“Kajian  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) “Kajian  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) TentangTentang

UU No.  13 Tahun 2003 Terhadap UUD RI 1945 UU No.  13 Tahun 2003 Terhadap UUD RI 1945 dan                          dan                          

E l i P l k UU 02/2004/PPHIE l i P l k UU 02/2004/PPHIEvaluasi Pelaksanaan UU 02/2004/PPHIEvaluasi Pelaksanaan UU 02/2004/PPHIPaparan :Paparan :

H. Hasanuddin Rachman H. Hasanuddin Rachman Ketua DPN APINDOKetua DPN APINDO

Bidang Hubungan Industrial dan AdvokasiBidang Hubungan Industrial dan AdvokasiAnggota/Wkl. Ketua BP LKS TRIPNAS Unsur OP/APINDOAnggota/Wkl. Ketua BP LKS TRIPNAS Unsur OP/APINDO

Disampaikan Pada :Disampaikan Pada :Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (RAKERKONAS) APINDO Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (RAKERKONAS) APINDO 

2011201120112011Tema “Indonesia Incorporated : Mendukung Peningkatan Tema “Indonesia Incorporated : Mendukung Peningkatan 

Produktivitas dalam Perluasan Lapangan Kerja”Produktivitas dalam Perluasan Lapangan Kerja”Hotel Polonia Hotel Polonia –– MedanMedan

10/7/201110/7/2011 11

26 26 –– 28 September 201128 September 2011

Topik BahasanTopik BahasanSummary Executive Putusan MK No. 012/PUUSummary Executive Putusan MK No. 012/PUU‐‐I/2003I/2003dan No.115 /PUUdan No.115 /PUU‐‐VII/2009;VII/2009;

Dunia Usaha Menyikapi;Dunia Usaha Menyikapi;

Tindak Lanjut Implementasi Putusan   MK;Tindak Lanjut Implementasi Putusan   MK;

Situasi Paling Akhir Pasca Putusan MK.Situasi Paling Akhir Pasca Putusan MK.

Evaluasi Pelaksanaan UU 02/2004/PPHIEvaluasi Pelaksanaan UU 02/2004/PPHIEvaluasi Pelaksanaan UU 02/2004/PPHIEvaluasi Pelaksanaan UU 02/2004/PPHI

10/7/201110/7/2011 22

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 012/PUU012/PUU‐‐I/2003 Tentang Pengujian Terhadap UUI/2003 Tentang Pengujian Terhadap UU012/PUU012/PUU I/2003 Tentang Pengujian Terhadap UU I/2003 Tentang Pengujian Terhadap UU 13/2003 atas UUD RI 1945 tentang Outsourcing13/2003 atas UUD RI 1945 tentang Outsourcing

M i bM i b b hb h li dli d dib ikdib ik t h dt h d b hb hMenimbangMenimbang bahwabahwa perlindunganperlindungan yangyang diberikandiberikan terhadapterhadap buruhburuhoutsourcingoutsourcing tampaktampak dalamdalam PasalPasal 6666 ayatayat ((11),), ((22)) a,a, cc dandan ayatayat ((44))yangyang berbunyiberbunyi ::”” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ””;;

MenimbangMenimbang bahwabahwa berdasarkanberdasarkan ketentuanketentuan tersebuttersebut didi atas,atas, makamakadalamdalam halhal P/BP/B dimaksuddimaksud ternyataternyata dipekerjakandipekerjakan untukuntukmelaksanakanmelaksanakan kegiatankegiatan pokok,pokok, tidaktidak adaada hubunganhubungan kerjakerja dengandengan

//perusahaanperusahaan penyediapenyedia jasajasa P/BP/B;;

dandan jikajika perusahaanperusahaan penyediapenyedia jasajasa P/BP/B bukanbukan merupakanmerupakan bentukbentukhh b b db b d h kh k kk d id i h kh k t tt t h bh busahausaha yangyang berbadanberbadan hukum,hukum, makamaka demidemi hukumhukum statusstatus hubunganhubungan

kerjakerja antaraantara P/BP/B dandan perusahaanperusahaan penyediapenyedia jasajasa P/BP/B beralihberalihmenjadimenjadi hubunganhubungan kerjakerja antaraantara P/BP/B dengandengan perusahaanperusahaan pemberipemberipekerjaanpekerjaan..

10/7/201110/7/2011 33

p jp j

OlehOleh karenakarena itu,itu, dengandengan memperhatikanmemperhatikan keseimbangankeseimbangan yangyangperluperlu dalamdalam perlindunganperlindungan terhadapterhadap pengusahapengusaha pekerjapekerja padapadaperluperlu dalamdalam perlindunganperlindungan terhadapterhadap pengusaha,pengusaha, pekerjapekerja padapadaperusahaanperusahaan pemberipemberi pekerjaanpekerjaan atauatau sesuaisesuai dengandengan peraturanperaturanperundangperundang‐‐undanganundangan yangyang berlakuberlaku;;

OlehOleh karenanya,karenanya, terlepasterlepas daridari jangkajangka waktuwaktu tertentutertentu yangyangmungkinmungkin menjadimenjadi syaratsyarat perjanjianperjanjian kerjakerja demikiandemikian dalamdalamkesempatankesempatan yangyang tersediatersedia makamaka perlindunganperlindungan hakhak‐‐hakhak buruhburuhkesempatankesempatan yangyang tersedia,tersedia, makamaka perlindunganperlindungan hakhak hakhak buruhburuhsesuaisesuai dengandengan aturanaturan hukumhukum dalamdalam UUUU Ketenegakerjaan,Ketenegakerjaan, tidaktidakterbuktiterbukti bahwabahwa halhal ituitu menyebabkanmenyebabkan sistemsistem outsourcingoutsourcingmerupakanmerupakanmodernmodern slaveryslavery dalamdalam prosesproses produksiproduksi..pp yy pp pp

“STATUS“STATUS TETAPTETAP BEKERJABEKERJA P/BP/B PADAPADA PERUSAHAANPERUSAHAAN OUTSOURCEOUTSOURCEMENDAPATKANMENDAPATKAN PERLINDUNGANPERLINDUNGAN HAKHAK‐‐HAKHAK SESUAISESUAI DENGANDENGANMENDAPATKANMENDAPATKAN PERLINDUNGANPERLINDUNGAN HAKHAK HAKHAK SESUAISESUAI DENGANDENGANATURANATURAN HUKUMHUKUM DALAMDALAM UUUU KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN DENGANDENGAN P/BP/BYANGYANG BEKERJABEKERJA TETAPTETAP DIDI PERUSAHAANPERUSAHAAN PEMBERIPEMBERI KERJA”KERJA”

10/7/201110/7/2011 44

PutusanPutusanPerkara Nomor 012/PUUPerkara Nomor 012/PUU‐‐I/2003I/2003

ExecutiveExecutive SummarySummary

11.. MahkamahMahkamah Konstitusi,Konstitusi, telahtelah memeriksa,memeriksa, mengadili,mengadili, dandan memutusmemutus perkaraperkarakonstitusikonstitusi padapada tingkattingkat pertamapertama dandan terakhir,terakhir, menjatuhkanmenjatuhkan putusanputusan dalamdalampp gg pp ,, jj ppperkaraperkara permohonanpermohonan PengujianPengujian UUUU NoNo.. 1313 TahunTahun 20032003 tentangtentangKetenagakerjaanKetenagakerjaan terhadapterhadap UUDUUD NRINRI TahunTahun 19451945,, yangyang diajukandiajukan oleholeh 3737orangorang pimpinanpimpinan SP/SBSP/SB seluruhseluruh IndonesiaIndonesia yangyang diwakilidiwakili oleholeh LBHLBH Jakarta,Jakarta,selanjutnyaselanjutnya disebutdisebut sebagaisebagai PARAPARA PEMOHONPEMOHON;;

22.. MahkamahMahkamah KonstitusiKonstitusi telahtelah ::

‐‐ membacamembaca suratsurat permohonanpermohonan ParaPara PemohonPemohon;;pp ;;

‐‐ mendengarmendengar keteranganketerangan ParaPara PemohonPemohon;;

‐‐ mendengarmendengar keteranganketerangan PemerintahPemerintah dandan DewanDewan PerwakilanPerwakilan RakyatRakyatRepublikRepublik IndonesiaIndonesia;;RepublikRepublik IndonesiaIndonesia;;

‐‐ membacamembaca keteranganketerangan tertulistertulis PemerintahPemerintah dandan DewanDewan PerwakilanPerwakilan RakyatRakyatRepublikRepublik IndonesiaIndonesia;;

memeriksamemeriksa buktibukti buktibukti;;

