners’ needs are even more varied. To reach the aim, it raises a problem of organizing media of teaching and learning to accommodate good classroom management practice. This paper tries to unravel the philosopy of ideal primary education and its challenges to be practised in diverse circumstances of primary schools throughout Indonesia. A need of internationalism

Learning is continuous. Human depends on lifelong learning to adjust with

changing circumstances. Therefore, the essence of education for young learners, in this case, primary education students, are meant to encourage them to enjoy the process of learning. Apart from uniqueness of each region where schools are located, there must be some standard of primary education, where ISCP-International School Curriculum Project, refers it as internationalism-as it passes across borders. From ISCP point of view, it is a belief, regardless of schools’ location, size, or constitution, strives towards developing a well-balanced person-somebody who can cope with the importance of pgysical and mental balance and personal well being. The outcomes of internationalism are as follows.

Students expected to be

Learning Outcomes Development of

P A Inquirers Students are nurtured to follow their curiousity.

They are prepared with necessary skills to answer an inquiry in an enjoyful learning expected to be sustained throughout their lives.

√

Thinkers Students are triggered to apply thinking skills critically and creatively to make logical decisions and problem solving.

√

Communicators Students have adequate exercise to express ideas confidently in more than one language.

√

Knowledgeable Students spend time to acquire a critical mass of significant knowledge.

√

Caring Students develop sensitivity towards needs and feeling of others and have a personal commitment to act and serve.

√

Open Minded Students respect other individuals’ views, values, and traditions and are accustomed to seeking and considering a range of point of view

√

Reflective Students give thoughtful consdieration to their own learning and analyse their personal strength and weaknesses in a constructive manner.

√

Source: modified from ISCP volume two.

Note: P refers to psychological and mental development, whilst A refers to academical develoment.

It is, therefore, clear that curriculum should not bound teacher’s creativity out to make those outcome achievements successful. Even better, teachers are free to modify the prescribed curriculum and not to depend on one curriculum. The how to Philosophy

Of course, it is merely unfair to set up the above learners’ outcomes without

equipping the learners’ with a triggering learning atmosphere. Ideal Learning is to construct meaning. And to construct meaning, modelling is a necessity for young learners.

Therefore, these factors need considering. The school atmosphere An extent, to which the school offers a safe,

secure, and stimulating environment to its learners, accommodates the represented cultures.

The adults and learners An extent, to which the school can actively model the learning outmcomes advocated and take advantages of the diversity within the student body.

The curriculum An extent, to which the school can develop essential skills for students to conduct research,communiate effectively, function inn different social contexts, think critically and creatively, and manage their own health and life.

In summary, the approach applied at school really determines the school,

atmosphere, culture and operation. It is therefore needed to adopt philospgy which look everywhere reflecting the presence of sensitivity to the special nature of learning.

Method: The Policy level

A number of teachers at public school sometimes complained about handling too many students in a class, but their colleagues at international/ national plus schools are also challenged with multiple level classes and more varied background of cultures and learning needs, regarless of less number of students they handle in the class unit. Therefore, the above philosophy is just needed to be jotted down into a method which suits the class circumstance. One way introduced to enable the philosophy is student centered learning.

At student centered learning, students’ autonomy is the key. However, as teachers believe in the philosophy of modelling, those who deal with young learners are in a necessity of preparing more concrete planning and make sure learners get clear visualization and instruction. The main objective is to get learners take some significant responsibility for their own learning over and abive responding to responsibility.

Seen from pedagogical perspective, learners’ learning autonomy is also suggested. Candy (1988) states that learners demonstrably learn more, and more effectively, when they are consulted about dimensions such as pace, sequence, mode of instruction, and even the content of what they are studying.

A very practical argument for promoting it is that a teacher is not always available to assist. Learners will become more efficient to their learning if they do not spend time eaiting for their teacher to solve their problems or to provide information and resources. Further, this practice is also important to prepare learners to rapidly changing circumstances. Knowles (1975) has pointed out that autonomy in learning will be vital for effective functioning in a society. Classes are micro society-sort of laboratories, where learners learn life skills to function at societies. Knowles adds that helping learners become more autonomous in their learning is a way of maximizing their life choices.

How it is fostered?

Then we talk about techniques. Once student centered learning and learning

autonomy have been a shared belief, the next question is how they are fostered into practise. Some teachers claim to believe them, yet they still regularly subvert the learning by excluding the learners from contributing to decisions of planning, pacing, and evaluating classroom tasks.

Here are some components of how theories are put into practices. These illustrations are taken from what happens in instructional management of classes at Sekolah Nusa Alam, Lombok, West Nusa Tenggara, one of founding school of ANPS1, and the first private school in Lombok getting “A” accreditation from the accreditation body of National Education Department of Republic Indonesia.

1. Learners/ Teachers dialogue: As the planning has been settled by teachers before the school days commence, the plan is discussed with learners to accommodate their interest. Input may be put forward and noticed. This dialogue aims at establishing personal relationship among teachers and learners, setting and clarifying learing objectives.

2. Inquiry based. Learning delivered in an integrated way. All subjects are interlinked one another. When learners study Sicence for instance, it has a link with texts studied at Indonesian Studies. There are some key themes enabling students to explore them in an in-depth way rather than learning so many themes of learning at the surface level.

3. Classroom tasks and materials. This technique involves the design of tasks to make learners engaged and know what to do when teachers are busy. The tasks are designed to replicate those which learners confront in real world situation. The teaching of Mathematics is always connected to practical Maths, for instance. Students are encouraged to bring relevant materials from home and share with other learners. There are sometime set up for sharing where students can express their ideas and others can respond and criticize what the presenter presents.