10/7/201110/7/2011 55

‐‐ memeriksamemeriksa buktibukti‐‐buktibukti;;

‐‐ mendengarmendengar keteranganketerangan AhliAhli dandan SaksiSaksi daridari ParaPara PemohonPemohon

33.. ParaPara PemohonPemohon telahtelah mengajukanmengajukan permohonanpermohonan pengujianpengujian UndangUndang‐‐undangundang NomorNomor 1313 TahunTahun 20032003 tentangtentang KetenagakerjaanKetenagakerjaan(selanjutnya(selanjutnya disebutdisebut UUUU Ketenagakerjaan)Ketenagakerjaan) terhadapterhadap UndangUndang‐‐UndangUndang DasarDasar NegaraNegara RepublikRepublik IndonesiaIndonesia TahunTahun 19451945 (selanjutnya(selanjutnyagg gg pp ( j y( j ydisebutdisebut UUDUUD 19451945)) dengandengan suratsurat permohonannyapermohonannya bertanggalbertanggal 1818JuniJuni 20032003 yangyang diterimaditerima didi KepaniteraanKepaniteraan MahkamahMahkamah KonstitusiKonstitusiRepublikRepublik IndonesiaIndonesia selanjutnyaselanjutnya disebutdisebut Mahkamah)Mahkamah) padapada tanggaltanggalpp j yj y )) pp gggg1515 OktoberOktober 20032003 dengandengan RegistrasiRegistrasi PerkaraPerkara NomorNomor 012012/PUU/PUU‐‐I/I/20032003,, telahtelah diperbaikidiperbaiki dandan diterimaditerima didi KepaniteraanKepaniteraan MahkamahMahkamahKonstitusiKonstitusi RepublikRepublik IndonesiaIndonesia padapada tanggaltanggal 2121 NopemberNopember 20032003..KonstitusiKonstitusi RepublikRepublik IndonesiaIndonesia padapada tanggaltanggal 2121 NopemberNopember 20032003..

10/7/201110/7/2011 66

KRONOLOGISKRONOLOGISKRONOLOGISKRONOLOGISII.. PendahuluanPendahuluan

PencantumanPencantuman “Hak“Hak atasatas pekerjaanpekerjaan dandan penghidupanpenghidupan yangyang layaklayakPencantumanPencantuman HakHak atasatas pekerjaanpekerjaan dandan penghidupanpenghidupan yangyang layaklayakbagibagi kemanusiaan”kemanusiaan” ditetapkanditetapkan sebagaisebagai hakhak azasiazasi manusiamanusia wargawarganegaranegara yangyang secarasecara khususkhusus telahtelah dimuatdimuat didi dalamdalam UUDUUD 19451945;;

A tA t i ii i jj tt t k itt k it dd t jt j bbAmanatAmanat iniini jugajuga amatamat terkaitterkait dengandengan tujuantujuan umumumum bangsabangsaIndonesiaIndonesia sebagaimanasebagaimana termuattermuat didi dalamdalam PembukaanPembukaan UUDUUD 19451945untukuntuk “memajukan“memajukan kesejahteraankesejahteraan umum”umum” berdasarkanberdasarkan Pancasila,Pancasila,

kk ii ”k dil”k dil i li l b ib i l hl h kk I d i ”I d i ”untukuntuk terciptanyaterciptanya ::”keadilan”keadilan sosialsosial bagibagi seluruhseluruh rakyatrakyat Indonesia”Indonesia”;;

Negara,Negara, maumau tidaktidak maumau harusharus terlibatterlibat dandan bertanggungbertanggung jawabjawabterhadapterhadap soalsoal perburuhanperburuhan dengandengan menjaminmenjamin agaragar merekamereka dapatdapatterlindungiterlindungi hakhak‐‐haknyahaknya dalamdalam bingkaibingkai konstitusikonstitusi;;

DstDst.. DstDst.. ………………..

10/7/201110/7/2011 77

IIII.. KedudukanKedudukan HukumHukum dandan KepentinganKepentingan PemohonPemohon

UUUU NoNo.. 2424//20032003 tentangtentang MKMK PasalPasal 11 ayatayat ((33)) hurufhuruf aa dinyatakandinyatakanbahwabahwa :: PermohonanPermohonan adalahadalah permintaanpermintaan yangyang diajukandiajukan secarasecaratertulistertulis kepadakepada MKMK mengenaimengenai pengujianpengujian undangundang‐‐undangundang UUDUUD RIRItertulistertulis kepadakepada MKMK mengenaimengenai pengujianpengujian undangundang undangundang UUDUUD RIRI19451945;;

SelanjutnyaSelanjutnya dalamdalam PasalPasal 5151 ayatayat ((11)) hurufhuruf aa UUUU MKMK jugajuga dinyatakandinyatakanbahwabahwa :: PemohonPemohon adalahadalah pihakpihak yangyang menganggapmenganggap hakhak dan/ataudan/ataubahwabahwa :: PemohonPemohon adalahadalah pihakpihak yangyang menganggapmenganggap hakhak dan/ataudan/ataukewenangankewenangan konstitusionilnyakonstitusionilnya dirugikandirugikan oleholeh berlakunyaberlakunya UU,UU, yaituyaitu ::aa.. peroranganperorangan wargawarga negaranegara IndonesiaIndonesia;;

DstDst.. DstDst.. YangYang padapada dasarnyadasarnya PemohonPemohon mempunyaimempunyai kedudukankedudukanhukumhukum dandan dasardasar kepentingankepentingan untukuntuk mengajukanmengajukan permohonanpermohonan hakhakujiuji terhadapterhadap pemberlakuanpemberlakuan UUUU KetenagakerjaanKetenagakerjaan karenakarenamempunyaimempunyai kepentingankepentingan secarasecara dandan akanakan menerimamenerima dampakdampaksecarasecara langsunglangsung daridari pelaksanaanpelaksanaan UUUU KetenagalerjaanKetenagalerjaan..

10/7/201110/7/2011 88

IIIIII.. AlasanAlasan‐‐AlasanAlasan HukumHukumMengajukanMengajukan PermohonanPermohonan HakHak UjiUji

MemuatMemuat tentangtentang AA.. FaktaFakta‐‐FaktaFakta HukumHukum :: 1111 butirbutir;; BB.. ArgumenArgumen‐‐ArgumenArgumen HukumHukum :: 77 butirbutir ditambahditambah beberapabeberapa penjelasanpenjelasan tambahantambahanyangyang padapada dasarnyadasarnya berisiberisi tuduhantuduhan bahwabahwa UUUU 1313//20032003 memuatmemuaty gy g pp yyhalhal‐‐halhal yangyang bertentanganbertentangan dengandengan UUDUUD 19451945;;

KhususKhusus terkaitterkait OutsourcingOutsourcing dinyatakandinyatakan :: BertentanganBertentangan dengandengan PasalPasal3333 UUDUUD 19451945 :: UUUU KetengakerjaanKetengakerjaan menempatkanmenempatkan3333 UUDUUD 19451945 :: ………….. UUUU KetengakerjaanKetengakerjaan menempatkanmenempatkanburuh/pekerjaburuh/pekerja sebagaisebagai faktorfaktor produksiproduksi semata,semata, dengandengan begitubegitumudahmudah dipekerjakandipekerjakan bilabila dibutuhkandibutuhkan untukuntuk kemudiankemudian didi PHKPHK ketikaketikatidaktidak dibutuhkandibutuhkan lagilagi DenganDengan demikiandemikian komponenkomponen upahupah sebagaisebagaitidaktidak dibutuhkandibutuhkan lagilagi.. DenganDengan demikiandemikian komponenkomponen upahupah sebagaisebagaisalahsalah satusatu daridari biayabiaya‐‐biayabiaya (costs)(costs) bisabisa tetaptetap ditekanditekan seminimalseminimalmungkinmungkin.. InilahInilah yangyang akanakan terjaditerjadi dengandengan dilegalkannyadilegalkannya sistemsistem kerjakerja“pemborongan“pemborongan pekerjaan”pekerjaan” (“outsourcing”)(“outsourcing”) sebagaimanasebagaimana dalamdalampemboronganpemborongan pekerjaanpekerjaan ( outsourcing )( outsourcing ) sebagaimanasebagaimana dalamdalamPasalPasal 6464 –– 6666,, yangyang akanakan menjadikanmenjadikan buruh/pekerjaburuh/pekerja sematasemata sebagaisebagaisapisapi perahanperahan parapara pemilikpemilik modalmodal;; ……………………..

10/7/201110/7/2011 99

B hB h d ld l k kk k “ i ”“ i ” l hl h b lb l ddBahwaBahwa dalamdalam prakteknyaprakteknya “outsourcing”“outsourcing” telahtelah berlangsungberlangsung dandan“daripada“daripada tidaktidak diaturdiatur lebihlebih baikbaik diatur”diatur” tidaktidak bisabisa menjadimenjadi alasan,alasan,karenakarena dalamdalam prakteknyaprakteknya buruhburuh IndonesiaIndonesia pubpub sejaksejak lamalama sudahsudah

((harusharus mengalamimengalami yangyang disebutdisebut dengandengan “penindasan“penindasan upah”upah” (wage(wagerepression)repression) untukuntuk dibedakandibedakan dengandengan “penindasan“penindasan buruh”buruh” (labour(labourrepression)repression) padapada umumnyaumumnya.. HasilHasil penelitianpenelitian internasionalinternasional sudahsudahbanyakbanyak menunjukkanmenunjukkan bahwabahwa dstdst.. ……………….;.;’’

DiDi sinilahsinilah persispersis “perbudakan“perbudakan modern”modern” dandan degradasidegradasi nilainilai manusia,manusia,“buruh“buruh sebagaisebagai komoditaskomoditas atauatau barangbarang dagangan”dagangan” akanakan terjaditerjadigg gg g gg g jjsecarasecara resmiresmi dandan diresmikandiresmikan melaluimelalui sebuahsebuah undangundang‐‐undangundang“Kemakmuran“Kemakmuran masyarakat”masyarakat” yangyang diamanatkandiamanatkan konstitusipunkonstitusipun hanyahanyaakanakan menjadimenjadi katakata‐‐katakata kosongkosong belakabelaka;;akanakan menjadimenjadi katakata katakata kosongkosong belakabelaka;;

10/7/201110/7/2011 1010

PP P hP h hh k dk d KK MKMK RIRI kk ikikParaPara PemohonPemohon memohonmemohon kepadakepada KetuaKetua MKMK RIRI untukuntuk memeriksamemeriksadandan memutusmemutus PermohonanPermohonan HakHak UjiUji terhadapterhadap UUUU NoNo.. 1313 20032003/Ketenagakerjaan/Ketenagakerjaan sebagaisebagai berikutberikut ::

11.. MenerimaMenerima dandan mengabulkanmengabulkan seluruhseluruh permohonanpermohonan hakhak ujiuji iniini;;

22.. MenyatakanMenyatakan UUUU 1313 20032003 KetenagakerjaanKetenagakerjaan sebagaisebagai bertentanganbertentangandengandengan UUDUUD RIRI 19451945;;dengandengan UUDUUD RIRI 19451945;;

33.. MenyatakanMenyatakan UUUU 1313 20032003 KetenagakerjaanKetenagakerjaan seebagaiseebagai tidaktidakmempunyaimempunyai kekuatankekuatan hukunhukun yangyang mengingatmengingat dandan tidaktidak berlakuberlakuumumumum;;umumumum;;

44.. MemerintahkanMemerintahkan kepadakepada PemerintahPemerintah RIRI cqcq PresidenPresiden RIRI dandan DPRDPR RIRIuntukuntuk mencabutmencabut dandan menyatakanmenyatakan tidaktidak berlakuberlaku UUUU 1313//20032003KetenagakerjaanKetenagakerjaan..

10/7/201110/7/2011 1111

Putusan   Nomor 115/PUUPutusan   Nomor 115/PUU‐‐VII/2009 Mahkamah Konstitusi RIVII/2009 Mahkamah Konstitusi RI(Executive Summary)(Executive Summary)

[1.2]             [1.2]             1. Ronald Ebenhard Pattiasina, karyawan swasta; 2. Puji Rahmat, 1. Ronald Ebenhard Pattiasina, karyawan swasta; 2. Puji Rahmat, karyawan swasta, baik untuk atas nama pribadi maupun sebagai karyawan swasta, baik untuk atas nama pribadi maupun sebagai perwakilan dari kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, perwakilan dari kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, yang dalam hal ini adalah : Serikat Pekerja BCA Bersatu PT Bank Centralyang dalam hal ini adalah : Serikat Pekerja BCA Bersatu PT Bank Centralyang dalam hal ini adalah : Serikat Pekerja BCA Bersatu, PT Bank Central yang dalam hal ini adalah : Serikat Pekerja BCA Bersatu, PT Bank Central Asia Menara BCA Lantai 22 Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 1 Asia Menara BCA Lantai 22 Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai :Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai :

Pemohon :Pemohon :

[1.2) Membaca permohonan dari Pemohon;[1.2) Membaca permohonan dari Pemohon;M d k t d i P hM d k t d i P hMendengar keterangan dari Pemohon;Mendengar keterangan dari Pemohon;Memeriksa buktiMemeriksa bukti‐‐bukti yang diajukan oloeh Pemohon;bukti yang diajukan oloeh Pemohon;Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan   Perwakilan Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan   Perwakilan Rakyat;Rakyat;y ;y ;Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;Membaca kesimpulan Pemohon.  Membaca kesimpulan Pemohon.  

10/7/201110/7/2011 1212

Duduk PerkaraDuduk PerkaraPemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan 27 Juli 2009Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan 27 Juli 2009terdaftar di Kepaniteraan MK pada 10 Agustus 2009 dengan registrasiterdaftar di Kepaniteraan MK pada 10 Agustus 2009 dengan registrasiterdaftar di Kepaniteraan MK pada 10 Agustus 2009 dengan registrasiterdaftar di Kepaniteraan MK pada 10 Agustus 2009 dengan registrasiNo. 115/PUUNo. 115/PUU‐‐VII/2009 yang telah diperbaiki dan diterima 9 September VII/2009 yang telah diperbaiki dan diterima 9 September 2009, menguraikan hal2009, menguraikan hal‐‐hal sebagai berikut :hal sebagai berikut :

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi :I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi :

1.  Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.1.  Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.24 Tahun 2003 tentang MK salah satu kewenangan MK adalah24 Tahun 2003 tentang MK salah satu kewenangan MK adalah24 Tahun 2003 tentang MK.; salah satu kewenangan MK adalah24 Tahun 2003 tentang MK.; salah satu kewenangan MK adalahmelakukan pengujian (yudicial review) UU terhadap UUD 1945 (Bukti Pmelakukan pengujian (yudicial review) UU terhadap UUD 1945 (Bukti P‐‐2) ;2) ;

2.  Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan, “MK berwenang2.  Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan, “MK berwenangmengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifatmengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifatfinal untuk menguji UU terhadap UUD 1945”;final untuk menguji UU terhadap UUD 1945”;

3 Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan bahwa “MK3 Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan bahwa “MK3. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan bahwa  MK3. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan bahwa  MKberwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyaberwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final  untuk :bersifat final  untuk :

10/7/201110/7/2011 1313

a) menguji UU terhadap UUD Negara RI 1945 (Buktia) menguji UU terhadap UUD Negara RI 1945 (Bukti‐‐3);  3);  

Lanjutan Duduk PerkaraLanjutan Duduk PerkaraLanjutan Duduk PerkaraLanjutan Duduk Perkara

4. 4. Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 Tentang PembentukanPasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 Tentang PembentukanPeraturan PerundangPeraturan Perundang‐‐undangan mengatur bahwaundangan mengatur bahwasecara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi darisecara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dariUU, oleh karenanya setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan UU, oleh karenanya setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;dengan UUD 1945;dengan UUD 1945;dengan UUD 1945;

Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentanganJika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangandengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapatdengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapatdengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapatdengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapatdimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian UU;dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian UU;

Berdasarkan halBerdasarkan hal‐‐hal tersebut diatas, MK berwenanghal tersebut diatas, MK berwenang, g, guntuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian UU ini.untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian UU ini.

10/7/201110/7/2011 1414

Lanjutan Duduk PerkaraLanjutan Duduk Perkara

II. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Pemohon :II. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Pemohon :

555.  5.  Sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK menyatakan, “PemohonSesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK menyatakan, “Pemohonadalah pihak yang menganggap hak dan/kewenangan konstitusionalnyaadalah pihak yang menganggap hak dan/kewenangan konstitusionalnyadirugikan oleh berlakunya Undangdirugikan oleh berlakunya Undang‐‐Undang, yaitu :Undang, yaitu :

I d iI d ia. perorangan warga negara Indonesia;a. perorangan warga negara Indonesia;b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidupb. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidupdan sesuai dengan prinsip NKRI yang diatur dalam UU;dan sesuai dengan prinsip NKRI yang diatur dalam UU;

c badan hukum publik atau privat atauc badan hukum publik atau privat atauc. badan hukum publik atau privat atau,c. badan hukum publik atau privat atau,d. lembaga negara.d. lembaga negara.