4. Students’ and teachers’ record. These add elements of monitoring to the process of teaching and learning. Students can use some tools like rubrics, benchmarks and port folio to assess themselves and to carry out peer assessment. Port folio encourages learners to develop their ability to judge their perfomance, and help them monitor their competence. In line with them, teacher can use observation, ethnographic diaries, teaching logs and cummulative records to monitor students’ progress.

1 ANPS stands for The Association of Indonesian National Plus School. It is established to accommodate the need of adopting international education for learners. ANPS has been established since 2000 in Jakarta.

5. Self access centre. The suggestopedia2 is the underlying this technique. The learning centre provides a selection of self study materials as well as displays of relevant sources. Learners are encouraged to discuss ways of using the centre with the class teacher to get accostumed to doing things independently and to ensure coherence in class dialogue. The centre provides for learners who have identified needs which they wish to address at an atmosphere they feel most comfortable.3

Conclusion

Learning setting is dynamic. To cope with it-as other professionals do, teachers

need to progressively develop. Learning philosophy, methods of carrying out the teaching process, and techniques of teaching and learning delivery are issues that need concerns.Therefore, all teachers should have been entitled reguler professional development where they can share their expertise, experiences, and even problems of tackling their tasks. The promotion of student centered learning where teacher asks learners to search, write, present, criticize, and celebrate requires teachers’ expertise, and sharing expertises is one professional developent activity. Along with the learners’ demand driven, it is necessary to facilitate them with need analysis learning programme adjusted with learners’ need. Prior preparation and centres of learning is a necessity to enable students to be independent. Bibliography:

Candy, P. 1988. “On the attainment of subject matter autonomy” in D. Boud, D. (ed.) 1988. Developing Student Autonomy in Learning (2nd edition). New York: Kogan Page 1996. Making it Happen in the Classroom: Inquiry Based Curriculum for Students aged 3-12 years. ISCP volume two. Knowles, M.1975. Self Directed Learning: A guide for Learners and Teachers.New York: Association Press. . Techniques: Students are triggered to apply thinking skills critically and creatively to make logical decisions and problem solving: ask ss to … buku biru Autonoomy: discussion time, reflection time, carpet time: inform what to be done, ask input from ss. Access centre: ask nat plus s to coop. wages of info to be forwarded. Give something in return

2 Suggestopedia refers to provision of learning information in anywhere including peripheral class area like display wall. This aims at facilitating learners to read and accessing information easily. 3 At an operational level, teachers’ association can contact parents, stakeholders, and the nearest national plus school to donate (used) reading materials. Close cooperation and direct communication among the two streams of schools are the key.

of 7

Penghambat Perkembangan Pendidikan Sekolah Dasar,

Menengah Pertama dan Menengah Atas di Indonesia

Oleh : Juliansyah Shariati Pratomo

LATAR BELAKANG

Setelah rezim Orde Baru jatuh pada tahun 1998, semakin banyak kita lihat

pemerintah Indonesia mencoba untuk melakukan perubahan sistem hampir di semua

bidang seperti pada contohnya ekonomi, pendidikan, politik, ilmu pengetahuan dan

teknologi, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu.

Disini kita akan lebih memfokuskan pada perkembangan sistem pendidikan di

Indonesia. Negara kita Indonesia apabila kita analisa lebih rinci sebenarnya

mempunyai banyak sekali tantangan terhadap perkembangan pendidikan, salah

satunya yang sangat penting adalah minat siswa yang kurang dan berbagai kebijakan-

kebijakan baru dan selalu berubah seakan-akan menjadikan siswa sebagai kelinci

percobaan, dan juga korupsi yang bukanlah hanya dapat mencuri anggaran negara

untuk masa kini, tetapi juga untuk generasi dimasa yang akan datang yang dapat

mengurangi anggaran negara untuk memfasilitasi perkembangan pendidikan yang

sedang berjalan.

Di tanah air kita Indonesia ini, yang terdiri dari 17,000 pulau lebih, memang

harus kita akui bahwa jalur komunikasi yang efektif dan partisipasi masyarakat dalam

pengembangan pendidikan masih sangatlah sulit. Pengembangannya pun tidak bisa

kita pungkiri bahwa masih belum dapat dikatakan adil dan merata, contohnya adalah

kota-kota besar biasanya mendapatkan dana yang jauh lebih banyak dan perhatian

yang lebih dari pemerintah ketimbang daerah-daerah pedalaman yang seharusnya

mendapatkan “special attentions” dari pemerintah tetapi masih belum juga dapat

terlaksana.

Kualitas pendidikan di Indonesia pun akan dapat ditingkatkan dengan cepat

dan secara signifikan bilamana sumber daya manusia (guru yang berkualitas dan

memliki profesionalisme yang tinggi) dan sumber daya lainnya yang sudah terdapat di

of 7

Indonesia dapat dimanfaatkan merata. Akan tetapi, semua ini hanya bisa efektif jika

suara masyarakat pendidikan secara luas didengarkan dan kemandirian ataupun

kepercayaan masyarakat secara luas dapat dicapai.

IDENTIFIKASI & ANALISA PERMASALAHAN

Lalu apa yang sebenarnya menjadi penghambat perkembangan pendidikan

saat ini? Dan apakah yang harus dihadapi bukan hanya oleh pemerintah saja tetapi

juga oleh seluruh lapisan masyarakat didalam perkembangan pendidikan di negara

kita tercinta ini

Ada beberapa hal yang sangat penting yang menjadi pokok permasalahan dari

penghambat perkembangan pendidikan terlepas dari masalah alokasi dana pendidikan

dari APBN/APBN 20% yang sampai saat ini masih belum jelas sistematika

pembagian kewenangannya dan upaya peningkatan sumber daya manusia para

pengajar yang merupakan hal penting yang harus diperhatikan dan harus ditindak

lanjuti, tetapi akan saya lebih fokuskan kepada 2 hal berikut;

1. Pendidikan di Indonesia belum maksimal mengajak semua pelajar berusaha

untuk berfikir mandiri dan kurangnya penerapan ilmu menganalisa sesuatu.

Memang pemerintah sudah menerapkan solusi yang masih terbilang baru yaitu

sistem KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) pengganti kurikulum 1994

yang menerapkan ilmu menganalisa dan menanamkan kemandirian di setiap

pelajar tetapi apakah semua itu berjalan dengan lancar? Sedangkan menurut

Drs.Yusuf Rianto, Dinas Pendidikan Kulon Progo, selama ini memang belum

ada SK Menteri yang menetapkan pemberlakuan KBK. Jadi selama ini

kebijakan KBK tersebut secara yuridis formal memang tidak ada dasar

hukumnya. Beliau merasa sekarang ini hanya menjadi kelinci percobaan saja.

Kurikulum yang selalu berubah-ubah pada setiap pergantian menteri

pendidikan menajamkan pandangan masyarakat bahwa ada unsure politik

didalamnya dan membuat masyarakat berasumsi bahwa pemerintah tidak ada

mempunya konsistensi terhadap sebuah keputusan yang telah diambil. Pada

akhirnya pihak siswalah yang paling dirugikan, pelajar yang dipaksa

menerima perubahan yang begitu cepat, tanpa alasan yang memadai. Beliau

of 7

juga menegaskan bahwa ini menunjukkan bahwa sikap pemerintah yang

sangat ragu-ragu dan mengambil langkah cepat tanpa memikirkan dampak-

dampak yang akan terjadi, menunjukkan pemerintah dalam hal ini Depdiknas

dinilai selalu tergesa-gesa, reaktif, tidak transparan dan partisipatif.

2. Kebijakan Nilai UAN (Ujian Akhir Nasional) / Ujian Akhir Semester atau

sejenisnya yang terbilang sangat memaksakan para pelajar. Didalam artikelnya

Bapak Achmad Sentosa, seorang advisor untuk Partnership for Governance

Reform in Indonesia menyatakan kekhatirannya bahwa UAN hanya akan

mememperpanjang deret masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia. UAN

mempunyai dampak negatif yang sangat besar terhadap perkembangan mental

pelajar Indonesia. Kita dapat mengambil satu contoh nyata, dikutip dari

kompas cyber media edisi Juni 2006 seorang siswa SMK di Pontianak

memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya lantaran tidak lulus didalam

UAN, ini sudah jelas bahwa kebijakan tersebut telah menurunkan selera serta

mentalitas pelajar untuk saling berkompetensi dalam menuntut ilmu. Pasal 60

UU No. 39 tahun 1999 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai

dengan minat, bakat, dan tingkat kecedasannya. Apabila sistem pendidikan

kita melalui kebijakan konversi nilai tidak mampu menghargai siswa sesuai

dengan bakat dan tingkat kecedasannya, maka perbuatan ini dapat

dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

William Chang juga menyebutkan dalam artikel yang pernah di muat di media

yang sama kompas bahwa, penerapan instrument multiple choice pada UAN

juga tidaklah terlalu cukup untuk merepresentasikan kemampuan kognitif,

afektif, maupun psikomotorik siswa secara komprehensif dan objektif. Lama

kelamaan secara tidak langsung, dari satu sisi, sistem ini akan lebih condong

untuk menghargai pelajar yang mempunyai intelektualitas yang tinggi

daripada anak-anak yang mempunyai tingkat intelektualitas sedang dan

rendah. Dengan begitu pelajar yang mempunyai tingkat intelektualitas sedang

dan rendah akan mengalami suatu perang batin apakah mereka cukup

kompeten atau tidak. Dan apabila ini terus berlanjut tidak dapat dipungkiri

bahwa akan banyak pelajar Indonesia pada masa mendatang yang akan

of 7

mengalami penurunan mental yang selanjutnya akan menjadi salah satu

pengambat dalam perkembangan pendidikan itu sendiri dan masalah ini sudah

bisa digolongkan pada diskriminatif dalam dunia pendidikan formal.

USULAN SOLUSI PERMASALAHAN

Melihat 2 jenis permasalahan dan setelah bersama-sama kita analisa masalah

diatas, saya mempunyai beberapa usulan mengenai solusi dari setiap permasalahan

diatas, berurutan dari nomor identifikasi permasalahan, yaitu;

1. Memotivasi minat pelajar Indonesia untuk mencintai sekolah. Dengan cara,

pelajar dituntun untuk mengikut sertakan dirinya berperan aktif dalam belajar

dan mengembangkan kreatifitas pelajar. Sebagai salah satu sample pendidikan

negara maju dan saya akan mencoba memberikan sebuah perbandingan dari

pendidikan di Finlandia yang menjadi negara dengan sistem sekolah terbaik di

dunia, menurut Alex Steffan seorang Direktur Eksekutif World Changing

Weblog.

Didalam artikel yang dimuat di Website Negara Finlandia penulis Virual

Finland yaitu Sarra Korpela, setiap sekolah di Finlandia dianjurkan untuk

memiliki ruang tersendiri untuk pembuatan majalah, musik, drama, ilmu

pengetahuan seperti laboratorium, pendidikan lingkungan, ruang olahraga dan

perpustakaan. Dan kebanyakan memiliki taman yang diisi dengan tempat

duduk santai untuk membaca. Kembali ke jam pelajaran, mereka lebih banyak

memilih pekerjaan kelompok daripada bekerja secara individu, agar tidak

hanya menerima pelajaran tetapi juga bisa mengimplementasikannya.