6.  Bahwa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah sebagai 6.  Bahwa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah sebagai 6. a a edudu a u u ( ega sta d g) e o o ada a sebaga6. a a edudu a u u ( ega sta d g) e o o ada a sebagaperorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 huruf a UU MK beserta penjelasannya;51 ayat 1 huruf a UU MK beserta penjelasannya;

10/7/201110/7/2011 1515

Lanjutan Duduk PerkaraLanjutan Duduk Perkara7777.. SebagaiSebagai persyaratanpersyaratan awalawal PemohonPemohon telahtelah menyiapkanmenyiapkan dokumendokumen‐‐dokumendokumen sbbsbb.. ::

ii.. KartuKartu TandaTanda PendudukPenduduk NoNo.. 32760105117200013276010511720001 atasatas namanama RonaldRonald EbenhardEbenhardPattiasinaPattiasina (Lampiran(Lampiran 11a)a);;PattiasinaPattiasina (Lampiran(Lampiran 11a)a);;

iiii.. KartuKartu TandaTanda PendudukPenduduk NoNo.. 3232..7777..7272..10041004//0344503445//7201301272013012 atasatas namanama PujiPujiRahmatRahmat (Lampiran(Lampiran 11b)b);;

iiiiii.. AnggaranAnggaran DasarDasar dandan AnggaranAnggaran RumahRumah TanggaTangga SPSP BCABCA BersatuBersatu(Lampiran(Lampiran 11c)c);;

88.. PengesahanPengesahan PemohonPemohon sebagaisebagai sebuahsebuah organisasiorganisasi serikatserikat pekerjapekerja atauatau kelompokkelompokorangorang yangyang mempunyaimempunyai samasama adalahadalah mengacumengacu padapada suratsurat daridari SukuSuku DinasDinas TenagaTenagaKerjaKerja dandan TransmigrasiTransmigrasi KotamadyaKotamadya JakartaJakarta SelatanSelatan NoNo.. 2727//4444//‐‐11..838838 tanggaltanggal 0606JuliJuli 20072007 perihalperihal PencatatanPencatatan dandan PemberianPemberian NomorNomor BuktiBukti PencatatanPencatatan SP/SBSP/SB didiPerusahaan,Perusahaan, SP/SBSP/SB didi luarluar Perusahaan,Perusahaan, FederasiFederasi SP/SB,SP/SB, KonfederasiKonfederasi SP/SBSP/SB yangyangmemberikanmemberikan KonfirmasiKonfirmasi NomorNomor BuktiBukti PencatatanPencatatan519519/P/VIU/P/VIU20072007 tanggaltanggal 66 JuliJuli20072007 kepadakepada PemohonPemohon (Lampiran(Lampiran 22));;

10/7/201110/7/2011 1616

Lanjutan Duduk Lanjutan Duduk PerkaraPerkara

999. 9. Berdasarkan Surat Ketetapan MUNASLUB SP BCA Bersatu di Tretes, Berdasarkan Surat Ketetapan MUNASLUB SP BCA Bersatu di Tretes, Pasuruan pada tanggal 05 sampai dengan 07 Maret 2009 dengan No. Pasuruan pada tanggal 05 sampai dengan 07 Maret 2009 dengan No. Keputusan : 009/MUNASLUB/SP BCA BERSATU/ 2009 tanggal 06 Maret Keputusan : 009/MUNASLUB/SP BCA BERSATU/ 2009 tanggal 06 Maret 2009 ih l P t K t F t (E Offi i K t U DPP SP2009 ih l P t K t F t (E Offi i K t U DPP SP2009 perihal Penetapan Ketua Formatur (Ex Officio Ketua Umum DPP SP 2009 perihal Penetapan Ketua Formatur (Ex Officio Ketua Umum DPP SP BCA Bersatu), sehingga dalam posisinya tersebut, Ketua Umum DPP SP BCA Bersatu), sehingga dalam posisinya tersebut, Ketua Umum DPP SP BCA Bersatu dalam hal ini adalah Ronald Ebenhard Pattiasina dapat BCA Bersatu dalam hal ini adalah Ronald Ebenhard Pattiasina dapat mewakili untuk atas nama organisasi SP BCA Bersatu ;mewakili untuk atas nama organisasi SP BCA Bersatu ;mewakili untuk atas nama organisasi SP BCA Bersatu ;mewakili untuk atas nama organisasi SP BCA Bersatu ;

Yang keanggotaannya terbentang dari Lhokseumawe sampai Papua Yang keanggotaannya terbentang dari Lhokseumawe sampai Papua (Jayapura) dengan jumlah anggota lebih dari 1 280 orang untuk(Jayapura) dengan jumlah anggota lebih dari 1 280 orang untuk(Jayapura) dengan jumlah anggota lebih dari 1.280 orang untuk (Jayapura) dengan jumlah anggota lebih dari 1.280 orang untuk mengajukan uji materi Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 UU 13/2003 mengajukan uji materi Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 UU 13/2003 kepada MK (Lampiran 3). kepada MK (Lampiran 3). 

10/7/201110/7/2011 1717

Lanjutan Duduk PerkaraLanjutan Duduk Perkara

1010.. BerdasarkanBerdasarkan padapada PasalPasal 2828 UUDUUD 19451945 yangyang memberikanmemberikan jaminanjaminanperlindunganperlindungan dandan hakhak dalamdalam menyampaikanmenyampaikan pendapatpendapat atauatau aspirasiaspirasisebagaimanasebagaimana disebutkandisebutkan bahwabahwa “Kemerdekaan“Kemerdekaan berserikatberserikat dandan berkumpul,berkumpul,mengeluarkanmengeluarkan pikiranpikiran dengandengan lisanlisan dandan tulisantulisan dandan sebagainyasebagainya ditetapkanditetapkanmengeluarkanmengeluarkan pikiranpikiran dengandengan lisanlisan dandan tulisantulisan dandan sebagainyasebagainya ditetapkanditetapkandengandengan undangundang‐‐ undang”undang”.. ;; (Bukti(Bukti PP‐‐22));;

1111.. PasalPasal 2828EE ayatayat ((33)) UUDUUD 19451945 menyatakanmenyatakan “Setiap“Setiap orangorang berhakberhak atasataskebebasankebebasan berserikat,berserikat, berkumpulberkumpul dandan mengeluarkanmengeluarkan pendapatpendapat;; (Bukti(Bukti PP‐‐22));;

1212.. MengacuMengacu padapada PasalPasal 11 ayatayat ((11)) UUUU NoNo.. 2121//20002000/SP/SB/SP/SB yangyang menyatakan,menyatakan,“Serikat“Serikat Pekerja/serikatPekerja/serikat buruhburuh adalahadalah organisasiorganisasi yangyang dibentukdibentuk dari,dari, oleh,oleh,SerikatSerikat Pekerja/serikatPekerja/serikat buruhburuh adalahadalah organisasiorganisasi yangyang dibentukdibentuk dari,dari, oleh,oleh,dandan untukuntuk pekerja/buruhpekerja/buruh baikbaik didi perusahaanperusahaan naupunnaupun diluardiluar perusahaan,perusahaan, yangyangbersifatbersifat bebas,bebas, terbuka,terbuka, mandiri,mandiri, demokratisdemokratis dandan bertanggungbertanggung jawabjawab gunagunamemperjuangkan,memperjuangkan, membelamembela sertaserta melindungimelindungi hakhak dandan kepentingankepentingan pekerjapekerja dandanb hb h i k ki k k k j hk j h k j /b hk j /b h dd k l ”k l ”buruhburuh sertaserta meningkatkanmeningkatkan kesejahteraankesejahteraan pekerja/buruhpekerja/buruh dandan keluarganya”keluarganya”;;(Bukti(Bukti PP‐‐44));;

10/7/201110/7/2011 1818

Lanjutan Duduk PerkaraLanjutan Duduk Perkara

13.13. Pasal 4 ayat (2) UU 21/2000/SP/SB juga  mengatur bahwa “Untuk Pasal 4 ayat (2) UU 21/2000/SP/SB juga  mengatur bahwa “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sp/sb, mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sp/sb, federasi dan konfederasi sp/sb mempunyai fungsi :federasi dan konfederasi sp/sb mempunyai fungsi :a.a. sebagai pihak dalam pembuatan pkb dan penyelesaian sebagai pihak dalam pembuatan pkb dan penyelesaian 

perselisihan industrial;perselisihan industrial;b.b. sebagai wakil p/b dalam lks di bidang ketenagakerjaan sesuai sebagai wakil p/b dalam lks di bidang ketenagakerjaan sesuai 

dengan tingkatannya;dengan tingkatannya;dengan tingkatannya;dengan tingkatannya;c.c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang 

harmonis,  dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan harmonis,  dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangperundang‐‐undangan yang berlaku;undangan yang berlaku;perundangperundang undangan yang berlaku;undangan yang berlaku;

d.d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan  hak sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan  hak dan kepentingan anggotanya; dan kepentingan anggotanya; 

e.e. sebagai perencana, pelaksana, dan tanggung jawab pemogokan sebagai perencana, pelaksana, dan tanggung jawab pemogokan g p , p , gg g j p gg p , p , gg g j p gp/b sesuai dengan peraturan perundangp/b sesuai dengan peraturan perundang‐‐undangan yang undangan yang berlaku;berlaku;

f.f. sebagai wakil p/b dalam memperjuangkan kepemilikan saham sebagai wakil p/b dalam memperjuangkan kepemilikan saham d l hd l h

10/7/201110/7/2011 1919

dalam perusahaan. dalam perusahaan. 