Di web yang sama Alex Steffan mengatakan, “maybe the secret is what they

don't do: Finnish students spend less time in class than students in any other

industrialized nation”.

Dari contoh-contoh diatas kita bisa mengambil gagasan baru bahwa untuk

mencapai pendidikan yang aktif dan kreatif sekolah tidak boleh hanya

dijadikan tempat untuk sekedar belajar tetapi juga untuk bermain dan tempat

yang bisa menunjang pengekspresian minat dan bakat terpendam siswa.

Untuk masalah kurikulum yang sedang terjadi menurut saya, pergantian

kurikulum yang terus menerus akan merusak tatanan pendidikan yang

of 7

telahada, dan pada akhirnya akan bingung dimana kurikulum kita sebenarnya

berada dana akan dibawa kemana kurikulum kita. Seharusnya pemerintah

melakukan reevaluasi dari kurikulum yang ada untuk menghilangkan hal-hal

yang tidak relevan dan menambah hal yang masih harus diisi dalam kurikulum

tersebut. Sehingga pemerintah tidak lagi melakukan pergantian yang berulang-

ulang.

2. UAN dapat terus dilaksanakan apabila dalam konteks untuk dapat mengetahui

pencapaian target pendidikan nasional, dengan begitu pemerintah dapat

mengetahui daerah mana yang sudah mencapai target dan daerah mana yang

belum agar dapat ditindaklanjuti kemudian. Tetapi, UAN tidaklah perlu

dilaksanakan apabila hanya bertujuan untuk standarisasi kelulusan. Saya

berikan dua contoh ilustrasi dampak yang akan terjadi apabila UAN menjadi

stardarisasi kelulusan. Ada seorang pelajar yang rajin dan pintar, tidak pernah

bolos, selalu juara, berkepribadian positif akan tetapi, tetapi karena pada

malam sebelum ujian, salah satu keluarganya sakit, sehingga harus masuk

rumah sakit dan harus menemani, ketika pagi harinya ujian berlangsung dia

mengerjakan soal diliputi dengan perasaan was-was, tidak dapat

berkonsentrasi penuh dan akhirnya hasil ujiannya dinyatakan gagal. Dan

sebaliknya seorang siswa lainnya yang sering bolos, nilainya kurang

memuaskan, tetapi pada saat ujian, kebetulan duduk berdekatan dengan anak

yang pintar, sehingga dapat mencontek, akhirnya ujiannya dinyatakan lulus.

Kita bisa melihat dari dua contoh diatas bahwa sungguh tidak adil apabila

Ujian Akhir Nasional harus dijadikan standarisasi kelulusan siswa. Apakah

pendidikan seperti ini yang diharapkan pemerintah kita?? Apakah pemerintah

terlalu mementingkan sebuah nilai?? Apakah di Indonesia ilmu sudah bisa

dibayar dengan sebuah nilai ujian???? Seharusnya pemerintah memberi

kesempatan dan otonomi kepada sekolah dalam hal ini adalah guru untuk

menentukan kelulusan karena gurulah yang paling mengetahui proses

perkembangan siswa selama di sekolah.

Menanggapi pendapat dari William Chang, saya mengusulkan agar penerapan

instrument ujian untuk Multiple Choice diganti atau ditambahkan dengan

penerapan studi kasus dalam ujian dan pembelajaran dan essay untuk

meningkatkan ilmu menganalisa siswa. Didalam buku yang ditulis oleh

of 7

Fredrick G.Brown disebutkan bahwa dengan essay para pelajar dan pengajar

dapat mengukur pengetahuan dan ketrampilan siswa atau sebagai dasar untuk

mengambil keputusan. Terdapat beberapa alasan mengapa mengukur

pencapaian siswa. Sebelum itu kita menuju alasan tersebut mari kita ulas

bersama apa yang dimaksud dengan pencapaian siswa. Implikasi kemampuan

mengekspresikan pengetahuan ini ke berbagai cara, melihat hubungan dengan

pengetahuan lain, dan dapat mengaplikasikannya ke situasi baru, contoh dan

masalah. Ketrampilan kita artikan mengetahui bagaimana mengerjakan

sesuatu.

Dua statement solusi tersebut ternyata memiliki hubungan yang kuat dan

hubungan timbal balik demi mencapai pendidikan Indonesia yang didambakan oleh

seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang didukung dengan kurikulum yang

transparan. Yang dimaksudkan dengan transparan disini adalah kejelasan proses

kurikulum dan memiliki simbiosis mutualisme antara pemerintah dan anggota sekolah

(guru dan pelajar).

KURIKULUM YANG

TRANSPARAN

Memotivasi

Siswa untuk

aktif dan kreatif

Essay, studi

kasus dan ilmu

menganalisa

Pendidikan Indonesia yang

didambakan oleh seluruh

lapisan masyarakat

Pengembangan

kreatifitas siswa

dan peran aktif

siswa disekolah

untuk

mengankat

mentalitas serta

moralitas

pelajar

Menciptakan siswa yang memiliki

kemampuan yang kognitif, afektif,

komprehensif dan objektif. Yang

pada akhirnya akan menciptakan

pemerintahan yang mempunyai

moral dan kepribadian tinggi

untuk memimpin bangsa

Indonesia di masa yang akan

datang.

of 7

REFERENSI

Amriel,Reza Indragiri,2006.“Sekolah dan Kejahatan Kerah Putih“, http://www.kompas.com

Kutipan dari sebuah wacana, http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-

December/000518.html

Kutipan dari Kompas Cyber Media, http://www.kompas.com/utama/news/0606/21/122602_.htm

Chang,William,2004.”Uang dalam bingkai Pendidikan Holistik”, http://www.kompas.com

http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpres

s/&view=6/Narasi%20Bab%207%2011072001.pdf

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/08/13/brk,20060813-81781,id.html

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1104/29/1103.htm

http://re-searchengines.com/0906afdhee.html

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0602/15/jogja/20986.htm

http://kompas.com/kompas-cetak/0312/18/dikbud/754064.htm

http://www.worldchanging.com/archives/001779.html

http://www.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=30625

Fredrick,G.Brown,”Measuring Classroom Achievement”.ISBN-13:978-0030524219.