Lanjutan Duduk PerkaraLanjutan Duduk Perkara1414..BerlandaskanBerlandaskan PasalPasal 2828 dandan PasalPasal 2828EE ayatayat ((33)) UUDUUD 19451945,, makamaka PemohonPemohon1414..BerlandaskanBerlandaskan PasalPasal 2828 dandan PasalPasal 2828EE ayatayat ((33)) UUDUUD 19451945,, makamaka PemohonPemohon

secarasecara konstitusionalkonstitusional mempunyaimempunyai hakhak asasiasasi untukuntuk menyampaikanmenyampaikanaspirasiaspirasi dalamdalam rangkarangka memperjuangkan,memperjuangkan, membelamembela sertaserta melindungimelindungi hakhakdandan kepentingankepentingan pekerjapekerja melaluimelalui perundinganperundingan PKBPKB yangyang adaada didi dalamdalamperusahaanperusahaan;;perusahaanperusahaan;;

1515..MengacuMengacu padapada ketentuanketentuan peraturanperaturan perper ––UUUU‐‐anan sebagaimanasebagaimana diaturdiaturdalamdalam PasalPasal 44 ayatayat ((22)) UUUU 2121//20042004/SP/SB,/SP/SB, makamaka PemohonPemohon punpun

ii h kh k t kt k t tt t tt j dij di l hl h tt ih kih k d ld lmempunyaimempunyai hakhak untukuntuk turutturut sertaserta menjadimenjadi salahsalah satusatu pihakpihak dalamdalamperundinganperundingan pembuatanpembuatan PKBPKB antaraantara PekerjaPekerja yangyang diwakilidiwakili oleholeh SPSPdengandengan PengusahaPengusaha yangyang diwakilidiwakili oleholeh ManajemenManajemen (dalam(dalam halhal iniini adalahadalahManajemenManajemen PTPT BCABCA TbkTbk..),), dalamdalam rangkarangka menyalurkanmenyalurkan dandan

j kj k i ii i h kh k ttmemperjuangkanmemperjuangkan aspirasiaspirasi hakhak anggotanyaanggotanya;;

1616..PertimbanganPertimbangan mendasarmendasar yangyang digunakandigunakan dalamdalam permohonanpermohonan iniini adalahadalahbahwasanyabahwasanya PKBPKB merupakanmerupakan ketentuanketentuan yangyang berlakuberlaku bagibagi seluruhseluruhyy pp y gy g ggpekerjapekerja yangyang adaada didi dalamdalam perusahaan,perusahaan, makamaka dengandengan demikiandemikian dapatdapatditarikditarik sebuahsebuah analogianalogi bahwabahwa hakekathakekat daridari pembuatanpembuatan PKBPKB adalahadalahpembuatanpembuatan UUUU yangyang berlakuberlaku dandan mengikatmengikat bagibagi seluruhseluruh komponenkomponen yangyangadaada didi dalamdalam perusahaanperusahaan;;

10/7/201110/7/2011 2020

pp ;;

Lanjutan Duduk PerkaraLanjutan Duduk Perkara17.17.Pembuatan UU yang berlaku dan mengikat bagi seluruh komponen yang ada di Pembuatan UU yang berlaku dan mengikat bagi seluruh komponen yang ada di y g g g p y gy g g g p y g

dalam perusahaan , maka sudah barang tentu menjadi suatu keharusan di dalam dalam perusahaan , maka sudah barang tentu menjadi suatu keharusan di dalam negara hukum yang berkeadilan bahwa pembuatan UU tersebut melibatkan negara hukum yang berkeadilan bahwa pembuatan UU tersebut melibatkan pihkapihka‐‐pihak yang terkait di dalam perusahaan, yaitu dalam hal ini adalah seluruh pihak yang terkait di dalam perusahaan, yaitu dalam hal ini adalah seluruh SP yang ada di dalam perusahaan;SP yang ada di dalam perusahaan;

18.18. Asas keterwakilan  di dalam TP PKB di dalam perusahaan adalah sebuah hak Asas keterwakilan  di dalam TP PKB di dalam perusahaan adalah sebuah hak asasi maupun hak konstitusional yang harus dilindungi oleh UU sebagai amanat asasi maupun hak konstitusional yang harus dilindungi oleh UU sebagai amanat dan pelaksanaan dari hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik dan pelaksanaan dari hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik li t li b i di k d d l P l 28E t (3) UUD 1945li t li b i di k d d l P l 28E t (3) UUD 1945lisan maupun tulisan sebagai dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 lisan maupun tulisan sebagai dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tersebut;tersebut;

19.19. Jika kemudian terdapat suatu bantahan, argumentasi atau pandangan Jika kemudian terdapat suatu bantahan, argumentasi atau pandangan b h k t j di k ki b it b k kil d i SPb h k t j di k ki b it b k kil d i SPbahwasanya akan terjadi kemungkinan begitu banyaknya perwakilan dari SP bahwasanya akan terjadi kemungkinan begitu banyaknya perwakilan dari SP yang akan duduk dalam Tim Perunding (TP) SP, maka dengan mengacu asa yang akan duduk dalam Tim Perunding (TP) SP, maka dengan mengacu asa keterwakilan sebagaimana dinyatakan dalam sila keketerwakilan sebagaimana dinyatakan dalam sila ke‐‐4 Pancasila yang berbunyi :4 Pancasila yang berbunyi :

“K k di i i l h hik k bij k d l“K k di i i l h hik k bij k d l“Kerakyatan yang dipimpinan oleh hikmat kebijaksanaan dalam “Kerakyatan yang dipimpinan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, SP dengan keanggotaan lebih dari 2,5 % dari permusyawaratan/perwakilan”, SP dengan keanggotaan lebih dari 2,5 % dari total seluruh pekerja yang ada di dalam perusahaan dapat duduk dalam TP SP total seluruh pekerja yang ada di dalam perusahaan dapat duduk dalam TP SP untuk merundingkan PKB dengan TP Manajemen perusahaan. untuk merundingkan PKB dengan TP Manajemen perusahaan. 

10/7/201110/7/2011 2121

Lanjutan & Kesimpulan DPLanjutan & Kesimpulan DPj pj p

Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan kepentinganPemohon mempunyai kedudukan hukum dan kepentinganPemohon mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 120 ayat konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 UU 13/2003/ Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 (1) dan Pasal 121 UU 13/2003/ Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 karena pasal tersebut mengandung materi muatan yang bersifatkarena pasal tersebut mengandung materi muatan yang bersifatkarena pasal tersebut mengandung materi muatan yang bersifat karena pasal tersebut mengandung materi muatan yang bersifat membatasi, menghambat, menghilangkan dan mendiskriminasikan hakmembatasi, menghambat, menghilangkan dan mendiskriminasikan hak‐‐hak Pemohon sesuai dengan fungsi dan tujuan dibentuknya SP di dalam hak Pemohon sesuai dengan fungsi dan tujuan dibentuknya SP di dalam perusahaan; perusahaan; p ;p ;

10/7/201110/7/2011 2222

LanjutanLanjutanIII. AlasanIII. Alasan‐‐Alasan Hukum Permohonan (AAHP)Alasan Hukum Permohonan (AAHP)

20. Pasal 120 UU 13/2003 yang menyatakan :20. Pasal 120 UU 13/2003 yang menyatakan :

(1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) sp/sb maka(1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) sp/sb maka(1)   Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) sp/sb maka(1)   Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) sp/sb makayang berhak mewakili p/b melakukan perundingan dengan pengusahayang berhak mewakili p/b melakukan perundingan dengan pengusahayang jumlah keanggotaannya lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah p/b di perusahaan tersebut;dari seluruh jumlah p/b di perusahaan tersebut;j p pj p p