Publisher:Hardcourt School.

Solusi untuk Program Pencegahan Kanker Leher Rahim di Indonesia

Oleh Tommy Dharmawan

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/

Sedang menjalani penelitian di Leiden Universiteit Medische Centrum, Leiden, Netherland

Bayangkan di seluruh dunia, setiap dua menit satu perempuan meninggal karena

kanker leher rahim. Menurut penelitian dari Ferlay, hampir 500.000 kasus baru kanker

leher rahim terdiagnosis tiap tahunnya. Delapan puluh persen kasus tersebut terutama

terjadi di negara berkembang. Sedikitnya 200.000 perempuan di negara berkembang

meninggal tiap tahun karena kanker ini. Fakta-fakta tersebut membuat kanker leher rahim

menempati posisi kedua kanker terbanyak pada perempuan di dunia.

Saat ini, kanker leher rahim menjadi kanker terbanyak pada wanita Indonesia

yaitu sekitar 34% dari seluruh kanker pada perempuan dan sekarang 48 juta perempuan

Indonesia dalam risiko mendapat kanker leher rahim. Dari data rumah sakit

Ciptomangunkusumo di tahun 1998, kanker leher rahim menduduki posisi teratas dari

sepuluh kanker primer terbanyak pada perempuan. Menurut penelitian dari Asia-Link

Female Cancer Program Foundation, sebuah organisasi non pemerintah yang dibiayai

oleh Pemerintah Belanda dan Europeaid cooperation office, pada Agustus 2006 jumlah

prevalensi kanker leher rahim di Indonesia diperkirakan sekitar 100 pasien per 100.000

penduduk dan ini adalah masalah besar. Jika dibandingkan dengan negara lain semisal

Belanda, prevalensinya hanya 9 per 100.000 penduduk. Jadi, Indonesia menghadapi era

lain penyakit. Pada satu sisi, Indonesia masih menghadapi era penyakit infeksi seperti

tuberkulosis dan flu burung, tetapi di sisi lain Indonesia sudah harus menghadapi era

penyakit degeneratif dan keganasan seperti kanker leher rahim.

Alasan utama mengapa kanker leher rahim memiliki mortalitas yang besar adalah

karena pasien baru datang memeriksakan diri ke dokter pada stadium lanjut. Sekitar 65%

pasien terdiagnosis pada stadium lanjut (lebih dari stadium II B). Apa yang menyebabkan

hal tersebut terjadi? Salah satu alasannya adalah karena 90% dari kasus kanker leher

rahim pada stadium dini tidak memiliki gejala khas sehingga penderita tidak mengetahui

adanya kanker di tubuhnya ditambah lagi kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia yang

hanya memeriksakan dirinya ke dokter hanya ketika sudah mengalami gejala berat seperti

mengalami perdarahan spontan per vaginam. Jika itu terjadi, maka kanker leher rahim

sudah berada pada stadium lanjut.

Masalah lain yang menghadang dalam penanggulangan kanker leher rahim di

Indonesia adalah masih rendahnya angka cakupan tes deteksi dini atau skrining kanker

ini. Skrining adalah salah satu cara untuk menemukan lesi pre kanker dan kanker pada

stadium dini. Faktanya, angka skrining kanker leher rahim di Indonesia hanya berkisar

kurang dari 5% (idealnya sekitar 80%). Karena rendahnya angka skrining itulah, maka

pantas saja 70% pasien kanker leher rahim di Indonesia terdiagnosis pada stadium lanjut.

Kondisi ini membuat rendahnya angka kesintasan dan tingginya angka kematian pada

pasien kanker leher rahim di Indonesia. Masalahnya berlanjut karena pemerintah tidak

mempunyai program nasional resmi untuk skrining kanker leher rahim. Ini adalah sebuah

ironi. Mengapa? Karena tes untuk mengetahui kanker leher rahim pada stadium dini

mudah dilakukan dan hal tersebut dapat secara drastis menurunkan angka kematian

akibat kanker ini.

Kanker leher rahim muncul dari zone transformasi di leher rahim. Zone ini lebih

mudah untuk mengalami perubahan ke arah tidak normal dan dapat tumbuh menjadi

kanker jika ada infeksi Human Papilloma Virus (HPV) dan jika terdapat faktor risiko

lain. Kanker leher rahim dapat berkembang sampai 10 tahun setelah infeksi HPV.

Beberapa faktor risiko antara lain memiliki pasangan seksual lebih dari satu, multi paritas

(melahirkan lebih dari empat anak), melakukan hubungan seksual pada usia dini,

penggunaan obat imunosupresan, infeksi genital (alat kelamin), ketidakseimbangan

radikal bebas dan antioksidan, merokok, dan sosial ekonomi lemah. Infeksi HIV juga

dapat meningkatkan risiko terkena infeksi HPV sampai sepuluh kali karena menurunnya

imunitas pada pasien HIV.

Manifestasi klinis dari kanker leher rahim antara lain perdarahan pasca senggama,

sekret vagina, perdarahan antara dua siklus menstruasi, perdarahan pasca menopause,

perdarahan spontan per vaginam, perdarahan per vaginam saat buang air besar, dan juga

nyeri ketika bersenggama.

Solusi untuk pencegahan dan tatalaksana

Sekarang, mari membahas tentang strategi untuk menurunkan angka kejadian

kanker leher rahim. Metode pertama adalah usaha preventif primer. Hal ini mencakup

edukasi untuk mengurangi perilaku seksual berisiko tinggi seperti berhubungan seksual

dengan banyak pasangan, menghindari atau meminimalkan adanya faktor risiko lain

seperti menikah di usia dini, melahirkan anak di usia muda, dan merokok. Vaksin HPV

juga termasuk usaha pencegahan primer. Mengapa? Karena salah satu faktor risiko dari

kanker leher rahim adalah infeksi HPV. Menurut penelitian dari De Boer di tahun 2006,

virus HPV terdeteksi pada 95% kasus kanker leher rahim terutama adalah HPV tipe 16

dan 18. Juga menurut penelitian yang sama, HPV tipe 18 adalah tipe HPV yang lebih

dominan di Indonesia. Hal ini berbeda dengan tipe HPV di negara Asia lainnya seperti

India dan Korea yang lebih dominan adalah HPV tipe 16. Ini memiliki implikasi pada isi

dari vaksin HPV. Vaksinasi HPV adalah salah satu solusi untuk pencegahan kanker leher

rahim. Semua tipe vaksin HPV yang beredar seperti vaksin quadrivalen dan bivalen dapat

digunakan untuk vaksinasi HPV tipe 16 dan 18. Tapi tentu saja biaya yang diperlukan

untuk vaksinasi massal tidaklah murah. Jadi, kita memerlukan strategi lain untuk

menghadapi kanker leher rahim. Salah satunya adalah dengan pencegahan sekunder.

Pencegahan sekunder mencakup deteksi dini dan tatalaksana lesi prekanker yang

sangat sederhana, mudah, dan efektif. Kata kuncinya adalah cakupan skrining massal

untuk mendeteksi lesi pre kanker. Indonesia memerlukan tes skrining yang efektif, aman,

praktis, mudah didapat dan mudah tersedia. Ada beberapa metode deteksi dini kanker

leher rahim seperti Pap smear dan inspeksi visual dengan asam asetat (IVA). Tes Pap

smear tetap menjadi standard utama. Perempuan sebelum awitan aktivitas seksual sampai

usia 65 tahun harus mendapatkan tes skrining tersebut. Tes tersebut dilakukan tiap tahun

dan jika hasil 2-3 tes berurutan negatif maka tes Pap smear dilakukan dengan interval

antara 3 sampai 5 tahun. Tes Pap smear digunakan secara luas sebagai tes skrining untuk

kanker leher rahim tetapi memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasannya antara lain

karena Indonesia tidak banyak memiliki sumber daya yang dapat menginterpretasi

hasilnya. Tetapi ada metode skrining lain yaitu IVA. Walau tes skrining ini bukanlah hal

baru yaitu sudah ditemukan oleh Hinselman di tahun 1925, teknik ini sangat tepat untuk

diterapkan secara massal di Indonesia. IVA dapat membedakan antara leher rahim yang

normal dan tidak normal dengan cara yang murah, mudah tersedia, dan cepat (PATH

2000). Inspeksi visual dengan asam asetat (IVA) adalah salah satu tes untuk

mengidentifikasi lesi pre kanker. Caranya adalah dengan memberikan usapan pada leher

rahim dengan asam asetat 3-5% lalu hasilnya diamati dengan mata telanjang selama 20-

30 detik. Pada IVA, Setelah pengusapan dengan asam asetat 3-5% menggunakan

aplikator kapas lesi pre kanker di leher rahim akan terlihat secara temporer berwarna

lebih putih dari sekitarnya setelah diusap dengan asam asetat. IVA tidak memerlukan

pemeriksaan laboratorium, hasilnya cepat didapatkan, dan tatalaksana dapat dilakukan

setelah pemeriksaan. Salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah

pelatihan tentang IVA pada tenaga kesehatan terutama untuk daerah terpencil.

Terakhir, adalah pencegahan tersier seperti tatalaksana untuk kanker seperti terapi

bedah dan radiasi. Pemilihannya tergantung pada stadium kanker.

Pendekatan strategis pencegahan kanker leher rahim di Indonesia harus

dikembangkan secepatnya. Pendekatan tersebut harus memperhatikan tiga aspek antara

perempuan, pelayanan kesehatan, dan teknologi. Menurut langkah pendekatan kebijakan

pencegahan oleh WHO tahun 2002, langkah awal untuk pencegahan penyakit adalah

mendapatkan komitmen politik, mengikat semua elemen yang terkait, melakukan analisis

situasi dan kondisi yang sesuai dengan kondisi daerah, mengembangkan kebijakan yang

tepat, dan memaksimalkan akses ke penyedia layanan kesehatan. Fokus dari program

adalah untuk memaksimalkan cakupan skrining dan pelayanan kesehatan. Angka

kematian akan menurun jika lebih banyak pasien terdiagnosis saat stadium dini. Ini

adalah kesempatan untuk menemukan kanker pada stadium dini dan untuk melindungi

wanita dari penyakit yang mematikan ini. Pencegahan tetap menjadi langkah yang lebih

tepat dari pengobatan. Jadi, kalau kita bisa menghentikan angka pertumbuhan yang cepat

dari kanker leher rahim dengan memaksimalkan cakupan tes skrining. Mengapa kita tidak

melakukannya? Bukankah mencegah lebih baik dari mengobati?

Penulis adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang sedang

menjalani program penelitian di Leiden University. Penelitian dalam rangka usaha

pencegahan dan tatalaksana kanker leher rahim di negara berkembang dengan fokus

Indonesia. Program ini disponsori oleh Asia-Link Female Cancer Program Foundation

yang mendapat dana dari Pemerintah Belanda dan Europeaid Cooperation office.