(2)  Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak(2)  Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidakterpenuhi, maka sp/sb melakukan koalisi sehingga tercapai jumlahterpenuhi, maka sp/sb melakukan koalisi sehingga tercapai jumlahlebihdari  50% dari seluruh jumlah p/b di perusahaan tersebut;lebihdari  50% dari seluruh jumlah p/b di perusahaan tersebut;

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat(2) tid k t hi k / b b t k TP(2) tid k t hi k / b b t k TP(2)  tidak terpenuhi, maka para sp/sb membentuk TP yang(2)  tidak terpenuhi, maka para sp/sb membentuk TP yangkeanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlahkeanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlahanggota masinganggota masing‐‐masing sp/sb;masing sp/sb;

10/7/201110/7/2011 2323

Lanjutan AAHPLanjutan AAHP21.  21.  Dengan adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UUDengan adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UU

13/2003 maka Pemohon yang saat ini jumlah anggotanya kurang dari13/2003 maka Pemohon yang saat ini jumlah anggotanya kurang dari13/2003, maka Pemohon yang saat ini jumlah anggotanya kurang dari13/2003, maka Pemohon yang saat ini jumlah anggotanya kurang dari51% dari total seluruh karyawan menjadi kehilangan hak untuk51% dari total seluruh karyawan menjadi kehilangan hak untukmenyampaikan aspirasi melalui perundingan perumusan PKB di PT BCAmenyampaikan aspirasi melalui perundingan perumusan PKB di PT BCATbk., hal ini dibuktikan dengan tidak dikutsertakannya Pemohon dalam Tbk., hal ini dibuktikan dengan tidak dikutsertakannya Pemohon dalam perundingan PKB PT BCA Tbk 2008perundingan PKB PT BCA Tbk 2008‐‐2010; (Bukti P2010; (Bukti P‐‐5);5);

22. Dengan adanya Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 telah secara nyata 22. Dengan adanya Pasal 120 ayat (1) UU 13/2003 telah secara nyata merugikan Pemohon untuk menyampaikan aspirasinya. Sebagaimanamerugikan Pemohon untuk menyampaikan aspirasinya. Sebagaimanamerugikan Pemohon untuk menyampaikan aspirasinya. Sebagaimanamerugikan Pemohon untuk menyampaikan aspirasinya. Sebagaimanatelah diketahui bersama bahwasanya perundingan PKB di dalam telah diketahui bersama bahwasanya perundingan PKB di dalam sebuah perusahaan merupakan proses pembuatan UU yang berlakusebuah perusahaan merupakan proses pembuatan UU yang berlakudan mengikat bagi seluruh pekerja yang ada di dalam perusahaan, makadan mengikat bagi seluruh pekerja yang ada di dalam perusahaan, makah k kil d i l h k dh k kil d i l h k dseharusnya asas keterwakilan dari seluruh komponen atau sp yang adaseharusnya asas keterwakilan dari seluruh komponen atau sp yang ada

di dalam perusahaan diakomodasi dan dilindungi oleh Undangdi dalam perusahaan diakomodasi dan dilindungi oleh Undang‐‐Undang;Undang;

23. Selanjutnya di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Setiap 23. Selanjutnya di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Setiap j y y ( ) y pj y y ( ) y porang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, (Bukti Padil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, (Bukti P‐‐2); 2); 

10/7/201110/7/2011 2424

Lanjutan AAHPLanjutan AAHP24. 24. Kemudian dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa “SetiapKemudian dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa “Setiap

b h k b b t l k b if t di k i i tif t db h k b b t l k b if t di k i i tif t dorang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuanapa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuanyang bersifat diskriminatif itu” (Bukti Pyang bersifat diskriminatif itu” (Bukti P‐‐2);2);

25. Dengan menggunakan alasan konstitusional di dalam Pasal 28 D ayat (1)25. Dengan menggunakan alasan konstitusional di dalam Pasal 28 D ayat (1)dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas, maka Pemohon dengandan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas, maka Pemohon denganini mengajukan kembali permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi ini mengajukan kembali permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi g j p j pg j p j pterhadap Pasal 120 ayat (1) UU No. 13/2003;terhadap Pasal 120 ayat (1) UU No. 13/2003;

26. Permohonan pengujian kembali Pasal 120 ayat (1) UU No. 13/200326. Permohonan pengujian kembali Pasal 120 ayat (1) UU No. 13/2003d P l 24 (2) P M hk h K i i Nd P l 24 (2) P M hk h K i i Nmengacu pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor mengacu pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang‐‐Undanng yang menyatakan, “Permohonan pengujian UU terhadapUndanng yang menyatakan, “Permohonan pengujian UU terhadapmuatan ayat pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yangmuatan ayat pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yangmuatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syaratdengan syarat‐‐syarat konstitusionalitas yang menjadi alasansyarat konstitusionalitas yang menjadi alasanpermohonan yang bersangkutan berbeda”.permohonan yang bersangkutan berbeda”.

10/7/201110/7/2011 2525

p y g gp y g g

Ringkasan ExecutiveRingkasan ExecutivePadaPada dasarnyadasarnya DudukDuduk PerkaraPerkara memuatmemuat poinpoin‐‐poinpoin CatatanCatatan sebagaisebagai berikutberikut ::II KK M hk hM hk h K tit iK tit iII.. KewenanganKewenangan MahkamahMahkamah KonstitusiKonstitusi;;IIII.. KedudukanKedudukan HukumHukum DanDan KepentinganKepentingan PemohonPemohon;;IIIIII.. AlasanAlasan –– AlasanAlasan HukumHukum PermohonanPermohonan;;IVIV.. PutusanPutusan MahkamahMahkamah KonstitusiKonstitusi PerkaraPerkara NoNo.. 012012/PUU/PUU‐‐I/I/20032003;;VV.. PetitumPetitum;; MemohonMemohon agaragar MKMK memberikanmemberikan putusanputusan yanyan amaryaamarya sebagaisebagai berikutberikut ::

11.. MengabulkanMengabulkan permohonanpermohonan PemohonPemohon seluruhnyaseluruhnya;;

22.. MenyatakanMenyatakan PasalPasal 120120 ayatayat ((11)) dandan PasalPasal 121121 UUUUNoNo..1313//20032003/Ketenagakerjaan/Ketenagakerjaan bertentanganbertentangan dengandengan UUDUUD 19451945 khususnyakhususnyaPasalPasal 2828,, PasalPasal 2828DD ayatayat ((11),), PasalPasal 2828EE ayatayat ((33)) dandan PasalPasal 281281 ayatayat ((22));;

33..MenyatakanMenyatakan PasalPasal 120120 ayatayat ((11)) dandan PasalPasal 121121 UUUU NoNo..1313//20032003/Ketenagakerjaan/Ketenagakerjaantidaktidak mempunyaimempunyai kekuatankekuatan hukumhukummengikatmengikat;;

44.. MemerintahkanMemerintahkan pemuatanpemuatan putusanputusan iniini dalamdalam BeritaBerita NegaraNegara RIRI sebagaimanasebagaimanamestinyamestinya;; Atau,Atau, apabilaapabila MKMK berpendapatberpendapat lain,lain, mohonmohon putusanputusan yangyang seadilseadil‐‐adilnyaadilnya (ex(ex aequoaequo etet bonobono;;

10/7/201110/7/2011 2626

LanjutanLanjutanPenjelasan Pemerintah Atas PermohonanPenjelasan Pemerintah Atas Permohonan

Pengujian UU No. 13/2003/KetenagakerjaanPengujian UU No. 13/2003/Ketenagakerjaan

Bahwa terhadap permohonan pengujianBahwa terhadap permohonan pengujianBahwa terhadap permohonan pengujianBahwa terhadap permohonan pengujian((constitutional reviewconstitutional review) materi muatan ayat, pasal,    ) materi muatan ayat, pasal,    

dan/atau bagian UU yang dimohonkan pengujian tersebut, dan/atau bagian UU yang dimohonkan pengujian tersebut, t l h di ik di dili d di t l h MKt l h di ik di dili d di t l h MKtelah diperiksa, diadili dan diputus oleh MK, yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh MK, yang 

diucapkan dalam Sidang Pleno MK yang terbuka untuk diucapkan dalam Sidang Pleno MK yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2003, atas permohonan umum pada tanggal 28 Oktober 2003, atas permohonan 

di j k S f l T i dkk (R i t P k Ndi j k S f l T i dkk (R i t P k Nyang diajukan Syaeful Taviv, dkk (Register Perkara No. yang diajukan Syaeful Taviv, dkk (Register Perkara No. 012/PUU012/PUU‐‐I/2003) dengan putusan menyatakan I/2003) dengan putusan menyatakan 

mengabulkan sebagian permohonan dan menolak mengabulkan sebagian permohonan dan menolak l bihl bihselebihnya;selebihnya;