Transformasi Nilai Kepemudaan Menuju ke Sumpah Pemuda

Indonesia III

Oleh : Achmad Adhitya, Fahmi Rizanul Amrullah

Abstraksi

Pemuda adalah tenaga kerja produktif bangsa, pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan

karena dia akan menggerakan arah pembangunan bangsa dan menentukan masa depan bangsa.

Kegamangan pemuda dalam menghadapi permasalah bangsa dapat mengurangi agresivitas

pembangunan bangsa. Pemuda harus kembali mengambil peran peran monumental sehingga menjadi

pijakan kokoh untuk langkah pembangunan selanjutnya.

Latar belakang

Pasca turunnya Suharto pada bulan mei 1998, Bangsa Indonesia mengalami masa

transisi demokrasi yang begitu hebat, setelah selama 32 tahun masyarakat mengalami represi

dan ditutupnya suara – suara kritis yang memberi masukan berbeda pada pemerintah. Hal ini

menyebabkan terkekangnya banyak potensi masyarakat yang justru sebenernya bisa dijadikan

alat kontrol sekaligus pemberi masukan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Salah satu kelompok masyarakat ini adalah kelompok pemuda, suara kritis kaum

muda kadang dinilai sebagai sebuah problematika pembangunan, hal ini menyebabkan

berkurangnya tingkat kekritisan kaum muda, yang menyebabkan adanya disorientasi peran

kepemudaan selama rentang waktu pemerintahan orde baru. Tak ada ruang untuk perbedaan

cara pandang.

Suara kaum muda menjadi benar kalau kemudian ia menyuarakan kepentingan

pemerintah dan melancarkan agenda - agenda pemerintah, sedang diluar itu dia menjadi

sebuah “masalah” buat pemerintah.

Krisis moneter pada tahun 1997 seolah menyadarkan kaum muda bahwa mereka

harus kembali mengambil peran dalam perubahan, pemuda harus kembali mendorong

perubahan itu sesuai dengan aspirasi dan keinginan rakyat, proses penjembatanan suara

aspirasi masyarakat dan “telinga” pemerintah yang tersumbat ini menyebabkan kaum muda

kembali memenuhi jalan dan bergerak menuntut perubahan.

Perubahan adalah kata kunci dimana peran pemuda menjadi penting, seolah setiap

terjadi kekacauan dalam berbangsa maka disaat genting itulah pemuda hadir dan mendorong

proses perubahan.

Kemudian rezim Suharto jatuh dan setelah beberapa kali terjadi pergantian rezim ,

pemuda kembali merasa tertantang untuk ikut mendorong proses pembangunan, tidak dalam

posisi berlawanan tapi dalam posisi berdampingan dengan pemerintah mencari solusi terbaik

untuk sekelumit permasalahan bangsa.

Kelompok kaum muda menjadi partner pemerintah untuk bergerak bersama,

menyusun strategi bersama untuk menyelesaikan banyak permasalahan bangsa.

Identifikasi Permasalahan

Dimana posisi pemuda sekarang ? ini adalah pertanyaan kunci yang kadang dipenuhi

jawaban gamang dan penuh retorika. Secara filosofis pemuda bisa dikatakan tenaga produktif

dari pembangunan, pemuda adalah “mesin” bangsa yang memutar negara ini sesuai dengan

kompetensi keilmuannya masing - masing.

Tapi terkadang kita seperti bergerak masing – masing, tanpa tau harus kemana

“roda” bangsa ini diarahkan, hal ini membuat akhirnya setiap pemuda yang memiliki

semangat nasionalisme tinggi dan ide tentang pembangunan bangsa merasa sendirian dan

tidak berada dalam gerbong yang sama atau terkadang ketika berada dalam gerbong yang

sama pun ada kesalah pahaman ide yang menyebabkan friksi padahal ada tujuan bersama

(common goal) namun hanya strategi dan pembahasaan ide yang berbeda. Salah pengertian

dan tidak adanya statement bersama ini yang terkadang memecah belah potensi bersama yang

dimiliki.

Selain itu ada semacam kegamangan identitas pemuda, sebagian merasa modernisasi

berarti sama dengan diserapnya budaya asing secara mentah sehingga sesuatu yang berasal

dari luar adalah suatu nilai yang pasti baik dan diserap mentah mentah, ini berpengaruh

terhadap gaya hidup dan pola konsumerisme yang berlebihan, akhirnya Indonesia menjadi

tempat transit budaya internasional yang dapat mengikis keberadaan budaya lokal.

Tidak adanya bentuk sinergi dan kerja sama yang jelas, antara pemuda dan

pemerintah, konsep “one event one group” seolah menegaskan bahwa peran pemuda selama

ini memang selalu dalam jangka pendek (short term), tidak pernah ada sebuah konsep strategi

jangka panjang yang jelas dari pemerintah untuk bekerja sama dengan kaum muda. Pemuda

hanya dibutuhkan untuk event – event tertentu kemudian selesai tanpa ada proses

keberlanjutannya.

Analisa Permasalahan

Melihat beberapa permasalahan diatas maka seharusnya kita mulai mendudukan diri

kita secara bersama, seluruh pemuda Indonesia untuk merenungkan kembali dimana kita

harusnya meletakkan posisi kita dalam roda gerak pembangunan ini.

Pemuda harusnya bisa berperan lebih dari sekedar motor pembangunan namun juga

terlibat aktif bersama pemerintah untuk bersama sama mencari solusi atas permasalahan

bangsa.

Langkah pertama yang diperlukan adalah sebuah komitmen dan statement bersama

bahwa para pemuda Indonesia memang bersatu dan ingin bersatu dalam gerbong

pembangunan Indonesia. Statement ini memiliki nilai penting karena memberikan penegasan

kepada seluruh elemen bangsa bahwa pemuda Indonesia memang bersatu.

Sumpah Pemuda Indonesia satu dan dua yang pernah dilakukan di masa lampau

seolah mengingatkan kita kembali tentang perlunya arti komitmen yang diharapkan dapat

meminimalisir atau bahkan menghilangkan sama sekali pengkotak-kotakan ide atau

pemikiran tentang pembangunan bangsa.

Khususnya buat para pemuda Indonesia yang ada di luar negeri sebenernya kalau

kemudian potensi para kaum muda ini dikumpulkan dan disinergiskan dengan agenda agenda

kerja pembangunan bangsa maka kita bisa mengakselerasi proses percepatan pemulihan

ekonomi bangsa. Menempatkan peran mereka sebagai duta kita di luar negeri untuk

memberikan informasi yang benar tentang Indonesia, tentang kondisi sosial masyarakatnya,

tentang budaya ataupun tentang isu isu hangat yang sedang beredar di Indonesia.

Selain sebagai duta di luar negeri para pemuda ini juga mampu mencari potensi

kerja sama antara berbagai institusi di luar negeri dengan institusi di dalam negeri yang hal

strategis semacam ini bisa dilakukan tentunya dengan berjalan bersama pemerintah.

Nilai strategis apa yang akan dibangun tentu disesuaikan dengan nilai potensi kerja

samanya dan juga agenda pemerintah yang dapat dibuat oleh para kaum muda.

Isu – Isu Krusial pada Pembahasan Pertemuan PPI se-dunia

Ada beberapa isu krusial yang saya rasa perlu untuk diangkat pada pembahasan

pertemuan PPI se Dunia sesuai dengan analisa permasalahan empirik pada topik-topik yang

lebih khusus :

1. Permasalahan pendidikan

Isu pendidikan pada sebuah bangsa menjadi penting karena tingkat

pendidikan akan memberikan parameter seberapa besar kualitas sumber daya

manusia suatu bangsa.

Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang besar tentu akan sangat

memerlukan potensi sumber daya manusia yang mampu mengolah potensi SDA

(Sumber Daya Alam) tersebut.

Ketergantungan kita pada asing dalam mengelola sumber daya alam

seolah membuat kita tidak independen, tidak bisa berdiri diatas kaki kita sendiri,

perlu adanya batasan buat asing untuk mengelola SDA yang kita miliki.

Pendidikan adalah langkah awal dalam membentuk SDM yang potensial

sehingga kita benar benar mampu berdiri diatas kaki kita sendiri oleh karena itu

peran pendidikan dalam pembangunan bangsa sangat penting.

Statement bersama

(Sumpah Pemuda)

Konferensi para pemuda

dan Pelajar Indonesia

Pemuda bersama

unsur pemerintah

dan swasta bertemu

Memorandum of

understanding

Proses monitoring

thd jalannya ide

2. Hukum

Lemahnya proses penegakan hukum jelas menyulitkan proses

pembangunan, sebenarnya yang jadi masalah bukan hanya pada pengurangan

tingkat kriminalitas dalam negara kita, tapi yang paling penting itu adalah “sense

of justice” karena hal ini berimbas pada dukungan dan kepercayaan masyarakat

pada pemerintah.

Kalau rasa keberpemilikan terhadap bangsa dan kepercayaan terhadap

pemerintah turun maka rasa antipati dan tak ada dukungan buat pemerintah

dalam menjalankan agendanya. Membaiknya proses perbaikan hukum dengan

mulai tampaknya proses penegakan hukum memang sudah baik namun harus

dimaksimalkan, menyelesaikan urusan mafia peradilan tentu tidak mudah namun

dengan pemberian upah yang sesuai sehingga mendorong mereka tidak mudah

disogok, tetap perlu proses pemantauan dari beberapa elemen lain : baik pers,

mahasiswa ataupun LSM sehingga kita sama sama menjaga proses penegakan

hukum dan ini akan berjalan maksimal ketika rasa keadilan itu menyentuh semua

golongan.

3. Ekonomi

Perlu adanya insentif pada masyarakat bawah dalam melakukan kegiatan

ekonomi, pemberian kredit lunak dan bunga yang kecil, pemaksimalan

kerjasama industri besar dan industri kecil melalui kebijakan pemerintah yang

memfasilitasi dan mendorong hal tersebut.

Penggunaan model ekonomi model neo developmentarisme yang pernah

diperkenalkan oleh Presiden Suharto waktu itu terbukti membuat kita sangat

kesulitan dalam melakukan proses perbaikan ekonomi pasca krisis.

Ini harusnya membuat kita mulai sadar bahwa model ekonomi top down

memang tidak cocok namun harus bottom up yang berarti penguatan sektor

industri kecil dan riil.

Kesimpulan

Pertemuan PPI se dunia adalah pertemuan para pelajar cerdas dari seluruh dunia,

proses pematangan ide dan pencarian bentuk kerja sama riil adalah hal yang sangat mungkin

dilakukan. Efektifitas pertemuan besar dengan level dunia akan sangat bergantung pada

proses pembahasan ide sebelum pertemuan itu sendiri, sehingga pertemuan itu sendiri adalah

proses finalisasi dari kerja sama yang mungkin dapat dibangun untuk kepentingan bangsa.

Maju terus bangsaku Indonesia !!

Referensi

Ilmu Budaya Dasar, Kum. Essay M.Habib Mustopo, Penerbit : Usaha Nasional-SBY-1988

Konsep Dsr. Pddk. Luar Sekolah Pengarang : Soelaiman Joesoef Penerbit : Bumi Aksara -

JKT - 1992

Catatan Pinggir , Goenawan Moehamad

hasil akhir imd-spkm

Documents