10/7/201110/7/2011 2727

LanjutanLanjutan

22.. BahwaBahwa sesuaisesuai ketentuanketentuan PasalPasal 2424 CC ayatayat ((11)) UUDUUD 19451945

dandan dipertegasdipertegas dalamdalam PasalPasal 1010 ayatayat ((11)) UUUU NoNodandan dipertegasdipertegas dalamdalam PasalPasal 1010 ayatayat ((11)) UUUU NoNo..2424//20032003/MK/MK (selanjutnya(selanjutnya disebutdisebut UUUU 2424//20032003)) bahwabahwaMKMK berwenangberwenang mengadilimengadili padapada tingkattingkat pertamapertama dandan

khikhi b ifb if fi lfi l hihiterakhirterakhir yangyang putusannyaputusannya bersifatbersifat final,final, sehinggasehingga putusanputusantersebuttersebut tidaktidak adaada hukumhukum yangyang dapatdapat ditempuhditempuh;;

33.. BahwaBahwa sesuaisesuai ketentuanketentuan PasalPasal 6060 UUUU 2424//20032003 yangyangmenyatakanmenyatakan bahwabahwa terhadapterhadap materimateri muatanmuatan ayat,ayat, pasal,pasal,

//dan/ataudan/atau bagianbagian dalamdalam UUUU yangyang telahtelah diuji,diuji, tidaktidak dapatdapatdimohonkandimohonkan pengujianpengujian kembalikembali;;

10/7/201110/7/2011 2828

LanjutanLanjutan

4. Pemerintah berpendapat bahwa permohonan pengujian a 4. Pemerintah berpendapat bahwa permohonan pengujian a quo yang diajukan oleh Ronald Pattiasina, dkk (Register quo yang diajukan oleh Ronald Pattiasina, dkk (Register 

// //Perkara No. 115/PUUPerkara No. 115/PUU‐‐VII/2009), walaupun tidak dinyatakan VII/2009), walaupun tidak dinyatakan secara tegas tentang adanya kesamaan kerugian secara tegas tentang adanya kesamaan kerugian konstitusionalitas yang terjadi, namun pada dasarnya konstitusionalitas yang terjadi, namun pada dasarnya permohonan a quo memiliki kesamaan syaratpermohonan a quo memiliki kesamaan syarat‐‐syarat syarat konstitusionalitas yang dijadikan alasan Pemohon dalam konstitusionalitas yang dijadikan alasan Pemohon dalam permohonan pengujian UU a quo seperti yang diajukan para permohonan pengujian UU a quo seperti yang diajukan para Pemohon terdahulu vide Register Perkara No. 012/PUUPemohon terdahulu vide Register Perkara No. 012/PUU‐‐I/2003), sehingga sepatutnyalah permohonan tersebut I/2003), sehingga sepatutnyalah permohonan tersebut secara mutatis mutandis dinyatakan ditolak [vide, Pasal 42 secara mutatis mutandis dinyatakan ditolak [vide, Pasal 42 ayat (2) Peraturan MK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman ayat (2) Peraturan MK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU];Beracara Dalam Perkara Pengujian UU];

10/7/201110/7/2011 2929

LanjutanLanjutan55 PemerintahPemerintah berpendapatberpendapat bahwabahwa alasanalasan kerugiankerugian hakhak dan/ataudan/atau55.. PemerintahPemerintah berpendapatberpendapat bahwabahwa alasanalasan kerugiankerugian hakhak dan/ataudan/atau

kewenangankewenangan konstitusionalkonstitusional yangyang berbedaberbeda yangyang dialamidialami oleholeh PemohonPemohonsaatsaat iniini dandan permohonanpermohonan parapara PemohonPemohon terdahulu,terdahulu, menurutmenurut PemerintahPemerintahternyataternyata tidaktidak terjaditerjadi dandan tidaktidak terbuktiterbukti;;

66.. KarenaKarena itu,itu, PemerintahPemerintah melaluimelalui MajelisMajelis HakimHakim MK,MK, kiranyakiranya PemohonPemohondapatdapat membuktikanmembuktikan terlebihterlebih dahuludahulu apakahapakah benarbenar PemohonPemohon telahtelahdirugikandirugikan hakhak dan/ataudan/atau kewenangankewenangan konstitusionalnya,konstitusionalnya, dan/ataudan/ataugg gg yykerugiankerugian dimaksuddimaksud berbedaberbeda dengandengan kerugiankerugian parapara PemohonPemohon terdahuluterdahulu;;

AtasAtas dasardasar halhal‐‐halhal tersebuttersebut diatas,diatas, PemerintahPemerintah berpendapatberpendapatpermohonanpermohonan pengujianpengujian tidaktidak dapatdapat dilakukandilakukan kembalikembali (nebis(nebis inin idem)idem)permohonanpermohonan pengujianpengujian tidaktidak dapatdapat dilakukandilakukan kembalikembali (nebis(nebis inin idem),idem),namunnamun apabilaapabila Ketua/MajelisKetua/Majelis HakimHakim MKMK berpendapatberpendapat lain,lain, mohonmohonputusanputusan yangyang bijaksanabijaksana dandan seadilseadil‐‐adilnyaadilnya (ex(ex aequoaequo etet bono)bono)..

10/7/201110/7/2011 3030

Kesimpulan Permohonan PemerintahKesimpulan Permohonan Pemerintah1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai

kedudukan hukum (legal standing);kedudukan hukum (legal standing);

2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidakatau setidak--tidaknya menyatakan permohonan tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (nietpengujian Pemohon tidak dapat diterima (nietpengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelij verklaard);ontvankelij verklaard);

3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

4 Menyatakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 1214 Menyatakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 1214. Menyatakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 4. Menyatakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 UU 13/2003 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal UU 13/2003 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945281 ayat (2) UUD 1945

10/7/201110/7/2011 3131

281 ayat (2) UUD 1945.281 ayat (2) UUD 1945.

Keterangan DPR Lisan & Tertulis Pada Keterangan DPR Lisan & Tertulis Pada id iid iPersidangan 14 Januari 2010Persidangan 14 Januari 2010

BahwaBahwa PemohonPemohon dalamdalam permohonanpermohonan aa quoquo tidaktidakpp qqmenguraikanmenguraikan adanyaadanya kerugiankerugian konstitusionalkonstitusional yangyang nyatanyata--nyatanyata telahtelah terjaditerjadi ataupunataupun kerugiankerugian potentialpotential yangyang akanakandialamidialami PemohonPemohon.. PemohonPemohon padapada kenyataannyakenyataannya justrujustrupp y yy y jjmasihmasih tetaptetap memperolehmemperoleh kebebasankebebasan berserikatberserikat dandanberorganisasiberorganisasi dalamdalam serikatserikat pekerja/serikatpekerja/serikat buruhburuh yangyangdiwakilinyadiwakilinya sebagaimanasebagaimana dijamindijamin PasalPasal 2828,, PasalPasal 2828DDyy gg jj ,,ayatayat ((11)) dandan PasalPasal 2828EE ayatayat ((33)) UUDUUD 19451945.. DenganDengandemikiandemikian PasalPasal 120120 ayatayat ((11)) UUUU 1313//20032003 tidaktidakmenghalangimenghalangi dandan mengurangimengurangi hakhak konstitusionalkonstitusionalg gg g g gg gPemohonPemohon untukuntuk memperolahmemperolah kebebasankebebasan berserikatberserikat dandanberkumpulberkumpul sertaserta kebebasankebebasan mengeluarkanmengeluarkan pendapatpendapat..

10/7/201110/7/2011 3232

Amar PutusanAmar PutusanAmar PutusanAmar Putusan

MENGADILIMENGADILIMENGADILIMENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk 1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;sebagian;

2. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang2. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang‐‐Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 (LN RI Tahun 2003 Nomor 39, Nomor 13 Tahun 2003 (LN RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan LN RI Nomor 4279) bertentangan denganTambahan LN RI Nomor 4279) bertentangan denganTambahan LN RI Nomor 4279) bertentangan dengan Tambahan LN RI Nomor 4279) bertentangan dengan UndangUndang‐‐Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

10/7/201110/7/2011 3333

Amar PutusanAmar Putusan3 Menyatakan Pasal 120 ayat (3) UU No 13 /20033 Menyatakan Pasal 120 ayat (3) UU No 13 /20033. Menyatakan Pasal 120 ayat (3) UU No. 13 /2003 3. Menyatakan Pasal 120 ayat (3) UU No. 13 /2003

Ketenagakerjaan konstitusional bersyarat (conditionally Ketenagakerjaan konstitusional bersyarat (conditionally constitution) sepanjang :constitution) sepanjang :

1) frasa, “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 1) frasa, “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi maka “dihapus sehingga ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi maka “dihapus sehingga berbunyi, “para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim berbunyi, “para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim

di k t dit t kdi k t dit t kperunding yang keanggotaannya ditentukan secara perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masingproporsional berdasarkan jumlah anggota masing--masing masing serikat pekerja/serikat buruh”, danserikat pekerja/serikat buruh”, dan

2) ketentuan tersebut dalam angka (i) dimaknai, “dalam hal 2) ketentuan tersebut dalam angka (i) dimaknai, “dalam hal disatu perusahaan terdapat lebih dari satu sp/sb, maka jumlah disatu perusahaan terdapat lebih dari satu sp/sb, maka jumlah sp/sb yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan sp/sb yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan p y g p gp y g p gdengan pengusaha dalam suatu perusahaaan adalah maksimal dengan pengusaha dalam suatu perusahaaan adalah maksimal tiga sp/sb atau gabungan sp/sb yang jumlah anggotanya tiga sp/sb atau gabungan sp/sb yang jumlah anggotanya minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari seluruh sp/sb yang minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari seluruh sp/sb yang ada dalam perusahaan”ada dalam perusahaan”

10/7/201110/7/2011 3434

ada dalam perusahaan ,ada dalam perusahaan ,

Amar PutusanAmar Putusank l ( ) d ( ) / /k l ( ) d ( ) / /4.  Menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13/2003/ 4.  Menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13/2003/ 

Ketenagakerjaan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang :Ketenagakerjaan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang :

1) frasa “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau1) frasa “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau1)  frasa,  Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau 1)  frasa,  Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka …..” tidak dihapuskan danayat (2) tidak terpenuhi, maka …..” tidak dihapuskan dan

2) ketentuan tersebut tidak dimaknai, “dalam hal di satu perusahaan 2) ketentuan tersebut tidak dimaknai, “dalam hal di satu perusahaan d l bih d i / b j l h / b b h k kili d ld l bih d i / b j l h / b b h k kili d lterdapat lebih dari satu sp/sb, junlah sp/sb yang berhak mewakili dalam terdapat lebih dari satu sp/sb, junlah sp/sb yang berhak mewakili dalam 

melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan adalah maksimal tiga sp/sb yang jumlah anggotanya minimal 10 % adalah maksimal tiga sp/sb yang jumlah anggotanya minimal 10 % (sepuluh perseratus dari seluruh p/b”;(sepuluh perseratus dari seluruh p/b”;

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara RI Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya;sebagaimana mestinya;

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

10/7/201110/7/2011 3535

Penutup Amar PutusanPenutup Amar PutusanPenutup Amar PutusanPenutup Amar Putusan

DemikianDemikian diputuskandiputuskan dalamdalam RapatRapat PermusyawaratanPermusyawaratan HakimHakimyangyang dihadiridihadiri oleholeh sembilansembilan HakimHakim KonstitusiKonstitusi padapada harihari SeninSeninyangyang dihadiridihadiri oleholeh sembilansembilan HakimHakim KonstitusiKonstitusi padapada harihari SeninSenintanggaltanggal duadua puluhpuluh limalima bulanbulan OktoberOktober duadua riburibu sepuluhsepuluh dandandiucapkandiucapkan dalamdalam SidangSidang PlenoPleno MKMK terbukaterbuka untukuntuk umumumum padapadaharihari RabuRabu tanggaltanggal sepuluhsepuluh bulanbulan NovemberNovember tahuntahun duadua riburibugggg ppsepuluhsepuluh oleholeh kamikami sembilansembilan HakimHakim KonstitusiKonstitusi yaituyaitu MohMoh..MahfudMahfud MD,MD, selakuselaku KetuaKetua merangkapmerangkap Anggota,Anggota, AchmadAchmadSodikiSodiki MuhammadMuhammad Alim,Alim, Haryono,Haryono, MM.. AkilAkil Mochtar,Mochtar, MM.. ArsyadArsyadSanSan MariaMaria FaridaFarida IndratiIndrati AhmadAhmad FadlilFadlil SumadiSumadi dandan HamdanHamdanSan,San, MariaMaria FaridaFarida Indrati,Indrati, AhmadAhmad FadlilFadlil Sumadi,Sumadi, dandan HamdanHamdanZoelva,Zoelva, masingmasing‐‐masingmasing sebagaisebagai AnggotaAnggota dengandengan dibantudibantu oleholehSunardiSunardi sebagaisebagai Panitera,Panitera, dihadiridihadiri oleholeh Pemohon,Pemohon, DewanDewanPerwakilanPerwakilan RakyatRakyat atauatau yangyang mewakilimewakili dandan PemerintahPemerintah atauatauPerwakilanPerwakilan RakyatRakyat atauatau yangyang mewakilimewakili dandan PemerintahPemerintah atauatauyangyang mewakilimewakili..

KETUAKETUA ttdttd MohMoh MahfudMahfud MDMD

10/7/201110/7/2011 3636

KETUAKETUA ttdttd MohMoh.. MahfudMahfud MDMD..

ANGGOTAANGGOTA‐‐ANGGOTAANGGOTAANGGOTAANGGOTA ANGGOTAANGGOTA

1. ttd Achmad Sodiki 1. ttd Achmad Sodiki --2. ttd Muhammad Alim2. ttd Muhammad Alim

3. ttd Harjono3. ttd Harjono -- 4. ttd M.Akil Mochtar4. ttd M.Akil Mochtar

5. ttd M. Arsyad Sanusi 5. ttd M. Arsyad Sanusi -- 6. ttd Maria Farida6. ttd Maria FaridaIndratiIndrati

7. ttd Ahmad Fadli Sumadi 7. ttd Ahmad Fadli Sumadi -- 8. ttd Hamdan8. ttd HamdanZoelvaZoelva

PANITERA PENGGANTIPANITERA PENGGANTITtdTtd

SunardiSunardi

10/7/201110/7/2011 3737

Dunia Usaha MenyikapiDunia Usaha MenyikapiDunia Usaha MenyikapiDunia Usaha Menyikapi

PutusanPutusan MahkamahMahkamah KonstitusiKonstitusi NomorNomor 115115/PPU/PPU--VII/VII/20092009 telahtelahmembuktikanmembuktikan bahwabahwa bilabila memangmemang adaada elemenelemen masyarakatmasyarakat yangyangmembuktikanmembuktikan bahwabahwa bilabila memangmemang adaada elemenelemen masyarakatmasyarakat yangyangmerasamerasa hakhak asasiasasi dandan konstitusionalnyakonstitusionalnya diabaikandiabaikan dapatdapatmengajukanmengajukan ujiuji materimateri bahwabahwa halhal tersebuttersebut bertentanganbertentangan dengandenganUUDUUD 19451945 dandan karenanyakarenanya patutpatut hakhak--hakhak tersebuttersebut dipulihkandipulihkan;;

DalamDalam kontekskonteks perubahanperubahan kriteriakriteria mayoritasmayoritas 5050%% plusplus 11 menjadimenjadisese--kurangkurang22nyanya memilikimemiliki suarasuara 1010%% dapatdapat turutturut dalamdalam pembuatanpembuatanPKBPKB didi perusahaanperusahaan tidaktidak akanakan berdampakberdampak negatifnegatif mengingatmengingatpp pp gg g gg gdipertahankannyadipertahankannya persyaratanpersyaratan dalamdalam satusatu perusahaanperusahaan hanyahanya adaadasatusatu TimTim PerundingPerunding SP/SBSP/SB meskipunmeskipun terdapatterdapat lebihlebih daridari satusatu SP/SBSP/SBnamunnamun tidaktidak melebihimelebihi daridari 33 (tiga)(tiga) SP/SBSP/SB;;

AspekAspek lainlain 33 (tiga)(tiga) SP/SBSP/SB yangyang masingmasing--masingmasing memilikimemiliki anggotaanggotaminimalminimal 1010%% tidaktidak dapatdapat menolakmenolak SP/SBSP/SB lainlain untukuntuk bergabungbergabungkedalamkedalam TPTP SP/SBSP/SB..

10/7/201110/7/2011 3838

Terima KasihTerima Kasih

Salam LKMDDPN APINDO, Gedung Permata Kuningan Lt. 10Jl K i M li K 9C G t S ti b di

10/7/201110/7/2011 3939

Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C  ‐ Guntur‐SetiabudiTelp : 021‐8378 388 24, Fax : 021‐8378 0823/ 8378  0746, Website : www.apindo.or.id

Email : hrachman@consultant.com; HP : 0811884857